Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan tim hukum PDI Perjuangan (PDIP) untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah salah satu saksi kasus Harun Masiku.

Rumah itu merupakan kediaman advokat PDIP Donny Tri Istiqomah. Penyidik menggeledah rumah Donny di Jakarta terkait dengan kasus suap yang menyeret Harun, Rabu (3/7/2024).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, lembaganya mempersilahkan siapapun yang memiliki keberatan atas proses hukum yang dilakukan. Dia menyebut Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan melakukan klarifikasi atas laporan itu dan membuat kesimpulan akhir.

"Apapun kesimpulan dari dewas tentu kami menghormati kan gitu," ujarnya kepada wartawan pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, Tim Hukum PDIP kembali melaporkan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti atas dugaan pelanggaran etik saat menggeledah rumah seorang saksi dalam kasus Harun Masiku. Penyidik KPK disebut menggeledah rumah Donny selama empat jam.

"[Penggeledahannya] ada empat jam. Hari Rabu, mereka datang dari jam 15.00 sore," kata anggota tim hukum PDIP Johannes Oberlin Lumban Tobing di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Johannes mengklaim penyidik menyita sejumlah barang berupa bukti elektronik. Dia menyebut ada sebanyak 16 orang yang datang saat menggeledah rumah politisi PDIP itu.

Atas upaya paksa AKBP Rossa dan timnya terhadap Donny, kubu PDIP lalu melaporkan para penyidik KPK itu atas dugaan pelanggaran etik berat ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mereka mengklaim adanya informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tanpa didasari surat perintah bahkan maupun izin dari pengadilan sebagaimana diatur oleh undang-undang (UU).

Selain itu, mereka menyebut adanya upaya intimidasi yang dilakukan AKBP Rossa kepada Donny serta istri dan anak-anaknya.

"Nah jadi dalam pemeriksaan itu, ada intimidasi penekanan bahkan ada pengancaman gitu loh. Nah jadi hal ini yang membuat dari sisi kemanusiaan ini yang membuat anak-anaknya saudara Donny ini menjadi trauma," terang Johannes.

Berdasarkan catatan Bisnis, Donny merupakan salah satu pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK 2020 lalu terkait dengan kasus suap anggota DPR 2019-2024 pergantian antarwaktu (PAW). Kasus itu menyeret Harun Masiku dan salah satu komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan.

Adapun, Donny juga pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi pada 2020 lalu.

Pada tahap penyidikan, KPK menetapkan Wahyu, Harun, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina serta pihak swasta bernama Saeful. Harun menjadi satu-satunya pihak yang saat ini masih menjadi buron.

Belakangan ini, KPK melanjutkan penyidikan perkara tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (10/6/2024).

Pada pemeriksaan tersebut, AKBP Rossa juga menyita ponsel serta buku catatan PDIP milik Hasto. Kemudian, tim hukum PDIP melaporkan upaya paksa itu kepada Dewas hingga menggugatnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahfud Md mengapresiasi langkah RektorUniversitas Airlangga(Unair) yang membatalkan pemecatanDekan Fakultas Kedokteran yang diduga terkait dengan protes terhadap rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal ‘impor’ dokter asing.

Mantan Menko Polhukam ini menilai cara RektorUnairSurabaya Prof Mohammad Nasih mengakhiri polemik pemecatan itu dengan mengembalikan jabatan Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unair kepada ProfBudi Santosomerupakan langkah yang tepat.

Menurut Mahfud, proses penyelesaian polemik itu menyejukkan dan dilakukan dengan cara ‘Jawa Timuran’.

“Cara yg sangat baik tlh diambil Unair. Rektor Prof. Nasih mengembalikan jabatan Dekan FK kpd Prof. Budi Santoso stlh sempat diberhentikan. Penyelesaian ala Jawa Timuran yg menyejukkan. Gegeran diakhiri dgn gher-gheran. Tabik utk sahabat2 terbaik di UNAIR,” tulis Mahfud melalui akun X resminya, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya diberitakan, RektorUnairSurabaya Prof Mohammad Nasih membatalkan keputusan pemberhentian ProfBudi Santososebagai Dekan Fakultas Kedokteran.

DilansirAntara, Selasa (9/7/2024), Prof Nasih menjelaskan pembatalan keputusan pemberhentian dilakukan usai dia menerima surat dari Prof Bus, sapaan Prof Budi Santoso.

