Rembang: Sempat dikabarkan hilang saat naik haji, Ketua DPRD Rembang Supadi ternyata ditahan otoritas Arab Saudi karena diduga melanggar keimigrasian. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Rembang, M Bisri Cholil Laqouf.

Dari hasil pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri dan KJRI, diperoleh informasi bahwa, Supadi, ditahan oleh otoritas Arab Saudi, karena melanggar keimigrasian. Ia terjaring razia, saat berada di tempat temannya.

"Izin cuti Ketua DPRD itu 31 Mei sampai dengan 25 Juni 2024. Namun, usai cuti tidak ada kabar beritanya dan hanphonenya tidak bisa di hubungi. Setelah dilakukan pertemuan dengan Kemenlu, diketahui Ketua DPRD ditahan di Arab Saudi karena melanggar keimigrasian," kata M Bisri di Rembang, Rabu, 10 Juli 2024.

Ia menambahkan, saat ini Ketua DPRD sudah menjalani sidang pertama, dan rencananya, besok 11 Juli menjalani sidang kedua. Saat terjaring razia, sejumlah barang bukti disita. Di antaranya, gelang haji, visa wisata, printer dan handphone, serta sejumlah uang tunai.

(WHS)

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada kepala daerah, termasuk bupati untuk memastikan angka inflasi di daerahnya sebelum dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut.

Presiden Jokowi pun menyinggung masih ada bupati yang tidak mengetahui tingkat inflasi di daerah yang dikelolanya, saat Presiden mengecek harga bahan pokok di pasar.

"Kalau saya ke daerah pasti masuk pasar, bupati saya tanya inflasinya berapa bulan kemarin. Jadi kalau yang saya tanya enggak bisa jawab mohon maaf, masih ada satu dua (bupati)," kata Presiden dalam sambutannya saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di JCC Senayan Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.
Presiden menjelaskan dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke daerah, pasar setempat akan menjadi salah satu lokasi yang ia tuju untuk meninjau harga bahan pokok, terutama beras, bawang merah dan cabai yang sering bergejolak.

Oleh karena itu, ia meminta para bupati yang daerahnya akan dikunjungi Presiden untuk terlebih dahulu memastikan angka inflasi ke Bank Indonesia maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

"Tolong sebelum saya masuk kabupaten, (bupati) bertanya dulu ke BI inflasinya berapa, ke TPID inflasinya berapa, pasti saya tanya harga-harga, pasti juga saya tanya entah beras, bawang merah, cabai, yang sering naik kan barang-barang itu, yang lain relatif stabil," kata Presiden.

Baca juga: Geram Penggunaan Produk Lokal Cuma 41%, Presiden: Kita Kebanyakan Impor!

Tinjau harga bahan pokok secara berkala

Dalam sambutannya, Presiden memaparkan perekonomian Indonesia masih tetap tumbuh sebesar 5,11 persen pada kuartal I-2024, di tengah kondisi geopolitik dan tantangan global.

Menurut Presiden, dengan tantangan yang dihadapi seluruh negara di dunia, sangat sulit sebuah negara bertahan dengan pertumbuhan di atas lima persen.

Inflasi nasional, kata Presiden, juga mampu dikendalikan pada level 2,5 persen pada periode Juni. Kepala Negara pun mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang mampu mengendalikan inflasi dan meminta agar kepala daerah terus meninjau harga bahan pokok secara berkala.

"Berkat bapak ibu sekalian, yang selalu rapat dengan Mendagri setiap Senin, rutin setiap minggu tapi hasilnya ada. Coba lihat sekarang Argentina cek inflasinya berapa, Turki inflasinya berapa, mengerikan sekali angkanya," kata Presiden.

(HUS)

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41 persen, sehingga perlu ditingkatkan.

