Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait syarat usia calon pimpinan (capim) komisi antirasuah. Gugatan itu sebelumnya diajukan oleh mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan rekan.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 68/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (12/9).

Pada perkara ini, Novel Baswedan meminta MK memasukkan frasa tambahan ke dalam Pasal 29 huruf e UU KPK. Novel ingin pegawai KPK yang berpengalaman menjalankan fungsi utama KPK juga dapat mendaftarkan diri sebagai calon pimpinana.

Novel dan rekan meminta agar pasal yang ada dimaknai menjadi “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau berpengalaman sebagai pegawai KPK yang menjalankan fungsi utama KPK, yaitu pencegahan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya selama satu periode masa jabatan pimpinan KPK, atau paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun.”

Dalam gugatannya, Novel mendalilkan pembatasan usia 50 tahun dapat mengakibatkan hilang dan berkurangnya peluang mendapatkan capim KPK yang mumpuni. Menurut dia, banyak warga negara Indonesia berusia di bawah 50 tahun yang mempunyai kualifikasi maupun kemampuan menjadi pimpinan KPK.

Menanggapi dalil tersebut MK menyatakan, belum adanya kesempatan para pemohon untuk mendaftar capim KPK pada periode saat ini, tidak serta merta menutup upaya perbaikan lembaga KPK. “Mahkamah berpendapat bahwa perbaikan lembaga KPK dapat dilakukan dengan proses seleksi yang menghasilkan calon pimpinan yang lebih baik, berintegritas, memiliki kompetensi yang andal, serta teruji independensinya,” ucap Suhartoyo.

Menurut MK, sembari menunggu momentum para pemohon memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai capim KPK, Novel dan rekan tetap dapat berkontribusi untuk pemberantasan tindak pidana korupsi melalui peran serta masyarakat. MK pun menegaskan bahwa penentuan batasan usia dalam suatu undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Suhartoyo mengatakan tidak adanya pelanggaran batasan kebijakan hukum terbuka dalam perkara yang dimohonkan Novel dan rekan. Selain itu, ketentuan syarat usia yang dipersoalkan juga dinilai tidak menimbulkan problematika kelembagaan.

Lebih lanjut, MK menilai, permasalahan yang dihadapi KPK saat ini tidak berkorelasi langsung dengan syarat usia capim KPK. Menurut MK, jika permasalahan KPK seperti yang didalilkan Novel benar, maka hal itu lebih berkaitan dengan komitmen dan integritas, baik secara personal pimpinan KPK maupun secara kelembagaan.

“Dengan mengubah batas syarat paling rendah usia calon pimpinan KPK, menjadi lebih rendah atau menjadi lebih tinggi, menurut Mahkamah tidak akan serta-merta mengakibatkan bertambahnya jumlah pendaftar yang berintegritas atau berkurangnya jumlah pendaftar yang berintegritas,” ujar Suhartoyo lagi. .

Satu Hakim Dissenting Opinion

Atas alasan tidak ada dampak signifikan atas permohonan, MK menyatakan dalil permohonan Novel Baswedan dan rekan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Namun, Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).

Arsul menilai, seharusnya MK mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Pasal 29 huruf e UU KPK yang diuji Novel dkk., sejatinya telah dimaknai dengan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022. Menurut Arsul atas dasar permohonan Novel ditolak, maka pasal tersebut tetap berbunyi “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.”

Menanggapi putusan MK, Novel mengatakan dapat menerima. Kendati permohonannya ditolak, Novel menyoroti pertimbangan MK. Menurut dia, MK peduli dan jeli dalam memutus perkara yang ia ajukan, mengingat adanya penegasan dari MK bahwa pembentuk undang-undang tidak boleh terlalu sering mengubah syarat usia pejabat publik.

