Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada dua hari lalu. Dalam pertemuan itu, ia ditemani wakilnya, Thomas Djiwandono, membahas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024.

Ketiganya juga berbincang mengenai rancangan undang-undang atau RUU RAPBN 2025. "Excellent and very fruitful discussions (diskusi yang sangat bagus dan bermanfaat)," tulis Sri Mulyani dalam akun Instagramnya, @smindrawati, Selasa (10/9).

Pertemuan itu memunculkan spekulasi Sri Mulyani akan masuk dalam kabinet Prabowo. Isu ini semakin berkembang usai Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah memberi bocoran menteri keuangan di pemerintahan selanjutnya adalah perempuan.

Saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Thomas Djiwandono membantah kabar tersebut. Pertemuan Sri Mulyani dengan Prabowo tidak membahas mengenai tawaran bergabung di kabinet baru. "Enggak ada," katanya singkat.

Keponakan Prabowo itu mengatakan tidak ada pembahasan sama sekali mengenai posisi Sri Mulyani selanjutnya. Tidak ada juga perbincangan mengenai keseluruhan kabinet baru. “Kami hanya bicara substansi APBN,” ujar Thomas.

Kriteria Menteri Keuangan Pemerintahan Prabowo

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Laode M Kamaluddin sebelumnya membocorkan kriteria menteri keuangan pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Syaratnya ada dua, profesional dan memiliki latar belakang politik.

Kedua kriteria itu menjadi penting dan harus seimbang. Tidak berat dari sisi profesionalnya atau politiknya. "Kami melihat latar belakangnya, passion-nya, platform-nya, dan kepercayaannya," kata Laode pada 29 Agustus 2024.

Pemerintahan Prabowo nantinya juga akan memisahkan penugasan ranah kementerian keuangan. Menteri keuangan akan menjadi pembuat kebijakan, mengurus fiskal dan kekayaan negara.

Ada pula Badan Penerimaan Negara. "Ini isinya pajak dan bea cukai secara terpisah. Direktorat Jenderal Anggaran masuk ke Bappenas," ucapnya.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah sepakat menggelar pemilu ulang pada 2025 jika ada kotak kosong yang menang pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Fenomena kotak kosong mengacu pada Pilkada yang hanya diisi oleh pasangan calon (paslon) tunggal.

Merujuk pada Undang-Undang Pilkada, pasangan calon tunggal harus bisa meraih lebih dari 50% suara agar dinyatakan menang melawan kotak kosong. Adapun kesepakatan pemilu ulang diperoleh usai rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, Selasa (10/9) malam.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan kesimpulan RDP itu sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang telah diubah dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali kota.

"Tindak lanjut KPU dan Bawaslu akan kembali dibahas pada saat rapat Komisi II DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu pada 27 September 2024 mendatang," kata Doli seperti dikutip, Rabu (11/9).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan pemilu ulang perlu dilakukan agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Ia khawatir jalannya pemerintahan akan terganggu karena seorang Pejabat (Pj) wewenangnya beda dengan kepala daerah definitif.

Berdasarkan catatan KPU, dalam Pilkada 2024 terdapat 41 daerah calon tunggal dan akan melawan kotak kosong. Jumlah ini sudah berkurang dari sebelumnya 48.

Berikut daftar 41 daerah yang memiliki calon tunggal di Pilkada merujuk data KPU pada Rabu (4/9) pukul 23.59 WIB.

Provinsi: ​​​​Papua Barat

Kabupaten/kota:

• Aceh Utara,
• Aceh Tamiang,
• Tapanuli Tengah,
• Asahan,
• Pakpak Bharat,
• Serdang Bedagai,
• Labuhanbatu Utara,
• Nias Utara,
• Dharmasraya,
• Batanghari,
• Ogan Ilir,
• Empat Lawang,
• Bengkulu Utara,
• Lampung Barat,
• Lampung Timur,
• Tulang Bawang Barat,
• Bangka
• Bangka Selatan
• Kota Pangkal Pinang
• Bintan
• Ciamis
• Banyumas
• Sukoharjo
• Brebes
• Trenggalek
• Ngawi
• Gresik
• Kota Pasuruan
• Kota Surabaya
• Bengkayang
• Tanah Bumbu
• Balangan
• Kota Samarinda
• Malinau
• Kota Tarakan
• Maros
• Muna Barat
• Pasangkayu
• Manokwari
• Kaimana

PT Pertamina Patra Niaga menyalurkan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) yang dikenal dengan nama Pertamina Renewable Diesel kepada PT Sojitz Indonesia. Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, megatakan penyaluran HVO merupakan salah satu langkah perusahaan dalam memberikan produk yang lebih ramah lingkungan.

“Kolaborasi ini adalah bukti nyata dari upaya kami untuk memastikan masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, baik bagi industri maupun masyarakat luas,” ujar Maya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/9).

Maya mengatakan, HVO yang diproduksi di Green Refinery Cilacap ini pun telah diakui secara internasional melalui sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Pertamina telah menyalurkan HVO perdana ke PT Sojitz untuk pengujian pada mesin diesel generator PT MHI Engine System.

Dia mengatakan, penggunaan HVO berpotensi mampu menurunkan emisi karbon hingga 85% dan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 90%. Hal ini menjadikan HVO solusi energi yang ramah lingkungan serta mendukung pencapaian target net zero emission pada 2060.

"Secara spesifikasi produk pun, HVO dapat langsung digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi, sehingga diharapkan dampak positif terhadap lingkungan dapat diperluas serta mendukung transisi energi bersih terutama di sektor industri,” ujarnya.

Selain HVO, Pertamina Patra Niaga bersama PT Sojitz Indonesia juga menjajaki berbagai potensi pengembangan energi terbarukan lainnya. Potensi tersebut termasuk penyediaan bahan baku seperti UCO (used cooking oil) dan POME (palm oil mill effluent) dan kredit karbon.

Sementara itu, CEO PT Sojitz Indonesia, Seiji Itagaki, mengatakan kolaborasi ini penting untuk mendukung tujuan bisnis berkelanjutan bagi kedua perusahaan serta memberikan solusi baru energi yang ramah lingkungan kedepannya.

