Kementerian Pertanian mencatat ada peningkatan produksi beras secara tahunan pada September-November tahun ini mencapai 780.000 ton. Alhasil, neraca produksi beras nasional pada Januari-November 2024 berhasil bertahan di posisi surplus.

Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto Setyanto menyatakan peningkatan produksi beras disebabkan oleh pompanisasi dan ekstensifikasi lahan sawah. Menurutnya, kedua program tersebut membuat adanya tren peningkatan produksi beras di dalam negeri.

"Dari program pompanisasi yang dilakukan Kementan secara masif dan refocusing anggaran menunjukkan satu tren pertumbuhan yang cukup signifikan," kata Prihasto di Indonesia Future Policy Dialogue, Rabu (9/10).

Prihasto memaparkan peningkatan produksi paling tinggi diproyeksikan terjadi pada September 2024 atau 370.000 ton secara tahunan menjadi 2,89 juta ton. Produksi beras nasional pada Oktober 2024 mencapai 2,5 juta ton dan November 2024 hanya 1,72 juta ton.

Dengan demikian, defisit neraca produksi beras nasional diprediksi mulai terjadi pada Oktober 2024 sebesar 90.000 ton dan berlanjut pada November 2023 hingga 870.000 ton. Walau demikian, neraca produksi beras tahun berjalan masih tercatat surplus sebesar 260.000 ton.

Perum Bulog meramalkan produksi beras nasional akan memasuki masa paceklik pada November 2024 hingga Februari 2025. Hal tersebut disebabkan oleh pergeseran musim penghujan dari September 2024 menjadi akhir Oktober 2024.

Mantan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan pergeseran musim tersebut membuat masa panen padi bergeser dari November 2024 menjadi Januari 2024. Beras hasil panen baru dapat memasuki pasar pada Maret 2025 lantaran harus melalui proses pengeringan selama sebulan.

"Pada Maret 2025 bertepatan dengan Bulan Suci Ramadan. Maka dari itu, Bulog bersiap untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras pada November 2024 sampai Februari 2025," kata Bayu di kantornya, Jumat (30/8).

Bayu mengingatkan hujan berpotensi mengguyur sepanjang Februari 2025 karena pergeseran musim penghujan. Oleh karena itu, ia memperkirakan, beras hasil panen Januari 2025 baru dapat dinikmati masyarakat pada April 2025.

Bayu pun berencana melakukan pengawasan intens distribusi beras Bulog ke penjuru negeri hingga akhir tahun. Ini karena pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan pada masa paceklik tersebut, tepatnya pada Oktober dan Desember 2024. Bantuan pangan tersebut akan disalurkan pada 22 juta keluarga penerima manfaat sebesar 10 kilogram. Adapun keluarga penerima manfaat umumnya masyarakat berpendapatan rendah.

Rencana presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, memproduksi bahan bakar nabati (BBN) biodiesel 100 % atau B100 akan terhambat produktivitas sawit di Indonesia. Karena itu, perlu ada pertimbangan secara matang dan peta jalan atau roadmap yang jelas untuk mewujudkan target tersebut.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Abadi Poernomo, mengatakan saat ini sebagian tanaman sawit di Indonesia sudah memasuki usia 30 tahun atau memasuki fase yang kurang produktif. Sementara biodiesel menggunakan sawit sebagai bahan bakunya.

"Jika ingin mewujudkan B100 maka harus melihat produksi dari minyak sawit Indonesia," ujar Abadi saat ditemui di sela acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue , di Jakarta, Rabu (9/10).

Abadi mengatakan, pengembangan biodiesel juga harus disesuaikan dengan industri otomotif. Pasalnya, tidak semua mesin dapat bekerja dengan B100.

Selain itu, pengembangan biodiesel juga harus memperhatikan kebutuhan industri makanan dan minuman yang juga menggunakan hasil olahan kelapa sawit. Pengembangan biodiesel berpotensi bersinggungan dengan kebutuhan sawit untuk pangan.

