Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan 14 Rumah Tapak Jabatan Menteri siap dihuni saat perayaan 17 Agustus di Nusantara, Kalimantan Timur. Total terdapat 36 unit rumah tapak untuk para menteri dan pemimpin lembaga yang disiapkan di ibu kota baru.

"Sebanyak 14 unit Rumah Tapak Menteri tersebut yang disiapkan tersebut berada di Persil 105," ujar Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.

Imam menjelasakan, pihaknya telah menyiapkan seluruh kebutuhan rumah tapak tersebut, termasuk furniture. Sebanyak empat rumah saat ini telah siap, sedangka 10 rumah tapak menteri lainnya ditargetkan siap pada bulan ini. "Ini semuanya tentunya kita siapkan, termasuk furnitur yang ada di dalamnya," kata Imam.

Ia menjelaskan, progres pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN secara keseluruhan per 4 Juli telah mencapai 94,65 persen.pembangunan rumah jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah sesuai dengan konsep compact city.

Rumah dengan konsep compact city umumnya menekankan pada perencanaan lingkungan tempat tinggal yang terintegrasi dengan beberapa prinsip, seperti efisiensi lahan, aksesibilitas, dan gaya hidup berkelanjutan.

Rumah menteri di IKN memiliki luas tanah sekitar 1.000 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 500 meter persegi, dan terdiri atas dua lantai. Kementerian PUPR hingga saat ini sedang menyelesaikan 36 rumah jabatan menteri di IKN yang terbagi di dua kawasan, yakni 24 unit rumah di persil 104 dan 12 unit di persil 105.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyita dua aset properti eks BLBI yang berada di Banten dan Kalimantan Selatan. Kemudian menyita harta kekayaan lain terkait debitur/obligor dengan nilai total Rp 48,8 miliar.

“Pada minggu kedua Juli 2024, Satgas BLBI telah melakukan penguasaan fisik aset properti eks BLBI serta penyitaan harta kekayaan lain dengan total estimasi Rp 48,8 miliar berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah,” kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, di Jakarta, Kamis (11/7).

Penyitaan pertama berupa harta kekayaan lain terkait debitur PT Linolen Sari Nabati Murni berupa 58 bidang tanah seluas 5.085 m2 dan segala sesuatu di atasnya yang terletak di Perumahan Duren Village, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dengan estimasi nilai Rp 40 miliar.

Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan senilai Rp 31,31 miliar, sudah termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara 10%. Penyitaan dilakukan oleh Satgas BLBI dengan juru sita Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II.

Penyitaan berikutnya berupa penguasaan fisik aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui pemasangan plang atas enam bidang tanah seluas 83.244 m2 yang terletak di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Aset itu berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Setia Komandotama/Bank PDFCI BTO dengan estimasi nilai sebesar Rp 4,8 miliar.

Pengembalian Hak Tagih Negara

Rionald memastikan Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya, seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor yang merupakan jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor.

Barang jaminan milik obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

Setelah aset properti eks BLBI dikuasai secara fisik, dilanjutkan dengan upaya optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan fisik atas aset properti yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia,” ujarnya.

Perayaan upacara Hari Ulang Tahun atau HUT Indonesia ke-79 menjelang satu bulan. Semakin mendekati HUT, muncul kabar Presiden Joko Widodo batal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hingga kini, belum ada belum ada kejelasan kapan Jokowi akan berkantor di IKN. Jokowi pun belum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Bahkan ketika ditanya mengenai persiapan pindah ibu kota, dia bertanya balik mengenai kesiapan infrastruktur. "Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum?" kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Senin (8/7).

Dia mengatakan tak terburu-buru menandatangani Keppres pemindahan ibu kota. Menurut dia, Keppres bisa diterbitkan sebelum atau sesudah masa jabatannya berakhir yakni Oktober 2024. "Jangan dipaksakan, progresnya dilihat," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini membuat santer kabar presiden batal pindah ke IKN. Namun, kabar ini ditepis Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

Basuki mengatakan tak isa dikatakan Jokowi batal berkantor di IKN pada Juli 2024. Dia menyebut masih ada sekitar 20 hari lagi sepanjang Juli. "Dari dulu saya bilang pertengahan Juli air akan masuk, listrik sudah masuk, karena tadi saya baru kumpulin untuk energi dan komunikasi," kata Basuki, Rabu (10/7).

