TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengatakan akan menindaklanjuti laporan dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengenai 11 pekerja migran yang menjadi korban online scam. Sebanyak 11 korban ini dipaksa untuk bekerja sebagai scammer online di Myawaddy, Myanmar.

"Jadi segera setelah menerima pengaduan ini, kami akan berkoordinasi dengan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) Yangon dan kemudian tentunya KBRI Yangon akan berkoordinasi dengan otoritas setempat," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Judha Nugraha di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024.

Ia juga menjelaskan bahwa Myawaddy merupakan daerah konflik yang dikuasai oleh pihak pemberontak. Hal ini membuat kemampuan otoritas Myanmar terbatas dalam menangani wilayah Myawaddy.

Selain itu, Judha mengataka,n Kemenlu juga akan berkoordinasi dengan KBRI Bangkok, Thailand karena perekrut menjadikan Bangkok sebagai tempat transit sebelum pada akhirnya dibawah ke Myawaddy, Myanmar.

Judha menceritakan perekrut atau scammer awalnya menawari 11 korban ini bekerja di berbagai posisi, yaitu sebagai pegawai marketing, customer service, dan admin crypto di Bangkok Thailand. Mereka dijanjikan gaji sebesar 15 hingga 20 juta rupiah. Namun, mereka akhirnya dibawa ke Myawaddy, Myanmar untuk dipekerjakan secara paksa sebagai scammer online. Perekrutan ini berlangsung pada Mei-Juni 2024.

Adapun 11 korban, Judha menambahkan, yaitu delapan berasal dari Sukabumi, dua dari Bandung dan satu dari Bangka Belitung. Sebanyak 10 di antaranya adalah laki-laki dan satu lainnya perempuan.

Judha menyebut modus perekrutan terhadap korban dilakukan dengan cara scamming melalui media sosial. Selain itu, scamming juga dilakukan oleh keluarga korban yang sudah bekerja di Myawaddy.

Saat sudah bekerja sebagai scammer di Myawaddy, mereka mendapat ancaman akan dijual ke perusahaan scam online lainnya jika tidak memenuhi target yang sudah ditentukan. "Jadi kalau kami pahami di Myawaddy itu ada ratusan perusahaan online scamming. Perusahaan-perusahan ini saling berkomunikasi dan berinteraksi ," ucap Judha.

Mereka direkrut, Judha meneruskan, tidak sesuai prosedur resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesian. Perekrut tidak meminta kualifikasi khusus, tidak membuat kontrak kerja dengan korban dan tidak menggunakan visa kerja. " Namun, mereka menggunakan fasilitas bebas visa untuk sesama negara ASEAN maupun visa turis."

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengatakan akan menindaklanjuti laporan dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengenai 11 pekerja migran yang menjadi korban online scam. Sebanyak 11 korban ini dipaksa untuk bekerja sebagai scammer online di Myawaddy, Myanmar.

"Jadi segera setelah menerima pengaduan ini, kami akan berkoordinasi dengan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) Yangon dan kemudian tentunya KBRI Yangon akan berkoordinasi dengan otoritas setempat," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Judha Nugraha di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024.

Ia juga menjelaskan bahwa Myawaddy merupakan daerah konflik yang dikuasai oleh pihak pemberontak. Hal ini membuat kemampuan otoritas Myanmar terbatas dalam menangani wilayah Myawaddy.

Selain itu, Judha mengataka,n Kemenlu juga akan berkoordinasi dengan KBRI Bangkok, Thailand karena perekrut menjadikan Bangkok sebagai tempat transit sebelum pada akhirnya dibawah ke Myawaddy, Myanmar.

Judha menceritakan perekrut atau scammer awalnya menawari 11 korban ini bekerja di berbagai posisi, yaitu sebagai pegawai marketing, customer service, dan admin crypto di Bangkok Thailand. Mereka dijanjikan gaji sebesar 15 hingga 20 juta rupiah. Namun, mereka akhirnya dibawa ke Myawaddy, Myanmar untuk dipekerjakan secara paksa sebagai scammer online. Perekrutan ini berlangsung pada Mei-Juni 2024.

