Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sangat berapi-api soal Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara).

Hal tersebut dirinya sampaikan dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Senin (22/7/2024).

“Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang bersedia untuk bekerjasama, terutama dalam hal ini Pak Menko Pak Luhut yang sangat berapi-api dan sangat bersemangat sejak awal [membangun sistem ekspor batu bara dan kini mengintegrasikan nikel dan timah],” ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menekankan bahwa proses bisnis ini dengan sinergi akan memudahkan bagi pelaku usaha, namun pada saat yang sama juga akan menimbulkan manfaat maksimal bagi Indonesia.

Sebagai infromasi, Simbara bertujuan untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batubara. Sistem ini telah efektif mulai bulan September 2023 dan saat ini mengintegrasikan pengelolaan komoditas batu bara di dalam satu ekosistem. Selanjutna kini ditambahkan juga meneral nikel dan timah.

Dengan pemanfaatan Simbara, penerimaan negara dapat dioptimalkan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas pengawasan bersama antar Kementerian/Lembaga, terwujudnya ekosistem yang mampu mengawal kebijakan Pemerintah.

Seperti diketahui, Indonesia sempat dihebohkan dengan ekspor nikel ilegal ke China pada September 2023 lalu. Selanjutnya pada awal 2024 terdapat kasus terkait timah Rp271 triliun.

Layanan Simbara diklaim meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha melalui single entry data, serta pemanfaatan satu data Minerba yang andal dan akurat lintas Kementerian dan Lembaga.

Pada 2022 kala terjadi boom commodity, realisasi penerimaan negara dari sistem minerba ini mencapai Rp183,5 triliun. Pada 2023, saat harga komoditas turun dan sejalan dengan peluncuran Simbara, komoditas masih mampu menjaga penerimaan dengan nilai Rp172,9 triliun.

“Pada saat harga komoditas sudah mulai turun dan realisasi 18% di atas target APBN. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat bagus,” tuturnya.

Berangkat dari keberhasilan Simbara bagi komoditas utama Indonesia tersebut, pemerintah resmi memperluas Simbara untuk komoditas lainnya, yakni timah dan nikel.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan Simbara yang sudah efektif sejak 2023 tersebut berhasil menambah penerimaaan negara senilai Rp7,1 triliun.

“Melanjutkan keberhasilan Simbara untuk komoditas batu bara, hari ini kita perluas untuk nikel dan timah, yang perannya makin strategis dukung ekonomi domestik dan global,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan regulasi teknis terkait pembentukan family office di Indonesia akan rampung sebelum Oktober 2024.

Luhut menjelaskan, pemerintah tengah membahas sejumlah ketentuan terkait pembentukan family office di Indonesia. Beberapa aspek yang sedang dikaji di antaranya adalah minimal dana yang harus disimpan, kewajiban investasi, jumlah karyawan yang harus dipekerjakan, dan lain-lain.

Dia menargetkan, ketentuan-ketentuan ini sudah rampung sebelum Oktober 2024 atau periode pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Saya kira itu masih teknis tapi harus selesai sebelum Oktober ini," kata Luhut seusai acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (22/7/2024).

Adapun, Luhut juga telah melakukan studi ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dalam persiapan pemerintah Indonesia untuk membangun family office. Luhut menuturkan, kajian tersebut dilakukan dengan beberapa Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lainnya.

Dia juga telah melaporkan hasil studi tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Luhut menuturkan, salah satu hal yang diperlukan untuk membangun family office di Indonesia adalah dari sisi kepastian hukum. Dia menjelaskan, kepastian hukum ini didapat dengan memberlakukan pengadilan arbitrase yang menggunakan hakim dari luar negeri.

Dia mengatakan, penggunaan sistem arbitrase ini dapat meningkatkan kepastian hukum Indonesia di mata para investor.

"Saya laporkan ke Pak Presiden, kita tiru saja hakim yang dipakai oleh Singapura, Abu Dhabi, atau Hongkong. Kita pakai di sini, sehingga memberikan kepastian hukum kepada orang yang investasi kemari," jelasnya.

Dia menambahkan, pembentukan family office juga akan berdampak positif ke Indonesia, salah satunya adalah masuknya modal asing (capital inflow) yang dapat memperkuat cadangan devisa negara. Dampak positif lain dari pembentukan family office adalah adanya investasi di Indonesia dan terbukanya lapangan kerja.

