Bisnis.com, JAKARTA — DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna terkait penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bahwa pembahasan tersebut akan berlangsung pada akhir Juli, tepatnya pada Kamis (25/7/2024).

“Badan musyawarah telah menetapkan jadwal kegiatan rapat paripurna dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023,” kata politikus PDIP itu dalam keterangan resmi, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Bamus juga telah menetapkan jadwal pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD 2024 pada Agustus nanti.

Wakil Ketua Bamus DPRD DKI, Khoirudin mengatakan bahwa pembahasan itu mesti segera dilakukan agar selesai tepat waktu.

“Ini sudah sangat mepet dan harus kita selesaikan. Setelah paripurna LHP, barulah pembahasan anggaran perubahan,” ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, pembahasan itu diawali dengan rapat badan anggaran (banggar) bersama pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 2 hingga 4 Agustus 2024.

Setelah itu, kedua elemen pemerintahan itu akan kembali bertemu dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) terkait penelitian akhir dan persetujuan terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2024.

Beleid tersebut rencananya akan disahkan dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman (Mou) pada Rabu (7/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI selaku pemegang saham mayoritas Tol Cimanggis – Cibitung mengungkap biang kerok konstruksi jalan tol yang memakan waktu hingga bertahun-tahun.

Direktur Utama SMI, Edwin Syahruzad, menjelaskan bahwa faktor pembebasan lahan menjadi masalah utama yang menghambat proyek tersebut. Pasalnya, Proyek Tol Cimanggis – Cibitung baru optimal konstruksinya terhitung sejak 2016 dan rampung pada 2024.

“Tol ini dibangun cukup lama sejak 2016 karena pembebasan lahan di kawasan perkotaan yang padat. Tentunya menjadi tantangan tersendiri,” kata Edwin saat meresmikan Tol Cimanggis – Cibitung, Selasa (9/7/2024).

Edwin menjelaskan, Tol Cimanggis – Cibitung merupakan salah satu proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang termasuk dalam proyek strategis nasional (PSN) dengan memakan biaya investasi mencapai Rp10,6 triliun.

Jalan tol ini, akan menjadi akses penghubung wilayah Cibubur dengan Jagorawi, sekaligus bakal meningkatkan kelancaran mobilisasi menuju 3 kawasan industri. Di antaranya yakni Kawasan Industri Cikarang, Kawasan Industri Cibitung, dan Kawasan Industri Cilincing.

Tersambung penuhnya Jalan Tol Cimanggis – Cibitung menandakan jaringan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 telah tersambung secara utuh sepanjang 111 kilometer (km). Jaringan ini menghubungkan wilayah Cengkareng, Kunciran, Serpong, Cinere, Jagorawi, Cimanggis, Cibitung, sampai ke Cilincing.

Sebagai informasi, konstruksi Jalan Tol Cimanggis – Cibitung sebelumnya mayoritas digenggam oleh entitas usaha milik PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) yakni PT Waskita Toll Road (WTR).

Namun, pada 2022, WTR melepas kepemilikan sahamnya ke PT SMI melalui skema shareswap. Alasannya, hal itu dilakukan guna mempercepat penyelesaian PSN Tol Cimanggis – Cibitung.

Dengan demikian, saat ini porsi kepemilikan saham di Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Cimanggis Cibitung Tollways saham mayoritasnya digenggam oleh PT SMI dengan porsi 55%, PT Waskita Toll Road 35% dan PT Bakrie & Brothers dan PT Bakrie Toll Road masing-masing sebesar 5%.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sempat menargetkan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung tersambung penuh pada Juni 2022. Namun, target tersebut molor hingga jalan tol ini baru bisa tersambung penuh pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Institute for Development Economics and Finance Tauhid Ahmad menilai bahwa defisit fiskal maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB) merupakan batas yang paling ideal bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Menurutnya, aturan mengenai defisit APBN dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara memang bisa diubah oleh pemerintah. Namun, menjaga defisit di bawah batas maksimal 3% saat ini memang perlu untuk dijaga dan dilanjutkan.

“UU itu bisa diubah oleh pemerintah. Tetapi untuk negara berkembang seperti kita, bukan negara maju, itu batas yang paling rasional dengan kemampuan ekonomi untuk membayar utang,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Tauhid menjelaskan hal ini dikarenakan rasio perpajakan Indonesia terhadap PDB atau tax ratio masih sangat rendah, di bawah 11%.