Berikut perkembangan fasilitas di IKN menjelang HUT Indonesia ke-79:

Target Air Minum Mengalir di IKN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menargetkan air minum bisa diakses pekan depan, Rabu (17/7). Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam S Ernawi mengatakan kapasitas air minum yang bakal mengalir pekan depan mencapai 150 liter per detik.

Untuk diketahui, kapasitas Instalasi Pengolahan Air di IKN mencapai 300 liter per detik. Imam mengatakan, kapasitas 150 liter per detik sangat cukup untuk peringatan Upacara HUT Indonesia ke-79.

Secara rinci, air dari Sungai Sepaku maupun Bendungan Sepaku Semoi akan diolah menjadi air minum dan dikirimkan ke reservoir di belakang Istana Presiden sebelum dinikmati masyarakat Nusantara. Ia menyampaikan, air minum tersebut akan diperiksa saat masuk dan keluar reservoir untuk menjaga kualitas.

"Kemarin kami sudah sesuaikan pompanya dan sekarang bunyi pompanya sudah halus banget," katanya.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga sebelumnya mengatakan, keran yang menghubungkan Bendungan Sepaku Semoi dan Instalasi Pengolahan Air Sepaku akan dinyalakan pada pekan ini.

Perkembangan Kantor Pemerintah dan Tempat Tinggal ASN

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Istana Kepresidenan serta sebagian kantor-kantor Menteri Perekonomian yang terdiri dari empat tower juga telah siap. Selain itu, 12 dari 47 tower untuk tempat tinggal Aparatur Sipil Negara (ASN) akan selesai dan bisa dimanfaatkan peserta upacara.

Basuki juga mengatakan, koleganya yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memeriksa kesiapan rumah para menteri. "Pak Menteri Perhubungan sudah di sana dengan Ibu, mengecek rumahnya," kata Basuki pada Selasa (9/7).

PT Pembangunan Perumahan atau PTPP bilang, proyek kantor presiden dan istana presiden di Ibu Kota Negara atau IKN sudah hampir rampung. Kedua bangunan itu diperkirakan dapat digunakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79.

"Untuk istana presiden sendiri, saat ini prosesnya sudah sekitar 80 persen dan kemudian untuk kantor presiden yaitu 90 persen,” kata Senior Vice Corporate Secretary Bureau PTPP Joko Raharjo di Jakarta, Selasa (10/7).

Joko menyebut target kontrak untuk pembangunan proyek istana negara dan kantor presiden itu sampai Oktober.

Tol IKN Beroperasi Sebagian pada Agustus

Menjelang pelaksanaan Upacara HUT Indonesia ke-79 di IKN, Kementerian PUPR bakal mengoperasikan Jalan Tol Akses Ibu Kota Nusantara pada bulan depan. Jalan bebas hambatan tersebut akan memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN yang semula membutuhkan waktu 120 menit jika menggunakan jalan daerah menjadi 70 menit.

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam S Ernawi mengatakan, empat seksi Tol Akses IKN yang akan terhubung pada bulan depan adalah 3A, 3B, 5A, dan 6. Namun Imam mengatakan Tol Akses IKN sepanjang 33,17 kilometer belum terintegrasi dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

"Tol Akses IKN tersambung mulai dari Karang Joang atau setelah keluar dari Tol Balikpapan-Samarinda Kilometer 11. Nanti masuk jalan daerah di Kariangau, Balikpapan sebelum masuk Tol Akses IKN," kata Imam dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/7).

Imam menyampaikan, seksi 6 tol akses IKN akan terhubung dengan jalan daerah menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Secara rinci, penggunaan Tol Akses IKN akan melewati Jembatan Pulau Balang dan Bandara VVIP IKN sebelum tiba di IKN.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga sebelumnya mengatakan, pemerintah menargetkan hanya satu jalur yang dapat beroperasi pada Agustus 2024. Jalan ini terdiri dari dua jalur, dengan masing-masing hanya satu lajur.