“Sojitz Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan menjalankan upaya bisnis secara berkelanjutan. Kolaborasi dengan Pertamina Patra Niaga merupakan langkah penting menuju pencapaian pengurangan emisi karbon di Indonesia,” ujar Itagaki.

Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan yang adaptif dan solutif kepada masyarakat. Terbaru, Bank Mandiri menjalin kerjasama dengan Rumah123, salah satu portal properti terbesar di Indonesia.

Dalam kerja sama ini, Bank Mandiri menghadirkan berbagai kemudahan, salah satunya melalui pembuatan portal microsite khusus di platform Rumah123 yang menampilkan aset-aset lelang Mandiri.

Inisiatif ini menjadi bentuk nyata upaya Bank Mandiri untuk menjangkau lebih banyak calon pembeli potensial dan memberikan solusi kepemilikan properti yang lebih terjangkau, mudah dan cepat.

Sebanyak 1.000 aset dengan nilai penawaran mulai dari Rp100 jutaan hingga Rp50 miliar dapat diakses oleh masyarakat seluruh wilayah Indonesia melalui micrositemandiriasetuntung.com dan rumah123.com/mandiriasetuntung.

Kedua microsite ini bisa didapatkan melalui lelang maupun jual beli sukarela dengan harga yang tentunya menarik atau dibawah market price/harga pasaran.

Adapun, kerja sama ini diresmikan oleh VP Retail Collection & Recovery Bank Mandiri Ratih Eka Dewi H. bersama Perwakilan Manajemen Rumah123 di Gandaria City, Jakarta, Rabu (11/9) yang bertepatan dengan Hari Properti Nasional (Harpropnas).

“Kami sangat antusias dengan kemitraan ini. Rumah123 memiliki ekosistem properti yang kuat dan jaringan luas, sehingga kami optimis dapat menjangkau lebih banyak calon pembeli untuk aset-aset lelang kami,” ujar Ratih, dalam keterangan resmi, Rabu (11/9).

Adapun, aset properti yang ditawarkan juga bervariasi mulai dari rumah, ruko, kios, gudang, tanah kosong hingga apartemen. Dengan ragam pilihan ini, masyarakat dapat membeli properti dengan harga yang lebih terjangkau.

Selain itu, Bank Mandiri juga menawarkan kemudahan dalam proses pembelian properti lelang melalui skema pembiayaan KPR khusus lelang yang dilengkapi dengan suku bunga super promo dan bebas biaya appraisal.

“Kami tidak hanya menawarkan pembelian secara tunai, tetapi juga menyediakan fasilitas pembiayaan yang ringan dan cepat. Prosesnya dirancang untuk mempermudah calon pembeli, mulai dari pengajuan hingga pelaksanaan akad dan pencairan kredit,” jelas Ratih.

Bank Mandiri berharap, kolaborasi ini dapat menarik lebih banyak minat masyarakat untuk membeli aset lelang dan memanfaatkan berbagai keuntungan yang ditawarkan, termasuk proses pembelian yang lebih mudah serta akses yang lebih luas ke berbagai jenis properti.

iPhone 16 bisa mulai dipesan di Malaysia dan Singapura pada 13 September. Belum ada informasi mengenai perilisan produk Apple ini di Indonesia.

Jika masyarakat membeli iPhone 16 dari luar negeri, maka perlu mendaftarkan IMEI atau International Mobile Equipment Identity atau IMEI ke Bea Cukai. Nomor internasional yang terdiri dari 15 digit ini berbeda di tiap ponsel.

Bila IMEI belum terdaftar di Kementerian Perindustrian atau Kemenperin, maka pengguna tidak bisa mengakses jaringan seluler di Indonesia, hanya bisa menggunakan wi-fi.

Ada tiga cara mendaftar IMEI, yakni:

Melalui laman resmi Bea Cukai

• Buka laman https://www.beacukai.go.id/register-imei.html
• Isi data diri berupa:

1. Nomor penerbangan atau pelayaran
2. Waktu kedatangan
3. Nomor identitas (paspor atau NIK)
4. Nama lengkap
5. Kewarganegaraan
6. NPWP
7. E-mail

• Isi data barang. Dalam sekali pendaftaran, bisa mendaftarkan dua gawai yang berbeda. Daftar informasi yang dibutuhkan:

1. IMEI
2. Merek atau brand
3. Tipe
4. RAM
5. Kapasitas
6. Warna
7. Harga barang
8. Konfirmasi pengiriman

• Isi Key Code Captcha
• Klik kirim
• Tunggu kode Quick Respons atau QR Code dan Registration ID muncul
• Kunjungi kantor Bea Cukai saat kedatangan di dalam negeri
• Temui petugas untuk memindai QR code, serta pembayaran Bea Masuk dan Pajak sesuai besaran yang ditentukan oleh Bea Cukai
• Saat disetujui, nomor IMEI HP akan terdaftar di Kemenperin dan bisa digunakan di Indonesia

Melalui aplikasi Bea Cukai

• Unduh atau download Mobile Beacukai di Google Play Store
• Login atau registrasi dengan identitas
• Masukkan data diri, penerbangan, serta produk pada formulir
• Masukkan merek dan tipe dari produk
• Masukkan nomor IMEI HP
• Klik 'complete' untuk simpan formulir.
• Tunggu QR Code dan registration ID muncul
• Kunjungi kantor Bea Cukai saat kedatangan di dalam negeri
• Temui petugas untuk memindai QR code, serta pembayaran Bea Masuk dan Pajak sesuai besaran yang ditentukan oleh Bea Cukai
• Saat disetujui, nomor IMEI HP akan terdaftar di Kemenperin dan bisa digunakan di Indonesia

Melalui ECD

Apabila Kantor Pabean telah menerapkan ECD atau Elektronic Customs Declaration, registrasi IMEI dapat dilakukan ketika mengisi ECD.

Bukti pengisian formulir elektronik berupa QR code tersebut diserahkan kepada Petugas Bea dan Cukai saat datang ke Indonesia, dengan paspor, boarding pass, invoice jika ada, serta identitas pendukung lainnya.

Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dengan gawai dari luar negeri disarankan melakukan pendaftaran IMEI sebelum lima hari setelah mendarat melalui situs resmi maupun aplikasi.

Masyarakat masih dapat mendaftarkan IMEI setelah 60 hari mendarat di Indonesia, tetapi tidak dibebaskan dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor US$ 500 dan harus datang ke Kantor Bea Cukai terdekat.