Dengan defisit APBN yang diperlebar, maka pemerintah ke depan dikhawatirkan akan membayar pokok dan bunga utang dengan menambah pokok dan bunga utang lagi.

Kemudian, pelebaran defisit fiskal yang tidak diiringi dengan peningkatan tax ratio akan menyebabkan terjadinya lonjakan penarikan utang pemerintah.

“Boleh [defisit] nambah di atas 3%, tapi tax ratio bisa nambah tidak? Jangan sampai tax ratio-nya tetap, defisit ditambah, ya jebol lah [rasio utang]. Mungkin 1-2 tahun [rasio utang] sudah di atas 40% PDB, 60% dalam 5 tahun bisa lewat karena tax ratio enggak ada upaya [ditingkatkan],” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, tim pemerintahan mendatang berencana mempertimbangkan penghapusan batasan defisit APBN sebesar 3% dari PDB.

Melansir Bloomberg, rencana penghapusan batas defisit APBN 3% dikarenakan pemerintahan yang akan datang berupaya untuk mencari kelonggaran yang lebih luas untuk melakukan belanja.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa pemerintah mendatang atau Presiden terpilih Prabowo sejauh ini masih menyatakan komitmennya untuk menjaga tingkat defisit APBN di bawah batas 3% dari PDB.

“Setahu saya dari tim Pak Prabowo, sebagai Presiden terpilih, khusus untuk UU Keuangan Negara, defisit commit tetap 3%, belum ada perubahan apapun, dan itu interaksi saya dengan Pak Prabowo,” katanya.

Dia menegaskan batas maksimum defisit APBN sebesar 3% dari PDB penting untuk tetap dijaga dalam rangka menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal. Hal ini juga mengingat tantangan yang dihadapi APBN ke depan semakin berat.

Bisnis.com, BANDUNG--Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman meluncurkan program e-Monev Keterbukaan Informasi Publik, di Aula Timur Gedung Sate Bandung, Selasa (9/7/2024).

E-Monev merupakan program monitoring dan evaluasi berbasis elektronik pada badan publik yang difasilitasi Komisi Informasi Jabar. Sekda Herman berharap hadirnya e-Monev, keterbukaan informasi publik di Jabar bisa semakin maksimal.

Saat ini saja Jabar masih menjadi salah satu provinsi dengan indeks keterbukaan informasi publik terbaik di Indonesia dengan angka 84,4. Demikian juga dengan badan publiknya masuk kategori informatif dengan angka 95,53.

"Saya kira ini hasil kerja keras semua salah satunya bimbingan dari Komisi Informasi. Apalagi sekarang ada e-Monev, keterbukaan informasi kita saya kira bisa lebih maksimal," ujar Herman Suryatman.

Namun demikian, Sekda ingin agar informasi publik ini bisa lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di antaranya menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan stunting.

"Untuk tahun 2024 kami mengharapkan bagaimana informasi ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus lebih berdampak. Jadi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan stunting harus turun signifikan," harapnya.

Menurut Herman, salah satu kuncinya adalah informasi yang baik harus sampai ke wilayah kabupaten, kota, kecamatan, desa, keluarga, hingga individu.

Ia mencontohkan, salah satu penyebab maraknya penggunaan judi online adalah minimnya informasi ke individu. Badan publik harus terus menerus menyampaikan bahaya judi online, termasuk pinjol ilegal maupun bank emok.

"Kenapa faktanya masih ada, ini salah satunya kan masalah informasi. Karena itu informasi bahaya judi online, pinjol ilegal, bank emok ini (bahaya dan kerugiannya) harus terus disampaikan ke masyarakat," tuturnya.

Jadi, kata Herman, salah satu tantangan tahun ini adalah bukan hanya keterbukaan informasi publik saja tetapi bagaimana informasi yang terbuka itu dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan sampai ke tingkat individu.

"Itu tantangan kita tahun ini. Jadi bukan hanya keterbukaan informasi publik tapi bagaimana informasi yang terbuka ini dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan sampai ke tingkat individu," sebutnya.

