TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat meminta Kaesang Pangarep menjelaskan kepada publik ihwal dugaan penggunaan jet pribadi untuk ke Amerika Serikat bersama sang istri, Erina Gudono. Apalagi persoalan penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu sudah menjadi sorotan publik.

"Kaesang dan keluarga perlu menjelaskan kepada publik berapa biaya dan sumber dana yang digunakan untuk menyewa jet pribadi itu," kata Achmad kepadaTempo, Ahad, 25 Agustus 2024.

Di media sosial, netizen memperkirakan biaya sewa jet pribadi yang digunakan Kaesang dan Erina mencapai US$ 13.000 hingga US$ 19.750 per jam. Bila dikonversi ke rupiah, setara kurang lebih Rp 202 juta hingga Rp 308,8 juta per jam. Adapun jenis jet pribadi yang diduga disewa itu adalah Gulfstream G650.

"Saat kondisi ekonomi menantang bagi rakyat, menggunakan jet pribadi mewah bisa dikatakan sebagai tindakan tidak sensitif, bahkan menyinggung perasaan publik," ujar Achmad.

Terlebih, dugaan penggunaan jet pribadi untuk perjalanan ke Amerika itu dilakukan ketika situasi di Indonesia sedang memanas. Hal ini seiring adanya demo massa menolak RUU Pilkada oleh DPR yang ditengarai memberi karpet merah bagi Kaesang untuk maju Pilkada 2024. Namun belakangan, revisi itu dibatalkan dan DPR mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi ihwal ambang batas dan usia kandidat Pilkada. Kaesang juga dinyatakan batal maju dalam Pilkada 2024.

Sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan anak presiden, Achmad melanjutkan, Kaesang mestinya mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap persepsi masyarakat. Terlebih, sebagai pemimpin partai, ia diharapkan bisa menunjukkan empati dan solidaritas dengan kondisi rakyat.

"Kaesang dan keluarganya perlu merefleksikan kembali tindakan mereka dan dampaknya bagi masyarakat," ujar Achmad. "Transparansi, empati, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi mestinya bisa mereka tegakkan."

TEMPO.CO, Jakarta -Analis dari MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana atau Didit memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan depan akan berpotensi terkoreksi atau melemah. Selama sepekan ke depan, perdagangan akan berlangsung mulai Senin hingga Jumat, yakni tanggal 26-30 Agustus 2024. "Selama sepekan ke depan, kami perkirakan IHSG rawan bergerak terkoreksi dengan support berada di 7.374 dan resist di 7.610," kata Didit kepada Tempo, dikutip Ahad, 25 Agustus 2024.

Dia menyebut, ada sejumlah sentimen yang akan memengaruhi pergerakan IHSG sepekan ke depan. Pertama, dipengaruhi oleh potensi pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed pada September yang makin dekat. Selain itu, IHSG juga diprediksi akan terpengaruh oleh pergerakan nilai tukar rupiah dan harga komoditas.

Untuk perdagangan pekan depan, Didit mengungkapkan tiga saham yang patut dicermati investor. Ketiganya adalah PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR).

Selaras dengan Didit, analis dari KGI Sekuritas Rovandi juga memproyeksikan IHSG sepekan ke depan akan terkoreksi. "Potensi koreksi utk IHSG di pekan ini di kisaran 7410-7600," ujarnya kepada Tempo.

Rovandi menyebut, sentimen dari luar negeri yang lebih dominan dalam pergerakan IHSG pekan depan. Misalnya rilis data Purchasing Manager's Index Agustus di Cina dengan sinyal menurun. Kemudian, Amerika Serikat (AS) juga akan merilis Indeks Kepercayaan Konsumen dengan potensi turun mendekati 100.

Lalu, ada data tenaga kerja yang ketat dan produk domestik bruto (PDB) riil kuartal II 2024 AS yang berpotensi direvisi lebih rendah. "Selain itu pidato Jerome Powell yang memastikan soft landing akan terjadi setelah The Fed melakukan pemotongan suku bunga," kata Rovandi.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Kementerian Kesehatan melibatkan pengusaha dalam merancang aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 208 tentang Kesehatan. Turunan dari UU Kesehatan itu salah satunya mengatur soal pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Menurut Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, dalam penyusunan aturan turunan PP Kesehatan, pengusaha perlu dilibatkan terkait batas ambang komposisi dalam minuman berpemanis dan mengukur dampak penggunaannya. "Kami di Apindo sudah melibatkan semua asosiasi dan masih terus beraudiensi dengan Kemenkes," kata Shinta dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 23 Agustus 2024.

