Inisial T disebut-sebut menjadi dalang di balik bisnis judi online dan scamming di Indonesia. Apa itu scamming?

Scamming adalah bentuk penipuan ketika seseorang atau sekelompok orang berusaha mendapatkan keuntungan finansial atau informasi pribadi dengan cara menipu atau memperdaya orang lain.

Bentuk-bentuk umum scamming termasuk email phishing, penipuan telepon, skema piramida, penipuan melalui media sosial, dan penipuan kartu kredit.

Istilah ‘scam’ berasal dari kata ‘scandal’ yang digunakan untuk menggambarkan tindakan penipuan atau kecurangan.

Kepala BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani menyampaikan, inisial T bukan hanya berfokus pada judi online, tetapi juga scamming. Instansinya pun berfokus pada pekerja Indonesia yang diberangkatkan secara ilegal ke luar negeri untuk dipekerjakan di bisnis judi online dan penipuan alias scamming online.

“Inisial T itu siapa, apakah dia benar pengendali atau tidak, saya sudah tuangkan dalam berita acara yang tadi saya tanda tangani dalam pemberian klarifikasi ke teman-teman penyidik,” kata Benny ketika ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (29/7).

Dikutip dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan atau DJKN Kemenkeu, jenis-jenis scamming yakni:

• Phishing: mengelabui korban dengan memanfaatkan data pribadi, data akun, dan data finansial korban yang didapat melalui email, telepon, pesan teks ataupun berupa tautan.

Salah satu contoh kegiatan phising, yaitu seseorang yang menerima pesan WhatsApp mengatasnamakan instansi meminta data pribadi calon korban ataupun terdapat tautan yang harus dikunjungi oleh calon korban. Nantinya data pribadi tersebut dapat disalahgunakan oleh pelaku.

• Catfishing: menggunakan identitas atau informasi seseorang menipu orang lain. Contohnya, seseorang yang membuat akun Instagram palsu seolah seorang kerabat ataupun teman dekat untuk mendapatkan kepercayaan korban dan memanfaatkannya.
• Auction fraud atau penipuan lelang: menggunakan website lelang palsu. Pelaku akan berpura-pura menjual suatu barang pada website tersebut. Kasus penipuan ini banyak ditemukan saat menjelang acara konser dengan modus menjual tiket konser.
• Donation scam: Pelaku memanfaatkan belas kasihan seseorang untuk melakukan penipuan dengan cara mengaku membutuhkan bantuan keuangan atau suntikan dana dengan berbagai alasan.

Nilai kerugian akibat investasi ilegal berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan alias OJK selama 2012 – 2022 sebagai berikut:

Penipuan dan skema penipuan perbankan mengakibatkan kerugian global US$ 485,6 miliar tahun lalu, menurut Laporan Kejahatan Keuangan Global Nasdaq 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

• Penipuan menggunakan media siber, termasuk peretasan email bisnis, mengakibatkan kerugian US$ 10 miliar
• Penipuan asmara dan skema penipuan lainnya mengakibatkan kerugian hampir US$ 4 miliar
• Penipuan terhadap korban lansia mengakibatkan kerugian US$ 80 miliar

Cara menghindari penipuan atau scamming sebagai berikut:

• Hindari memberikan informasi berupa data pribadi
• Memastikan keamanan website yang diakses
• Menggunakan kombinasi password yang kuat, seperti menggunakan tanda baca dan angka
• Tidak membagikan kode One Time-Password (OTP) kepada orang lain
• Tidak boleh mudah percaya pada orang lain

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/7).

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga meminta Kerajaan Arab Saudi untuk berinvestasi lebih besar di Indonesia. Apalagi, jemaah haji dan umrah Indonesia menyumbang devisa US$ 7 miliar atau setara Rp 114,25 triliun (kurs: Rp 16.322 per dolar AS.

“Orang Indonesia yang melaksanakan ibadah haji dan umroh setiap tahun sekitar 1,4 juta orang. Kalau spendingnya rata-rata US$ 5.000 saja maka devisanya US$ 7 miliar. Karena Saudi juga perlu investasi yang lebih besar di Indonesia,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Selasa (30/7).

Airlangga menyampaikan bahwa kerja sama dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah telah berjalan dengan baik setiap tahunnya. Untuk itu, kedua negara juga perlu lebih fokus pada kerja sama di bidang ekonomi dan investasi.