Adapun 11 korban, Judha menambahkan, yaitu delapan berasal dari Sukabumi, dua dari Bandung dan satu dari Bangka Belitung. Sebanyak 10 di antaranya adalah laki-laki dan satu lainnya perempuan.

Judha menyebut modus perekrutan terhadap korban dilakukan dengan cara scamming melalui media sosial. Selain itu, scamming juga dilakukan oleh keluarga korban yang sudah bekerja di Myawaddy.

Saat sudah bekerja sebagai scammer di Myawaddy, mereka mendapat ancaman akan dijual ke perusahaan scam online lainnya jika tidak memenuhi target yang sudah ditentukan. "Jadi kalau kami pahami di Myawaddy itu ada ratusan perusahaan online scamming. Perusahaan-perusahan ini saling berkomunikasi dan berinteraksi ," ucap Judha.

Mereka direkrut, Judha meneruskan, tidak sesuai prosedur resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesian. Perekrut tidak meminta kualifikasi khusus, tidak membuat kontrak kerja dengan korban dan tidak menggunakan visa kerja. " Namun, mereka menggunakan fasilitas bebas visa untuk sesama negara ASEAN maupun visa turis."

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Pdt Henrek Lokra mengatakan pihaknya belum mendapat tawaran izin usaha tambang dari pemerintah. Meski begitu, bila suatu saat pihaknya ditawari izin usaha tambang, PGI akan tegas menolaknya.

Henrek menuturkan, ada sejumlah alasan PGI untuk tidak menerima tawaran izin usaha tambang dari pemerintah. Pertama, PGI mendukung green economy dan green growth atau pertumbuhan ekonomi hijau. Salah satunya, dengan dekarbonisasi energi maupun pengurangan bahan bakar fosil. Sementara dalam industri pertambangan, menurut Henrek, pemerintah belum bersungguh-sungguh mengimplementasikan hal tersebut.

"Belum ada cerita sukses tentang industri ekstraktif dan pengelolaannya yang membuat lingkungan lestari," ujar Henrek.

Henrek memberi contoh persoalan lubang tambang di Kalimantan yang jumlahnya ditengarai mencapai 1.100 lubang. Namun hingga kini, lubang bekas tambang itu tidak ditutup karena biayanya lebih mahal ketimbang biaya produksi.

Alasan berikutnya, Henrek melanjutkan, PGI menolak izin usaha tambang lantaran gereja-gereja di Indonesia sudah bersikap kritis terhadap kerusakan ekologi. Ia berujar, ada mandat pelayanan sosial ekologis, yakni memelihara melestarikan alam.

Selain itu, Henrek mengatakan, PGI menolak persoalan industri ekstraktif menjadi masalah penting yang diangkat dewan gereja sedunia. Ia berujar, model pembangunan dunia berbasis pertumbuhan ekonomi ekstratif tidak berkelanjutan dan justru memicu perubahan iklim.

Ketika hal itu terjadi, kata dia, masyarakat miskin, masyarakat ada, perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya menjadi pihak yang paling terdampak. Hal itu tidak sejalan dengan visi misi PGI yang selama ini mengadvokasi masyarakat adat dan kelompok-kelompok rentan.

"Itu alasannya, PGI tidak mau lari dari komitmen dan visi," kata Henrek. "Kalau kami terima ini, siapa lagi nanti yang mau membela masyarakat adat, masyarakat Penajam Paser Utara yang tergusur pembangunan IKN yang sangat luar biasa?"

Pemerintah memberi izin tambang kepada ormas keagamaan setelah Presiden Jokowi meneken PP Nomor 25 Tahun 2024. Beleid ini merupakan hasil revisi PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sejauh ini, ormas keagamaan yang sudah menerima tawaran ini adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Ihwal izin tambang untuk ormas keagamaan, Jokowi mengatakan pemerintah menerbitkan peraturan tersebut usai menerima komplain dari masyarakat ketika datang ke pondok pesantren dan berdialog di masjid. “Banyak yang komplain ke saya, kenapa tambang hanya diberikan ke perusahaan besar. Kami pun kalau diberi konsensi, sanggup,” kata Jokowi usai meresmikan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, Jumat, 26 Juli 2024, dikutip Tempo dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Pemberian izin usaha tambang untuk ormas keagamaan, menurut Jokowi, juga dilakukan untuk mewujudkan pemerataan sekaligus keadilan ekonomi. Namun, pengelolaan tambang itu bukan berati dikelola langsung oleh ormas. Ia berujar, IUP dikelola badan usaha di bawah naungan ormas tersebut. Misalnya, koperasi, PT, atau CV.