Gawai dari luar negeri tersebut selambatnya akan mendapatkan sinyal pada 2x24 jam pasca pendaftaran. Jika sampai batas waktu yang ditentukan belum mendapatkan jaringan telekomunikasi, penumpang disarankan menghubungi call center Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo melalui saluran telepon 159.

Para pendukung Anies Baswedan yang dikenal dengan sebutan anak abah membuat gerakan golput mengajak mencoblos tiga pasangan calon atau paslon di pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta. Pakar politik menyebut gerakan anak abah coblos tiga paslon tersebut memberikan keuntungan kepada satupun kandidat yang berlaga.

Pakar politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin beranggapan gerakan golput anak abah, membuat dampak politik merata dirasakan paslon cagub dan cawagub Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

“Tidak ada yang diuntungkan, semuanya rugi karena kalau coblos tiga paslon maka suaranya tidak sah. Tidak ada yang mendapatkan untung dari gerakan itu,” kata Ujang lewat pesan suara WhatsApp pada Selasa (10/9).

Para pemilih dalam episode Pilgub Jakarta cenderung lebih cair daripada ajang Pilgub sebelumnya. Dia mengatakan pendukung Anies Baswedan yang berbasis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat Pilgub Jakarta 2017 berpotensi memilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Namun, para pendukung Anies yang sakit hati dengan keputusan PKS yang batal mengusungAnies di Pilgub, cenderung memilih pasangan di luar Ridwan Kamil-Suswono. “Pemilih Anies ini menyebar karena sifat pemilih itu cair,” ujar Ujang.

Dia juga melihat potensi hal serupa pada sikap simpatisan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub Jakarta tahun ini. Ujang mengatakan pendukung Ahok tak serta-merta mencoblos kertas suara bergambar pasangan Pramono Anung-Rano Karno. “Faktor-faktor Pilgub saya melihat cair saja, pemilih menyebar ke yang lain biasanya tidak suka kepada kandidat tertentu,” kata Ujang.

Pakar Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menyampaikan bahwa munculnya narasi gerakan ‘anak abah’ coblos tiga paslon adalah bentuk ekspresi politik dari para pendukung Anies Baswedan.

Menurutnya, meskipun narasi itu berasal dari pendukung Anies, wacana tersebut kemungkinan besar tidak secara khusus ditujukan atau mengarah pada paslon tertentu dalam konteks politik Pilgub Jakarta.

Wasisto menyampaikan, ekspresi politik itu cenderung bersifat umum dan tidak secara langsung mendukung atau menyerang paslon lain secara spesifik. “Saya pikir narasi itu lebih pada ekspresi politik para pendukung Anies Baswedan yang mungkin tidak mengarah pada paslon tertentu,” kata Wasisto lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (10/9).

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung melanjutkan pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 hingga 2022. Pada Selasa (10/9), Kejagung memeriksa empat orang saksi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengungkapkan empat orang saksi yang diperiksa merupakan petinggi PT Antam Tbk dan dari PT Bank Mandiri Tbk. Mereka adalah SM selaku Branch Operation Manager Bank Mandiri Cabang Graha Rekso, AH selaku Product Logistic Management Manager pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) PT Antam Tbk, GAG selaku Operation Senior Manager PT Antam Tbk, dan PWT selaku General Manager Logam Mulia Business PT Antam Tbk periode April 2022 sampai saat ini.

"Keempat orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 - 2022 atas nama tersangka MA dkk," kata Harli dalam keterangan resmi, Rabu (11/9).

Harli mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan 13 orang tersangka.

Enam tersangka merupakan mantan General Manager UBPP LM PT Antam Tbk yang berinisial TK, HN, DM, AHA, MA, dan ID. Tujuh tersangka lainnya merupakan pelanggan jasa manufaktur UBPP LM PT Antam Tbk berinisial LE, SL, SJ, JT, GAR, DT, dan HKT.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan meningkatkan investasi di sektor hulu migas. Salah satu caranya dengan memangkas perizinan.

“Perizinan kita terlalu banyak, jumlahnya sekitar 300. Ini yang akan kami pangkas dan potong,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sambutan di acara detikcom Leaders Forum yang disampaikan secara virtual pada Rabu (11/9).

Selain itu, pemerintah juga akan membuka komunikasi dengan kontraktor kontrak kerja sama untuk membahas masalah yang dihadapi. "Kami akan memberikan dukungan atau sweetner mumpuni yang dapat ditawarkan pemerintah kepada investor," katanya.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi melaporkan kinerja investasi hulu migas pada semester pertama 2024 mencapai US$ 5,6 miliar atau Rp 86,3 triliun (kurs Rp 15.409 per dolar Amerika Serikat).

Jumlah itu baru mencapai 75% dari target paruh pertama tahun ini yang ditetapkan pemerintah. “Diperkirakan saat akhir tahun ini investasinya menjadi US$ 15,7 miliar,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto pada 19 Juli lalu.

Sebagai informasi, target investasi migas pada paruh pertama 2024 sebesar US$ 7,43 miliar, sedangkan untuk sepanjang tahun angkanya di US$ 17,7 miliar. Meski belum mencapai target, namun Dwi optimistis realisasi tahun ini akan lebih baik dibandingkan 2023.

“Karena pada 2024 akan ada peningkatan 15% investasi dari realisasi 2023. Capaian ini juga lebih baik dari pada peningkatan investasi global yang berkisar 5%,” ujarnya.

Dalam paparannya, SKK Migas mencatat capaian investasi migas 2023 sebesar US$ 13,7 miliar belum memenuhi target tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh kendala pengeboran sumur pengembangan.

Dwi memperkirakan investasi tahun depan akan lebih baik. “Posisi 2025 di US$ 15,7 miliar, masih sejalan dengan target jangka panjang kami,” ucapnya.

Pemerintah tengah menggodok pembentukan family office yang akan menjadi upaya untuk turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5% untuk menjadi negara maju pada 2045.

Family office saat ini dimiliki negara-negara Asia lainnya seperti Singapura, Hong Kong, dan Uni Emirat Arab. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini, Indonesia masih memiliki peluang besar jika membentuk family office.

