Satu lagi mobil China yang dipastikan sudah masuk ke Indonesia. Yap! Haval Jolion HEV sudah terlihat di jalanan, padahal SUV hybrid ini belum dijual di pasaran.

Spyshot atau foto bocoran Haval Jolion HEV yang sedang diangkut oleh sebuah kendaraan derek ini dikirimkan ke redaksi detikcom.

Dari spyshot tersebut terlihat bahwa Haval Jolion HEV ini tengah dibawa dalam perjalanan menuju ke markas Inchcape Indonesia dan Mercedes-Benz Distribution Indonesia di Wanaherang, Jawa Barat.

Sebenarnya, Haval Jolion HEV ini sudah pernah dipamerkan oleh Great Wall Motor (GWM) di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 lalu.

Kala itu, Haval Jolion HEV yang hadir di GIIAS 2023 dihadirkan dengan spesifikasi yang cukup kuat untuk menantang Toyota Yaris Cross dan Honda HR-V cs.

Haval Jolion HEV menggunakan mesin bensin 1.500 cc turbo yang dipadukan dengan motor listrik sehingga membuatnya menjadi sebuah mobil hybrid. Diklaim tenaga maksimal yang dihasilkan dapur pacunya tembus 140,8 HP dan torsi 210 Nm.

Marketing Director PT Inchcape Indomobil Energi Baru (IIEB) Hari Arifianto sempat membeberkan rencana mereka akan Haval Jolion HEV ini. Mereka menyebutkan bahwa mobil ini akan segera dirakit di Tanah Air.

"Penginnya (target CKD) tidak lepas dari semester dua tahun (2024) ini," ujar Hari kepada wartawan dalam acara Great Wall Motor Media Drive 2024 di Bandung (7-8/5/2024).

PT IIEB yang merupakan agen pemegang merek GWM di Indonesia bahkan optimistis akan Haval Jolion HEV ini. Mereka mengklaim, Jolion HEV akan menjadi volume maker-nya.

"Kita mau (produksi) ke yang lebih ke volume maker ya. Salah satunya yang kita harapkan, kalau melihat dari positioning harganya sih, larinya ke Jolion," ujar Hari.

Haval Jolion HEV terpantau sudah beredar di jalanan Indonesia sebelum resmi dijual Foto: Istimewa

Lantas dari spyshot yang diterima oleh detikcom, menjadi kode keras bahwa Haval Jolion HEV sudah makin dekat kepada calon pembelinya.

Bahkan kehadirannya di markas Inchcape di Wanaherang, Jawa Barat, menguatkan pesan bahwa mobil ini sudah dirakit secara lokal.

Kendati demikian, pihak GWM masih merahasiakan tanggal main dari mobil ini dan harga jualnya. Terdekat, ajang GIIAS 2024 bukan tidak mungkin menjadi panggung pertama mobil ini untuk dijual kepada masyarakat Indonesia.

Review GWM Tank 500: Kok Bisa Mobil China Semenarik Ini?!

Review GWM Tank 500: Kok Bisa Mobil China Semenarik Ini?!

Uni Eropa secara resmi telah menaikkan tarif bea masuk mobil listrik asal China. Sebelumnya kebijakan serupa juga sudah diterapkan Amerika Serikat (AS) terlebih dahulu.

Melansir dari CNA, Sabtu (6/7/2024), tarif bea masuk yang tinggi ini dikenakan Eropa dan AS untuk menjaga daya saing produsen kendaraan listrik lokal mereka dari gerusan produk asal China yang sangat murah.

Pengamat sekaligus Wakil Lektor Eksekutif di Universitas Duke Kunshan, China, John Quelch mengatakan Uni Eropa dan Amerika merupakan pasar penting industri mobil listrik China. Namun kedua kawasan ini bukanlah satu-satunya pasar.

"Ada banyak peluang bagi pasar ekspor dan manufaktur kendaraan listrik Tiongkok untuk berkembang di luar negeri," kata Quelch.

Quelch juga menekankan bagaimana China juga bisa berkolaborasi dengan negara-negara yang memiliki industri manufaktur otomotif lainnya seperti Meksiko. Sehingga masih ada banyak negara pilihan untuk menjual kendaraan listrik asal Negeri Tirai Bambu itu.

Selain menjual produk mereka ke pasar negara berkembang, Li Fang selaku Direktur World Resources Institute China menyebut produsen mobil listrik asal negaranya saat ini juga sudah melakukan produksi di kawasan industri lokal negara lain untuk menghindari hambatan yang tidak perlu.