Tidak Tercantum dalam RPP KEN

Abadi mengatakan, pemerintah belum memasukkan rencana produksi B100 dalam Revisi Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang saat ini tengah menunggu pengesahan dari Jokowi. Dalam RPP KEN tersebut, baru tercantum rencana pengembangan hingga B50.

"B60 juga belum kita rencanakan. Ya sampai dalam perencanaan RPP KEN masih maksimal B50 di 2060," ujarnya.

Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan B100 akan menjadi kenyataan. Namun, hal itu harus direncanakan dengan baik mulai dari penanaman kembali sawit yang sudah memasuki usia tidak produktif.

"Jadi bukan mustahil. Tapi ini mesti direncanakan dengan baik kapan replanting, kapan bisa masuk 100 persen dan sebagainya," ucapnya.

Petani Prediksi Biodiesel Akan Berhenti di B50

Sebelumnya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memprediksi pengembangan biodiesel di Indonesia akan berhenti di B50 atau campuran 50 persen minyak kelapa sawit. Hal itu disebabkan semakin menurunnya produksi sawit hingga regulasi yang tidak mendukung.

B50 adalah biodiesel yang mengandung fatty acid methyl ester atau FAME minyak kelapa sawit sebesar 50% dalam komposisi BBM solar.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung, menyambut baik program mandatori biodiesel 40 persen (B40) yang rencananya akan diterapkan tahun ini oleh pemerintah. Dia memprediksi ketersediaan CPO untuk B40 masih cukup.

Namun, Gulat mengatakan, produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia diprediksi akan habis untuk kebutuhan domestik jika pemerintah menaikkan mandatori biodiesel menjadi B50. Kebutuhan domestik tersebut diantaranya pangan, oleokimia, medis dan Biodiesel B50.

Berdasarkan data Apkasindo, produksi CPO Indonesia mencapai 48 juta ton pada 2023. “Kalau kita maju terus dari B40, kita akan stop pada B50. Karena CPO kita akan defisit 1,24 juta ton jika patokan kita ke volume CPO tujuan ekspor tahun 2023 lalu sebesar 2,04 juta ton," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (13/3).

Dengan demikian, Gulat mengatakan, Indonesia akan berhenti ekspor jika pemerintah menjalankan B50. Akibatnya, Indonesia akan berhenti mendapatkan devisa dari sawit. "Ini berbahaya. Kalau ini terjadi, sudah kami diskusikan dengan berbagai pakar dan kita simulasikan, kebutuhan sekian juta ton untuk B50 kita akan minus,” ujar Gulat.

Dewan Energi Nasional (DEN) menilai cukai produk etanol menghambat pengembangan bioetanol di Indonesia karena membuat harganya lebih mahal. Oleh sebab itu, DEN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Keuangan akan berdiskusi untuk menghapus cukai tersebut.

"Problemnya sekarang adalah bahwa harga etanol itu masih Rp 15 ribu (per liter). Tapi adanya cukai membuat harganya menjadi Rp 20 ribu," ujar Anggota DEN, Abadi Poernomo, saat ditemui di sela acara Katadata Forum, di Jakarta, Rabu (9/10).

Bioetanol adalah bahan bakar nabati berupa etanol yang diproduksi melalui fermentasi bahan organik. Bahan bakar nabati tersebut bisa menggunakan bahan baku berupa tebu, kedelai atau tanaman lainnya.

Menurutnya, cukai etanol awalnya diterapkan untuk mengatur minuman beralkohol. Namun penerapan cukai etanol pada bahan bakar nabati menghambat langkah Indonesia menuju net zero emission atau ntrealitas karbon.

Namun demikian, pembahasan mengenai penghapusan cukai etanol menjadi rumit karena akan berpotensi disalahgunakan oleh industri lain selain bahan bakar nabati (BBN). Penghapusan cukai akan mempersulit pengawasan terhadap produk etanol yang beredar.

"Kalau cukai ini dihapus kemudian jatuh ke industri minuman keras bagaimana? Nah itu yang menjadi permasalahan kita, siapa yang mau mengawasi," ungkapnya.

