Anak usaha Telkom yakni PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel bekerja sama dengan AALTO HAPS Ltd dalam menjajaki penyediaan solusi High Altitude Platform Station alias HAPS komersial di Indonesia.

AALTO adalah perusahaan yang mendesain, memproduksi dan mengoperasikan HAPS bertenaga surya. HAPS adalah pesawat tanpa awak yang terbang di atas lalu lintas udara konvensional di stratosfer.

Stratosfer adalah lapisan atmosfer Bumi yang berada di atas troposfer dan di bawah mesosfer. Lapisan ini berada di ketinggian sekitar 10 hingga 15 kilometer di atas permukaan laut, tergantung pada lokasi geografis, dan membentang hingga sekitar 50 kilometer.

HAPS dilengkapi dengan repeater yang dapat terhubung dengan telepon pintar alias smartphone. HAPS yang dimiliki oleh AALTO yakni Zephyr.

Dikutip dari laman resmi AALTO, HAPS Zephyr menyediakan internet dengan latensi atau keterlambatan transmisi data lima sampai 10 mili detik. Berbeda dengan buffering, contoh latensi yakni jeda waktu saat mengeklik link atau tautan hingga halaman web terbuka.

Latensi itu lebih rendah ketimbang satelit geostasioner orbit atau GEO lebih dari 600 mili detik maupun satelit Low Earth Orbit alias LEO lebih dari 50. Starlink menyediakan layanan internet berbasis satelit LEO.

Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko menyampaikan, kerja sama dengan AALTO akan mendukung transformasi konektivitas seluler dan observasi Bumi. Kemitraan ini juga untuk mendukung rencana pemerintah memberikan akses internet berkualitas tinggi yang merata.

“Kami merintis berbagai inisiatif dan mengadopsi teknologi baru yang memungkinkan Mitratel untuk memperluas jaringannya secara efektif,” ujar Theodorus dalam keterangan pers, Kamis (1/8).

Ia optimistis kerja sama dengan AALTO akan memperluas opsi infrastruktur dalam meningkatkan akses terhadap konektivitas yang terjangkau dan efektif di seluruh wilayah 3T, dengan mengembangkan jalur industri dan komersial untuk HAPS dan Flying Tower System (FTS) di Indonesia.

Terlebih lagi, Mitratel memiliki lebih dari 38 ribu menara internet dan lebih dari 37 ribu kilometer fiber optic.

Chief Executive Officer AALTO Samer Halawi menambahkan, terdapat peluang unik bagi jaringan non-terestrial seperti HAPS untuk memainkan peran penting dalam ekosistem telekomunikasi di negara-negara seperti Indonesia, dengan meningkatkan infrastruktur yang sudah ada dari operator seluler dan perusahaan menara internet.

“Mitratel terus menjadi pemimpin pasar yang inovatif, dengan menyadari potensi layanan yang dapat mengubah permainan dari stratosfer. Fokus kami saat ini memperdalam kerja sama dengan Mitratel untuk membangun ekosistem HAPS yang kohesif di Indonesia,” ujar Samer.

Dikutip dari laman resmi AALTO, HAPS Zephyr dapat terbang hingga 64 hari tanpa henti.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK pada periode Januari-Juni 2024 mencapai 32.064 orang. Berdasarkan data tersebut, pekerja yang terkena PHK paling banyak dari Jakarta.

Kasus PHK ribuan pekerja tersebut dikhawatirkan dapat mengancam pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, kebijakan PHK tersebut membuat jumlah pengangguran naik dan tingkat konsumsi masyarakat turun.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kondisi tersebut bisa mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Bahkan pertumbuhan ekonomi bisa di bawah proyeksi 5% untuk 2025,” kata Bhima kepada Katadata.co.id, Jumat (2/8).

Bhima memproyeksikan gelombang PHK masih akan terjadi ke depan. Karena gelombang PHK tersebut tidak hanya terjadi di sektor industri saja namum juga digital.

Dia mengungkapkan, penyebab dibalik gelombang PHK yang terus terjadi karena permintaan kelas menengah khususnya di perkotaan melambat. “Ini karena berbagai tekanan naiknya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan dan perumahan serta tingginya suku bunga pinjaman,” ujar Bhima.

Akibatnya, permintaan industri menjadi tergerus. Terlebih momentum kenaikan musiman konsumsi rumah tangga harus menunggu libur panjang natal dan tahun baru. “Jadi pelaku usaha juga antisipasi dengan mengurangi pembelian bahan baku,” kata Bhima.

Alasan lain yang menyebabkan PHK terjadi secara massal yaitu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Menurut Bhima, pelemahan rupiah bisa berisiko meningkatnya harga bahan baku industri.

Selain itu, inkonsistensi kebijakan impor barang jadi khususnya aturan relaksasi impor juga menyebabkan gelombang PHK terus terjadi. Kebijakan tersebut menyebabkan persaingan industri dalam negeri makin ketat dengan barang impor.

“Jadi kondisinya permintaan sedang lambat, ditambah banjir barang impor. Ya itu sebabkan industri tertekan sekali,” ujar Bhima.

Sektor Manufaktur dan Tantangan Ekonomi

kepala ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan saat ini tren jangka panjang Indeks Manajer Pembelian (PMI) Indonesia masih berada di level ekspansi. Namun masih terlalu dini untuk mengatakan jika kontraksi manufaktur Indonesia akan terjadi secara berkepanjangan.