Danis menargetkan, jalur kedua Jalan Tol Akses IKN baru rampung pada Desember 2024. Tol ini adalah Seksi 3A Karang Joang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km.

Jalan Tol Akses IKN Seksi 6A, 6B, dan 6C dapat dioperasikan secara fungsional pada Agustus 2024. Dengan kata lain, jalan bebas hambatan tersebut belum diaspal, tapi sudah dapat dilalui.

"Prinsipnya, kami ada dua target. Semua jalan tol utama berfungsi fungsional sebagian pada Agustus 2024, dan rampung total pada Desember 2024," katanya.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) menargetkan pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di kisaran 7-10% pada 2024. Head Consumer Funding & Wealth Business Bank Danamon, Ivan Jaya mengatakan sejauh ini kredit Bank Danamon mencatatkan tren positif.

Menurut Ivan salah satu penyangga pertumbuhan kredit adalah sisi konsumer bisnis seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Danamon juga mencatat pertumbuhan untuk kartu kredit dari sisi konsumer.

Ivan mengatakan KPR merupakan salah satu motor untuk penggerak pertumbuhan pendapatan perusahaan. Merujuk pembukuan tahun lalu, KPR Bank Danamon tumbuh lebih dari 50% secara tahunan. Dengan demikian, Ivan mengatakan Danamon menargetkan kenaikan KPR sekitar 7-10% untuk tahun ini.

“Sekarang outstanding-nya juga tumbuh baik,” kata Ivan kepada wartawan dalam Media Briefing Bank Danamon di Bogor, Kamis (11/7).

Berdasarkan paparan perusahaan atas kinerja kuartal I 2024, penyaluran kredit Danamon tumbuh 18% year-on-year (yoy) menjadi Rp 179,7 triliun. Secara rinci, penyaluran kredit di segmen wholesale business naik 15% menjadi Rp 103,2 triliun sedangkan kredit di segmen konsumer tumbuh lebih tinggi, yakni 24% menjadi Rp 76,5 triliun.

Mendorong Pertumbuhan Dana Murah

Sejalan dengan target pertumbuhan kredit, Ivan mengatakan pertumbuhan dana murah atau current account saving account (CASA) dan tabungan Bank Danamon sepanjang semester I lebih besar, yakni sekitar 50% hingga 55%. Hal lain menurut Ivan yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan deposito.

Ia mengatakan pertumbuhan dana pihak ketiga Bank Danamon, khususnya dana di tabungan, secara year on year mungkin masih lebih rendah dari 10%. Namun, menurut dia pencapaian itu justru menjadi motivasi perusahaan untuk bergerak lebih maju.

“Ini yang membuat kami harus memberikan cara yang lebih kreatif dan solusi lebih tepat buat para nasabah sehingga bisa membantu untuk meningkatkan dana pihak ketiga,” ucapnya.

Ivan juga menyebut hingga kuartal II 2024 rasio intermediasi makroprudensial (RIM) masih dalam kondisi yang sehat. Adapun likuiditas berada masih di level aman, yakni tidak lebih dari 100%.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) menargetkan pertumbuhan kredit di atas double digit pada 2024. Head Consumer Funding & Wealth Business Bank Danamon, Ivan Jaya mengatakan sejauh ini kredit Bank Danamon mencatatkan tren positif.

Menurut Ivan salah satu penyangga pertumbuhan kredit adalah sisi konsumer bisnis seperti pertumbuhan pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Danamon juga mencatat pertumbuhan untuk kartu kredit dari sisi konsumer.

Ivan mengatakan KPR merupakan salah satu motor untuk penggerak pertumbuhan pendapatan perusahaan. Merujuk pembukuan tahun lalu, KPR Bank Danamon tumbuh secara year on year (yoy) hampir lebih dari 30%. Dengan demikian, Ivan mengatakan Danamon menargetkan kenaikan minimal 20% untuk tahun ini.

“Sehingga sekarang outstanding-nya juga tumbuh baik,” kata Ivan kepada wartawan dalam Media Briefing Bank Danamon di Bogor, Kamis (11/7).

