TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa, 10 September 2024 dimulai dengan sebanyak 7.522 orang tercatat telah melakukan pendaftaran di hari terakhir pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Selasa, 10 September 2024.

Kemudian informasi mengenai Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait kabar dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi dari perusahaan e-commerce asal Singapura, Shopee, kepada adiknya Kaesang Pangarep.

Selain itu berita tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan R Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Berikut adalah ringkasan dari berita-berita tersebut.

1. Hari Terakhir Pendaftaran CPNS di Yogya, Seribu Lebih Pendaftar Belum Submit Posisi yang Dilamar

Sebanyak 7.522 orang tercatat telah melakukan pendaftaran di hari terakhir pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Selasa, 10 September 2024.

Namun, dari jumlah pendaftar itu belum semuanya melakukan submit untuk mengisi posisi yang diinginkan.

“Yang melakukan submit baru 6.200 orang dari total yang mendaftarkan diri, jadi ada seribuan lebih yang belum submit,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Amin Purwani Selasa.

Amin mengingatkan pendaftaran CPNS ini akan ditutup pada hari ini pukul 23.59 WIB. Tanggal itu merupakan hasil perpanjangan selama empat hari setelah muncul kasus banyaknya pendaftar yang terkendala mengunduh e-meterai.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Gibran Bela Kaesang Soal Dugaan Gratifikasi Jet dari Shopee: Ngawur

Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait kabar dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi dari perusahaan e-commerce asal Singapura, Shopee, kepada adiknya Kaesang Pangarep. Jet pribadi berjenis Gulfstream G650 itu diduga milik petinggi Sea Group, perusahaan induk yang membawahi Shopee.

Pada awalnya, Gibran meminta awak media untuk menanyakan terkait hal tersebut langsung kepada Kaesang. Namun ketika disinggung dugaan gratifikasi itu berhubungan dengan perjanjian kerjasama atau MoU –dengan Shopee– yang pernah ditekannya saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran membantah.

“Nggak ada kayak gitu, ngawur,” kata Gibran pada Selasa, 10 September 2024, dikutip dari Antara.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Biaya dan Cara Perpanjang SIM Mati Terbaru 2024

Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku adalah kewajiban bagi setiap pengendara di Indonesia. Namun, terkadang orang lupa memperpanjang SIM hingga masa berlakunya habis. Apabila SIM sudah kadaluarsa, penting untuk mengetahui biaya dan cara memperpanjang SIM yang mati terbaru 2024.

SIM di Indonesia berlaku selama lima tahun sejak tanggal penerbitan. Setelah lima tahun, SIM harus diperbarui. Jika masa berlaku SIM habis dan tidak diperpanjang, maka SIM tersebut dianggap mati, dan pengendara yang masih menggunakannya bisa dikenakan sanksi.

Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM Pasal 4, disebutkan bahwa perpanjangan SIM harus dilakukan sebelum masa berlakunya habis. Jika perpanjangan dilakukan setelah SIM mati, maka pemohon perlu mengajukan penerbitan SIM baru.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Segini Gaji Wahyu Suparyono, Eks Dirut Asabri yang Kini jadi Dirut Bulog

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan R Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024. Wahyu menggantikan Bayu Krisnamurthi yang sebelumnya memimpin perusahaan tersebut selama sembilan bulan.

Sebelum menjabat sebagai Dirut Perum Bulog, Wahyu diketahui pernah menjadi Dirut PT Asabri (Persero). Dia akan memulai masa baktinya di Bulog bersama dengan Wakil Direktur Utama Marga Taufiq dan Direktur Human Capital Sudarsono Hardjosoekarto. Lantas, berapa gaji yang bakal diterima Wahyu?

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Jokowi Resmikan Dua Tol di Sumatera Utara Nilainya Rp 17,6 Triliun

Presiden Joko Widodo meresmikan ruas Tol Binjai-Langsa seksi 2 Stabat-Tanjung Pura dan ruas Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 3 dan 4, Selasa, 10 September 2024. Pembangunan proyek tersebut menghabiskan anggaran total Rp 17,6 triliun. Rinciannya, Rp11,6 triliun untuk ruas Binjai-Langsa seksi 2 dan Rp6 triliun untuk Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 3 dan 4.

Jokowi mengatakan, ruas Tol Binjai-Langsa seksi 2 Stabat-Tanjung Pura dibangun sejak 2020 dengan panjang 26,2 km. Sedangkan ruas Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 3 dan 4 dibangun sejak 2018, sepanjang 45,6 km.

"Jalan tol ini akan menjadi bagian Tol Trans Sumatera," kata Jokowi di Gerbang Tol Sinaksak, Kabupaten Simalungun, Selasa, 10 september 2024, dipantau Tempo dari siaran di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024, bocoran mengenai komposisi menteri di kabinet mendatang mulai beredar. Salah satunya mengenai rencana empat jabatan menteri yang bakal dijabat oleh tokoh lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang.

Kabar tersebut disampaikan Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Hashim Djojohadikusumo dalam Dialog Nasional Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang disiarkan dalam siaran YouTube, Minggu, 8 September 2024.

Adik kandung Prabowo Subianto itu mengatakan bahwa kakaknya akan memberikan kesempatan kepada lulusan SMA Taruna Nusantara untuk turut serta menjadi bagian dari lembaga eksekutif negara.

“Saya bisa katakan di kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung dua, tiga, empat mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini dibentuk,” ucap Hashim dikutip dari video siaran YouTube, Selasa, 10 September 2024.

Dia juga menyatakan sudah tahu nama-nama yang akan terpilih sebagai menteri. Tetapi, dia tidak bisa menyebutkan karena sudah janji untuk tidak membocorkannya.

Prabowo Akan Bentuk Kabinet Zaken

Di sisi lain, partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dikabarkan telah menyodorkan sejumlah nama untuk diplot menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani pun tak menampik kabar tersebut. Ia mengatakan, Prabowo tengah menyaring nama-nama itu dan akan mengumumkan setelah dilantik menjadi presiden.

“Yang jelas, Pak Prabowo ingin sebuah pemerintahan zaken di kabinetnya, agar tidak kehilangan relevansi di jabatan yang diduduki nanti,” kata Muzani di Gedung DPR, Selasa, 10 September 2024.