Selain itu, data Indeks Keyakinan Industri (IKI) dari Kementerian Perindustrian Juli 2024 juga masih dalam level ekspansi meskipun mengalami perlambatan sebesar 52,4% dari bulan sebelumnya sebesar 52,5%.

“Oleh karena itu, kami menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan kontraksi berkelanjutan akan terjadi, bahkan akan menyebabkan PHK yang lebih besar,” kata Josua.

Meskipun begitu, Josua mengakui terdapat beberapa tantangan bagi pertumbuhan sektor industri. Seperti perlambatan ekonomi Cina yang dapat memengaruhi industri berbasis ekspor Indonesia.

Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan terkait insentif tambahan yang dibutuhkan oleh investor di bidang pusat perbelanjaan atau mal. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI meminta insentif kredit untuk berinvestasi di IKN.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI mengatakan, insentif berupa perpanjangan tenor kredit atau masa pengampunan cicilan dibutuhkan untuk meringankan investasi mal di IKN. Apalagi, IKN masih sepi pengunjung dan belum memuhi skala ekonomi.

Menanggapi hal tersebut, Basuki mengaku OIKN tidak bisa secara independen mengeluarkan insentif finansial bagi investor. Namun, ia akan mendiskusikan usulan tersebut.

"Saya tidak berani untuk memutuskan pemberian insentif finansial sendirian. Oleh karena itu, saya akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan," kata Basuki di Kampus Kementerian PUPR, Jumat (2/8)

Pemerintah telah memberikan insentif bagi investor yang berinvestasi di IKN melalui Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024. Beleid tersebut intinya meringankan pajak bagi investor dan memastikan masa penggunaan lahan hingga 190 tahun.

Namun demikian, insentif tersebut terbatas pada investor yang telah menyatakan minat dan meneken surat minat investasi atau letter of intent ke Otorita IKN. investor tersebut juga harus merealisasikan investasinya paling lambat 2028 untuk mendapatkan insentif dalam Perpres No. 75 Tahun 2024.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja sebelumnya mengatakan, pendirian mal akan berbanding lurus dengan jumlah populasi. Oleh karena itu, perlu insentif tambahan berupa pendanaan murah dan mudah agar mal dapat berdiri di IKN.

"Populasi di IKN masih belum banyak, sehingga dibutuhkan permodalan yang sifatnya ringan agar membantu pengelola mal yang harus menanggung beban yang cukup berat di IKN," kata Alphonzus di Kementerian Perdagangan, Selasa (30/7).

Otorita IKN telah memberikan dua insentif kepada investor pelopor di IKN, yakni hak atas tanah dengan periode panjang dan pajak yang ringan. Menurutnya, pemerintah harus menambah insentif kredit berupa keringanan jangka tenor kredit atau grace period.

OIKN memprediksi, populasi di IKN baru mencapai 1,7 juta sampai 1,9 juta orang pada 2045. Angka tersebut dinilai telah sesuai dengan kapasitas tampung IKN Nusantara saat itu.

Alphonzus menekankan pendirian mal berbeda dengan pembangunan kantor. Sebab, minimnya populasi akan membuat jumlah kunjungan mal kecil yang akhirnya membuat nilai transaksi di mal minim.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama atau BPJPH Kemenag mencabut sertifikat halal roti Okko. Hal ini berdasar hasil investigasi tim pengawasan BPJPH yang menemukan produsen roti Okko melanggar regulasi Jaminan Produk Halal atau JPH.

“Atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT ARF selaku produsen roti Okko, BPJPH memberikan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat halal dengan nomor ID00210006483580623 sejak 1 Agustus 2024," kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, dalam siaran pers, Jumat (2/8).

Aqil bilang pihaknya sudah menugaskan tim turun ke lapangan sejak Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM merilis temuan bahan berbahaya natrium dehidroasetat pada roti Okko. Mereka juga mengonfirmasi kabar ini kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM.

Dari pemeriksaan itu, PT ARF sudah mengajukan sertifikasi halal lewat Sihalal pada 27 Juni 2023. Saat itu, Okko memakai bahan pengawet kalsium propionate, sesuai dengan yang didaftarkan di Sihalal.

Auditor halal juga tidak menemukan natrium dehidroasetat saat memeriksa bahan dan produksi. Setelah BPJPH turun ke fasilitas produksi, barulah ditemukan ketidaksesuaian proses produksi sistem JPH.

“Dari hasil temuan pengawasan ke fasilitas produksi PT ARF, terdapat temuan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 65, pasal 84, dan pasal 87,” kata Aqil.

Hal ini terkait kriteria komitmen dan tanggung jawab, penggunaan bahan, proses produk halal, produk, dan juga pemantauan dan evaluasi. BPJPH juga menemukan pencantuman label halal pada produk Roti Bun Rasa Kopi Susu yang tidak terdaftar sebagai varian produk dalam sertifikat halal nomor ID00210006483580623.

Sebelumnya, BPOM sudah menghentikan kegiatan produksi dan peredaran roti Okko. Keputusan ini diambil setelah BPOM menginspeksi sarana produksi roti Okko per Selasa (2/7) dan menemukan bahwa produsen tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dengan benar dan konsisten.

Selanjutnya, BPOM juga melakukan sampling dan pengujian di laboratorium terhadap roti Okko. Hasil pengujian menunjukkan adanya natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat) yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk.

Kandungan ini juga tidak termasuk BTP yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan. Terhadap temuan ini, BPOM memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik produk dari peredaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM.