Misalnya saja ada produsen mobil listrik BYD yang sudah membuka pabrik pertamanya di Thailand. Itu merupakan pabrik pertama BYD di Asia Tenggara.

Fang mengatakan, para produsen memilih untuk membangun basis manufaktur di negara-negara berkembang ini dilakukan untuk membantu transformasi kendaraan listrik listrik negara itu.

"Hal ini dapat dilihat sebagai bagian dari kerja sama Selatan-Selatan dan sebagai bagian dari respons terhadap peraturan perdagangan global yang baru," tambahnya, mengacu pada kerja sama antar negara-negara di area selatan bumi.

Kawasan daerah selatan yang dimaksud secara luas mencakup negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, mengacu pada berbagai negara yang digambarkan sebagai negara berkembang, kurang berkembang, atau terbelakang.

Pergeseran ini juga terjadi di tengah meningkatnya keinginan Presiden China Xi Jinping untuk meningkatkan kerja sama dengan negara dari kelompok tersebut, yang mana China menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok tersebut.

Partai Buruh di Inggris di berhasil menang pemilu dan bakal memimpin pemerintahan selanjutnya. Pergantian kepemimpinan diharapkan dapat memulihkan perekonomian Inggris yang diterpa banyak masalah.

Dikutip dari CNN, Sabtu (6/7/2024), Partai Buruh mengakhiri dominasi Partai Konservatif yang telah berkuasa selama 14 tahun. Pada pemerintahan yang lalu, sejumlah kebijakan mengejutkan diambil Partai Konservatif, mulai dari penghematan, Brexit, hingga pemangkasan pajak yang menghebohkan.

Pendapatan Inggris juga mengalami stagnasi, standar hidup masyarakat memburuk, serta aliran investasi yang kian menyusut. Kini, di bawah komando Keir Starmer sebagai Perdana Menteri rakyat mengharapkan perubahan.

Starmer merupakan mantan kepala kejaksaan yang masuk parlemen pada 2015. Ia disahkan menjadi Perdana Menteri pada Jumat kemarin, menggantikan Rishi Sunak yang mengundurkan diri setelah kekalahan Partai Konservatif.

"Perubahan dimulai sekarang," kata Starmer dalam pidato kemenangannya.

Namun kegembiraan Partai Buruh mungkin akan berubah menjadi rasa takut, mengingat tantangan ekonomi yang ada di hadapan. Sejumlah tantangan membayangi pemerintahan Starmer, mulai dari kebangkrutan pemerintah daerah, infrastruktur yang hancur, krisis perumahan, hingga meningkatnya jumlah tunawisma dan Layanan Kesehatan Nasional yang berada dalam kondisi krisis.

Dari populasi usia kerja (16 hingga 64 tahun) yang berjumlah sekitar 42,4 juta jiwa, lebih dari 2,8 juta jiwa menganggur karena penyakit kronis. Sekitar 6,7 juta orang mendapat Kredit Universal di Inggris, Skotlandia dan Wales, yang merupakan bantuan untuk biaya hidup.

Tidak mengherankan jika masyarakat Inggris sangat membutuhkan perubahan. Namun kapasitas pemerintah baru untuk mengatasi permasalahan ini akan sangat dibatasi oleh beban utang yang jauh lebih besar dibandingkan ukuran perekonomian, yang berarti kenaikan pajak atau pemotongan belanja negara tidak bisa dihindari.

Di sisi lain, perekonomian Inggris hampir tidak tumbuh tahun lalu, begitu pun dengan pendapatan yang tidak optimal. Jika dibandingkan dengan inflasi, kenaikan upah hanya sedikit sejak tahun 2010, yang berarti masyarakat tidak menjadi lebih baik secara signifikan.

Pabrik gula milik BUMN berupaya mewujudkan swasembada dengan menggenjot kesejahteraan petani tebu. Hal ini dilakukan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co yang merupakan subholding gula PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Direktur Keuangan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Hariyanto menegaskan komitmen dalam mewujudkan swasembada gula nasional diiringi penguatan petani, sehingga membawa dampak peningkatan kesejahteraan petani.

"Program Makmur ini salah satu rangkaian, bahwa kami harus bersinergi mensukseskan swasembada gula. Ekosistem sangat penting karena kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, dari mulai benih, pupuk, pendanaan dari perbankan, hingga pabrik gula sebagai off taker. Yang terpenting pencapaian swasembada gula diiringi dengan penguatan petani dengan membantu akses permodalan, benih hingga saprodi, sarana produksi," kata Hariyanto dalam keterangannya, ditulis Minggu (7/7/2024).

