Bank Indonesia memastikan siap untuk meluncurkan Central Counterparty atau CCP. Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat mengatakan CCP merupakan infrastruktur pasar keuangan terbaru untuk mengatur, mengembangkan, serta mengawasi pasar uang dan pasar valuta asing.

“CCP ini ya 30 September 2024 jadi (diluncurkan),” kata Donny dalam Taklimat Media di Gedung BI, Jakarta, Selasa (24/9).

Dia menjelaskan, BI membentuk CCP karena merupakan amanat Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU PPSK. Tak hanya itu, Donny menyebut pengembangan CCP juga bagian dari Pengembangan Pasar Uang atau BPPU 2025 serta komitmen G20 OTC Derivatives Market Reform.

“CCP ini inisiatif utama dalam blueprint pengembangan pasar uang 2025. Mendukung operasi moneter pro market untuk akselerasi pasar valas,” ujar Donny.

Pada tahapan awal, Donny memastikan akan ada delapan bank yang berpartisipasi dalam layanan pengembangan CCP. Semua bank tersebut yakni Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata.

Tahapan selanjutnya yaitu realisasi penyertaan modal yang dilakukan Bank Indonesia dan delapan bank tersebut. Tahapan itu akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Keseluruhan modal dari pemegang saham nantinya akan menjadi bagian dari penguatan modal CCP. Khususnya penguatan dalam pelaksanaan manajemen risiko kegagalan atau default waterfall management.

Apa Fungsi dan Dampak CCP?

Donny menjelaskan CCP nantinya akan menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing atau PUVA. Dengan fungsi tersebut, CCP juga sekaligus menjadi penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi.

“Ini tujuannya untuk memitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak atau yang disebut dengan counterparty risk, risiko likuiditas, dan risiko karena volatilitas harga pasar,” kata Donny.

Donny mengatakan CCP nantinya juga akan memberikan dampak terhadap transaksi pasar uang dan pasar valas lebih efisien. CCP juga akan mendukung efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar.

Selain itu CCP juga memfasilitasi instrumen lindung nilai bagi perbankan dan dunia usaha, investor, maupun pembiayaan perekonomian nasional. “Yang utama adalah transaksi lindung nilai untuk pasar keuangan kita, baik itu lindung nilai investasi asing atau portofolio,” ujar Donny.

Dalam peta jalan yang dibuat, produk derivatif yang dapat ditransaksikan pada tahun ini dalam CCP yaitu Domestic Non Deliverable Forward atau DNDF. Lalu pada tahun depan, rencananya produk yang bisa ditransaksikan melalui CCP yaitu repurchase agreement atau repo.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, optimistis PT Pertamina (Persero) mampu untuk menyediakan bahan bakar Sustainable Aviation Fuel (SAF) alias bioavtur secara optimal pada 2027.

"Kami melihat Pertamina sanggup untuk menyediakan 1 persen (bioavtur), kalau tidak salah 400 ribuan (kiloliter)," ujar Eniya saat ditemui di sela acara "Green Initiative Confrence 2024", di Jakarta, Selasa (24/9).

Eniya mengatakan hal yang harus menjadi perhatian dalam mendukung roadmap bioavtur pada 2027 adalah ketersediaan bahan baku untuk memproduksi bahan bakar ramah lingkungan tersebut.

"Kalau untuk bioavtur, saya yakin bisa diproduksi di Indonesia," ujarnya.

Lanjutnya, ia berharap agar sawit juga dapat diakui oleh dunia sebagai salah satu bahan bioavtur. Pasalnya, dengan memanfaatkan sawit yang melimpah, maka diharapkan dapat membuat harga bioavtur menjadi terkendali.

Eniya mengatakan, bahan baku yang telah diakui dunia untuk menjadi salah satu bahan bioavtur adalah minyak kelapa dan minyak jelantah. "Saya yakin kita harus kuat, karena kita punya industri sawit yang luar biasa, dan saya mendukung kalau bahan bakunya dari sawit," katanya.

Virgin Australia Pakai Bioavtur Pertamina

Sedangkan PT Pertamina Patra Niaga berhasil menjual SAF kepada maskapai internasional Virgin Australia Airlines di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Penggunaan bahan bakar ini mampu mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh industri penerbangan.

Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya mengatakan, SAF menjadi solusi jangka menengah bagi penerbangan untuk mengurangi jejak karbon, tanpa memerlukan perubahan pada pesawat, infrastruktur bandara, atau rantai pasokan bahan bakar jet.