Kabinet zaken yang dimaksud Muzani, ialah kabinet yang berkomposisikan para ahli di masing-masing bidangnya, termasuk mereka yang berasal atau diusulkan oleh partai politik. Pernyataan Muzani itu dikuatkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi

Ia mengatakan Prabowo sejak awal memang menginginkan terbentuknya kabinet zaken. Alasannya, Viva mengklaim, mantan Komandan Komando Pasukan Khusus itu ingin pemerintahannya berjalan sesuai visi dan misi, yaitu membangun Indonesia Emas di 2045.

“Tetapi, ahli yang dimaksud bisa berasal dari partai politik juga. Makanya diusulkan nama yang memang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidangnya masing-masing,” ujar Viva.

Selanjutnya baca: Prediksi 4 Lulusan SMA Taruna Nusantara yang Jadi Menteri<!--more-->

Direktur Riset & Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo memprediksi 4 lulusan SMA Taruna Nusantara yang mungkin akan menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto. Ibnu mengatakan, pernyataan Hashim itu mengerucut kepada beberapa nama. Salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

“Ini (AHY) salah satu yang mungkin disebut Hashim berasal dari Taruna Nusantara,” ucap Ibnu di Jakarta, Senin, 9 September 2024.

Selain itu, menurut Ibnu, banyak nama-nama besar di dekat Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju yang memiliki latar belakang sebagai lulusan SMA Taruna Nusantara. Beberapa diantaranya merupakan dua kader Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Prasetyo Hadi dan Sugiono.

“Masih ada kandidat lain yang berasal dari Taruna Nusantara unsur Gerindra, seperti Sudaryono yang sekarang Wamentan dan Simon Aloysius yang saat ini menjabat Komisaris Utama Pertamina,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Ibnu, dari kalangan profesional juga ada beberapa nama lulusan SMA Taruna Nusantara. Di antaranya Oki Muriza yang saat ini sebagai Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Rahmat Kaimuddin mantan CEO Bukalapak.

“Memang paling kuat nama-nama yang tadi disebut, apalagi beberapa sudah menjadi staf Prabowo sejak Gerindra berdiri. Kita lihat juga ada staf Prabowo yang maju di berbagai pilkada,” kata dia.

ANDI ADAM FATURAHMAN | ANTARA | ANDRY TRIYANTO TJITRA, berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal tudingan kerja sama antara Pemerintah Kota Solo ketika ia menjadi wali kota dengan Shopee menjadi sumber gratifikasi berupa penyediaan fasilitas jet pribadi untuk adiknya, Kaesang Pangarep.

"Ngawur kamu. Nggak ada itu," ucap Gibran saat ditanya apakah penggunaan jet pribadi tersebut termasuk perjanjian kerja sama atau MoU dengan pihak Shopee.

Ia menegaskan, hubungan pemerintah kota Solo dengan Shopee adalah profesional kerja sama, termasuk pembangunan kantor Technopark.

“(Hubungan) profesional saja. Kerja sama (membangun kantor) di Technopark (Solo Technopark),” ujar Gibran di sela-sela blusukan bersama pasangan bakal calon wali kota dan wakilnya, Respati Ardi dan Astrid Widayani, di sejumlah wilayah di Solo, Jawa Tengah, pada Selasa, 10 September 2024.

Munculnya isu hubungan baik e-commerce Shopee dengan Gibran ditengarai terlihat dari banyaknya kerja sama Shopee di Solo selama Gibran menjabat wali kota periode 2021-2024.

Ihwal penggunaan pesawat jet pribadi oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, yang disebut-sebut fasilitas dari Shopee, Gibran meminta hal tersebut ditanyakan langsung pada adiknya itu. “Tanya Kaesang,” ucap Gibran

Berikut sejumlah kerja sama antara Shopee dan Pemerintah Kota Solo di bawah Wali Kota Gibran:

Pembangunan Rumah Kumuh

Pemkot Solo menggandeng perusahaan teknologi Shopee Indonesia membangun 136 unit rumah tipe RSS1 (Rumah Sangat Sederhana 1) yang diserahkan kepada warga Kampung Semanggi pada Selasa, 7 Februari 2023.

Pemerintah Kota Solo menggandeng sejumlah instansi swasta untuk menata kawasan kumuh. Mengusung tema “Kampung Semanggi Harmoni”, Pemkot Solo menargetkan pembangunan 569 unit rumah yang dibagi ke dalam dua tahap. Sebanyak 253 unit bangunan telah diselesaikan di tahap pertama. Sementara itu, 316 unit sisanya diselesaikan pada tahap kedua..

Kerja sama Pembangunan Technopark

Shopee ikut membangun dua fasilitas di Solo Technopark, yaitu Shopee Creative & Innovation Hub, serta Garena Gaming & Community Hub pada Desember 2021.

Kerja Sama Pembinaan UMKM

Shopee Indonesia bersama Pemerintah Kota Solo pada 2021berkolaborasi mengembangkan potensi dan mencetak UMKM untuk bisa menembus pasar ekspor. Tercatat ada sekitar 40.000 UMKM di Kota Surakarta yang terdaftar di Shopee, dan 5.000 di antaranya memiliki toko ekspor.

Kerja Sama Bawa UMKM Pameran di Paris

Shopee bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta dan KBRI Paris berhasil menghadirkan ratusan jenis produk UMKM Indonesia untuk dipamerkan dan dijual di salah satudepartment storeterbesar di Prancis, Le BHV Marais Paris.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait kabar dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi dari perusahaan e-commerce asal Singapura, Shopee, kepada adiknya Kaesang Pangarep. Jet pribadi berjenis Gulfstream G650 itu diduga milik petinggi Sea Group, perusahaan induk yang membawahi Shopee.

Pada awalnya, Gibran meminta awak media untuk menanyakan terkait hal tersebut langsung kepada Kaesang. Namun ketika disinggung dugaan gratifikasi itu berhubungan dengan perjanjian kerjasama atau MoU –dengan Shopee– yang pernah ditekannya saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran membantah.

“Nggak ada kayak gitu, ngawur,” kata Gibran pada Selasa, 10 September 2024, dikutip dari Antara.

Gibran memastikan perjanjian yang terjalin dengan perusahaan Shopee bersifat profesional. Menurut dia, perjanjian dengan Shopee itu merupakan perjanjian profesional yang juga melibatkan Pemerintah Kota Surakarta dan pihak Solo Technopark (STP).