Adapun perkara diajukan oleh 12 orang pemohon yang merupakan mantan pegawai KPK, yakni Novel Baswedan, Mochamad Praswad Nugraha, Harun Al Rasyid, Budi Agung Nugroho, Andre Dedy Nainggolan, Herbert Nababan, Andi Abd Rachman Rachim, Rizka Anungnata, Juliandi Tigor Simanjuntak, March Falentino, Farid Andhika, dan Waldy Gagantika.

Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti utang jatuh tempo pada dua sampai tiga tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto mencapai Rp 700 triliun hingga Rp 800 triliun.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mempermasalahkan utang jatuh tempo tersebut berbentuk surat berharga negara (SBN).

“Masalahnya dari utang jatuh tempo ini adalah sebagian besar utang itu berbentuk SBN atau sertifikat berharga negara,” kata Bhima dalam diskusi Celios, Kamis (12/9).

Menurut Bhima, mengatasi pembayaran surat utang tersebut adalah yang paling sulit. Hal itu dikarenakan pemerintah akan kesulitan melakukan renegosiasi utang karena jumlah kreditur atau pembeli SBN bervariasi.

Hal ini mulai dari lembaga keuangan, rumah tangga, bank, hingga lembaga keuangan. “Belum lagi pemain-pemain investasi dari asing yang tersebar di banyak sekali negara,” ujar Bhima.

Sementara yang lebih mudah untuk dilakukan renegosiasi adalah pinjaman pemerintah, namun jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan porsi SBN. Kondisi tersebut akan membuat beban fiskal yang diwarisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo menjadi lebih berat.

Reformasi Secara Menyeluruh

Peneliti Kebijakan Publik dan Ekonomi Celios Achmad Hanif mendorong reformasi secara menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan fiskal pada masa depan.

“Perubahan mendasar dalam alokasi anggaran dan pengelolaan prioritas anggaran sangat penting agar Indonesia dapat keluar dari himpitan fiskal dengan lebih baik,” kata Hanif.

Berdasarkan laporan Celios terbaru berjudul 10 Lubang Fiskal Warisan Joko Widodo, terungkap bahwa pembiayaan utang Indonesia meroket 203,39% dari Rp 255,73 triliun pada 2014 menjadi Rp 775,87 triliun pada 2024.

Sementara itu, peningkatan rasio utang sejak 2014 hingga 2023 mencapai 58,42%. Diikuti peningkatan rasio utang tertinggi terjadi hanya dalam satu tahun dari 2019 hingga 2020 saat pandemi sebesar 30,46%.

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar mengatakan, batas maksimal rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB adalah 60%. Namun pemerintah berdalih kondisi utang pemerintah masih aman.

“Pemerintah menjadikan selisih ini sebagai alasan untuk mengklaim perekonomian dan utang negara masih aman,” ujar Askar.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengaku masih kerap berkontak dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Listyo juga menyebut dirinya masih berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik PDIP Puan Maharani.

Hal ini disampaikan Listyo merespons adanya permintaan Megawati untuk bertemu dengan dirinya. Kapolri mengatakan dirinya hingga saat ini masih kerap berkomunikasi dengan kader PDIP.

"Sampai saat ini kami juga masih berkomunikasi walaupun mungkin dengan teman-teman yang ada di kader partai, seperti putri beliau," kata Listyo saat ditemui wartawan seusai pengarahan presiden Jokowi di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur pada Kamis (12/9).

Megawati beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Listyo Sigit. Ia mengatakan, sebagai warga negara punya hak untuk bertemu Kapolri.

Menanggapi hal tersebut, Listyo Sigit menyampaikan hal itu merupakan sinyal ungkapan kasih sayang. Mantan Ajudan Presiden Jokowi itu mengatakan bahwa relasi dirinya dengan Megawati berjalan baik sejauh ini.

"Saya kira memang beliau sayang dengan saya. Yang jelas, itu hal yang biasa, bentuk sayangnya seorang ibu terhadap anak," ujar Listyo.