Sejalan dengan target pertumbuhan kredit, Ivan mengatakan pertumbuhan dana murah atau current account saving account (CASA) dan tabungan Bank Danamon sepanjang semester I lebih besar, yakni sekitar 50% hingga 55%. Hal lain menurut Ivan yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan deposito.

Ia mengatakan pertumbuhan dana pihak ketiga Bank Danamon, khususnya dana di tabungan, secara year on year mungkin masih lebih rendah dari 10%. Namun menurut dia pencapaian itu justru menjadi motivasi perusahaan untuk bergerak lebih maju.

“Ini yang membuat kami harus memberikan cara yang lebih kreatif dan solusi lebih tepat buat para nasabah sehingga bisa membantu untuk meningkatkan dana pihak ketiga,” ucapnya.

Kemudian Ivan juga menyebut hingga kuartal II 2024 rasio intermediasi makroprudensial (RIM) masih dalam kondisi yang sehat. Adapun likuiditas berada masih di level aman, yakni tidak lebih dari 100%.

Forest Wacth Indonesia (FWI) menilai masa transisi kepemimpinan suatu pemerintahan baik presiden hingga bupati menjadi titik rawan bagi hutan di Indonesia.

Manager Kampanye, Advokasi, dan Media FWI, Anggi Putra Prayoga, mengatakan izin kawasan hutan menunjukkan tren yang tinggi saat transisi pemerintahan, baik itu pemerintahan presiden, gubernur, bupati, atau walikota. Tren tersebut terjadi saat transisi pemerintahan pada 2014, 2019, hingga 2024.

“Dalam masa transisi ini, ini yang kita sebut sebagai obral izin baru. Jadi, yang terakhir ini kita identifikasi sebagai channel-channel izin baru yang akan muncul,” ujar Anggi dalam diskusi virtual, Kamis (11/7).

Anggi mengatakan, dalam praktiknya setidaknya ada tiga jalur yang biasa digunakan oleh pemangku kebijakan dalam konteks mengobral izin kawasan hutan. Pertama, berkaitan dengan izin pelepasan kawasan hutan. Sementara kedua, izin yang berkaitan dengan arahan pemanfaatan hutan.

Kemudia yang ketiga adalah melalui aktifasi mantah Aparat Penegak Hukum (APH). Anggi menjelaskan, terdapat banyak APH yang sudah tidak memiliki izin untuk mendapatkan konsesi untuk menebang hutan.

Anggi mengatakan, APH tersebut mayoritas mendapatkan konsesi untuk dapat memanfaatkan hutan dalam rentan waktu 1990 sampai dengan 2005. Izin inilah yang banyak diaktifkan saat masa transisi pemerintahan.

“Nah, ketika Pemda, pemerintah, atau dalam konteks ini KLHK mengetahui ada setiap juta hektare APH yang tidak aktif, maka itu salah satu indikasi akan digunakan izin baru,” ujarnya.

Sementara itu, pelepasan kawasan hutan menjadi suatu yang harus diwaspadai. Pelepasan Kawasan hutan sebagai bagian dari upaya untuk memperpanjang izin konsesi, melanggengkan kekuasaan dan juga termasuk bagian dari upaya untuk eksploitasi sumber daya alam yang ada.

“Jadi, banyak juga perlepasan hutan yang di dalam kawasan hutan itu masih berupa hutan sebetulnya. Karena sebetulnya mereka juga tidak mampu untuk melakukan operasionalisasi usaha mereka,” ucapnya.

Dua anak buah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yakni Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta divonis pidana empat tahun penjara di kasus korupsi Kementerian Pertanian (Kementan) pada rentang waktu 2020-2023. Keduanya juga divonis membayar denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan penjara.

Kasdi merupakan Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023. Sedangkan Hatta merupakan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan tahun 2023.

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum," kata Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (11/7).

Rianto menuturkan kedua terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam menjatuhkan vonis, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. Kedua terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sementara itu hal yang meringankan vonis yaitu terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan. Hakim juga menilai Kasdi dan Hatta tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi secara materi, serta mengakui dan menyesali perbuatannya.

"Dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim merasa putusan yang diberikan sudah memenuhi rasa keadilan," ujar Rianto.

Sebelumnya, kedua terdakwa dituntut pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan pidana kurungan. Dalam kasus tersebut, Kasdi dan Hatta bersama SYL terbukti melakukan pemerasan dengan total Rp 44,5 miliar terkait kasus korupsi di lingkungan Kementan.

Adapun kedua anak buah SYL itu merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I Kementan dan jajarannya. Uang hasil saweran dipakai antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi dan keluarga SYL.

Dalam perkara ini SYL sebelumnya telah divonis penjara 10 tahun dan membayar denda Rp 300 juta. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.147.144.786 ditambah US$ 30.000. Harta SYL akan dilelang apabila tidak membayar uang pengganti. Bila hartanya tidak mencukupi maka diganti kurungan penjara selama 2 tahun.

Kementerian ESDM akan mendorong percepatan program jaringan gas kota (jargas) dan mengupayakan harga gas yang ekonomis dan terjangkau bagi masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi harga minyak yang terus merangkak naik.

Berdasarkan data Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia (HEESI), harga minyak dunia dinilai cukup tinggi akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan terjadinya konflik yang mempengaruhi permintaan energi secara global.

Selain itu harga LPG 3 Kg belum mengalami perubahan sejak 2008. Harga LPG yang tidak bersubsidi juga mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Serta tarif listrik di Indonesia juga relatif lebih rendah dibandingkan tarif di negara ASEAN.

“Sekarang bagaimana kita bisa melakukan percepatan program jargas. Pemerintah juga mengupayakan harga fit gas itu yang ekonomis dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk jargas ini dengan ongkos subsidi LPG dalam jangka panjang,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif, dikutip dari laman Kementerian ESDM, Kamis (11/7).

Sebagai informasi, program pembangunan jargas merupakan proyek pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG), Program ini telah dilaksanakan Kementerian ESDM dalam hal ini Ditjen Migas sejak tahun 2009 dan hingga saat ini total telah terbangun 900.000 SR.

Pemerintah menargetkan pembangunan jargas sebanyak 2,5 juta sambungan rumah (SR). Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan target semula yakni 4 juta SR. Kementerian ESDM mengatakan bahwa penurunan target ini dilandasi oleh masalah operasional.

Sementara itu Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM mencatat pemanfaatan jargas yang telah terpasang saat ini dapat menghemat subsidi LPG sekitar Rp 1,6 triliun dan menghemat devisa US$ 140 juta atau sekitar Rp 2,19 triliun.

“Ini makin menguatkan posisi gas sebagai pilihan utama di era transisi energi,” kata Kepala Lemigas, Ariana Soemanto, medio Februari 2024.

Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) telah berjalan selama delapan tahun. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) sekaligus Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta Muh Aris Marfai mengungkapkan saat ini permasalahan tumpang tindih lahan sudah teratasi.

Aris menjelaskan, luas tumpang tindih lahan pada tahun 2019 sebesar 77 juta hektare dan saat ini sudah berkurang. "Terbaru, pada tahun 2024 menjadi 57 juta hektare," kata Aris dalam acara One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Jakarta, Kamis (11/7).

Dengan begitu, Aris menyampaikan bahwa terjadi penurunan masalah tumpang tindih lahan sebesar 10,5%. Dia mengatakan, penurunan tersebut terjadi dalam kurun waktu tiga tahun.

Aris menambahkan, bahwa terdapat kemajuan pelaksanaan kebijakan Satu Peta pada periode 2016 hingga 2024. Hal itu melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021.

"Saat ini kompilasi informasi geospasial tematik telah mencapai 100% dan integrasi data yang telah kita lakukan sudah mencapai 98%," ujar Aris.

Dia menuturkan, saat ini masih terdapat dua informasi geospasial tematik sedang dalam proses verifikasi dan perbaikan. Hingga saat ini, kebijakan Satu Peta telah berhasil mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 kementerian/lembaga di 38 provinsi.

Kepastian Hukum dan Pemerataan Ekonomi

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sinkronisasi.

