Pertamina Hulu Energi (PHE) melaporkan bahwa produksi migas mencapai 1,05 juta barel setara minyak per hari (BOEPD) hingga Mei 2024. Angka ini terdiri atas produksi minyak 556 ribu barel minyak per hari (BOPD) dan produksi gas 2.853 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Jika dibandingkan dengan capaian kuartal I 2024, terdapat penambahan produksi 100 ribu BOEPD. Sebab menurut paparan PHE pada awal Mei lalu disebutkan bahwa produksi migas mereka mencapai 1,04 juta BOEPD.

Direktur Utama PHE, Chalid Said Salim mengatakan PHE juga terus menggali potensi migas sebagai langkah untuk mencapai target produksi yang sudah ditentukan. “PHE juga mampu mencapai tambahan sumberdaya 2C sebesar 253 juta barel setara minyak,” kata Chalid dalam siaran pers, dikutip Jumat (5/7).

Chalid juga melaporkan bahwa PHE mampu mencatatkan capaian eksplorasi yang menggembirakan. “PHE berhasil menemukan beberapa potential big fish antara lain Ambar, SSD, Tedong, West Beluga dan Yaki Emas,’’ ujar Chalid.

Selain itu, Chalid menyebut hingga Mei 2024 PHE telah menyelesaikan kerja pengeboran 5 sumur eksplorasi, 278 sumur pengembangan, 381 workover dan 14.386 well services menggunakan 70 drilling rigs dan 139 WI rigs.

Chalid mengatakan selama 2023, PHE berhasil mendapatkan 3 blok eksplorasi baru yaitu Blok East Natuna, Blok Peri Mahakam dan Blok Bunga. Adapun dari aspek merger dan akuisisi, PHE mencatatkan penambahan Participating Interest (PI) 10% di Irak, perpanjangan blok Algeria dan akuisisi 20% PI di Masela.

Pada awal 2024, Subholding Upstream melalui PT Pertamina Malaysia Eksplorasi Produksi (PMEP) bersama mitra berhasil memenangkan lelang blok eksplorasi SK510 melalui Malaysia Bid Round ("MBR") 2023.

PHE melalui PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), PT Elnusa Tbk dan dan Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) juga telah meneken MoU kerja sama luar negeri bersama yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan memberdayakan anak perusahaan hulu dalam kerja sama internasional.

Chalid juga mengatakan bahwa PHE melalui capaian PDSI yang berhasil membawa jackup rig ‘Emerald Driller’ yang sudah tiba di laut Jawa untuk digunakan dalam proyek pengeboran offshore PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) dan PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ).

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mundur dari jabatannya pada Kamis (4/7). Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo Ismail sebagai pejabat Dirjen Aptika sementara pengganti Semuel.

“(Penggantinya) sudah ada Pak Ismail, sebagai Plt (pelaksana tugas),” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hary Budiarto kepada media di kantor Kominfo di Jakarta, Jumat (5/7).

Hary menyampaikan proses penggantian posisi semuel membutuhkan proses yang panjang dan perlu konsultasi terkait penyelesaian kasus saat ini.

“Prosesnya panjang, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pimpinan itu biasanya ada pengumuman dan seleksi,” ujar dia. Menurutnya, prosesnya memakan waktu tiga sampai empat bulan.

Semuel Abrijani Pangerapan mengumumkan mundur dari jabatannya setelah menjabat selama delapan tahun. "Tidak terasa sudah delapan tahun saya bertemu teman-teman (jurnalis). Semua ada waktunya, ini waktunya saya berpisah,” ujar Semuel di kantornya, Jakarta, Kamis (4/7).

Dirjen Aptika Kominfo itu mengundurkan diri karena Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya diretas. “Bagaimana pun ini tanggung jawab saya sebagai dirjen pengampu, saya mengambil tanggung jawab ini secara moral karena ini masalah yang harus saya tangani,” ujar Semuel.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, membeberkan potensi laut Indonesia yang sangat besar. Namun demikian, laut Indonesia belum dieksplorasi secara maksimal.

Luhut mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi sumber daya maritim yang besar dan lokasi yang yang strategis. Indonesia memiliki mega biodiversity dengan kurang lebih 8.500 biota laut, potensi produksi perikanan berkelanjutan sebesar 12 juta ton per tahun, serta potensi produksi perikanan laut lebih dari 50 juta ton/tahun.

Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki potensi kabel laut sepanjang 115.000 km yang mendukung arus digitalisasi nasional maupun global. Di bidang keberlanjutan, laut Indonesia memiliki potensi karbon biru dan energi baru terbarukan.

Namun demikian, saat ini kontribusi Industri maritim masih sangat rendah berdasarkan perkiraan BPS dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indonesia perlu mengeksplorasi dan memanen sumber daya maritim secara berkelanjutan terutama dalam pendekatan ekonomi biru.

“Indonesia berkomitmen melakukan tindakan konkrit untuk melindungi laut kita, melalui pertanian rumput laut skala besar dengan mekanisasi dan teknologi, program rehabilitasi 600.000 hektar mangrove juga penanganan sampah plastik di laut dengan target sebesar 70% hingga akhir tahun 2025,” ujarnya saat menjadi pembicara kunci dalam The Global Dialogue On Sustainable Ocean Development sekaligus menghadiri peluncuran Ocean Accounts Indonesia di Sanur, Bali, Jumat (5/7).

Luhut mengatakan, Ocean Accounts yang diluncurkan hari ini dapat memungkinkan kita mengukur laut berdasarkan nilai moneternya dilihat dari ekosistem laut, jasa dan tren degradasi.

“Indonesia mengambil langkah perintis menuju pengelolaan berkelanjutan melalui Ocean Accounting,” kata Menko Luhut.

Indonesia juga telah menggagas beberapa platform global dan nasional untuk laut berkelanjutan dan ekonomi biru yang menyatukan multi stakeholder seperti G20 Bali Global Blended Finance, National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP), Archipelagic and Islan States Forum (AIS Forum) dan Ocean 20 (O20) yang sekarang memiliki keterlibatan dalam G20.

“Hal ini membutuhkan upaya kolaboratif internasional, Lautan kita bukan hanya tanggung jawab kita, Lautan adalah garis hidup kita. Sekarang saatnya beraksi," kata Luhut.

Keanekaragaman Hayati Masa Depan Dunia

Di tempat terpisah, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Nunu Anugrah, mengatakan keanekaragaman hayati menjadi masa depan dunia baik dari segi untuk mencapai net zero emission (NZE) dan juga ekonomi.

Nunu mengatakan, Indonesia memiliki predikat yang cukup membanggakan mengenai biodiversity atau keanekaragaman hayati. Sebagai contoh, Indonesia memiliki beragam hayati yang endemik atau hanya ada di Tanah Air.

Menurut Nunu, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang besar jika memiliki metode yang tepat dan menjaga tingkat keanekaragaman hayati yang endemik. KLHK berupaya meningkatkan pemanfaatan dan bisnis keanekaragaman hayati dengan pengelolaan yang tepat.

"Jadi kalau di konteks bisnis keanekaragaman hayati maka yang sedang berjalan misalnya, KLHK memperdagangkan kehidupan liar dengan prinsip kehati2an ada basis kuota," ucapnya.

Dalam konteks jasa, KLHK mempunyai skema perizinan ekowisata, jasa lingkungan dan termasuk multiusaha perhutanan. Skema tersebut semuanya berada di sebuah lansekap perhutanan. Adapun, pada lansekap pertanian yang terdapat di hutan juga diatur bagaimana tingkat keberlanjutan daripada agrikultur.

"Kemudian di konteks lain termasuk hasil hutan bukan kayu yang sedang berkembang sekarang karena value ekonominya bagus itu bio prospeks, kalau dulu dari individu kemudian bergeser karena ada bagian dari individu," ujarnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bea masuk tambahan tidak hanya berlaku pada produk impor dari Cina. Selain itu, besaran bea masuknya bukan 200% tapi hingga 200%.

Dengan kondisi itu semua produk impor dari negara manapun berpotensi mendapatkan bea masuk tambahan apabila merugikan industri di dalam negeri. Besarannya akan berdasarkan lonjakan volume impor selama tiga tahun terakhir.

"Bea masuk tambahan bisa 50%, 100%, dan bisa sampai 200%. Penambahan bea masuk bukan dipengaruhi negaranya, tapi seberapa berat dampaknya ke industri nasional," kata Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (5/7).

Penjelasan itu sekaligus mengklarifikasi pernyataan Zulhas sebelumnya. Pada Sabtu pekan lalu, ia sempat menyebut pemerintah akan menambah bea masuk barang impor dari Cina sebesar 200%.