"Kami bisa paham apa yang disampaikan Prof Bus. Karena ada alasan bagi kami untuk mengangkat beliau sebagai dekan, ya kami angkat kembali," kata Prof Nasih.

Guru besar ilmu ekonomiUnairitu menegaskan Prof Bus mulai hari Rabu (10/7/2024) kembali berkantor sebagai dekan. "Besok pagi beliau sudah ngantor kembali," katanya.

Sementara itu, Prof Bus bersyukur semua dinamika yang terjadi sudah berakhir. Dia pribadi meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi kepada Rektor Unair.

"Alhamdulillah bapak rektor sudah memaafkan dan semuanya saya serahkan kembali ke bapak rektor," ujarnya.

KRONOLOGI PEMECATAN

Polemik pemecatan Dekan Fakultas KedokteranUniversitas Airlangga(FK Unair)Budi Santosoini mengemuka pada akhir Juni lalu. Dia diduga dipecat dari jabatannya usai memprotes rencana Kemenkes soal ‘impor’ dokter asing.

Berdasarkan catatan Bisnis, protes itu disuarakan Budi pada Kamis (27/6/2024). Dirinya secara khusus menyoroti Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang memberi sinyal bakal mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Padahal, menurutnya, terdapat setidaknya 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia yang kapabel dalam mencetak dokter berkualitas. Dia juga menyebut banyak dokter spesialis yang kompeten dan tak kalah dibandingkan dokter di luar negeri.

Usai peristiwa tersebut, dirinya kemudian dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin (1/7/2024) lalu. Puncaknya, pada Rabu (3/7/2024), Budi mengumumkan bahwa dirinya telah diberhentikan sebagai Dekan FK Unair.

Ketika dikonfirmasi awak media, dia menyebut bahwa pemanggilannya berkaitan dengan pendapat yang disampaikannya terkait dokter asing.

Sehari setelahnya, gelombang protes atas pemecatan Budi tersebut bermunculan, ditandai dengan unjuk rasa di Kampus AUnair, Surabaya. Kabar pencopotan Budi juga ramai diperbincangkan di media sosial.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengaku bahwa pemerintah bakal mempersiapkan sejumlah kejuaraan olahraga internasional untuk terselenggara di era Presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto.

Menurutnya, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian terkait untuk mengatur anggaran yang akan digunakan untuk mewujudkan agenda olahraga tingkat dunia tersebut.

Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto terkait dengan penyelenggaraan kejuaraan-kejuaraan olahraga internasional 2025 dan rencana pemberian status organisasi FIFA dan FIBA untuk berkantor di Indonesia, di Istana Merdeka, Selasa (9/7/2024).

“Salah satu yang dibicarakan adalah mekanisme pendanaannya yang nanti akan diupayakan sebagian bisa didanai melalui Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF) dan sebagian lagi akan menggunakan RAPBN 202,” ucapnya kepada wartawan.

Dia melanjutkan bahwa beberapa event yang diusulkan pemerintahan Jokowi adalah World Shurfer league, Moto GP, MXGP, F1 Power Boat, Aquabike, ada UFC, dan beberapa event kompetisi internasional lainnya seperti Gymnastic atau kompetisi senam sedunia yang akan diadakan di Jakarta dan beberapa kota.

Yang menarik, kata Sandiaga, juga direkomendasikan agar dapat menyelenggarakan World Shurfer League yang akan diajukan di 7 titik lokasi berbeda di Tanah Air, Mengingat, Indonesia terkenal memiliki keindahan pantai dengan ombak terbaik di dunia.

Lalu, Sandiaga melanjutkan bahwa Jokowi juga mengusulkan MotoGP dan MXGP kembali dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu destinasi super prioritas yang juga memusatkan kepada olahraga otomotif tingkat dunia.

“Tadi di total kebutuhan biayanya itu mencapai angka Rp500 miliar—Rp1 triliun. Ini yang nanti akan diseleksi dan akan dihitung kembali termasuk biaya operasional dan hosting fee akan dipisah sehingga tidak memberatkan anggaran di tahun depan. Seperti kita ketahui, ruang fiskal kita terbatas dan sedang diupayakan lebih fleksibel di 2025 untuk menghadapi tantangan ekonomi,” pungkas Sandiaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin angkat bicara mengenai kasus asusila yang dilakukan eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.