“MOU-nya (nota kesepakatan) profesional antara Pemkot Surakarta, Technopark, dan Shopee. Nggak ada yang kayak gitu, kami profesional ya,” katanya.

Keterkaitan Gibran dan Polemik Jet Pribadi yang Ditumpangi Kaesang

Sebelumnya, Kaesang menuai sorotan setelah beredar video dirinya dan sang istri, Erina Gudono, sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Anak dan menantu Jokowi ini dikecam karena menggunakan pesawat privat dengan biaya sewa yang diketahui terbilang fantastis, sekitar Rp265,8 juta hingga Rp308,8 juta per jam.

Polemik kian terang setelah seorang warganet mengunggah potongan dokumen yang memperlihatkan bahwa pemilik Gulfstream G650ER nomor penerbangan N588SE itu adalah Garena Online (Private) Ltd, unit usaha SEA Group, yang juga menaungi Shopee. Garena dan Shopee diketahui bekerja sama dengan Pemerintah Kota Solo, yang dipimpin Gibran, membuka Hub di Solo Technopark pada Desember 2021 lalu.

Tak hanya itu, salah satu unit bisnis milik Garena, permainan battle royale mobile populer Free Fire juga menjadi sponsor dari klub sepak bola Persis Solo sejak 2021. Persis Solo sendiri dimiliki oleh Kaesang Pangarep bersama pengusaha Solo Kevin Nugroho dan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir.

Selanjutnya baca: Jet pribadi yang digunakan Kaesang diduga difasilitasi petinggi SEA Limited

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Anak dari seorang pengemudi ojek online, Handi Musaroni, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Melawat ke negeri orang dengan harapan meraup pundi dan mengubah nasib, anak Siti Rahmah kini tinggal nama.

“Saya berusaha mencari bantuan ke mana-mana termasuk mencari tahu bagaimana cara memulangkan jenazah anak saya yang kemudian saya ketahui menjadi korban perdagangan orang,” kata Siti Rahmah yang diceritakan kembali oleh Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Leily Pujiati melalui keterangan tertulis pada Selasa, 10 September 2024.

Rahma bercerita putranya telah berangkat ke Kamboja pada 16 Mei 2024. Tiba di negara berjuluk Negara Angkor Wat itu, Handi sempat mengirimkan lokasi perusahaan tempat ia bekerja. Namun, Rahma enggan menyebutkan nama perusahaan itu.

“Dari share lokasi yang dibagikan anak saya melalui Whatsapp, saya ketahui lokasinya berada di dekat Tuol Sangke, Phnom Penh, Kamboja,” kata Rahma.

Awal bekerja di sana, ia mengatakan komunikasi dengan putranya yang berusia 24 tahun itu masih berjalan baik. Namun, sebulan setelahnya ia mendapat kabar tak enak dari Handi.

“Sampai saya mendapatkan kabar via phone dari anak saya kalau dia sedang sakit lambung atau liver kronis pada tanggal 16 Agustus 2024 jam 11.00 WIB,” kata Rahma.

Rahma mengatakan Handi menyelipkan pesan bahwa dirinya ingin pulang ke Indonesia. Namun, keinginan itu pupus karena tak ada biaya untuk perjalanan ke tanah air.

“Namun karena gajinya tidak dibayar oleh perusahaan tempatnya bekerja, maka dia tidak mempunyai biaya untuk pulang,” kata dia.

Tak sampai menyundul 24 jam untuk menunggu, Rahma mendapat kabar melalui adiknya kalau Handi telah meninggal dunia. Adik Rahma mendapat informasi Handi mangkat dari team leader perusahaan tempat anaknya bekerja.

“Saya dapat informasi melalui adik saya pada tanggal 16 Agustus 2024 bahwasanya anak saya sudah dalam kondisi meninggal dunia,” kata Rahma.

Kini jenazah Handi berada di rumah duka Yim Undertaker Cambodia. Alamatnya di Steung Meanchey Pagoda, Monireth Blve Nomor 217, Sangkat Steung Meachey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Kamboja.

Senyampang itu, Rahma bergegas meminta pertolongan ke Kedutaan Besar Indonesia di Kamboja pada 19 Agustus dan 10 September 2024. Dia ingin pihak kedutaan membantu kepulangan jenazah Handi.

“Untuk mengetahui keberadaan jenazah sekaligus meminta bantuan pihak Kemenlu untuk kepulangan jenazah anak saya,” kata dia.

Meski demikian, ia mengaku dibuat gigit jari dengan jawaban dari Kementerian Luar Negeri atau kedutaan Indonesia di sana. Rahma bercerita pihak kedutaan Indonesia justru meragukan anaknya menjadi korban TPPO.

“Namun usaha saya tidak mendapatkan hasil jawaban yang baik. Pihak Kemenlu mengatakan bahwa jika benar anak saya korban perdagangan orang maka saya harus bisa membuktikannya,” kata dia.

Tak hanya itu, menurut dia, pihak kedutaan justru mengatakan jika dirinya tak bisa membuktikan Handi korban TPPO, ia harus membayar sendiri biaya kepulangan almarhum. Untuk memulangkan jenazah Handi, ia menyebut mesti mengeluarkan uang sebesar Rp120-200 juta.

“Dari mana saya bisa mendapatkan uang sebesar 120 juta sampai 200 juta rupiah ketika untuk makan aja susah,” kata dia.

Atas kondisi itu, ia berharap pemerintah Indonesia dan semua pihak pihak untuk membantu memulangkan jenazah anaknya. Selain itu, bantuan itu juga ia harapan untuk bisa memfasilitasi administrasi pengurusan jenazah Handi.

“Saya memohon dengan sangat kepada pemerintahan Indonesia dan semua pihak yang terkait agar kiranya berkenan untuk membantu saya memulangkan jenazah anak saya,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Leily Pujiati mengatakan saat ini organisasinya juga sedang menggalang donasi untuk membantu Rahma. Dalam waktu dekat, serikatnya juga akan menggelar aksi untuk mendesak pemerintah Indonesia merespons peristiwa ini.

“Kami akan turun jalan aksi solidaritas,” kata dia.

Tempo masih berusaha mendapatkan jawaban atas peristiwa ini ke Kementerian Luar Negeri atau kedutaan Indonesia di Kamboja.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki angkat bicara soal status aplikasi e-commerceasal Cina, Temu, yang dikabarkan telah mendaftarkan izin ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk beroperasi resmi di Indonesia.

