Induk perusahaan PT Frisian Flag Indonesia, FrieslandCampina, menggelontorkan investasi senilai € 257 juta (Rp 3,8 triliun). Nilai ini disebut sebagai investasi terbesar yang pernah perusahaan gelontorkan di dunia.

Investasi berupa pembangunan pabrik baru Frisian Flag Indonesia (FFI) di Cikarang, Jawa Barat, ini diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri. Pabrik tersebut dapat memproduksi hingga 400.000 kilogram susu segar setiap hari atau 700 juta kilogram produk susu setiap tahunnya.

CEO Royal FrieslandCampina, N.V. Jan Derck van Karnebeek mengatakan investasi ini menjadi bukti dedikasi FrieslandCampina untuk mendukung pasokan susu di Indonesia.

"Sebagai investasi produksi global terbesar kami hingga saat ini, fasilitas ini akan berfungsi sebagai pusat penghubung untuk Asia Tenggara," ungkapnya dalam keterangan tertulis.

Ia mengatakan pabrik baru Frisian Flag tersebut dapat menghadirkan produk susu berkualitas tinggi dan bergizi dengan didukung teknologi modern, namun tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

"Frisian Flag Indonesia sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap produk susu yang terjangkau dan bergizi, serta mendukung kesejahteraan di beberapa wilayah Asia Tenggara," imbuhnya.

Frisian Flag berharap dapat mendukung gizi masyarakat Indonesia dan mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Peluncuran investasi terbesar ini juga mendukung kolaborasi FFI dengan Indonesia Food Security Review (IFSR) dalam Program Makanan Bergizi yang menyediakan nutrisi berkualitas bagi anak-anak dan ibu.

"Bekerja sama dengan Indonesia Food Security Review (IFSR), program ini diharapkan dapat menjangkau 10 sekolah di Cikarang yang memberikan manfaat bagi lebih dari 2 ribu siswa setiap harinya hingga Desember 2024," jelas Presiden Direktur Frisian Flag Indonesia Berend van Wel.

Penuhi Kebutuhan Susu dengan Keselarasan Jaga Alam

Pabrik susu baru Frisian Flag di Cikarang ini memiliki fasilitas canggih untuk memproduksi dan memproses berbagai macam produk susu, termasuk susu kental manis dan minuman siap saji.

FFI memastikan akses terhadap produk susu berkualitas bisa dijangkau masyarakat seluruh di Indonesia, bahkan produk susu dari pabrik ini juga ditargetkan dapat memenuhi pasar ekspor ke berbagai negara tetangga.

Foto: Frisian Flag

Investasi ini juga diharapkan bisa memberikan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan peternak FrieslandCampina.

Dengan program ini, para peternak sapi perah lokal dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas mereka melalui pengetahuan dan keahlian FrieslandCampina selama lebih dari 150 tahun di bidang peternakan sapi perah.

Fasilitas baru di pabrik Cikarang ini akan meningkatkan kemampuan FFI dalam menyerap pasokan susu segar nasional dari lebih dari 30.000 peternak sapi perah rakyat di seluruh Pulau Jawa.

Lebih lanjut, FFI pun tak mengabaikan pentingnya keselarasan alam dalam produksi susunya dengan memanfaatkan teknologi modern yang ramah lingkungan.

Pabrik susu baru di Cikarang ini diselaraskan dengan rencana iklim FrieslandCampina untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 63% dari tahun 2015 hingga 2030 dengan mengurangi konsumsi energi dan menggunakan sumber daya terbarukan.

Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi emisi CO2/gas rumah kaca sebesar 45 persen, menghemat konsumsi listrik sebesar 22 persen, dan konsumsi air sebesar 25 persen.

Pabrik baru ini juga mengusung inisiatif ramah lingkungan lainnya berupa penggunaan lebih dari 55.000 palet ramah lingkungan di Pusat Distribusi Utama dan Gudang Bahan Baku.

"Peresmian pabrik di Cikarang ini menandai momen penting bagi FrieslandCampina dan FFI, yang memungkinkan kami untuk memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung kemajuan Indonesia," kata Berend van Wel.

Adapun sejumlah inovasi telah dilakukan, seperti penggunaan boiler biomassa untuk pembangkit listrik tenaga uap, fasilitas daur ulang air limbah untuk pengelolaan air, dan sistem atap panel surya.

"Dengan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan inovasi, kami berdedikasi untuk memproduksi produk susu yang bergizi bagi keluarga Indonesia sambil meminimalkan jejak ekologi kami sebanyak mungkin, berkontribusi positif bagi masyarakat dan planet ini," tandasnya.

Apresiasi Pemerintah untuk FFI

Dalam peresmian investasi FrieslandCampina di Cikarang yang berlangsung Selasa (2/7), Menteri Perindustrian RI yang diwakili Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menyampaikan apresiasinya terhadap kesungguhan perusahaan global seperti FrieslandCampina yang telah memperluas investasi dan membangun pabrik baru di Indonesia.