"Kemudian, dia juga harus investasi dan dari situ Bu Ani [Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati] kasih pajak, kasih lapangan kerja dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sekali modifikasi-modifikasi yang kita bisa lakukan untuk ini," kata Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mendesak pemerintah daerah (Pemda) membentuk sentra baru produksi cabai rawit sebagai siasat untuk stabilisasi pasokan dan harga.

Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian, Inti Pertiwi Nashwari mengakui bahwa pasokan cabai rawit akan berkurang (shortage) pada Juli dan Agustus 2024. Pada Juli 2024, produksi cabai rawit merah diperkirakan hanya 125.036 ton, kemudian pada Agustus 104.031 ton.

Dia membeberkan, salah satu penyebab anjloknya produksi pada bulan-bulan tersebut lantaran adanya fenomena kekeringan yang menyerang pertanaman di wilayah sentra produksi cabai rawit merah seperti di Kabupaten Lamongan, Tuban, dan Kediri.

"Sekarang bukan hanya kekeringan, tapi juga ada serangan hama penyakit sehingga menurunkan produksinya, tentu akan terjadi pengurangan pasokan," ujar Pertiwi dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Senin (22/7/2024).

Menurutnya, berkurangnya pasokan dari wilayah sentra telah memicu kenaikan harga cabai rawit merah di banyak daerah. Adapun, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga cabai rawit merah pada pekan ketiga Juli 2024 mengalami kenaikan di 187 kabupaten/kota. Jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga cabai rawit itu naik dibandingkan pada pekan kedua Juli 2024 sebanyak 165 kabupaten/kota.

Harga cabai rawit merah pada pekan ketiga 2024 naik 5,46% dibandingkan harga rata-rata pada Juni 2024. Menyitir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga rata-rata cabai rawit merah hari ini naik 1,58% menjadi Rp63.100 per kilogram.

Oleh karena itu, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan cabai rawit secara jangka panjang, Pertiwi menekankan bahwa penanaman cabai rawit di berbagai wilayah menjadi krusial. Menurutnya, alih-alih bawang merah, menanam cabai rawit lebih mudah karena benih yang tersedia praktis dalam bentuk biji dalam kemasan.

Sebaliknya, operasi pasar kala harga cabai melonjak, kata dia, hanya menjawab persoalan dalam jangka pendek alias tidak permanen.

"Ini jadi pemadam kebakaran lagi kalau operasi pasar, distribusi ke wilayah defisit itu tidak permanen," kata Pertiwi.

Dia memastikan bahwa penyelesaian masalah pasokan dan harga cabai rawit dapat teratasi dengan keseriusan Kepala Daerah dalam merancang upaya pemananam. Pertiwi menyebut, penanaman cabai tidak memerlukan investasi yang begitu besar, pasalnya Pemda bisa menggerakan penanaman cabai di kalangan rumah tangga secara mandiri.

Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat total Pemda yang telah melakukan gerakan penanaman cabai per 22 Juli 2024 sebanyak 289 kabupaten/kota. Angka itu jauh lebih sedikit dibandingkan Pemda yang melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga cabai yaitu mencapai 423 kabupaten/kota.

"Kita bicara solusi permanen, atau jangka panjang. Kalau di Pemprov, Kabupaten/Kota kalau punya pertanaman sendiri tidak terlalu bergantung dengan wilayah sentra produksi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk atau Antam (ANTM) mengungkapkan proyek baterai kendaraan listrik atau EV bersama raksasa baterai China, Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) masih dalam proses.

Adapun, Antam dan afiliasi CATL, Hong Kong CBL Limited tengah mempersiapkan pengembangan ekosistem baterai EV di sisi midstream, yakni pembangunansmelter nikel dengan teknologi high pressure acid leaching (HPAL) dan rotary kiln electric furnace (RKEF).

Direktur Utama Antam Nico Kantermemastikan bahwa proyek ekosistem baterai terintegrasi dari hulu ke hilir tersebut berjalan dengan baik dan tidak ada kendala.

“Nanti akan saya update. Sekarang kita kan lagi masuk ke midstream persiapan untuk industrial park jalan dan midstream HPAL jalan. Insyaallah baik,” kata Niko saat ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Adapun, Antam telah menyelesaikan transaksi jual beli atau sales purchase agreement (SPA) saham pada anak usahanya, PT Sumberdaya Arindo (SDA) dan PT Feni Haltim (FHT), dengan HongKong CBL Limited (HKCBL) di Kementerian Investasi, Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Jual beli saham di SDA dan FHT itu menandakan dimulainya kerja sama Antam dan CATL di sisi hulu tambang serta pemurnian dan pengolahan lebih lanjut turunan nikel sampai menjadi sel baterai dalam proyek Dragon yang dikerjakan produsen baterai listrik dunia tersebut di Indonesia.