Setelah launching e-Monev dilakukan penandatanganan Pakta Integritas e-Monev oleh Kabid Informasi dan Pelayanan Publik Diskominfo Jabar Viky Edya Martina, para komisioner Komisi Informasi Jabar, serta tim independen monitoring dan evaluasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan tren penggalangan dana melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) di dunia tengah mengalami tren penurunan sepanjang tahun berjalan.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pada semester I/2024, nilai penggalangan dana dan jumlah pencatatan IPO lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Mengacu data kantor akuntan publik big four, Ernst & Young (EY), jumlah IPO turun 12% dan nilai penggalangan dana IPO di dunia mengalami penurunan sebesar 16% secara year-on-year (YoY) pada semester I/2024 dibandingkan periode enam bulan pertama 2023.

"Penurunan nilai dan jumlah IPO tersebut terjadi terutama pada wilayah Asia Pasifik atau negara-negara berkembang, di mana nilai fund raised IPO Asia-Pasifik turun sebesar 73% YoY," ujar Jeffrey dalam keterangan tertulis Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, melemahnya sentimen pasar IPO tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut, salah satunya yakni kenaikan tingkat suku bunga, yang menyebabkan turunnya likuiditas di pasar keuangan global.

Sejauh ini Bank Sentral AS Federal Reseve atau The Fed masih menahan suku bunga di kisaran 5,25%-5,5%, dan hanya mengisyaratkan pemangkasan sebanyak satu kali tahun ini. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) juga masih menahan suku bunga di level 6,25%.

Selain itu, menurutnya investor masih wait and see akibat periode pemilu serentak di lebih dari 60 negara yang memilih presiden baru pada tahun ini. Di Indonesia, gelaran Pemilu sudah dilakukan pada Februari 2024, sedangkan pelantikan presiden dan wakil presiden dilakukan pada Oktober 2024.

"Penyebab lainnya yaitu pelemahan ekonomi wilayah, termasuk China dan Hong Kong, serta risiko geopolitik yang mempengaruhi kenaikan volatilitas ekonomi dunia. Kita tentu berharap kondisi akan membaik di semester II/2024," pungkas Jeffrey.

Sebagai gambaran, penghimpunan dana di pasar modal hingga semester I/2024 tercatat sebanyak Rp120 triliun dari instrumen saham, obligasi dan rights issue. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penghimpunan dana pada periode semester I/2023 yang mencapai Rp154,13 triliun.

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memacu industri pasar modal untuk memenuhi target penghimpunan dana mencapai Rp200 triliun pada 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi meyakini target penghimpunan dana di pasar modal yang sebesar Rp200 triliun tahun ini akan tercapai.

Adapun nilai penawaran umum didominasi oleh penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) yang mencapai nilai Rp80,13 triliun atau setara 66,78% dari total penawaran umum. Posisi kedua adalah penawaran umum terbatas (PUT) sebesar Rp36,30 triliun 30,25%, dan selanjutnya IPO saham sebesar Rp3,56 triliun (2,97%).

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana mendesak agar Pemprov DKI untuk mencabut bantuan sosial (bansos) bagi pelaku tawuran.

Dia menilai bahwa sanksi pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang telah diterapkan Pemprov DKI saat ini belum cukup memberikan efek jera bagi pelajar yang terlibat tawuran.

"Pencabutan KJP saja tidak cukup. Kita perlu tindakan hukum yang lebih tegas untuk menekan angka tawuran," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, pencabutan itu perlu diperluas terhadap keluarga pelaku tawuran yang juga menerima bansos, seperti Kartu Jakarta Lansia (KJL) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Dirinya berargumen hal tersebut akan membuat pelaku tawuran berpikir dua kali sebelum mengulangi aksinya.

“Bahkan kalau perlu keluarga tersebut di-blacklistdari seluruh bentuk pengajuan bantuan,” imbuh Justin.

Lebih lanjut, Justin mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong agar seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum.

Beleid tersebut memuat aspek pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap setiap ketentuan yang ada.

"Kami akan mendorong revisi Perda Ketertiban Umum agar bisa mengatur sanksi hukum yang lebih jelas dan tegas bagi pelaku tawuran," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kecelakaan beruntun dilaporkan terjadi di Jalan Tol Cipularang tepatnya di KM86 arah Jakarta pada Rabu (10/7/2024). Dari informasi yang beredar, kecelakaan tersebut melibatkan satu bus angkutan umum.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) selaku pengelola Tol Cipularang mengonfirmasi hal tersebut. Kecelakaan beruntun itu dilaporkan terjadi pada pukul 15.20 WIB.

Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Agni Mayvinna, menjelaskan saat ini tengah dilakukan penanganan untuk mempercepat proses evakuasi korban dan normalisasi lalu lintas.