Ia berharap pabrik baru ini dapat meningkatkan kolaborasi dan inovasi serta mengembangkan program kemitraan antara PT Frisian Flag Indonesia dengan peternak sapi perah. Perusahaan juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan nilai tambah di dalam negeri untuk pertumbuhan ekonomi nasional serta menyiapkan masyarakat Indonesia yang sehat menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pada perdagangan Kamis (4/7/), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik +0,34% atau +24,13 poin di level 7.220. IHSG hari ini (5/7) diprediksi bergerak mixed cenderung melemah terbatas dalam kisaran 7.170-7.250.

Sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, IHSG terapresiasi sejalan dengan inflow investor asing di pasar ekuitas domestik sebesar Rp784,05 miliar. Saham Big Caps terapresiasi yang tercermin dari naiknya indeks LQ45 dan IDX30.

"Akselerasi IHSG juga sejalan dengan nilai tukar rupiah yang terapresiasi. Kurs rupiah Jisdor berada di level Rp 16.341 per dolar AS (4/7/2024). Di sisi lain, Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai dan non tunai telah disetujui oleh Komisi XI DPR RI dalam APBN tahun 2024. PMN tersebut akan disalurkan kepada 17 BUMN dengan total dana Rp 27,49 triliun. Rincian PMN tunai sebesar Rp 12,99 triliun dan non tunai sebesar Rp 14,50 triliun," tulis Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih dalam risetnya, Jumat (5/7/2024).

Dari mancanegara, pada 4 Juli 2024, musim pemilu di Inggris mencapai puncaknya. Partai Konservatif dipimpin oleh Perdana Menteri Rishi Sunak berpotensi terkalahkan oleh Partai Buruh yang dikepalai oleh Keir Starmer. Sebagian besar lembaga survei mengungkapkan bahwa Partai Buruh mengungguli suara menggantikan kepemimpinan 14 tahun Partai Konservatif.

"Dari Asia, Neraca berjalan (current account) Korea Selatan pada Mei 2024 surplus US$ 8,92 miliar atau lebih baik dari perolehan April 2024 yang tercatat defisit US$ 0,29 miliar. Surplus pada Mei tersebut merupakan yang tertinggi sejak September 2021," lanjutnya.

Rekomendasi Saham Hari Ini:

PTBA
Buy: 2.530
TP: 2.620
Stop loss: <2.470

PTBA bullish continuation di atas MA (5,20,100). Berpotensi membentuk rounding bottom ke area resistance di level 2.620. Indikator MACD masih dalam momentum akumulasi.

Harga batu bara ICE Newcastle naik ke level US$ 136,5 per ton. Kenaikan harga batu bara menyusul kenaikan harga minyak mentah. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook (WEO) edisi April 2024 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi China di level 5% pada 2024 dan naik ke level 5,1% pada 2025. S&P Global pada di awal pekan ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi India di tahun fiskal 2024 sebesar 6,8%. Sementara, untuk tahun 2026 dan 2027 ekonomi India akan berada di level 6,9% dan 7%.

ADMR
Buy: 1.385
TP: 1.430
Stop loss:1.350

ADMR bullish continuation di tas MA (5,20). Indikator stochastic crossing di area middle term dan MACD bar histogram melemah terbatas dalam momentum akumulasi.

Penjualan batubara metalurgi ADMR per Maret 2024 1,05 juta ton atau tumbuh 24% yoy. Sementara, produksi tercatat naik 27% yoy menjadi 1,56 juta ton. Performa tersebut membuat pendapatan ADMR naik 15% yoy menjadi US$ 275 juta, sementara operasional EBITDA naik 28% yoy US$ 156 juta.

ELSA
Buy: 442
TP: 456
Stop loss: 430

ELSA bullish continuation di atas MA (5,20,100). Indikator stochastic golden cross di area oversold indikasi rebound.

Harga komoditas minyak mentah Crude Oil WTI naik ke level US$ 84 per barel. Kenaikan harga minyak tersebut sejalan dengan penurunan indeks dolar AS. Kemudian, laporan mingguan EIA mencerminkan penurunan persediaan, sehingga berpotensi meningkatkan harga.

Pemerintah China memasukkan Tesla dalam daftar pembelian pemerintah. Dilaporkan media pemerintah Paper, mobil Tesla terlaris yakni Model Y masuk dalam daftar yang dapat dibeli oleh pemerintah daerah di China sebagai mobil dinas.

Dikutip dari Reuters, Jumat (5/7/2024), ini adalah pertama kalinya mobil Tesla memenuhi syarat untuk pembelian pemerintah di China.

Pemerintah Provinsi Jiangsu di China Timur menerbitkan 56 kelompok (batch) pengadaan kendaraan energi baru untuk digunakan sebagai mobil dinas oleh partai, pemerintah, dan organisasi publik.

Selain Model Y yang dibuat di pabrik Tesla di Shanghai dan XC40 Volvo Cars, 54 batch lainnya merupakan kendaraan listrik dan hibrida bermerek China. Volvo Cars dimiliki oleh produsen mobil Cina, Zhejiang Geely Holding Group.

Baik pemerintah maupun media China tidak merinci jumlah mobil Model Y yang dapat dibeli oleh Pemerintah Provinsi Jiangsu.