Dorong Sektor Swasta dan Investasi

Sementara itu, Faisal mendorong sektor swasta untuk terus kerja sama dan investasi, seperti Aramco dan Acwa Power. Kerja sama ini didorong untuk investasi dan pengerjaan berbagai proyek di Indonesia.

"Aramco sudah ada di Singapura, Malaysia dan Thailand, namun justru di Indonesia masih belum terlihat investasinya," kata Faisal.

Menanggapi hal tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan minimal 15 hektar di Batam untuk dibangun monumen ikonik seperti Masjid dan Islamic Center.

Untuk mewujudkan rencana ini, Faisal berencana melihat lahan yang disediakan dan sekaligus melihat perkembangan pembangunan dan potensi kerja sama ekonomi di Batam.

Usulan Prabowo di Mekkah

Tak hanya itu, Airlangga juga menyampaikan terkait usulan dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto tentang pembangunan Indonesian Village di Mekkah.

Faisal menanggapi usulan tersebut dengan positif dan menyampaikan bahwa Kerajaan Arab Saudi sangat yakin hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi akan lebih kuat lagi ke depan.

"Usulan tersebut juga telah menjadi pembahasan dalam pertemuan antara Prabowo dengan Kerajaan Arab Saudi," ujar Faisal.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ), Nurul Ichwan mengatakan, pemerintah tengah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Rencana tersebut dilakukan untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik khususnya di sisi hilir. Menurutnya, kebijakan yang tercantum dalam PP tersebut dapat menyebabkan lambanya pembangunan stasiun pengisian bahan bakar listrik umum (SPKLU).

Ichwan menyebut, aturan yang akan direvisi untuk meningkatkan populasi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia adalah mengenai minimal penanaman modal asing sebesar Rp 10 miliar.

Kondisi tersebut membuat investor asing enggan untuk masuk ke dalam investasi SPKLU di Indonesia. Pasalnya, pembangunan SPKLU hanya membutuhkan sedikit dana jika dibandingkan dengan angka minimal investasi untuk PMA.

"Karena investasi yang berdasarkan regulasi kita punya adalah minimal Rp 10 miliar untuk masing-masing titik investasi, ini masih perlu direview kembali, karena tidak mungkin hanya untuk charging station sampai Rp 10 miliar itu terlalu besar," ujar Ichwan dalam acara "International Battery Sumit 2024", Selasa (30/7).

Nantinya, setelah peraturan pemerintah tersebut di revisi maka Kementerian BKPM akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) yang dibuat untuk mendorong terciptanya ekosistem kendaraan listrik.

"Kalau saya optimis akhir tahun sudah jadi," ujarnya.

Ichwan mengatakan, keputusan untuk meninjau PP tersebut sejalan dengan tujuan utama pemerintah dengan menciptakan ekosistem EV di Indonesia. Salah satunya dengan memudahkan pengguna EV dalam menemukan SPKLU.

Ia berharap, kedepannya investor-investor dari Indonesia termasuk BUMN dapat membangun juga charging station khususnya di kota-kota yang populasi dari EV-nya itu sudah banyak. Dengan demikian, hal ini bisa menekan keraguan masyarakat saat akan membeli kendaraan listrik.

"Kalau ragu, alhasil di samping punya mobil listrik, saya harus beli mobil yang lain lagi, yang bisa saya isi bensin. Nah, itu yang paling perlu ke depan adalah membangun lebih banyak jaringan di charging stationnya," ungkapnya.

Jumlah SPKLU

Data PT PLN (Persero) menunjukkan, terdapat 1.380 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang dibangun di 956 lokasi Indonesia pada April 2024.

“Kami akan terus segera menambah jumlah SPKLU untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (30/5).

Berdasarkan sebaran daerah, infrastruktur SPKLU paling banyak berada di Pulau Jawa, yakni 966 unit di 656 titik.

Kemudian Pulau Sumatera memiliki 165 SPKLU, Bali-Nusa 116 SPKLU, Sulawesi 64 SPKLU, dan Kalimantan 54 SPKLU.

Sementara, Maluku dan Papua jadi wilayah dengan jumlah SPKLU paling sedikit, masing-masing hanya memiliki 8 unit dan 7 unit.