Ma’ruf meminta kepada semua komisioner yang tersisa melakukan pembenahan secara internal agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Selain itu, Ma'ruf juga meminta KPU untuk memperkuat kelembagaan, sistem, dan personel yang dimiliki saat ini sehingga penyelenggaraan Pilkada Serentak dapat berjalan dengan baik.

"Pilkada sudah menjadi agenda nasional dan tidak mungkin membentuk KPU baru ya. Dikuatkan saja KPU yang ada dan hal-hal yang masih kurang ya diperbaiki saja," tutur Ma'ruf di sela-sela peresmian Tol Cimanggis-Cibitung, Selasa (9/7/2024).

Ma'ruf mengatakan selama ini kinerja KPU merupakan kerja tim, bukan perorangan. Oleh karena itu, menurutnya, tindakan oknum yang melenceng tidak menjadi gambaran kinerja sebuah institusi.

“KPU itu kan tim ya. Kerjanya KPU itu bukan perorangan, tetapi tim. Ketika ada oknum kemudian terkena kasus, tidak berarti seluruh terkena kasus kan ya, jadi yang bersalah saja,” katanya.

Berdasarkan catatanBisnis, kredibilitas KPU kembali menjadi sorotan pasca-pemecatan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari akibat perkara asusila.

Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melanggar etik. Hasyim yang sejatinya menjabat Ketua KPU untuk 2022–2027 itu terbukti melakukan tindak asusila kepada salah seorang petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Kasus ini pun menambah panjang daftar komisioner atau pimpinan KPU yang terjerat masalah dan berujung pemberhentian. Sebelumnya sudah ada eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang dipecat karena menetapkan hasil pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya.

Selain itu, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap penetapan anggota DPR periode 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Di sisi lain, pemecatan Hasyim juga membuka sejumlah fakta ihwal ‘kemewahan’ fasilitas yang digunakan komisioner KPU. Tak mengherankan, kredibilitas KPU sebagai 'wasit' Pilkada 2024 kembali tergugat.

Padahal, saat ini KPU sedang menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak di 37 Provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pilkada Serentak 2024 akan memuncak pada hari pemungutan suara yakni Rabu, 27 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Polemik pemecatan Prof Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang diduga terkait dengan protesnya terhadap rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal ‘impor’ dokter asing akhirnya berakhir.

Rektor Unair Surabaya Prof Mohammad Nasih membatalkan keputusan pemberhentian Prof Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran.

Dilansir Antara, Selasa (9/7/2024), Prof Nasih menjelaskan pembatalan keputusan pemberhentian dilakukan usai dia menerima surat dari Prof Bus, sapaan Prof Budi Santoso.

"Kami bisa paham apa yang disampaikan Prof Bus. Karena ada alasan bagi kami untuk mengangkat beliau sebagai dekan, ya kami angkat kembali," kata Prof Nasih.

Kendati begitu, Rektor Unair enggan memerinci dasar pemberhentian Prof Bus dari posisi tersebut. Dia hanya menyebut bahwa saat ini pihaknya fokus terhadap masa depan Unair.

"Itu masa lalu, yang penting sekarang kami fokus ke depan untuk Unair yang kita cintai," katanya.

Menurutnya, dinamika yang kemarin terjadi adalah hal yang biasa, layaknya orang pacaran yang bisa tiba-tiba putus.

"Ini kan biasa saja. Jadisampeanketemu, pacaran, terus ada masalah apa tiba-tiba putus, kan biasa kan. Jadi tidak usah baperan. Tapi Insyaallah semua sudah oke, kami sudah baca surat Prof Bus dan sudah kami angkat kembali jadi Dekan Fakultas Kedokteran," ujarnya.

Guru besar ilmu ekonomi Unair itu menegaskan Prof Bus mulai hari Rabu (10/7/2024) kembali berkantor sebagai dekan."Besok pagi beliau sudahngantorkembali," katanya.

Sementara itu, Prof Bus bersyukur semua dinamika yang terjadi sudah berakhir. Dia pribadi meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi kepada Rektor Unair.

"Alhamdulillah semuanya sudah berakhir. Saya secara pribadi mengaturkan permohonan maaf kepada bapak rektor, mungkin saya bermaksud untuk mewakili diri pribadi tapi mungkin terlalu kelewatan, sehingga daya menggunakan institusi, ini yang mungkin salah saya," katanya.