Salah satu kendala yang dihadapi petani tebu adalah akses dan ketersediaan saprodi di antaranya pupuk yang dibutuhkan tanaman untuk proses pertumbuhan dan peningkatan produktivitas. Hal ini disampaikan Rolis Wikarsono Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPC APTRI) PG Pradjekan.

"Lahan kami sekitar 6.500an hektare (ha) di hampir seluruh kabupaten Situbondo telah ter-cover Program Makmur, Program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat, kami mendapatkan jaminan pupuk yang asli dan prosesnya hanya dua tiga hari, harganya kompetitif," ungkap Rolis.

Petani mitra PG Pradjekan merupakan petani tebu yang pertama mengakses Program Makmur tiga tahun yang lalu. Dampak dari program tersebut kini dirasakan oleh para petani, selain jaminan ketersediaan pupuk, peningkatan produktivitas hingga peningkatan pendapatan petani.

"Tahun ini peningkatan produktivitas luar biasa, sebelumnya di 76 kini menjadi 110 ton per ha, rendemen naik, pendapatan petani juga naik," jelas Mohammad Sholeh Kusuma, General Manager PG Pradjekan.

Kenaikan produktivitas tersebut dinilai cukup signifikan, mencapai 45% dari semula 76 ton per ha menjadi 110 ton per ha, kenaikan rendemen mencapai 9,9% dari 8,14% menjadi 8,94%, sehingga pendapatan petani meningkat dari semula Rp 53,4 juta per ha menjadi Rp 69,4 kita per ha.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik, Robby Setiabudi Madjid memberikan apresiasi atas peningkatan produktivitas yang diraih oleh petani tebu mitra PG Pradjekan dan pihaknya menyakini melalui sistem bagi hasil dengan petani, ditambah dengan kinerja SGN petani akan tambah makmur.

"Setelah kami berdiskusi dengan mitra tadi kebetulan pabrik gula Prajekan ternyata rangking 1 terkait rendemen seluruh SGN. Selain itu, kami berterima kasih pada semua ekosistem yang berada di Program Makmur ini kami karena mensukseskan juga ketahanan pangan nasional," pungkas Robby.

Gelar Teknologi serta Seremonial Panen dan Tanam Tebu bertujuan meningkatkan kepercayaan petani dalam memanfaatkan ekosistem program Makmur serta aplikasi teknologi Smart Precision Farming pada komoditas tebu. Dalam kesempatan tersebut selain dilakukan prosesi tanam tebu perdana, juga dilakukan demo pemupukan yang menggunakan pesawat nir awak (drone).

Pemilik kendaraan tak perlu repot-repot ke Samsat saat melakukan perpanjangan STNK online. Nantinya STNK akan dikirim ke rumah. Tapi kalau belum sampai gimana ya?

Perpanjang STNK online memudahkan pemilik kendaraan saat membayar pajak tahunan. Tidak perlu ke luar rumah, bermodalkan ponsel perpanjang STNK bisa dilakukan dari mana pun. Kalau proses perpanjangan sudah beres, fisik STNK yang sudah disahkan itu akan dikirim ke rumah. Proses pengiriman ini memakan waktu.

Dari pengalaman detikOto, dengan menggunakan jasa kirim ekspres, STNK dikirim ke rumah 2 hari setelah perpanjangan rampung. Waktu pengiriman lebih lama mungkin saja terjadi, apabila daerahnya jauh. Selama proses pengiriman berlangsung, kamu tidak perlu khawatir karena kamu bisa tetap berkendara seperti biasa.

Kamu bisa mencetak secara mandiri bukti e-Document yang terdapat pada e-Pengesahan berupa QR Code dan e-TBPKP pada aplikasi Signal. Kalau kamu tengah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian, maka bisa menunjukkan ini.

[Gambas:Instagram]

"Menurut Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep/1220/VII/2021: bahwa e-Pengesahan yang terdapat di aplikasi Signal merupakan bukti sah telah dilaksanakannya tahapan proses pengesahan STNK," demikian keterangan dalam unggahan Instagram Samsat Digital.

Nah jadi tidak perlu takut ya kalau STNK fisik belum dikirim tapi kendaraan mau digunakan.

Buat kamu yang baru mau melakukan perpanjangan STNK secara online, berikut langkah-langkahnya.