Di samping itu, PLN akan mengubah 2.000 tiang listrik yang tersebar di Indonesia menjadi SPKLU untuk mobil listrik pada tahun ini.

Darmawan menyebut, langkah ini merupakan inovasi PLN dalam rangka percepatan ekosistem kendaraan listrik. Sehingga para pengguna mobil listrik akan lebih mudah dalam pengisian daya.

“Kami sudah membangun strategi untuk mengubah tiang listrik kami menjadi SPKLU, sehingga dengan catatan biayanya juga lebih murah,” katanya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan lebih lanjut kepada PT Indosat Tbk (ISAT) perihal utang per 31 Maret 2024. Dalam laporan keuangan ISAT, disebutkan ada utang pengadaan sebesar Rp 10,1 triliun atau sebanyak 99,9% dari total utang dan akan jatuh tempo dalam jangka pendek.

Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Reski Damayanti mengatakan per 31 Maret 2024, utang pengadaan sebesar Rp 10,1 triliun tersebut mencakup pengeluaran modal dan operasional. Pengeluaran ini terkait dengan pengadaan proyek penting seperti ekspansi jaringan, peningkatan teknologi, dan kebutuhan operasional, yang seluruhnya bertujuan untuk menjaga kualitas layanan dan daya saing perseroan.

“Tingginya persentase utang jatuh tempo jangka pendek (99,9%) sesuai dengan jadwal jatuh tempo pembayaran,” kata Reski dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (29/7).

Reski menegaskan Indosat akan melunasi utang pengadaan tersebut sesuai jadwal jatuh tempo yang sudah disepakati dengan pemasok. Tak hanya itu, Indosat akan menggunakan dana yang diperoleh dari aktivitas usaha perseroan untuk melunasi utang tersebut. Ia menyebut penerimaan kas dari pelanggan selama tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2024 mencapai Rp 13,6 triliun sehingga cukup untuk menutup kebutuhan tersebut.

Pinjaman Bank

Bursa juga meminta penjelasan Indosat terkait informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Nomor 15 tentang Pinjaman. Berdasarkan data tersebut, per 31 Maret 2024, Indosat membukukan pinjaman sebesar Rp7,4 triliun, dengan Rp1,2 triliun di antaranya akan jatuh tempo dalam jangka pendek.

Reski mengatakan Indosat menggunakan pinjaman tersebut untuk pembiayaan modal kerja, pengeluaran modal, dan pembiayaan umum. Ia menegaskan Indosat akan melunasi pinjaman tersebut sesuai jadwal jatuh tempo pinjaman menggunakan dana internal.

“Saat ini tidak ada pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tertunda,” ucapnya.

Terkait sumber dana yang digunakan, Reski menyatakan bahwa Indosat memiliki saldo kas sebesar Rp 7,8 trilliun per 31 Maret 2024. Indosat juga akan melunasi pinjaman bank sesuai dengan jadwal jatuh tempo pinjaman.

Utang Obligasi dan Sukuk

Bursa juga meminta penjelasan terkait informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Nomor 16 dan 17 tentang Obligasi dan Sukuk. Berdasarkan data tersebut, per 31 Maret 2024, ISAT membukukan utang obligasi sebesar Rp 5,4 triliun dan utang sukuk sebesar Rp1,8 triliun. Di dalamnya terdapat utang obligasi dan sukuk yang jatuh tempo dalam satu tahun masing-masing sebesar Rp 825,8 miliar dan Rp 476,9 miliar.

Reski mengatakan bahwa perseroan akan melunasi utang obligasi dan sukuk tersebut sesuai dengan jadwal jatuh tempo pinjaman menggunakan dana internal. Selain itu, Indosat juga memastikan akan memenuhi semua covenant yang dipersyaratkan dalam perjanjian obligasi dan sukuk.

“Perseroan tidak memiliki kendala dan hambatan dalam melunasi kewajiban tersebut,” tambahnya.

Dampak Jika Indosat Tak Lunasi Utang

Reski menjelaskan jika kewajiban utang pengadaan tidak terpenuhi tepat waktu, perseroan dapat menghadapi beberapa masalah. Pertama, gangguan operasional Indosat, di mana rantai pasokan dan operasi perusahaan dapat terpengaruh, yang berdampak langsung pada kualitas layanan.