Mobil Tesla dilarang memasuki beberapa kompleks pemerintahan dan militer di China. Namun, pembatasan tersebut dicabut setelah mendapat dukungan dari asosiasi industri otomotif terkemuka di negara itu yang mengatakan pada April bahwa pengumpulan data armada Tesla di China telah mematuhi kebijakan.

Permintaan mobil China di luar negeri dibayangi oleh prospek tarif dan persaingan dalam negeri yang semakin ketat. Pengiriman kendaraan buatan China oleh Tesla turun 9% pada semester pertama dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023.

Perjalanan CEO Tesla Elon Musk ke China pada akhir April untuk bertemu Perdana Menteri Li Qiang tampaknya membuahkan hasil. China telah meningkatkan dukungannya terhadap Tesla yang berencana membangun pusat pelatihan data dan meluncurkan perangkat lunak Full Self Driving di negara tersebut tahun ini. Meski, ada ketegangan dengan Amerika Serikat (AS) terkait persaingan teknologi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, listrik menjadi tantangan dalam pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter). Listrik yang dibutuhkan untuk smelter sangat besar dan mayoritas masih dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan dasar batu bara yang menghasilkan emisi gas buang cukup besar.

"Di Sulawesi sendiri, smelter yang ada disini, mengkonsumsi kurang lebih 20 GW, dan itu didominasi dari batubara, jadi kalau dihitung emisi karbonnya ini sekian juta ton, nah ini tentu saja akan menjadi satu tantangan ya buat industri-industri smelter yang ada di sini," ungkapnya dikutip dari laman Kementerian ESDM, Jumat (5/7/2024).

Tak cuma itu, Arifin mengatakan, tantangan industri smelter ialah saat ini dunia menuntut produk-produk yang merupakan hasil dari pemanfaatan energi bersih. Negara-negara Eropa bahkan sudah mulai menerapkan Cross Border Carbon Mechanism.

"Negara Eropa sudah berpacu untuk mendorong pemakaian energi bersih dan sudah mulai menerapkan mekanisme yang disebut Cross Border Carbon Mechanism, nanti di situ ada masalah perpajakan emisi gas CO2 ke depan," imbuhnya.

Melalui penerapan Cross Border Carbon Mechanism, tambah Arifin, akan ada pengenaan pajak karbon sehingga produk industri dalam negeri akan terbebani dengan pajak karbon tersebut serta akan menjadi mahal dan tidak kompetitif. Saat ini, pemerintah sedang menyusun rencana untuk bisa menyediakan tenaga listrik dengan energi yang memiliki emisi karbon yang rendah.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar, seperti prospek sumber gas di Blok Masela yang akan produksi pada 2030 dengan proyeksi sebanyak 10,5 juta ton LNG per tahun. Kemudian di Selat Makassar ada lapangan miliki ENI yang akan produksi pada 2027-2028, serta satu blok di Sumatera Bagian Utara, yakni Blok Andaman.

Potensi besar lain, jelas Arifin, adalah energi matahari di Indonesia dan angin. Namun, potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena terbatas industri pendukungnya. Potensi lain yang belum dimaksimalkan adalah potensi hidro yang berlokasi di Kalimantan Utara dan Papua.Dengan memanfaatkan potensi-potensi tersebut, maka produk-produk yang dihasilkan berasal dari energi yang rendah emisi sehingga harganya bisa kompetitif.

"Tentu saja itu bisa menjadi peluang besar yang bisa ditangkap oleh industri, bagaimana kita itu bisa menyiapkan produk-produk yang didukung oleh energi bersih untuk bisa bersaing secara global. Produk kita pun juga tidak tergantung kepada satu pasar yang belum menerapkan Cross Border Carbon Mechanism, karena produknya sudah standar internasional dan kompetitif," tutupnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan soal rencana pemerintah menetapkan bea masuk 200% terhadap barang-barang dari China. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan, pihaknya masih berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Menurutnya, sektor hulu dan hilir industri dalam negeri perlu diperhatikan demi keberlangsungan usaha. Apalagi sejumlah bahan baku industri sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

"Itu kan kita lihat bersama-sama, terutama Kemenperin menyampaikan bahwa kita harus lihat dari hulu sampai hilirnya. Mulai dari bahan baku seperti serat, terus kain, sampai pakaian jadi, nah itu kan semuanya ada produksi di Indonesia juga," katanya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

"Sehingga kita lihat bagaimana produksi di Indonesia bisa tetap berjalan baik di tengah kondisi di China sedang overcapacity," tambahnya.

Ia menilai, China kerap melakukan ekspor secara berlebih dan terkadang melakukan praktik dumping. Hal inilah yang perlu diantisipasi pemerintah, sehingga Kemenkeu berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, hingga asosiasi terkait.

"Jadi memang terjadi ekspor yang berlebihan dan kadang bisa terbukti bahwa mereka menjual dengan dumping, ini yang kita siapkan sama-sama ada Kemenperin, Kemendag, lalu Kemenperin diskusi dengan Asosiasi," imbuhnya.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk menentukan besaran tarif yang akan disepakati. Namun,Febrio belum bisa membocorkan kisaran bea masuk terhadap produk China.