Seperti apa peluang family office di Indonesia dan sejauh mana persiapan pemerintah? Direktur Katadata Insight Centre Gundy Cahyadi mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di sela-sela Indonesia Africa Forum di Nusa Dua Bali pada Minggu (1/9). Berikut wawancara lengkapnya.

Prospek perekonomian global akan sedikit menurun dan resesi kelihatannya akan terjadi di Amerika dan beberapa negara maju lainnya. Saya ingin minta pendapat Pak Luhut, seberapa kuat perekonomian kita dalam satu tahun ke depan, Pak Luhut?

Memang kalau kita lihat geopolitik sekarang ini, banyak tidak menentunya. Di Cina sendiri, properti bermasalah, mereka berupaya menyelesaikan masalah itu sekarang. Ini tentu akan membawa perlambatan ekonom, karena pasar besar dunia kan Tiongkok.

Di Amerika, kita lihat pemilihan presiden, semua tahu bagaimana kerasnya antara Demokrat dengan Republik. Kemudian Gaza, Timur Tengah juga belum selesai. Ukraine juga belum selesai. Dan banyak lagi ketidakpastian dunia sekarang kita lihat.

Tapi kita beruntung, selama 10 tahun Pak Jokowi ini sudah meletakkan landasan-landasan yang cukup bagus. Saya pikir Presiden terpilih, Prabowo akan lebih mudah untuk mengkapitalisasi itu. Jadi saya optimis melihat ekonomi kita. Tapi tentu harus ada kehati-hatian.

Kita tumbuh tahun lalu kan sekitar 5%. Kita berharap memang harus bisa tumbuh 6,5%-an sampai nanti tahun 2045. Kita harus hati-hati karena bonus demografi akan habis pada 2040. Saat itu, tidak ada lagi yang mendorong ekonomi ke depan. Jadi di samping semua yang baik-baik, kendala-kendala ini harus kita cermati dengan baik.

Salah satu kendala yang selama ini menjadi sorotan adalah investasi. Salah satu wacana bagaimana caranya kita bisa meningkatkan pertumbuhan investasi adalah dengan regulasi family office. Bagaimana sebenarnya persiapannya?

Jadi sebenarnya, kami sudah pelajari ini mungkin hampir 7 bulan. Belajar ke mana? ke Abu Dhabi, karena dulu kan hukum syariah di sana, mereka bikin jadi ada common law.

Belajar juga ke Dubai, Shenzhen, Hong Kong, Singapura. Jadi pada dasarnya kita belajar ke semua tempat lah. Kami juga ajak ahli hukum dari UGM, konsultan-konsultan, macam-maca lah.

Kenapa kita terpikir dengan family office ini? Family office itu di Singapura itu mungkin ada hampir 1.500, berapa triliun dolar di situ? Duit nangkring di sana. Tapi orang melihat sekarang Singapura itu kok makin nano gitu loh. Kita melihat ada peluang.

Karena dari data yang kita dapat ada 128 ribu jutawan-jutawan yang mencari tempat singgah untuk uangnya. Katakanlah mereka punya 20 juta dolar aja setiap orangnya, sudah berapa triliun dolar itu?

Kalau saja kita ambil 10% dari jumlah itu dengan menawarkan mereka tidak bayar pajak, kita kasih segala macam insentif, asal mereka investasikan kembali dananya di sini. Paling tidak dana itu masuk bisa memperkuat tadi cadangan devisa kita atau memperkuat rupiah. Jadi saya pikir sih banyak sekali ya keuntungan di dapat.

Persiapannya sekarang ini, kita sedang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus mengenai insentif apa yang diberikan. Saya lihat ini sedang jalan.

Memang, kita kadang-kadang suka untuk berpikir negatif saja. Nanti ada money laundering, segala macam. Ya kalau enggak diawasi ini bisa saja terjadi. Kita kan ada sistem, seperti KYC di perbankan itu sudah luar biasa. Jadi saya tidak melihat ada isu.

Sekarang yang jadi isu terkait revisi PP 40 adalah bagaimana common law itu bisa dipakai di sini. Jadi best practice di daerah special economic zone.

Sebenarnya ada beberapa hal yang menurut saya juga bisa jadi terobosan. Misalnya pakai arbitrase, karena orang tidak percaya ketidakpastian hukum di Indonesia.

Kita melihat di Abu Dhabi, mereka pakai arbitrase ya common law internasional. Jadi judge-nya dari internasional yang diambil. Sehingga betul-betul independen dan tidak boleh banding lagi. Kalau sudah kalah, kalah dan bisa juga dieksekusi. kepastian hukumnya itu yang diminta oleh orang-orang yang mau investasi.

Saya lihat sudah banyak yang berminat. Saya juga ketemu dengan keluarga Porsche, yang punya perusahaan mobil. Kami bertemu di Bali. Mereka sangat ingin sekali meletakkan duitnya di Indonesia. Mereka sangat suka Bali.

Kami juga akan benahi bali sehingga menjadi quality tourism. Jadi,sebenarnya pembenahan-pembenahan ini akan membawa mungki 2 triliun dolar. Itu kalau kita hitung bodo-bodoan saja yang sekarang uangnya berputar mencari tempat singgah. Tentu kita harus berikan insentif yang bagus.

Ada kesempatan ya pak. Kalau dari segi regulasi yang jelas, investor-investor ini banyak yang sedang memikirkan kemungkinan mereka masuk ke Indonesia?

Jadi sebenarnya itu, kita berpikirnya jangan dibolak-balik. Karena kita pikirkan, wah kita nggak kenakan pajak,berarti tidak dapat apa-apa? Tapi kan tidak berhenti disitu. uangnya diinvestasikan. Ada perputaran yang membuat kita punya rupiah tambah ku dan membuat confidence orang lebih banyak. Jadi saya kira multiplier efek-nya harus dilihat.

Seperti saya bicara sama Porsche Family itu. Dia bilang saya suka sekali di Bali. Ya kan kalau suka, repot udah itu. Dia bilang ya di sini so beautiful, so relax.

Ya sudah. Nanti kita tinggal benchmark saja dengan family office di Dubai, di Abu Dhabi, di Hong Kong, di Singapura. Kita bikin sedikit penyesuaian-penyesuaian. Kalau bisa di sana, kenapa gak bisa di sini?

