TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto ingin mempercepat pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara, sehingga bisa selesai dalam waktu 4–6 tahun, tidak lagi 10-20 tahun seperti direncanakan.

“Saya sampaikan, pembangunan IKN mungkin bisa 10, 15 atau 20 tahun. Beliau menyampaikan, ‘Wah, kurang cepat itu, kalau bisa 4, 5, 6 tahun’,” ujar Jokowi setelah meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.

Menurut Jokowi, Prabowo sudah tidak sabar untuk berkantor di IKN.

Lebih lanjut, terkait dengan percepatan pembangunan Gedung DPR, MPR, MA, dan MK, Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut terserah kepada Prabowo setelah dilantik sebagai presiden pada20 Oktober 2024.

“Ya, itu terserah Presiden Prabowo setelah 20 Oktober. Terserah Beliau,” kata Jokowi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menargetkan gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dibangun pada 2024.

"Mudah-mudahan pada tahun 2024 siap mulai dibangun gedung DPR di IKN," ujar Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu, 7 Juni 2023.

Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR telah menetapkan pemenang sayembara untuk gedung DPR RI di IKN. "Untuk gedung DPR di IKN, kami sudah melakukan sayembara dan sudah terpilih yang terbaik dari sayembara tersebut," kata Basuki Hadimuljono.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pasti akan diselesaikan.

Prabowo mengatakan meskipun rencana garis besar pembangunan IKN diproyeksikan selesai selama belasan tahun hingga beberapa puluh tahun, namun dirinya optimistis dalam 4-5 tahun pun IKN sudah bisa berfungsi dengan baik.

Menurut Prabowo, prioritas utama ialah pembangunan gedung-gedung penting seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta ruang kantor untuk yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau itu sudah selesai, sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah bisa beroperasi di sini. Jadi, kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Saya kira yang lain-lain itu akan menyusul," ucapnya.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi potensi bencana, terutama kebakaran hutan, mengingat konsep IKN sebagai "forest city".

Ia menekankan perlunya teknologi canggih untuk pemantauan dan penambahan tim pemadam kebakaran.

"Tidak boleh ada sedikit pun peluang untuk mengancam Ibu Kota Negara," katanya.

Presiden Berkantor di Ibu Kota Negara

Presiden terpilih Prabowo ketika dicecar pertanyaan terkait dirinya kapan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), mengatakan bahwa seorang Presiden harus ada di ibu kota. "Kalau ibu kota, ya Presiden ada di ibu kota," kata Prabowo di IKN, Senin, 12 Agustus 2024.

TEMPO.CO, Jakarta -Gonjang-ganjing kembali terjadi di Partai Golkar setelah Airlangga Hartarto tiba-tiba mengumumkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum pada Ahad, 11 Agustus 2024.

Padahal, sesuai dengan jadwal, seharusnya proses pergantian ketua umum partai beringin dilakukan lewat pelaksanaan Musyawarah Nasional Golkar, yang berlangsung pada Desember 2024 mendatang. “Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,” kata Airlangga melalui keterangan video yang diunggahnya di media sosial Instagram pribadi, Ahad, 11 Agustus 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyatakan pengunduran dirinya terhitung sejak Sabtu, 10 Agustus 2024. Pengunduran itu dilakukan atas pertimbangan untuk menjaga keutuhan Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto.

Di tengah kosongnya kursi pemimpin Golkar, nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia digadang-gadang bakal mengisi posisi yang ditinggalkan Airlangga. Menurut laporan Koran Tempo pada 4 Maret 2024, manuver Bahlil Lahadalia merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar dari Airlangga atas restu Presiden Jokowi. Apabila skenario tersebut sukses, maka terdapat kemungkinan Presiden Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pembina partai beringin.

Bahlil dan Airlangga merupakan menteri di Kabinet Presiden Jokowi yang juga berprofesi sebagai pengusaha. Keduanya sukses di bisnis masing-masing dan mengumpulkan banyak pundi-pundi rupiah. Berikut perbandingan harta kekayaan Bahlil Lahadalia dan Airlangga Hartarto.

Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia

Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik (e-LHKPN) pada laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah harta kekayaan Bahlil Lahadalia saat ini adalah sebesar Rp 310 miliar (Rp 310.420.076.693) menurut laporan 1 April 2024 untuk periode 2023.

Bahlil pertama kali menyampaikan jumlah aset yang dimilikinya saat awal menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Total hartanya kala itu sebesar Rp 295 miliar (Rp 295.149.680.731), menurut laporan 19 Februari 2020.

Seiring berjalannya waktu, harta kekayaan Bahlil semakin meningkat setiap tahunnya. Pada 5 Maret 2021, total hartanya dilaporkan meningkat menjadi Rp 300 miliar (Rp 300.445.709.773). Setahun kemudian, hartanya tercatat sebesar Rp 301 miliar (Rp 301.459.290.833).