"Kita lihat lengkap hulu-hilir, nanti kita akan segera putuskan untuk bisa dituangkan jadi tarif yang disepakati. Berapa tarifnya untuk yang kain, nanti juga ada bea masuk tindakan pengamanan untuk pakaian yang akan berakhir di November 2024 nah ini sedang didiskusikan, " jelas Febrio.

Ia menyebut, penetapan tarif tidak hanya berada di tangan Kemenkeu, melainkan ada masukan dari sektor industri. Selain itu perlu ada dua rapat untuk mengambil keputusan.

"Ini bukan BKF sendiri, jadi tata kelolanya, ada masukan industri bersangkutan, lalu dirapatkan ada dua level. Ada tim kepentingan nasional yang pertama, terakhir di tim tarif, nah itu nanti kita putuskan," tutupnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi berupa mark up impor beras. KPK mengatakan akan terlebih dahulu menganalisa laporan yang masuk.

"Betul, semua laporan akan dianalisa," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Tessa enggan mengomentari lebih lanjut soal laporan yang masih diverifikasi. Prinsipnya, lanjut Tessa, KPK akan memproses jika laporan dinyatakan lengkap.

"Bila lengkap akan dilanjut, bila kurang akan dimintakan pelapor untuk melengkapi," jelasnya.

Kepala Bapamas-Bulog Dilaporkan ke KPK

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto selaku pelapor menjelaskan ada dua pelaporan yang dibuat. Pertama berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa mark up impor beras dan kedua terkait masalah tertahannya beras di Tanjung Priok atau demurrage.

"Ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapanas dan Bulog. Karena menurut kajian kami dan hasil investigasi, ada dugaan mark up yang dilakukan oleh dua lembaga tersebut terkait masalah impor beras. Karena itu, kami coba memasukkan laporan pada hari ini dan ada dua hal indikasi korupsi," kata Hari di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7).

"Yang pertama adalah soal mark up harga beras dan yang kedua adalah soal masalah tertahan beras yang di Tanjung Priok itu, demurrage. Dua hal tersebut yang kami melaporkan pada hari ini. Dua nama ya, artinya Kepala Bapanas dan Ka-Bulog yang akan kami laporkan," lanjutnya.

Hari mengungkap ada beberapa bukti yang dilampirkan dalam pelaporan ini. Salah satunya adanya perusahaan asal Vietnam yang bernama Tan Long Group, yang diduga ambil bagian dalam proses impor beras oleh Bapanas dan Bulog.

Dia pun menyebut telah melakukan penghitungan terkait kerugian negara yang timbul atas dugaan korupsi ini. Dia menjelaskan kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun.

Respons Bulog

Bulog menanggapi soal pelaporan pihak SDR ke KPK soal dugaan tindak pidana korupsi berupa mark up impor beras dan masalah tertahannya beras di Tanjung Priok atau demurrage.

"Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini," kata Mokhamad Suyamto selaku Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu (3/7).

Sementara itu, Sonya Mamoriska selaku Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog mengatakan Perum Bulog mendapat penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada tahun 2024. Pada periode Januari-Mei 2024, katanya, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton.

Dia menyebut impor dilakukan oleh Perum Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional. Hal itu, katanya, juga dengan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

"Kami terus menjaga komitmen untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan hal ini tentunya sesuai dengan ke-4 visi transformasi kami," ujar Sonya.

Kerugian besar diderita warga Jakarta dan sekitarnya karena kemacetan yang terjadi setiap hari. Kemacetan akut diprediksi telah menimbulkan kerugian hingga Rp 100 triliun per tahun.

Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elekronik (SPBE) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli mengatakan kerugian Rp 100 triliun itu paling besar didominasi oleh potensi kerugian kesehatan karena polusi dan juga kerugian waktu yang hilang karena kemacetan di jalan. Diperkirakan kerugiannya mencapai Rp 60 triliun.

Sisanya, kerugian terjadi pada biaya operasi kendaraan termasuk biaya bahan bakar yang terbuang karena kendaraan menyala di tengah kemacetan. Jumlahnya bisa mencapai Rp 40 triliun.

"Kerugian Rp 100 triliun itu terdiri dari Rp 40 triliun dari biaya operasi, misalkan bahan bakar, oli, dan lain-lain. Nah yang Rp 60 triliun itu dari travel time, dan juga potensi polusi udara, itu dihitung jadi Rp 60 triliun," beber Zulkifli dalam diskusi publik Instran di Hotel All Season, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Kemacetan terjadi karena banyaknya masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadi. Padahal sudah ada transportasi umum yang lengkap di Jakarta untuk mengurangi kemacetan.

Berdasarkan data, masyarakat di Jakarta memang masih minim menggunakan transportasi umum. Pemprov Jakarta mencatat pada 2023, ada 21 juta perjalanan, namun baru 4 juta saja atau sekitar 18,86% perjalanan yang menggunakan transportasi umum.

Padahal, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syaripudin mengungkapkan pihaknya punya target minimal 30% perjalanan di Jakarta menggunakan transportasi umum dan ditargetkan bisa tercapai pada 2030.