"SAF yang disalurkan sudah mengacu pada framework sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) untuk Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dan Renewable Energy Directive-European Union (RED-EU)," ujar Maya dalam keterangan, Rabu (18/9).

Maya mengatakan, SAF yang disalurkan Pertamina ke maskapai asal Australia juga sudah memenuhi standar internasional yang diatur oleh American Society of Testing and Materials (ASTM).

Pertamina Patra Niaga juga menjamin keamanan SAF ini karena sudah termasuk sebagai Corsia Eligible Fuel (CEF) yang dapat diklaim kepada International Civil Aviation Organization (ICAO). Mereka optimistis bioavtur bisa mengurangi emisi karbon dari bahan bakar fosil.

"Karena SAF Pertamina merupakan perpaduan dari 38,43% synthetic kerosene yang diproduksi dari minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO) dan 61,57% avtur yang berasal dari fosil," ujarnya.

Sementara itu, General Manager Sustainability Virgin Australia Fiona Walmsley mengatakan kerja sama ini merupakan langkah awal antara Indonesia dan Australia dalam upaya mewujudkan target Net Zero Emission di kedua negara.

“Indonesia dan Australia berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon dan mengimplementasikan solusi ramah lingkungan yang inovatif. Kolaborasi ini menunjukkan tekad untuk membangun masa depan sektor aviasi yang lebih berkelanjutan dan bersih,” ujar Fiona.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjanjikan pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan meniru sepenuhnya masa Orde Baru. Zulhas menjelaskan pemerintahan Prabowo akan mengombinasikan strategi pembenahan birokrasi yang dilakukan era Orba, Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo.

Dengan kata lain, Zulhas menilai pemerintahan Prabowo akan lebih efektif dalam membenahi birokrasi pemerintahan. Sebab, Zulhas berpendapat birokrasi pemerintahan saat ini masih berbelit-belit.

"Artinya, pembenahan birokrasi pada pemerintahan Prabowo akan mengombinasikan fokus fungsional dan detail, sehingga birokrasi akan lebih efisien," kata Zulhas di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (24/9).

Oleh karena itu, Zulhas menyampaikan pembenahan birokrasi pada pemerintahan Prabowo akan lebih menyeluruh. Ketua Umum Partai Amanat Nasionnal (PAN) ini mencontohkan kerumitan birokrasi pemerintah saat ini dengan banyaknya tingkatan jabatan Pegawai Negeri Sipil dari eselon I sampai III.

Di sisi lain, Zulhas menyarankan agar Prabowo memperkuat sistem pemerintahan untuk memperbaiki birokrasi. Salah satu penguatan yang dimaksud dalam bentuk meningkatkan penggunaan Kementerian Koordinator dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan.

"Dengan demikian, permasalahan tersebut sudah selesai sebelum rapat yang dipimpin oleh presiden," ujarnya.

Untuk diketahui, jumlah kementerian pada susunan kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan bertambah dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beredar kabar Prabowo bakal membentuk 44 kementerian dari jumlah saat ini 34.

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu telah mengantisipasi apabila ada penambahan jumlah kementerian pada era pemerintahan Prabowo Subianto. Keleluasaan untuk menambah kementerian tertulis dalam Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara yang akan dibawa ke rapat Paripurna DPR.

“Kemenkeu sudah koordinasi dan harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/9).

Pemerintah batal menaikan tarif cukai rokok pada tahun 2025. Padahal Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR sudah menyampaikan usulan kenaikan tarif cukai tersebut.

Dampak pembatalan kebijakan tersebut bisa menguntungkan maupun merugikan sejumlah pihak. Salah satu pihak yang diuntungkan dari kebijakan ini adalah perusahaan rokok.

“Jadi saya melihat pembatalan kenaikan tarif cukai ini sebagai kemenangan perusahaan rokok atas kebijakan pemerintah,” kata Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda kepada Katadata.co.id, Selasa (23/9).

Seperti diketahui, pemerintah mempertimbangkan fenomena downtrading untuk membatalkan kenaikan cukai rokok ini. Downtrading merupakan fenomena ketika konsumen beralih ke produk yang lebih murah.

Menurut Nailul, fenomena downtrading seharusnya bukan jadi alasan untuk membatalkan kenaikan cukai rokok. Karena persoalan downtrading hanya menjadi alasan pemerintah untuk menggabungkan layer tarif rokok berdasarkan jenisnya.

Dengan begitu perbedaan harga antara rokok layer satu dengan layer di bawahnya tidak terlampau jauh. Untuk itu, Nailul mendesak pemerintah agar tetap menaikan cukai rokok pada 2025.