Lalu pada 31 Maret 2023 dia kembali melaporkan jumlah harta kekayaannya sebesar Rp 302 miliar (Rp 302.467.616.354). Terbaru, harta kekayaannya dilaporkan mencapai Rp 310 miliar per 1 April 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan: Rp 291.617.305.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 98.400.000.

- Harta bergerak lainnya: -

- Surat berharga: Rp 1.612.500.000.

- Kas dan setara kas: Rp 17.091.871.693.

- Harta lainnya: -

- Utang: -

Total harta kekayaan: Rp 310.420.076.693

Kekayaan Bahlil didominasi oleh aset properti. Dalam LHKPN-nya, Bahlil mengaku memiliki 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Sragen (Jawa Tengah), Gianyar (Bali), dan Jayapura (Papua).

Aset properti Bahlil itu mempunyai luas bervariasi, mulai dari 68 meter persegi hingga 3.500 meter persegi. Sementara koleksi kendaraannya hanya ada dua, yaitu Toyota Harrier (2007) dan Honda CRV (2010)

Harta Kekayaan Airlangga Hartarto

Saat pertama menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp 253.678.497.212 atau Rp 253 miliar per 30 September 2019.

Total hartanya selama menjabat pun terus meningkat menjadi, Rp 254.040.349.579 per 31 Desember 2019, Rp 260.611.928.764 per 31 Desember 2020, dan Rp 425.600.875.203 per 31 Desember 2021. Adapun harta kekayaan yang dilaporkan Airlangga terakhir kali mencapai Rp 454.390.229.404 per 27 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan: Rp 113.977.496.224.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 2.489.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp 573.500.000.

- Surat berharga: Rp 56.245.288.666.

- Kas dan setara kas: Rp 335.086.703.413.

- Harta lainnya: Rp 16.637.735.150.

- Utang: Rp 70.619.494.049.

Dalam LHKPN-nya, Airlangga mengaku memiliki delapan bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Bogor, Gianyar (Bali), Manado (Sulawesi Utara), hingga Australia. Aset properti itu mempunyai luas berkisar 200 hingga 40.455 meter persegi.

Dia juga mengoleksi lima unit kendaraan bermotor roda empat, meliputi Jaguar (2010), Toyota Vellfire (2017), Toyota Jeep PC200 HDTP (2014), Toyota Kijang Innova (2015), dan Toyota Kijang Innova (2016).

Raden Putri, Ni Kadek Trisna Cintya Dewi, Melynda Dwi Puspita, Aisyah Amira Wakang berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Puluhan masyarakat Rempang, Batam, Kepulauan, mendatangi Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu siang, 14 Agustus 2024. Mereka menyerukan penolakan Rempang Eco City di kawasan mereka. “Selama satu tahun masyarakat adat hidup dalam ketidakpastian, setiap waktu bisa digusur, kehilangan tanah, dan kehidupan,” kata seorang orator dalam aksi itu.

Dia menyebut masyarakat Rampang sengaja mendatangi kantor pemerintah dan instansi terkait pembangunan proyek strategis nasional ini karena aspirasinya tak pernah didengar. “Suara kami tak pernah didengar, dipertimbangkan untuk memberikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” kata dia.

Pembangunan kawasan industri di lahan pulau seluas 17 ribu hektare itu bakal digarap PT Makmur Elok Graha, anak perusahaan milik taipan Tomy Winata. Proyek ini ditargetkan akan menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080. Hingga saat ini, total investasi pengembangan Eco City Area Batam Rempang mencapai Rp 43 triliun. PT MEG juga telah menggandeng Xinyi International Investment Limited, calon investor yang bakal membangun pusat pengolahan pasir kuarsa dan pasir silika di Rempang.

Rempang Eco City merupakan bagian program pengembangan kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

Pada 7 September 2023, pemerintah memulai proses pemasangan patok dan pengukuran lahan di Pulau Rempang. Rencana itu kemudian memancing perlawanan dari warga Pulau Rempang yang menolak digusur dan direlokasi.

Bentrokan pecah antara masyarakat dan aparat keamanan yang terdiri atas polisi, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Di siang itu, polisi membubarkan warga Rempang yang memblokade jalan dengan menembakan gas air mata. Tapi tak hanya membubarkan warga, gas air mata juga memapar para siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri yang berada tak jauh dari lokasi kejadian.

Badan Pengusahaan Batam serta pemerintah Kota Batam dan PT Makmur Elok Graha menggelar rapat koordinasi pengembangan Rempang Eco City terkait realisasi serta beberapa rencana aksi untuk mendukung investasi di Rempang, salah satunya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau menilai pemerintah dan BP Batam sama sekali tidak mempedulikan aspirasi masyarakat yang hingga saat ini masih tetap bertahan di kampung mereka dan menolak untuk direlokasi.

Rapat koordinasi berlangsung setelah ada kunjungan dan konferensi pers Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto di Kota Batam terkait Investasi Rempang Eco-City pada 12 Juli 2024.

Kunjungan itu dilakukan memastikan memastikan kesiapan pembangunan rumah dan infrastruktur bagi warga yang terdampak dari pengembangan Rempang Eco-City. "Kedua agenda pemerintah ini menunjukkan seolah penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PSN Rempang Eco-City tidak berarti apapun," kata Boy Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.