Cara Perpanjang STNK Online

1. Registrasi Pengguna

• Unduh aplikasi Samsat Online Nasional di Play Store atau App Store
• Pilih registrasi Pengguna
• Masukkan data-data pribadi seperti NIK, Nama sesuai e-KTP, alamat emali, nomor handphone, kata sandi
• Memasukkan foto e-KTP
• Verifikasi biometric wajah dengan swafoto (selfie)
• Masukkan OTP yang dikirim lewat SMS ke handphone kamu
• Setelah registrasi berhasil, verifikasi ulang dengan cara mengklik link yang dikirim ke email terdaftar

2. Tambah Data Kendaraan

• Kamu bisa memasukkan data-data kendaraan lengkap dengan nomor rangka dan lainnya.

- Mendaftarkan kendaraan milik sendiri

1. Pilih menu Tambah Data Kendaraan Bermotor
2. Pilih kendaraan atas nama sendiri
3. Masukan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor
4. Masukan 5 digit terakhir nomor rangka

- Mendaftarkan kendaraan milik orang lain

1. Pilih tombol symbol tambah untuk menambah data kendaraan dokumen digital sehingga muncul tampilan form tambah dokumen data kendaraan
2. Masukkan nama pemilik kendaraan pada kolom pemilik kendaraan, jika kendaraan tersebut milik istri atau anak dalam satu KK maka pilih Milik Keluarga satu KK
3. Masukkan NRKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor) pada kolom NRKB
4. Masukkan Nomor Rangka 5-digit terakhir pada kolom Nomor Rangka
5. Masukan NIK pemilik kendaraan dan menggugah foto KTP
6. Setelah semua kolom diisi maka klik tombol 'Lanjut'
7. Kemudian akan tampil peringatan bahwa Dokumen berhasil ditambahkan

Pengesahan STNK

Bila data-data kendaraan sudah diisi, maka selanjutnya dilakukan pengesahan dengan cara berikut.

1. Pilih NRKB yang akan dilakukan pengesahan klik lanjut
2. Informasi SKK pembayaran PKB dan SWDKLLJ akan muncul dengan jumlah yang harus dibayarkan
3. Slide tombol kirim dokumen TBPKP
4. Masukan alamat pengiriman (sesuai dengan kolom yang ada)
5. Rekap biaya akan muncul pada layar telepon kamu, klik lanjut
6. Kemudian muncul notifikasi pilih cara pembayaran, klik pada tombol pilih cara pembayaran
7. Kode bayar, jumlah yang dibayarkan dan cara pembayaran akan muncul
8. Klik Lanjut maka cara pembayaran akan tampil sesuai dengan bank yang dipilih
9. Proses selesai

Aturan STNK Mati 2 Tahun Kendaraan Jadi Bodong Bakal Diterapkan

Aturan STNK Mati 2 Tahun Kendaraan Jadi Bodong Bakal Diterapkan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema pemindahan PNS dari Jakarta ke IKN. Pemindahan dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan hunian di kawasan tersebut.

Disebutkan 47 tower hunian untuk para abdi negara di IKN akan selesai dibangun seluruhnya pada November 2024 mendatang. 29 tower di antaranya akan dihuni oleh para ASN (PNS dan PPPK) dan sisanya untuk tempat tinggal anggota TNI/Polri.

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas bahwa terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga bulan November 2024 dengan rincian 29 tower akan diisi ASN dan sisanya diisi TNI/Polri," jelas Anas dalam salah satu unggahan Instagram @kemenpanrb, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Sementara itu untuk jumlah ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara akan disesuaikan dengan jumlah ketersediaan hunian di kawasan itu. Namun ia tidak secara rinci menjelaskan lebih jauh terkait jumlah para PNS yang akan dipindahkan ini.

"Disampaikan juga terkait progres jumlah ASN yang akan dipindah ke IKN, tentunya berdasarkan ketersediaan hunian," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat mengatakan progres pembangunan sejumlah gedung di IKN sudah mencapai 82%. Gedung bangunan yang dimaksud mencakup istana, kantor presiden, kantor menteri koordinator, rumah tapak menteri, hingga tower Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Istana, Kantor Presiden, kantor-kantor menko, rumah jabatan menteri, rumah ASN 12 tower insyaallah akan kita selesaikan pada Juli," kata Basuki dikutip dari Antara, Sabtu (29/6/2024).

"Nanti 20 Juli semua akan kelihatan hasilnya. Sekarang lagi penyelesaian 82 persen," tambah Basuki.