“Upaya ini bisa berdampak positif terhadap penurunan tingkat prevalensi rokok pada anak. Masalah pada penerimaan cukai tidak mencapai target jika ini dibatalkan, itu bukan target utama,” kata Nailul.

Pandangan Nailul memang cukup beralasan. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan Kementerian Kesehatan, jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, di mana 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun.

Kelompok anak dan remaja menjadi kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan pada 2023. Tercatat kelompok usia 15-19 tahun menjadi perokok terbanyak atau mencapai 56,5% diikuti usia 10-14 tahun sebanyak 18,4%.

Hal ini juga sejalan dengan data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2019 yang mengungkapkan prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% pada 2016. Kemudian naik menjadi 19,2% pada 2019.

Cukai Rokok Bisa Dongkak Penerimaan Negara

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, kenaikan tarif cukai rokok bisa berdampak sangat positif terhadap penerimaan negara maupun sektor kesehatan.

“Pada saat negara menerapkan universal health coverage, maka menerapkan dan menaikkan cukai pada produk-produk yang merugikan kesehatan akan menjadi sebuah tren,” kata Wijayanto.

Maka tak mengherankan, pemerintah membidik penerimaan cukai rokok, minuman bersoda, minuman beralkohol hingga makanan berkadar tinggi. Hal ini sebagai upaya menekan tingginya kasusnya diabetes dan perokok pada anak.

Dengan upaya tersebut, menurut Wijayanto, pemerintah bisa raup penerimaan negara lebih tinggi tanpa perlu mengurangi konsumsi masyarakat, karena rokok bersifat mengikat dan inelastis.

Namun masyarakat akan mengantisipasinya dengan membeli rokok yang lebih murah. "Tapi peredaran cukai palsu atau rokok tanpa cukai juga akan semakin banyak. Ini merupakan sumber kebocoran negara,"kata Wijayanto.

Untung Rugi Kemasan Rokok Polos

Kebijakan kemasan rokok polos tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Aturan tersebut dinilai memiliki untung rugi dalam penerapannya.

Dari sisi kerugian, kebijakan kemasan rokok polos tidak terlalu efektif dalam menekan prevalensi merokok. Bahkan, kebijakan tersebut justru akan merugikan konsumen.

“Konsumen yang seharusnya mendapatkan barang sesuai dengan apa yang mereka beli, namun ada potensi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka beli,” ujar Huda.

Nailul justru menilai kebijakan yang lebih efektif dengan penetapan harga rokok yang lebih mahal tapi informasi produk pada kemasan tetap lengkap.

Berbeda dengan Nailul, Wijayanto melihat dampak positif penerapan rokok kemasan polos sebagai alternatif kebijakan yang sudah diterapkan banyak negara dan terbukti berhasil menekan persepsi positif rokok yang pada gilirannya mengurangi konsumsi rokok.

Hanya saja, Wijayanto menilai upaya pengendalian rokok harus ditempuh melalui perencanaan yang baik dan gradual. Jangan sampai kebijakan tersebut menimbulkan dampak rambatan lain yang tidak diharapkan.

“Rokok merupakan industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujar Wijayanto.

Nilai Kerugian Bisa Tembus Rp 182,2 Triliun

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebutkan dampak negatif yang akan terjadi jika pemerintah menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek. Nilai kerugian tersebut diperkirakan mencapai Rp 182,2 triliun.

Dampak ekonomi tersebut tak hanya dirasakan industri rokok, tapi juga industri kemasan kertas, tembakau, cengkeh, dan lainnya. Selain itu, kehadiran kemasan rokok polos akan mendorong downtrading hingga peralihan ke rokok ilegal.

"Ini berpotensi menurunkan permintaan produk legal hingga 42,09%," kata Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad dalam diskusi Industri Tembakau Suram, Penerimaan Negara Muram, Senin (23/9).

Implikasi kebijakan kemasan polos ini dapat mengurangi penerimaan negara hingga Rp 95,6 triliun. Penurunan ini terjadi karena tidak ada perbedaan antara satu merek dengan yang lainnya. Yang menonjol hanya gambar peringatan bahaya konsumsi rokok.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berencana tak melanjutkan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA dengan Uni Eropa. Hal ini karena Zulhas menilai Uni Eropa kerap memperpanjang perundingan tanpa kata sepakat.

Untuk diketahui, perundingan IEU-CEPA telah berlangsung selama 16 kali sejak 18 Juli 2016. Perundingan terus alot sehingga Zulhas memberikan Komisi Uni Eropa ultimatum terkait penyelesaian IEU-CEPA.