Boy menilai Pemerintah seharusnya tidak memaksakan kehendaknya untuk tetap melanjutkan investasi Rempang Eco-City, karena sampai saat ini mayoritas warga Rempang tetap menolak untuk direlokasi. “Masyarakat Rempang masih tetap ingin hidup dan menjaga tanah adat leluhur mereka yang mereka tempati sejak dulu," katanya.

Boy yang juga masuk dalam tim solidaritas nasional untuk Rempang mengatakan, data yang kami himpun dan baru-baru ini kami publikasikan melalui kajian berjudul Kronik PSN Rempang Eco-City, Kontroversi Investasi Tiongkok, dan Resistensi Masyarakat Rempang, hanya 20 persen masyarakat di lima kampung tua yang jadi prioritas pembangunan (Sembulang Pasir Merah, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Pasir Panjang, dan Belongkeng) yang menerima relokasi, sedangkan sisanya bertahan di kampung masing-masing.

"Ambisi pemerintah untuk tetap melanjutkan pengembangan Rempang Eco-City tidak hanya akan mengusir dan merampas hak masyarakat adat dan tempatan Pulau Rempang namun juga akan turut berpotensi menghancurkan sumber penghidupan masyarakat yang mayoritas bergantung pada laut dan kebun. Apalagi hasil pertanian, peternakan, dan laut masyarakat selama ini juga telah menyumbang sebagian besar sumber pangan untuk Kota Batam," kata Boy.

Ia melanjutkan, pemerintah juga harus berpikir ulang untuk menjadikan Rempang jadi kawasan industri dan perdagangan, karena selama ini hasil pertanian dan laut masyarakat Rempang telah berkontribusi besar untuk kebutuhan pangan di Kota Batam. "Jangan sampai keberadaan proyek ini justru akan mengurangi sumber pangan yang ada hingga menimbulkan krisis pangan di masa yang akan datang,” kata Boy.

Yogi Eka Saputra dan Andika Dwi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Puluhan masyarakat Rempang, Batam, Kepulauan, mendatangi Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu siang, 14 Agustus 2024. Mereka menyerukan penolakan Rempang Eco City di kawasan mereka. “Selama satu tahun masyarakat adat hidup dalam ketidakpastian, setiap waktu bisa digusur, kehilangan tanah, dan kehidupan,” kata seorang orator dalam aksi itu.

Dia menyebut masyarakat Rampang sengaja mendatangi kantor pemerintah dan instansi terkait pembangunan proyek strategis nasional ini karena aspirasinya tak pernah didengar. “Suara kami tak pernah didengar, dipertimbangkan untuk memberikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” kata dia.

Pembangunan kawasan industri di lahan pulau seluas 17 ribu hektare itu bakal digarap PT Makmur Elok Graha, anak perusahaan milik taipan Tomy Winata. Proyek ini ditargetkan akan menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080. Hingga saat ini, total investasi pengembangan Eco City Area Batam Rempang mencapai Rp 43 triliun. PT MEG juga telah menggandeng Xinyi International Investment Limited, calon investor yang bakal membangun pusat pengolahan pasir kuarsa dan pasir silika di Rempang.

Rempang Eco City merupakan bagian program pengembangan kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

Pada 7 September 2023, pemerintah memulai proses pemasangan patok dan pengukuran lahan di Pulau Rempang. Rencana itu kemudian memancing perlawanan dari warga Pulau Rempang yang menolak digusur dan direlokasi.

Bentrokan pecah antara masyarakat dan aparat keamanan yang terdiri atas polisi, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Di siang itu, polisi membubarkan warga Rempang yang memblokade jalan dengan menembakan gas air mata. Tapi tak hanya membubarkan warga, gas air mata juga memapar para siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri yang berada tak jauh dari lokasi kejadian.

Badan Pengusahaan Batam serta pemerintah Kota Batam dan PT Makmur Elok Graha menggelar rapat koordinasi pengembangan Rempang Eco City terkait realisasi serta beberapa rencana aksi untuk mendukung investasi di Rempang, salah satunya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau menilai pemerintah dan BP Batam sama sekali tidak mempedulikan aspirasi masyarakat yang hingga saat ini masih tetap bertahan di kampung mereka dan menolak untuk direlokasi.

Rapat koordinasi berlangsung setelah ada kunjungan dan konferensi pers Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto di Kota Batam terkait Investasi Rempang Eco-City pada 12 Juli 2024.

Kunjungan itu dilakukan memastikan memastikan kesiapan pembangunan rumah dan infrastruktur bagi warga yang terdampak dari pengembangan Rempang Eco-City. "Kedua agenda pemerintah ini menunjukkan seolah penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PSN Rempang Eco-City tidak berarti apapun," kata Boy Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.