"Belum (mendaftarkan ijin ke Kemenkumham), dia (Temu) baru mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)- nya, karena kebetulan ada perusahaan lokal namanya sama, Temu juga," kata Teten di Yogyakarta, Selasa, 10 September 2024.

Aplikasi Temu sempat menjadi sorotan pemerintah karena dikhawatirkan bakal mengganggu pasar produk dalam negeri hingga berdampak pada sektor tenaga kerja. Sebab aplikasi itu menghubungkan 25 pabrik di Cina dan memasok barang-barang kebutuhan sehari-hari atau consumer goods langsung ke tangan konsumen. Walhasil, harga produk lokal dikhawatirkan lokal kalah bersaing.

Menurut Teten, aplikasi seperti Temu ini membutuhkan regulasi khusus yang mengaturnya agar tak merusak pasar sektor UMKM di Indonesia. "Kalau misalnya platform global seperti ini tidak dibatasi akan mengurangi banyak lapangan kerja dan bahkan bisa membunuh warga UMKM," kata Teten.

Teten mengungkapkan sudah membahas soal aplikasi sejenis Temu ini dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu. Sebab, hal ini juga menyangkut arah kebijakan investasi di bidang digital ekonomi ke depan.

"Semua negara berusaha melindungi sektor UMKM-nya, jangan sampai UMKM itu kalah bersaing dengan produk dari luar terutama di era sekarang dengan banyak produk dari luar yang masuk ke Indonesia lewat platform global," kata Teten. "Sehingga kita perlu membangun beberapa restriksi untuk itu."

Apalagi, menurut Teten, saat ini sudah banyak produk impor yang dipasarkan lintas negara lewat online. Namun banyak dari mereka yang tidak mengurus izin edarnya, SNI dan lain sebagainya. "Kami menemukan banyak sekali penyelundupan di kasus seperti itu, yang kami laporkan kepada Kementerian Perdagangan dan bawa di rapat kabinet itu ada sekitar 37,5 persen," tuturnya.

Oleh sebab itu, ujar Teten, hal semacam ini perlu diantisipasi oleh kebijakan investasi di bidang ekonomi digital. "Supaya ekonomi digital kita bisa menguntungkan semaksimal mungkin untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat terutama UMKM," ujarnya.

Terbukti, kata dia, pihak yang paling terpukul oleh produk-produk konsumsi yang dijual di online itu tak lain adalah UMKM. Padahal UMKM selama ini dikenal sebagai penyedia lapangan kerja yang besar. "Kalau tidak di-protect, akan terjadi pengangguran yang luar biasa. Kita bisa jadi gagal juga menjadi negara maju kalau penganggurannya tinggi."

INFO BISNIS - Sharp Mobile Learning Station (SMLS) kembali diluncurkan dengan tujuan untuk meningkatkan minat literasi pada anak-anak Indonesia dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Program pendidikan ini menargetkan siswa sekolah dasar di seluruh Indonesia.

Diluncurkan pertama kali pada tahun 2016, Program SMLS telah mengunjungi puluhan sekolah dasar di seluruh Indonesia. Dalam kegiatan ini, armada servis milik Sharp Indonesia dialihfungsikan menjadi perpustakaan keliling dan Sharp menyediakan bermacam buku bacaan yang mendidik dan tayangan film dokumenter mengenai lingkungan.

Tidak hanya itu siswa sekolah pun akan mendapatkan paparan pengetahuan tentang pelestarian lingkungan melalui berbagai kegiatan, termasuk menonton video edukatif, trivia quiz, story-telling, lomba mewarnai, serta aksi bersih sekolah.

Pandu Setio, PR & Brand Communication Head Department di PT Sharp Electronics Indonesia menjelaskan, ”Kami menyasar siswa sekolah dasar karena kami percaya bahwa pembelajaran mengenai pentingnya pelestarian lingkungan sejak dini adalah kunci untuk membentuk karakter seseorang yang peduli lingkungan di masa depan.”

Program SMLS ini kembali hadir setelah hiatus selama masa pandemi. Kehadiran kembali SMLS menawarkan pendekatan yang sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sukses mengusung konsepemployee voluntary, kali ini, Sharp Indonesia menggandeng komunitas lingkungan binaannya, yaitu Sharp Greenerator untuk memberikan pemaparan materi dengan metode pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa/i SDN Sindangsari, Bogor Utara.

Kegiatan ini merupakan salah satu tujuan dari program kerja Sharp Greenerator untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup bagi kelangsungan keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat.

Prima Yuliani, Presiden Sharp Greenerator, mengungkapkan, “Kami sangat antusias dapat terlibat kegiatan ini. Ini merupakan pengalaman berharga bagi kami, melalui kegiatan ini, kami dapat membagikan ilmu pengetahuan yang kami miliki dan berkontribusi dalam program pemerintah untuk mencerdaskan anak – anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.”

Kepala Sekolah SDN Sindangsari Bogor, H. Sunaryo, S.Pd., M.Si, mengatakan, “Kami sangat menghargai kegiatan yang dilaksanakan di sekolah kami. Informasi yang disampaikan sangat bagus sekali, dapat menambah wawasan anak didik kami, semoga anak-anak kami dapat menyerap dan menjalankan pesan positif yang dibagikan Sharp Indonesia”.

Program Sharp Mobile Learning Station akan terus melanjutkan perjalanannya ke kota-kota lainnya, menyebarkan pesan positif untuk menjaga lingkungan kepada anak-anak Indonesia. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SOBP) triwulan III 2024 dengan melibatkan 93 bank sebagai responden. Hasil sigi ini menemukan responden makin optimistis bahwa kinerja perbankan akan semakin baik pada triwulan III 2024.

“Berdasarkan data Juni 2024, porsi aset 93 bank tersebut mencapai sebesar 90,78 persen dari total aset bank umum,” tulis OJK dalam keterangan resminya pada Senin, 9 September 2024.

OJK menyebut optimisme perbankan tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) pada triwulan III 2024 yang tercatat sebesar 68 atau di zona optimis. Selain itu, optimisme tersebut juga didorong oleh ekspektasi akan membaiknya kondisi makroekonomi.

“Berlanjutnya peningkatan fungsi intermediasi perbankan dibarengi dengan kemampuan perbankan dalam mengelola risiko yang dihadapi meskipun dengan kondisi makroekonomi global yang kurang kondusif,” kata OJK.