Hal itu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi, dan pemerataan ekonomi berkeadilan. Dia memastikan capaian penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang mencapai 19,97 juta hektare."Terdiri dari 77,38 juta hektare di 2019 dan berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektare di 2024," kata Airlangga.

Saat ini, pemerintah berkomitmen untuk mendukung penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang dan kawasan hutan melalui Kebijakan Satu Peta. Kebijakan ini mencakup empat tahapan kegiatan utama yaitu kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta kegiatan berbagi pakai data dan informasi geospasial.

Kebijakan satu peta sendiri diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa pemerintah juga akan meluncurkan peta tunggal melalui kebijakan satu peta pada pekan depan.

"Minggu depan kita akan menunjukkan bersama-sama Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 yang sudah menambahkan pemenang untuk akses bagi masyarakat luas di dalam mengakses data-data geospasial kita," ujarnya.

Menteri Pertanian periode 2019–2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. SYL menyebut keduanya usai dijatuhi vonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian.

"Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi telah memberikan kesempatan sebagai menteri. Apa pun akibat dari sebuah kebijakan, ini risiko jabatan bagi saya," kata SYL saat ditemui usai sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (11/7).

SYL menuturkan Presiden menunjuk dirinya sebagai menteri agar bisa mengambil berbagai kebijakan sehingga dapat mengembalikan harga pangan yang tinggi saat pandemi Covid-19.

Dia mengatakan hukuman penjara selama 10 tahun bukan persoalan yang kecil, tapi dirinya tetap merasa bangga. Selama menjadi menteri SYL mengatakan menerima 71 penghargaan nasional di antaranya diterima oleh Presiden.

Selain kepada Presiden, SYL juga menyampaikan terima kasih kepada Surya Paloh yang selalu mengajarkan dirinya mengenai permasalahan kebangsaan.

"Maafkan saya kalau sebagai manusia ada yang keliru, tetapi Pak Surya Paloh sangat konsisten dengan partai untuk mengatakan bela rakyat, bela bangsa," kata dia.

SYL pun turut meminta maaf kepada seluruh jajaran di Kementan, keluarga, hingga masyarakat Bugis yang selama ini banyak memberikan dukungan.

SYL divonis pidana 10 tahun penjara dan denda sebanyak Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan karena terbukti melakukan pemerasan di lingkungan Kementan pada rentang waktu 2020–2023.

Mantan Mentan itu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.

Selain pidana utama, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bagi SYL sebesar Rp 14,14 miliar ditambah 30 ribu dolar Amerika Serikat subsider 2 tahun penjara.

SYL diduga melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar terkait kasus korupsi di lingkungan Kementan.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu didakwa melakukan pemerasan bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta.

Dua anak buah SYL itu juga berstatus terdakwa. Keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi dan keluarga SYL.

Kementerian ESDM telah menyelesaikan lelang lima wilayah tambang pada Juni 2024. Kelima wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) ini terdiri atas komoditas mineral dan batu bara (minerba).

Menurut laman lelang resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, lima WIUP tersebut, berada di Pulau Kalimantan, Sumatra, hingga Sulawesi dengan luas wilayah antara 160 hingga 7000 hektare (Ha).

Meski sudah selesai di lelang, pada laman resmi ini belum ada keterangan pihak pemenang WIUP tersebut. Berikut daftar lima WIUP yang telah dilelang pada Juni lalu oleh Kementerian ESDM berdasarkan tanggal pembuatan informasi lelang:

• Blok Tumbang Nusa (Lelang Ulang)

Komoditas: Batu bara
Luas: 7.169 Ha
Lokasi: Kapuas, Kalimantan Tengah
Nilai Kompensasi Data Informasi: Rp 14.338.162.500

• Blok Lolayan (Lelang Ulang)

Komoditas: Emas
Luas: 162,30 Ha
Lokasi: Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
Nilai Kompensasi Data Informasi: Rp 262.320.000

• Blok Taludaa (Lelang Ulang)

Komoditas: Tembaga
Luas: 3.714 Ha
Lokasi: Bone Bolango, Gorontalo
Nilai Kompensasi Data Informasi: Rp 5.571.640.000