“Joint venture[JV] untuk yang smelter, HPAL, prekursor sebenarnya sudah ditandangani lebih dahulu, jadinya terintegrasi dari hulu ke hilirnya,” kata Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto kepadaBisnis, Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Seto mengatakan, Antam bersama dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) telah memegang JV agreement dengan CATL untuk beberapa proyek yang lebih hilir dari kerja sama baterai listrik tersebut di dalam negeri.

Dia menuturkan, konsorsium baterai setrum itu tengah berencana untuk merealisasikan investasi pada sisi pabrik yang lebih hilir untuk pembangunan pabrik katoda, prekursor hingga sel baterai selepas penandatangan SPA di sisi hulu rampung kemarin.

“Tahapan berikutnya pembangunan ke hilirnya, sudah adatime table-nya,” kata dia.

Nantinya, alokasi investasi itu bakal diserap secara bertahap dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun sesuai dengan lini masa pengerjaan industri baterai setrum tersebut.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menggenjot konsumsi daging domba di tengah masyarakat, sebagai opsi pemenuhan protein hewani.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat Indriantari mengatakan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di Jabar, konsumsi protein hewani sudah melebihi batas ideal.

"Tapi mayoritas konsumsi protein hewani berasal dari daging ayam dan ikan, sementara daging merah hanya dari sapi," katanya di acara Bewara Jabar (Beja) di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (22/7/2024).

Sementara konsumsi daging domba masih terbilang minim, padahal Jabar cukup melimpah akan ketersediaan domba, khususnya Domba Garut.

Domba Garut sendiri menjadi sumber daya genetik yang menjadi salah satu andalan Jabar, karena merupakan ternak lokal. "Domba baru mencapai sekitar 25-30%. Daging merah masih dominan daging sapi," ujarnya.

Daging domba sendiri dapat menjadi opsi pemenuhan kebutuhan protein hewan bagi masyarakat, khususnya dalam menekan prevalensi stunting dengan melengkapi kebutuhan asupan makanan secara beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

Pihaknya berharap ajang kontes ternak bisa menjadi momentum meningkatkan populasi hewan ternak seperti Domba Garut, sehingga kebutuhan pemenuhan protein hewani kian lengkap, selain sapi, ayam dan ikan.

"Dan yang kita konteskan adalah bibit, yang mau mengembangkan bibit bukan hanya penggemukan tetapi mereka mau membudidayakan ternak-ternaknya untuk dikembangkan lagi untuk lebih banyak di Jawa Barat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menilai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang impor ilegal sangat penting untuk melindungi industri dalam negeri serta membantu mengendalikan produk impor yang masuk ke Tanah Air.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, menyampaikan, banjirnya produk impor di Indonesia tidak hanya berdampak terhadap industri manufaktur tetapi juga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Mengingat sebagian besar produk impor yang masuk merupakan barang konsumsi.

“Makanya kami sudah lama mengusulkan dalam rapat kabinet dan sudah dibahas waktu itu mengenai pengetatan impor utamanya produk konsumsi. Jadi saya kira [Satgas] memang penting,” kata Teten kepada awak media saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Selain mengendalikan impor, hal lain yang menurutnya perlu diperhatikan yakni kebijakan investasi, salah satunya di sektor pertanian. Teten menilai, izin teknis impor di sektor ini perlu diperketat mengingat sebagian besar UMKM berada di sektor pertanian.

“Di pertanian juga penting karena sebagian besar UMKM itu di sektor pertanian sehingga harus diperketat izin teknis impornya dari kementerian teknis,” ujarnya.

Untuk diketahui, Pemerintah pada Jumat (19/7/2024) resmi membentuk Satgas Impor Ilegal, melalui Keputusan Menteri Perdagangan No.932/2024 yang akan berlaku hingga Desember 2024.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut bahwa Satgas ini mulai bertugas pekan depan usai pemerintah merampungkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

Setidaknya, terdapat tujuh komoditas yang akan diawasi oleh Satgas ini. Komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

“Sementara itu, pengawasannya akan difokuskan pada gudang distributor dan importir,” kata Zulhas dalam konferensi pers pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Selanjutnya, para anggota satgas akan menjalankan serangkaian tugas. Diantaranya menginventarisasi permasalahan dan menetapkan sasaran, program dan prosedur kerja.