"Masalah serapan anggaran dan utamanya penggunaan produk dalam negeri, ini yang saya cek, ini masih di angka 41 persen. Penggunaan produk dalam negeri masih 41 persen untuk kabupaten dan kota. (Angka) 41 persen masih kecil, artinya selain itu produk-produk impor," ujar Jokowi di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam arahannya pada acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta.
Kepala Negara meminta pemerintah kabupaten/kota berhati-hati dalam penyerapan anggaran karena menteri keuangan begitu sulit mengumpulkan penerimaan negara dari berbagai sektor, rupiah demi rupiah.

"Hati-hati (dalam penyerapan anggaran). Kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara sangat sulit sekali, baik itu pajak, PNBP, royalti, dividen, itu serupiah, serupiah, serupiah semuanya dikumpulin Ibu Menkeu, terkumpul jadi penerimaan negara," tukas Jokowi.

Baca juga: Menperin 'Kepo' Isi 26.415 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan, Buat Apa Sih?

Pecut penggunaan 100% produk lokal

Presiden menyayangkan apabila penerimaan negara yang ditransfer ke daerah itu kemudian dibelikan produk-produk impor yang justru memberikan manfaat bagi negara lain.

"Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan, mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali, jadi gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa itu produk dalam negeri," kata Jokowi.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengatakan periode lima tahun ke belakang merupakan periode yang tidak mudah, sangat sulit, serta penuh tantangan.

Dari sisi kesehatan terjadi pandemi covid-19, kemudian di sisi situasi global terjadi perang yang menyebabkan fluktuasi harga minyak dan pangan, serta di sisi lingkungan terjadi gelombang panas, El Nino hingga La Nina.

"Ini menyebabkan banyak sekali, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis keuangan, dan kemanusiaan. Tapi kita patut bersyukur negara kita mampu bertahan dari hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang ada," ujar Presiden.

(HUS)

Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memfokuskan pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan berbasis kewilayahan guna mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) kemaritiman jauh lebih besar.'

baca juga: Dekarbonisasi Industri via Praktik Sirkular, Ini yang Dilakukan Bappenas

"Di dalam RPJP 2025-2045, kita memberikan fokus-fokus sesuai kondisi wilayah dan juga masyarakat di setiap pulau. Indonesia tidak hanya satu titik. Oleh sebab itu, fokus-fokus pada pulau-pulau besar ini diharapkan bisa mendorong PDB kemaritiman jauh lebih besar pada 2045,” ucap Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappenas Vivi Yulaswati, dilansir Antara, Rabu, 10 Juli 2024.

Pembangunan wilayah dilaksanakan sesuai dengan tematik wilayah agar pembangunan lebih merata. Di Sumatra, tema yang diangkat adalah mata rantai utama bioindustri kemaritiman berdaya saing dan berkelanjutan dengan target kontribusi 22,2 persen terhadap PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi berkisar 5,0 hingga 5,4 persen selama periode 2025-2029.

Untuk Pulau Jawa, tema yang ditentukan adalah megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kontribusi yang diharapkan sebesar 54,5 persen terhadap PDB nasional dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,6 hingga 5,9 persen.
Tema Kalimantan adalah superhub ekonomi nusantara dengan target kontribusi 9,6 persen terhadap PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi berkisar 5,6 hingga 6,3 persen. Selanjutnya, tema di Sulawesi adalah penunjang superhub ekonomi nusantara dan industri berbasis sumber daya alam dengan target kontribusi 7,6 persen terhadap PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi berkisar 7,6 hingga 8,4 persen.

Kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nusantara

Di Bali-Nusa Tenggara, tema yang tercatat dalam RPJPN adalah superhub pariwisata dan ekonomi kreatif nusantara bertaraf internasional dengan target kontribusi 3,0 persen terhadap PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi berkisar 6,8 hingga 7,0 persen.

Adapun Maluku mengangkat tema hub kemaritiman wilayah timur Indonesia dengan target kontribusi 1,0 persen terhadap PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi berkisar 11,6-12,4 persen. Terakhir, Pulau Papua mengusung tema percepatan pembangunan wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif dengan target kontribusi 2,1 persen terhadap PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi berkisar 6,8 hingga 7,2 persen pada periode 2025-2029.