Boy menilai Pemerintah seharusnya tidak memaksakan kehendaknya untuk tetap melanjutkan investasi Rempang Eco-City, karena sampai saat ini mayoritas warga Rempang tetap menolak untuk direlokasi. “Masyarakat Rempang masih tetap ingin hidup dan menjaga tanah adat leluhur mereka yang mereka tempati sejak dulu," katanya.

Boy yang juga masuk dalam tim solidaritas nasional untuk Rempang mengatakan, data yang kami himpun dan baru-baru ini kami publikasikan melalui kajian berjudul Kronik PSN Rempang Eco-City, Kontroversi Investasi Tiongkok, dan Resistensi Masyarakat Rempang, hanya 20 persen masyarakat di lima kampung tua yang jadi prioritas pembangunan (Sembulang Pasir Merah, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Pasir Panjang, dan Belongkeng) yang menerima relokasi, sedangkan sisanya bertahan di kampung masing-masing.

"Ambisi pemerintah untuk tetap melanjutkan pengembangan Rempang Eco-City tidak hanya akan mengusir dan merampas hak masyarakat adat dan tempatan Pulau Rempang namun juga akan turut berpotensi menghancurkan sumber penghidupan masyarakat yang mayoritas bergantung pada laut dan kebun. Apalagi hasil pertanian, peternakan, dan laut masyarakat selama ini juga telah menyumbang sebagian besar sumber pangan untuk Kota Batam," kata Boy.

Ia melanjutkan, pemerintah juga harus berpikir ulang untuk menjadikan Rempang jadi kawasan industri dan perdagangan, karena selama ini hasil pertanian dan laut masyarakat Rempang telah berkontribusi besar untuk kebutuhan pangan di Kota Batam. "Jangan sampai keberadaan proyek ini justru akan mengurangi sumber pangan yang ada hingga menimbulkan krisis pangan di masa yang akan datang,” kata Boy.

Yogi Eka Saputra dan Andika Dwi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Palestina akibat serangan Israel telah mengundang reaksi keras dari berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina pun secara tegas mengecam dugaan adanya hubungan perdagangan yang masih berlangsung antara Indonesia dan Israel di tengah situasi yang semakin mencekam di Palestina.

Dilansir dari siaran pers Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), koalisi ini sempat mengajukan permohonan informasi publik kepada Kementerian Perdagangan Indonesia, pada Jumat, 19 Juli 2024.

Tujuan dari permohonan ini adalah untuk mengungkap fakta terkait dugaan impor produk Israel ke Indonesia. Namun, hingga kini, kementerian belum memberikan tanggapan, meskipun tenggat waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah berlalu.

Ketiadaan respons ini memicu kekhawatiran bahwa pemerintah Indonesia tidak bersikap serius dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan malah mempertahankan hubungan ekonomi dengan Israel, sebuah negara yang dinilai bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan.

Adapun, krisis kemanusiaan di Palestina semakin meruncing, dengan jumlah korban jiwa terus bertambah. Hingga 12 Agustus 2024, lebih dari 40.000 orang dilaporkan tewas akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Salah satu insiden terbaru yang menimbulkan duka mendalam adalah serangan terhadap sekolah pengungsian Al-Tabin di Gaza pada 10 Agustus 2024 yang menewaskan lebih dari 100 orang, mayoritas dari mereka adalah anak-anak dan perempuan.

Menurut KontraS, tragedi ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah konkret dalam mendukung Palestina, termasuk dengan memberlakukan embargo total terhadap produk Israel. Namun, langkah ini tampaknya belum diambil oleh pemerintah.

Sebelumnya, pada 19 Juli 2024, Koalisi Masyarakat Sipil telah mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Kementerian Perdagangan melalui Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI). Permohonan tersebut didasarkan pada data yang ditampilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam impor produk Israel ke Indonesia.

Data tersebut mencatat bahwa nilai impor produk Israel pada periode Januari-April 2024 mencapai 29.225.727 USD, atau sekitar 475 miliar Rupiah, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6.731.846 USD, atau sekitar 109 miliar Rupiah. Peningkatan sebesar 334,14 persen ini menimbulkan dugaan kuat bahwa Indonesia masih memiliki hubungan perdagangan yang aktif dengan Israel.

Temuan ini tidak hanya memicu keprihatinan terkait hak asasi manusia, tetapi juga dianggap sebagai penghinaan terhadap solidaritas global dalam upaya memboikot produk-produk yang diduga mendukung kejahatan kemanusiaan oleh Israel.

Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa hubungan perdagangan dengan Israel bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga merupakan bentuk dukungan nyata terhadap rezim yang melakukan penindasan dan kekerasan terhadap rakyat Palestina.

Setiap transaksi ekonomi dengan Israel dianggap sebagai kontribusi langsung terhadap infrastruktur militer dan ekonomi yang digunakan untuk menindas Palestina. Dalam konteks ini, Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Menurut mereka, retorika dukungan yang sering disampaikan di berbagai forum internasional tampak hanya sebagai janji kosong jika Indonesia tetap membiarkan adanya hubungan dagang dengan rezim yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan.