Ia mengatakan, implementasi penerapan bioetanol di Indonesia sudah tercantum dalam Revisi Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang akan dimulai dengan pencampuran bioetanol 1 persen dengan bahan bakar minyak (BBM).

Perusahaan media sosial Meta meluncurkan Hub Pemilu Meta menjelang Pilkada serentak November mendatang. Selain itu, mereka juga mengadakan pengecekan fakta pihak ketiga hingga literasi digital terkait Pilkada

“Hal ini termasuk informasi dan tips bagaimana mengatasi misinformasi, bersikap bijak dalam berkomunikas di dunia digital, serta kiat agar tetap aman saat menggunakan platform digital,” tulis Meta dalam keterangan persnya, Rabu (9/10).

Ada tiga topik penting yang dibahas dalam Hub Pemilu ini. Pertama, praktik tentang keamanan dan keselamatan. Kedua, menyeimbangkan kebebasan berekspresi. Terakhir, praktik terbaik untuk membangun komunitas.

Selain Hub Pemilu, Meta juga melakukan tiga inisiatif yang mendukung pelaksanaan Pilkada. Pertama, kemitraan untuk pengecekan fakta pihak ketiga. Mereka bermitra dengan beberapa media nasional dan melibatkan media asing seperti Agence France-Presse alias AFP serta komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo.

“(Mitra) yang akan melakukan verifikasi terhadap konten misinformasi viral yang beredar dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia,” kata Meta.

Inisiatif kedua adalah program literasi digital. Sejak 2019, Meta mengenalkan program Asah Digital yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menumbuhkan kewarganegaraan digital yang bertanggungjawab. Pada 2023 Asah Digital fokus menjangkau pemilih muda dan pemula lewat kemitraan dengan Love Frankie, USAID, dan YCAB Foundation.

Lalu, mereka punya kampanye literasi digital bernama Saring Daring bersama USAID dan Love Frankie. Dalam kampanye ini, dddd video terkait kewarganegaraan digital yang bertanggungjawab. Video ini kemudian dipakai menjelang periode Pemilu untuk mengingatkan terkait ketahanan daring.

Meta juga melaksanakan pelatihan publik bagi partai politik dan penyelenggara Pemilu. Meta mencatat pelatihan ini diikuti oleh 2.400 anggota KPU dan Bawaslu serta partai politik di Indonesia.

Inisiatif ketiga adalah pengingat hari Pilkada berupa notifikasi di Facebook dan Instagram di bagian Feed. Tujuannya untuk mengingatkan pengguna memakai hak pilih.

Ada juga stiker di Instagram dan bingkai profil bertema pilkada yang bisa dipakai di Facebook. Pengguna bisa menggunakan dan membagikan fitur ini untuk menunjukkan partisipasi mereka selama pilkada.

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo resmi menutup akses e-commerce asal Cina, Temu, ke Indonesia. Hal ini lantaran Temu tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik alias PSE di Indonesia.

“Kami men-take down Temu sebagai respon cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi Temu tidak terdaftar sebagai PSE,” ujar Menkominfo Budi Arie Setiadi dilansir dari keterangan tertulis, Rabu (9/10).

Dari pantauan Katadata, saat ini aplikasi Temu masih bisa diakses di Google PlayStore dan App Store. Laman Temu juga masih bisa diakses di Indonesia. Pembatasan ini berlaku untuk layanan pengiriman, karena tidak ada negara Indonesia dalam pilihan pengiriman Temu.

Sebelumnya, Budi menyebut model bisnis Temu bisa menghancurkan UMKM Indonesia karena langsung menjual barang pabrik kepada konsumen. Hal ini bisa mengganggu produk sekaligus tenaga kerja dalam negeri.

“Nanti Indonesia dibanjiri barang impor,” ujarnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menjelaskan hal yang sama. Ia menyebut mode bisnis Temu adalah manufacture to customer alias MtoC. Maksudnya, mereka menjual produk langsung dari konsumen tanpa produsen, sehingga tidak bisa berlaku di Indonesia.