Lalu, memeriksa perizinan berusaha dan persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, mengklarifikasi dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha, dan menindak secara hukum sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA -– Penyaluran kredit oleh perbankan di Indonesia pada paruh pertama tahun ini atau Juni 2024 telah mencapai Rp7.403,5 triliun. Penyaluran kredit terdorong oleh moncernya pinjaman dari pengusaha alias segmen korporasi.

Berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), kredit yang disalurkan oleh perbankan pada Juni 2024 tetap tumbuh tinggi 11,5% secara tahunan (year on year/yoy), dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya atau Mei 2024 11,4%, yoy.

"Perkembangan kredit terutama didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit kepada debitur korporasi 16,2% yoy," tulis laporan BI pada Senin (22/7/2024).

Penyaluran kredit ke debitur korporasi pada Juni 2024 lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 15,9% yoy.

Adapun, penyaluran kredit kepada debitur perorangan tumbuh 6,4% yoy, melambat tipis dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 6,5% yoy.

Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan penyaluran kredit pada Juni 2024 dipengaruhi oleh perkembangan kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi.

Kredit modal kerja pada Juni 2024 tumbuh sebesar 10,9% yoy, relatif stabil dibandingkan pertumbuhan Mei 2024 10,8% yoy. Perkembangan kredit modal kerja bersumber dari pertumbuhan sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan, serta sektor pertambangan dan penggalian.

Kredit investasi pada Juni 2024 tumbuh sebesar 13,9% yoy, relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 13,8% yoy, terutama bersumber dari sektor industri pengolahan dan sejenisnya, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Sementara itu, kredit konsumsi tumbuh sebesar 10,4% yoy pada Juni 2024, lebih tinggi dari pertumbuhan Mei 2024 sebesar 10,1% yoy, terutama didorong oleh perkembangan kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), dan kredit multiguna.

Adapun, penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melambat pada Juni 2024 jadi tumbuh 6,7% yoy, setelah tumbuh sebesar 7,3% yoy pada bulan sebelumnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan kredit perbankan juga ditopang oleh strategi realokasi alat likuid perbankan ke penyaluran kredit yang berlanjut dan didukung oleh kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) BI.

BI sendiri optimistis kinerja kredit perbankan masih tetap moncer hingga akhir tahun ini. "Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit 2024 ada pada batas atas, kisaran 10%-12%," ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada pekan lalu (17/7/2024).

Bisnis.com, BANDUNG— Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terus meningkatkan target pendapatan.

Untuk itu, seluruh sumber daya yang dimiliki diminta untuk saling mendukung target yang telah direncanakan.

"Saya harap empat BUMD yang dimiliki Pemkot Bandung terus berkontribusi meningkatkan pendapatan," kata Bambang pada kegiatan Evaluasi Kinerja BUMD, di Bandung, Senin (22/7/2024).

Ia mengungkapkan, setelah diakumulasikan pendapatan BUMD pada tahun 2023 mencapai sekitar Rp6 miliar. Bambang berharap pendapatan tersebut mampu ditingkatkan pada tahun selanjutnya.

"Diakumulatifkan itu sekitar Rp6 miliar, saya harap bisa ditingkatkan lagi. Maka dengan kegiatan evaluasi kinerja ini kita bahas bersama untuk BUMD naik kelas," tuturnya.

Bambang menilai, saat ini pendapatan BUMD sangat diandalkan oleh pemerintah. Maka momentum evaluasi ini harus dilaksanakan dengan baik.

"Saat ini pendapatan BUMD diandalkan sekali, meskipun belum signifikan [pendapatan]. Ini aturan bukan hanya saja dari kita, tapi amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Maka kita harap hasil evaluasi kinerja ini menjadi referensi untuk meningkatkan kinerja dari BUMD," ujarnya.

Menurutnya, salah satu kewajiban BUMD selain meningkatkan pendapatan juga fungsi memberikan pelayanan terhadap publik.

"Instrumen untuk keberhasilan dari kinerja masing-masing BUMD ini pendapatan. Selain itu semua [BUMD] juga punya fungsi pelayanan publik," bebernya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Kurnia Solihat berharap BUMD mampu memberikan kotrbusi yang lebih baik.

"Baik dalam hal pendapatan maupun pelayanan kepada masyarakat, " tegasnya.

Ia mengatakan perlu strategi dari masing-masing BUMD untuk meningkatkan potensi yang sudah menjadi target. Salah satunya yaitu strategi komunikasi.

"Setiap perusahaan perlu kekuatan, maka digunakan logika dan komunikasi. Ini pun sebagai tanggung jawab stakeholder yang berperan, maka manfaatkan kesempatan evaluasi ini," ujarnya.