Keyakinan membaiknya kondisi makroekonomi domestik ini, menurut OJK menyebabkan Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan III 2024 berada pada level optimis yaitu sebesar 59. OJK menyebut kondisi ini terutama disebabkan oleh perkiraan membaiknya ekonomi domestik, menguatnya nilai tukar, dan prediksi BI-Rate yang cenderung stabil.

“Seiring dengan perkiraan membaiknya kondisi makroekonomi tersebut, PDB diperkirakan tumbuh didorong oleh konsumsi masyarakat yang diperkirakan meningkat didorong peningkatan konsumsi masyarakat. Selain itu, belanja pemerintah juga diperkirakan meningkat seiring dengan persiapan Pilkada,” kata OJK.

Selanjutnya, mayoritas responden juga meyakini risiko perbankan pada triwulan III 2024 masih terjaga dan terkendali. Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 57 atau di zona keyakinan bahwa risiko cukup manageable.

“Seiring dengan keyakinan bahwa risiko kredit dan risiko pasar yang tetap terjaga,” kata OJK.

Responden meyakini bahwa kualitas kredit tetap baik, PDN pada level rendah dan berada di posisi long, dan rentabilitas masih akan meningkat seiring dengan kenaikan penyaluran kredit. “Selanjutnya, risiko likuiditas juga diperkirakan masih terjaga stabil dibandingkan triwulan sebelumnya,” kata OJK.

Tak hanya itu, OJK mengatakan ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada triwulan III-2024 juga optimis dengan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) sebesar 86. Optimisme kinerja perbankan didorong oleh ekspektasi bahwa sisi funding (DPK) akan tetap mampu menyokong meningkatnya penyaluran kredit yang berdampak pada peningkatan laba dan modal perbankan.

OJK mengatakan optimisme kenaikan pertumbuhan kredit pada triwulan III 2024 didorong ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut pasca Pemilu 2024. Kondisi ini juga bisa mendorong permintaan kredit dan aktivitas usaha masyarakat.

Dari sisi penghimpunan dana, responden memperkirakan pada triwulan III 2024, DPK juga akan tumbuh meningkat sejalan dengan kegiatan ekonomi yang semakin membaik.

“Usaha bank memperoleh sumber dana untuk mendukung pertumbuhan kredit, dan adanya dana pemerintah yang masuk pada bank daerah,” tulis OJK.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenai hasil pemilihan anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) menyetujui hasiluji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi XI terhadap lima anggota terpilih BPK. Dari lima orang yang terpilih, tiga merupakan politisi dari partai politik.

Berita lain yang juga banyak dibaca adalah tentangMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohiryang merombak jajaran direksi Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atauPerum Bulog. Selain menunjuk Wahyu Suparyono menggantikan Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama, dia menunjuk Mayor Jenderal (Purnawirawan) Marga Taufiq menjadi Wakil Direktur Utama dan Sudarsono Hardjosoekarto menjadi Direktur Human Capital menggantikan Purnomo Sinar Hadi. Marga Taufiq adalah mantan Ketua Pembina Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Sulawesi Selatan. Penunjukan tersebut dinilai sebagai upaya penguasaan terhadap pos-pos strategis.

Kemudian berita mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memangkasanggaranproyek pembangunan Gedung OJK di Ibu Kota Nusantara atauIKN, Kalimantan Timur. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menuturkan, semula anggaran untuk kantor di IKN tahun depan diusulkan Rp173,9 miliar.

Lalu berita mengenai PresidenJokowiyang kembali menyampaikan salam perpisahan dan minta maaf, ketika mengunjungi Pasar Delimas Raya, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa, 10 September 2024. Ini penampilan kedua Presiden menyapa masyarakat dengan megafon dan minta maaf. Aksi itu sebelumnya ia tunjukkan ketika berada di Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 6 September 2024.

Berikut rangkuman berita terkiniTempo.co:

1. 3 dari 5 Anggota Baru BPK yang Disahkan DPR dari Parpol, Ini Profil Mereka

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) menyetujui hasiluji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi XI terhadap lima anggota terpilih Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029.

"Sidang Dewan yang kami hormati, perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi XI DPR terhadap hasil uji kelayakan ataufit and proper testcalon anggota BPK RI 2024-2029 dapat disetujui?" tanya Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Anggota DPR yang hadir pun kompak memberikan persetujuan atas laporan hasilfit and proper testterhadap kelima anggota BPK tersebut.

Kelima anggota BPK terpilih tersebut adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan. Mereka akan bergabung dengan anggota BPK yang belum habis masa jabatannya: Nyoman Adhi Suryadnyana, Isma Yatun, Haerul Saleh, Ahmadi Noor Supit, dan Slamet Edy Purnomo.

Sebelumnya, lima orang yang terpilih sebagai anggota BPK tersebut menjalani rangkaianfit and proper testdi Komisi XI DPR sejak 2 September 2024. Sebanyak 75 calon anggota BPK menjalani tes itu.

Pembukaan seleksi calon Anggota BPK dilakukan pada 19 Juni 2024 dan pendaftaran dilakukan sejak 20 Juni hingga 4 Juli 2024.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit menjelaskan bahwa pihaknya telah memverifikasi berkas dan pengesahan calon anggota BPK sebanyak 75 orang.

“Pada 2-4 September 2024, Komisi XI DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan di mana enam orang calon mengundurkan diri. Setelah memperhatikan masukan dari masyarakat dan pertimbangan dari DPD RI, maka komisi XI DPR RI pada 4 September 2024 mengambil keputusan secara musyawarah mufakat," ujarnya.

Lima orang anggota baru BPK itu terdiri dari politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daniel Lumban Tobing, politikus PartaiGolkarBobby Adhityo Rizaldi, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fathan Subchi Badawi, auditor BPK Akhsanul Khaq, dan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Budi Prijono.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya: Mantan Timses Prabowo-Gibran Menjadi Wakil Dirut Bulog, Upaya Menguasai Posisi Strategis?

<!--more-->

1. Mantan Timses Prabowo-Gibran Menjadi Wakil Dirut Bulog, Pengamat: Upaya Menguasai Posisi Strategis

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohirmerombak jajaran direksi Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atauPerum Bulog. Selain menunjuk Wahyu Suparyono menggantikan Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama, dia menunjuk Mayor Jenderal (Purnawirawan) Marga Taufiq menjadi Wakil Direktur Utama dan Sudarsono Hardjosoekarto menjadi Direktur Human Capital menggantikan Purnomo Sinar Hadi.