“Diketahui bahwa kecelakaan diduga berawal dari salah satu kendaraan bus angkutan umum yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta,” kata Agni dalam keterangan resmi, Rabu (10/7/2024).

Agni menjelaskan, pengendara bus kurang antisipasi atas adanya perlambatan lalu lintas. Alhasil, bus tersebut menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Tercatat, sebanyak 10 kendaraan terlibat dalam insiden tersebut.

Sementara itu, pada pukul 16.47 WIB, dua lajur telah berhasil dibuka dan lalu lintas mulai dapat dilalui kembali. Namun proses evakuasi masih terus berjalan.

Namun demikian, Manajemen JSMR menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

“Seluruh korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak Sadang. Selanjutnya kejadian ini ditangani oleh Petugas Patroli Jalan Raya Induk Zebra 006,” pungkasnya.

Seiring dengan hal itu, Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan, Pasca kejadian tersebut, JSMR mengimbau para pengendara untuk berhati-hati dan senantiasa mematuhi rambu lalu lintas yang ada.

Bisnis.com, PADANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatra Barat mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga semester I-2024 sebesar Rp1,340 triliun.

Kepala Bapenda Provinsi Sumbar Syefdinon mengatakan untuk PAD ini terdiri dari sejumlah sektor, ada yang PAD dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hingga sektor lainnya PAD yang sah.

"Target kami untuk PAD Sumbar 2024 ini sebesar Rp3,1 triliun. Tapi melihat capaian realisasi secara keseluruhan hingga Semester I-2024 ini sebesar Rp1,340 triliun atau mendekati 50% yakni 46,86%," katanya, Rabu (10/7/2024).

Dia menjelaskan dari capaian realisasi PAD sebesar Rp1,340 triliun itu, yang paling besar capaiannya itu merupakan pajak daerah dengan jumlah sebesar Rp1 triliun. Lalu untuk retribusi daerah terbilang cukup besar yakni Rp164,6 miliar.

Kemudian untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan capaiannya sebesar Rp122 miliar. Tapi untuk sektor ini menunjukan kinerja yang sangat baik, dimana untuk capaian realisasinya telah di angka 97,23% dari target Rp125,4 miliar.

"Ada sektor lain-lain PAD yang sah total realisasi Rp25,3 miliar atau capaiannya sebesar 46,86% dari target di tahun 2024 ini sebanyak Rp54,1 miliar," jelasnya.

Syefdinon menyampaikan namun bila dibandingkan dari kinerja PAD pada tahun 2023 dengan tahun 2024 ini, untuk penerimaan PAD pada Tahun 2023 hingga semester I-2024 sebesar Rp1.306 triliun, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp1.340 triliun.

"Artinya dalam hal ini adanya pertumbuhan sebesar 2,60% dibandingkan dengan tahun 2023," ujarnya.

Melihat dari capaian realisasi itu, Bapenda turut melakukan sejumlah upaya, karena meningkatkan PAD merupakan salah satu tujuan penting bagi pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian fiskal dan melaksanakan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah.

Untuk itu ada sejumlah langkah strategi yang dilakukan Bapenda, seperti melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak berbentuk badan.

Menurutnya hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh wajib pajak yang belum daftar ulang dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Diakuinya bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat ini lah yang merupakan faktor penting untuk menentukan keberhasilan upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dengan melakukan berbagai program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dan manfaat bagi pembangunan daerah.

"Pentingnya mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor itu, karena kondisi yang terjadi saat ini bahwa kepatuhan masyarakat Sumbar terhadap pajak kendaraan melihat dari tahun 2022 tingkat kepatuhan 62% dan di tahun 2023 menurun menjadi 57,67%," sebut Syefdinon.

Langkah lainnya yang juga dijalankan Bapenda yakni memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta menyediakan layanan retribusi yang mudah diakses, cepat dan transparan bagi masyarakat.

Selanjutnya turut melakukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, seperti menyewakan aset daerah, membangun kerjasama dengan pihak swasta, dan menjual aset daerah yang tidak produktif.

Bahkan Bapenda telah menyatakan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sarana prasarana retribusi daerah tersebut.

Tidak kalah penting upaya lainnya yang dilakukan adalah memperkuat kelembagaan pengelolaan PAD dengan cara meningkatkan sumber daya manusia pengelolaan PAD.

Selain itu, Bapenda juga melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PAD secara berkala untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan PAD. Serta membangun kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota maupun pihak swasta dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah.