Sementara itu, proses pemindahan ASN akan dilakukan setelah Agustus 2024 secara bertahap. Pemindahan ASN menyesuaikan dengan kesiapan infrastruktur, termasuk hunian untuk para ASN ini yang rencananya akan selesai semua pada November 2024 nanti.

"Karena Agustus dipakai dulu fasilitasnya untuk Upacara Kemerdekaan Indonesia. Pasti (pemindahan) bertahap karena sangat sesuai dengan kesiapan infrastruktur," tuturnya.

Pemerintah terus berupaya mengembalikan dana yang telah dikucurkan kepada sejumlah obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Jumat kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto terkait masalah ini.

Menurut Bendahara Negara, dalam pertemuan itu turut ditandatangani berita acara serah terima aset eks BLBI kepada sejumlah Kementerian Lembaga.

"Pagi tadi, saya bersama MenkoPolhukam pak @hadi.tjahjanto menghadiri acara Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset Eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 9 Kementerian/Lembaga di Kantor KemenkoPolhukam," tulis Sri Mulyani di Instagramnya @smindrawati, Sabtu (6/7/2024).

Sri Mulyani turut menjelaskan awal mula bergulirnya kasus BLBI. Menurutnya BLBI merupakan konsekuensi dari krisis moneter di Indonesia yang terjadi tahun 1997 sampai 1998.

"BLBI ini merupakan konsekuensi dari krisis keuangan yang menerpa Indonesia pada 1997 hingga 1998 lalu. Di mana pada saat itu negara harus melakukan penalangan/bailout terhadap krisis yang terjadi," tuturnya.

Ia menyatakan total tagihan negara (piutang) kepada obligor BLBI mencapai RP 110,45 triliun. Pemerintah lantas membentuk Satgas BLBI untuk memastikan pengembalian hak tagih negara.

Satgas tersebut dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2023, Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

"Jumlah total tagih negara kepada para obligor dari bantuan BLBI ini mencapai Rp 110,45 T. Sebuah angka yang sangat besar dan ditindaklanjuti dengan dibentuknya Satgas BLBI yang dibentuk Presiden Jokowi melalui Keppres No 6 Tahun 2021 jo. Keppres No 30 Tahun 2023 sebagai bentuk upaya memastikan pengembalian hak tagih negara," pungkasnya.

Dalam pertemuannya dengan Hadi, sebanyak 50 bidang aset eks BLBI diserahterimakan kepada 9 kementerian/lembaga. Aset tersebut mencakup luas tanah 989.168 m2 dan luas bangunan 6.101 m2 senilai Rp 2.778.334.190.000.

"Hari ini, total 50 bidang aset eks-BLBI dengan total luas tanah 989.168 m2 dan total luas bangunan 6.101m2 senilai Rp 2.778.334.190.000 diserahterimakan kepada 9 K/L," terang dia.

Bendahara Negara ini merinci sejumlah kementerian/lembaga yang menerima aset tersebut, di antaranya Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik, Mahkamah Agung, Kementerian Agama, Ombudsman, dan Kementerian Keuangan.

"Para penerima aset ini diantaranya Badan Intelijen Negara, @bawasluri, @kkpgoid, @bps_statistics, @kemhanri, Mahkamah Agung, @kemenag_ri, @ombudsmanri137, dan @kemenkeuri," tuturnya.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) telah mencatatkan aset dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 38,2 hingga semester I 2024. Menurutnya jumlah tersebut setara 34,59% dari kewajiban yang harus dibayar obligor yang sebesar Rp 110,45 triliun.

PCare BPJS adalah Primary Care atau Pcare Eclaim BPJS Kesehatan, yang merupakan sistem informasi pelayanan pasien. PCare meliputi pendataan, registrasi pasien yang datang, mencatat data skrining kesehatan pasien, hingga verifikasi sasaran.

Mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu PCare beserta cara loginnya. Untuk itu, kenali lebih lanjut mengenai Pcare, cara loginnya, alur, hingga manfaatnya.

Apa Itu PCare?

PCare atau Primary Care adalah layanan menggunakan internet dan berbasis komputer dari BPJS Kesehatan. Menurut jurnal berjudul Penerapan Aplikasi Primary Care (P-Care) BPJS Kesehatan di UPTD Puskesmas Gilingan dan UPTS Puskesmas Kratonan Kota Surakarta, layanan tersebut dibuat agar fasilitas kesehatan primer dapat memberikan kemudahan akses data ke server BPJS, baik terkait pendaftaran maupun pelayanan.