Dia juga bersyukur Rektor Unair telah memaafkan dan memberinya kesempatan kembali sebagai Dekan Fakultas Kedokteran.

"Alhamdulillah bapak rektor sudah memaafkan dan semuanya saya serahkan kembali ke bapak rektor," ujarnya.

KRONOLOGI PEMECATAN

Polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Budi Santoso ini mengemuka pada akhir Juni lalu. Dia diduga dipecat dari jabatannya usai memprotes rencana Kemenkes soal ‘impor’ dokter asing.

Berdasarkan catatanBisnis, protes itu disuarakan Budi pada Kamis (27/6/2024). Dirinya secara khusus menyoroti Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang memberi sinyal bakal mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Padahal, menurutnya, terdapat setidaknya 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia yang kapabel dalam mencetak dokter berkualitas. Dia juga menyebut banyak dokter spesialis yang kompeten dan tak kalah dibandingkan dokter di luar negeri.

Usai peristiwa tersebut, dirinya kemudian dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin (1/7/2024) lalu. Puncaknya, pada Rabu (3/7/2024), Budi mengumumkan bahwa dirinya telah diberhentikan sebagai Dekan FK Unair.

Ketika dikonfirmasi awak media, dia menyebut bahwa pemanggilannya berkaitan dengan pendapat yang disampaikannya terkait dokter asing.

Sehari setelahnya, gelombang protes atas pemecatan Budi tersebut bermunculan, ditandai dengan unjuk rasa di Kampus A Unair, Surabaya. Kabar pencopotan Budi juga ramai diperbincangkan di media sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Polemik pemecatan Prof Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang diduga terkait dengan protesnya terhadap rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal ‘impor’ dokter asing akhirnya berakhir.

Rektor Unair Surabaya Prof Mohammad Nasih membatalkan keputusan pemberhentian Prof Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran.

Dilansir Antara, Selasa (9/7/2024), Prof Nasih menjelaskan pembatalan keputusan pemberhentian dilakukan usai dia menerima surat dari Prof Bus, sapaan Prof Budi Santoso.

"Kami bisa paham apa yang disampaikan Prof Bus. Karena ada alasan bagi kami untuk mengangkat beliau sebagai dekan, ya kami angkat kembali," kata Prof Nasih.

Kendati begitu, Rektor Unair enggan memerinci dasar pemberhentian Prof Bus dari posisi tersebut. Dia hanya menyebut bahwa saat ini pihaknya fokus terhadap masa depan Unair.

"Itu masa lalu, yang penting sekarang kami fokus ke depan untuk Unair yang kita cintai," katanya.

Menurutnya, dinamika yang kemarin terjadi adalah hal yang biasa, layaknya orang pacaran yang bisa tiba-tiba putus.

"Ini kan biasa saja. Jadisampeanketemu, pacaran, terus ada masalah apa tiba-tiba putus, kan biasa kan. Jadi tidak usah baperan. Tapi Insyaallah semua sudah oke, kami sudah baca surat Prof Bus dan sudah kami angkat kembali jadi Dekan Fakultas Kedokteran," ujarnya.

Guru besar ilmu ekonomi Unair itu menegaskan Prof Bus mulai hari Rabu (10/7/2024) kembali berkantor sebagai dekan."Besok pagi beliau sudahngantorkembali," katanya.

Sementara itu, Prof Bus bersyukur semua dinamika yang terjadi sudah berakhir. Dia pribadi meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi kepada Rektor Unair.

"Alhamdulillah semuanya sudah berakhir. Saya secara pribadi mengaturkan permohonan maaf kepada bapak rektor, mungkin saya bermaksud untuk mewakili diri pribadi tapi mungkin terlalu kelewatan, sehingga daya menggunakan institusi, ini yang mungkin salah saya," katanya.

Dia juga bersyukur Rektor Unair telah memaafkan dan memberinya kesempatan kembali sebagai Dekan Fakultas Kedokteran.

"Alhamdulillah bapak rektor sudah memaafkan dan semuanya saya serahkan kembali ke bapak rektor," ujarnya.

KRONOLOGI PEMECATAN

Polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Budi Santoso ini mengemuka pada akhir Juni lalu. Dia diduga dipecat dari jabatannya usai memprotes rencana Kemenkes soal ‘impor’ dokter asing.