"Hal ini telah kami terapkan di tahun 2023 lalu serta tahun sebelumnya itu melalui sejumlah program. Kami bekerjasama dengan berbagai pihak," ucapnya.

Tapi di satu sisi, Syefdinon menyatakan ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam mencapai target realisasi tahun 2024 ini.

Dikatakannya masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kewajibannya atau masih ada kendaraan bermotor yang menunggak bayar pajak.

"Khusus untuk pajak kendaraan bermotor ini, ada sejumlah program yang kami hadirkan, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraannya. Tahun 2024 ini kami berharap kepatuhan bayar pajak masyarakat bisa lebih baik pada tahun ini," harap Syefdinon.

Tidak hanya itu, Bapenda juga melihat tantangan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja, seperti soal sarana dan prasarana yang belum memadai yang membuat penerimaan PAD belum optimal.

Kemudian adanya dampak Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa terevaluasinya beberapa jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

"Pada aturan juga turut menjadi tantangan sekaligus kendala yang dihadapi untuk mencapai target realisasi kami," sebut Syefdinon.

Selain itu, belum lama ini Bapenda Sumbar juga telah menghadirkan program yang memudahkan masyarakat yakni melalui Gerakan Tabungan Pajak dimana bayar pajak kendaraan bermotor bisa dicicil.

Hal utama yang menjadi alasan Bapenda menghadirkan program itu, karena Bapenda mencatat dari sebanyak 1.819.946 unit kendaraan bermotor di Sumbar tersebut yang seharusnya bayar pajak.

"Jumlah itu terdiri dari pembayaran pajak roda 2 sebanyak 1.417.571 unit, kendaraan bermotor dan roda 4 sebanyak 402.375 unit kendaraan bermotor," kata dia.

"Jadi masih banyak kendaraan bermotor di Sumbar yang belum membayar pajaknya," tegasnya.

Untuk itu melalui program Gerakan Tabungan Pajak itu Bapenda berharap 1,8 juta kendaraan itu bisa membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Dia menjelaskan program Gerakan Tabungan Pajak itu merupakan cara Bapenda melalui UPTD Samsat memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk bisa membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Dimana melalui program tersebut, masyarakat bisa membayarkan tunggakan pajak kendaraan bermotornya melalui sistem cicilan. Karena nantinya di awal peluncurannya, Bapenda akan bekerjasama dengan Bank Nagari.

"Untuk awal-awal ini kami bekerjasama dengan Bank Nagari dulu. Seiring waktu, nanti bisa melibatkan perbankan lainnya, sehingga program Gerakan Tabungan Pajak ini bisa berjalan sesuai harapan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Sumbar, Yusta Noverison menambahkan konsep program Gerakan Tabungan Pajak itu memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama yang ingin membayarkan pajak kendaran bermotor dalam kondisi menunggak.

"Misalnya menunggak pajak kendaraan bermotor Rp5 juta. Status pajak bisa kembali hidup, bila telah menerapkan tabungan bank sistem autodebet. Artinya akan terjadi pembayaran cicilan pajak secara autodebet yang diberlakukan setiap bulannya," jelas Son.

Dia melihat bahwa kondisi yang terjadi saat ini banyak kendaraan bermotor di Sumbar yang menunggak membayar pajaknya. Terutama untuk kendaran roda empat, yang memiliki nilai pajak cukup besar.

Kondisi nilai pajak akan terus bertambah, bila tunggakan pajak terjadi, satu tahun, dua tahun, hingga tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut akan membuat masyarakat mulai keberatan untuk mengeluarkan uang untuk melunasi tunggakan pajak.

"Nah, kondisi yang dialami seperti itu yang kami harapkan bisa mempermudah masyarakat melalui Gerakan Tabungan Pajak. Karena dengan adanya cicilan membayar pajak itu, akan bisa memberikan keringanan untuk mengeluarkan biaya dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang menunggak bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah," ungkap dia.

Menurutnya program Gerakan Tabungan Pajak itu setelah diresmikan pada Selasa (30/4) besok, maka akan terus berlaku hingga akhir tahun dan hingga tahun berikutnya, dengan syarat akan terus evaluasi dalam perjalanan menerapkan program tersebut.

Sebelumnya, 1.819.946 unit kendaraan bermotor yang menjadi target untuk melakukan pembayaran pajak, maka terdapat Rp867.217.462.437 dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp459.134.592.492.