Kalau dari sisi SDM, bagaimana persiapannya?

Seperti kamu yang dari Stanford, ada banyak anak-anak muda, ini kan peluang. Ada juga perusahaan yang bilang, boleh nggak kami broker-in orang untuk masuk ke sini? Mereka minta fiat.

Itu urusan mereka. Kami hanya menyiapkan regulasi, tempat yang cocok untuk mereka menaruh uang. Jadi saya pikir, akan banyak sekali pergerakan.

Jangan lupa, Indonesia itu proyeknya paling banyak. Jadi, misalnya dia taruh duit US$ 100 juta atau US$ 1 miliar, mau investasi, ,kita bikin aturan. Jadi menurut saya, peluang-peluang semacam ini yang sekarang modelnya harus kita angkat.

Terkait Ray Dalio pak, sosok yang legendaris di pasar finansial. Pastinya sudah memberikan wawasannya tentang family office ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit?

Ray Dalio memang legendaris di hedge fund. Dia salah satu saya kira terbesar, kira-kira US$ 124 miliar. Kalau dari pembicaraan, saya lihat dia sangat tertarik dengan Indonesia. Kita lihat nanti perjalanannya. Dia juga ingin bertemu Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk bicara mengenai banyak hal, Saya usul dia memberikan komentar mengenai family office ini.

Kalau secara pribadi pandangan Pak Luhut soal prospek family office di Indonesia?

Yang saya tahu, Indonesia ini tempat yang sangat bagus. Kalau kita punya aturan yang bagus, memang itu cara untuk menarik investor datang.

Kita harus memberi dulu baru mengambil, bukan mengambil baru memberi. Jadi itu menurut saya juga perlu kita lihat-lihat. Karena kalau kita tidak seperti itu, mungkin dia akan ke tempat lain, kita rugi.

Ray Dalio akan bertemu dengan Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo. Kira-kira apa harapan dari pertemuan ini dan apakah nantinya Ray bisa menjadi penasihat informal family office?

Tujuan kita seperti itu. Tidak ada makan siang gratis. Saya pikir karena Ray Dalio sudah teman, saya sudah mulai bisik-bisik ke dia untuk bantu kita meyakinkan orang untuk menaruh dana di Indonesia.

Mungkin juga dia akan investasi di family office. Kalau orang-orang seperti dia masuk, keluarga Porsche masuk, terlihat sukses, beberapa orang kaya lain juga akan masuk.

Selain family office, mungkin dari pelajaran Pak Luhut dalam 10 tahun terakhir, apa sebenarnya bisa kita lakukan untuk meningkatkan performance dari ekonomi?

Sebenarnya, landasan sudah dibuat Pak Jokowi, misalnya hilirisasi, digitalisasi. Itu kan luar biasa. Jadi efisiensi terjadi, korupsi akan pasti berkurang.

Saya pikir, kita harus bangga jadi orang Indonesia. Karena apa yang dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun ini saya kira sangat bagus. Ya tentu tidak ada yang sempurna, ada yang kurang.

Pak Jokowi sudah menyiapkan semua detail apa yang sudah sedang dan akan dikerjakan untuk nanti diteruskan pada presiden terpilih. Presiden terpilih saya lihat sangat detail juga mempelajari sehingga beliau tidak mulai dari nol lagi seperti waktu mungkin tahun 2014.

Jadi saya lihat. Mungkin nanti Pak Prabowo dilantik 20 Oktober. Dia pasti akan lebih cepat sudah bisa mengayuh kapal yang dipimpinnya ini.

Siang itu, selasar Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, terasa sempit. Ratusan baju bertumpukan di depan jejeran kios. Sebagian besar baju masih tersimpan di dalam karung goni dan lainnya terikat tali plastik.

Tampak orang berlalu-lalang di pasar tekstil yang usianya hampir tiga abad tersebut tapi tak terlihat aktivitas jual-beli. Salah satu pegawai toko di Pasar Blok A Tanah Abang, Aldo, menyebut sepinya pengunjung sudah berlangsung sejak awal Agustus. Pelanggan enggan datang karena isu maraknya razia barang impor ilegal.

Sehari-hari, ia berjualan baju anak. Aldo mengaku produk impor di tokonya hanya sekitar 10%, sisanya merupakan buatan lokal. Ia mendapatkan barang-barang tersebut dari toko grosir.

Selain sepi pembeli, ia juga kesulitan memasok barang baru untuk tokonya. “Agak susah karena barang dari grosir tidak ada. Kalaupun ada, harga barangnya mahal,” kata Aldo kepada Katadata.co.id, Jumat (30/8).

Seorang pegawai toko lainnya, yang enggan disebut namanya, juga mengatakan hal serupa. Pasokan dari vendor menurun dalam sebulan terakhir. Begitu pula dengan pembelian di tokonya. Sejak isu razia muncul, jumlah pembeli menurun drastis.

Kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Mal Mangga Dua, Jakarta Pusat. Aktivitas di sana nyaris tidak ada. Jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan elektronik itu dapat dihitung jari pada setiap lantainya.

Mayoritas kios masih buka tapi yang biasanya penuh kini hanya terisi satu-dua produk. Lina Christian, salah satu pemilik toko, menyebut kunjungan selama Agustus 2024 merupakan yang terburuk sepanjang tahun ini.

Produk komponen komputer di tokonya nyaris tak ada yang beli. Ia sampai tidak membeli stok barang selama sebulan terakhir. “Sepi sekali. Tidak ada kehidupan di sini,” ujarnya.

Pegawai HJ Computer bernama Ivan juga mengeluhkan hal serupa. Selain sepi pembeli, harga barang jualannya pun naik secara bulanan. Dugaannya pengetatan barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok membuat biaya pengiriman melonjak.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat melakukan ekspos barang impor ilegal. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.)

Banjir Barang Impor

Isu razia barang-barang impor muncul usai pemerintah membentuk satuan tugas pengawasan barang impor ilegal pada pertengahan Juli lalu. Sekitar 1,5 bulan usai pembentukannya, Satgas ini telah melakukan pemusnahan barang ilegal sebanyak tiga kali. Nilai pemusnahannya mencapai Rp 116,36 miliar.