"Kenapa selalu ribut dengan Indonesia, sedangkan perjanjian dengan Cina tidak ribut. Mereka punya banyak permintaan di IEU-CEPA. Kalau mereka tetap bawel, kami akan lupakan IEU-CEPA," kata Zulhas di Menara Kadin, Selasa (24/9).

Zulhas menargetkan IEU-CEPA harus selesai pada akhir bulan ini. Sebab, hampir semua komoditas yang diinginkan pemerintah telah mencapai kata sepakat. "Kalau tidak kelar bulan ini, mau apa lagi yang dibicarakan," ujarnya.

Jika tak juga rampung, ia memilih memperluas pasar perdagangan Indonesia dengan negara lain. Zulhas menyebutkan pemerintah memiliki banyak pilihan pasar lain selain Eropa, seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono berencana mengupayakan penyelesaian IEU-CEPA pada tahun ini. Namun Djatmiko belum dapat memastikan apakah perjanjian tersebut akan rampung pada pemerintahan ini atau tidak.

"Kami masih ada upaya untuk menyelesaikan IEU-CEPA. Sayang kalau tidak diselesaikan karena sudah dirundingkan sejak lama,"kata Djatmiko.

Sebelumnya, Zulhas mencontohkan Vietnam yang telah merampungkan perjanjian serupa dengan Benua Biru. Produk ekspor sepatu dari negara Asia Tenggara tersebut menjadi bebas bea alias 0%. Sedangkan produk sepatu dari Indonesia kena bea masuk 6% untuk dijual di Eropa.

Untuk diketahui, IEU-CEPA akan membuat komoditas ekspor Indonesia yang akan masuk ke Uni Eropa akan bebas bea masuk. Dengan demikian, kesepakatan tersebut harapannya dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional hingga menembus 7%.

Contohnya, perjanjian RI dengan Cina membuat nilai perdagangan dengan Negeri Panda naik hingga 500% selama tiga tahun terakhir. Selain itu, perjanjian dagang antara Indonesia dan India membuat nilai transaksi naik hampir 300%.

"Saat ini banyak hal yang mempersulit ekspor kita ke Uni Eropa karena tidak ada IEU-CEPA. Mudah-mudahan September 2024 bisa diselesaikan," kata Zulkifli alias Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (20/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengubah status Bandara IKN Nusantara di Kalimantan Timur dari bandara VVIP menjadi bandara komersial.

Perluasan fungsi bandara di ibu kota baru bertujuan untuk meningkatkan fungsi bandara bagi masyarakat umum, termasuk untuk penerbangan haji dan umrah.

Jokowi mengatakan kapasitas awal bandara IKN Nusantara bisa mencapai 200 ribu penumpang per tahun. Targetnya, bandara tersebut bisa menampung 7 juta penumpang setelah menjadi bandara komersial.

"Jangan hanya untuk VVIP. Saya kira bisa lebih bermanfaat bagi warga yang mau umrah dan haji bisa terbang dari dan ke IKN," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers di Bandara IKN Nusantara pada Selasa (24/9).

Kegiatan keterangan pers tersebut dilakukan setelah Jokowi melakukan pengujian pendaratan di Bandara IKN Nusantara pada Selasa, 24 September sore. Pendaratan pesawat presiden kali ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Jokowi yang akan mulai berkantor di IKN mulai Rabu, 25 September.

Jokowi mengatakan pendaratan pesawat presiden di Bandara IKN berjalan dengan baik. Meski ukurang ukuran bandara tidak besar, fasilitas yang ada sudah memadai untuk mendukung operasional penerbangan dengan lancar.

"Mulus banget sih turunnya. Landing mulus, sangat bagus. Tidak terlalu besar, tapi lebih dari cukup," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan perubahan status komersil Bandara IKN dari bandara VVIP menjadi bandara komersial akan dimulai setelah dia menandatangani peraturan presiden (perpres). "Nanti kalau Perpres-nya sudah saya tandatangani, berarti mulai setelah itu," kata Jokowi.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga sebelumnya mengatakan, landasan pacu bandara VVIP di IKN dirancang memiliki panjang 3.000 meter. Pagu paket proyek Bandara VVIP IKN adalah Rp 4,28 triliun. Lokasinya dirancang hanya 15 menit dari IKN dan 25 kilometer dari Bandara Sepinggan, Balikpapan.