Sebelumnya, Megawati kembali bicara soal dugaan penyalahgunaan hukum. Ia juga beberapa kali menyampaikan keinginannya bertemu dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan tersebut awalnya disampaikan Megawati saat berpidato di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8). Ia mengaku terusik mendengar laporan soal intimidasi serta netralitas aparat.

"Aku pikir, kenapa tidak boleh ketemu Kapolri? Kapolrinya mau tidak bertemu dengan saya?" kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8) dikutip dari Antara.

PDIP umumkan bakal calon kepala daerah (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.)

Sebagai informasi, pernyataan Megawati ini merupakan respons adanya tudingan ia mengintimidasi Kapolri Sigit. Hal tersebut setelah Megawati berpidato dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo pada 30 Juli lalu. Dalam pidatonya, Mega mengatakan dirinya akan mendatangi Kapolri.

Hal ini terkait pemeriksaan Hasto Kristiyanto di Polda Metro Jaya soal dugaan penyebaran konten hoaks. "Bukan sombong, enggak ada kekuasaan yang langgeng," kata Megawati.

(Judul berita ini diubah pada Kamis (12/9) pukul 19.00 WIB untuk menjelaskan konteks substansi permintaan Megawati bertemu Kapolri)

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengaku masih kerap berkontak dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Listyo juga menyebut dirinya masih berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik PDIP Puan Maharani.

Hal ini disampaikan Listyo merespons adanya permintaan Megawati untuk bertemu dengan dirinya. Kapolri mengatakan dirinya hingga saat ini masih kerap berkomunikasi dengan kader PDIP.

"Sampai saat ini kami juga masih berkomunikasi walaupun mungkin dengan teman-teman yang ada di kader partai, seperti putri beliau," kata Listyo saat ditemui wartawan seusai pengarahan presiden Jokowi di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur pada Kamis (12/9).

Megawati beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Listyo Sigit. Ia mengatakan, sebagai warga negara punya hak untuk bertemu Kapolri.

Menanggapi hal tersebut, Listyo Sigit menyampaikan hal itu merupakan sinyal ungkapan kasih sayang. Mantan Ajudan Presiden Jokowi itu mengatakan bahwa relasi dirinya dengan Megawati berjalan baik sejauh ini.

"Saya kira memang beliau sayang dengan saya. Yang jelas, itu hal yang biasa, bentuk sayangnya seorang ibu terhadap anak," ujar Listyo.

Sebelumnya, Megawati kembali bicara soal dugaan penyalahgunaan hukum. Ia juga beberapa kali menyampaikan keinginannya bertemu dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan tersebut awalnya disampaikan Megawati saat berpidato di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8). Ia mengaku terusik mendengar laporan soal intimidasi serta netralitas aparat.

"Aku pikir, kenapa tidak boleh ketemu Kapolri? Kapolrinya mau tidak bertemu dengan saya?" kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8) dikutip dari Antara.

PDIP umumkan bakal calon kepala daerah (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.)

Sebagai informasi, pernyataan Megawati ini merupakan respons adanya tudingan ia mengintimidasi Kapolri Sigit. Hal tersebut setelah Megawati berpidato dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo pada 30 Juli lalu. Dalam pidatonya, Mega mengatakan dirinya akan mendatangi Kapolri.

Hal ini terkait pemeriksaan Hasto Kristiyanto di Polda Metro Jaya soal dugaan penyebaran konten hoaks. "Bukan sombong, enggak ada kekuasaan yang langgeng," kata Megawati.

(Judul berita ini diubah pada Kamis (12/9) pukul 19.00 WIB untuk menjelaskan konteks substansi permintaan Megawati bertemu Kapolri)

PT Jasa Marga Tbk (JSMR) bersama tiga perusahaan konstruksi lainnya telah membentuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Bogor Serpong Infra Selaras untuk mengembangkan proyek jalan tol Bogor-Serpong via Parung.