Kepala negara juga mengklaim pemerintah tidak menunjuk atau mendorong ormas keagamaan untuk mengajukan izin tambang. Menurutnya, pemerintah hanya menyediakan peraturan. “Kalau memang berminat (mengelola tambang), regulasinya sudah ada,” kata eks Gubernur DKI Jakarta itu.

TEMPO.CO, Jakarta - Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Kempinski Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024 dihadiri presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan beberapa hal. Salah satunya perihal izin tambang oleh ormas keagamaan yang dianggap berjasa pada negara.

Sebelumnya izin tambang kepada ormas keagamaan telah diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini sejumlah ormas keagamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah, meski mereka menuai banyak kritik dari publik. Prabowo beranggapan Keputusan Presiden Jokowi dalam pemberian izin ini berguna agar kekayaan serta asset negara bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau memang harus diberi izin-izin tambang, konsesi-konsesi, apa salahnya. Kalau diberikan kepada mereka-mereka yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia,"ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, kelompook-kelompok keagamaan tersebut juga turut memberikan kontribusi mereka bagi rakyat Indonesia. Misalnya dengan pendirian sekolah, pesantren, universitas, dan rumah sakit.

"Apa salahnya kita memperkuat ekonominya, orang-orang yang cinta rakyat dan cinta Tanah Air, apa salahnya?," kata dia.

Melansir dari majalah.tempo.co, sebelumnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta waktu untuk mengkaji urusan tersebut. Pada akhirnya tawaran dari Presiden Joko Widodo mereka iyakan.

Keputusan itu tertuang dalam rapat pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada 13 Juli 2024. Adapun forum tersebut dikatakan dihiasi dengan banyak protes lantaran keputusan pengurus dianggap bertentangan dengan fatwa Majelis Hukum dan Hak Asasi Muhammadiyah pada 11 Mei 2024, yang menyatakan pemberian izin usaha tambang secara langsung tanpa lelang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sekaligus rawan korupsi.

Faktnya, sejumlah pengurus di beberapa daerah juga menolak tawaran izin tambang, karena dianggap mengancam kelestarian linhkungan. Bahkan beberapa pengurus juga dikatakan mendapatkan dampak langsung dari perambangan tersebut.

Sebelum Muhammadiayah, Pengurub Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU terlebih dahulu menerima tawaran pengelolaan tambang ini yang diduga erat kaitannya dengan balas jasa politik pada pemilihan umum lalu.

Selain isu tambang, Prabowo juga bicara banyak di acara tersebut. Salah satunya perihal isu kekuasaan, juga hubungannya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Prabowo menepis isu yang menuding soal keretakan hubungannya dengan Jokowi. "Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak, retak di mana retaknya? Selalu mau adu domba," kata Prabowo pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Prabowo bercerita hubungannya dengan Jokowi dulu memang seperti dua kubu. Jokowi pernah menjadi lawan politik Prabowo saat Pilpres 2014 dan 2019. Pada masa-masa itu, Prabowo kalah dua kali dari Jokowi. Namun, Prabowo mengungkap saat ini mereka bisa bekerja sama. Menurut Prabowo, dia telah melihat kinerja Jokowi dari dekat dan mengakuinya.

MICHELLE GABRIELA | KARUNIA PUTRI | AISYAH AMIRA WAKANG

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 68 triliun pada APBN 2025. Menurut dia, anggaran yang ada saat ini tidak cukup untuk mencapai swasembada pangan seperti yang diimpikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kalau mau swasembada, tambah Rp 68 triliun, kalau enggak, tidak mungkin (tercapai). Itu namanya direncanakan untuk impor," kata Amran ditemui usai rapat di gedung DPR, Senin, 26 Agustus 2024.