Shinta mengatakan saat ini pihaknya belum mengetahui seperti apa detail aturan teknis pengaturan pengenaan cukai terhadap MBDK. "Kami harus melihat apakah dengan cukai ini akan mempengaruhi dari sisi kesehatan," ujarnya.

Kendati demikian, Shinta berkata pelaku usaha cukup keberatan atas rencana pengenaan cukai MBDK. Dia menilai aturan ini akan berdampak terhadap keberlangsungan industri makanan dan minuman. Untuk itu, kata dia, Apindo nantinya akan mengupayakan agar cukai tersebut tidak diterapkan.

Dia menilai menekankan edukasi kepada konsumen dengan pencantuman label pada kemasan produk lebih diterima oleh dunia usaha. "Kalau dipukul rata dengan cukai, pasti harga akan naik dan daya beli masyarakat bisa turun. Ini bisa berdampak terhadap produksi," katanya.

"Concern-concern dari sisi usaha harus diperhatikan karena nantinya akan berpengaruh terhadap eksekusinya di lapangan," ujar dia.

Pemerintah berencana menerapkan pungutan cukai dari produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik. Target pendapatan bahkan sempat tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN 2024. Namun hingga kini, penerapannya terus mundur.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Askolani, bahkan belum dapat memastikan apakah pungutan cukai plastik dan MBDK sudah bisa dilakukan tahun depan. “Belum tahu, nanti kita lihat pembahasan di RAPBN 2025. Dan stand kita masih open, jadi bisa iya, bisa enggak,” kata dia ditemui di halaman kantor pusat Ditjen Bea Cukai, Jakarta Timur, Rabu 31 Juli 2024.

Ilona Estherina berkontribusi dalam artikel ini.

INFO BISNIS - Desa Bulang, yang terletak di Kecamatan Prambon, telah lama dikenal sebagai 'Kampung Klepon', sebuah julukan yang memperkuat identitas desa ini sebagai pusat produksi klepon di Jawa Timur. Bagi masyarakat Indonesia, klepon bukan sekadar jajanan, tetapi juga lambang dari kekayaan tradisi kuliner Nusantara. Tekstur kenyalnya yang berpadu dengan lelehan gula aren dan aroma pandan, menciptakan sensasi manis yang tak terlupakan di lidah.

Di sepanjang jalan Desa Bulang, para pengusaha klepon binaan BRI menjajakan dagangannya dengan harga yang relatif terjangkau. Salah satu yang paling dikenal adalah Klepon Hj Nunuk, sebuah usaha yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak tahun 1980. Nugraeni Lantarati, generasi keempat dari keluarga ini, adalah sosok di balik kelanjutan bisnis kuliner yang telah menjadi bagian dari identitas Desa Bulang. "Sajian kue klepon kami selalu disajikan dalam kondisi hangat, sehingga banyak pelanggan yang mencarinya karena dinilai memiliki rasa enak," ujar Nugraeni.

Sebagai Ketua Klaster Klepon Bulang, Hj Nunuk tak kenal lelah dalam melestarikan warisan klepon. Tak hanya mempertahankan tradisi keluarganya, ia juga membagikan resep klepon kepada warga Desa Bulang, sehingga kini sekitar 70 persen dari warga desa menjadi pengusaha klepon. Hal ini menjadikan Desa Bulang sebagai tujuan wisata kuliner yang semakin populer, baik bagi warga lokal maupun pendatang.

Kue Klepon. Dok. BRI

Keberhasilan Kampung Klepon tidak lepas dari dukungan BRI melalui program Klasterku Hidupku. Program ini dirancang untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengembangkan bisnisnya melalui berbagai kegiatan pendampingan dan pemberdayaan. BRI tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga turut serta dalam pembinaan dan interaksi langsung dengan pelaku UMKM klepon, termasuk Hj Nunuk. "Alhamdulillah, kami di Kampung Klepon sangat terbantu dan berterima kasih dengan kehadiran BRI. Dan sekarang kami semakin maju lagi," kata Hj Nunuk.