Corporate Secretary and Chief Administration Officer Jasa Marga, Nixon Sitorus, mengungkapkan bahwa Jasa Marga menginvestasikan dana sebesar Rp 4,39 miliar, yang setara dengan 26% dari total modal yang disetor dalam PT Bogor Serpong Infra Selaras.

Selain Jasa Marga, pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam proyek ini termasuk PT Persada Utama Infra (PUI), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI).

Kemudian Nixon juga mengatakan tujuan mendirikan badan usaha ini untuk menjalankan jasa atau industri di bidang Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung. Hal tersebut mencakup kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol, serta kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

“Dengan dibentuknya perusahaan patungan akan meningkatkan pangsa pasar perseroan dalam hal pengembangan dan pengoperasian jalan tol di Indonesia,” ucap Nixon dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (12/9).

Selain itu, besaran pemegang saham yang ada di proyek tersebut yakni:

1 PT Persada Utama Infra (PUI) memegang saham 52%

1. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) memegang saham 26%
2. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) memegang saham 12%
3. PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) memegang saham 10%

PT Jasa Marga Tbk (JSMR) bersama tiga perusahaan konstruksi lainnya telah membentuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Bogor Serpong Infra Selaras untuk mengembangkan proyek jalan tol Bogor-Serpong via Parung.

Corporate Secretary and Chief Administration Officer Jasa Marga, Nixon Sitorus, mengungkapkan bahwa Jasa Marga menginvestasikan dana sebesar Rp 4,39 miliar, yang setara dengan 26% dari total modal yang disetor dalam PT Bogor Serpong Infra Selaras.

Selain Jasa Marga, pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam proyek ini termasuk PT Persada Utama Infra (PUI), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI).

Kemudian Nixon juga mengatakan tujuan mendirikan badan usaha ini untuk menjalankan jasa atau industri di bidang Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung. Hal tersebut mencakup kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol, serta kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

“Dengan dibentuknya perusahaan patungan akan meningkatkan pangsa pasar perseroan dalam hal pengembangan dan pengoperasian jalan tol di Indonesia,” ucap Nixon dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (12/9).

Selain itu, besaran pemegang saham yang ada di proyek tersebut yakni:

1 PT Persada Utama Infra (PUI) memegang saham 52%

1. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) memegang saham 26%
2. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) memegang saham 12%
3. PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) memegang saham 10%

Perum Bulog menyatakan akan mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dimulai tahun depan dengan memastikan pasokan beras nasional aman. Bulog kini memiliki tambahan direksi dengan jabatan baru, yakni Wakil Direktur Utama yang ditempati oleh Marga Taufiq.

Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono mengatakan, tugas utama Wakil Direktur Utama Bulog adalah penyerapan beras di dalam negeri. Menurutnya, tugas tersebut sesuai dengan pengalamannya dalam program Serap Gabah Petani atau Sergap pada 2017.

"Beliau sangat punya pengalaman di TNI Angkatan Darat dalam program Sergap. Jadi, Marga Taufiq ini jenderal yang mengerti kadar air dan butir pecah pada beras," kata Wahyu di Gedung DPR, Kamis (12/9)

Wahyu menjelaskan, penyerapan beras lokal penting untuk menjaga cadangan beras di dalam negeri. Wahyu menilai panen jangka pendek pada Agustus-Oktober 2024 ini menjadi momen penyerapan beras lokal.

Bulog sebelumnya memproyeksi, hanya dapat menyerap beras lokal sejumlah 200.000 ton pada Agustus-Oktober 2024. Pada periode yang sama, produksi beras nasional diproyeksikan surplus hingga 1 juta ton.

Total serapan Bulog dari dalam negeri hanya dapat mencapai 1,03 juta ton tahun ini. Angka tersebut sudah termasuk penugasan pemerintah untuk menyerap 600.000 ton beras lokal sepanjang 2024.