Selain itu, BPOM melakukan pengawasan produk pangan secara komprehensif, meliputi pengawasan sebelum produk beredar (pre-market) hingga pengawasan setelah produk beredar (post-market) untuk menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.

Dalam pernyataan resminya, BPOM mengimbau masyarakat selalu merujuk informasi tentang obat dan makanan pada sumber yang terpercaya. Beberapa saluran resmi seperti website dan akun media sosial resmi BPOM, Contact Center HaloBPOM bisa jadi rujukan masyarakat dalam melihat informasi seputar produk obat dan makanan.

Crypto Analyst Reku Fahmi Almuttaqin memprediksi Bitcoin, Ethereum, dan aset-aset kripto lainnya berpeluang menguat jika Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) memangkas suku bunga acuannya pada September mendatang. Pada saat itu, aliran dana masuk ke aset-aset kripto akan meningkat sedangkan potensi tekanan jual berkurang.

Pasar kripto terkoreksi pasca pertemuan pejabat The Fed yang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya di level 5,25%-5,5%. Ini merupakan pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) kedelapan yang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level tersebut, pada Rabu (31/7).

Berdasarkan data CoinMarketCap, harga Bitcoin terkoreksi 3% ke level US$64.500 (Rp 1,04 miliar) sesaat setelah keputusan tersebut. Harga Ethereum dan Solana juga terkoreksi masing-masing sebesar 2,92% dan 3,32%.

Pada hari yang sama, perwalian hukum bursa kripto Mt.Gox yang bangkrut merilis pemberitahuan bahwa mereka telah mengembalikan dana beberapa kreditor pada 5, 16, 24, dan 31 Juli lalu. Mereka mendistribusikan Bitcoin dan Bitcoin Cash (BCH) kepada lebih dari 17.000 kreditor sesuai rencana.

Pengembalian dana tersebut terkait dengan cold wallet Mt.Gox yang memindahkan 33.964 Bitcoin senilai US$2,25 miliar (Rp 36,46 triliun) ke wallet yang kemungkinan dikelola oleh kustodian BitGo.

"Meskipun masih terdapat Bitcoin senilai lebih dari US$ 2 miliar pada dompet kripto Mt.Gox, distribusi ini menjadi kabar positif yang cukup mengurangi ketidakpastian terkait potensi tekanan jual dari para kreditor Mt.Gox dalam jangka waktu yang lebih panjang," ujar Fahmi, dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (2/8).

Tekanan jual yang terjadi pada Bitcoin dari instrumen ETF Grayscale Bitcoin Trust (GTBC) juga terlihat semakin berkurang. Jika periode Januari-April menjadi momentum di mana pemilik GBTC menunggu untuk dapat mencairkan asetnya dan melakukan cukup banyak penjualan, pada Juli ini angkanya semakin melandai.

Fahmi menyebut saat ini instrumen GTBC memiliki aset dalam kelolaan sebesar 241,29 ribu Bitcoin, turun dari 619,26 ribu Bitcoin pada saat awal peluncuran ETF Bitcoin Spot GTBC pada Januari lalu. Meski tekanan jual Bitcoin dari investor di pasar modal AS, peningkatan pembelian yang sempat terlihat tidak mampu bertahan. Menurut Fahmi, hal ini disebabkan ada pilihan aset-aset lain yang lebih menarik untuk investor, seperti saham dan dolar AS.

Prospek Bitcoin dan Aset Kripto Lainnya saat Suku Bunga Turun

Sinyal penurunan suku bunga acuan The Fed semakin menguat. Jika bank sentral AS itu menurunkan suku bunga acuannya pada September, aliran dana yang masuk ke aset-aset kripto akan semakin menguat.

"Setelah pemerintah Jerman selesai melakukan penjualan Bitcoinnya, tekanan jual yang tersisa untuk dikhawatirkan oleh para pelaku pasar adalah dari kreditor Mt.Gox dan GBTC," ujar Fahmi.

Pemerintah AS yang juga memiliki Bitcoin dalam jumlah besar belum terlalu memicu kekhawatiran. Pasalnya, belum ada tanda-tanda mereka akan melakukan penjualan signifikan dalam waktu dekat.

Apabila sisa tekanan jual dari kreditor Mt.Gox dan investor GTBC dapat diserap pasar sebelum September, Bitcoin berpeluang terkerek karena peningkatan aliran dana pascapenurunan suku bunga acuan AS.

"Apabila Bitcoin terapresiasi, dapat dikatakan mayoritas aset kripto mungkin akan ikut terapresiasi. Namun, aliran dana masuk baru biasanya akan menyasar aset dengan kapitalisasi pasar besar terlebih dahulu," kata Fahmi. Aset-aset dengan kapitalisasi pasar besar, seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP, hingga Dogecoin dan Toncoin serta Bitcoin Cash berpotensi jadi incaran investor.

Fahmi menambahkan, aset kripto yang menjadi pemimpin pasar di sektor potensial, seperti Real World Asset (RWA), Artificial Intelligence (AI), infrastruktur blockchain, liquid staking, dan restaking, hingga stablecoin dan gaming kemungkinan juga mendapatkan perhatian dari investor. Biasanya, mereka adalah investor yang menginginkan eksposur lebih luas di aset-aset kripto.

Namun, Fahmi mengingatkan agar investor memperhatikan berapa basis poin suku bunga yang akan diturunkan nanti. Pasalnya, hal itu akan menjadi variabel yang signifikan yang dapat memengaruhi potensi besaran dampaknya ke pasar kripto.