Program Klasterku Hidupku juga memberikan bantuan peralatan produksi klepon serta literasi perbankan melalui digitalisasi pembayaran, seperti QRIS dan BRImo. Hal ini tidak hanya mempermudah transaksi bagi pelaku UMKM, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi desa melalui modernisasi sistem pembayaran.

Menurut Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, program Klasterku Hidupku merupakan salah satu strategi BRI dalam pemberdayaan UMKM. "Secara umum, strategi bisnis mikro BRI di 2024 akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada pelaku UMKM telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi, hingga interkoneksi," ujar Supari. Hingga akhir Juli 2024, BRI telah memiliki 31.488 klaster usaha yang tergabung dalam program ini, dengan lebih dari 2.184 pelatihan yang telah diselenggarakan.

Keberhasilan program Klasterku Hidupku dalam mendukung perkembangan UMKM di Desa Bulang membuktikan bahwa kolaborasi antara lembaga keuangan dan komunitas lokal mampu menciptakan perubahan nyata. (*)

INFO BISNIS - Desa Bulang, yang terletak di Kecamatan Prambon, telah lama dikenal sebagai 'Kampung Klepon', sebuah julukan yang memperkuat identitas desa ini sebagai pusat produksi klepon di Jawa Timur. Bagi masyarakat Indonesia, klepon bukan sekadar jajanan, tetapi juga lambang dari kekayaan tradisi kuliner Nusantara. Tekstur kenyalnya yang berpadu dengan lelehan gula aren dan aroma pandan, menciptakan sensasi manis yang tak terlupakan di lidah.

Di sepanjang jalan Desa Bulang, para pengusaha klepon binaan BRI menjajakan dagangannya dengan harga yang relatif terjangkau. Salah satu yang paling dikenal adalah Klepon Hj Nunuk, sebuah usaha yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak tahun 1980. Nugraeni Lantarati, generasi keempat dari keluarga ini, adalah sosok di balik kelanjutan bisnis kuliner yang telah menjadi bagian dari identitas Desa Bulang. "Sajian kue klepon kami selalu disajikan dalam kondisi hangat, sehingga banyak pelanggan yang mencarinya karena dinilai memiliki rasa enak," ujar Nugraeni.

Sebagai Ketua Klaster Klepon Bulang, Hj Nunuk tak kenal lelah dalam melestarikan warisan klepon. Tak hanya mempertahankan tradisi keluarganya, ia juga membagikan resep klepon kepada warga Desa Bulang, sehingga kini sekitar 70 persen dari warga desa menjadi pengusaha klepon. Hal ini menjadikan Desa Bulang sebagai tujuan wisata kuliner yang semakin populer, baik bagi warga lokal maupun pendatang.

Kue Klepon. Dok. BRI

Keberhasilan Kampung Klepon tidak lepas dari dukungan BRI melalui program Klasterku Hidupku. Program ini dirancang untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengembangkan bisnisnya melalui berbagai kegiatan pendampingan dan pemberdayaan. BRI tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga turut serta dalam pembinaan dan interaksi langsung dengan pelaku UMKM klepon, termasuk Hj Nunuk. "Alhamdulillah, kami di Kampung Klepon sangat terbantu dan berterima kasih dengan kehadiran BRI. Dan sekarang kami semakin maju lagi," kata Hj Nunuk.

Program Klasterku Hidupku juga memberikan bantuan peralatan produksi klepon serta literasi perbankan melalui digitalisasi pembayaran, seperti QRIS dan BRImo. Hal ini tidak hanya mempermudah transaksi bagi pelaku UMKM, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi desa melalui modernisasi sistem pembayaran.

Menurut Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, program Klasterku Hidupku merupakan salah satu strategi BRI dalam pemberdayaan UMKM. "Secara umum, strategi bisnis mikro BRI di 2024 akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada pelaku UMKM telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi, hingga interkoneksi," ujar Supari. Hingga akhir Juli 2024, BRI telah memiliki 31.488 klaster usaha yang tergabung dalam program ini, dengan lebih dari 2.184 pelatihan yang telah diselenggarakan.

Keberhasilan program Klasterku Hidupku dalam mendukung perkembangan UMKM di Desa Bulang membuktikan bahwa kolaborasi antara lembaga keuangan dan komunitas lokal mampu menciptakan perubahan nyata. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono, menyebutkan penguatan rupiah saat ini lebih didorong dan dipengaruhi oleh fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat daripada faktor politik.