Berdasarkan catatanBisnis, protes itu disuarakan Budi pada Kamis (27/6/2024). Dirinya secara khusus menyoroti Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang memberi sinyal bakal mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Padahal, menurutnya, terdapat setidaknya 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia yang kapabel dalam mencetak dokter berkualitas. Dia juga menyebut banyak dokter spesialis yang kompeten dan tak kalah dibandingkan dokter di luar negeri.

Usai peristiwa tersebut, dirinya kemudian dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin (1/7/2024) lalu. Puncaknya, pada Rabu (3/7/2024), Budi mengumumkan bahwa dirinya telah diberhentikan sebagai Dekan FK Unair.

Ketika dikonfirmasi awak media, dia menyebut bahwa pemanggilannya berkaitan dengan pendapat yang disampaikannya terkait dokter asing.

Sehari setelahnya, gelombang protes atas pemecatan Budi tersebut bermunculan, ditandai dengan unjuk rasa di Kampus A Unair, Surabaya. Kabar pencopotan Budi juga ramai diperbincangkan di media sosial.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan bahwa tujuan utama dari kunjungan Grand Syekh atau Imam Besar Al Azhar Mesir, Ahmed Al Tayeb ke Indonesia adalah untuk terus mempromosikan islam moderat dan interfate dialogue.

Dia mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa kunjungan Grand Syekh ini dan nanti pada bulan September kunjungan Paus, sama-sama membawa pesan yang sangat kuat mengenai pentingnya perdamaian dan pentingnya toleransi.

"Bapak Presiden baru saja menerima kunjungan Grand Syekh Al Azhar, ke Indonesia ini adalah kunjungan yang ketiga kalinya setelah tahun 2016 dan 2018, dan kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Grand Syekh ke Asia Tenggara yaitu ke Malaysia, Thailand, dan Indonesia," katanya kepada awak media, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, Retno mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Grand Syekh Al Azhar, Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal.

Pertama, berkaitan dengan hubungan antara Indonesia dan Mesir. Menlu RI mengungkap bahwa Mesir telah sejak lama menjadi tujuan studi pelajar Indonesia, sebanyak 95% WNI yang tinggal di Mesir adalah pelajar Indonesia.

Dia mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari Grand Syekh bahwa, jumlah yang tercatat pelajar Indonesia di Mesir ada lebih dari 13.000 orang.

Menurut Retno, Grand Syekh mengatakan bahwa tidak pernah menerima keluhan dari mahasiswa Indonesia, yang berarti dia menyampaikan bahwa karakter dari mahasiswa Indonesia adalah baik.

"Nah bapak Presiden di dalam pembicaraan juga mendorong pembentukan Markas Tathwir Al azhar untuk cabang Indonesia," ucapnya.

Kedua, mengenai pentingnya perdamaian dan toleransi. Retno mengatakan bahwa Presiden Jokowi menegaskan saat ini perang dan konflik terjadi di mana-mana termasuk di Gaza.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya untuk terus menyuarakan gencatan senjata yang permanen, mempermudah akses bantuan kemanusiaan dan pentingnya segera perdamaian dapat diwujudkan.

"Di dalam menanggapi hal ini, Grand Syekh sangat setuju dengan pandangan bapak Presiden bahwa perang harus segara diakhiri dan perdamaian harus diwujudkan oleh karena itu diperlukan sebuah persatuan di dunia ini. Negara-negara di dunia semua harus mendorong perdamaian di Gaza, perdamaian di bangsa Palestina, termasuk juga persatuan di antara negara-negara muslim," ujarnya.

Selain itu, Retno menyampaikan bahwa Presiden Jokowi juga mengatakan pemerintah Mesir telah banyak memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan tentunya ajakan perdamaian. Jokowi menyampaikan bahwa ajakan perdamaian dari Grand Syekh akan sangat berarti bagi bangsa Palestina.

Ketiga, terkait pentingnya penguatan dialog antaragama. Retno menyampaikan bahwa Presiden Jokowi mengatakan Indonesia adalah bangsa yg sangat majemuk dan toleransi adalah DNA Indonesia.

"Dan bapak Presiden menjelaskan mengenai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan dari dekat Indonesia terus mengikuti peran dan reputasi dari Al Azhar dalam mendorong toleransi dan moderasi," ucapnya.