Kedua, hubungan dengan pemasok bisa terganggu. Reski menyebut pembayaran yang tertunda dapat merusak hubungan baik dengan pemasok hingga mempengaruhi syarat pembayaran dan keberlanjutan pasokan barang atau jasa.

Ketiga, kinerja keuangan perusahaan dapat terkena dampak negatif. Kegagalan dalam melakukan pembayaran dapat menimbulkan biaya tambahan, yang mengakibatkan pada penurunan kinerja keuangan dan likuiditas perusahaan.

Terakhir, ada risiko terhadap reputasi perusahaan. Ia menyebut keterlambatan pembayaran dan ketidakmampuan melunasi utang dapat merusak reputasi perusahaan di pasar dan mengurangi kepercayaan investor.

Demi mengatasi risiko ini, Reski menyampaikan perseroan memiliki manajemen arus kas yang kuat dan cadangan likuiditas yang memadai. Ia optimistis Indosat dapat memenuhi kewajiban ini melalui perencanaan keuangan yang hati-hati dan manajemen strategis.

Produksi global Toyota pada Juni 2024 anjlok 12,9% menjadi 795.862 kendaraan. Ini merupakan penurunan lima bulan berturut-turut dan merupakan yang paling tajam sejak Desember 2022.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh skandal sertifikasi di pasar Jepang. Produksi Toyota di Jepang anjlok 18,8% setelah kementerian transportasi menemukan kejanggalan dalam aplikasi oleh Toyota dan produsen mobil lain untuk mensertifikasi model-model tertentu.

Selain itu, Toyota juga menghadapi persaingan yang sengit dengan kendaraan listrik di pasar Cina. Produsen model listrik seperti BYD, telah memperoleh pangsa pasar dengan cepat dan telah memangkas harga secara agresif.

Hal itu membuat produksi Toyota Jepang turun 21,7%. Ini menandai bulan kelima berturut-turut di mana produksi Toyota telah menurun hingga 20% atau lebih.

Sementara produksi di Amerika Utara turun 6,2% dan Eropa turun 6,6% karena jumlah hari produksi yang lebih sedikit dibandingkan tahun lalu.

Penjualan Toyota di seluruh dunia turun 5,1% selama bulan tersebut, yang disebabkan oleh penurunan di Jepang dan Tiongkok. Produsen mobil tersebut akan melaporkan hasil keuangan kuartal pertama pada Kamis (1/8).

Perusahaan diperkirakan akan mencatat kenaikan laba operasi sebesar 21% dari tahun sebelumnya menjadi 1,35 triliun yen ($8,7 miliar), menurut estimasi konsensus LSEG dari enam analis. Hal itu dibantu oleh yen yang lebih lemah dan permintaan yang kuat untuk kendaraan hibrida di Amerika Serikat.

Selama enam bulan pertama tahun ini, produksi global pembuat mobil turun 5% sementara penjualan di seluruh dunia turun 0,9%.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menepis isu reshuffle yang antara lain melibatkan dirinya. Bahlil dikabarkan akan menggantikan Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ia menekankan dirinya masih melakukan aktivitas sebagai Menteri Investasi di kantornya pada hari ini, Selasa (30/7). Ia tidak berencana untuk menghadiri Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan di Jakarta maupun Nusantara.

"Saya hari ini kerja di Kementerian Investasi. Hari ini agenda saya padat di Kementerian Investasi," kata Bahlil di kantornya, Selasa (30/7).

Beredar kabar Bahlil akan menggantikan Arifin sebagai Menteri ESDM. Ia disebut-sebut telah memberikan sinyal dirinya akan berpindah kementerian yang ditunjukkan saat menggelar konferensi pers realisasi investasi semester pertama kemarin, Senin (29/7).

Bahlil mengatakan pernyataan pers soal realisasi investasi itu adalah yang terakhir disampaikannya selama menjabat. Namun, ia beralasan, data realisasi investasi kuartal III 2024 baru akan rampung pada akhir Oktober 2024. Ia juga belum tahu apakah dirinya akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi, ini konferensi pers saya yang terakhir karena data realisasi investasi kuartal ketiga tahun ini tidak bisa dipercepat pengolahannya," kata Bahlil di kantornya, Senin (29/7).

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, Presiden Joko Widodo belum mengagendakan rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

"Tidak betul, sampai saat ini belum ada rencana maupun agenda reshuffle kabinet," kata Ari lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (30/7).