“Mereka akan terganjal peraturan pemerintah, ada PP Nomor 29 Tahun 2021 mengenai distribusi. Produsen tidak bisa langsung masuk ke konsumen," ujar Isy di Gedung DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Penggunaan aplikasi Temu juga dinilai sudah merugikan berbagai negara, baik dari sisi pelaku maupun konsumen UMKM. Pasalnya, kualitas produk yang dijual Temu tidak memenuhi standar mutu.

Rugikan UMKM

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki melayangkan surat terkait perlindungan produk UMKM terhadap model bisnis yang diterapkan marketplace luar negeri yakni TEMU. Hal itu dilakukan sebagai bentuk proteksi pemerintah akan dampak marketplace asing yang menjual produk asing langsung dari pabriknya sehingga harganya sangat murah.

“Ini persaingan yang tidak sehat dan mengancam keberlangsungan bisnis pelaku UMKM lokal,” jelas Menteri Budi Arie.

Berdasarkan pengalaman di sejumlah negara, aplikasi asal China itu dinilai merugikan pelaku UMKM lokal juga para konsumen. Kualitas produk yang dijual Temu juga tidak memenuhi standar mutu sehingga merugikan konsumen atau pembeli.

“Kami melakukan pemblokiran TeMU baik di App Store maupun Playstore demi melindungi masyarakat, baik konsumen maupun pelaku UMKM,” ujar Budi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat (11/10) mendatang. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan seremoni peresmian Istana Negara IKN akan diikuti dengan peresmian sejumlah fasilitas publik lainnya.

"Tanggal 11 ini presiden ke IKN. Sepertinya ada beberapa peresmian, termasuk Istana Negara," kata Ari kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (9/10).

Istana Negara IKN merupakan bangunan yang menjadi kediaman resmi presiden. Bangunan ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Istana Negara merupakan bagian dari kompleks Istana Kepresidenan IKN. Kompleks tersebut juga memuat Istana Garuda. Istana Garuda berada tepat di belakang Istana Negara pada dataran lahan yang lebih tinggi. Bangunan tersebut menjadi tempat presiden berkantor.

Pada kesempatan serupa, Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan Presiden Jokowi bakal menaiki pesawat besar dan mendarat di Bandara IKN. Bila sebelumnya pada 24 September lalu Jokowi menggunakan pesawat RJ 85, maka dalam kunjungannya ke IKN pekan ini pendaratan akan menggunakan Boeing Business Jet 737-800.

"Sebelumnya sudah melalui bandara IKN tapi sekarang dicoba dengan pesawat berbadan besar," kata Rosan.

Rosan menyebut pembangunan Bandara IKN dapat rampung sepenuhnya pada Desember 2024 dan siap melayani penerbangan komersial untuk umum. Bandara IKN dijadwalkan bisa dibuka untuk umum mulai Januari 2025.

"Januari dibuka untuk umum, dengan begitu masalah konektivitas akan menjadi efisien," ujarnya.

Sementara itu, Jokowi dipastikan tak akan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan IKN. Surat ini rencananya baru akan diteken oleh Prabowo sebagai presiden terpilih.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membocorkan susunan kabinet yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mengungkapkan terdapat menteri yang saat ini menjabat akan kembali ditunjuk menjadi menteri nantinya.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan terdapat kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan menduduki kursi menteri. "Insyaallah ada," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan seperti dikutip Rabu (9/10).

Muzani mengatakan, Prabowo pernah menyampaikan akan menunjuk kembali menteri dengan kinerja bagus. Karena itu nama-nama menteri yang dinilai memiliki performa moncer pada pemerintahan Joko Widodo - Ma’ruf Amin akan ditugaskan kembali menjadi menteri.

“Jadi, ya nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit dipakai," kata Muzani.

Ketika ditanya apakah wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dilibatkan dalam pembentukan kabinet, Muzani tak menjawab dengan jelas. Muzani hanya menjelaskan bahwa pembahasan menteri termasuk yang menjadi bahan dalam pertemuan antara Prabowo dan Gibran.