Menteri Pertanian mengatakan anggaran tersebut bakal digunakan untuk mencetak sawah baru 1 juta hektare. Anggaran yang ada saat ini dianggap masih terbatas untuk mewujudkan peningkatan produksi pangan pada 2025.

"Kegunaaannya untuk support, cetak sawah, irigasi, alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) dan benih padi, ini semua harus kita persiapkan dari sekarang," ujarnya.

Adapun pagu anggaran Kementerian Pertanian untuk 2025 ditetapkan sebesar Rp 7,91 triliun. Angka ini jauh jika dibanding total anggaran ketahanan pangan yang disebutkan Presiden Joko Widodo dalam pembacaan nota keuangan RAPBN 2024.

Untuk total anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 124,4 triliun akan diarahkan guna mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan distribusi hasil pertanian serta meningkatkan akses pembiayaan bagi para petani.

Amran mengatakan jumlah anggaran tambahan yang diajukan Kementeriannya perlu untuk mendukung dari sisi hulu, yakni infrastruktur dan cetak sawah baru. Ia mengklaim kementerian saat ini sudah berhasil pelan-pelan menaikkan produksi dari opetimalisasi lahan. "Sekarang sudah berjalan 40 ribu optimalisasi lahan, kami kejar 100 ribu sampai akhir tahun, itu sudah 1 per 10 (dari 1 juta)."

Tahun depan pemerintah juga menargetkan produksi 32 juta ton beras. Produksi musim kering pada Agustus, September dan Oktober menurut dia naik. Ada peningkatan hingga 1 juta ton beras yang diklaim Amran berhasil hanya dengan refocusing anggaran, sehingga penambahan tentunya diharapkan akan membantu mencapai target tersebut.

Dana tambahan itu diperlukan untuk antisipasi kekeringan dan kekurangan beras akibat perubahan iklim dan beberapa negara yang mulai menyetop ekspornya. Sekaligus pula menjamin ketersediaan bagi program makan bergizi yang dicanangkan jadi salah satu prioritas di era Prabowo.

Terkait makan bergizi, Mentan mengatakan bakal mendukung dari sektor pertanian. Sementara itu, pemerintah juga menurut dia akan mengoptimalkan produksi peternakan seperti ketersediaan kambing, ayam dan sapi, namun pada penerapannya bakal melibatkan pengusaha. "Kalau untuk sektor pertanian, anggarannya dari APBN," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Taipan sekaligus petinggi perusahaan SEA Limited, Gang Ye diduga sebagai sosok yang memberikan fasilitas jet pribadi untuk anak dan menantu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. SEA Limited adalah perusahaan asal Singapura yang menaungi raksasa e-commerceShopee dan Garena, unit bisnis yang memproduksi game populer Free Fire.

Salah seorang sumber Tempo di Shopee Indonesia belum bisa memastikan apakah jet pribadi yang ditumpangi Kaesang terafiliasi dengan SEA Group. “Sejak tahun 2021, semua kendaraan operasional untuk direksi tidak ada lagi,” katanya.

Sementara karyawan Shopee lainnya, yang keberatan namanya disebutkan, mengakui bahwa dalam tiga tahun belakang SEA Group cukup dekat dengan keluarga Solo. Terlebih Shopee kini memiliki dua kantor di Solo, yakni di Solo Paragon Mall dan Solo Technopark. Isu jet pribadi yang ditumpangi Kaesang dan Erina, kata narasumber ini, juga menjadi pembicaraan di antara karyawan.

“Sepertinya mungkin saja jet pribadi itu miliki petinggi Shopee,” kata sumber tersebut.

Sebelumnya, warganet Indonesia menyoroti Kaesang dan Erina yang pelesiran ke Amerika Serikat dengan menggunakan jet pribadi. Kepergian mereka bersamaan dengan saat ribuan masyarakat Indonesia melakukan aksi demonstrasi menolak RUU Pilkada yang ditengarai sebagai upaya membuka jalan Kaesang untuk ikut pada Pilkada mendatang.