Pengusaha memprediksi geliat manufaktur baru terlihat pada kuartal pertama tahun depan. Mereka meramalkan angka Purchasing Manager's Index akan terus di bawah 50,0 hingga akhir tahun ini.

Hal ini karena sebagian besar pengusaha nasional masih wait and see atau menunggu kebijakan perekonomian pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

PMI menunjukkan kondisi sektor manufaktur sebuah negara dalam kurun waktu tertentu. Sektor manufaktur dinilai ekspansif jika PMI di atas 50,0 dan berkontraksi jika di bawah level 50,0.

"Kami belum melihat PMI akan kembali ke atas 50,0 pada PMI Indonesia September 2024. Sebab, banyak industriwan yang mau melihat kebijakan pemerintahan selanjutnya," kata Chief Executive Officer & President Director PT Bakrie & Brothers Anindya Bakrie di Jakarta, Selasa (24/9).

Oleh karena itu, Anindya meramalkan PMI baru dapat kembali ke atas 50,0 secepatnya pada kuartal pertama tahun depan. Walau demikian, Anindya tidak menutup kemungkinan sektor manufaktur dapat kembali ekspansif dalam waktu dekat.

Untuk diketahui, PMI Indonesia Agustus 2024 turun lebih dalam dari 49,3 pada Juli 2024 menjadi 48,9. Data tersebut bertolak belakang dengan kinerja ekspor nasional yang naik 5,97% secara bulanan pada Agustus 2024.

Badan Pusat Statistik mendata nilai ekspor bulan lalu tumbuh 7,13% secara tahunan menjadi US$ 23,56 miliar. Pada saat yang sama, nilai impor naik 9% secara tahunan menjadi US$ 20,67 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai peningkatan kinerja impor Agustus 2024 dapat mendorong kinerja manufaktur pada bulan ini. Sebab, mayoritas impor didominasi bahan baku penolong yang dibutuhkan industri.

"Kami harap di kuartal terakhir ada akselerasi khususnya untuk proyek konstruksi meningkat," ujar Sri Mulyani, Senin (23/9).

Di sisi lain, meski industri manufaktur lesu pada bulan lalu, kinerja ekspor masih mencatatkan kenaikan pada Agustus. Namun, kenaikan ekspor didorong oleh harga minyak sawit mentah atau crude palm oil/CPO dan tembaga.

PT Indosat Tbk (ISAT) mengumumkan aksi korporasi stock split dengan rasio satu banding empat telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB pada Selasa (24/9).

Presiden Direktur dan CEO Indosat Vikram Sinha mengatakan, stock split akan dilakukan dengan rasio 1:4 untuk seluruh saham Seri B. Nilainya akan berubah dari Rp 100 menjadi Rp 25 per saham.

"Dengan demikian, jumlah saham seri B yang tercatat akan meningkat secara signifikan dari 8,06 miliar saham menjadi 32.25 miliar saham, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan likuiditas pasar," kata Vikram dalam keterangan resmi, Selasa (24/9).

Vikram mengatakan stock split ini menunjukkan komitmen kami dalam menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan meningkatkan keterjangkauan dan likuiditas saham, Indosat mengajak lebih banyak masyarakat untuk menjadi bagian dari visi Indosat.

"Tujuan kami lebih dari sekadar pertumbuhan finansial melainkan tentang memberdayakan individu dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia,"tutur Vikram.

Ia mengatakan Stock split ini sejalan dengan tujuan besar Indosat dalam memberdayakan transformasi digital. Vikram menjanjikan perusahaan tetap berkomitmen memanfaatkan layanan telekomunikasi yang mutakhir untuk mendorong transformasi.

Vikram menjelaskan dengan menghubungkan masyarakat dan mendukung kewirausahaan, Indosat mengambil peranan penting dalam menghadirkan solusi teknologi yang memperkaya kehidupan di seluruh negeri.

ISAT baru-baru ini mengalami peningkatan outlook dari stabil menjadi positif oleh lembaga pemeringkat internasional, Fitch, dan mempertahankan peringkat kredit AA+.

ISAT juga menerima peringkat idAAA atau stabil dari Pefindo. Di awal tahun 2024, ISAT masuk ke dalam Indeks LQ45 sebagai salah satu saham paling likuid di BEI.

"Stock split ini tidak hanya membuka peluang partisipasi yang lebih luas bagi investor ritel, tetapi juga menegaskan komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif," sebutnya.

Sorotan kepada Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor bermunculan. Bahkan, beberapa orang menggugat dua pasal UU ini ke Mahkamah Konstitusi.