"Yang pertama bahwa in relatif faktor-faktor fundamental ekonominya menjadi lebih kuat. Yang kedua, kita belajar banyak di dalam dua dekade ini bagaimana perkembangan politik itu pada akhirnya lebih sedikit pengaruhnya ketimbang faktor ekonomi dan itu yang dibaca market," ujarnya di Bali, Sabtu, 24 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Erwin menjelaskan, investor asing di sektor riil yakin dan kembali lagi masuk ke pasar keuangan domestik setelah faktor-faktor ketidakstabilan global mereda. Selain ke sektor riil, penanam modal juga investasi di portofolio karena optimisime akan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejumlah faktor fundamental ekonomi yang kuat itu di antaranya meliputi pertumbuhan ekonomi di sekitar 5 persen di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, dan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus satu persen dalam kurun waktu yang lama. Hal-hal tersebut menunjukkan keberlanjutan dari pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Bila faktor-faktor fundamental baik eksternal maupun internal digabungkan, menurut Erwin, hal tersebut mempengaruhi pergerakan rupiah khususnya pergerakan modal. "Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan politik in relative menjadi tidak sebesar sebelumnya," tuturnya.

Saat penutupan perdagangan Jumat kemarin, nilai tukar rupiah ditutup naik 108 poin atau 0,69 persen menjadi Rp 15.492 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp 15.600 per dolar AS.

"Sekarang dengan lebih kokohnya ekonomi Indonesia sekali lagi in relative terhadap global seharusnya Indonesia lebih diperhatikan oleh investor global maupun domestik. Mungkin itu yang menyebabkan saat ini faktor-faktor politik domestik tidak sebesar yang sebelumnya karena ada penguatan faktor-faktor lain yang lebih fundamental," katanya.

Penguatan rupiah ini terjadi meski sejumlah demonstrasi terjadi di beberapa daerah yang mempersoalkan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), termasuk di Jakarta, Jawa Barat, Aceh dan Makassar.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas super kilat pada Rabu lalu, 21 Agustus 2024 oleh Badan Legislasi DPR RI. Pembahasan itu juga dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada sehari sebelumnya soal syarat pencalonan pada pilkada.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, hari ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya menyampaikan bahwa mereka siap mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare di Kalimantan Timur.

Kesiapan ini diumumkan setelah organisasi keagamaan tersebut menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Gus Yahya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi atas pemberian izin konsesi pertambangan kepada organisasi masyarakat serta penerbitan izin tambang.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," katanya, saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Lokasi konsesi tambang tersebut sebelumnya dimiliki oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang merupakan bagian dari Bakrie Group. Saat ini, hanya sebagian kecil dari lahan konsesi yang telah dieksplorasi, sehingga belum dapat dipastikan seberapa besar produksi batu bara yang akan dihasilkan.

“Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kami sudah bisa bekerja,” kata dia saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari Antara.

Gus Yahya menginformasikan kesiapan untuk mengelola konsesi tambang kepada Presiden Jokowi setelah PBNU menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia juga mengungkapkan apresiasinya kepada Jokowi atas pemberian izin konsesi pertambangan kepada organisasi keagamaan, yang memfasilitasi terbitnya IUPK.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 yang mengubah PP 96/2021 mengenai pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A peraturan tersebut, diatur bahwa ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah kini diperbolehkan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

Pada hari yang sama ketika Gus Yahya menyampaikan kesiapan PBNU untuk mengelola tambang kepada Jokowi, ribuan orang menggelar demonstrasi bertajuk ‘Darurat Indonesia’ di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024. Demonstrasi ini dipicu oleh keputusan Panitia Kerja Badan Legislasi atau Panja Baleg DPR RI untuk membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Pilkada.

MK pada Selasa, 20 Agustus 2024, memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kandidat Pilkada tidak lagi ditentukan oleh persentase kursi di parlemen, melainkan oleh perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dengan empat klasifikasi besaran suara sah: 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen, dan 6,5 persen, sesuai dengan jumlah DPT di daerah terkait (putusan MK 60/PUU-XXII/2024).

Namun, sehari setelah keputusan tersebut, pada Rabu, 21 Agustus 2024, Baleg DPR mengadakan rapat untuk membahas RUU Pilkada. Dalam rapat itu, Baleg memutuskan untuk tetap menggunakan ambang batas 20 persen kursi di parlemen bagi partai politik yang ingin mengusung calon di pemilihan kepala daerah.