Saat ini Prabowo dan Gibran tengah menyiapkan nama-nama yang akan duduk di kabinet pada pemerintahan periode 2024-2029. Beberapa nama lama yang disebut akan dipertahankan adalah Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono. Adapun kader PDIP yang disebut-sebut akan tetap dipakai adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Nama lain yang disebut akan dipertahankan adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Meski begitu pos yang akan diisi oleh para menteri bisa jadi mengalami perubahan.

Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan target bauran energi baru terbarukan (EBT) Indonesia sebesar 23% pada 2025 tidak akan tercapai. Anggota DEN, Abadi Poernomo, mengatakan Indonesia akan sulit mencapai target bauran EBT sebesar 23% pada 2025 karena capaian saat ini baru mencapai 14%.

"Kita (DEN) sudah hitung bahwa pencapaian energi terbarukan di tahun 2025 itu tidak akan lebih dari 17 persen," ujar Abadi saat ditemui di sela acara Katadata Forum, di Jakarta, Rabu (9/10).

Abadi mengatakan, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi capaian dari bauran energi di Indonesia. Salah satunya adalah pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pertumbuhan Industri di Indonesia. Kondisi tersebut membuat produksi listrik yang dihasilkan dari pembangkit baru tidak mampu diserap secara maksimal oleh industri akibat pandemi.

Menurutnya, pandemi membuat Indonesia mengalami kelebihan pasokan listrik hingga 30% dan akan sangat berbahaya jika memaksakan untuk menambah listrik yang bersumber dari EBT.

"Kalau kita masukkan pembangkit baru ini malah jadi bumerang bagi pembangkit kita, jadi akhirnya terhambat. Jadi dengan covid kemarin pertumbuhan kebutuhan energi Indonesia agak stagnan," ungkapnya.

Abadi mengatakan, DEN merancang Revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) untuk membantu mencapai target bauran EBT sebesar 70% pada 2060. Dalam peraturan tersebut, DEN menggeser target 23% bauran energi pada 2026.

Sebelumnya, Kementerian ESDM melalui DEN tengah merevisi target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025 dari sebelumnya 23% menjadi 17-19%, melalui pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Koordinator Investasi dan Kerja Sama Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Kementerian ESDM, Trois Dilisusendi, mengatakan revisi tersebut dilakukan karena melihat rata-rata pertumbuhan dan posisi bauran EBT saat ini.

Trois menjelaskan, bauran EBT baru mencapai 13,1% pada 2023. Sehingga membutuhkan setidaknya 12% untuk mencapai target 2025. Kondisi tersebut dinilai sangat sulit dengan rata-rata pertumbuhan kapasitas energi terbarukan yang hanya 1-2% per tahun.

"Angka (bauran EBT) kita 13,53%. At least, kalau (pertumbuhan) rata-rata 2%, angka (bauran) kita bakal 17% pada 2025," ujar Trois dalam dalam acara Katadata Sustainability Action For The Future Economy (SAFE) 2024, Rabu (7/8).

Meski begitu, Trois mengatakan bahwa penyesuaian target bauran EBT tersebut masih dalam pembahasan bersama dengan DPR dan akan mempertimbangkan situasi yang ada.

Google Play menghapus serangkaian aplikasi Kaspersky beserta akun pengembangnya dalam minggu ini. Hal ini mengacu pada langkah Amerika Serikat membatasi distribusi dan penjualan produk Kaspersky sejak 29 September.

“Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS mengumumkan berbagai pembatasan pada Kaspersky. Jadi, kami telah menghapus aplikasi Kaspersky dari Google Play,” kata juru bicara Google dilansir dari The Verge, Rabu (9/10).

Google Play melarang Kaspersky karena dinilai mengancam keamanan nasional AS dan privasi pengguna karena perusahaan tersebut berkantor pusat di Rusia. Adapun Kaspersky merupakan aplikasi yang menyediakan perangkat pemindaian terhadap data dan file yang tersimpan di gadget.

Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, mengatakan Kaspersky berpotensi mengumpulkan data pribadi warga Amerika. “(Mereka juga menggunakan) informasi pribadi warga Amerika sebagai senjata. Itulah mengapa kami terpaksa mengambil tindakan yang kami ambil hari ini,” kata Raimondo.

Manajemen Kaspersky mengatakan, meski sudah dihapus dari Google Play, aplikasi yang sudah diinstal masih bisa bekerja secara normal. Pengguna juga masih bisa menerima pembaruan data lewat infrastruktur cloud milik Kaspersky.

“Namun, anda tidak bisa memperbarui atau menginstall kembali aplikasi langsung lewat Google Play,” ujar Kaspersky, dilansir dari laman resmi mereka. Ia mengatakan pengguna bisa mengunduh aplikasi dari mobile store lain seperti Galaxy Store, Huawei AppGallery, atau langsung dari situs kami,

Di samping itu manajemen Kaspersky sudah merespon tindakan Google sebagai tindakan yang berlebihan. Pasalnya, pembatasan dari Amerika Serikat ini tidak melarang penjualan dan distribusi produk Kaspersky di luar Amerika Serikat.

Perusahaan telah memberikan penjelasan pada Departemen Perdagangan AS. “Kami berharap dapat segera menerima panduan tambahan dari departemen tersebut,” kata Kaspersky.

Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah mencairkan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada lebih dari 100 ribu pekerja yang kehilangan pekerjaan sampai Agustus 2024.

"Saat ini sudah lebih dari 100 ribu pekerja yang menerima manfaat JKP, jadi tidak hanya dapat manfaat tunai tapi juga manfaat pelatihan. Tentu saja kalau ditanya apakah meningkat, tentu meningkat karena ini bagian edukasi yang terus berlanjut," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam konferensi pers Asia Expert Roundtable On Unemployment Protection di Jakarta, Rabu (9/10).

Sejak klaim JKP dibayarkan pada 2022 hingga 31 Agustus 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat kepada lebih dari 100 ribu pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan total nominal Rp 675 miliar.

Korban PHK Mendapat Manfaat JKP

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada Agustus 2024, terdapat 46.240 orang menjadi korban PHK, sebanyak 80% pekerja yang menjadi korban PHK selama 2024 telah mendapatkan manfaat JKP.

Anggoro menyadari bahwa masih ada kesenjangan sebesar 20% karena tidak seluruh pekerja tersebut memenuhi syarat sebagai peserta JKP maupun menerima manfaat JKP.

Untuk itu, dia mengimbau kepada perusahaan-perusahaan jika terjadi PHK agar melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat sehingga pihaknya dapat memverifikasi pekerja yang bisa mendapatkan manfaat JKP.

Dia juga mengingatkan bahwa untuk menjadi peserta JKP selain menjadi peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang mengikuti minimal tiga program perlindungan, perlu juga terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

BPJS Ketenagakerjaan akan meninjau impelementasi program JKP yang sudah berjalan dua tahun. Hal ini untuk memastikan kualitas program ini terus meningkat.

"Setelah diluncurkan dua tahun lalu, secara regulasi kita harus meninjau dua tahun, maka dengan adanya acara ini kita bisa mendapatkan insight setelah penerapan dua tahun kita tahu di mana area peningkatan dan saat yang sama kita bisa mendengar pengalaman negara lain," kata Anggoro.

Protes masyarakat kepada pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), bisa berdampak pada investasi energi baru terbarukan. Investor akan menilai pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia sarat akan ketidakpastian.

"Jelas (berpengaruh). Apapun isu yang memunculkan ketidakpastian, itu pasti akan memberikan pengaruh," ujar Peneliti Purnomo Yusgiantoro Center, Farida Zed, ketika ditanya wartawan mengenai dampak protes pembangunan PLTP Ulumbu pada bauran energi. Farida menjadi pembicara dalam agenda Katadata bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10).