Meski begitu, tak semua peserta BPJS bisa menggunakan layanan PCare. Untuk mengaksesnya, pengguna perlu username dan password yang dimasukkan saat login. Laman Dinas Kesehatan Gunungkidul menjelaskan, PCare adalah aplikasi verifikasi kepesertaan JKN untuk layanan primer yaitu Puskesmas dan klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Cara Login PCare

Cara login Pcare dapat dilakukan melalui website PCare BPJS Kesehatan. Menurut laman Portal Informasi Indonesia, peserta bisa melakukan pendaftaran layanan kesehatan serta melakukan pengisian data mengenai jenis kunjungan, tekanan darah, keluhan, pemeriksaan kesehatan, dan sebagainya. Berikut cara login PCare:

• Buka website https://pcarejkn.bpjs-kesehatan.go.id/eclaim/
• Masukkan username dan password yang didapat dari kantor BPJS Kesehatan
• Masukkan CAPTCHA
• Klik Sign In.

Selain melalui website, login PCare juga bisa dilakukan lewat aplikasi PCare. Pengguna bisa download aplikasi tersebut dan lakukan login dengan memasukkan username dan password.

Alur Menggunakan PCare

Berikut alur yang akan dalam penggunaan PCare di fasilitas kesehatan, mengutip laman Pemkab Sumedang:

1. Alur Pelayanan

• Pasien datang ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dengan menunjukkan identitas Peserta BPJS Kesehatan.
• FKTP melakukan pengecekan eligibilitas Peserta melalui PCare.
• Dokter melakukan pemeriksaan, pengobatan, serta konsultasi medis maupun layanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.
• Petugas administrasi/yang ditunjuk melakukan entri pelayanan sesuai yang diterima peserta.
• Peserta menandatangani bukti pelayanan (SPP) pada lembar yang telah disediakan.
• Peserta pulang.

2. Alur Klaim Tagihan

• Petugas FKTP/administrasi yang ditunjuk melakukan pencetakan SPP sesuai dengan pelayanan yang diterima dan ditandatangani peserta.
• FKTP mengumpulkan berkas kelengkapan klaim (termasuk SPP) yang akan dilakukan pengajuan klaim
• FKTP melakukan entri tagihan berdasarkan data-data pelayanan yang diterima peserta dan mencetak FKPP (Formulir Klaim Pelayanan Primer)
• FKTP mengajukan FPK (Formulir Pengajuan Klaim)
• Menyampaikan berkas ke BPJS Kesehatan.

Manfaat PCare BPJS Kesehatan

Pcare tentunya mempunyai sejumlah manfaat yang memudahkan faskes dan peserta BPJS Kesehatan dalam berbagai hal. Berikut di antaranya.

1. Pendaftaran Pasien Lebih Cepat

Ketika pasien melakukan pendaftaran, faskes hanya memasukkan nomor kepesertaan BPJS. Nantinya, seluruh data pasien akan tersimpan dalam sistem.

2. Diagnosa Lebih Cepat

Pasien tidak perlu lagi melakukan tes atau check up jika data rekam medis sudah tercatat melalui PCare BPJS Kesehatan. Sehingga, pasien yang datang langsung mendapat penanganan yang semestinya didapat.

3. Mempunyai Fitur Antrean

Fitur antrean bisa dimanfaatkan faskes untuk memudahkan pasien yang aman berobat. Hal ini pun dapat mencegah antrean yang terlalu banyak di faskes.

Itulah informasi mengenai PCare beserta cara login dan manfaatnya. Semoga membantumu detikers.

Ini Perbedaan KRIS dengan Kelas BPJS Kesehatan

Ini Perbedaan KRIS dengan Kelas BPJS Kesehatan

Pemerintah buka suara terkait rencana pengenaan pajak 200% untuk sejumlah produk impor dari China. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan pun turun tangan menjelaskan informasi tersebut.

Luhut mengatakan Indonesia ingin menjaga hubungan baik sebagai mitra, terutama dengan China yang memiliki hubungan timbal balik yang besar.

"Indonesia tidak ingin sekadar mengekor bebek saja kepada negara-negara tertentu padahal kita memiliki kepentingan nasional yang harus diamankan. Karena itu terkait penerapan tarif 200% dari Tiongkok perlu diklarifikasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dari partner kita," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, dikutip, Minggu (7/7/2024).

Dalam melindungi produk dalam negeri, pemerintah memang membuka pintu untuk penyelidikan terhadap praktik perdagangan tidak adil seperti dumping. Namun tidak menyasar negara tertentu, apalagi China.