Semua produk yang kena penindakan, Zulhas menyebut, berstatus ilegal karena tidak memiliki laporan surveyor, nomor pendaftaran barang, tidak berstandar nasional Indonesia (SNI), dan tidak memiliki layanan purna jual.

Ia meyakini kehadiran Satgas ampuh membuat sebagian kapal yang diduga mengangkut barang impor ilegal berbalik arah. Pusat perbelanjaan yang menjajakan produk tersebut pun kini mulai tutup.

“Importir negara asing yang bermarkas di Tanah Abang, Mangga Dua, dan Jawa Timur sekarang menghentikan kegiatan dulu,” ujarnya pada 21 Agustus lalu. “Mungkin mereka pulang ke negaranya.”

Namun, efektivitas Satgas tidak ampuh seratus persen. Alih-alih takut, Zulhas menyebut para importir ilegal hanya semakin lincah menghindari aparat. “Importir ilegal itu seperti kuman,” ucapnya.

Unjuk Gigi Satgas Impor Ilegal (Katadata/Andrey Rahman Tamatalo)

Kehadiran Satgas Impor Ilegal merupakan buah dari kisruh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Larangan Pembatasan Barang Impor. Di dalamnya terdapat 518 kode harmonized system atau HS yang direlaksasi sehingga tidak perlu mendapatkan rekomendasi pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian.

Zulhas mengeluarkan Permendag itu usai terjadi penumpukan 26 ribu kontainer di pelabuhan karena tertahan aturan lama pembatasan barang impor. Sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sejak 10 Maret lalu.

Kabar penumpukan ini membuat Presiden Joko Widodo berang. Dalam rapat di Istana Negara pada 17 Mei 2024, ia memerintahkan para menterinya untuk merevisi Permendag impor yang telah diubah dua kali.

Permendag Nomor 8 Tahun 2024 pun muncul keesokan harinya. Aturan ini merelaksasi tujuh komoditas, yaitu elektronik, alas kaki, pakaian jadi, aksesoris, kosmetik, perbekalan rumah tangga, dan tas.

Lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menggelar konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok. Barang di dalam 26 ribu kontainer itu pun bisa masuk.

Kinerja industri manufaktur 2024 (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/nz.)

Dua bulan kemudian, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia dan Himpunan Peretail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia mengkritik langkah pemerintah. Relaksasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 membuat produk impor ilegal semakin merajalela. Para peretail sampai menahan hingga mengurangi jumlah toko dalam mal.

Lalu, Kementerian Perindustrian ikut mengkritik kebijakan itu. “Jika yang menumpuk paling banyak bahan baku atau penolong, mengapa yang direlaksasi barang konsumsi atau barang hilir?” ucap Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif saat konferensi pers pada 7 Agustus lalu.

Relaksi seharusnya menyasar bahan baku yang dibutuhkan sektor manufaktur. “Ini ibarat yang sakit otaknya, yang diobati dengkulnya,” kata Febri, melansir dari Tempo.co.

Selanjutnya: Kinerja Manufaktur Terus Merosot

Kinerja Manufaktur Terus Merosot

Persoalan banjir produk impor menjadi sulit terbendung. Padahal efeknya sudah terasa dengan penurunan kinerja industri pengolahan atau manufaktur yang berimbas pada banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan.

Data dari perusahaan pemeringkat global, S&P, menunjukkan indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Indonesia semakin jeblok pada Agustus 2024, usai masuk ke level kontraksi pada Juli. Angkanya turun dari 49,3 menjadi 48,9.

Indeks di bawah 50 menunjukkan terjadi kontraksi dan PMI manufaktur pada bulan lalu menjadi kondisi yang terburuk dalam tiga tahun terakhir. “Ditandai dengan penurunan tajam pada permintaan baru dan output,” kata Economic Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith, dalam siaran persnya pada 2 September 2024.

Smith melihat harga bahan baku atau input masih naik di tengah penurunan inflasi. Pemicu kenaikannya adalah adanya hambatan dari segi pasokan yang membuat harga terus naik. Lalu, sempat terjadi lonjakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Selain persoalan bahan baku, permintaan pasar juga turun pada bulan lalu dibandingkan bulan lalu. Penurunan permintaan dari luar negeri juga turun tajam sejak Januari 2023. Kondisi ini yang menyebabkan melemahnya ekspor.

Banyak pelaku industri merespon kondisi itu dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, angka PHK pada bulan lalu melonjak. Jumlahnya pada Januari hingga Agustus 2024 naik 23,71% secara tahunan menjadi 46.240 orang.

PHK terbanyak terjadi di sektor manufaktur, khususnya pada industri tekstil, garmen, dan alas kaki. Provinsi dengan jumlah tenaga kerja paling banyak kena PHK adalah Jawa Tengah. Posisi kedua ditempat DKI Jakarta. Selisih keduanya sekitar 13 ribu orang.

Langkah pemerintah juga terbukti tak ampuh menghentikan produk impor masuk ke Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada periode Juli 2024 justru terjadi kenaikan impor pakaian.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia A Widyasanti mengatakan impor pakaian dan aksesoris rajutan naik 55,46%. Paling banyak dari Cina, Vietnam, Bangladesh, Turki, dan Italia. “Untuk HS62 (produk pakaian dan aksesoris bukan rajutan) naik 29,01%,” katanya pada pertengahan bulan lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengakui industri tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, mesin, dan karet tengah tertekan. “Mungkin permintaannya memadai tapi ada kompetisi dari impor,” ujarnya.

Industri tekstil tumbuh stagnan 0,0%, alas kaki hanya tumbuh 1,9%, mesin minus 1,8%, dan karet hanya tumbuh 2,1%. Ia akan menerbitkan peraturan menteri keuangan untuk mengatur bea masuk atau memakai tarif dalam mengatur barang impor.

Perbaikan industri pengolahan menjadi penting karena perannya sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Data Kemenperin menunjukkan, pada 2023 manufaktur menyumbang 72,24% nilai ekspor nasional. Industri ini menyerap 18,82 juta orang pada semester pertama 2024.

Namun, kontribusinya terhadap produk domestik bruto terus merosot selama sembilan tahun terakhir. Pada 2014, berdasarkan data BPS, angkanya masih 21,02%. Lalu, pada 2023 turun menjadi 18,67%.