Mereka pun mendesak Kementerian Perdagangan untuk segera membuka informasi terkait impor produk Israel guna memastikan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam transaksi yang mendukung kejahatan tersebut.

Menurutnya, sikap bungkam yang diperlihatkan hanya akan memperkuat kecurigaan publik bahwa pemerintah mungkin terlibat dalam kolusi dengan rezim yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Atas dasar temuan dan perkembangan ini, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pertama, kementerian harus segera merespons permohonan informasi terkait kegiatan impor produk Israel ke Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, pemerintah Indonesia harus segera menghentikan semua bentuk hubungan perdagangan dengan Israel sebagai wujud nyata dari komitmen terhadap solidaritas internasional dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Langkah ini mencakup embargo total terhadap produk-produk Israel yang beredar di pasar Indonesia.

Koalisi juga menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab pemerintah dalam masalah ini. Jika tuntutan ini tidak segera direspons, pemerintah akan dicap sebagai pengkhianat nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Lebih jauh, kegagalan untuk bersikap transparan dapat memicu kemarahan masyarakat, meningkatkan gelombang protes, dan memperluas boikot terhadap produk yang mendukung penjajahan Israel.

MICHELLE GABRIELA I KONTRAS.ORG

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK konsolidasi mencapai 15,4 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada semester I 2024. Total DPK tercatat Rp 1.651 triliun sepanjang Januari-Juni 2024. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengatakan peningkatan dana murah atau current account saving account (CASA) berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan DPK semester ini.

Darmawan menyebut, dana murah mengalami kenaikan sebesar 17,9 persen yoy, berkat pertumbuhan giro dan tabungan. Giro naik 23 persen yoy menjadi Rp 612 triliun, sedangkan tabungan meningkat 13,4 persen yoy menjadi Rp 626 triliun. "Pencapaian tersebut turut melesatkan komposisi rasio CASA mencapai 79,7 persen secara bank only, yang merupakan level tertinggi dalam sejarah Bank Mandiri," katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu, 14 Agustus 2024.

Capaian ini, kata Darmawan juga membantu menjaga biaya dana atau cost of fund bank only pada level rendah, yakni 2,08 persen. Menurut dia, pertumbuhan penempatan dana murah di Bank Mandiri tak terlepas dari transformasi digital yang dilakukan. "Dengan fokus pada inovasi untuk menghasilkan layanan terbaik bagi nasabah," ujarnya.

Darmawan menuturkan, bank berlogo pita emas ini akan terus bertransformasi secara digital guna menghadirkan berbagai inovasi layanan yang mempermudah nasabah. Inovasi selama ini, kata dia terbukti efektif dalam meningkatkan dana murah. Pada gilirannya, berkontribusi terhadap pencapaian rekor tertinggi dalam sejarah rasio dana murah dan menjaga biaya dana tetap rendah.

Bank Mandiri melalui Livin’ by Mandiri tercatat sudah melayani lebih dari 26 juta nasabah di dalam dan luar negeri. Julahnya meningkat 35 persen secara tahunan. Per Juni 2024, super app andalan Bank Mandiri itu juga telah mengelola 1,8 miliar transaksi. "Pada periode yang sama nilai transaksi Livin’ by Mandiri tercatat tembus lebih dari Rp 1.883 triliun, melesat 25 persen dari periode tahun sebelumnya," ucap Darmawan.

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI mengatakan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperbolehkan mengelola pendistribusian pupuk bersubsidi dalam rangka mempercepat penyaluran kepada petani di tanah air."Peraturan Menteri Perdagangan yang terbaru itu membolehkan BUMDes menjadi penyalur pupuk bersubsidi," kata anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika di Padang, Rabu, 13 Agustus 2024.

Sebelum ini BumDes tidak diperbolehkan mengelola pupuk bersubsidi atau hanya bisa disalurkan oleh kios tani atau koperasi saja. Namun, Ombudsman mendorong adanya revisi Peraturan Menteri Perdagangan terkait penyaluran pupuk bersubsidi.

Oleh karena itu, setelah adanya revisi penyaluran pupuk bersubsidi, saat ini pendistribusian tidak hanya dilakukan koperasi. Namun BUMDes atau Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) juga bisa menjadi pengelola dan penyalur pupuk bersubsidi kepada petani."Silakan ini dimanfaatkan oleh kepala desa lewat BUMDes atau BUMNag di masing-masing daerah," kata Yeka.

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Barat 13 hingga 17 Agustus, Yeka juga membahas pentingnya akurasi data penerima pupuk bersubsidi dengan cara validasi data ke lapangan. Hal tersebut membutuhkan alokasi anggaran dari pemerintah seperti pemutakhiran data penerima bantuan sosial.

Yeka juga menyinggung hingga kini tidak ada alokasi anggaran untuk pendataan pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat. Padahal, penganggaran tersebut penting guna mendapatkan validasi data penerima pupuk bersubsidi yang tepat sasaran."Verifikasi dan validasi untuk menentukan akuntabilitas ini harus didukung penganggaran lewat dukungan APBN," kata dia.