Hal serupa juga dikatakan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana. Dia mengaku belum mengetahui informasi ihwal agenda reshuffle kabinet. "Kami belum mendengar hal tersebut, pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden," kata Yusuf dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (30/7).

Survei global hasil kolaborasi Bank DBS Indonesia dengan Financial Times Longitude mengungkapkan bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia meningkat. Hal ini disebabkan oleh sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan pertumbuhan stabil di sektor logam, pertambangan, dan manufaktur, yang mendukung permintaan industri kendaraan listrik (EV).

Investasi besar-besaran dalam infrastruktur juga telah meningkatkan kepercayaan investor terhadap indonesia. Survei tersebut juga menyoroti peran penting departemen keuangan dan treasury dalam perusahaan untuk menentukan arah jangka panjang bisnis global.

Tak hanya itu, saran dalam survei tersebut juga sangat penting dalam menghadapi peluang perdagangan dan penciptaan nilai baru yang muncul dari teknologi digital. Survei ini juga menilai Indonesia perlu menghadapi peluang yang muncul seiring tingginya permintaan model bisnis yang berkelanjutan, serta pergeseran keseimbangan kekuatan ekonomi di negara-negara berkembang akibat globalisasi.

Laporan berjudul“Pivotal: How Treasury and Finance Enable a New Era of Globalization” mensurvei 570 eksekutif dari 15 pasar di Asia-Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara. Laporan ini mengungkapkan bahwa prioritas strategis utama bagi bisnis di Indonesia dalam dua tahun ke depan adalah meningkatkan produktivitas dan kinerja operasional sebesar 83%. Indonesia juga perlu meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan sebesar 77%.

Sejalan dengan hal itu, Kunardy Lie, Head of Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia, mengatakan bahwa upaya-upaya keberlanjutan semakin penting, hal ini termasuk mengamankan pembiayaan untuk inisiatif dekarbonisasi yang meluas. Ia menyebut peningkatan kepercayaan investor yang signifikan terhadap Indonesia menggarisbawahi fundamental ekonomi yang kuat. Selain itu, prospek pertumbuhan negara ini juga sangat menjanjikan.

“Bank DBS Indonesia berkomitmen untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya regional kami untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan mendorong integrasi ekonomi yang lebih besar,” kata Kunardy dalam keterangannya, dikutip Selasa (30/7).

Selain itu, para eksekutif di Indonesia juga menganggap diversifikasi bisnis sebagai tujuan utama. Banyak dari mereka berfokus pada pertumbuhan bisnis di Asia dan mendapatkan keahlian serta talenta baru. Sebanyak 73% responden menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan prioritas utama.

Hambatan Bisnis di Indonesia

Namun, bisnis di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam akses terhadap modal dan pembiayaan serta ketidakpastian geopolitik, serta penurunan dan volatilitas ekonomi. Meskipun banyak bisnis di tanah air memiliki cadangan yang cukup besar untuk mendanai ekspansi dan tujuan digitalisasi, tantangan ini lebih terlihat di negara-negara lain di Asia di mana afiliasi lokal mereka ingin memperluas operasi.

Demi mendorong prioritas strategis dan memfasilitasi strategi diversifikasi, para eksekutif mengindikasikan bahwa dalam survei tersebut sebanyak 87% strategi korporasi adalah upaya strategis yang paling mungkin dilakukan oleh tim treasury dan keuangan di Indonesia. Lalu, diikuti oleh pengadaan dan rantai pasokan.

Namun, dibandingkan dengan rata-rata global, eksekutif di Indonesia relatif lebih sedikit menyatakan bahwa treasury dan keuangan terlibat dalam keberlanjutan dan dekarbonisasi dan manajemen risiko.

Pada tahun 2024 ini, upacara HUT RI akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Untuk upacara di IKN, Presiden Joko Widodo akan mengundang tamu-tamu penting kenegaraan termasuk mantan presiden untuk menghadiri upacara peringatan tersebut.

Namun, upacara tidak akan dilangsungkan penuh di IKN. Upacara bakal digelar di dua tempat, yakni Jakarta dan IKN. Alasan pelaksanaan di dua tempat tersebut yaitu karena saat ini masih dalam masa transisi pemindahan ibu kota.