Menurut Retno, Presiden Jokowi menekankan pentingnya upaya bersama untuk meningkatkan nilai toleransi dan perdamaian melalui dialog lintas agama guna mencegah tumbuh suburnya ektrimisme dan islamphobia.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi pekerjaanretrofit sistem sootblowingPLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (UIK SBS) 2017–2022.

Dua orang tersangka yang ditahan yakni merupakan pejabat PLN yaitu Manajer Engineering PLN Unit Induk Pembangkitan Sumbagsel Budi Widi Asmoro (BWA) serta General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan Sumbagsel Bambang Anggono (BA). Kemudian, satu pihak swasta yang ditetapkan tersangka yakni Direktur PT Truba Engineering Indonesia (TEI) Nehemia Indrajaya (NI).

"Para Tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 28 Juli 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Selasa (9/7/2024).

Alex, sapaannya, menjelaskan bahwa proyek pengadaanretrofit sistem sootblowinguntuk PLTU Bukit Asam itu berawal di 2018. Anggaran yang disetujui oleh PLN UIK SBS saat itu yakni Rp52 miliar.

Tidak lama setelah itu, tersangka NI dan BWA bertemu dengan sejumlah pihak di antaranya Direktur PT Austindo Prima Jaya Abadi (APJA) Erik Ratiawan (ER) selaku agen produk Clyde Bergemann, Deputi Manager Engineering PLN UIK SBS Mustika Efendi (ME), serta Asisten Engineer Reverse dan Rekayasa Divisi Enjinering Fritz Daniel Pardomuan Hasugian (FDPH).

Mereka bertemu dan membahas mengenai teknis material suplai dan harga penawaransootbloweruntuk rencana pekerjaanretrofit sistem sootblowing. NI lalu ditunjuk oleh BWA sedari awal sebagai calon pelaksana pekerjaan tersebut.

Dia juga menyiapkan spesifikasi teknis produk dan harga penawaran yang akan digunakan sebagai dasar pengadaan. Spesifikasi teknissootblowerType Blower F149 dengan harga penawaran sebesar Rp52 miliar itu lalu dikirimkan NI kepada BWA, jajaran Divisi Engineering PT PLN UIK SBS serta pihak PLTU Bukit Asam.

Selanjutnya, PLTU Bukit Asam membuat Kajian Kelayakan Proyek (KKP) sebagai dokumen dasar proses pengadaan. Dokumen itu dibuat dengan tanggal mundur atauback datemenjadi 2017.

Sebelum proses pengadaan dimulai pada sekitar Juli 2018, NI dan BWA menyepakati adanya penambahan harga pengadaan sekitar Rp25 miliar dari penawaran awal Rp52 miliar. BWA, ME dan FDPH lalu menyepakati skema penambahan harga/anggaran pekerjaan dilakukan dengan seolah-olah terdapat penambahan/perubahan spesifikasi teknis produk jenissootblower. Caranya, dengan membuat/merubah dokumen KKP sebelumnya dengan tanggalback date2017 dengan spesifikasi teknissootblowertipe berbeda dengan yang ada yaitu Type Smart Canon dan harga penawaran yang sama sebesar Rp52 miliar.

Pada Agustus 2018, penambahan anggaran pengadaansootblowersebesar Rp25 miliar itu disetujui dengan dasar seolah-olah terdapat perubahan spesifikasi teknissootblowerdari Type Smart Canon ke Type F149 (eksisting) sehingga terbit SKAI No.4407/KEU.01.01/DIR/2018. Nilai pengadaan secara final menjadi sekitar Rp74,9 miliar.

Proses lelang lalu dilakukan pada Oktober–November 2018 dengan perusahaan milik NI yaitu PT TEI ditetapkan pemenang.Satu peserta lelang lain yakni PT Haga Jaya Mandiri (HJM) juga sebenarnya dimiliki oleh manajemen yang sama.