Oleh karena itu, investor harus selalu mengikuti dinamika dan perkembangan yang ada, serta memantau portofolionya secara berkala. Fahmi mengatakan melalui platform Reku, investor dapat lebih mudah mengevaluasi performa investasi dengan melihat fitur portfolio analysis yang menyediakan rangkuman terlengkap, mulai dari estimasi laba dan rugi hingga harga rata-rata aset secara real time.

Uber menggandeng perusahaan mobil listrik Cina, BYD, untuk menyediakan 100.000 kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) bagi pengemudi jasa transportasi berbasis online. Kerjasama ini akan dimulai di Eropa dan Amerika Latin sebelum diperluas ke Australia, Kanada, Selandia Baru dan berbagai negara di Timur Tengah.

Dengan adanya kerjasama ini kedua perusahaan menyatakan akan menawarkan insentif kepada pengemudi Uber untuk beralih ke mobil listrik. Hal itu termasuk diskon untuk pemeliharaan, pengisian daya, pembiayaan, dan leasing.

Pengumuman ini datang saat penjualan EV di seluruh dunia melambat dan pembuat mobil Cina menghadapi biaya impor yang lebih tinggi di tempat-tempat seperti AS dan Uni Eropa.

"Perusahaan-perusahaan tersebut bertujuan untuk menurunkan total biaya kepemilikan EV bagi pengemudi Uber, mempercepat adopsi EV di platform Uber secara global, dan memperkenalkan jutaan penumpang pada perjalanan yang lebih ramah lingkungan," tulis kedua perusahaan dalam sebuah pernyataan dikutip BBC, Jumat (2/8).

Dalam keterangan tersebut, kedua perusahaan mengungkapkan akan bekerja untuk mengintegrasikan teknologi self-driving BYD ke dalam platform Uber.

Seperti diketahui pada awal 2024, Uber sedang bekerja dengan Tesla untuk mempromosikan adopsi EV di kalangan pengemudi di AS. Perusahaan berencana mengembangkan EV yang dirancang khusus dengan raksasa otomotif Korea Selatan, Kia.

Upaya BYD Hadapi Kenaikan Tarif

AS, Uni Eropa, dan pasar utama BYD baru-baru ini mengumumkan kenaikan tarif untuk EV buatan China dalam upaya melindungi industri otomotif mereka. Langkah ini telah mendorong BYD dan pembuat EV China lainnya untuk memperluas fasilitas produksi mereka di luar China yang mampu memproduksi hingga 150.000 kendaraan per tahun.

Fasilitas ini diharapkan akan menciptakan sekitar 5.000 pekerjaan dan memulai produksi pada akhir tahun 2026.

Selain itu, pada bulan lalu BYD membuka pabrik EV di Thailand - pabrik pertamanya di Asia Tenggara. BYD mengatakan pabrik tersebut akan memiliki kapasitas tahunan sebesar 150.000 kendaraan dan diproyeksikan akan menciptakan 10.000 pekerjaan.

Pada akhir tahun lalu, BYD mengumumkan akan membangun pabrik manufaktur di negara anggota Uni Eropa, Hungaria. Ini akan menjadi pabrik mobil penumpang pertama perusahaan di Eropa dan diharapkan akan menciptakan ribuan pekerjaan.

Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN akan menggelar peletakan batu pertama atau groundbreaking ketujuh di Kawasan Pengembangan I bulan ini. Salah satu investor yang menjadi sorotan dalam groundbreaking keenam adalah PT Bank Central Asia Tbk atau BCA.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan, BCA telah menemukan lahan yang cocok untuk berinvestasi di IKN. Namun, Agung belum dapat mengumumkan nilai investasi tersebut lantaran dokumen yang dibutuhkan untuk meresmikan investasi tersebut belum lengkap.

"Investasi BCA di IKN sudah tidak ada masalah, sudah ketemu feng shui-nya," kata Agung di Kampus Kementerian PUPR, Jumat (2/8).

Saat ini, ada empat bank yang masuk Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti lebih dari Rp 70 triliun, yakni BCA, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. Bank Mandiri, BRI, dan BNI, telah mulai membangun kantornya di IKN pada Februari 2024.

Selain BCA, Agung mengatakan investor lain yang tergabung dalam groundbreaking ketujuh adalah Swiss-Belhotel, Royal Golden Eagle Group, dan PT Intiland Development Tbk. Menurutnya, investor kelima dalam groundbreaking ketujuh masih belum dapat dipastikan karena masalah lahan.

Investor kelima yang dimaksud adalah peritel kebutuhan pokok, yakni PT Indogrosir. Agung menyampaikan sebelumnya investasi Indogrosir tergabung dalam sebuah konsorsium.

OIKN telah menyediakan tanah agar konsorsium tersebut merealisasikan investasinya. Namun Indogrosir tidak mendapatkan bagian dari tanah yang telah diserahkan ke konsorsium tersebut.

"Indogrosir mau merealisasikan investasinya di tempat lain, tapi ternyata lokasinya terlalu jauh. Nanti kami bicarakan kelanjutan investasi Indogrosir seperti apa," katanya.

Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono merencanakan groundbreaking ketujuh akan berlangsung antara 11-14 Agustus 2024. Namun Basuki menekankan pelaksanaan groundbreaking ketujuh akan dinamis mengikuti jadwal Presiden Joko Widodo.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan, investasi asing akan mulai terealisasi di Ibu Kota Nusantara secepatnya November 2024, setelah infrastruktur dasar tersedia.