“Dengan posisi tersebut, potensi Indonesia untuk menjadi negara maju pada 20 tahun ke depan menjadi sangat memungkinkan. Tentunya tema-tema besar dari pulau-pulau besar ini bisa dilihat di wilayah timur utamanya, karena dari sisi potensi dan juga posisi bagian dari ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) 3, hub kemaritiman untuk wilayah timur, untuk daerah Maluku dan sekitarnya, dan juga Papua akan menjadi andalan ke depan,” kata Vivi.

(SAW)

Jakarta: Universitas Sebelas Maret (UNS) kembali membuka pendaftaran Jalur Seleksi Mandiri gelombang 2 untuk jenjang Sarjana dan Diploma. Terdapat tiga jalur di Seleksi Mandiri UNS gelombang 2 Tahun 2024.

Ketiga jalur tersebut adalah Seleksi Mandiri Jalur Reguler, Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan dan Seleksi Mandiri Jalur Afirmasi. Seleksi Mandiri Jalur Reguler dilaksanakan dengan menggunakan Nilai Ujian Tulis (UTUL) yang diselenggarakan oleh UNS.

Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan dilakukan melalui rekomendasi dari instansi mitra (perusahaan/pemerintah daerah/institusi pemerintah) yang mempunyai Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan antara instansi pengusul (mitra) dengan UNS. Seleksi Mandiri Jalur Afirmasi meliputi afirmasi disabilitas, afirmasi penelusuran bibit unggul, dan afirmasi tambahan kemaslahatan.

Jadwal Seleksi MandiriUNS Gelombang 2

1. Pendaftaran Seleksi Mandiri UNS gelombang 2 sarjana: 5 hingga 15 Juli 2024
2. Ujian Seleksi Mandiri Sarjana: 17- 19 Juli 2024
3. Pengumuman Seleksi Mandiri Sarjana: 26 Juli 2024
4. Pendaftaran Seleksi Mandiri UNS gelombang 2 Diploma: 5-17 Juli 2024
5. Ujian untuk Seleksi Mandiri UNS gelombang 2 Diploma: 20-21 Juli
6. Pengumuman Seleksi Mandiri Diploma: 26 Juli 2024.

“Siswa yang belum lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2024 dan misalnya ikut Seleksi Mandiri UNS gelombang 1 belum lolos, masih mendapat kesempatan untuk mendaftar di UNS melalui Seleksi Mandiri UNS pada gelombang 2,” kata Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Ahmad Yunus, dikutip dari laman UNS, Rabu, 10 Juli 2024.
Untuk Seleksi Mandiri gelombang 2 tahun 2024, ujian atau tes dilaksanakan secara offline dengan langsung datang ke lokasi ujian di UNS. Untuk melakukan pendaftaran akun dapat membuka laman https://spmb.uns.ac.id/pendaftar/pendaftaran/step-one-new.

Sedangkan untuk login pendaftaran dengan membuka laman https://spmb.uns.ac.id/pendaftar/default/login. Informasi mengenai persyaratan dan tata cara Seleksi Mandiri UNS Gelombang 2 Tahun 2024 dapat dilihat pada laman https://spmb.uns.ac.id.

Baca juga: Pendaftaran Jalur Seleksi Mandiri UNS Masih Dibuka, Cek Infonya di Sini

(CEU)

Jakarta: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto menuturkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) masih berjalan sesuai dengan target (on track) untuk memenuhi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun ini.

"Dari sisi penerbitan SBN, alhamdulillah on track dalam konteks memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2024," kata Suminto di Jakarta, dikutip Rabu, 10 Juli 2024.

Berdasarkan outlook yang dilaporkan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia, kata dia, target penerbitan SBN kini lebih rendah jika dibandingkan dengan target awal.
Hal tersebut, menurut dia, karena pemerintah memanfaatkan berbagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan belanja negara, tidak hanya dari penerbitan SBN.

Baca juga: Pemerintah Diingatkan soal Utang Jatuh Tempo 2025, Bisa Bikin Defisit APBN Makin Melebar Lho!