SUKMA KANTHI NURANI | HENDRIK KHOIRUL MUHID

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa regulasi pajak karbon sedang disiapkan sebagai upaya pemerintah mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan di Indonesia. "(Penerapan pajak karbon, sedang) kami siapkan terus building block-nya, dari sisi peraturan dan regulasinya," kata Sri Mulyani di sela menghadiri Indonesia Net-Zero Summit (INZS) di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa persiapan untuk pajak karbon mencakup berbagai aspek, termasuk peraturan, regulasi, serta kesiapan perekonomian dan industri sehingga apabila kebijakan itu diterapkan dapat berjalan secara efektif. "Persiapan mengenai, kesiapan dari sisi perekonomian dan industrinya," ujarnya.

Dia juga menyoroti bahwa mekanisme pasar karbon yang sudah ada saat ini merupakan langkah awal penting dalam mengontrol emisi. Sistem itu sebagai alat untuk menilai dan membatasi emisi karbon, yang akan mendukung komitmen pengurangan emisi di masa depan.

"Tapi kan sekarang sudah ada karbon market melakukan cap and trade. Saya rasa itu juga merupakan mekanisme yang bisa terus diakselerasi untuk bisa menciptakan komitmen terhadap berapa emisi yang harus tetap dikontrol," ucap Menkeu.

Walaupun demikian, Menteri Keuangan tidak memberikan rincian pasti mengenai kapan pajak karbon akan diterapkan secara resmi.

Sebelumnya, Deputi III Bidang Pengembangan Usaha & BUMN Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, nantinya terdapat dua fase penerapan pajak karbon sesuai dengan rancangan peta jalan (roadmap).

Namun, belum diketahui kapan kebijakan ini akan mulai diimplementasikan. Untuk fase pertama, pajak karbon diusulkan hanya untuk subsektor pembangkit listrik.

“Pemerintah melaksanakan pembahasan peta jalan pajak karbon di mana pada tahap awal peta jalan pajak karbon diusulkan cukup mengatur terkait penerapan pajak karbon bagi subsektor pembangkit listrik untuk mendukung dan menyesuaikan dengan peta jalan perdagangan karbon yang sudah ada,” kata Elen saat menyampaikan sambutan dalam webinar bertajuk Perdagangan dan Bursa Karbon di Indonesia 2024 di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Kemudian untuk fase kedua, Elen menjelaskan akan terdapat penambahan untuk pengenaan pajak karbon bagi subsektor transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil. “Pengenalan terhadap dua subsektor ini diharapkan dapat mencakup sekitar 71 persen jumlah emisi dari sektor energi, yaitu 48 persen dari pembangkit (listrik) dan 23 persen dari transportasi atau sekitar 39 persen dari total emisi Indonesia,” katanya.

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Pemerintah saat ini sedang menyiapkan peta jalan kebijakan pajak karbon sebagai komitmen dalam menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mencapai target emisi nol karbon (net zero emission/NZE) pada 2060.

Menurut Elen, penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level rata-rata 6,2 persen hingga 2045. Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau juga dinilai dapat mengurangi emisi sebesar 86 juta ton CO2 ekuivalen hingga menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru. “Kerja-kerja Pemerintah ini akan mencapai hasil yang lebih baik jika mendapat dukungan dari sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil serta media,” ucap Elen.

Adapun pada 26 September lalu, Pemerintah telah meresmikan bursa karbon sebagai strategi lain mencapai target emisi nol karbon. Nilai transaksi bursa karbon di Indonesia tercatat mencapai Rp36,7 miliar sejak awal peluncurannya sampai dengan 30 Juni 2024. Volume transaksi perdagangan di bursa karbon juga tercatat sebanyak 608 ribu ton CO2 ekuivalen.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa regulasi pajak karbon sedang disiapkan sebagai upaya pemerintah mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan di Indonesia. "(Penerapan pajak karbon, sedang) kami siapkan terus building block-nya, dari sisi peraturan dan regulasinya," kata Sri Mulyani di sela menghadiri Indonesia Net-Zero Summit (INZS) di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa persiapan untuk pajak karbon mencakup berbagai aspek, termasuk peraturan, regulasi, serta kesiapan perekonomian dan industri sehingga apabila kebijakan itu diterapkan dapat berjalan secara efektif. "Persiapan mengenai, kesiapan dari sisi perekonomian dan industrinya," ujarnya.