Berdasarkan temuan KPK, tersangka NI diduga telah memberikan sejumlah uang kepada pihak PLN yaitu:

1. BWA (ditetapkan tersangka) menerima sekurang-kurangnya Rp750 Juta. Selain itu terdapat uang sejumlah Rp6 miliar yang telah disetorkan ke rekening penampungan perkara KPK atas penerimaan gratifikasi BWA selama dari 2015 hingga 2018 saat menjabat Senior Manager Engineering UIK SBS;
2. ME selaku Deputi Manager Engineering menerima Rp75 Juta;
3. FDPH selaku Staf Engineering menerima Rp10 Juta;
4. H (HANDONO) selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan menerima Rp100 Juta;
5. R (RISWANTO) selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan menerima Rp65 Juta;
6. NZ (NURHAPI ZAMIRI) selaku Pelaksana Pengadaan menerima Rp60 Juta;
7. FS (FERI SETIAWAN) selaku Pejabat Perencana Pengadaan) menerima Rp75 Juta;
8. W (WAKHID) selaku Penerima Barang menerima Rp10 Juta;
9. RS (RAHMAT SAPUTRA) selaku Penerima Barang menerima Rp10 Juta;
10. N (NAKHRUDIN) selaku Penerima Barang menerima Rp10 Juta;
11. RT (RISKI TIANTOLU) selaku Penerima Barang menerima Rp5 Juta;
12. AF (ANDRI FAJRIYANA) selaku Penerima Barang menerima Rp2 Juta.

Adapun keterangan ahli menunjukkan bahwa terdapat indikasi kemahalan harga sebesar 135% dari Rp74,9 Miliar. Biaya asli ataureal costdari pengadaansootbloweroleh PT TEI itu sekitar Rp50 Miliar.

"Saat ini Auditor sedang merampungkan proses perhitungan final besaran kerugian negara dari perkara tersebut. Kerugian negara yang timbul kurang lebih sekitar Rp25 miliar," papar Alex.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Data Nasional (PDN) disebabkan oleh serangan ransomware LockBit 3.02. Bahkan, pihak peretas meminta tebusan kepada pemerintah hingga US$8 juta untuk menghentikan serangan terhadap pusat data nasional tersebut.

LockBit bukanlah virus, melainkan salah satu grup peretas yang aktif sejak 2019 yang pada awalnya dikenal dengan nama ABCD merupakan grup operator ransomware.

Grup peretas itu sempat menginfeksi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menggunakan Ransomware-as-a-Service (RaaS) yang merupakan warisan dari Lockbit dan Lockbit 2.0. LockBit, yaitu varian terbaru versi 3.0 atau juga dikenal dengan Lockbit Blackz.

Ketua Pengurus Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN), Ted Hilbert mengatakan bahwa untuk membuat adanya perubahan dalam keamanan sistem data indonesia perlu dilakukan citizen lawsuit atau pengaduan masyarakat.

Ted melihat, langkah ini bakal efektif karena pernah dilakukan oleh masyarakat yang menggugat pemerintah yang gagal atau lalai menjaga kualitas udara sehingga menjadi polusi udara.

“Ini kasus yang sama. Pemerintah gagal untuk menjamin keamanan data. Pemerintah gagal untuk menjalankan government cloud yang sesuai kepentingan dan kebutuhan rakyat dan negara. Itu adalah pelanggaran hukum,” kata Ted saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

Dipilihnya Citizen Lawsuit, karena hal tersebut mudah untuk dilakukan. Sebab, gugatan tersebut tidak perlu menyampaikan adanya kerugian dari permasalahan tersebut.

Selain itu, Ted menilai skema ini lebih membebaskan penggugat dalam memberikan kekuasaan dalam untuk memuat saran dalam petitum yang mereka gugat.

Praktisi informatika ini pun menuturkan skema citizen lawsuit ini bisa menggandeng berbagai kalangan dari mahasiswa hingga ahl terkait untuk memberikan masukan dalam gugatan yang akan dimuat.

“Dan kita pada dasarnya bisa membuat petitum yang sangat-sangat panjang. Yang misalnya mengandung isi dari peraturan yang harus dikeluarkan,” ucap Ted.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengaku telah mengetahui pola strategi baru pengedaran narkoba jaringan Fredy Pratama di Indonesia.

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa menyampaikan perubahan pola tersebut yaitu terkait dengan cara mengedarkan narkoba ke Tanah Air.

“Kemasan masih sama cuma cara dia masuk ke Indonesia itu yang berbeda. Ini sudah kita kantongi semua,” kata Mukti di Bareskrim Polri, Selasa (9/7/2024).

Hanya saja, Jenderal Polisi bintang satu itu enggan menjelaskan soal pola baru tersebut. Sebab, pengungkapan terkait Fredy Pratama akan menghambat proses penangkapan gembong narkoba kelas internasional itu.