Level imbal hasil terkendali

Suminto menilai kinerja pasar SBN saat ini cukup baik dengan level imbal hasil (yield) yang terjaga dan terkendali serta penawaran masuk (incoming bid) yang cukup kuat.

Ia menyatakan hal tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah yang berhasil menjaga kredibilitas perekonomian nasional di tengah dinamika situasi global yang masih dipenuhi ketidakpastian sehingga meningkatkan kepercayaan investor.

"'Kan SBN itu instrumen yang tradable (bisa diperjualbelikan) maka aktivitas di pasar yang akan membentuk yield SBN," jelas dia.

Meskipun perkembangan yield SBN sangat dipengaruhi pasar, Suminto menuturkan pemerintah tetap berupaya untuk mengelola risiko suplainya sehingga level yield tetap dapat terkendali. "Tentu pemerintah berkepentingan agar yield SBN itu rasional sehingga Pemerintah tentu dalam penerbitan SBN memiliki strategi penerbitan," imbuhnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkirakan yield SBN 10 tahun pada kisaran 6,9 persen sampai 7,1 persen pada semester II-2024. Pada semester I-2024, kata dia, realisasi tingkat imbal hasil SBN sekitar 6,85 persen, atau di atas asumsi APBN 2024 sebesar 6,7 persen.

(HUS)

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024. Keppres menginstruksikan pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat. "Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 73P tanggal 9 Juli 2024, tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027," tertulis pesan dari Ari, Rabu, 10 Juli 2024.

Penerbitan Keppres ini menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya pada Rabu, 3 Juli 2024, DKPP RI dalam putusannya memberikan sanksi pemberhentian tetap Hasyim Asy'ari dari posisi Ketua merangkap anggota KPU RI. Karena, terbukti melakukan tindakan asusila. Melalui putusannya DKPP RI meminta Presiden untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

(ADN)

Jakarta: Anak usaha Kredivo Group, Krom Bank, menargetkan untuk membukukan laba bersih sebesar Rp135 miliar pada 2024, atau meningkat dari pencapaian tahun sebelumnya, yakni Rp132,57 miliar.

baca juga: Bank Digital Gandeng Toko Ritel untuk Memperluas Penetrasi Kartu Kredit

"Target kami di akhir tahun berdasarkan RBB (Rencana Bisnis Bank) akan sekitar Rp135 miliar, lebih besar dari tahun lalu," ujar Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan, dilansir Antara, Rabu, 10 Juli 2024.

Ia menyebutkan laba bersih perseroan hingga Mei lalu telah mencapai Rp52,98 miliar, atau 32,94 persen dari target tahun ini.

Menurutnya, hal tersebut didukung oleh meningkatnya transaksi bank digital secara nasional pada kuartal I-2024 yang naik 16,15 persen dari periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).
Anton mengatakan salah satu layanan transaksi perbankan yang paling diminati para pengguna, terutama generasi muda, adalah deposito.

Hal tersebut karena para pelaku perbankan digital menawarkan bunga tabungan yang cukup tinggi. Pihaknya menawarkan bunga deposito hingga 8,75 persen per tahun.

"Jadi, kami masih melihat potensi pertumbuhan tahunan simpanan perbankan digital itu masih lumayan besar, sampai lima tahun ke depan mungkin akan naik 50 persen,” ujar dia.

Selain itu, Anton menyatakan bahwa pihaknya tengah berupaya untuk mengembangkan kerja sama channeling pembiayaan, baik dengan sesama anak usaha Kredivo Group maupun pihak-pihak lainnya.

Pihaknya kini masih dalam tahap penjajakan mitra channeling dengan beberapa pihak. Menurutnya, diperlukan kehati-hatian dalam memilih mitra channeling agar untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi selama kolaborasi tersebut terjalin.

"Kami benar-benar harus tahu semua angka dalam laporan keuangan mereka kenapa bisa begitu, ke mana uang itu beredar, dan sebagainya, kemudian bagaimana cara mereka underwriting, kemudian apakah mereka konsisten,” tambah dia.