Penerapan bea masuk menjadi langkah pemerintah dalam menghentikan banjir produk impor dari Tiongkok, terutama tekstil, baja, keramik, pakaian jadi, dan lainnya. Dampak kondisi tersebut telah memuku sektor tekstil Tanah Air. Puluhan ribu buruh tekstil terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun ini karena utilisasi pabrik yang rendah.

Zulhas mengatakan, negara yang terkena bea masuk tambahan dapat menerapkan kebijakan yang sama terhadap produk Indonesia. Hal tersebut telah diatur oleh Organisasi Dagang Dunia atau WTO.

Ada tujuh komoditas yang menjadi pengawasan pemerintah untuk mendapatkan bea masuk tambahan. Ketujuh komoditas tersebut adalah tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetika, tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki.

Saat ini Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dan Komite Anti Dumping Indonesia sedang mengkaji penambahan bea masuk untuk tujuh komoditas tersebut. Bentuknya berupa bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk anti dumping (BMAP).

Tolok ukur pemberian BMTP maupun BMAD adalah pertumbuhan volume impor ke dalam negeri. "Kalau besok penelitiannya selesai, saya setujui hasilnya dan langsung dikirim ke Kementerian Keuangan," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sudah ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar family office di Bali.

“Sudah ada beberapa nama, mungkin dalam dua-tiga minggu ke depan, kalau sudah makin ada bentuknya, kami akan beri tahu,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat (5/7).

Menurut Luhut, tim yang bekerja di family office ini sudah mulai bekerja dan rencananya melakukan kunjungan ke negara-negara atau wilayah administrasi, yang khusus menerapkan konsep serupa.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana orang kaya tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu tolok ukur konsep investasi tersebut.

Rencananya, negara dan wilayah administrasi yang menjadi tolok ukur family office adalah Uni Emirat Arab yakni di Dubai, Hong Kong, dan Singapura.

Family Office di IKN dan Jakarta

Selain di Bali, Luhut menyebut konsep tersebut dapat diterapkan di lokasi lain misalnya di Jakarta atau di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami akan melihat seperti di Dubai, ada satu gedung itu berisi 400 family office dan itu angkanya bisa triliun dolar. Pertanyaannya, kalau bisa di Dubai, Singapura, dan Hong Kong, kenapa tidak di Indonesia di Bali, Jakarta atau IKN,” katanya.

Untuk menghindari uang yang dibawa merupakan hasil dari tindak kejahatan misalnya pencucian uang, Luhut akan melibatkan aparat penegak hukum di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.

“Semua kami libatkan nanti kami pergi, saya ajak mereka untuk melihat. Kami semua kerja tim jadi bukan satu aspek saja. Kalau tadi ada di Dubai, Singapura kenapa tidak bisa (Indonesia) kita jangan jadi alien, jangan pikir terus takut,” ucapnya.

Gagasan soal family office dilontarkan Luhut kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.

“Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk family office seperti di Hong Kong dan Singapura,” kata Luhut di sela World Water Forum di Denpasar, Sabtu (18/5).

Seperti diketahui, family office adalah perusahaan swasta yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu atau keluarga super kaya. Dengan menyediakan layanan manajemen keuangan, perencanaan pajak, filantropi, investasi dan lainnya.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung nilai utang Rp 800 triliun pemerintah yang jatuh tempo pada 2025. Megawati lalu mempertanyakan bagaimana kemampuan pemerintah membayar utang tersebut.

"Pertanyaan saya, cara bayarnya nanti bagaimana? Kalau dalam geopolitiknya nanti sama juga," kata Megawati saat membuka acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP, di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7).

Presiden ke-5 RI itu pun membandingkan dengan kondisi saat ia masih memimpin negara. Megawati mengatakan saat itu berhasil melunasi utang Dana Moneter Internasional atau IMF.

"Saya (sampai) dapat award, karena dari CNBC karena katanya kenapa waktu itu bisa melunasi utang IMF. Itu susah buanget karena di zaman Pak Harto, bayangkan," kata dia.

Mega lantas membandingkannya dengan kondisi saat ini. Ia pun mempertanyakan bagaimana pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi akan menghadapinya.

"Nah sekarang saya tanya, kalau keadaan kayak begitu, so what? mau ngapain? Terus bayar utangnya tolong dihitung berapa lama?," kata Mega.