Salah satu investor yang hampir dipastikan menanamkan dananya di IKN adalah Emaar Properties asal Dubai, Uni Emirat Arab. Bahlil menyebut Emaar Properties akan menanamkan dana segar di klaster II IKN. Saat ini pemerintah sedang membangun klaster I IKN, tepatnya klaster IA atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.

"Kluster I kami fokuskan ke penanaman modal dalam negeri, sedangkan klaster kedua akan dibuka untuk penanaman modal asing. Sudah ada investor asing yang mendaftar, tapi belum kami eksekusi," kata Bahlil di kantornya, Senin (29/7).

Bea Cukai mencatatkan penerimaan sebesar Rp 134,2 triliun pada Juni 2024. Nilai itu mencapai 41,8% dari target dan menunjukkan perbaikan kinerja dibandingkan bulan sebelumnya.

Namun nilai penerimaan negara tersebut turun 0,91% secara tahunan (yoy). Padahal pada Juni 2023 lalu, lembaga di Kementerian Keuangan ini masih mampu kumpulkan penerimaan Rp 135,43 triliun.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar menyebut, sektor bea masuk dan bea keluar tumbuh signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, masing-masing di angka 0,3% yoy dan 52,6% yoy.

"Meskipun penerimaan Bea Cukai pada Juni 2024 selisih kurang 0,9% (yoy), tetapi nilai ini meningkat jika dibandingkan penerimaan pada Mei lalu yang bahkan turun hingga 7,8% yoy," kata Encep dalam keterangan resmi, Jumat (2/8).

Peningkatan ini dipengaruhi penerimaan dari dua sektor, bea masuk yang tercatat positif di angka Rp 24,3 triliun atau 42,3% dari target (naik 0,3% yoy) dan bea keluar di angka Rp 8,1 triliun atau 46,3% dari target (naik 52,6% yoy).

“Capaian positif bea keluar dipengaruhi kebijakan relaksasi ekspor mineral, khususnya komoditas tembaga, sedangkan capaian bea masuk didorong oleh penguatan kurs dolar AS dan pertumbuhan nilai impor,” ujarnya.

Relaksasi Penundaan Pelunasan Cukai

Meskipun penerimaan sektor cukai mendominasi penerimaan Bea Cukai dengan total Rp 101,8 triliun atau 41,4% dari target, tetapi nilai ini masih melemah 3,9% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Menurut Encep, penurunan ini disebabkan adanya relaksasi penundaan pelunasan cukai dan downtrading produk hasil tembakau (HT) ke golongan yang lebih rendah/murah.

“Ketentuan relaksasi ini membuat penundaan pelunasan cukai HT pada bulan Mei-Juni 2024 tercatat di angka Rp 26,9 triliun," kata dia.

Selain itu, adanya downtrading hasil tembakau ke golongan rokok yang lebih murah berdampak pada penurunan penerimaan cukai HT dari gol I Rp 4,5 triliun dan gol II Rp 0,3 triliun, sementara dari gol III hanya menambah Rp 0,1 triliun.

Pemberian Insentif Kepabeanan

Selain kinerja penerimaan, fasilitasi dan pengawasan Bea Cukai juga menunjukkan hasil positif. Kinerja fasilitasi termasuk pemberian insentif kepabeanan tercatat Rp 16,9 triliun, dengan kontribusi dari kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) yang mampu memberikan dampak ekonomi melalui ekspor US$ 45,8 miliar dan investasi US$ 1.762,2 juta.

Sejalan dengan itu, kinerja pengawasan pun menunjukkan peningkatan jumlah penindakan yang mencapai 17.382 kasus, dengan komoditas utama berupa hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), narkotika, psikotropika, dan prekusor (NPP), tekstil, dan besi baja.

Menurut Encep, perbaikan penerimaan, fasilitasi dan pengawasan Bea Cukai tidak lepas dari kontribusi seluruh lapisan masyarakat.

"Besar harapan kinerja positif ini dapat berlanjut sehingga dapat mendukung kinerja APBN dan Bea Cukai di tahun 2024, serta menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi berbagai tantangan global ke depan,” kata dia.

Emiten alat fotografi, PT Global Sukses Digital Tbk (DOSS) mematok harga saham penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) Rp 135 per lembar.

Dari aksi korporasi ini, perusahaan berpotensi meraup dana segar maksimal Rp 60,75 miliar, dan dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Agustus 2024.

Berdasarkan prospektus yang dikutip pada Jumat (2/8), harga saham perdana tersebut merupakan nilai atas dari harga penawaran awal di rentang Rp 130-135 per lembar.

Emiten perdagangan eceran alat fotografi itu melepas maksimal 450 juta lembar saham atau 26,09% dari modal disetor dan ditempatkan pasca IPO. Adapun PT Samuel Sekuritas Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam penawaran saham perdana Global Sukses Digital.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam prospektus, DOSS akan menggunakan 27,4% dari dana IPO untuk belanja modal atau capital expenditure. Dana ini termasuk biaya sewa gerai, pengembangan gerai baru, dan renovasi gerai lama mulai tahun 2024 dan 2025.

Secara rinci, penggunaannya meliputi perluasan area gerai di Ratu Plaza Mall hingga 1.500 m² serta pembukaan gerai baru di Banjarmasin, Semarang, Kendari, dan Medan. Biaya gerai baru di masing-masing kota mencakup sewa dan renovasi.