Channeling pembiayaan UMKM

Terdapat sejumlah segmen pihaknya fokuskan dalam channeling pembiayaan nantinya, yakni segmen konsumtif (paylater) serta segmen UMKM (working capital, invoice financing, dan supply chain financing).

Terkait tingkat kredit macet atau non-performing loan (NPL), Anton mengatakan hingga Juni 2024, angka tersebut masih terjaga pada kisaran 3,97 persen.

"Itu angkanya yang kami tahan, mudah-mudahan di bawah itu terus. Tetapi, komitmen kami akan menjaga supaya di bawah lima persen di akhir tahun," kata dia.

(SAW)

Jakarta: Pemerintah akan mulai mengetatkan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024. Tujuannya, agar jumlah penyaluran subsidi benar tersalurkan kepada orang yang berhak.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihak Pertamina sebagai penyalur BBM tersebut tengah mempersiapkannya.

"Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut melalui akun instagram resminya, luhut.pandjaitan yang dikutip Rabu, 10 Juli 2024.

Baca juga: Pertamina Tahan Harga BBM saat Kompetitor Turunkan Harga

Ia menjelaskan, melalui pengetatan penerima subsidi, pemerintah akan dapat menghemat APBN 2024.
Selain melakukan pengetatan penyaluran BBM bersubsidi, Luhut melanjutkan, pemerintah berencana untuk menggunakan alternatif pengganti bensin dengan menggunakan bioetanol.

Bioetanol kurangi kadar polusi udara

Menurutnya, penggunaan bioetanol akan mampu mengurangi kadar polusi udara. Adapun tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

“Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” ujar dia.

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur dengan menggunakan bioetanol, Luhut meyakini jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN.

“Itu juga bisa menghemat sampai Rp38 triliun,” ucap dia.

(ANN)

Jakarta: Aliran dana rasuah pengerjaan retrofitsystemsootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero), pada unit induk pembangkitan Sumatra bagian selatan pada 2017-2022, diduga menyebar ke sejumlah pihak. Sebanyak 12 pegawai PT PLN diduga menerima uang itu.

“(Uang diberikan dari) NI (Direktur PT Truba Engineering Indonesia Nehemia Indrajaya) memberikan sejumlah uang kepada pihak PT PLN,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Alex menjelaskan salah satu penerima berstatus sebagai tersangka yakni Manajer Enjiniring pada PT PLN (Persero) UIK SBS Budi Widi Asmoro. Budi mendapatkan Rp750 juta terkait perkara ini.
“Selain itu terdapat uang sejumlah Rp6 miliar yang telah disetorkan ke rekening penampung kan perkara KPK atas penerimaan gratifikasi BWA (Budi Widi Asmoro) selama dari 2015 sampai dengan 2018,” ujar Alex.

Pegawai PT PLN (Persero) lain yang menerima uang terkait kasus ini yakni Deputi Manager Enjiniring Mustika Efendi Rp75 juta, staf Enjiniring Fritz Daniel Pardomuan Hasugian Rp10 juta, pejabat pelaksana pengadaan Handoko Rp100 juta, dan pejabat pelaksana pengadaan Riswanto Rp65 juta.

Lalu, pelaksana pengadaan Nurhadi Zamiri Rp60 juta, pejabat perencana pengadaan Feri Setiawan Rp75 juta, penerima barang Wahid Rp10 juta, penerima barang Rahmat Saputra Rp10 juta, penerima barang Nakhrudin Rp10 juta, penerima barang Rizki Tiantolu Rp5 juta, dan penerima barang Andri Fajriyana Rp2 juta.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan aliran dana itu ditemukan penyidik saat penyidikan kasus dilakukan. Kaitan dana itu dipastikan akan didalami lagi oleh Lembaga Antirasuah usai penahanan dilakukan.

“Apakah itu nanti dalam perkara pidana tidak pidana korupsi atau dalam hal lain, misalkan jual beli, kan bisa saja kan jual beli atau mungkin pemberian sesuatu yang tidak diketahui oleh si penerimanya misalkan dia ada ulang tahun dikasih hadiah seperti itu atau mungkin dia pernikahan diberikan pada saat pernikahan,” ucap Asep.