Dia mengatakan, pemerintah membutuhkan investor dalam membangun pembangkit listrik EBT berkapasitas besar seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Di sisi lain, risiko pembangunan listrik tersebut sangat besar. Karena itu, investor akan mempertimbangkan adanya kepastian hukum dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi kepastian hukum, kemudian regulasi, komitmen pemerintah di dalam pencapaian target-target itu, itu memang harus disupport dengan aspek-aspek lain," ujar mantan Direktur EBT Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut.

Farida mengatakan, keraguan investor selanjutnya akan berdampak pada sulit tercapainya bauran energi baru terbarukan di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), warga Poco Leok menolak perluasan proyek PLTP Ulumbu ke wilayahnya karena khawatir proyek itu akan menghilangkan lahan dan ruang hidup masyarakat. Selain itu, mata air yang menjadi tumpuan utama warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari bisa rusak.

Perizinan

Selain kepastian hukum dan regulasi, Farida mengatakan, investor juga membutuhkan kepastian waktu dalam hal proses perizinan. Pengajuan proses izin yang tidak memiliki kepastian waktu, akan sangat berpengaruh terhadap modal yang telah dikeluarkan oleh investor.

Menurut Farida, pemerintah juga harus memastikan kesediaan PLN menampung listrik yang dihasilkan dari pembangkit swasta. Ia berharap proses power purchase agreement (PPA) atau perjanjian pembelian listrik antara perusahaan swasta yang membangun pembangkit EBT dengan PLN berlangsung secara cepat atau tidak berlarut-larut.

"Negosiasi dengan PLN ini mungkin juga memerlukan waktu untuk dilakukan kepastian, jangan sampai PPA itu sekarang berlarut-larut, sehingga ini juga merupakan burden bagi dunia usaha," ujarnya.

Untuk mencapai target bauran EBT, Farida mengatakan, Indonesia tidak dapat hanya bergantung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, dunia usaha atau swasta diperlukan untuk membantu mempercepat capaian tersebut di tengah terbatasnya anggaran pemerintah.

"Dengan keterbatasan dana, pemerintah memiliki tugas lain ya, tidak hanya menyelesaikan masalah energi, tapi kan ada pendidikan, ada kesehatan, ada lain-lain yang harus diselesaikan, karena itu peran swasta ini sangat kita perlukan, saya pikir itu yang penting," ucapnya.

Istana Kepresidenan menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melimpahkan pengesahan keputusan presiden atau Keppres pemindahan ibu kota negara kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pelimpahan wewenang Keppres IKN ke pemerintahan Prabowo merupakan bagian komitmen dari presiden terpilih untuk melanjutkan program Presiden Jokowi.

“Kalau Keppres dikeluarkan saat ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, proses pembangunan sedang berjalan,” kata Ari saat ditemui wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (9/10).

Ari pun menyakini bahwa pembangunan IKN akan terus berlangsung saat masa pemerintahan Prabowo nantinya. Dia mengatakan penerbitan Keppres IKN akan segera dirilis jika sejumlah tahapan pembangunan fasilitas dan infrastuktur publik sudah memenuhi target.

“Ini suatu proses yang berkelanjutan. Membangun ibu kota tidak bisa hanya dalam 1-2 tahun. Ini suatu proses yang panjang,” ujar Ari.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap pembangunan IKN Nusantara.

Menurut Dasco, Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan telah meminta informasi progres pembangunan dari Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat, kini menjabat Kepala Orotitas IKN, Basuki Hadimuljono.

“Pak Prabowo sudah minta kepada tim IKN, Menteri PUPR (Basuki) untuk memaparkan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh termasuk IKN," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).

Dasco juga memastikan Prabowo nantinya yang akan meneken surat Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota. Penandatangan Keppres menurut Dasco masih akan menunggu berbagai persiapan termasuk ketersediaan aturan pelaksanaan yang diperlukan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan Keppres pemindahan ibu kota sepatutnya diteken oleh Prabowo selaku presiden terpilih. Ia menyebut Keppres bisa ditekan ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.

“Seharusnya begitu. Presiden baru Prabowo yang menandatangani," kata Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).