Kemudian 72,6% dari dana IPO akan dialokasikan untuk modal kerja perusahaan, demi mendukung kegiatan usaha utama dan operasional.

Hal itu termasuk pembiayaan untuk pengadaan, distribusi, kelengkapan persediaan, dan beban operasional lainnya pada tahun 2024 dan 2025, baik di gerai lama di Ratu Plaza Mall maupun di gerai baru di Banjarmasin, Semarang, Kendari, dan Medan.

Demi menarik minat investor, di dalam prospektus, DOSS juga berencana membagikan dividen tunai kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya 30% atas laba bersih perseroan.

Bila menilik laporan keuangan perusahaan, laba bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 naik 32,25% menjadi Rp 23,73 miliar. Tahun sebelumnya DOSS membukukan laba sebesar Rp 17,94 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp 6,10 miliar atau 27,84%.

Emiten koleksi Lo Kheng Hong, PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP), telah mengantongi persetujuan merger dengan PT Bank Commonwealth (PTBC) dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) hari ini, Jumat (2/8).

''Telah disetujui merger," kata investor kawakan itu kepada Katadata.co.id. Lo Kheng Hong mengatakan, investor yang tidak setuju merger akan dilakukan buyback atau pembelian kembali saham OCBC sebesar Rp 1.230 per saham.

Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur OCBC mengatakan aksi penggabungan dua bank tersebut diharapkan dapat memperluas akses bagi nasabah Bank Commonwealth terhadap jaringan luas dan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Cina, dan wilayah lainnya, terutama dalam layanan perbankan korporasi.

Integrasi nasabah ritel dan UKM Bank Commonwealth akan menguatkan posisi pasar, memperbesar portofolio, dan mengukuhkan OCBC menjadi salah satu bank swasta terdepan di Indonesia.

''OCBC berkomitmen untuk memajukan layanan perbankan ritel dan UKM serta memperkuat posisi strategis dalam pasar yang ditargetkan,'' kata Parwati dalam keterangan resminya.

Direktur Bank OCBC Indonesia Hartati sebelumnya mengatakan, penyelesaian pengambilalihan ini berdasarkan perjanjian kedua belah pihak pada 16 November 2023 dan 20 Desember 2023.

Secara rinci, OCBC melakukan pengambilalihan 99% saham Bank Commonwealth dari kepemilikan Commonwhealth Bank of Australia. Lalu, 1% saham dimiliki langsung oleh pemegang saham lainnya yang telah menjual kepemilikannya kepada OCBC NISP.

"Setelah penyelesaian pengambilalihan, perseroan secara langsung memiliki 100% saham PTBC dan menjadi anak perusahaan terkendali," ucapnya.

RUPSLB siang ini memberi persetujuan pada seluruh mata acara yang diajukan, mencakup:

1. Persetujuan penggabungan PTBC dengan OCBC. OCBC akan menjadi bank penerima penggabungan, termasuk menyetujui rancangan penggabungan dan konsep akta penggabungan.
2. Persetujuan pengkinian rencana resolusi sehubungan dengan telah dilaksanakan pengambilalihan PTBC oleh OCBC.
3. Perubahan anggaran dasar OCBC dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tentang penerapan tata kelola syariah.
4. Perubahan susunan dewan pengawas syariah OCBC, yaitu mengangkat Jaenal Effendi sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah OCBC efektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Ada apa dengan minyak jelantah yang Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan sebut berpotensi dikembangkan sebagai bahan bakar pesawat? Pada Mei 2024 lalu ia memimpin Rapat Rancangan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Industri Sustainable Aviation Fuel (SAF). Rupanya Indonesia berambisi menyamai Malaysia untuk menjadikan minyak jelantah sebagai bahan bakar aviasi.

“Penciptaan nilai ekonomi melalui kapasitas produksi kilang-kilang biofuel Pertamina untuk penjualan domestik dan ekspor bisa menghasilkan profit sampai Rp12 triliun per tahun,” katanya seperti dikutip media.

Permintaan untuk minyak jelantah meningkat pesat dari Eropa. Antara 2015 sampai 2022, impor minyak jelantah mereka naik dua kali lipat, yang kebanyakan digunakan sebagai biodiesel untuk mengisi tangki mobil, truk, sampai pesawat udara. Lebih dari 60% ekspor jelantah ke Eropa dikuasai Tiongkok, baru setelah itu Malaysia dan Indonesia. Pada 2023, Eropa mengimpor minyak jelantah sebanyak 173 kiloton dan used cooking oil methyl ester, atau produk turunan dari minyak jelantah, sebesar 83 kiloton, dari Indonesia.

Menyimak ucapan Pak Menko, nyata terbaca bahwa ”pasar sedang” memposisikan jelantah sebagai komoditas. Tak heran. Jelantah merupakan salah satu bahan baku energi rendah emisi yang secara eksplisit direkomendasikan dalam EURenewable Energy Directive II (RED II). Potensi pengurangan emisi yang dihasilkan dari bahan bakar yang berbasis minyak jelantah memiliki timbulan emisi yang paling rendah dibanding sumber energi lain karena tidak menyertakan faktor alih fungsi lahan.

Ekspor jelantah ke Eropa ini baru mulai. Indonesia belum seberapa serius mengembangkannya. Kajian International Council on Clean Transportation (ICCT) yang menemukan bahwa pengumpulan minyak jelantah di Indonesia baru mencapai 20% – 40% dari total potensinya saat ini.