Rencananya, upacara yang dilaksanakan di IKN akan dihadiri Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara di Istana Negara, upacara dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Walaupun upacara tak sepenuhnya dilaksanakan di IKN, namun akomodasi termasuk transportasi akan menjadi satu hal yang diperlukan bagi tamu yang akan berkunjung ke sana.

Adapun, salah satu transportasi yang dapat digunakan adalah pesawat. Lantas berapa harga tiket pesawat ke Balikpapan jelang upacara HUT RI di IKN? Berikut di bawah ini ulasannya.

Harga Tiket Pesawat ke Balikpapan Jelang Upacara HUT RI di IKN

Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini kumpulan harga tiket pesawat ke Balikpapan jelang upacara HUT RI di IKN.

Harga Tiket Pesawat ke Balikpapan Jelang Upacara HUT RI di IKN (Garuda Indonesia)

1.Harga Tiket Pesawat Jakarta-Balikpapan 14 Agustus Jakarta-Balikpapan (Tiket.com)

• Lion Air: Rp1,4 juta
• Batik Air: Rp1,6 juta
• Citilink: Rp1,6 juta
• Super Air Jet: Rp1,7 juta
• Pelita Air: Rp1,8 juta
• Garuda Indonesia: Rp2 juta

2. Harga Tiket Pesawat Jakarta-Balikpapan 14 Agustus (Traveloka)

• Lion Air: Rp1,4 juta
• Batik Air: Rp1,6 juta
• Super Air Jet: Rp1,7 juta
• Pelita Air: Rp1,8 juta
• Garuda Indonesia: Rp2,1 juta

3.Harga Tiket Pesawat Jakarta-Balikpapan 15 Agustus (Tiket.com)

• Super Air Jet: Rp1,6 juta
• Lion Air: Rp1,7 juta
• Citilink: Rp1,8 juta
• Pelita Air: Rp1,8 juta
• Batik Air: Rp1,9 juta
• Garuda Indonesia: Rp2 juta

4.Harga Tiket Pesawat Jakarta-Balikpapan, 15 Agustus (Traveloka)

• Super Air Jet: Rp1,6 juta
• Lion Air: Rp1,7 juta
• Citilink: Rp1,7 juta
• Pelita Air: Rp1,8 juta
• Batik Air: 1,9 juta
• Garuda Indonesia: Rp2,1 juta

5. Harga Tiket Pesawat Jakarta-Balikpapan,16 Agustus (Tiket.com)

• Super Air Jet: Rp1,6 juta
• Lion Air: Rp1,7 juta
• Batik Air: Rp1,8 juta
• Citilink: Rp1,8 juta
• Pelita Air: Rp1,8 juta
• Garuda Indonesia: Rp2 juta

6. Harga Tiket Pesawat Jakarta-Balikpapan 16 Agustus (Traveloka)

• Super Air Jet: Rp1,6 juta
• Lion Air: Rp1,7 juta
• Batik Air: Rp1,8 juta
• Pelita Air: Rp1,8 juta
• Garuda Indonesia: Rp2,1 juta.

Demikian rangkuman informasi mengenai harga tiket pesawat ke Balikpapan jelang upacara HUT RI di IKN yang perlu diketahui.

Pemerintah tengah menggodok skema dana pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini tertuang dalam rancangan Reformasi Perlindungan Hari Tua bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Pembahasan mengenai skema pensiun tersebut sudah mengemuka. Salah satunya dengan skema fully funded. Berdasarkan dokumen Civil Apparatus Policy Brief BKN berjudul Konsep Pembiayaan dan Pola Jaminan Pensiunan PNS yang diterbitkan pada September 2017, skema fully funded merupakan dana pensiun yang dibayar melalui dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta. Kemudian diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayarkan manfaat pensiun.

Saat ini, skema pensiun yang ditetapkan untuk PNS adalah pay as you go. Skema yang diterapkan saat ini dengan menggunakan sistem yang didanai sepenuhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Skema Pay As You Go Dibayangi Risiko Fiskal

Dalam dokumen KEM-PPKF 2025, reformasi gaji dan pensiun ASN masih menjadi agenda yang perlu diselesaikan. Sebab, skema pensiun PNS melalui pay as you go berpotensi menyebabkan risiko fiskal yang lebih besar.