Asep memastikan teknik penelusuran aliran dana akan dilakukan dalam kasus ini. Sebab, total penerima belum menutupi kerugian negara yang terjadi dalam perkara itu.

“Ini ke mana saja sudah kita identifikasi ini salah satunya dari sekitar Rp25 miliar ini ada sekitar Rp6 miliar yang sudah mengalir ke beberapa pegawai PLN yang ada di sana,” ujar Asep.

KPK juga memastikan akan meminta uang yang sudah diterima itu dikembalikan. Jika tidak, akan dirampas penyidik untuk disita.

“Kemudian apakah sudah diminta dikembalikan? Tentu, ya, tentu. Tidak dikembalikan pun akan kita sita uang itu dan kita sita kalau itu ada keterkaitannya dengan tindak pidana korupsi,” kata Asep.

Sebelumnya, KPK mengumumkan identitas tiga tersangka dalam kasus dugaan rasuah pengerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) unit induk pembangkitan Sumatra bagian selatan pada 2017 sampai 2022. Mereka yakni General Manager PT PLN (Persero) UIK SBS Bambang Anggono, Manajer Enjiniring PLN (Persero) UIK SBS Budi Wibi Asmoro, dan Direktur PT Truba Engineering Indonesia Nehemia Indrajaya.

Negara ditaksir merugi Rp25 miliar atas permainan kotor itu. Hasil pasti kerugian negaranya belum dikantongi KPK.

Atas kelakuannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(ADN)

Jakarta: Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan Pemerintah fokus memberikan dukungan kepada petani lokal sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas demi tercipta kemandirian pangan dalam negeri yang berkelanjutan.

baca juga: Kepala Bapanas dan Kabulog Dilaporkan ke KPK Imbas Demurrage Beras

"Keberpihakan pada petani dan peningkatan produktivitas pangan dalam negeri merupakan dua aspek yang menjadi perhatian Pemerintah dalam kerangka membangun kemandirian pangan," kata Arief, dilansir Antara, Rabu, 10 Juli 2024.

Arief menyampaikan hal itu di sela menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia sebagai upaya mewujudkan ekosistem budi daya pertanian ideal.

Penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Utama (Dirut) Bulog Bayu Krishnamurti dan Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi terkait dengan optimalisasi produktivitas pertanian dan pembelian hasil panen melalui program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat).
Ia mengapresiasi kolaborasi yang terbangun antara Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia. Kolaborasi yang baik itu akan menghadirkan ekosistem pangan yang terintegrasi dengan bertumpu pada produksi pangan dalam negeri.

Menurut Arief, Bulog mencari pemasok beras dari dalam negeri, sementara Pupuk Indonesia melalui program Makmur ini menjadi standby buyer.

"Jadi, kami dorong sepenuhnya karena ini bentuk komitmen kami untuk membangun kemandirian pangan," ujarnya.

Pemerintah berkomitmen untuk mengintensifkan dukungannya terhadap sektor pertanian lokal guna mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan.

Dengan mengutamakan keberpihakan pada petani dan peningkatan produktivitas, dia berharap Indonesia dapat menciptakan sistem pangan yang lebih stabil dan mandiri dalam jangka panjang.

Bulog serap beras dari petani

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krishnamurti mengatakan Bulog akan menyerap atau menjadi offtaker (pembeli) 100 persen dari program Makmur.

Bayu mengemukakan pendapatan petani menjadi aspek penting yang harus mendapat perhatian dalam mata rantai produksi pangan sehingga dengan kesiapan Bulog menyerap, pendapatan petani tetap terjaga.

"Dengan kesepahaman ini, Bulog siap menjadi offtaker untuk 100 persen produk dari program Makmur. Kami sangat nyaman bekerja sama dengan Pupuk Indonesia sebagai saudara sesama BUMN sehingga kerja sama ini merupakan suatu hal yang sangat baik," ujar Bayu.