Dua Perlakuan Jelantah

Tapi sebenarnya, bagaimana negara, alias regulator, menempatkan status minyak jelantah? Ini penting karena menempatkan minyak jelantah sebagai komoditas akan menuntut pemerintah untuk menetapkan peraturan yang baru, terutama terkait peruntukannya sebagai sumber energi. Selain itu, nilai dari jelantah juga akan mengikuti dinamika pasar karena diperdagangkan secara luas. Sehingga, pemerintah akan sulit untuk melakukan intervensi yang dibutuhkan. Itu jika ingin meraih keuntungan seperti yang diungkapkan Menko Luhut tadi.

Tapi jika menempatkan minyak jelantah sebagai limbah, maka pemerintah dapat menetapkan nilai jelantah menjadi Rp0. Hal ini menjadi peluang bagi negara untuk mendulang keuntungan yang lebih besar dari nilai tambah energi bersih yang diproduksi di Indonesia. Baik keuntungan yang diperoleh dari ekspor, maupun penggunaan domestik.

Realita Jelantah sebagai Komoditas

Ada sebagian pihak yang telah mengumpulkan minyak jelantah dan membeli dengan harga yang relatif tinggi. Harga minyak jelantah tercatat berkisar antara Rp3.000 – Rp9.000 per liter. Bahkan, terdapat daerah yang memiliki harga jual minyak jelantah sebesar Rp20.000 per liter. Inilah yang diekspor ke luar negeri untuk didayagunakan kembali menjadi sumber energi itu.

Pada 2022, harga jual tertinggi minyak jelantah di pasar global mencapai 1.850 euro per ton atau setara dengan lebih dari Rp30.000.000 per ton [3]. Jika dikalkulasi dalam jumlah yang lebih kecil, maka minyak jelantah dihargai kurang lebih sebesar Rp30.000 per liter. Alhasil, sebagian pihak memperoleh keuntungan yang tinggi dari aktivitas jual beli minyak jelantah tersebut.

Praktik jual beli tersebut mengindikasikan posisi minyak jelantah sebagai komoditas. Minyak jelantah sendiri memiliki kode harmonized system (HS) yang merupakan nomenklatur klasifikasi komoditas yang berlaku secara global. Di Indonesia, terdapat beberapa kode HS untuk minyak jelantah yang telah dibakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk aktivitas ekspor. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS, volume ekspor minyak jelantah (HS 1518.00.60) meningkat secara signifikan pada 2021 sebesar 59,81 % (lihat Gambar 1).

Sebagai komoditas yang diperdagangkan, jelantah juga sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sektor industri. Jelantah berpotensi didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan sektor energi di dalam negeri, sehingga peran pemerintah diperlukan dalam menjamin ketersediaan sumber daya tersebut. Hal ini sesuai dengan mandat yang tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam pasal 33 dinyatakan bahwa pemerintah berperan dalam menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Untuk mendukung aktivitas perdagangan jelantah, pemerintah telah memiliki Sistem Minyak Jelantah (Simijel) yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian. Simijel merupakan platform gateway untuk melacak asal usul jelantah dan jadwal pengirimannya. Aspek transparansi rantai pasok dari traceability jelantah ini penting untuk memastikan bahwa jelantah yang diekspor ke pasar global berasal dari sumber yang terverifikasi dan memenuhi standar regulasi global.

Jika Jelantah sebagai Limbah

Di tingkat rumah tangga, minyak jelantah masih dianggap tidak bernilai. Berdasarkan studi Traction Energy Asia, sekitar 75% masyarakat masih membuang minyak jelantah langsung ke selokan setelah digunakan. Artinya, mayoritas masyarakat menilai bahwa jelantah merupakan limbah. Namun, secara yuridis, belum ada regulasi yang mengatur definisi minyak jelantah di rezim hukum manapun. Jelantah tidak dikategorikan sebagai sampah maupun limbah.

Dalam undang-undang pengelolaan sampah (UU No. 18 Tahun 2008), sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan dalam bentuk padat, dimana jelantah tidak masuk dalam kategori tersebut. Sementara dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009), limbah diartikan sebagai sisa suatu usaha atau kegiatan. Meskipun jelantah sesuai dengan definisi tersebut, belum ada peraturan turunan yang menyatakan minyak jelantah sebagai limbah. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 yang membahas baku mutu air limbah tidak menyebutkan minyak jelantah secara spesifik sebagai limbah.

Apabila minyak jelantah dibakukan sebagai limbah di Indonesia, maka tata kelola dan pengelolaan minyak jelantah akan diampu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Instrumen regulasi yang dapat menjadi referensi untuk menyusun tata kelola minyak jelantah merupakan peraturan turunan dari UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, kategori limbah yang akan dipilih perlu diperhatikan kembali karena Indonesia memiliki 2 (dua) kategori, yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah non B3.

Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 (pembaruan dari PP No. 101 Tahun 2014), B3 diartikan sebagai zat atau komponen yang berpotensi mencemarkan, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lain. Minyak jelantah jelas memenuhi kriteria tersebut karena berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup dan berdampak langsung kepada kesehatan manusia. Akan tetapi, kompleksitas pengelolaan limbah B3 berpotensi untuk menghambat penyediaan minyak jelantah sehingga mengurangi efektivitas pasokannya apabila akan digunakan sebagai bahan baku energi.