"Kekuatan kami ada di sisi ketersediaan stok beras dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Momen penyerapan ini penting, baik iut posisi panen jangka pendek di dalam negeri maupun beras dari sumber lain," katanya.

Pembelian beras oleh Bulog dibatasi oleh Harga Pembelian Pemerintah senilai Rp 11.000 per kilogram. Adapun, harga beras di tingkat penggilingan kini telah mencapai Rp 12.000 per kg. Kondisi ini membuat Bulog tak bisa menyerap beras dalam jumlah besar.

Bulog sebenarnya dapat menyerap beras lokal dalam bentuk gabah di tingkat petani. Akan tetapi, langkah tersebut akhirnya dapat menggenjot kompetisi di tingkat penggilingan padi yang akhirnya meningkatkan harga beras di tingkat konsumen.

Kementerian Pertanian atau Kementan tidak ingin susu kedelai menjadi barang substitusi atau alternatif pengganti susu sapi untuk program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kalau bisa jangan susu kedelai, kalau memang mungkin impor, kita cari sumber protein yang lain," kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta pada kamis (12/9).

Dia menekankan bahwa makan bergizi gratis harus memiliki kandungan protein yang cukup. Apalagi, program ini ditujukan untuk anak-anak sekolah.

Menurut Sudaryono, Indonesia saat ini belum mencapai status swasembada untuk produk susu dan daging. Kendati demikian, dia menyebut asupan protein bisa didapatkan melalui substitusi.

“Yang penting bukan barangnya, tetapi nilai gizinya. Susu dapat disubstitusikan oleh telur, ayam, ataupun ikan agar gizinya tetap sama,” ujar Sudaryono.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah produksi kedelai mencapai 555 ribu ton dan total impor sebanyak 2,27 juta ton hingga November 2023.

Dengan jumlah impor yang mendominasi dibandingkan produksi kedelai dalam negeri, Sudaryono menyebut produk kedelai tidak dapat menjadi produk subtitusi bagi program makan bergizi gratis.

Kementan tetap optimistis dapat memenuhi kebutuhan susu untuk program ini meski dalam skala kecil. “Seperti di Banyumas, susu sapi akan dipasok oleh petani yang ada di sekitar Baturaden dan didistribusikan ke beberapa sekolah di sana,” ujarnya.

Mengatasi Impor Kedelai

Pemerintah berencana akan mengatasi impor kedelai agar bisa swasembada. Namun hal ini tidak akan dilakukan pada tahun depan, karena pemerintah akan lebih fokus untuk mencapai swasembada beras.

“Kami bereskan dahulu urusan karbohidrat, seperti beras dan jagung untuk makan ternak,” ucapnya.

Setelah Indonesia dapat mencapai swasembada untuk karbohidrat, pemerintah mulai mengusahakan swasembada pada sektor lain, seperti food estate hortikultura yang akan dibangun untuk komoditas cabai, bawang merah, dan bawang putih.

“Ada juga food estate yang akan kami dedikasikan untuk komoditas lain. Tidak menutup kemungkinan untuk komoditi kedelai juga,” kata dia.

Calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengungkapkan kandidat kuat yang akan menjadi ketua tim sukses (timses) di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta. Menurut Ridwan pemilihan calon ketua dilakukan di tengah dinamika politik yang berkembang.

“Butuh kesepahaman-kesepahaman. Kelihatannya mengerucut ke Pak Ahmad Riza Patria," kata Ridwan usai bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (12/9).

Calon gubernur yang diusung 15 partai politik itu menjelaskan Riza dipilih lantaran dinilai memahami peta perpolitikan di Jakarta. Riza yang merupakan mantan wakil gubernur Jakarta dinilai juga memahami situasi masyarkat Jakarta. “Tunggu pengumuman resminya ya," kata RK.