Netizen pun menemukan fakta bahwa jet pribadi yang ditumpangi Kaesang-Erina adalah Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE. Seorang warganet kemudian mengunggah potongan dokumen yang memperlihatkan bahwa pemilik Gulfstream G650ER N588SE adalah Garena Online (Private) Ltd, unit usaha Sea Group.

Lantas, bagaimana sebenarnya sosok taipan Gang Ye, bos Garena dan Shopee yang diduga berikan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang dan Erina?

Profil Gang Ye

Gang Ye adalah seorang taipan asal Singapura yang merupakan salah satu pendiri dan petinggi SEA Group. Melansir dari Forbes, dia mendirikan perusahaan itu bersama Forrest Li dan David Chen. Dia juga memiliki harta kekayaan sekitar US$ 3,3 miliar atau sekitar Rp 51 triliun per 26 Agustus 2024.

Melansir dari laman resmi SEA Limited, selain sebagai pendiri Gang Ye juga merupakan anggota dewan direksi SEA Group sejak Maret 2010. Dia menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) SEA sejak Januari 2017 dan menduduki posisi sebagai Chief Technology Officer (CTO) pada Maret 2010 hingga Desember 2016.

Gang Ye sebelumnya bekerja sebagai Dewan Pengembangan Ekonomi Singapura. Dia juga pernah bekerja di perusahaan minyak kelapa sawit Wilmar International. Adapun Gang Ye merupakan lulusan Sarjana Sains dalam Ilmu Komputer dan Ekonomi dari Carnegie Mellon University.

Dalam bisnisnya, Gang Ye didukung oleh Tencent, yang juga memiliki saham cukup besar di SEA Group. Perusahaan yang bergerak di bidang media dan hiburan itu pun menarik sejumlah investor besar untuk mendanai operasional perusahaan. Di antaranya adalah perusahaan ekuitas swasta General Atlantic dan putra miliarder Malaysia Robert Kuok, Kuok Khoon Hua.

Melansir dari Forbes, SEA membukukan laba bersih tahunan pertamanya sebesar US$ 163 juta pada tahun 2023. Selain e-commerce dan permainan online, SEA juga melebarkan sayap dengan meluncurkan layanan perbankan digital di Singapura, Indonesia, dan Filipina melalui Seabank.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Taipan sekaligus petinggi perusahaan SEA Limited, Gang Ye diduga sebagai sosok yang memberikan fasilitas jet pribadi untuk anak dan menantu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. SEA Limited adalah perusahaan asal Singapura yang menaungi raksasa e-commerceShopee dan Garena, unit bisnis yang memproduksi game populer Free Fire.

Salah seorang sumber Tempo di Shopee Indonesia belum bisa memastikan apakah jet pribadi yang ditumpangi Kaesang terafiliasi dengan SEA Group. “Sejak tahun 2021, semua kendaraan operasional untuk direksi tidak ada lagi,” katanya.

Sementara karyawan Shopee lainnya, yang keberatan namanya disebutkan, mengakui bahwa dalam tiga tahun belakang SEA Group cukup dekat dengan keluarga Solo. Terlebih Shopee kini memiliki dua kantor di Solo, yakni di Solo Paragon Mall dan Solo Technopark. Isu jet pribadi yang ditumpangi Kaesang dan Erina, kata narasumber ini, juga menjadi pembicaraan di antara karyawan.

“Sepertinya mungkin saja jet pribadi itu miliki petinggi Shopee,” kata sumber tersebut.

Sebelumnya, warganet Indonesia menyoroti Kaesang dan Erina yang pelesiran ke Amerika Serikat dengan menggunakan jet pribadi. Kepergian mereka bersamaan dengan saat ribuan masyarakat Indonesia melakukan aksi demonstrasi menolak RUU Pilkada yang ditengarai sebagai upaya membuka jalan Kaesang untuk ikut pada Pilkada mendatang.

Netizen pun menemukan fakta bahwa jet pribadi yang ditumpangi Kaesang-Erina adalah Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE. Seorang warganet kemudian mengunggah potongan dokumen yang memperlihatkan bahwa pemilik Gulfstream G650ER N588SE adalah Garena Online (Private) Ltd, unit usaha Sea Group.