Sorotan juga muncul dari mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amien Sunaryadi. Amien berharap UU ini bisa direvisi agar bisa lebih fokus kepada suap.

"Fokus ke depan jangan (dimulai dari) merugikan keuangan negara, tapi suap," kata Amien dalam Siniar Gultik di Youtube Katadata Indonesia yang disiarkan pada 3 Juli 2024 lalu.

Amien mengatakan indikator keuangan negara terkadang tak jelas dalam menentukan korupsi. Dampaknya, birokrat hingga eksekutif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa dipenjara karena kesalahan prosedur atau kebijakannya dianggap merugikan keuangan negara.

Ia mencontohkan kasus yang menimpa eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawa yang sempat tersandung kasus investasi di Blok Busker, Manta, Gummy.

Namun Mahkamah Agung memutuskan bebas karena yang dilakukan bukan pidana tetapi business judgement rule alias keputusan bisnis. "Masa publik harus lihat hal seperti itu, sampai (Karen) kadung ditahan," kata Amien.

Amien, yang juga Komisaris PT PGN itu juga berharap pemidanaan korupsi tak menggunakan pasal yang meragukan. Hal ini menurutnya penting untuk menggali niat jahat pelaku.

Menurutnya, penegak hukum harus menelusuri niat pelaku kejahatan korupsi dan bukan saja kerugian negara. Ia khawatir korupsi tak akan hilang jika pemberantasan korupsi hanya bersandar pada kerugian negara.

"Kalau yang dipidana adalah orang yang dilihat punya niat jahat oleh publik, maka akan memberikan efek yang bagus," katanya.

UU Tipikor Digugat

Mantan Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, dan mantan Koordinator Tim Environmental Issues Settlement PT Chevron Kukuh Kertasafari menggugat UU Tipikor ke MK pada Senin (23/9). Permohonan diajukan terkhusus untuk Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU tersebut.

Kuasa hukum ketiga pemohon, Maqdir Ismail mengatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpeluang membuka ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi.

Maqdir mengatakan faktor kerugian negara sebagai tolok ukur sebuah tindak pidana korupsi tak selalu benar. Menurut para pemohon, pengambil keputusan bisa saja terkena risiko kerugian negara.

"Mereka tidak serakah, menjalankan tugas dengan baik, tetapi diberi predikat koruptor karena ada kerugian keuangan negara," kata Maqdir di Gedung MK, Jakarta, Senin (23/9).

Ia berpandangan, di dalam korupsi itu terdapat penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Oleh sebab itu, perlu diperjelas apa relasi antara kerugian negara dengan perbuatan-perbuatan tersebut.

"Menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini penyebabnya apa? Bukan karena ada kerugian negara tetapi karena ada suap menyuap," kata Maqdir.

Kinerja manufakur terkontraksi semakin dalam pada Agustus 2024 dengan purchaing manufacturing index atau PMI di level 48,9. Meski demikian, kinerja ekspor pada bulan lalu berhasil naik sebesar 5,97% dibanding bulan sebelumnya atau 7,13% dibandingkan Agustus 2023 menjadi US$ 23,56 miliar. Mengapa demikian?

S&P Global mendata, indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Indonesia semakin jeblok pada Agustus 2024 setelah masuk ke level kontraksi pada Juli. Indeks PMI manufaktur Indonesia turun dari 49,3 menjadi 48,9. PMI Manufaktur di bawah indeks 50 menunjukkan terjadinya kontraksi. Indeks pada Agustus menunjukkan manufaktur Indonesia berada di kondisi terburuk dalam tiga tahun terakhir.

Kondisi manufaktur yang memburuk bahkan membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani waswas. Namun, ia berharap kinerja impor yang naik 9% pada bulan lalu akan mendorong kinerja manufaktur bulan ini. Hal ini karena mayoritas impor didominasi bahan baku penolong yang dibutuhkan industri.

"Kami harap di kuartal terakhir ada akselerasi khususnya untuk proyek konstruksi meningkat," ujar Sri Mulyani, Senin (23/9).

Di sisi lain, meski industri manufaktur lesu pada bulan lalu, kinerja ekspor masih mencatatkan kenaikan pada Agustus. Namun, kenaikan ekspor didorong oleh harga minyak sawit mentah atau crude palm oil/CPO dan tembaga.

Ekspor CPO naik 27,86% secara bulanan dari US$ 1,38 miliar menjadi US$ 1,77 miliar. Kenaikan ekspor ini didorong oleh kenaikan volume dari 1,57 juta ton menjadi 1,97 juta ton dan harga yang naik dari US$ 878,43/ton menjadi US$ 898,8/ton.