Banyak pihak menyebut Indonesia kini memasuki deindustrialisasi karena peran manufaktur yang semakin turun. Dampaknya, lapangan kerja formal ikut merosot, pekerja informal justru naik.

Amalia sempat menyebut Indonesia mengalami deindustrialisasi dini karena terjangkit Dutch disease. Penyakit tersebut merujuk pada kondisi perekonomian negara yang terpuruk akibat eksplorasi sumber daya alam.

Istilah itu pertama kali muncul pada 1977 pada tulisan majalah The Economist. Ketika itu Belanda sedang mengalami krisis setelah menemukan cadangan gas alam sangat besar di Laut Utara pada 1959.

Kekayaan alam itu dieksploitasi besar-besaran sehingga mata uang gulden Negeri Kincir Angin meroket. Di sisi lain, produk non-minyaknya yang lebih padat karya menjadi kurang kompetitif dan produksinya mandek. Pengangguran pun melonjak dan investasi negara tersebut menurun.

Demo Buruh Tekstil (Katadata/Andi M. Arief)

Ancaman Badai PHK

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung Nandi Herdiaman menyebut langkah pengetatan impor oleh pemerintah belum efektif. Selain itu, Satgas Impor Ilegal hanya menyasar importir besar, sedangkan praktik impor borongan masih marak terjadi.

Alhasil, impor pakaian jadi ilegal ke pasar lokal belum hilang. Kondisi tersebut diperburuk dengan volume pakaian jadi impor yang tak kunjung habis masuk ke pasar domestik akibat berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024.

Pakaian jadi impor pun kini terlanjur masuk ke Indonesia. “Untuk saat ini kami belum merasakan dampak kehadiran Satgas Impor Ilegal,” kata Nandi kepada Katadata.co.id, Kamis (5/9).

Pabrik garmen skala menengah dan kecil juga belum dapat manfaat apapun dari pengetatan impor pemerintah yang sudah berjalan sejak Mei lalu. Di tingkat retail, pedagang grosir maupun daring sedang berusaha menghabiskan stok di tengah sepinya pembeli.

Arus kas para produsen garmen saat ini sudah cekak karena tidak ada produksi di pabrik. Utilisasi pabrik garmen skala menengah dan kecil kini hanya 30%. Pabrik kelas menengah yang umumnya memproduksi 16 ribu lembar pakaian per hari, kini hanya 2.500 lembar.

Sebanyak 25 pabrik garmen kelas kecil yang bekerja sama dengan pabrik menengah tersebut pun kini terpaksa meliburkan karyawannya. "Kami saat ini tidak kesulitan mencari bahan baku tapi tidak ada pekerjaan di pabrik karena pasar lokal masih dipenuhi pakaian jadi impor," ujarnya.

Para pelaku industri petrokimia juga mengeluhkan produk impor, khususnya dari Cina, yang sulit dibendung. Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia alias Inaplas menyebut banyak industri plastik tutup imbas relaksasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

“Jika ini dibiarkan, pabrik produk plastik akan banyak yang tutup dan merugikan industri turunannya, seperti makanan-minuman, peralatan rumah tangga, otomotif, dan tekstil,” kata Direktur Kemitraan Dalam Negeri dan Internasional Inaplas Budi Susanto dalam konferensi pers pada 9 Agustus 2024.

Industri bahan baku plastik kini hanya berjalan sekitar 50% sampai 60% dari kapasitasnya. Padahal, industri ini merupakan hulu dari produk plastik dalam negeri. “Kondisi perusahaan semakin melemah karena menanggung kerugian signifikan,” ucapnya.

Budi khawatir keterpurukan ini akan berdampak ke sektor ketenagakerjaan. Sebanyak 3 juta tenaga kerja berada dalam industri plastik. Ia berharap pemerintah segera merevisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan aturan pengetatan impor menjadi jamu pahit bagi perekonomian nasional. Meskipun langkahnya tepat, namun sulit mengubah situasi karena Indonesia sudah lebih 20 tahun banjir produk impor.

“Sudah candu dengan produk impor,” ucap Faisal. Upaya memakai Satgas dan bea masuk tidak dapat berlaku secara permanen. Pemerintah perlu membuat kebijakan peningkatan daya saing lokal.

Dengan naiknya daya saing, penyerapan tenaga kerja pun menjadi meningkat. Langkah ini pun dapat memperbaiki isu pelemahan daya beli kelas menengah yang terjadi pasca-pandemi Covid-19.

BPS mencatat, jumlah kelompok kelas menengah turun sejak pandemi. Pada Maret 2024 angkanya 47,85 juta dari sebelumnya 57,33 juta pada 209. Faisal menyebut kondisi ini terjadi karena banyak buruh sektor manufaktur terkena PHK.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia memprediksi pelemahan di sektor manufaktur akan berlanjut hingga akhir tahun. “Perlu kebijakan yang ketat untuk melindungi pasar domestik dari serbuan impor,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kadin Bobby Gafur Umar.

Pemerintah juga harus membuat program jangka pendek untuk menyelesaikan isu pelemahan permintaan ekspor dan penurunan daya beli masyarakat. Kedua kondisi ini telah menyebabkan utilisasi sebagian pabrikan sektor manufaktur kurang dari 40%.

Padahal, untuk dapat bertahan hidup, utilisasi pabrik minimal 50%. “Situasi ini sudah sangat berbahaya karena bisa terjadi gelombang PHK,” ujarnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan jumlah anggaran yang dikeluarkan negara untuk memenuhi kebutuhan gas minyak cair atau liquified petroleum gas sangat besar.

“Devisa kita setiap tahun keluar sekitar Rp 450 triliun hanya untuk membeli minyak dan gas khusus untuk LPG,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat menyambut acara detikcom Leaders Forum secara virtual pada Rabu (11/9).

Pada 2023, Indonesia mengimpor sekitar 6 juta metrik ton LPG atau elpiji untuk mencukupi kebutuhan nasional. Impor terpaksa dilakukan karena produksi Pertamina hanya 1,98 juta metrik ton di saat kebutuhannya mencapai 8 juta metrik ton.