Pentingnya mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor itu, karena kondisi yang terjadi saat ini bahwa kepatuhan masyarakat Sumbar terhadap pajak kendaraan melihat dari tahun 2022 tingkat kepatuhan 62% dan di tahun 2023 menurun menjadi 57,67%.

Apabila masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, sebenarnya ada banyak manfaat yang bisa dirasakan, diantaranya bisa menikmati fasilitas jalan, sekolah hingga rumah sakit yang bagus.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tingginya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang saat ini berada di level 6,25% sejak April 2024, naik 25 basis poin (bps) dari sebelumnya 6% sejak Oktober 2023, memengaruhi kondisi likuiditas perbankan.

Dalam situasi ini, bank-bank besar seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengelola likuiditasnya selama suku bunga tetap tinggi.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menyatakan bahwa meskipun kondisi likuiditas bank cenderung menurun, situasi ini masih dalam batas yang baik. "Kondisi likuiditas bank sekarang mengetat tapi masih baik," ujarnya kepada Bisnis pada Rabu (10/7/2024).

Sebelumnya, dia pun menyebut naiknya suku bunga acuan memang akan memengaruhi likuiditas perbankan, termasuk pola bank dalam meraup pendanaan. Adapun, strategi yang akan diambil bank adalah dengan meningkatkan layanan serta memberikan stimulus untuk menarik nasabah dalam meraup dana murah (current account savings accout/CASA) di bank.

Kondisi likuiditas sendiri dapat tercermin dari rasio loan to deposit ratio (LDR). Makin tinggi LDR bank, maka semakin ketat likuditasnya. Sebaliknya, makin kecil LDR, maka semakin longgar likuiditas bank.

Peningkatan LDR juga bisa mengindikasikan bahwa bank menjadi lebih bergantung pada dana pihak ketiga untuk mendukung operasinya, yang dapat menunjukkan situasi likuiditas yang lebih ketat.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, kondisi likuiditas bank umum per April 2024 mencapai 84,49%, naik 365 basis poin (bps) dari tahun lalu yang mencapai 80,84%.

Bila dirinci, per April 2024 LDR KBMI I berada di level 78,98%; KBMI II di level 82,83%; KBMI III di level 89,47%; dan KBMI IV di level 83,71%.

Kondisi BNI

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyampaikan bahwa likuiditas penting bagi perbankan untuk menyalurkan kredit. Adapun, dana pihak ketiga tumbuh 4,9% per Maret 2024 menjadi Rp780 triliun yang didominasi CASA sebesar 69,7% dari total DPK.

Menurutnya, pertumbuhan DPK masih sehat untuk menopang penyaluran kredit sebesar 9,6% per Maret 2024. Tercatat, LDR BNI berada di level 89% per Maret 2024 yang tergolong masih memadai

“Di tengah kondisi likuiditas yang cukup ketat, BNI terus berkomitmen untuk DPK khusus dana berbasis transaksi dapat dijaga tumbuh sesuai dengan market,” paparnya di Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Senin (8/7/2024).

Sebelumnya, pekan lalu BNI telah merilis aplikasi super yakni wondr. Di mana, Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini mengatakan peluncuran ini memang memiliki tujuan untuk memperbaiki struktur pendanaan BNI.

"Kita memang menyasar ke nasabah ritel, kalau nasabah ritel naik [maka] target avegerage balance naik dan cost of funds lebih terkontrol,” ujarnya kepada awak media, Jumat (5/7/2024).

Lewat wondr, pihaknya pun terus menggenjot porsi CASA di atas 70%. "Tapi, yang paling penting adalah CASA yang sifatnya transaksi ya," ucapnya.

Capaian BTN

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu pun mengamini pernyataan Dirut BNI terkait ketatnya likuiditas. Perseroan juga melaporkan akan merevisi target kreditnya sebagai respons suku bunga yang tinggi.

Untuk diketahui, BTN memang membukukan pertumbuhan kredit dan pembiayaan sebesar 14,8% menjadi Rp344,2 triliun pada kuartal I/2024.

Sayangnya, laju simpanan nasabah di bank atau dana pihak ketiga (DPK) BTN dinilai tidak bisa mengimbangi kredit, di mana hanya tumbuh 11,9%. Alhasil, saat ini Dirut menyampaikan bahwa BTN memilih menahan ekspansi kredit dan tidak menetapkan target penyaluran kredit yang setara atau lebih tinggi dari pencapaian kuartal I/2024. Di mana, pihaknya menurunkan pertumbuhan target kredit ke level 10-11% hingga akhir tahun.