"Kalau dipresentasikan itu hanya dapat 18,86% modal share-nya, padahal kita yang di 2030 nanti kita berharap di posisi sampai dengan 30%," ungkap Syaripudin dalam acara yang sama.

Syaripudin mengungkapkan penggunaan kendaraan pribadi yang terlalu masif di Jakarta menimbulkan beragam masalah, salah satunya macet.

"Kerugian yang diterima oleh para pemilik kendaraan pribadi juga besar dan juga biaya operasional dari kendaraan itu sendiri yang berjumlah puluhan triliun rupiah. Ini fakta yang saat ini kita lihat dalam keseharian," papar Syaripudin.

"Jadi sisa waktu enam tahun ini kita mengejar bagaimana masyarakat bisa bertransformasi untuk menggunakan transportasi publik sampai dengan mencapai pada posisi 30%," sebutnya.

4 Strategi Lawan Macet

Kembali ke Zulkifli, dia bilang, Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan strategi untuk mengatasi masalah kemacetan yang akut. Saat ini, Peraturan Daerah disiapkan yang berisikan empat kebijakan utama mengatasi kemacetan. Peraturan Daerah ini akan mendorong masyarakat meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.

"Tahun ini kami susun Perda terkait isinya salah satunya ERP, Perda-nya itu isinya push strategy semua, namanya Perda Pengendalian Manajemen Lalu Lintas," beber Zulkifli.

Sebanyak empat kebijakan utama yang dimaksud Zulkifli yaitu pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), kawasan emisi rendah atau Low Emission Zone (LEZ), manajemen tarif parkir, dan pengaturan pembatasan usia dan jumlah kendaraan.

Zulkifli meyakini empat kebijakan ini bakal ampuh melawan kemacetan akut di Jakarta. Khususnya untuk mendorong masyarakat naik angkutan umum.

"Setelah angkutan umum kita baik, kita harus memberlakukan pembatasan kendaraan pribadi, dan orang beralih menggunakan kendaran angkutan umum dengan manajemen lalu lintas," sebut Zulkifli.

Pihaknya memasang target agar tahun ini rancangan Perda itu selesai digodok Pemprov, dengan begitu tahun depan rancangan Perda akan dibahas langsung dengan DPRD Jakarta untuk kemudian disahkan menjadi regulasi yang resmi.

"Targetnya tahun ini selesai Perdanya, kemudian diusulkan tahun depan untuk dibahas ke anggota dewan, ke DPRD," pungkas Zulkifli.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka-bukaan penyebab terminal bus antar kota antar propinsi (AKAP) alias Tipe A di Indonesia sepi penumpang. Ada beberapa hal yang jadi pemicunya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin, awalnya menjelaskan bahwa pihaknya mengelola 128 terminal Tipe A. Mayoritas terminal tersebut diperoleh dari pemerintah daerah (Pemda).

Rinciannya, 112 terminal sudah diserahterimakan kepada Ditjen Hubdar, 7 terminal berada di bawah kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), 2 termnal di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Pemprov DKJ Jakarta, dan 7 terminal lain yang belum diserahkan.

"Dari 112 (terminal), tiga di antaranya tidak beroperasi yaitu Terminal Betan Subing, Terminal Liwas, Terminal Bangkalan. Sedangkan dua lainnya sedang dalam proses pembangunan yaitu Terminal Demak, Terminal Air Sebakul. Kedua terminal tersebut kami targetkan untuk dioperasikan tahun 2025," tutur Risyapudin di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Ia kemudian menjelaskan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Kemenhub untuk mengelola terminal Tipe A, mulai dari lokasi yang kurang strategis, kondisi terminal yang tidak terawat, sampai aktivitas dalam terminal yang tidak sesuai fungsi pelayanan angkutan.

"Berkurangnya minat masyarakat menggunakan terminal, kondisi terminal yang tidak terawat, aktivitas di dalam terminal yang tidak sesuai fungsi pelayanan angkutan. Fungsi terminal yang hanya untuk naik dan menurunkan penumpang, beberapa terminal diserahkan dalam kondisi tidak beroperasi," jelasnya.

Selain minimnya perawatan dan kurangnya minat masyarakat, ada alasan lain banyak terminal bus AKAP alias Tipe A sepi. Hal ini karena banyak perusahaan otobus (PO) yang sudah berinvestasi mengembangkan pangkalan alias poolnya sendiri. Akibatnya, bus enggan masuk terminal yang dikelola pemerintah.

"Memang dulu ceritanya kalau bapak/ibu perhatikan, bahwasanya sebelum adanya terminal diperbaiki Kemenhub, memang terkait dengan para pengusaha angkutan bus yang mungkin saat ini begitu berinvestasi di poolnya masing-masing, ini mungkin berat (bagi mereka) untuk memasuki area terminal, ini menjadi tantangan tersendiri," kata Risyapudin.

Ditemui usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Risyapudin menjelaskan bahwa pihaknya memang perlu mengkaji fenomena tersebut. Menurutnya, pemerintah harus melakukan pendekatan persuasif untuk menarik minat PO agar busnya mau masuk ke terminal pemerintah yang sudah direvitalisasi.