Upaya tersebut, menurut dia, sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang menekankan peran BUMN pangan sebagai offtaker hasil pertanian. Dengan demikian, di satu sisi tetap menjaga semangat petani untuk berproduksi, di sisi lain mengoptimalkan peran BUMN pangan dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen.

Program Makmur merupakan program yang diinisiasi Kementerian BUMN sejak 2021 berupa pendampingan intensif kepada petani dan budi daya pertanian berkelanjutan serta melibatkan rantai pasok dan didukung teknologi dengan target peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi berharap sinergi antar-BUMN dapat mendorong produktivitas petani serta meningkatkan kesejahteraan mereka melalui dukungan sarana pertanian dan skema penjualan yang lebih menguntungkan.

Dalam nota kesepahaman itu, kata Rahmad, mengatur peran Pupuk Indonesia, yakni dalam penyediaan sarana input pertanian komersial seperti pupuk, pestisida, dan pendampingan teknologi serta digitalisasi pertanian kepada petani binaan program Makmur.

"Lewat upaya ini, Pupuk Indonesia bersama-sama dengan Bulog bisa bekerja sama untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kami memiliki masa depan yang cerah, tidak hanya untuk Pupuk Indonesia dan Bulog, tetapi untuk pertanian dan bangsa, negara Republik Indonesia," kata Rahmad.

(SAW)

Jakarta: Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi pemilik kendaraan bermotor. Dalam pembayaran pajak terdapat jatuh tempo, apabila telat bayar akan dikenakan denda.

Banyak faktor pemilik motor terkena denda saat membayar pajak tahunan karena melewati jatuh tempo. Mulai dari lupa karena tidak memperhatikan tanggal jatuh tempo, sibuk hingga belum punya uang untuk bayar pajak motor.

Denda Pajak Motor

Perhitungan denda pajak motor ini berdasarkan persentase dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terutang, lamanya keterlambatan. Untuk lama keterlambatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 36/2008, telat bayar lebih dari 2 hari tapi kurang dari 1 bulan PKB-nya adalah 25% dari total nilai pajak.

Apabila lebih dari itu dikenakan biaya tambahan Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Besar pokok sumbangan berbeda-beda tergantung jenis kendaraan.
Berikut ini besaran pokok SWDKLLJ berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2017:

1. Motor di atas 50cc hingga 250cc: Rp32 ribu
2. Motor di atas 250cc: Rp83 ribu.

Rumus Perhitungan Denda Pajak Motor

1. Terlambat 2 hari hingga 1 bulan: PKB x 25%
2. Terlambat 2 bulan: PKB x 25% x 2/12 + SWDKLLJ.
3. Terlambat 6 bulan: PKB x 25% x 6/12 + SWDKLLJ.
4. Terlambat 1 tahun: PKB x 25% x 12/12 + SWDKLLJ.
5. Terlambat 2 tahun: 2 x PKB x 25% x 12/12 + SWDKLLJ.
6. Terlambat 3 tahun: 3 x PKB x 25% x 12/12 + SWDKLLJ.

Baca juga: Masih Bingung Cara Bayar Pajak Motor secara Online? Simak Nih!?

Simulasi Perhitungan Denda Pajak Motor

Si A mempunyai motor matic (110 cc) tahun 2012 dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp162.000 dan mengalami keterlambatan membayar pajak selama 6 bulan maka perhitungan denda telat bayar pajak motor sebagai berikut:

Denda = (PKB x 25%) x (Jumlah Bulan Keterlambatan/12) + Denda SWDKLLJ
Denda = (Rp 162.000 x 25%) x (6/12) + Rp 32.000
Denda = Rp 20.250 + Rp 32.000
Denda = Rp 52.250

Jadi, denda yang harus kamu bayarkan adalah Rp 52.250. Untuk total pajak yang perlu dibayarkan ditambah enam bulan keterlambatan adalah Rp 162.000 + Rp 52.250 = Rp 214.250.

Itu tadi simulasi perhitungan denda pajak motor dengan keterlambatan 6 bulan. Kamu bisa pakai rumus di atas untuk menghitung berapa denda jika telat membayar pajak motor.

(RUL)