Ombudsman juga menyoroti masih minimnya serapan pupuk bersubsidi di Ranah Minang yang hingga pertengahan Agustus 2024 baru mencapai 42,10 persen. Lembaga itu meminta dinas terkait segera memaksimalkan serapan pupuk bersubsidi agar dapat meningkatkan produksi pertanian serta menunjang kesejahteraan petani.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan penerimaan pajak RI hingga Juli telah mencapai Rp 1.045,3 triliun atau 52,6 persen dari target APBN. Angka ini menurun 5,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Bendahara negara memaparkan secara sektoral penerimaan dari beberapa industri tumbuh positif. Namun pajak dari industri pengolahan atau manufaktur dan pertambangan masih negatif. Industri pengolahan, Ia menambahkan, kontribusinya paling besar bagi pajak yaitu 25,3 persen, saat ini sudah terkumpul Rp 252 triliun.

“Secara neto negatifnya 13,8 persen secara bruto (negatif) 1,7 persen,” kata dia dalam konfrensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian, Selasa 13 Agustus 2024 .

Industri manufaktur dalam negeri menurut Sri Mulyani masih berjuang. Kontribusinya besar dengan banyak varian industri seperti, tekstil, alas kaki, mesin, kelapa sawit, logam dan pupuk. “Beberapa industri seperti kimia dan farmasi masih cukup baik, tapi belum bisa meng-offset beberapa yang buruk tadi,” kata dia.

Sektor lain penyumbang anjloknya penerimaan adalah industri pertambangan. Pajak dari pertambangan hingga Juli mencapai Rp 57,59 triliun. Secara bruto turun 53,9 persen dan secara neto merosot 38,1 persen.

Penyebabnya adalah penurunan harga-harga komoditas. Menteri Keuangan mengatakan harga sawit mentah atau crude palm oil (CPO) anjlok hingga 30 persen secara tahunan atau year year (yoy). Kontribusi komoditas ini cukup besar bagi penerimaan. Kontraksi juga terjadi pada komoditas mineral lain seperti nikel dan batu bara. “Ini karena permintaan EV (kendaraan listrik) dan batrai memang sekarang sedang stagnan di RRT dan destinasi ekspor dia baik di eropa maupun AS,” ujarnya.

Secara keseluruhan, penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) non migas mencapai Rp 593,76 triliun atau turun 3,04 persen. Hal ini sesuai dengan kontraksi harga komoditas yang menyebabkan turunnya kinerja perusahaan. Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan penurunan saat ini mulai melandai.

Sementara pajak pertambahan nilai atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM, hingga Juli nilainya telah mencapai Rp 402,16 triliun, tumbuh 7,34 persen. Pajak bumi dan bangunan atau PBB dan pajak lainnya Rp 10,67 triliun, naik 4,14 persen. Perimaan dari dari PPh Migas Rp 39,32 triliun atau merosot 13,21 persen. Hal ini sejalan dengan penurunan lifting minyak bumi.

Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak memang mengalami naik turun sesuai siklus bisnis dan ekonomi. Hal ini akan terus dipantau. “Sehingga kita dapat merespons policy, basisnya data dan bisa fokus pada bagian yang kita bisa perbaiki,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang operator SPBU 54.80153 di Jalan Pulau Komodo, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali dipecat oleh PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina, usai diduga meminta pungutan liar atau pungli sebesar Rp 5.000 bagi pembeli BBM. Aksi pungli itu sebelumnya viral di media sosial.

“Pertamina Patra Niaga langsung melakukan pengecekan ke SPBU tersebut dan kepada operator yang melakukan indikasi pungli sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada kesempatan pertama,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 Agustus 2024.

Heppy meminta pengelola SPBU untuk meningkatkan pengawasan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi pada kemudian hari. Dia mengklaim Pertamina Patra Niaga berkomitmen mengedepankan kenyamanan konsumen dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kejadian ini, kata Heppy, menjadi pembelajaran bagi seluruh SPBU agar meningkatkan pengawasan di lapangan. Dengan peristiwa ini, dia berharap tidak ada lagi operator yang melakukan pungli ataupun memberikan pelayanan tidak sesuai ketentuan. “Kami mohon maaf atas kejadian ini,” kata Heppy.

Jika konsumen menemukan kendala saat pengisian BBM di SPBU Pertamina atau mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya, Heppy mengatakan konsumen bisa melaporkan melalui call center 135.

Sebuah viral sebuah video memperlihatkan seorang warga berdebat dengan petugas SPBU. Warga itu protes karena ada potongan Rp 5 ribu untuk biayai administrasi saat mengisi BBM jenis Pertamax sebesar Rp 100 ribu. Warga itu mempertanyakan aturan potongan yang diberlakukan untuk pengisian BBM sebesar Rp100 ribu BBM yang terisi hanya Rp 95 ribu.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank BTPN Tbk. menggandeng manajer investasi Syailendra Capital untuk meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal, khususnya reksa dana. Kerja sama ini ditandai dengan kehadiran Syailendra Capital sebagai salah satu manajer investasi yang dapat diakses melalui aplikasi Jenius dari Bank BTPN.