Lantas, bagaimana sebenarnya sosok taipan Gang Ye, bos Garena dan Shopee yang diduga berikan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang dan Erina?

Profil Gang Ye

Gang Ye adalah seorang taipan asal Singapura yang merupakan salah satu pendiri dan petinggi SEA Group. Melansir dari Forbes, dia mendirikan perusahaan itu bersama Forrest Li dan David Chen. Dia juga memiliki harta kekayaan sekitar US$ 3,3 miliar atau sekitar Rp 51 triliun per 26 Agustus 2024.

Melansir dari laman resmi SEA Limited, selain sebagai pendiri Gang Ye juga merupakan anggota dewan direksi SEA Group sejak Maret 2010. Dia menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) SEA sejak Januari 2017 dan menduduki posisi sebagai Chief Technology Officer (CTO) pada Maret 2010 hingga Desember 2016.

Gang Ye sebelumnya bekerja sebagai Dewan Pengembangan Ekonomi Singapura. Dia juga pernah bekerja di perusahaan minyak kelapa sawit Wilmar International. Adapun Gang Ye merupakan lulusan Sarjana Sains dalam Ilmu Komputer dan Ekonomi dari Carnegie Mellon University.

Dalam bisnisnya, Gang Ye didukung oleh Tencent, yang juga memiliki saham cukup besar di SEA Group. Perusahaan yang bergerak di bidang media dan hiburan itu pun menarik sejumlah investor besar untuk mendanai operasional perusahaan. Di antaranya adalah perusahaan ekuitas swasta General Atlantic dan putra miliarder Malaysia Robert Kuok, Kuok Khoon Hua.

Melansir dari Forbes, SEA membukukan laba bersih tahunan pertamanya sebesar US$ 163 juta pada tahun 2023. Selain e-commerce dan permainan online, SEA juga melebarkan sayap dengan meluncurkan layanan perbankan digital di Singapura, Indonesia, dan Filipina melalui Seabank.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sedang menelusuri status penerbangan yang digunakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dan istri, Erina Gudono. Dalam video yang beredar di media sosial, keduanya tampak turun dari jet pribadi dengan membawa masuk barang belanja langsung ke dalam mobil tanpa melalui pemeriksaan kepabeanan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, jika penerbangan yang digunakan putra bungsu dan menantu Presiden Jokowi itu merupakan penerbangan domestik, barang-barang mereka memang tak perlu melalui pemeriksaan Bea Cukai.

Namun jika penerbangan tersebut penerbangan Internasional, barang-barang belanja itu harus melalui prosedur-prosedur international airport clearance, termasuk imigrasi dan kepabeanan. “Terkait status penerbangan di video tersebut kami masih cek,” kata Nirwala saat dihubungi Tempo, Senin, 26 Agustus 2024.

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat meminta Kaesang menjelaskan kepada publik ihwal dugaan penggunaan jet pribadi untuk ke Amerika Serikat bersama sang istri. Apalagi persoalan penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsu Jokowi itu sudah menjadi sorotan publik.

"Kaesang dan keluarga perlu menjelaskan kepada publik berapa biaya dan sumber dana yang digunakan untuk menyewa jet pribadi itu," kata Achmad saat dihubungi Tempo, Ahad, 25 Agustus 2024.

Di media sosial, netizen memperkirakan biaya sewa jet pribadi yang digunakan Kaesang dan Erina mencapai US$ 13.000 hingga US$ 19.750 per jam. Bila dikonversi ke rupiah, setara kurang lebih Rp 202 juta hingga Rp 308,8 juta per jam. Adapun jenis jet pribadi yang diduga disewa itu adalah Gulfstream G650.

Terlebih, dugaan penggunaan jet pribadi untuk perjalanan ke Amerika itu dilakukan ketika situasi di Indonesia sedang memanas. Hal ini seiring adanya demo massa menolak revisi UU Pilkada oleh DPR yang ditengarai memberi karpet merah bagi Kaesang untuk maju Pilkada 2024. Namun belakangan, revisi itu dibatalkan dan DPR mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi ihwal ambang batas dan usia kandidat Pilkada. Kaesang juga dinyatakan batal maju dalam Pilkada 2024.