Sebelumnya koalisi pendukung Ridwan Kamil dan Suswono bersepakat menunjuk Ahmad Sahroni menjadi ketua tim pemenangan. Namun, Bendahara Umum Partai Nasional Demokrat itu batal menjalankan tugas lantaran disebut tengah mendapat penugasan khusus di tingkat pusat.

Kabar Sahroni menjadi ketua sukses menyorot perhatian publik lantaran sebelum kontestasi pilkada, Sahroni dan Ridwan Kamil pernah adu statemen di media sosial. Saat itu Sahroni masih menyatakan akan maju di Pilkada Jakarta. Sedangkan RK belum memutuskan apakah akan maju atau tidak di Jakarta.

Sahroni dalam keterangan resmi menjelaskan akan tetap mendukung Ridwan Kamil dan Suswono meski tak lagi menjadi ketua tim sukses. Ia menyatakan NasDem tetap komit dalam koalisi mendukung pasangan RIDO.

Pasangan RK-Suswono maju Pilkada DKI Jakarta dengan dukungan koalisi gemuk dari 15 partai. Partai yang mendukung adalah Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasioal, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, dan Perindo.

Pasangan itu juga menerima dukungan parpol nonparlemen, yakni Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Bulan Bintang, PRIMA dan Partai Kebangkitan Nusantara. Dua paslon lainnya adalah Pramono Anung - Rano Karno yang didukung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura dan dari independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melantik tiga pejabat baru di level Deputi Komisioner dan satu Kepala OJK Daerah pada Kamis (12/9) di Jakarta. Pelantikan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara.

Pelaksana Tugas Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi menjelaskan, penunjukan pejabat baru ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk melakukan transformasi organisasi. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dan kinerja OJK dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen sektor jasa keuangan.

Empat pejabat yang dilantik sebagai berikut:
1. Yunita Linda Sari sebagai Kepala OJK Provinsi Jawa Timur
2. I. B. Aditya Jayaantara sebagai Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek
3. Aman Santosa sebagai Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik; dan
4. Indarto Budiwitono sebagai Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta.

"Pergantian pimpinan lintas bidang diharapkan dapat menghindari silo mentality antar bidang, dan mampu menginspirasi organisasi menjadi lebih terbuka dalam menerima ide-ide baru untuk kemajuan OJK," kata Ismail dalam keterangan resminya, Kamis (11/7).

Ismail menjelaskan setiap pegawai dan pejabat di OJK memiliki kesempatan yang sama untuk ditugaskan di berbagai satuan kerja serta harus bersedia ditempatkan di manapun sesuai komitmen untuk semakin memajukan OJK.

"Pelantikan kali ini juga merupakan bukti konsistensi OJK untuk memberikan ruang bagi pejabat wanita untuk memimpin Kantor OJK di daerah," tuturnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) baru saja mengeluarkan aturan yang membuka keran ekspor pasir laut setelah lebih dari 20 tahun disetop. Kebijakan tersebut mendapatkan kritikan karena merugikan secara jangka panjang.

Aturan tersebut tercantum dalam dua Permendag terbaru. Pertama yaitu Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor'. Kedua yaitu 'Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor'.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim, mengatakan revisi tersebut dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Revisi dua Permendag ini merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 serta merupakan usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai instansi pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi di laut,” ujar Isy dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (12/9).

Isy mengatakan, ekspor pasir laut hanya dapat dilakukan setelah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurutnya, pengaturan ekspor laut dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung serta daya tampung ekosistem pesisir dan laut, juga kesehatan laut. Selain itu, pengaturan ekspor pasir laut dapat mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Dia menjelaskan, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi eksportir pasir laut. Ketentuan yang dimaksud adalah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan terdapat Laporan Surveyor (LS).