• Blok Ulu Rawas (Lelang Ulang)

Komoditas: Bijih besi
Luas: 6.707 Ha
Lokasi: Musi Rawas Utara, Sumatra Selatan
Nilai Kompensasi Data Informasi: Rp 10.074.000.000

• Blok Natai Baru (Lelang Ulang)

Komoditas: Batu bara
Luas: 6.674 Ha
Lokasi: Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
Nilai Kompensasi Data Informasi: Rp 13.391.175.000

JP Morgan menaikkan peringkat investasi untuk bursa Malaysia menjadi "netral" dari sebelumnya "underweight". Perkembangan investasi di sektor data center, kendaraan listrik, dan energi surya menjadi faktor-faktor yang mendasari pertimbangan JP Morgan.

JP Morgan menyebut peluang investasi di sektor data center di Malaysia ramai dibicarakan oleh investor asing karena menawarkan sektor yang berbeda dan ide-ide untuk dimainkan.

"Data center adalah salah satu yang dibicarakan semua orang. Penang telah membuktikan diri mereka sebagai pusat teknologi secara keseluruhan," Rajiv Batra, Kepala Strategi Ekuitas Asia-Pasifik (di luar Jepang/Cina) di JP Morgan, kepada "Squawk Box Asia" di CNBC pada Rabu (10/7).

Batra juga menyebut banyak investor melirik peluang di sektor kendaraan listrik dan energi terbarukan di Malaysia, salah satunya energi surya. Bank investasi ini mengatakan bahwa Malaysia berkembang dengan laju yang jauh lebih kuat dari yang diperkirakan.

Hal itu mendorong JP Morgan untuk meningkatkan peringkat Malaysia menjadi "netral" dari "underweight" pada minggu lalu. JP Morgan juga menaikkan targetnya untuk Indeks Komposit Kuala Lumpur (KLCI).

Rekomendasi netral berarti JP Morgan melihat bursa Malaysia memiliki potensi untuk naik meskipun ada juga risiko-risiko yang menyebabkan bursa turun. Rekomendasi netral memperkirakan kenaikan sebesar 15-16% dalam setahun ke depan. Sementara itu, rekomendasi underweight berarti investor harus mengurangi porsi atau bobot investasinya pada suatu saham atau bursa di negara tertentu.

"Reformasi kebijakan, investasi pusat data, dan pembangunan infrastruktur telah menjadi penarik utama bagi Malaysia, sejalan dengan prospek 2024 kami, tetapi berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih kuat dari yang diantisipasi," analis JP Morgan menulis dalam sebuah catatan pada 1 Juli lalu.

Malaysia Berikan Imbal Hasil Tertinggi di Asia Tenggara

Para analis JP Morgan menyebut pasar ekuitas Malaysia sebagai "bright spot" di Asia Tenggara. Bursa Malaysia memberikan imbal hasil sekitar 9% dari tahun ke tahun, tertinggi di antara negara-negara di kawasan ini.

Namun, JP Morgan juga menyoroti adanya tantangan-tantangan seperti rasionalisasi subsidi, volatilitas eksternal, dan potensi dampak dari pemilihan umum AS yang akan datang, yang dapat mengganggu belanja konsumen.

Malaysia muncul sebagai pusat data center yang kuat. Johor Bahru dinobatkan sebagai pasar data center dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara dalam Indeks Pusat Data Global 2024 dari DC Byte.

Negara ini juga merupakan pusat bagi perusahaan cip semikonduktor yang ingin melakukan diversifikasi operasi di tengah ketegangan AS-Tiongkok. Keahlian Malaysia dalam perakitan, pengujian, dan pengemasan cip telah menjadikannya tempat yang menarik bagi perusahaan seperti Intel dan GlobalFoundries.

Zafrul Aziz, Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia, mengatakan pemerintah mengundang banyak produsen mobil listrik ke Malaysia karena ingin memanfaatkan posisinya dalam rantai pasokan semikonduktor.

Raksasa teknologi seperti Google dan Microsoft juga telah berjanji untuk menginvestasikan miliaran dolar di Malaysia untuk memajukan infrastruktur cloud dan AI di negara ini.