Dia juga menyoroti bahwa mekanisme pasar karbon yang sudah ada saat ini merupakan langkah awal penting dalam mengontrol emisi. Sistem itu sebagai alat untuk menilai dan membatasi emisi karbon, yang akan mendukung komitmen pengurangan emisi di masa depan.

"Tapi kan sekarang sudah ada karbon market melakukan cap and trade. Saya rasa itu juga merupakan mekanisme yang bisa terus diakselerasi untuk bisa menciptakan komitmen terhadap berapa emisi yang harus tetap dikontrol," ucap Menkeu.

Walaupun demikian, Menteri Keuangan tidak memberikan rincian pasti mengenai kapan pajak karbon akan diterapkan secara resmi.

Sebelumnya, Deputi III Bidang Pengembangan Usaha & BUMN Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, nantinya terdapat dua fase penerapan pajak karbon sesuai dengan rancangan peta jalan (roadmap).

Namun, belum diketahui kapan kebijakan ini akan mulai diimplementasikan. Untuk fase pertama, pajak karbon diusulkan hanya untuk subsektor pembangkit listrik.

“Pemerintah melaksanakan pembahasan peta jalan pajak karbon di mana pada tahap awal peta jalan pajak karbon diusulkan cukup mengatur terkait penerapan pajak karbon bagi subsektor pembangkit listrik untuk mendukung dan menyesuaikan dengan peta jalan perdagangan karbon yang sudah ada,” kata Elen saat menyampaikan sambutan dalam webinar bertajuk Perdagangan dan Bursa Karbon di Indonesia 2024 di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Kemudian untuk fase kedua, Elen menjelaskan akan terdapat penambahan untuk pengenaan pajak karbon bagi subsektor transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil. “Pengenalan terhadap dua subsektor ini diharapkan dapat mencakup sekitar 71 persen jumlah emisi dari sektor energi, yaitu 48 persen dari pembangkit (listrik) dan 23 persen dari transportasi atau sekitar 39 persen dari total emisi Indonesia,” katanya.

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Pemerintah saat ini sedang menyiapkan peta jalan kebijakan pajak karbon sebagai komitmen dalam menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mencapai target emisi nol karbon (net zero emission/NZE) pada 2060.

Menurut Elen, penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level rata-rata 6,2 persen hingga 2045. Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau juga dinilai dapat mengurangi emisi sebesar 86 juta ton CO2 ekuivalen hingga menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru. “Kerja-kerja Pemerintah ini akan mencapai hasil yang lebih baik jika mendapat dukungan dari sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil serta media,” ucap Elen.

Adapun pada 26 September lalu, Pemerintah telah meresmikan bursa karbon sebagai strategi lain mencapai target emisi nol karbon. Nilai transaksi bursa karbon di Indonesia tercatat mencapai Rp36,7 miliar sejak awal peluncurannya sampai dengan 30 Juni 2024. Volume transaksi perdagangan di bursa karbon juga tercatat sebanyak 608 ribu ton CO2 ekuivalen.

Kronologi sebutan Marie Antoinette abad 21 untuk Erina Gudono pada saat panasnya politik Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Kaesang Pengarep dan istrinya, Erina Gudono disorot warganet karena menumpang pesawat jet pribadi saat pergi ke Amerika Serikat. Keberangkatan keduanya ke Negeri Paman Sam lantaran Erina akan menempuh studi S2 di University of Pennsylvania, Fakultas Social Policy and Practice (SP2).

Kabar keberangkatan Kaesang dan Erina Gudono mencuat di media sosial setelah salah satu warganet di akun X mengunggah tangkapan layar Instagram Story Erina berupa sebuah foto jendela pesawat pada Rabu, 21 Agustus 2024. "USA here we go," tulis Erina dalam keterangan foto yang diunggahnya lewat akun Instagram @erinagudono.

Belakangan, jet pribadi sewaan anak dan menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu diduga merupakan Gulfstream G650 buatan 2021 dengan tail number N588SE. Hal itu diungkap manajer riset Trend Asia, Zakky Amali di X. “Pesawat pribadi (private jet) yang diduga dipakai Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat dari Indonesia adalah Gulfstream G650 buatan tahun 2021 dengan tail number N588SE. Data penerbangan cocok dengan keberadaan Kaesang dan Erina di AS. Clue awal dari jendela,” kata @ZakkiAmali dalam utasnya.