Mega lalu mengatakan pernyataannya itu bukan berdasar sentimen tertentu pada Jokowi, yang sejak gelaran Pilpres disebut berbeda jalan dengan PDIP. Ia mengatakan, utang merupakan persoalan bangsa sehingga dirinya pun ikut bersuara.

"Saya nanti kalau diomongin begitu ‘Ibu Megawati sudah tidak ini (jalan bareng) dengan Pak Jokowi’, enggak. Semua juga mikir begitu karena ini persoalan bangsa, bukan persoalan seorang," kata Megawati.

Pemerintahan Jokowi akan mewarisi utang Rp 800,33 triliun kepada pemerintahan Prabowo Subianto di tahun 2025. Ini merupakan utang jatuh tempo pemerintah, yang terdiri SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp 94,83 triliun.

BPH migas melaporkan bahwa jumlah realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite, Biosolar, dan minyak tanah, seluruhnya masih di bawah 50% dari kuota yang disediakan hingga 30 Juni 2024.

“Betul, seluruh penyaluran BBM subsidi dalam posisi aman,” kata Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman saat dihubungi Katadata.co.id pada Jumat (5/7).

Pemerintah saat ini mensubsidi tiga jenis BBM yakni jenis BBM tertentu (JBT) Solar dan Kerosin atau Minyak Tanah. Kemudian juga jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite.

Menurut data yang dibagikan oleh Saleh, jumlah realisasi kuota JBT Solar periode 1 Januari hingga 30 Juni 2024 mencapai 46,79% atau 8.890.100 kilo liter (KL). Sementara untuk Kerosin penyaluran hingga 30 Juni sudah mencapai 47,85% atau 277.530 KL. “Untuk Pertalite sudah mencapai 47,42% atau 15.032.140 KL,” ujarnya.

Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 kuota yang ditetapkan bagi BBM subsidi sebesar 19 juta KL untuk minyak solar dan 580 ribu KL minyak tanah, sedangkan Pertalite kuota yang dianggarkan tahun ini sebanyak 31,7 juta KL.

Namun untuk Pertalite, dari 31,70 juta KL kuota yang ditetapkan tahun ini, BPH Migas mencadangkan 100 ribu KL untuk keperluan penyaluran Pertalite di Pertashop. Sehingga kuota yang dialokasikan sebesar 31,6 juta KL.

Sementara itu, untuk JBT Minyak Solar, BPH Migas mencadangkan kuota sebesar kurang lebih 1 juta KL. Hal ini sebagai bentuk pengendalian agar tidak terjadi over kuota di akhir tahun dan agar BBM bersubsidi didistribusikan sesuai kebutuhan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menambahkan enam saham ke dalam daftar saham short selling. Berdasarkan pengumuman BEI No. Peng-00134/BEI.POPO/06-2024 per Juli 2024, saham-saham tersebut antara lain PT Ecocare Indo Pasifik Tbk (HYGN), PT Ikapharmindo Putramas Tbk (IKPM), dan PT Indika Energy Tbk (INDY).

Tiga emiten lainnya adalah PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk (SBMA), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), hingga PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD). Dengan demikian, daftar saham yang bisa digunakan dalam transaksi short selling mencapai 118 emiten.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menjelaskan terdapat beberapa kriteria yang dipertimbangkan oleh bursa untuk memasukkan suatu saham ke dalam daftar saham yang bisa di-shortsell. Ia menyebut dasarnya adalah perhitungan kuantitatif dan kualitatif, termasuk likuiditas di pasar.

“Itu memang rutin dikeluarkan, walaupun pada saat yang bersamaan short selling belum berjalan, untuk margin sudah berjalan," ungkap Jeffrey kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat, (5/7).

Ia mengatakan ketersediaan likuiditas menjadi sangat penting. Hal itu karena transaksi short selling maupun margin adalah transaksi yang memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan bertransaksi secara reguler.

Berdasarkan data Bursa per 14 Juni 2024, BEI menetapkan terdapat 116 saham yang bisa ditransaksikan dengan short selling. Saat ini terdapat 93 anggota bursa (AB) yang tercatat di situs web bursa. Namun, Jeffrey mengatakan belum ada AB yang memiliki izin short sell.

Apa itu Short Selling?

Melansir berbagai sumber, short selling adalah transaksi jual kosong. Dalam transaksi ini, investor yang menjual tidak memiliki saham sehingga harus meminjam saham untuk melakukan transaksi tersebut.