"Itu memang perlu kita kaji dulu, kita perlu pikirkan. Kalau bisa secara persuasif melalui asosiasi, organda yang mewadahi itu semuanya. Kita akan mencoba (agar) mereka (mau) masuk ke dalam (terminal yang dikelola pemerintah). Sekalian kita memberikan informasi-informasi terkait layak tidaknya dalam rangka berkeselamatan," jelasnya.

Risyapudin menuturkan bahwa pihaknya sedang berupaya membuat terminal Tipe A lebih diminati masyarakat, di antaranya dengan mengoptimalkan layanan terminal, serta memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk bisa berjualan.

Cara lainnya, Kemenhub membangun sistem digital untuk mengelola terminal atau Smart Terminal. Sistem ini memungkinkan Kemenhub memantau menggunakan teknologi terhadap bus yang sedang melakukan perjalanan.

Smart Terminal juga diwacanakan bisa mempermudah ramp check alias uji kelayakan. Risyapudin optimistis bahwa investasi di bidang pengawasan dan keamanan terminal bisa membuat terminal Tipe A lebih menarik di mata PO.

"Bisa, iya dong. Kan sementara ini dengan sistem digital mereka bisa mengakses karena kita sendiri akan memantau perjalanan mereka. Itulah salah satu bentuk pengawasan yang harus kita bangun berbasis teknologi. Sekarang sudah ada sebagian angkutan-angkutan, mungkin juragan 9, eurobus, mereka sudah membangun itu (Smart Terminal), kenapa kementerian tidak hadir dengan terminal dengan tadi mengintegrasikan satu sama lain?" pungkasnya.

Media sosial dihebohkan oleh kabar investor yang menitipkan dana ke influencer saham. Namun, dana tersebut gagal dikelola yang menyebabkan kerugian Rp 71 miliar.

Bicara terkait hal tersebut, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menjelaskan, berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya pihak yang mendapat izin dari OJK yang boleh mengelola dana publik. BEI beberapa tahun ini memberikan edukasi berupa sekolah pasar modal kepada para pegiat media sosial yang ingin memahami investasi di pasar modal.

Menurutnya, pemahaman ini tentunya dapat disampaikan kembali kepada follower atau pengikutnya tentang penting berinvestasi dan hal apa saja yang harus diperhatikan, termasuk risiko berinvestasi.

"Tentunya mereka tidak boleh memberikan rekomendasi saham apalagi mengelola dana tanpa izin OJK," katanya kepada detikcom, Kamis (4/7/2024).

Dia juga mengatakan, BEI secara rutin memberikan sosialisasi dan edukasi langsung kepada publik. Tahun lalu saja tidak kurang dari 13.000 kegiatan yang menjangkau lebih dari 5 juta orang dilakukan oleh BEI bersama dengan para pemangku kepentingan.

"Kami senantiasa menghimbau agar masyarakat memperhatikan legalitas pihak pihak yang menawarkan jasa dan produk investasi pasar modal," katanya.

Saat ditanya apakah influencer tersebut boleh mengelola dana publik, ia mengatakan, hal itu bisa ditanyakan ke OJK. "Konfirmasi terkait itu bisa ditanyakan ke OJK karena kami tidak punya data apakah nama tersebut berizin atau tidak," katanya.

Sementara, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menyatakan akan melakukan pemanggilan terhadap influencer saham yang diketahui Ahmad Rafif Raya.

Ketua Sekretariat Satgas Pasti Hudiyanto mengatakan, Satgas dan OJK memanggil untuk meminta keterangan terhadap yang bersangkutan apakah ada ketentuan yang dilanggar. Dia mengatakan, secara ketentuan, influencer saja tidak boleh mengelola dana dari masyarakat. Untuk mengelola dana masyarakat harus ada izin profesi dan lembaga yang harus dipenuhi.

"Satgas Pasti dan OJK sedang meminta penjelasan/klarifikasi langsung dari yang bersangkutan, memastikan apakah ada ketentuan yang dilanggar. Secara ketentuan, influencer saja tidak boleh mengelola dana masyarakat/investor di sektor keuangan termasuk pasar modal. Ada izin profesi dan lembaga yang harus dipenuhi sesuai ketentuan," katanya kepada detikcom.

Dia mengatakan, pemanggilan masih dalam proses. Saat ditanya apakah ada sanksi yang akan diberikan, dia hanya mengatakan, untuk setiap terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan.

"Kita tunggu penjelasan yang bersangkutan dulu ya. Pada intinya, setiap pelanggaran yang terbukti melanggar ketentuan, akan ditindak sesuai ketentuannya," katanya.

Utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800 triliun. Di sisi lain, pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mempunyai program yang membutuhkan dana besar seperti makan bergizi gratis dan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bagaimana nasib kedua program tersebut apabila ada utang jatuh tempo dengan nilai jumbo? Direktur Program INDEF Eisha M Rachbini membeberkan utang jatuh tempo pada 2024 sekitar Rp 400 triliun, sementara pada 2025, mencapai Rp 800 triliun. Pada saat yang bersamaan, presiden terpilih Prabowo Subianto mempunyai program makan bergizi gratis dan berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN.