Namun dokumen tersebut tidak menyebutkan skema yang cocok dalam penerapan reformasi dana pensiun bagi PNS. Dokumen ini hanya menyebutkan arah reformasi program pensiun bagi ASN ke depan terbagi ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama yaitu skema program untuk PNS existing dan kelompok kedua adalah pengembangan program baru untuk PNS baru dan PPPK.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) mengamanatkan dua substansi penting yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi pegawai ASN.

Pertama yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini memiliki hak yang sama atas jaminan sosial, sebagaimana halnya PNS diantaranya terhadap jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT). Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan dalam sistem kepegawaian pemerintah.

Lalu yang kedua yaitu UU ASN juga secara tegas mengamanatkan pemberian JP dan JHT untuk pegawai ASN merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak, dan sebagai penghargaan atas pengabdian.

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa perlindungan hari tua bagi ASN bukan saja sebagai bentuk perlindungan kepada ASN, tetapi juga sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian ASN.

Selain itu disebutkan juga, skema pay as you go berpotensi untuk terus meningkatkan risiko fiskal ke depan seiring dengan tren penunaan penduduk (population ageing). Beban tersebut juga diperkirakan akan terus meningkat.

Garis Besar Desain Reformasi

Terdapat dua garis besar desain reformasi yang menjadi prioritas pemerintah. Pertama, pemerintah akan memastikan bahwa tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun.

Untuk Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, program pelengkap dengan skema iuran pasti berbasis take home pay (THP) menjadi alternatif utama pemerintah.

Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan PPPK akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini.

Adapun penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP, baik untuk PNS existing, PNS baru maupun PPPK diharapkan mampu mendorong distribusi replacement ratio (RR) yang lebih wajar antar jabatan.

Tanggapan Kemenkeu

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata belum bisa merinci skema yang akan diterapkan untuk pensiun PNS. Termasuk juga berkaitan dengan skema fully funded.

“Nanti tunggu saja, kalau itu (skema fully funded) lebih kompleks lagi,” kata Isa di Gedung Kemenkeu, Senin (22/7).

Jika terdapat perubahan skema pensiun PNS, kata Isa, dipastikan akan melalui proses yang cukup lama. Isa menyebut reformasi skema pensiun PNS tidak akan begitu saja bisa dilakukan pada 2025.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun lebih dari 30 embung di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut, pembangunan embung berfungsi untuk konservasi air, sekaligus mempercantik Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Embung juga dapat memengaruhi iklim mikro di IKN. Oleh karena itu, kita perlu terus membangun embung-embung lainnya hingga 60," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Pembangunan embung juga sejalan dengan konsep kota hutan cerdas (smart forest city) yang mempertahankan 70 persen area hijau tak terbangun.

"Kalau sore, kita bisa duduk-duduk di Embung A ini sambil melihat Istana Garuda dan Istana Negara, serta kantor-kantor Kemenko yang akan selesai dalam waktu dekat," kata Basuki.

Embung MBH memiliki tampungan 66.000 m3 dan menjadi bagian dari area Sumbu Kebangsaan dekat dengan Istana Negara dan Istana Garuda. Embung juga dilengkapi dengan pedestrian, amphiteater, jogging track, hingga ruang publik.

Pada ujung embung, terlihat kawasan perbukitan hijau di balik bilah sayap garuda pada Istana Garuda. Ada jalur jogging track yang menjadi akses pelintas di kawasan embung, termasuk jembatan kayu yang kokoh. Selain itu, terdapat 6 ekor angsa bermain di tepi embung.

Embung MBH Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dibangun mulai Desember 2022 hingga 2024. Satu dari 14 embung yang dibangun di KIPP. Nilai kontrak untuk pembangunan 14 embung tersebut adalah sebesar Rp 484 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya.

Pembangunan Embung KIPP juga menerapkan konsep Smart Water Management System dalam perawatan area terbuka hijau dengan penyiraman otomatis (Sprinkler) yang beroperasi menggunakan sensor yang dapat mendeteksi kadar air tanah, suhu, kelembaban dan ph tanah.

Embung juga dilengkapi bangunan pendukung berupa sediment trap untuk mengendalikan jumlah sedimen yang masuk ke dalam embung guna menjaga kualitas air. Embung di KIPP juga berfungsi menyediakan air baku untuk keperluan non air minum, menurunkan suhu di sekitar KIPP, dan dapat menjadi ruang rekreasi publik.