Transaksi ini dilakukan dengan keyakinan bahwa si penjual bisa membeli kembali saham tersebut dengan harga yang lebih rendah di masa depan. Hal ini merupakan suatu praktik perdagangan saham yang kerap dilakukan oleh investor dengan tingkat risiko kerugian cukup tinggi.

Maka dari itu, transaksi short selling ini biasanya dilakukan oleh investor-investor berpengalaman karena diperlukan perkiraan yang tepat dalam melakukan transaksi ini. Short selling adalah wujud dari transaksi yang dilakukan oleh investor menggunakan sistem meminjam saham kepada pihak lain, misalnya pialang saham.

Tujuan dari meminjam dana tersebut adalah untuk menjual saham dengan harga lebih tinggi. Harapannya, investor tersebut dapat membelinya ketika harga saham sedang turun.

Setelah itu, saham tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapat keuntungan. Kunci utamanya, pelaku short selling harus bisa melihat pergerakan pasar dan memperkirakan kapan harga akan turun. Ketika harga sudah turun, investor lantas membelinya kembali dan mengembalikannya pada pialang saham.

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia mencapai US$ 140,2 pada Juni 2024. Nilai itu meningkat dibandingkan dengan posisi Mei 2024 sebesar US$ 139 miliar dan Juni 2023 sebesar US$ 137,5 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, kenaikan cadangan devisa tersebut karena didorong penerimaan pajak dan jasa.

"Kemudian dipengaruhi penarikan pinjaman luar negeri pemerintah di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah yang sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," kata Erwin dalam keterangan resmi, Jumat (5/7).

Erwin menuturkan posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Cadangan Devisa RI Masih Memadai

Dengan realisasi itu, Bank Indonesia memastikan cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal," kata Erwin.

Hal ini dibarengi prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus, sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional, imbal hasil investasi yang menarik dan terjaganya ketahanan eksternal.

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Seperti diketahui, cadangan devisa adalah kumpulan aset keuangan berupa mata uang asing dan instrumen keuangan lain yang dimiliki suatu negara. Cadangan devisa ini digunakan untuk membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran, menjaga stabilitas rupiah dan ketahanan ekonomi.

Kementerian ESDM mengumumkan bahwa rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau ICP pada Juni 2024 mencapai US$ 79,31 per barel. Angka ini turun US$ 0,47 per barel dibandingkan harga bulan sebelumnya US$ 79,78 per barel.

Kementerian ESDM menyampaikan bahwa penurunan ICP mengikuti harga minyak mentah utama internasional yang antara lain dipengaruhi oleh keraguan pasar terhadap permintaan, yang diindikasikan dengan peningkatan stok minyak Amerika Serikat (AS).

Penetapan ICP Juni 2024 tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 327.K/MG.03/DJM/2024 tentang Harga Minyak Mentah Bulan Juni 2024 tanggal 1 Juli 2024.

Tidak jauh berbeda, Tim Harga Minyak Mentah Indonesia menyampaikan bahwa penurunan ini disebabkan oleh pasar internasional, diantaranya aksi profit-taking saat harga minyak mentah mengalami penguatan yang dipicu oleh kekhawatiran atas gangguan pasokan minyak akibat pergolakan geopolitik di Rusia dan Timur Tengah.

Lebih lanjut, kekhawatiran lainnya adalah akan kondisi perekonomian AS saat Bank Sentral AS melakukan penundaan penurunan tingkat suku bunga. Hal ini memperkuat nilai tukar dolar AS dan membuat investor mengalihkan investasi dari pasar komoditas ke dolar.

Selain itu ada kekhawatiran pasar akan peningkatan pasokan minyak mentah, karena hasil pertemuan OPEC+ pada awal Juni 2024, antara lain menyepakati akan mulai mengurangi pemotongan produksi pada awal Q4 2024.

Tim Harga menyebut, mengacu pada laporan Badan Energi Internasional (IEA) bahwa pasokan minyak dunia pada Juni 2024 terjadi peningkatan pasokan minyak dunia sebesar 520 ribu barel per hari menjadi 102,5 juta barel per hari dibandingkan laporan bulan sebelumnya.

“Di sisi lain, dalam laporannya, IEA menurunkan proyeksi pertumbuhan minyak mentah dunia proyeksi pertumbuhan permintaan minyak mentah dunia tahun 2024 sebesar 100 ribu bph menjadi 960 ribu bph,” kata Tim Harga dalam siaran pers, dikutip Jumat (5/7).