“Likuditas ada tersedia tapi mahal. Sebagian bilang ketat, tapi kami menyampaikan mahal. Jadi, kita turunkan kredit karena likuiditas yang cukup mahal. Jadi, jangan sampai kita salurkan kredit lama-lama rugi, kita salurkan lebih mahal daripada kalau kita beli di market harga dananya,” ujarnya

Menurut Nixon, suku bunga tinggi membuat bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya, karena biaya dana atau cost of fund (CoF) yang masih mahal dan belum adanya kepastian terkait penurunan suku bunga acuan.

Sebagaimana diketahui, LDR BTN per Maret 2024 mencapai 96,23% dari periode yang sama tahun lalu 93,79%.

Kondisi CIMB Niaga dan Bank Oke

Sementara itu, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyampaikan bahwa likuiditas terjaga baik dengan LDR di sekitar 86% dan porsi CASA sekitar 65% dari total DPK.

“Kami fokus konsisten di CASA untuk dana yang lebih murah,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Tak mau kalah, pemain bank mini seperti PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) mencatatkan bahwa kondisi likuiditas masing-masing bank pastinya berbeda, tergantung dari apakah pertumbuhan DPK bank tersebut dapat mengimbangi pertumbuhan kredit.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan secara khusus untuk perseroan sampai dengan bulan Juli 2024, pertumbuhan DPK dibanding akhir tahun lalu sekitar 3% lebih tinggi dari pertumbuhan kredit yang hanya sekitar 1%.

“Dalam kondisi likuiditas ketat, bank perlu mengambil langkah-langkah strategis dan operasional untuk menjaga stabilitas finansial dan memenuhi kewajiban jangka pendek,” ujarnya kepada Bisnis.

Mulai dari, memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, menyiapkan alternatif sumber pendanaan dalam kondisi darurat, misalnya melalui money market line, interbank borrowing ataupun jika terpaksa melakukan transaksi repo dengan bank lain.

“Dari sisi kredit bank juga harus memastikan kualitas kredit untuk menghindari resiko kredit atau membatasi pemberian kredit baru,” ungkapnya.

Adapun, LDR Bank Oke per Maret 2024 mencapai 143,21% dari periode yang sama tahun lalu 134,55%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae melaporkan likuiditas industri bank per Mei 2024 memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 114,58% dan 25,78% atau jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

“Kondisi likuiditas perbankan nasional tergolong baik di tengah likuiditas global yang cukup ketat seiring kebijakan bank sentral AS yang masih mempertahankan higher for longer,” ujarnya pada RDK Bulanan, Senin (8/7/2024)

Adapun, dari sisi kinerja intermediasi, kredit masih masih tumbuh dobel digit sebesar 12,15% mencapai Rp7.376 triliun.Sejalan dengan itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 8,63% yoy yang mencapai Rp8.6999 triliun dengan giro pertumbuhan terbesar yaitu 15,53% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir memberikan kode keras kepada platform asal China, TikTok untuk mengucurkan investasi lebih besar ke Indonesia dibandingkan negara lain.

Erick menuturkan bahwa kucuran investasi yang jumbo itu mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Bahkan, Erick menyebut Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

“Saya berharap TikTok jangan menjadi stranger untuk Indonesia, karena potensi ekonomi,” kata Erick dalam acara TikTok Pos Aja! di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Erick meminta agar TikTok harus berani menanamkan investasinya lebih besar di Tanah Air, seiring dengan kondisi ekonomi Indonesia juga menguntungkan. Dia juga meminta agar TikTok tidak menjadi orang asing.

Berdasarkan data Statista, Indonesia merupakan negara dengan penonton TikTok terbesar pada April 2024. Angkanya hampir mencapai 127,5 juta pengguna.

“TikTok harus berani investasi lebih [besar] dari negara lain. Jadi tolong sampaikan ke bos-bos TikTok, jangan jadi stranger di Indonesia karena potensi ekonominya jauh lebih besar dari negara lain. Kalau negara lain kasih 1, Indonesia harus kasih 4 karena kita mau membangun ekonomi bersama dan win-win,” tuturnya.