Ekspor tembaga yang masuk dalam golongan biji logam, terak, dan abu juga naik dari US$ 708 juta menjadi US$ 1,04 miliar.

Salah satu perangkat penting yang dibutuhkan para profesional adalah laptop bisnis. Laptop Bisnis ini harus memiliki performa andal, aman, serta portabilitas yang tinggi agar dapat mendukung aktivitas harian.

ASUS sebagai salah satu produsen laptop terkemuka, menawarkan berbagai pilihan laptop bisnis yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berikut ini, lima rekomendasi laptop bisnis dari ASUS yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja.

Vivobook S14 S5406

ASUS Vivobook S14 S5406 adalah salah satu laptop bisnis terbaik yang direkomendasikan untuk para profesional. Laptop ini hadir dengan desain yang ramping dan portabel, sehingga memudahkan pengguna yang sering bepergian. Hadir dengan layar berukuran 14 inci berteknologi OLED, Vivobook S14 S5406 menawarkan visual yang sangat tajam dan jernih.

Dari segi performa, ASUS Vivobook S14 S5406 dibekali prosesor Intel Core Ultra Processor generasi terbaru yang memungkinkan multitasking tanpa hambatan. Ditambah, kapasitas penyimpanan SSD hingga 1TB memastikan kecepatan dalam membaca dan menulis data, yang tentunya penting dalam menjalankan aplikasi bisnis berat. Laptop ini juga dilengkapi dengan RAM hingga 16GB yang mampu menangani berbagai aplikasi bisnis secara bersamaan.

Baterai yang tahan lama serta fitur pengisian cepat menjadikan laptop ini semakin ideal untuk menunjang produktivitas. Berkat performa, desain, dan fitur canggih, Vivobook S14 S5406 menjadi pilihan tepat bagi para pebisnis yang mencari perangkat andal.

Laptop Bisnis Lain dari ASUS

Selain Vivobook S14 S5406, ASUS juga menawarkan berbagai pilihan laptop bisnis lainnya yang tidak kalah unggul dalam hal performa dan fitur. Setiap laptop dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berbeda, mulai dari daya tahan hingga mobilitas tinggi. Berikut empat rekomendasi laptop bisnis lainnya dari ASUS yang patut dipertimbangkan.

ExpertBook B1 B1400

ASUS ExpertBook B1 B1400 adalah pilihan laptop bisnis yang menawarkan keseimbangan antara kinerja dan mobilitas. Laptop ini dilengkapi dengan prosesor Intel Core i5 atau i7 yang siap mendukung berbagai aktivitas multitasking. Layarnya berukuran 14 inci Full HD yang memberikan tampilan visual yang tajam, ideal untuk bekerja di mana saja.

Keunggulan ExpertBook B1 B1400 terletak pada daya tahan baterainya yang dapat bertahan hingga 10 jam. Laptop ini juga dilengkapi dengan berbagai port konektivitas, seperti USB-C dan HDMI yang memudahkan pengguna untuk menghubungkannya dengan perangkat lain. Sistem keamanan berupa TPM 2.0 juga memastikan data bisnis tetap terlindungi dengan baik.

Zenbook S13 OLED

ASUS Zenbook S13 OLED merupakan laptop bisnis dengan desain yang sangat elegan dan ringan. Hadir dengan bobot hanya 1 kg, Zenbook S13 OLED cocok bagi para pebisnis yang sering berpindah-pindah tempat. Layar OLED berukuran 13,3 inci menghasilkan warna yang sangat kaya dan kontras yang tinggi, memberikan pengalaman visual terbaik saat bekerja.

Laptop ini juga menawarkan performa yang kuat dengan prosesor Intel® Core terbaru. Selain itu, daya tahan baterainya sangat luar biasa, mampu bertahan hingga 15 jam dengan satu kali pengisian. Berkat segala keunggulan ini, Zenbook S13 OLED sangat cocok bagi pebisnis yang membutuhkan laptop bisnis yang stylish namun bertenaga.

ExpertBook B9400

ASUS ExpertBook B9400 adalah pilihan terbaik bagi siapa saja yang membutuhkan laptop bisnis dengan daya tahan tinggi. Laptop ini dirancang dengan material magnesium-aluminium yang membuatnya kuat namun tetap ringan, dengan bobot sekitar 1,01 kg. ExpertBook B9400 memiliki sertifikasi ketahanan MIL-STD 810G yang memastikan daya tahannya terhadap benturan dan kondisi ekstrem.