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan penurunan harga minyak mentah Juni 2024 adalah stok minyak mentah AS meningkat sebesar 4,8 juta per barel menjadi 460,7 juta per barel dibanding stok bulan sebelumnya.

Kondisi ini membuat pasar khawatir akan permintaan minyak di saat musim panas. Adapun stok gasoline Amerika Serikat mengalami peningkatan sebesar 3,0 juta bbl menjadi 233,9 juta bbl dibanding stok bulan sebelumnya

Berikut, perkembangan harga minyak mentah utama Juni 2024 dibandingkan Mei 2024 relatif stabil dengan detail sebagai berikut :

• Dated Brent naik sebesar US$ 0,56 per barel dari US$ 82,05 per barel menjadi US$ 82,61 per barel.
• WTI (Nymex) naik sebesar US$ 0,08 per barel dari US$ 78,62 per barel menjadi US$ 78,70 per barel.
• Brent (ICE) stabil dari US$ 83,00 per barel menjadi US$ 83,00 per barel.
• Basket OPEC turun sebesar US$ 0,54 per barel dari US$ 83,59 per barel menjadi US$ 83,05 per barel.
• Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar US$ 0,47 per barel dari US$ 79,78 per barel menjadi US$ 79,31 per barel.

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) membacakan nota pembelaai atau pleidoi hari ini. Ia merasa didzolimi dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) yang menjerat dirinya.

"Saya berserah diri kepada Allah SWT atas tuntutan tersebut, akan tetapi saya merasa didzalimi karena dianggap melakukan perbuatan yang memang tidak pernah saya lakukan," kata SYL dalam pleidoi yang dibacakan olehnya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (5/7).

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu mengklaim dirinya tak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan padanya. SYL mengatakan, rekam jejak pribadi serta pengabdiannya untuk negara selama puluhan tahun menjadi tolok ukur dedikasinya bagi negara.

"Saya selama puluhan tahun mengabdi kepada negara senantiasa dilandasi niat tulus dan itikad baik untuk memberikan sumbangsih bagi bangsa serta tidak pernah memiliki niat apalagi perilaku koruptif," kata SYL.

Berdasarkan hal itu, SYL meminta majelis hakim untuk membebaskan dirinya dari perkara yang menjeratnya. "Jika tetap menganggap saya bersalah, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya," kata dia.

SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023. Pemerasan diduga dilakukan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan 2023, Muhammad Hatta.

Dalam perkara itu Kasdi dan Muhammad Hatta menjadi koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya. Uang tersebut antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

Dalam perkara tersebut, SYL dituntut jaksa penuntut umum pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000 subsidair pidana kurungan selama 6 bulan dan membayar Uang Pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 dan U$ 30.000 yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan ada tujuh komoditas yang akan terkena bea masuk tindak pengamanan (BMTP) dan bea masuk anti dumping (BMAD). Ketujuhnya adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki.

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dan Komite Anti Dumping Indonesia kini sedang meneliti dampak pemberian bea masuk kepada tujuh komoditas tersebut. "Kalau besok penelitiannya selesai, saya setujui hasilnya dan langsung kirim ke Kementerian Keuangan," kata Mendag Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (5/7).

Ia mengakatan pemerintah berkomitmen untuk segera menerbitkan aturan baru BMTP dan BMAD. Tolak ukur pengenaan bea masuk tersebut adalah pertumbuhan volume impor ke dalam negeri. Angkanya yang tinggi telah membuat pabrikan lokal terpaksa melakukan efisiensi hingga gulung tikar, terutama di sektor TPT.

Sebelumnya, Zulhas mengatakan akan mengenakan bea masuk sebesar 200% untuk produk dari Cina. Pengenaan ini untuk menyikapi persoalan perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). P

erang dagang tersebut telah menyebabkan negara-negara barat menolak produk dari Negeri Panda. Dampaknya, produk Cina membanjiri pasar Indonesia, terutama pakaian, baja, tekstil, keramik, dan lainnya.

"Dalam satu dua hari ini, mudah-mudahan sudah selesai peraturannya. Kami pakai tarif sebagai jalan keluar untuk perlindungan atas barang-barang yang deras masuk ke sini," ujar Zulkifli, dikutip Antara, pada 29 Juni lalu.