Wakil Direktur Utama merupakan jabatan baru yang dibuat oleh Erick Thohir. Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menyoroti penunjukan Ketua Pembina Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Sulawesi Selatan, Marga Taufiq, untuk mengisi jabatan ini. “Ini menunjukkan bahwa TimPrabowosudah mulai menyisir tempat-tempat strategis yang dapat diisi oleh orang-orangnya,” ujar dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 10 September 2024.

Herry mengatakan, pengangkatan ini tak dapat dipisahkan dari langkah pemerintah menunjuk orang-orang dekat Prabowo menjadi komisaris di perusahaan pelat merah. Di antaranya, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra, Burhanuddin Abdullah, yang ditunjuk menjadi Komisaris Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Sebelum menjabat Wakil Direktur Utama, Marga Taufiq merupakan Staf Khusus Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dia juga pernah menjabat Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Pangdam XVI/Pattimura.

Menurut Herry, saat ini sedang terjadi proses orang-orang yang berada di lingkaran Prabowo akan mengganti para pemain lama di posisi-posisi strategis di luar kementerian, seperti BUMN maupun entitas milik negara lainnya. Menurut dia, persoalannya hanya menunggu waktu. “Ini sebenarnya kekonyolan yang terus berulang,” kata dia.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:OJK Pangkas Anggaran Proyek Gedung di IKN hingga Rp160,6 Miliar

<!--more-->

1. OJK Pangkas Anggaran Proyek Gedung di IKN hingga Rp160,6 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memangkasanggaranproyek pembangunan Gedung OJK di Ibu Kota Nusantara atauIKN, Kalimantan Timur. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menuturkan, semula anggaran untuk kantor di IKN tahun depan diusulkan Rp173,9 miliar.

"Jadinya, Rp13,4 miliar. Ada pengurangan Rp160,6 miliar," kata Mahendra saat rapat bersama Komisi XI DPR RI diGedungParlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024.

Sebelumnya,OJKmenyepakati rencana pembangunan gedung kantor di IKN melalui penandatanganan perjanjian dengan Otorita IKN. Rencana pembangunan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021, yang menyebutkan OJK berkedudukan di ibu kota negara Indonesia.

Mengutip siaran pers OJK, perjanjian OJK dan Otorita IKN mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 179/KM.6/KNL.0704/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Otorita Ibu Kota Nusantara Yang Dioperasikan Oleh Pihak Lain Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Adapun tanah yang disepakati berlokasi di sub wilayah perencanaan (SWP) I.A., wilayah perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP.

Selain untuk kantor di ibu kota baru, OJK memangkas anggaran untuk kantor di Jakarta. Semula, kebutuhan anggaran untuk kantor OJK di Jakarta diusulkan sebesar Rp 449,1 miliar. Namun, dikurangi Rp250 miliar, sehingga menjadi Rp 199 miliar.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Jokowi Kembali Minta Maaf saat Kunjungi Pasar

<!--more-->

1. Jokowi Kembali Minta Maaf saat Kunjungi Pasar

PresidenJokowikembali menggunakan megafon saat menyampaikan salam perpisahan dan minta maaf, ketika mengunjungi Pasar Delimas Raya, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa, 10 September 2024.

Ini penampilan kedua Presiden menyapa masyarakat dengan megafon dan minta maaf. Aksi itu sebelumnya ia tunjukkan ketika berada di Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 6 September 2024.

Berdasarkan keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Presiden Jokowi yang tiba di Pasar Delimas Raya sekitar pukul 08.50 WIB disambut dengan riuh tepuk tangan dan nyanyian spontan dari masyarakat yang menyenandungkan "Terima kasih...Pak Jokowi."

Ia lalu berkeliling meninjau harga sejumlah komoditas penting seperti bawang merah, cabai, dan bahan pokok lainnya.

Di tengah-tengah kunjungannya, Presiden Jokowi berhenti sejenak dan mengeluarkan megafon yang belakangan ini selalu menemani interaksinya dengan rakyat di berbagai daerah. Kemudian, Presiden mengucapkan salam kepada warga dan pedagang pasar.

"Bapak/ibu sekalian yang saya hormati, selamat pagi," sapanya, memulai sambutan.

Presiden kemudian melaporkan kondisi pasar yang dia tinjau. Menurutnya, harga sejumlah komoditas cukup baik, mulai dari bawang merah, bawang putih hingga cabai merah. "Jadi memang produksinya sekarang ini semakin baik, semakin banyak sehingga harganya menjadi turun. Ini sebuah patut kita syukuri bersama," katanya.

Jokowi juga memanfaatkan momen tersebut untuk pamit karena jabatannya sebagai Presiden akan berakhir pada 20 Oktober 2024. "Yang kedua, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin pamit. Saya ingin pamit karena sebulan lagi saya sudah tidak menjabat sebagai Presiden," ucap Jokowi.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya meresmikan penyatuan usaha atau merger PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I dan PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II setelah melalui proses integrasi. Dua perusahaan pelat merah bandar udara itu kini sah menjadi satu badan usaha, yakni PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports.

“Isu lay off (pemutusan kerja) tidak ada, justru isu pengembangan, kita mengolah 37 bandara akan menjadi satu sistem pelayanan,” kata Erick Thohir ditemui usai peresmian merger di kantor InJourney Airports, Sarinah, Jakarta Senin, 9 September 2024.

Dengan bersatunya PT Angkasa Pura Indonesia, Erick Thohir berharap model bisnisnya juga akan berubah. Manajemen bakal mencontoh beberapa bandara di luar negeri, seperti Singapura, yang tidak hanya fokus pada transportasi tapi juga membangun ekosistem lain. Tak hanya pendapatan dari layanan pesawat udara, tapi juga pendapatan di luar layanan tersebut.

“Inilah kenapa nanti kami perbaiki bisnis model agar income-nya dan non aero-nya bisa terus meningkat seperti yang sudah dilakukan saat ini,” ujar Erick Thohir.

Profil PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports

Seperti diketahui, PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports merupakan gabungan Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Adapun Angkasa Pura I mengelola 15 bandara yang terutama terletak di Indonesia bagian tengah dan timur dan juga Bandar Udara Internasional Hang Nadim.