Chief Executive Officer Syailendra Capital, Fajar R. Hidayat, mengatakan peningkatan pertumbuhan investor reksa dana menunjukkan sebuah tren yang positif. Hal ini, kata dia perlu disambut baik oleh para pelaku industri, salah satunya dengan berkolaborasi dan menciptakan layanan investasi yang mudah diakses, aman, dan terpercaya. "Inilah yang melatarbelakangi kerja sama antara Syailendra Capital dan Bank BTPN," kata Fajar dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu, 14 Agustus 2024.

Melalui kerja sama ini, pengguna Jenius dapat mengakses lima produk investasi reksa dana unggulan milik Syailendra Capital. Pertama, Syailendra Dana Kas yang merupakan kategori reksa dana pasar uang. Produk ini ditujukan bagi investor dengan profil risiko konservatif karena sifat produk yang sangat minim volatilitas dan ideal untuk investasi dengan target jangka satu tahun karena bersifat sangat likuid.

Kedua, ada Syailendra Pendapatan Tetap Premium (SPTP) yang merupakan kategori reksa dana pendapatan tetap (RDPT). Fokusnya adalah mengalokasikan dana 80-100 persen pada Eefek bersifat utang atau obligasi pemerintah maupun korporasi. Per 28 Juni 2024, sebanyak 63 persen dana diletakkan di obligasi korporasi.

Ketiga, ada produk Syailendra Fixed Income Fund (SFIF) yang juga merupakan kategori RDPT yang berfokus mengalokasikan dana 80-100 persen ke surat utang negara (SUN), sukuk dan obligasi korporasi. Per 28 Juni 2024, sebanyak 94,5 persen portofolio difokuskan ke surat utang pemerintah.

Keempat, ada Syailendra MSCI Value Index Fund (SMSCI) Kelas A yang merupakan kategori reksa dana indeks. Produk ini mengacu ke indeks MSCI dan berisi saham-saham murah yang berpotensi memberikan performa optimal dalam jangka panjang. Per 28 Juni 2024, sebanyak 56 persen dana dialokasikan ke sektor perbankan.

Kelima, ada produk Syailendra Equity Opportunity Fund (SEOF) Kelas A. Produk ini merupakan kategori reksa dana saham yang dikelola dengan strategi konsentrasi untuk memperoleh return melebihi Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), ada 12,3 juta investor reksa dana per Juni 2024. Jumlahnya sekitar 94 persen dari total jumlah investor pasar modal Indonesia. Angka ini meningkat sekitar 115 persen dibandingkan tahun 2021.

Wakil Direktur Utama Bank BTPN Darmadi Sutanto menyatakan, Bank BTPN berkomitmen untuk memberikan solusi dan layanan keuangan yang lengkap ke berbagai segmen nasabah dengan dukungan tekonologi digital. Untuk itu, kata dia BTPN senantiasa menyeleksi produk-produk investasi terbaik yang tersedia di platform mereka untuk nasabah.

"Syailendra Capital dapat memenuhi kebutuhan investasi nasabah kami, mengingat rekam jejaknya selama lebih dari 17 tahun, performa produk yang konsisten melampaui benchmark dan variasi produk yang relevan,” ujar Darmadi.

Untuk membeli produk reksa dana Syailendra Capital, pengguna dapat mengakses fitur Investasi di aplikasi Jenius. Modal awal untuk investasi di produk reksa dana ini mulai dari Rp 10 ribu. Para pengguna juga dapat memantau performa portofolio secara mudah dengan mengakses halaman Wealth di aplikasi Jenius.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini Rabu, 14 Agustus 2024 akan ditutup menguat. Sebelumnya pada Selasa kemarin, nilai tukar rupiah ditutup menguat 122 poin ke level Rp 15.832,5 per dolar AS. "Mata uang rupiah (hari ini) fluktuatif, namun ditutup menguat di rentang Rp 15.750-Rp 15.860," kata Ibrahim dalam analisis rutinnya yang dikutip Rabu, 14 Agustus 2024.

Merujuk data pada aplikasi RTI, nilai tukar rupiah pagi ini dibuka di level Rp 15.830 per dolar AS. Per pukul 10.03 WIB, kurs rupiah telah mencapai Rp 15.674 per dolar AS atau menguat 0,99 persen. Sementara itu, indeks dolar AS pagi ini dibuka di level 102,61 dan telah bergerak pada rentang 102,55 hingga 102,67.

Melihat perkembangan saat ini, Ibrahim memprediksi nilai tukar rupiah pekan depan akan melanjutkan penguatan hingga mencapai level Rp 15.500 per dolar AS. "Kemungkinan minggu depan tembus Rp 15.500," katanya kepada Tempo pada Rabu pagi.

Dia mengatakan, indeks dolar AS kemarin bergerak tipis terhadap mata uang lainnya, melanjutkan kinerja lesu karena antisipasi menjelang rilis data inflasi utama pekan ini. "Yang kemungkinan akan menjadi faktor dalam prospek penurunan suku bunga," ujarnya pada Selasa.