RIRI RAHAYU

TEMPO.CO, Batam - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari ini, Senin, 26 Agustus 2024, meresmikan pembukaan 8 perusahaan baru di Kawasan Industri Wiraraja Indonesia, Kabil Nongsa, Kota Batam, Provinsi kepulauan Riau. Total nilai investasi dari delapan perusahaan itu mencapai Rp 290 triliun dengan serapan tenaga kerja 36.150 tenaga kerja.

Airlangga mengapresiasi perusahaan yang berasal dari PMA Amerika Serikat sudah berinvestasi di Batam. Ia berharap Industri di Batam dan Kepri terus tumbuh dan berkembang, sehingga pertumbuhan ekonomi Kepri lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan perbedaan industri di Kepri dengan yang kawasan industri lain adalah pertumbuhan tidak hanya menonjol satu perusahaan. "Artinya berbagai jenis industri maju di Kepri, mulai dari indutri berat, sampai dengan jasa seperti KEK Digital di Nongsa," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Ia juga berharap, industri Kepri menonjol di kawasan regional artinya berani bersaing dengan Johor dan Malaysia. "Targetnya itu Pak Gub (Gubernur Ansar Ahmad) dan Pak Wali Kota Batam (Muhammad Rudi)," kata Airlangga.

Apalagi Kepri mempunyai potensi energi yang besar, termasuk renewable energy (energi terbarukan). "Dengan nilai investasi dalam 5 tahun US$ 17,6 miliar (sekitar Rp 290 triliun). Ini adalah capaian luar biasa," katanya.

Adapun perusahaan terseut adalah PT Atelier Solar Indonesia, PT Uwin Resources Regeneration, TUL Taiwan Corp, PT Energy Tech Indonesia, PT Quantum Luminous Indonesia, PT Essence Global Indonesia, PT Galang Bumi Industri, dan PT Wiraraja Strategix (Wiraraja Power).

Mengambil keputusan untuk resign dari pekerjaan bukanlah hal yang hal mudah. Ada beberapa tanda harus resign dari pekerjaan yang harus diperhatikan.

TEMPO.CO, Batam - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari ini, Senin, 26 Agustus 2024, meresmikan pembukaan 8 perusahaan baru di Kawasan Industri Wiraraja Indonesia, Kabil Nongsa, Kota Batam, Provinsi kepulauan Riau. Total nilai investasi dari delapan perusahaan itu mencapai Rp 290 triliun dengan serapan tenaga kerja 36.150 tenaga kerja.

Airlangga mengapresiasi perusahaan yang berasal dari PMA Amerika Serikat sudah berinvestasi di Batam. Ia berharap Industri di Batam dan Kepri terus tumbuh dan berkembang, sehingga pertumbuhan ekonomi Kepri lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan perbedaan industri di Kepri dengan yang kawasan industri lain adalah pertumbuhan tidak hanya menonjol satu perusahaan. "Artinya berbagai jenis industri maju di Kepri, mulai dari indutri berat, sampai dengan jasa seperti KEK Digital di Nongsa," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Ia juga berharap, industri Kepri menonjol di kawasan regional artinya berani bersaing dengan Johor dan Malaysia. "Targetnya itu Pak Gub (Gubernur Ansar Ahmad) dan Pak Wali Kota Batam (Muhammad Rudi)," kata Airlangga.

Apalagi Kepri mempunyai potensi energi yang besar, termasuk renewable energy (energi terbarukan). "Dengan nilai investasi dalam 5 tahun US$ 17,6 miliar (sekitar Rp 290 triliun). Ini adalah capaian luar biasa," katanya.

Adapun perusahaan terseut adalah PT Atelier Solar Indonesia, PT Uwin Resources Regeneration, TUL Taiwan Corp, PT Energy Tech Indonesia, PT Quantum Luminous Indonesia, PT Essence Global Indonesia, PT Galang Bumi Industri, dan PT Wiraraja Strategix (Wiraraja Power).