Berdasarkan catatan Katadata, ekspor pasir laut sempat dihentikan pada era Presiden Megawati yaitu pada 18 Februari 2002. Kebijakan tersebut dilakukan melalui Surat Keputusan Bersama antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 89/MPP/Kep/2/2002, Nomor : SKB.07/MEN/2/2002, Nomor: 01/MENLH/2/2002 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Bisa Rugi Lima Kali Lipat

Menanggapi kebijakan tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai ekspor pasir laut lebih banyak memberikan kerugian dibandingkan dengan keuntungan untuk Indonesia. Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Walhi, Parid Ridwanuddin, mengatakan penelitian Walhi menunjukkan jika kerugian tersebut bisa mencapai lima kali lipat dari keuntungan yang diterima.

"Jika ekspor pasir laut seluas 1 hektare menghasilkan keuntungan Rp 10 miliar, Indonesia justru berisiko menanggung kerugian sebesar Rp 50 miliar," ujarnya.

Dia mengatakan, lingkungan yang rusak akibat eksploitasi pasir laut bisa menyebabkan nelayan kehilangan tangkapan ikan. Selain itu, kerugian juga disebabkan oleh pemulihan bekas pengerukan pasir laut yang membutuhkan dana tidak sedikit dan waktu yang lama.

"Itu yang harusnya dibahas oleh pemerintah. Jadi jangan hanya berburu keuntungan yang kecil dan yang pendek," ujarnya.

Parid melanjutkan, kerugian lainnya yang akan dirasakan oleh masyarakat adalah terakait ekologi. Menurutnya, dengan adanya kebijakan ekspor pasir laut akan membuat banyak pulau-pulau kecil akan hilang. Untuk itu, ia berharap pemerintah dapat mencabut peraturan yang lebih banyak menciptakan kesengsaraan dibandingkan dengan keuntungan untuk masyarakat.

"Dicabut PP 26 tahun 2023 dan mengeluarkan laporan dampak dari moratorium ekspor pasir laut," ungkapnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum ada pembicaraan secara langsung kepada regulator mengenai rencana divestasi saham PT Bank Panin Tbk (PNBN) yang dimiliki ANZ Banking Group Limited.

Seiring dengan adanya rumor ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kerja sama perusahaan di sektor perbankan dengan entitas asing masih baik. Ia menilai dengan adanya rumor divestasi saham, bukan berarti tren kerja sama entitas asing menurun.

"Jadi belum ada pembicaraan (divestasi) kepada OJK dan (perusahaan) asing yang ikut perusahaan terutama perbankan di Indonesia saat ini masih baik," kata Dian saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/9).

Melansir dari Bloomberg, ANZ Banking yaitu grup usaha asal Australia berencana mengurangi kepemilikan pada sejumlah asetnya yang tertanam di Asia. Rencana penjualan saham ANZ di Panin Bank memang sudah mencuat dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan sumber Bloomberg yang tidak disebutkan identitasnya menyatakan ANZ berkomunikasi ke penasihat keuangan untuk mendapatkan investor yang minat terhadap 38,8% kepemilikan sahamnya di Bank Panin.

Beredarnya isu divestasi saham Bank Panin sudah mencuat beberapa bulan lalu. Saat itu direkis Bank Panin memastikan, tidak ada rencana aksi korporasi yang akan dilakukan perusahaan dalam waktu dekat. Termasuk mengenai rencana pemegang saham pengendali terkait kepemilikan sahamnya di Bank Panin.

"Hingga saat ini ANZ Banking Group Limited sebagai ultimate shareholder PT Bank Panin Tbk. belum menyampaikan rencana tersebut kepada direksi perseroan," kata direksi Bank Panin, dikutip Jumat (15/7).

Selain kabar ANZ banking yang mau melepas Bank Panin, salah satu bank terbesar asal Jepang, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi Bank Panin. Mengutip laporan Bloomberg, MUFG bekerja sama dengan penasihat keuangan untuk menjajaki kesepakatan pembelian saham Bank Panin yang nantinya akan dimerger dengan Bank Danamon. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan lebih lanjut dari Bank Panin.