Untuk itu, Erick menyarankan agar TikTok tidak menaruh nilai investasi yang sama dengan negara lain. Menurutnya, jika nilai investasi yang diberikan TikTok ke Indonesia sama dengan yang diberikan ke negara lain, maka akan membuat pemerintah merasa keberatan.

“Kami dari BUMN dan saya mengetuk private sector atau foreign investment yang percaya market Indonesia, jangan setengah-setengah berinvestasi di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Erick juga berkomitmen untuk mendorong semua BUMN terbuka untuk bekerja sama dengan UMKM, private sector, hingga investasi luar negeri secara transparan dana profesional.

“Jangan sampai keseimbangan ekonomi tidak terjadi,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menambah frekuensi penerbangan internasional dari dan menuju Bali seiring dengan pertumbuhan permintaan penumpang ke destinasi tersebut.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menjelaskan, peningkatan frekuensi penerbangan internasional menjadi setiap hari akan diberlakukan secara bertahap mulai awal Juli 2024.

Sejumlah rute yang akan ditingkatkan frekuensinya adalah Denpasar – Sydney dari sebelumnya 5 kali per minggu efektif mulai 1 Juli 2024; Denpasar – Melbourne dari sebelumnya 5 kali per minggu efektif mulai 4 Juli 2024.

Kemudian, Denpasar – Seoul dari sebelumnya 4 kali per minggu efektif mulai 6 Juli 2024. Irfan menuturkan, penerbangan penerbangan tersebut akan dioperasikan dengan pesawat widebody Airbus 330-300.

"Penambahan frekuensi penerbangan internasional dari dan menuju Denpasar kali ini selaras dengan demand yang terus tumbuh positif. Total kunjungan wisatawan mancanegara di antaranya didominasi oleh wisatawan asal Australia dan Korea Selatan dalam rangka menikmati waktu libur mereka di salah satu destinasi favorit mereka, yaitu Bali," kata Irfan dalam keterangan resminya, Rabu (10/7/2024).

Irfan juga berharap, penambahan jadwal ini dapat berkesinambungan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan target kunjungan hingga 7 juta wisatawan mancanegara ke Bali sepanjang 2024.

Adapun, untuk memperkuat jaringan penerbangan GIAA pada hub Denpasar ke berbagai destinasi lainnya di wilayah Indonesia Timur, perusahaan juga turut meningkatkan frekuensi penerbangan untuk tujuan ke beberapa rute domestik pulang pergi menjadi setiap hari.

Beberapa rute tersebut di antaranya Denpasar – Yogyakarta dari sebelumnya 5 kali per minggu dan Denpasar – Surabaya dari sebelumnya 5 kali per minggu yang akan efektif beroperasi mulai bulan Agustus 2024 mendatang dengan menggunakan pesawat narrow body Boeing 737-800 NG.

Dia melanjutkan, kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada 2024, turut berimbas pada kinerja operasional positif untuk penerbangan internasional GIAA dari dan menuju Denpasar.

Irfan menuturkan, kenaikan tersebut terlihat pada pada rute-rute yang dioperasikan perseroan, yakni Denpasar – Singapura pp, Denpasar – Sydney pp, Denpasar – Tokyo, Narita pp, Denpasar – Incheon, Seoul pp, Denpasar – Melbourne pp, Denpasar – Manado – Tokyo, Narita.

Irfan menuturkan, secara keseluruhan jumlah penumpang yang berhasil diangkut pada semester I/2024 tumbuh hingga 155% atau sebanyak 233.000 penumpang dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yakni sekitar 91.000 penumpang.

Sejalan dengan jumlah peningkatan penumpang tersebut, frekuensi penerbangan rute internasional dari hub Denpasar sepanjang paruh pertama 2024 juga tumbuh signifikan hingga 111%. Tercatat, jumlah penerbangan dari hub Denpasar pada semester I/2024 mencapai 1.347 penerbangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama yakni 639 penerbangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar subsidi, pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai komoditas cokelat dan kelapa di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).

"Kami akan rapatkan lagi, belum [final]," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (10/7/2024).

Tak hanya itu, dia juga melanjutkan pemerintah juga tengah memperdalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Menurutnya, aturan tersebut juga bakal dirapatkan kembali bersama Presiden asal Surakarta itu sebelum mendapatkan persetujuannya. Mengingat ada konsekuensi fiskal dari setiap pembentukan kebijakan

"Bukan belum goal kita kan mesti rapat, dirapat koordinasi kan dulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada," tandas Airlangga.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit APBN diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.