TEMPO.CO, Jakarta - Paus Fransiskus akan terbang ke Indonesia pada 2 September 2024 dengan penerbangan khusus ITA Airways dari Bandara Fiumicino Roma dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta untuk memulai kunjungan kenegaraan selama empat hari, 3-6 September 20204.

Ini adalah kunjungan pertama Paus Fransiskus ke Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

“Kunjungan ini akan difokuskan pada pertemuan dengan orang-orang di pinggiran. Ia akan bertemu dengan orang tua, orang sakit, anak jalanan, penyandang disabilitas dan semua orang yang melayani mereka, serta para pemimpin pemerintah dan masyarakat sipil,” demikian dilaporkan National Catholic Reporter.

Selain ke Jakarta, Paus akan mengunjungi Port Moresby dan Vanimo, Papua Nugini, dari 6 hingga 9 September; Dili, ibu kota Timor-Leste, dari 9 hingga 11 September, dan Singapura dari 11 hingga 13 September.

Kunjungan Paus ke Indonesia ini merupakan yang ketiga setelah Paus Paulus VI yang ke Jakarta, 3-4 Desember 1970, dan Paus Yohanes Paulus II pada9-14 Oktober 1989.

Sementara itu, Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto mengatakan pembahasan pertemuan antara Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus dan Presiden Joko Widodo masih dimatangkan oleh pihak Sekretariat Kepausan Vatikan dan Istana Kepresidenan, serta Kementerian Luar Negeri RI.

Andy menjelaskan Paus Fransiskus akan diterima secara kenegaraan oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, dalam kunjungannya ke Indonesia 3-6 September 2024.

"Apa saja yang akan dibahas tentunya yang saya akan sampaikan di sini, saya garis bawahi, beliau berkunjung sekaligus sebagai tamu negara dan juga pemimpin umat," kata Andi saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Andi mengatakan bahwa pertemuan Presiden dan Paus Fransiskus sebagai pemimpin umat Katolik di dunia juga akan melibatkan Kementerian Agama dalam pembicaraan dengan keduanya.

Adapun sesuai dengan program yang dibahas dengan pihak Vatikan, rencana Paus akan tiba di Jakarta pada 3 September 2024.

Paus Fransiskus kemudian dijadwalkan berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta pada 4 September 2024 dan sebagai tamu negara, akan diadakan upacara resmi Kenegaraan. Paus akan diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.

Pada 5 September petang, kata Andy, akan dilaksanakan acara Misa Akbar di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), baik di Stadion Madya maupun di Stadion Utama GBK yang melibatkan kurang lebih 90 ribu umat Katolik.

Pesawat Khusus

ITA Airways, seperti dikutip TTRWeekly, 26 Agustus 2024, akan menggunakan Airbus A330neo untuk mengangkut Paus Fransiskus dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Dilengkapi dengan teknologi inovatif, Airbus ini lebih ringan, lebih efisien, dan lebih senyap, sehingga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi CO2 per penumpang hingga 20% dibandingkan dengan pesawat generasi sebelumnya.

Massimiliano Marselli, dengan pengalaman terbang selama 18.000 jam, akan menjadi pengawas penerbangan. Seluruh kru akan terdiri dari 13 orang, termasuk tiga pilot dan 10 pramugari, bergabung dengan tim ITA Airways yang didedikasikan untuk penerbangan khusus. Seperti biasa, perwakilan pers Italia dan internasional akan ikut serta dalam perjalanan Paus Fransiskus selain rombongan Vatikan.

ITA Airways telah menyiapkan rencana penerbangan yang mencakup prosedur operasional yang efisien, penggunaan SAF (Sustainable Aviation Fuel) dengan jumlah yang setara dengan 0,5% dari pengisian bahan bakar yang dibutuhkan untuk penerbangan, dan pengimbangan penuh emisi yang tidak dapat dihilangkan melalui partisipasi dalam proyek pengurangan CO2 bersertifikasi Standar Emas.

ANTARA | TTRWEEKLY

Pilihan Editor Prabowo Akan Tarik Utang Baru Rp775 Trilliun, Kemenko Perekonomian: Rasio Utang Masih Aman