Angkasa Pura I didirikan oleh pemerintah pada 1962 sebagai PN Angkasa Pura Kemayoran untuk mengelola Bandara Kemayoran yang saat itu merupakan satu-satunya bandara internasional di Indonesia. Pada 1965, nama perusahaan ini diubah menjadi PN Angkasa Pura dan mulai mengelola bandara selain Kemayoran.

Pada 1974, status perusahaan ini diubah menjadi perusahaan umum, dan pada 1980 mulai mengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai, disusul Bandara Juanda Surabaya dan Bandara Polonia Medan. Pada 1985, PN Angkasa Pura menghentikan operasional Bandara Kemayoran menyusul dibukanya Bandara Soekarno Hatta.

PN Angkasa Pura kemudian diubah pada 1986 menjadi Perum Angkasa Pura I dan ditugaskan untuk mengelola bandar udara yang terletak di Indonesia bagian timur di antaranya:

- Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar

- Bandara Sepinggan, Balikpapan

- Bandara Sam Ratulangi, Manado

- Bandara Frans Kaisiepo, Biak

- Bandara Adi Soemarmo, Solo

- Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, dan

- Bandara Syamsuddin Noor, Banjarmasin.

Perubahan nama dan tugas PN Angkasa Pura menjadi Perum Angkasa Pura I itu seiring didirikannya PT Angkasa Pura II pada 1984 untuk menangani bandara di wilayah barat Indonesia yang beroperasi di Bandara Soekarno Hatta sejak 1985. Selain Bandara Soekarno-Hatta, perusahaan ini juga menangani:

- Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang

- Bandara Supadio, Semarang

- Bandara Polonia, Medan

- Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru

- Bandara Husein Sastranegara, Bandung

- Bandara Blang Bintang, Banda Aceh, dan

- Bandara Tabing Padang

Selanjutnya: Rencana Penggabungan API I dan AP II Sejak Covid-19

<!--more-->

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko menyebut rencana proses integrasi Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia sebenarnya telah dibincangkan pada musim pandemi Covid-19 laku. Namun, rencana kebijakan tersebut harus tertahan karena masih berfokus pada penanganan kondisi keuangan perusahaan.

“Kemarin waktu Covid, kita tahan dulu, karena memang fokusnya tangani covid, dan memang waktu itu cashflow-nya menjadi fokus. Dan in setelah selesai covid kita melihat ini menjadi satu keharusan melakukan untuk melakukan integrasi,” kata Tiko pada Juni 2023 silam.

Rencana merger ini kemudian diumumkan Erick Thohir pada Januari 2023. Kala itu Erick mengatakan pemerintah mencanangkan banyak aksi merger pada perusahaan pelat merah pada tahun mendatang. Salah satunya merger BUMN pengelola bandara tersebut. Langkah ini, kata Erick, masuk dalam salah satu agenda prioritas di kementeriannya.

“Kalau merger Angkasa Pura, kami akan hitung dulu seperti Pelindo. Profit atau tidak, apa memberatkan, bagaimana bandara-bandara kecil. Jadi ada waktunya kami akan dorong,” kata Erick dakam konferensi pers, Senin, 3 Januari 2023 lalu.

Menurut Tiko, rencana penggabungan dilakukan agar pengaturan jaringan udara bisa berjalan optimal. Setelah penggabungan, kata dia, konsep seluruh bandara di Tanah Air akan diubah menjadi jaringan transportasi hub and spoke. Model jaringan ini merupakan solusi hemat biaya untuk jaringan besar sekaligus mudah dikelola dan memberikan skalabilitas yang lebih baik.

Model hub dan spoke nantinya menghubungkan maskapai penerbangan dari dua titik. Kemudian menggabungkan penumpang ke jari-jari yang berbeda dari hub mereka. Saat ini ada dua superhub yaitu Jakarta dan Bali, serta beberapa hub lainnya seperti Surabaya, Makassar, dan Medan, yang selama ini rutenya tidak diatur secara komprehensif. Dia berharap dengan ada integrasi, maka integrasi hub and spoke akan efektif.

“Nantinya integrasi hub and spoke ini akan benar-benar efektif sehingga nantinya integrasi antara trafik inbound atau luar negeri dengan trafik domestik bisa kita kerjasamakan. Kalau dulu terputus antara barat dan timur seolah-olah dua pengelolaan yang berbeda,” ujar Tiko dikutip dari Antara, Senin, 6 Juni 2023 lalu.

Proses integrasi BUMN pengelola bandara itu kemudian rampung dibentuk pada Desember 2023 melalui PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney. Nama perusahaan pun diganti menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports. Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan, proses integrasi telah melalui proses diskusi yang panjang. Adapun proses integrasi BUMN tersebut terjadi usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) InJourney.

“Sekian lama berdiskusi, menerima arahan kemudian kolaborasi, bu Dirjen, pak Sekjen dan Deputi di Kementerian, kami sudah dapatkan satu persetujuan untuk perusahaan baru, Angkasa Pura indonesia,” ujar Dony, dikutip dari unggahan Instagram Stories InJourney, Kamis, 28 Desember 2023.

Sempat ditolak karyawan

Merger ini sempat ditolak oleh Serikat Karyawan PT Angkasa Pura II atau Sekarpura II, yang meminta penundaan rancangan penggabungan sebelum ada penjelasan rinci dari pihak manajemen. “Kami meminta manajemen memberikan penjelasan terkait dengan keberlangsungan hubungan Industrial dengan seluruh Karyawan PT Angkasa Pura II,” kata Ketua Umum Sekarpura II Aziz Fahmi Harahap melalui keterangannya, Kamis, 13 Juni 2024.

Ia juga mengatakan serikat meminta manajemen menyampaikan ulang pengumuman risalah rencana penggabungan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (2) UU Perseroan Terbatas. Manajemen juga harus memberikan penjelasan tentang prinsip dan pokok terkait pengelolaan bandar udara pasca penggabungan dan penjelasan mengenai proses penggabungan secara komprehensif.

Aziz mengatakan, pada dasarnya Sekarpura II mendorong setiap tahap pengambilan keputusan dalam rencana penggabungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berpegang pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Kami juga mengingatkan kembali setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya,” katanya.

Sekarpura II meminta manajemen menanggapi tuntutannya dengan batas waktu hingga 20 Juni 2024. Mereka mengaku belum mendapatkan penjelasan utuh perihal penggabungan itu, termasuk prinsip dan pokok pengelolaan bandara, seperti perihal persyaratan Badan usaha Bandar Udara (BUBU).