Meskipun begitu, Mukti menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan operasi gabungan dengan Bea Cukai dalam menekan peredaran narkoba Fredy Pratama.

“Pola baru berpindah tempatnya. Kita sudah tahu, jangan kasih tau sekarang nanti bocor,” pungkasnya.

Sebagaimana informasi, Fredy Pratama memiliki beberapa julukan seperti The Secret, Airbag, Mojopahit dan termasuk Casanova. Setiap bulannya, jaringan Fredy disebut mampu selundupkan narkotika sebanyak 100 kg hingga 500 kg per bulan.

Dalam memuluskan bisnisnya, Fredy Pratama menyelundupkan narkoba dari kawasan ‘Segitiga Emas’ menggunakan kemasan teh China yang kemudian dikirim ke Malaysia dan Indonesia.

Adapun, Ketua Satgas P3GN Polri Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya telah menyita Rp432,20 miliar aset milik Fredy Pratama.

"Total penyitaan aset dari jaringan Fredy Pratama hingga saat ini terhitung senilai Rp432,20 miliar," ujarnya di Bareskrim Polri, Senin (6/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta bersikap adil dan netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Permintaan itu datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto saat memberikan sambutan dalam acara bertajukRapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera, Selasa (9/7/2024).

"Harus on the track, ada tugas dan fungsi kewenangannya dan harus juga bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilihnya setiap masyarakat," kata Hadi.

Tidak hanya KPU saja, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga diminta Hadi agar bersikap netral selama Pilkada 2024.

Menurut Hadi, lembaga tersebut memiliki peran sentral dalam memfasilitasi masyarakat yang ingin memanfaatkan hak pilihnya.

Menko Polhukam mengatakan lembaga-lembaga independen ini juga memiliki hak dan wewenang dalam menjalankan peraturan pemilu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu, kata Hadi, KPU harus independen demi terciptanya iklim demokrasi yang sehat dalam pemilu.

Hadi juga meminta kepada Bawaslu dan DKPP agar dapat melakukan pengawasan ketat terhadap KPU dan seluruh peserta pemilu. Dengan bersinerginya lembaga-lembaga KPU, Bawaslu dan DKPP, Hadi yakin pilkada tahun ini akan berjalan dengan aman dan lancar.

"Kita harus dapat mewujudkan bahwa pilkada aman dan damai dengan menjaga stabilitas politik hukum dan keamanan," kata dia.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, Hadi juga berharap seluruh instansi bisa menyamakan pandangan dan program untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan kondusif.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menegaskan bakal mengenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap kurir dan bandar narkoba.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa menyampaikan hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menekan peredaran narkoba di Tanah Air melalui penindakan baik di tingkat Polda hingga Mabes Polri.

"Bagaimana kita komitmen kalau bandar kita harus miskinkan. Jadi sekarang kita sudah punya program, baik Mabes Polri maupun tingkat Polda, terhadap bandar dan kurir dikenakan TPPU," ujarnya di Bareskrim Polri, Senin (9/7/2024).

Dia menambahkan, penerapan pasal TPPU kepada kurir dan bandar ini juga bakal menjadi cara efektif aparat penindak hukum untuk memberantas narkoba di Indonesia.

"Tujuannya apa? Biar kita tidak cape lagi, karena masih banyak lagi kegiatan-kegiatan narkotika yang dikendalikan oleh para bandar karena belum di TPPU," pungkasnya.

Sebagai informasi, Satgas Penanggulangan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Polri telah menyita sabu 4,4 ton hingga ganja 2,1 ton selama hampir 10 bulan atau September 2023 - 9 Juli 2024.

Selain ganja dan sabu, satgas P3GN Polri juga tidak turut menyita sejumlah narkotika lainnya, yaitu ekstasi 2,6 juta butir; kokain 11,4 kg; ketamine 32,2 kg; tembakau gorila 1,28 ton; heroin 86 gram dan obat keras sebanyak 16,7 juta butir.

Selama periode yang sama, satgas ini juga menangkap 38.194 tersangka penyalahgunaan narkoba. Perinciannya, sebanyak 31.880 tersangka yang menjalani proses penyidikan dan 6.314 tersangka yang menjalani proses rehabilitasi.