E-commerce asal Cina yakni Temu resmi merambah pasar Thailand, Malaysia, dan Filipina. Kementerian Koperasi dan UKM di Indonesia berharap pemerintah mencegah kehadiran platform ini di Tanah Air.

Temu resmi memasuki pasar Thailand pekan ini. “Situs Temu di Thailand menawarkan diskon pembukaan hingga 90%,” demikian isi laporan Momentum Works, Selasa (30/7).

Temu di Thailand menawarkan berbagai macam barang lintas-negara dengan ulasan dan peringkat global untuk barang-barang populer. Meskipun ada rumor Temu meluncurkan barang bermerek di Asia Tenggara, sebagian besar barang di situs Thailand saat ini tidak bermerek.

Kemenkop UKM berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, dan pemangku kebijakan terkait bersinergi mencegah Temu yang berbasis di Cina itu masuk ke Indonesia.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari menyatakan, langkah itu perlu dilakukan demi melindungi para pelaku usaha, khususnya UMKM.

Menurut Fiki, aplikasi Temu bisa sangat mematikan bagi UMKM lantaran pabrik dari Cina bisa bertransaksi langsung dengan konsumen.

"Ada satu platform manufacture to customer atau MtoC 80 ribu pabrik akan masuk. Di Amerika, Temu ini mengalahkan Amazon. Harusnya ini dilarang karena saat ini pukulan bagi UMKM itu sudah semakin habis-habisan," kata Fiki.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendag Isy Karim mengatakan, model bisnis Temu yakni MtoC tidak bisa berlaku di Indonesia.

“Mereka akan terganjal peraturan pemerintah, ada PP Nomor 29 Tahun 2021 mengenai distribusi. Produsen tidak bisa langsung masuk ke konsumen," ujar Isy di Gedung DPR, Jakarta, pada Juni (13/6).

PP 29 Tahun 2021 mengatur tentang kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor, penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia, distribusi barang, sarana perdagangan, standardisasi, pengembangan ekspor, metrologi legal, serta pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Selain itu, Indonesia memiliki Peraturan Menteri Perdagangan alias Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Kemendag belum menerima pendaftaran atau pengajuan izin berusaha Temu melalui sistem elektronik. "Belum ada pengajuan ke Kemendag. Mungkin di Malaysia, bukan di Indonesia," kata Isy.

Jika ingin masuk ke Indonesia, e-commerce asal Cina tersebut harus melakukan banyak penyesuaian model bisnis. “Banyak sekali yang harus disesuaikan,” ujar dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertolak kembali ke Jakarta pada Selasa (30/7), seusai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Jokowi juga tak akan menggelar sidang kabinet di IKN pekan ini.

Jokowi akan langsung ke terbang ke Jakarta setelah merampungkan dua agenda rapat terbatas soal peningkatan stabilitas keamaan di wilayah IKN dan peran pengusaha lokal dalam pengembangan ibu kota baru.

"Rencananya hari ini Bapak Presiden kembali ke Jakarta," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Selasa (30/7).

Dalam agenda pertama, Jokowi mengundang Pangdam VI/MLM, Kapolda Kaltim, Danrem 091/ASN, Dandim 0913/PPU dan Kapolres Panajam Paser Utara ke Istana Garuda, Kompleks Istana Kepresidenan IKN.

Selanjutnya, presiden juga akan menerima Kamar Dagang dan Industri (KADINDA) Provinsi Kalimantan Timur, KADINDA Balikpapan, KADINDA Samarinda, dan KADINDA Penajam Paser Utara.

Jokowi juga akan menyambut Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Kalimantan Timur, HIPMI Balikpapan, HIPMI Samarinda, dan HIPMI Penajam Paser Utara.

Ari pun memastikan tidak ada agenda sidang kabinet paripurna dalam kegiatan kerja presiden di IKN kali ini. Dia mengatakan sidang kabinet paripurna terdekat akan digelar sebelum perayaan ucapara kemerdekaan HUT ke-79 pada 17 Agustus mendatang.

"Sidang kabinet paripurna tidak dalam minggu ini, masih dijadwalkan," ujarnya.

Adapun pada hari pertama berkantor di IKN pada Senin kemarin, Jokowi memimpin rapat terbatas soal persiapan IKN dalam menyambut kegiatan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di ibu kota baru.