Penyelidikan itu menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menekan banjirnya barang impor. Langkah tersebut juga dalam rangka melindungi produk dalam negeri.

"Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Tiongkok. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita. Ini perlu dikaji betul-betul supaya kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri," terang Luhut.

Luhut menerangkan China adalah salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi. Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara.

Sejatinya pemerintah ingin melindungi produk Indonesia. Untuk itu, Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memutuskan agar melakukan upaya perlindungan industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku.

Langkah-langkah perlindungan ini tentunya haruslah sesuai dengan akar masalah yang terjadi. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Safeguard Tariff untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu. Safeguard ini diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu.

"Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan nasional interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat," ungkap Luhut.

Selain itu, lanjut Luhut mengatakan Jokowi juga meminta untuk memperketat pengawasan atas impor, terutama pakaian bekas atau barang selundupan yang masuk ke Indonesia. Hal ini diperlukan karena terdapat indikasi masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri.

Penjelasan Zulhas

Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan juga memberi penjelasan soal sejumlah produk impor yang akan dikenakan pajak hingga 200%. Ia menjelaskan saat ini memang pemerintah sedang berupaya mengendalikan impor.

Zulhas mengatakan hal itu telah dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas inisiasi Kementerian Perindustrian. Rapat itu dilakukan karena pabrik tekstil, elektronik hingga keramik banyak tumbang hingga berdampak kepada pekerja.

"Ada pabrik tekstil tutup 36, ada pabrik keramik 31 merumahkan pekerja. Jadi sebetulnya rapat itu diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian kan pabrik keramik sudah mem-PHK orang, elektronik ada beberapa yang tutup gitu ya," kata pria yang akrab disapa Zulhas di Kementerian Perdagangan, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Dalam rapat itu diputuskan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap tujuh barang impor yakni TPT (tekstil dan produk tekstil), pakaian jadi, keramik, elektronik, beauty dan kosmetik, produk tekstil jadi serta alas kaki.

Ketujuh produk itu tengah dalam pemeriksaan apakah telah menggangu produk dalam negeri. Jika memang terbukti, maka akan dikenakan pajak tambahan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

Namun, Zulhas menjelaskan bukan hanya produk dari China saja, hal ini berlaku pada produk impor dari negara manapun. Jika memang dalam tiga tahun terakhir impornya melonjak dan mengganggu pasar dalam negeri, tentu akan dikenakan pajak tambahan.

"BMTP akan yang bisa mengamankan produk-produk kita. (Barang impor) dari mana saja, dari Eropa, Australia, dari mana misalnya Tiongkok. Tidak satu negara, dan semua negara bisa mengenakan bea masuk tindakan pengamanan," jelasnya.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat realisasi investasi hulu migas di Provinsi Riau selama 2020 hingga 2023 mencapai Rp 274 triliun. Sementara itu, rencana investasi di tahun 2024 sebesar Rp 69 triliun.

"Investasi dari hulu migas tentunya juga akan memberikan multiplier effect bagi Provinsi Riau, kami terus mendorong KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) untuk menyerap tenaga kerja lokal serta memprioritaskan penyediaan barang dan jasa lokal," ujar Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/7/2024).

Dwi telah bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Riau dalam rangka membahas isu operasional serta upaya bersama dalam peningkatan produksi hulu migas di Provinsi Riau. Menurutnya Provinsi Riau merupakan penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia saat ini, dengan kinerja lifting migas mencapai 180.000 BOPD (barel minyak per hari) atau 30% dari lifting nasional.

"Dibutuhkan sinergi bersama antara SKK Migas dan Pemprov Riau untuk mengatasi berbagai isu di lapangan. Kami juga terus berupaya agar total produksi di Provinsi Riau dapat meningkat guna mengejar target 1 juta BOPD. Selain itu, keberadaan industri hulu migas juga harus memberikan dampak positif kepada masyarakat antara lain melalui DBH (Dana Bagi Hasil) Migas, PI (Participating Interest) 10%, dan program pengembangan masyarakat," bebernya.

Dalam pertemuan tersebut, Dwi juga menyampaikan empat hal terkait dukungan operasional yang diperlukan dari Pemprov Riau. Pertama, terkait masih adanya kendala infrastruktur di sekitar wilayah operasi yang memerlukan dukungan perbaikan oleh Pemprov Riau/

Lalu dukungan pemulihan situasi darurat di Wilayah Kerja (WK) CPP yang menyebabkan turunnya produksi sejak Februari 2024, kemudian tumpang tindih lahan di area kawasan hutan, dan kendala pengadaan tanah skala besar.