Pekan ini, fokus pasar tertuju pada data indeks harga konsumen dari AS, yang akan dirilis hari Rabu. Pembacaan tersebut diharapkan menunjukkan bahwa inflasi sedikit mereda pada Juli.

Tanda-tanda penurunan inflasi yang lebih lanjut, kata Ibrahim memberikan lebih banyak dorongan bagi The Fed untuk memangkas suku bunga. Terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap ekonomi AS yang menuju resesi. Di luar data inflasi, pembacaan produksi industri dan penjualan eceran juga akan memberikan lebih banyak isyarat tentang ekonomi AS pekan ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang paling menarik perhatian sepanjang Selasa, 13 Agustus 2024, adalah pernyataan Kementerian Keuangan bahwa anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 naik sekitar Rp1,9 triliun menjadi Rp42,5 triliun, sementara biaya untuk menggelar Upacara 17 Agustus di ibu kota baru itu mencapai Rp87 miliar.

Kenaikan anggaran pembangunan IKNuntuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN, kataDirektur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata.Sebelumnya berdasarkan laporan APBN KiTa Edisi Juli 2024, Pemerintah menetapkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp40,6 triliun.

“Jadi ini terutama karena untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan termasuk juga jalan tol. Jadi di dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa area yang memerlukan penguatan dari bangunannya maupun jalan tol sehingga itu perlu ditambahkan anggaran,” kata Isa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus di Jakarta, Selasa.

Isa merinci, ada beberapa proyek infrastruktur yang dikebut untuk rampung tahun ini, mulai dari perbaikan sarana sekolah hingga fasilitas puskesmas di IKN.

Bangunan-bangunan tersebut, menurut dia, perlu segera selesai guna menunjang proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

Berdasarkan data APBN KiTa, tahun ini pagu anggaran IKN terus mengalami kenaikan. Pada Februari, pemerintah menetapkan anggaran untuk IKN sebesar Rp39,3 triliun, kemudian Maret naik menjadi Rp39,6 triliun, pada April menjadi Rp39,8 triliun, serta Mei Rp40,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran untuk pembangunan IKN telah mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024. Realisasi tersebut mencakup 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk tahun 2024.

“Jadi yang baru cair memang kelihatannya Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini, yang nilainya Rp42,5 triliun. Tapi tidak berarti belanjanya nanti hanya Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di Q3 maupun di kuartal terakhir (2024),” kata Sri Mulyani.

Ia mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp84,2 triliun, namun belum semua pembayarannya terserap.

“Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) mengatakan ada 108 paket nilainya Rp84,2 triliun. Sudah dikontrakkan. Nah dikontrakkan bukan berarti uangnya sudah keluar karena merekahave to deliverbaru kitapayatau ada perjanjian kontraknya per termin,” katanya.

Dalam konferensi pers, Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa total alokasi anggaran IKN Tahun 2022-2024 tercatat sebesar Rp75 triliun. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, kemudian meningkat signifikan Rp27 triliun pada 2023.

Realisasi untuk klaster infrastruktur tercatat sebesar Rp9 triliun dari pagu Rp39,3 triliun, sementara untuk klaster non infrastruktur tercatat Rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp3,3 triliun.

Biaya Upacara 17 Agustus di IKN

Kementerian Keuangan mencatat anggaran untuk upacara HUT RI ke-79 di IKN sebesar Rp87 miliar. Angka ini lebih besar daripada perayaan rutin tiap 17 Agustus di Jakarta sebesar Rp53 miliar.

“Terutama karena pengadaan alat-alat upacara, sarana fisik, jamuan juga besar dibanding di Jakarta,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata.

Tak hanya itu, Isa mengatakan, kenaikan juga karena pengadaan sarana dan prasarana fisik yang membutuhkan akses khusus. Jamuan untuk tamu dan peserta upacara di IKN, kata dia, juga membutuhkan biaya besar.

“Jamuan juga cukup besar, dibanding di Jakarta, terutama mungkin karena lokasinya belum tersedia cukup prasarana untuk jamuan ini,” kata Isa.

Sebelumnya, Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan bahwa pemerintah akan menyewa kendaraan massal seperti bus untuk dipakai di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN untuk Upacara 17 Agustus.

Selain itu, kendaraan lain juga akan digunakan untuk rangkaian Presiden RI dan Ibu Negara, serta kendaraan contingency seperti kendaraan cadangan dan ambulance. Pemerintah juga menyediakan kendaraan operasional untuk wara-wiri dan logistik seperti truk dan mobil boks barang.

“Total semua itu, hanya seratusan unit. Armada bus yang disiapkan oleh panitia pelaksana jumlahnya juga hanya sekitar 200-an untuk sarana transportasi Pasukan Upacara dan undangan,” ucap Setya Utama dikonfirmasi Tempo pada Rabu, 7 Agustus 2024.

ADIL AL HASAN | ANTARA