Ditenagai prosesor Intel Core i7 dan i5 generasi terbaru, laptop ini mampu menangani berbagai aplikasi bisnis dengan mudah. Selain itu, kapasitas baterainya mampu bertahan hingga 24 jam, membuat Anda tidak perlu khawatir kehabisan daya selama bekerja. Kombinasi antara daya tahan dan performa tinggi menjadikan ExpertBook B9400 laptop bisnis yang ideal.

ROG Zephyrus G14

Meskipun dikenal sebagai laptop gaming, ASUS ROG Zephyrus G14 juga cocok digunakan sebagai laptop bisnis berkat spesifikasinya yang sangat tangguh. Laptop ini didukung oleh prosesor AMD Ryzen 7 dan VGA NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti yang memberikan performa luar biasa untuk kebutuhan desain grafis, pemrograman, dan rendering video.

Layarnya yang berukuran 14 inci dengan resolusi FHD dan refresh rate 120Hz memberikan tampilan yang halus dan tajam, cocok untuk presentasi dan penggunaan aplikasi kreatif. ROG Zephyrus G14 juga memiliki baterai yang dapat bertahan hingga 10 jam, membuatnya siap digunakan sepanjang hari tanpa perlu sering mengisi daya.

ASUS menawarkan beragam pilihan laptop bisnis yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan profesional. Mulai dari Vivobook S14 S5406 dengan performa tinggi dan fitur keamanan, hingga ExpertBook dan Zenbook yang menawarkan portabilitas dan daya tahan luar biasa. Setiap laptop dirancang dengan spesifikasi terbaik untuk mendukung produktivitas dan keamanan data bisnis.

Jika sedang mencari laptop bisnis berkualitas, tidak ada pilihan yang lebih tepat selain ASUS. Jangan ragu untuk memilih salah satu rekomendasi di atas dan temukan laptop bisnis yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, penjualan mobil hybrid masih cukup baik di pasar Indonesia meski tanpa bantuan insentif dari pemerintah.

“Selama ini, tanpa insentif juga penjualannya cukup baik,” kata dia pada Green Initiative Conference Kumparan di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (24/9).

Ketika ditanya terkait kepastian apakah mobil kombinasi bensin dan listrik ini tidak akan mendapat insentif, Airlangga hanya menjawab “dipastikan penjualan naik”.

Perdebatan soal pemberian insentif mobil hybrid di antara pemangku kepentingan, asosiasi, pakar, hingga berbagai produsen otomotif sempat berlangsung alot dalam beberapa bulan terakhir.

Gaikindo dan Menperin Minta Insentif

Pada akhir Agustus lalu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang menyampaikan keinginan agar mobil hybrid bisa mendapat insentif dari pemerintah meski besarannya tidak sebesar insentif untuk mobil listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV).

Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto menilai, mobil hybrid pantas mendapat insentif berkat efisiensi bahan bakarnya yang lebih baik dibandingkan mobil konvensional alias mobil bermesin pembakaran internal (ICE).

Selain itu, mobil hybrid juga menghasilkan polusi yang lebih rendah karena mesin ICE pada mobil ini jarang beroperasi, yang pada akhirnya dapat membantu Indonesia mengurangi emisi pada 2030.

Mobil hybrid juga dinilai lebih andal karena tidak memerlukan infrastruktur khusus berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) seperti BEV.

Lalu pada awal September, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menyetujui keputusan pemerintah bahwa insentif mobil hybrid tidak akan memberikan insentif untuk kendaraan jenis tersebut pada tahun ini.

"Kami tidak mendukung hybrid mendapatkan subsidi ya," kata Ketua Umum Periklindo, Moeldoko di Jakarta.

Periklindo menyatakan hal tersebut agar pemerintah dapat sepenuhnya memberikan dukungan penuh terhadap kendaraan listrik yang memang berfokus pada penggunaan energi bersih sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan keberlanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Saat ini, regulasi yang berlaku untuk mobil hybrid adalah pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 6%-12%. Hal ini berbeda dengan BEV yang mendapatkan beragam fasilitas, mulai dari PPnBM 0% hingga PPN ditanggung pemerintah (DTP).

Fasilitas PPN DTP diberikan khusus atas mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 40%. Adapun besaran PPN DTP yang diberikan sebesar 10%.

Dengan fasilitas ini, PPN yang dikenakan atas penyerahan mobil listrik dengan TKDN minimal 40% adalah sebesar 1%. Fasilitas PPN DTP ini diberikan untuk masa pajak Januari hingga Desember 2024.