Gulfstream Aerospace–anak perusahaan General Dynamics–pertama kali memperkenalkan pesawat Gulfstream G650 pada Maret 2008. Jet ini dipromosikan sebagai jet bisnis baru yang memiliki kabin ultra-besar dan jangkauan ultra-panjang.

Dalam situs Gulfstream, G650 disebutkan menawarkan jangkauan terpanjang, kecepatan tercepat, kabin terluas berukuran lebar 102 inci dan tinggi 77 inci, dan kokpit paling canggih dari seluruh armada Gulfstream. Situs itu juga menyebut G650 mampu melakukan perjalanan 7.000 mil laut pada 0,85 Mach atau 5.000 mil laut pada 0,90 Mach.

G650 memiliki kecepatan operasi maksimum 0,925 Mach, yang akan menjadikannya pesawat sipil dengan penerbangan tercepat yang dapat terbang di ketinggian maksimum 51.000 kaki Serta memungkinkan bisa menghindari kemacetan lalu lintas maskapai dan cuaca buruk.

Presiden Gulfstream Aerospace, Joe Lombardo mengatakan, selama 50 tahun, perusahaannya telah berada di garis depan penerbangan jet bisnis. Dia juga memuji G650 yang menawarkan dek penerbangan paling canggih dan rangkaian kenyamanan kabin terluas. Kinerja dan estetika belum pernah terjadi sebelumnya. "Ini adalah waktu yang menyenangkan dalam sejarah Gulfstream," kata Joe.

Kabin G650 berukuran luas sehingga menyediakan ruang tamu lebih panjang dan lebih banyak kursi berbaring. Selain itu, kabin ini memungkinkan ruang kaki yang lebih lega juga ruang tamu termasuk dapur, toilet, ruang penyimpanan, dan area istirahat kru yang lebih besar. Dengan lantai selebar 84 inci, pesawat ini bisa menyediakan kursi yang lebih besar, dan lorong lebih luas.

Jet bisnis itu memiliki kokpit Plane View II dengan teknologi tercanggih dan didukung mesin Rolls-Royce BR725 baru yang menghasilkan 16.100 pon dorong saat lepas landas. Diproduksi oleh Rolls-Royce di Jerman, mesin BR725 memiliki kipas menyapu 50 inci dengan 24 bilah untuk meningkatkan aliran, meningkatkan efisiensi, mengurangi kebisingan, dan emisi yang lebih rendah. G650 diklaim memiliki tingkat pembakaran bahan bakar yang sebanding dengan pesawat berukuran lebih kecil.

Singkatnya, menurut web Gulfstream, jet andalan Gulfstream G650, adalah kantor udara baru yang berbeda dari lainnya lantaran berteknologi tinggi, canggih, dan menampilkan kombinasi karakteristik yang tak tertandingi dengan kabin terbesar, kecepatan tercepat dan sistem pesawat berteknologi paling maju.

G650 mulai beroperasi pada tahun 2012, diikuti oleh G650ER pada 2014. G650 mendapatkan Trofi Robert J. Collier 2014 untuk inovasi kinerja, keselamatan dan efisiensi, dan terus menetapkan standar industri. Pada 2022, pesawat itu menyelesaikan penerbangan menggunakan 100 persen bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF), produsen peralatan asli industri jet bisnis pertama.

Pada 16 Mei 2024, Gulfstream Aerospace mengumumkan G650 dan G650ER memenangkan penghargaan melampaui 1 juta jam penerbangan. Dengan lebih dari 560 pesawat yang beroperasi di seluruh dunia, armada berkinerja tinggi ini terus memberikan reputasinya sebagai salah satu program pesawat paling ikonik dalam penerbangan bisnis.

TEMPO.CO, Jakarta - Kaesang Pengarep dan istrinya, Erina Gudono disorot warganet karena menumpang pesawat jet pribadi saat pergi ke Amerika Serikat. Keberangkatan keduanya ke Negeri Paman Sam lantaran Erina akan menempuh studi S2 di University of Pennsylvania, Fakultas Social Policy and Practice (SP2).

Kabar keberangkatan Kaesang dan Erina Gudono mencuat di media sosial setelah salah satu warganet di akun X mengunggah tangkapan layar Instagram Story Erina berupa sebuah foto jendela pesawat pada Rabu, 21 Agustus 2024. "USA here we go," tulis Erina dalam keterangan foto yang diunggahnya lewat akun Instagram @erinagudono.