Pemerintah akan membangun industri LPG domestik melalui pemanfaatan propana (C3) dan butana (C4) dari lapangan migas domestik. “Ini harus kami bangun supaya bisa mengurangi impor LPG. Kalau impor terlalu banyak maka akan berdampak terhadap neraca perdagangan dan pembayaran kita,” ujarnya.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebelumnya mengatakan Indonesia memiliki sejumlah lapangan migas yang mengandung potensi LPG.

“Ada 15 lapangan potensial, terdiri atas tujuh lapangan prioritas dan delapan lapangan lainnya,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (29/8).

Ke-15 lapangan potensi LPG ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ada dua lapangan migas yang potensinya paling besar, yaitu East Kalimantan dan Senoro.

Dwi juga menyebut potensi produksi elpijinya besar. "Kira-kira sekitar 900 ribu sampai 1 juta ton per tahun,” kata Dwi.

Jet pribadi atau private jet mulai marak digunakan para orang kaya dan pesohor di berbagai negara. Namun, jet pribadi berbahay bagi lingkungan karena dinilai boros emisi.

Analis GlobalData, Will Tyson, mengatakan pesawat adalah salah satu metode transportasi yang paling mencemari karena berbagai gas yang dilepaskan.Tidak hanya emisi CO2, gas yang dilepaskan juga berupa oksida nitrogen dan efek dari jejak uap.

"Ketinggian dari mana gas-gas tersebut dilepaskan juga mempengaruhi karena efek rumah kaca semakin kuat jika semakin tinggi di udara," ujar Will dilansir dari Airport Technology, Rabu (11/9).

Namun demikian, dampak polusi jet pribadi lebih besar karena digunakan oleh lebih sedikit penumpang. Emisi yang dihasilkan oleh pesawat jet lebih besar 5-14 kali jika dibandingkan dengan penerbangan komersil.

Emisi karbon jet pribadi bahkan bisa meenghasilkan karbon 50 kali lebih banyak jika dibandingkan moda transportasi darat seperti kereta api.

Sementara itu berdasarkan data yang diperoleh lembaga non profit Transport & Environment (T&E) menunjukan bahwa sektor penerbangan menyumbang sekitar 2,8 persen dari emisi CO2 yang menyebabkan perubahan iklim. Meskipun proporsi tersebut tampaknya relatif kecil, para ahli iklim menunjukkan dampak besar yang disebabkan oleh sekelompok kecil orang.

Pasalnya, hanya 1 persen dari populasi global yang bertanggung jawab atas 50 persen emisi CO2 dari penerbangan komersial, menurut studi 2020 di jurnal Global Environmental Change.

Bahan Bakar Ramah Lingkungan Bisa Picu Deforestasi

Sementara itu, industri penerbangan melakukan berbagai upaya untuk menjadi lebih berkelanjutan. Salah satunya dengan menggunakan bahan bakar lebih rendah emisi untuk dapat membantu mencapai net zero pada 2050.

Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) mengatakan bahan bakar ramah lingkungan dapat mengurangi emisi hingga 80 persen selama siklus hidupnya dibandingkan bahan bakar konvensional. Semnetara sejumlah maskapai penerbangan seperti Air Canada dan carrier AS United Airlines telah membeli pesawat listrik yang ditujukan untuk perjalanan pendek.

Meski begitu, peningkatan bahan bakar berkelanjutan dapat menyebabkan deforestasi. Pasalnya bahan bakar ramah lingkungan menggunakan minyak kelapa sawit dan minyak kedelai yang proses produksinya berpotesi membutuhkan lahan lebih luas.

Ada juga kekhawatiran tentang seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi bahan bakar bersih ini. Pada 2021, biofuel hanya menyumbang kurang dari 0,1 persen dari bahan bakar penerbangan pada tahun 2021, menurut Badan Energi Internasional.

Bahan Bakar Berkelanjutan di Indonesia

Di Indonesia, PT Pertamina (Persero) membuka kemungkinan memanfaatkan minyak goreng sisa pakai atau minyak jelantah untuk dijadikan sustainable aviation fuel (SAF) atau avtur ramah lingkungan. Senior Vice President (SVP) of Business Development PT Pertamina (Persero), Wisnu Medan Santoso, mengatakan perusahaan tengah mengkaji beberapa opsi untuk mengembangkan SAF dari minyak jelantah.

Menurut Wisnu, salah satu diskusi yang tengah dilakukan Pertamina adalah cara untuk mengumpulkan minyak jelantah dari masyarakat.

"Kita lagi eksplor opsi-opsi, karena kita punya SPBU, agen-agen cukup banyak di seluruh Indonesia," ujar Wisnu dalam acara Energizing Tomorrow: Menjawab Tantangan Transformasi Energi Menuju Net Zero Emission, di Jakarta, Selasa (10/9).

Meski begitu, ia belum bisa memastikan SPBU mana yang akan digunakan sebagai tempat pengumpulan minyak jelantah. Penggunaan minyak jelantah sebagai bahan baku untuk pembuatan SAF akan sulit dilaksanakan jika bahan bakunya masih kurang.

"Tanpa stok bahan baku yang cukup memang agak sulit mengembangkan proyeknya," ujarnya.

Dia mengatakan, Pertamina juga tengah menyiapkan Green Refinery Cilacap untuk pengembangan SAF. Fasilitas tersebut ditargetkan dapat memproduksi Biofuel dalam bentuk Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) dengan kapasitas 6.000 barel.

Kementerian ESDM Kaji Kelapa Jadi Bioavtur

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berencana mengembangkan kelapa tak layak konsumsi untuk diolah menjadi bahan baku campuran bahan bakar pesawat terbang atau bioavtur. Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Edi Wibowo, mengatakan kelapa menjadi salah satu potensi dan diakui dalam daftar calon bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF).

"Memang kelapa-kelapa reject itu salah satu potensi untuk bisa menjadi bahan baku bioavtur atau SAF itu," ujar Edi dalam Temu Media di Kantor Ditjen EBTKE, Senin (9/9).

Edi mengatakan, untuk dapat melaksanakan pemanfaatan kelapa tak layak konsumsi menjadi bioavtur masih terdapat beberapa hal yang harus diselesaikan. Salah satunya mengenai pembudidayaan kelapa masih belum memiliki industri yang besar atau masih dalam tahapan perkebunan rakyat.

Oleh karena itu, terdapat rencana tambahan tugas bagi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengelola di luar komoditas kelapa sawit, yakni kakao hingga kelapa.