Pj. Gubernur Provinsi Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen dari Pemprov Riau untuk mendukung kelancaran operasi hulu migas di wilayahnya. Ia menyatakan langkah-langkah konkret akan segera diambil dengan melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk mengatasi berbagai isu yang disampaikan oleh SKK Migas.

"Hal ini penting, terlebih lagi Riau telah mengelola PI 10% melalui BUMD Riau Petroleum di WK Rokan, Siak, dan Kampar. Sehingga Pemprov berkepentingan agar operasi migas dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti, sehingga target produksi dapat tercapai," tutupnya.

Pemerintah menyusun rencana mengisi kebutuhan Aparatur Sipil Negara/ASN (PNS & PPPK) di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan ada tiga cara yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan formasi abdi negara di IKN, yakni:

1. Pemindahan ASN secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian

2. Formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN

3. Mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN

Secara khusus, terkait pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan hunian di kawasan itu.

"Kami telah membuat skenario lebih detail termasuk siapa saja ASN yang akan pindah by name. Jadi setiap Kementerian, siapa saja yang akan pindah juga sudah ada datanya sesuai dengan ketersediaan hunian," jelas Anas dalam salah satu unggahan Instagram @kemenpanrb, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Lebih lanjut Anas mengatakan 47 tower hunian untuk para abdi negara yang pindah ke IKN akan siap pada November 2024 mendatang. 29 tower di antaranya akan dihuni oleh para ASN (PNS dan PPPK) dan sisanya untuk tempat tinggal anggota TNI/Polri.

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas bahwa terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga bulan November 2024 dengan rincian 29 tower akan diisi ASN dan sisanya diisi TNI/Polri," ucapnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat mengatakan progres pembangunan sejumlah gedung di IKN sudah mencapai 82%. Gedung bangunan yang dimaksud mencakup istana, kantor presiden, kantor menteri koordinator, rumah tapak menteri, hingga tower Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebanyak 50 bidang aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diserahterimakan kepada 9 kementerian/lembaga. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati aset tersebut mencakup luas tanah 989.168 m2 dan luas bangunan 6.101 m2 senilai Rp 2.778.334.190.000.

"Hari ini, total 50 bidang aset eks-BLBI dengan total luas tanah 989.168 m2 dan total luas bangunan 6.101m2 senilai Rp 2.778.334.190.000 diserahterimakan kepada 9 K/L," tulisnya lewat unggahan Instagram @smindrawati, Sabtu (6/7/2024).

Bendahara Negara ini merinci sejumlah kementerian/lembaga yang menerima aset tersebut, di antaranya Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik, Mahkamah Agung, Kementerian Agama, Ombudsman, dan Kementerian Keuangan.

"Para penerima aset ini diantaranya Badan Intelijen Negara, @bawasluri, @kkpgoid, @bps_statistics, @kemhanri, Mahkamah Agung, @kemenag_ri, @ombudsmanri137, dan @kemenkeuri," tuturnya.

Sri Mulyani berharap pihak yang menerima bisa menjaga tertib fisik, hukum dan administrasi aset-aset tersebut. Harapannya pencatatan aset akan sinkron dengan database di Kementerian keuangan.

"Saya harap seluruh K/L dapat menjaga tertib fisik, tertib hukum, dan tertib administrasi terhadap aset-aset ini. Sehingga penatausahaan dan pencatatan aset akan sinkron dengan database Kemenkeu demi menjaga akuntabilitas pengelolaan aset tersebut," imbuhnya.

"Seluruh proses serah terima hari ini bukanlah hanya seremoni, namun menjadi manifestasi bahwa tugas Satgas BLBI tidak hanya untuk mengembalikan hak-hak negara. Namun, juga menciptakan nilai tambah dalam bentuk manfaat yang besar bagi perekonomian dan masyarakat. Semoga langkah nyata ini memberikan manfaat dan menumbuhkan sense of accountability di kalangan masyarakat. Aamiin yaa rabbal alamiin," bebernya.

Adapun Sri Mulyani sudah bertemu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto terkait kelanjutan BLBI. Sri Mulyani menghadiri penandatanganan berita acara serah terima aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 9 Kementerian/Lembaga.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) telah mencatatkan aset dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 38,2 hingga semester I 2024. Satgas BLBI sendiri dibentuk pemerintah tahun 2021. Menurutnya jumlah tersebut setara 34,59% dari kewajiban yang harus dibayar obligor yang sebesar Rp 110,45 triliun.