Di Eropa, jelantah dikategorikan sebagai limbah. Dalam aturan energi terbarukan Uni Eropa yang disebut sebelumnya (RED II), jelantah terdapat dalam lampiran Annex IX B sebagai salah satu bahan baku energi berbasis limbah (waste-based feedstock). Secara umum, sebagian besar negara di Eropa mengumpulkan jelantah dari sektor komersial, seperti industri makanan, hotel, restoran, penyedia jasa makanan (katering), dan sebagainya. Sementara, jelantah yang dikumpulkan di tingkat rumah tangga tidak signifikan. Tingkat pengumpulan jelantah yang berasal dari rumah tangga hanya sebesar 12%.

Dalam pengelolaan jelantah, negara-negara Eropa kebanyakan mengandalkan pengumpulan yang dilakukan oleh pemerintah kota atau otoritas wilayahnya. Namun, terdapat beberapa negara yang pengumpulan jelantahnya – termasuk yang berasal dari rumah tangga – dikelola pada tingkat nasional, yaitu Belgia, Belanda, dan Austria. Berikut perbedaan ketiga negara tersebut dalam mengelola jelantah di masing-masing negaranya (lihat Tabel 1).

Merujuk kepada ketiga negara tersebut, struktur kelembagaan di Indonesia berpotensi untuk mengadopsi sistem pengumpulan jelantah yang difasilitasi oleh pemerintah pusat pada tingkat nasional. Pemerintah pusat juga dapat melibatkan pemerintah daerah sebagai titik-titik pengumpulan jelantah. Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan Indikator Kinerja Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, jumlah limbah yang dikelola termasuk ke dalam kewenangan provinsi. Selain itu, jelantah yang terkumpul berpotensi untuk meningkatkan indeks kualitas air. Indeks kualitas air merupakan salah satu IKLH daerah yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jadi, pengumpulan jelantah tidak hanya mendongkrak pencapaian daerah, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang lestari di berbagai daerah di Indonesia.

Apabila koordinasi vertikal ini dapat terwujud, maka pengumpulan jelantah di daerah dapat dioptimalkan sehingga meningkatkan volume jelantah yang diperoleh. Hal ini tentu akan menjamin ketersediaan jelantah untuk kebutuhan energi nasional. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kebijakan payung yang dapat menjadi landasan koordinasi multipihak tersebut.

Indonesia belum secara resmi melembagakan minyak jelantah sebagai bahan baku energi terbarukan. Statusnya yang saat ini berada di 2 (dua) kategori yang berbeda menjadikannya tantangan tersendiri untuk menentukan tata kelola yang tepat agar dapat digunakan sebagai bahan baku energi di dalam negeri. Apabila penentuan status minyak jelantah tidak segera dilakukan, terdapat ketidakpastian tata kelola dalam pengumpulan minyak jelantah yang berimplikasi kepada pasokan maupun ketersediaannya sebagai bahan baku energi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia bakal stagnan di 2024. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan mematok angka pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,2% pada 2024, atau lebih rendah dari 2023 sebesar 3,3%.

Dia mengingatkan pernyataan Managing Director IMF Kristalina yang menyebut 2023 sebagai tahun yang gelap. Maka proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,2% pada 2024 cenderung lebih lemah dari tahun sebelumnya.

"Bahkan lebih lemah dibandingkan tahun lalu yang sudah dianggap sebagai tahun yang sebetulnya stagnan lemah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (2/8).

Pertumbuhan ekonomi global akan ditopang Amerika Serikat (AS), sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar dan menunjukkan resiliensi yang baik, terutama didorong oleh permintaan domestik.

Inflasi AS juga menunjukkan penurunan, sejalan dengan menurunnya tekanan harga energi dan sektor perumahan. Kondisi ini memberikan harapan atas arah kebijakan The Fed, di mana Fed Fund Rate (FFR) diproyeksi akan turun lebih cepat dari proyeksi sebelumnya.

“Sebelumnya diperkirakan terjadi pada akhir tahun 2024. Saat ini, muncul harapan bahwa penyesuaian FFR akan dilakukan sebelum akhir tahun 2024,” ujar Sri Mulyani.

Ekonomi Cina Melemah

Sementara itu, perekonomian Cina masih lemah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah target 5%. Melemahnya perekonomian Cina dipengaruhi oleh konsumsi dan investasi yang masih lemah dan tekanan sektor properti yang masih berlanjut.

Meski begitu, Indonesia menunjukkan kinerja konsumsi dan investasi yang tetap terjaga sepanjang triwulan I, dan diperkirakan trennya terus berlanjut pada triwulan II 2024.

“Kami perkirakan konsumsi rumah tangga dan investasi masih menjadi faktor yang memberikan kontribusi yang baik,” ujarnya.

Optimisme itu ditopang oleh kinerja ekspor yang diperkirakan meningkat, terutama ekspor produksi manufaktur dan pertambangan. Negara mitra dagang utama untuk sektor ini ialah Cina dan India. Meski perekonomian Cina masih lemah, pertumbuhan ekonomi India relatif tinggi.

“Kita diuntungkan bahwa India memiliki pertumbuhan ekonomi yang sehat dan relatif tinggi,” ujarnya.

Menimbang berbagai kondisi itu, KSSK memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2024 berada di atas 5%. Dibarengi proyeksi stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah gejolak perekonomian global.

“Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah peningkatan tekanan di pasar keuangan global dan seiring dengan ketidakpastian ekonomi global dan risiko geopolitik yang masih tinggi,” katanya.