Eisha menyebut saat ini porsi APBN 2024 cukup besar untuk pembangunan IKN, yakni 16%. Melihat hal tersebut, dia menilai harus ada program-program prioritas.

"Jadi saya rasa untuk dengan program-program yang banyak itu juga harus ada prioritas. Pembiayaan inovatif memang diperlukan, terutama tidak hanya IKN, tapi pembiayaan-pembiayaan seluruhnya. Bagaimana sih memperkuat fiskal kita ke depan?" kata Eisha dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Dia menyebut apabila ingin melanjutkan pembangunan IKN, harus didorong dengan sumber pendanaan lain, seperti menggandeng investor. Permasalahannya, sampai saat ini investor di IKN belum cukup signifikan mengurangi beban anggaran APBN.

"Bisa dilihat pendapatnya, pembelanjaannya, pembiayaan. Pembiayaan inovatif juga harus didorong nggak cuma berpangku tangan dengan kemampuan pemerintah tapi juga dengan gandeng investor, tapi masalahnya saat ingin berapa sih Investor yang di IKN?" jelasnya.

Senada, Direktur Kolaborasi Internasional INDEF Imaduddin Abdullah mengatakan pemerintah perlu memberi perhatian pada sektor-sektor yang produktif. Dengan begitu, kesalahan yang lama di era pemerintahan sebelumnya tidak terulang kembali.

"Tapi, kita harus melihat sejauh mana dana tersebut aplikasinya membangun sektor-sektor lebih produktif. Ini yang mungkin menurut saya ke depan perlu menjadi perhatian pemerintah yang akan datang agar kesalahan yang lama tidak lagi terjadi dan ini menurut saya menjadi satu hal yang perlu digarisbawahi," katanya.

Menurutnya, pembangunan IKN yang masih menggunakan anggaran APBN dapat mengorbankan program-program di sektor produktif. Dia menilai pemerintahan dalam lima tahun ke depan tidak dapat mengelola fiskal untuk perencanaan program pembangunan dalam skala besar, seperti IKN.

"Misal IKN, kita dari awal sudah dikatakan bahwa pembiayaan IKN ini.banyak menghimpun dari dana-dana swasta, tapi kenyataannya tidak. Nah ini Menunjukkan bahwa pengelola fiskal maupun pembiayaan program yang tidak kredibel yang pada akhirnya memberikan dampak tidak hanya kesehatan fiska tapi kemampuan kita mengelola pembiayaan pembangunan yang jauh lebih bermanfaat pada perekonomian," tambahnya

"Pengendalian inflasi ini sebenarnya tidak terlepas dari kolaborasi, inovasi dan sinergi bersama pemerintah provinsi, Pemkot Mataram, Pemkab Lombok Barat dan Lombok Timur, kemudian di Sumbawa, dan Bima," ujar Kepala Perwakilan BI di NTBBerry Arifsyah Harahapkepada detikcom beberapa waktu lalu.

"Dari sisi supply, upaya pengendalian inflasi difokuskan pada peningkatan produktivitas pangan, serta efisiensi rantai pasok komoditas dari hulu ke hilir. Sementara dari sisi permintaan, komunikasi yang kita lakukan secara terarah dalam memberikan informasi harga bahwa semua barang sebenarnya cukup untuk Provinsi NTB sehingga menghindari panic buying dan masyarakat dapat melakukan pembelian secara bijaksana," sambungnya.

Implementasi 4K dalam Pengendalian Inflasi

Berry menambahkan, saat ini pihaknya juga terus melakukan implementasi kebijakan 4k (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) yang tengah digencarkan oleh pemerintah.

Dari sisi Keterjangkauan Harga, Bank Indonesia bersama pemerintah provinsi dan daerah menghadirkan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah.

"Dalam Operasi Pasar Murah tahun 2023, kita sudah melakukan di 433 lokasi dalam setahun. Di tahun 2024, sudah mencapai 108 lokasi hingga bulan Juni 2024. Ini juga kita lakukan tetap melalui Warung Pantasi Mentaram (Pantau Tanggap Inflasi Menuju Target Aman), jadi harga lebih murah karena ini merupakan warung yang kita bangun bersama Pemkot Mataram, dan Pemprov NTB," ucapnya.

Kemudian dari sisi Ketersediaan pasokan, Berry mengatakan terus berupaya meningkatkan produktivitas dari bahan pangan strategis seperti beras, cabai, bawang dan telur. Di tahun ini, pihaknya melakukan uji coba padi Gamagora 7, yakni varietas padi unggul yang tahan terhadap kekeringan dan basah.

"Kita mencoba meningkatkan produktivitas dengan Gamagora sehingga kita harapkan petani dapat menanam padi paling tidak dua kali dalam setahun untuk lahan-lahan pada hujan, terutama di Lombok Tengah dan Pulau Sumbawa. Sehingga ini akan menjaga pasokan antar waktunya menjadi lebih baik dan harganya relatif akan lebih stabil," jelasnya.