“Ringkasan rancangan penggabungan itu belum menjelaskan hal-hal pokok hubungan industrial dengan karyawan. Baik soal perlakuan terhadap kompensasi dan benefit karyawan, bentuk perjanjian kerjasama baru, hingga pola pengembangan karir dan pengisian jabatan,” ujarnya.

Corporate Secretary Group Head PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airport) Rahadian D. Yogisworo dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, rencana penggabungan ini berawal dari adanya gagasan pemerintah dan didukung oleh para pemegang saham untuk membuat tata kelola di sektor pariwisata dan pendukung untuk lebih efisien dan sederhana.

“Termasuk tatanan kebandarudaraan nasional yang di dalamnya adalah integrasi bandar udara,” ujarnya Jumat malam, 14 Juni 2024.

Menurut Rahadian, sosialisasi kepada karyawan Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II terkait penggabungan ini telah dilakukan sejak akhir 2023 dan terus berlanjut sampai hari ini sebagai bentuk konkret perhatian manajemen terhadap aspek ketenagakerjaan.

“Komunikasi kepada seluruh karyawan telah dibangun tentunya melalui mekanisme hubungan industrial yang berlaku,’ kata dia.

Rahadian memastikan, proses penggabungan ini telah dan akan dijalankan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. InJourney Airports, Angkasa Pura I dan Angkasa Pura IIsecara bersama-sama terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan tetap patuh terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk aspek ketenagakerjaan.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | ILONA ESTHERINA | JONIANSYAH

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memangkas anggaran proyek pembangunan Gedung OJK di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menuturkan, semula anggaran untuk kantor di IKN tahun depan diusulkan Rp173,9 miliar.

"Jadinya, Rp13,4 miliar. Ada pengurangan Rp160,6 miliar," kata Mahendra saat rapat bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024.

Sebelumnya, OJK menyepakati rencana pembangunan gedung kantor di IKN melalui penandatanganan perjanjian dengan Otorita IKN. Rencana pembangunan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021, yang menyebutkan OJK berkedudukan di ibu kota negara Indonesia.

Mengutip siaran pers OJK, perjanjian OJK dan Otorita IKN mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 179/KM.6/KNL.0704/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Otorita Ibu Kota Nusantara Yang Dioperasikan Oleh Pihak Lain Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Adapun tanah yang disepakati berlokasi di sub wilayah perencanaan (SWP) I.A., wilayah perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP.

Selain untuk kantor di ibu kota baru, OJK memangkas anggaran untuk kantor di Jakarta. Semula, kebutuhan anggaran untuk kantor OJK di Jakarta diusulkan sebesar Rp449,1 miliar. Namun, dikurangi Rp250 miliar, sehingga menjadi Rp199 miliar.

Pemangkasan serupa juga diberlakukan untuk kantor OJK di daerah-daerah. Menurut Mahendra, semula anggaran kantor OJK di daerah diusulkan sebesar Rp420,9 miliar. Anggaran tersebut dipangkas Rp226,5 miliar menjadi Rp194,4 miliar.

Tak cuma untuk kantor, OJK memangkas anggaran untuk kebutuhan teknologi informasi. Mahendra berujar, anggaran untuk langganan dan lisensi IT semula diusulkan Rp423,9 miliar. Namun, dikurangi Rp109,6 miliar menjadi Rp314,3 miliar. Begitu pula dengan anggaran untuk infrastruktur tekknologi informasi yang semula diusulkan Rp470,7 miliar, tetapi dikurangi Rp231 miliar menjadi Rp239,7 miliar. Penyesuaian lainnya, OJK mengurangi anggaran alokasi pengadaan aset sebesar Rp373 miliar, dari Rp413,7 miliar menjadi Rp35,4 miliar.

Pemangkasan-pemangkasan anggaran tersebut dilakukan OJK seiring penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun Anggaran 2025. Sebelumnya, sebagaimana dilaporkan Antara, Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif RKA OJK Tahun 2025 sebesar Rp11,56 triliun atau lebih rendah dari usulan OJK, yakni Rp13,22 triliun. Meski demikian, anggaran OJK tahun depan masih lebih tinggi ketimbang RKA OJK Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan senilai Rp8,03 triliun.

INFO BISNIS - PT. Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) beberapa waktu lalu menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas optimalisasi manajemen aset. Isu ini penting mengingat Jakarta sedang bertransformasi dari ibu kota negara menjadi global city atau kota global.

FGD dengan tema "Pengembangan Kompetensi Manajemen Aset Menuju Jakarta Kota Global" berlangsung di Benjamin Ballroom, Hotel Aston Pulit Jakarta. Dihadiri berbagai pemangku kepentingan dalam bidang manajemen aset.

FGD ini menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu Kepala Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre DKI Jakarta Ifan Mohamad Firmansyah, Lead Assessor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Muhammad Najib, dan Pelaksana Tugas (Plt) VP Divisi Asset Management PT Jakpro Ibnu Gumelar.

Dalam sambutannya, Direktur Bisnis PT Jakpro Adi Adnyana menegaskan pentingnya harmonisasi, sinkronisasi, dan akselerasi BUMD sebagai penggerak utama pembangunan di Jakarta menuju kota global.

"Melalui FGD ini, kita dapat memetakan tantangan masa depan dalam pengelolaan aset di Jakarta dan menyusun strategi yang proaktif dan efisien. Ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan potensi dan kontribusi positif dari seluruh jajaran perusahaan," ungkapnya.

Pada sesi diskusi, Ifan Mohamad Firmansyah dari BPAD DKI Jakarta menyatakan bahwa transformasi Jakarta menjadi kota global yang kompetitif adalah amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Jakarta, kata Ifan, memiliki potensi besar dalam optimalisasi aset yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menciptakan ruang interaksi sosial serta budaya yang mendunia. Karena itu, FGD ini merupakan langkah penting dalam mengubah aset menjadi solusi bagi kebutuhan kota yang terus berkembang.

Sedangkan Muhammad Najib dan Ibnu Gumelar menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesional dalam manajemen aset.

FGD ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan profesionalisme dan kompetensi manajemen aset di PT Jakarta Propertindo. Selain itu, dapat menyusun strategi penanganan isu-isu manajemen aset yang efektif, serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja personil dan perusahaan secara keseluruhan. (*)