Belakangan, jet pribadi sewaan anak dan menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu diduga merupakan Gulfstream G650 buatan 2021 dengan tail number N588SE. Hal itu diungkap manajer riset Trend Asia, Zakky Amali di X. “Pesawat pribadi (private jet) yang diduga dipakai Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat dari Indonesia adalah Gulfstream G650 buatan tahun 2021 dengan tail number N588SE. Data penerbangan cocok dengan keberadaan Kaesang dan Erina di AS. Clue awal dari jendela,” kata @ZakkiAmali dalam utasnya.

Gulfstream Aerospace–anak perusahaan General Dynamics–pertama kali memperkenalkan pesawat Gulfstream G650 pada Maret 2008. Jet ini dipromosikan sebagai jet bisnis baru yang memiliki kabin ultra-besar dan jangkauan ultra-panjang.

Dalam situs Gulfstream, G650 disebutkan menawarkan jangkauan terpanjang, kecepatan tercepat, kabin terluas berukuran lebar 102 inci dan tinggi 77 inci, dan kokpit paling canggih dari seluruh armada Gulfstream. Situs itu juga menyebut G650 mampu melakukan perjalanan 7.000 mil laut pada 0,85 Mach atau 5.000 mil laut pada 0,90 Mach.

G650 memiliki kecepatan operasi maksimum 0,925 Mach, yang akan menjadikannya pesawat sipil dengan penerbangan tercepat yang dapat terbang di ketinggian maksimum 51.000 kaki Serta memungkinkan bisa menghindari kemacetan lalu lintas maskapai dan cuaca buruk.

Presiden Gulfstream Aerospace, Joe Lombardo mengatakan, selama 50 tahun, perusahaannya telah berada di garis depan penerbangan jet bisnis. Dia juga memuji G650 yang menawarkan dek penerbangan paling canggih dan rangkaian kenyamanan kabin terluas. Kinerja dan estetika belum pernah terjadi sebelumnya. "Ini adalah waktu yang menyenangkan dalam sejarah Gulfstream," kata Joe.

Kabin G650 berukuran luas sehingga menyediakan ruang tamu lebih panjang dan lebih banyak kursi berbaring. Selain itu, kabin ini memungkinkan ruang kaki yang lebih lega juga ruang tamu termasuk dapur, toilet, ruang penyimpanan, dan area istirahat kru yang lebih besar. Dengan lantai selebar 84 inci, pesawat ini bisa menyediakan kursi yang lebih besar, dan lorong lebih luas.

Jet bisnis itu memiliki kokpit Plane View II dengan teknologi tercanggih dan didukung mesin Rolls-Royce BR725 baru yang menghasilkan 16.100 pon dorong saat lepas landas. Diproduksi oleh Rolls-Royce di Jerman, mesin BR725 memiliki kipas menyapu 50 inci dengan 24 bilah untuk meningkatkan aliran, meningkatkan efisiensi, mengurangi kebisingan, dan emisi yang lebih rendah. G650 diklaim memiliki tingkat pembakaran bahan bakar yang sebanding dengan pesawat berukuran lebih kecil.

Singkatnya, menurut web Gulfstream, jet andalan Gulfstream G650, adalah kantor udara baru yang berbeda dari lainnya lantaran berteknologi tinggi, canggih, dan menampilkan kombinasi karakteristik yang tak tertandingi dengan kabin terbesar, kecepatan tercepat dan sistem pesawat berteknologi paling maju.

G650 mulai beroperasi pada tahun 2012, diikuti oleh G650ER pada 2014. G650 mendapatkan Trofi Robert J. Collier 2014 untuk inovasi kinerja, keselamatan dan efisiensi, dan terus menetapkan standar industri. Pada 2022, pesawat itu menyelesaikan penerbangan menggunakan 100 persen bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF), produsen peralatan asli industri jet bisnis pertama.

Pada 16 Mei 2024, Gulfstream Aerospace mengumumkan G650 dan G650ER memenangkan penghargaan melampaui 1 juta jam penerbangan. Dengan lebih dari 560 pesawat yang beroperasi di seluruh dunia, armada berkinerja tinggi ini terus memberikan reputasinya sebagai salah satu program pesawat paling ikonik dalam penerbangan bisnis.