"Sementara dari sisi kelancaran distribusi, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah berinovasi lewat Warung Pantasi Mentaram. Jadi di warung ini kita menjual hasil dari produk-produk klaster Bank Indonesia dan Koperasi Amanah Syariah berbentuk beras premium yang dijual dengan harga lebih terjangkau dibanding pasar," paparnya.

Selanjutnya dari segi Komunikasi, dilakukan High Level Meeting dan dilanjutkan melalui press conference dan penyebaran informasi terkait upaya pengendalian inflasi untuk menjaga kepercayan masyarakat.

Progress Inflasi di NTB dalam 10 Tahun

Berry menegaskan progres inflasi di NTB dalam kurun waktu 10 tahun memasuki zona inflasi rendah. Namun, adanya pengaruh kondisi geopolitik dan pandemi COVID-19 yang sempat melanda turut memberi dampak terhadap kondisi inflasi di daerah dan nasional

"Jadi sebenarnya memang tidak hanya NTB tapi nasional memasuki zona inflasi rendah sejak beberapa tahun lalu. Namun, akhir-akhir ini terganggu karena geopolitik, lalu pandemi COVID-19. Itu sebenernya terus menurun rata2 kita 6,23% dalam 10 tahun terakhir sampai tahun 2022. Tapi kita coba untuk mengendalikan inflasi terutama di sektor makanan, minuman, dan tembakau," ucapnya.

Ia menambahkan, sektor makanan, minuman dan tembakau hingga kini memang masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di daerah, termasuk NTB. Oleh karena itu, pihaknya terus menggencarkan berbagai upaya pengendalian di sektor tersebut.

"Sebenarnya ini hampir mirip dengan beberapa daerah di Indonesia, yaitu makanan, minuman dan tembakau memiliki andil sekitar 1,65% dari total inflasi tahunan NTB. Kelompok tersebut masih menjadi kelompok dominan, seperti beras profesinya menjadi cukup besar di masyarakat sehingga kenaikan sedikit saja dampaknya lumayan ke inflasi," ungkap Berry.

Kolaborasi TPID Tekan Inflasi di Lombok Barat

Pengendalian inflasi di NTB tentu tak lepas dari kolaborasi para pemerintah daerah, seperti yang dilakukan Pemkab Lombok Barat. Bupati Lombok Barat Ilham menyampaikan pihaknya membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan melibatkan para pihak terkait.

"Kami di daerah tentu melakukan banyak hal, di antaranya sejak awal kita membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tim ini melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik yang vertikal maupun horizontal di Kabupaten Lombok Barat, seperti BPS, TNI/Polri, Bank Indonesia dan seluruh pihak terkait," kata Ilham.

Ilham mengungkapkan TPID bertugas merancang program dan kegiatan terkait pengendalian inflasi daerah, serta menyusun rencana aksi daerah terhadap pengendalian inflasi. Hasilnya, TPID telah menghasilkan berbagai program dan inovasi.

"Pertama adalah inovasi sistem informasi lapak dan harga-harga terkini Si Tebel (Silaq Te Belanje Elek Batur Mesak). Mari kita belanja dengan produk sendiri yang dihasikkan di daerah. Kemudian kita mengabdikan E-Katalog Lokal dengan melibatkan UKM dan memasarkan produknya di E-Katalog Lokal lokal," paparnya.

Foto: dok. Istimewa

Di samping itu, TPID juga membantu Pemkab Lombok Barat merumuskan kebijakan-kebijakan penting, termasuk Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 1 Tahun tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Jasa dan Toko Modern.

"Kemudian kami menghasilkan Peraturan Bupati tentang bagaimana pelaksanaan Perda tersebut dan menghasilkan beberapa instruksi dan imbauan kepada seluruh ASN dan masyarakat umum untuk memanfaatkan produk lokal dan belanja melalui lapak Si Tebel," bebernya.

Seluruh upaya kolaborasi ini tentunya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Ilham mengatakan hadirnya inovasi tersebut turut meningkatkan omzet para pelaku usaha.

"Kita melihat dampak bahwa petani-petani garam kita punya semangat dan motivasi untuk menghasilkan produk-produk garam karena memang produk mereka dapat disalurkan. Begitu pula dengan produk-produk UMKM yang kita pasarkan melalui lapak Si Tebal juga meningkatkan omzet penjualan mereka," ungkapnya.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat tentunya juga berdampak terhadap angka inflasi di Lombok Barat. Hal ini terlihat dari adanya penurunan angka inflasi dari tahun 2022 yang sebelumnya mencapai 6,18% menjadi 3,04% di tahun 2023.

"Kalau untuk inflasi di Lombok Barat pada tahun 2021 berada di angka 2,28%. Pada tahun 2022 memang ada peningkatan inflasi menjadi 6,18%, tapi di tahun 2023 turun menjadi 3,04% secara year on year," paparnya.

"Sementara di bulan terakhir Juni 2024, inflasi kita untuk nasional di posisi 2,51%, NTB 2,12% dan Mataram dalam hal ini Lombok Barat 2,93%. Alhamdulillah kerja dari tim ini membuahkan hasil yang cukup signifikan terlihat dari angka-angka tersebut," pungkasnya.(adv/adv)

Informasi selengkapnya dirangkum dalam infografis. Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)