Sementara itu, Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung, Annisa Nadiyah Rahmani menyampaikan berbagai rekomendasi bagi seluruh BUMD yang ada di Kota Bandung.

Untuk PDAM Tirtawening, direkomendasikan untuk mengoptimalkan pengelolaan arus kas dan cakupan layanan serta memantau rasio keuangan secara berkala.

"Kita memberikan rekomendasi untuk meningkatkan upaya penagihan piutang, evaluasi kredit yang lebih ketat, pilih investasi dan pendanaan yang lebih efektif serta kolaborasi dengan berbagai sektor," ujarnya.

Rekomendasi untuk Bank Bandung yaitu melakukan analisis pasar dan inovasi produk kredit serta simpanan secara berkala.

"Ini juga harus meningkatkan frekuensi dan kualitas pemantauan redit terutama yang berisiko tinggi. Selain itu, harus ada evaluasi struktur organisasi untuk pemisahan fingsi antara divisi opersional dan keuangan," ujarnya.

Sedangkan untuk Bandung Infra Investama direkomendssikan untuk mengoptimalkan aset perusahaan dengan mengubahnya menjadi sumber pendapatan aktif.

"Contohnya seperti menyewakan atau menjual aset yang tidak terpakai. Selain itu, bisa mengubah pembayaran dari tahunan menjadi bulanan untuk menjaga stabilitas kas," bebernya.

Selanjutnya, Pasar Sae direkomendasikan untuk meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi untuk pegawai guna meningkatkan kompetensi dan kinerja.

"Selain itu juga harus meningkatkan efisiensi operasional untuk mencapai laba setelah pajak sesuai terget. Maka harus mengontrol beban usaha langsung dan operasional untuk menurunkan total beban," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan informasi terkini soal mekanisme transaksi saham short selling.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi menyampaikan pihaknya optimistis bahwa kebijakan short selling itu akan meluncur pada Oktober 2024.

"Iya [short selling meluncur Oktober], doakan saja, mudah-mudahan ya," jelas Inarno singkat saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (22/7/2024).

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menambah jumlah saham yang boleh ditransaksikan menggunakan skema short selling menjadi 118 emiten pada Juli 2024. Sementara itu, aturan terkait short selling ditargetkan baru akan terbit pada Oktober.

Mengacu data BEI per 28 Juni 2024, totalnya ada 118 saham short selling. Ada 6 saham yang baru dimasukkan ke daftar efek short selling, yaitu PT Indika Energy Tbk. (INDY), PT Ecocare Indo Pasifik Tbk. (HYGN), PT Ikapharmindo Putramas Tbk. (IKPM), PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk. (SBMA), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) dan PT Terang Dunia Internusa Tbk. (UNTD).

Sementara itu, ada 4 saham yang dikeluarkan dari daftar efek short selling, yakni PT Garudafood Putri Jaya Tbk. (GOOD), PT Aman Agrindo Tbk. (GULA), PT Resource Alam Indonesia Tbk. (KKGI) dan PT Teknologi Karya Digital Nusantara Tbk. (TRON).

Meskipun aturan short selling ditargetkan meluncur Oktober, namun BEI mengaku tidak akan terburu-buru mengimplementasikan peraturan short selling, serta tetap akan menunggu hingga kondisi pasar saham kondusif.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan saat ini sudah terdapat 16 anggota bursa yang menyatakan minat untuk menjadi anggota bursa short selling.

“Tetapi satu hal, minat dari anggota bursa itu terus meningkat,” kata Jeffrey di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (18/7/2024).

Jeffrey menjelaskan jika saat ini nama-nama AB yang berminat belum dapat diungkapkan namun akan paralel dengan target peraturan short selling di Oktober mendatang.

Terkait dengan saham yang dapat ditransaksikan dengan mekanisme short selling, dia menyebut jumlah saham yang masuk short selling juga disebut akan lebih sedikit dibandingkan dengan daftar saham margin.

Jeffrey mengungkapkan kondisi tersebut terjadi karena mekanisme margin sudah lebih dipahami investor sudah lebih paham risikonya, sedangkan short selling mungkin investor masih butuh waktu untuk memahami dan mengerti karakteristik risiko.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan implementasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) pada sektor batu bara mampu mendeteksi modus kecurangan dalam penyetoran penerimaan negera.

Sejak implementasi Simbara di sektor batu bara pada 2022, kata Arifin, Kementerian ESDM bisa mengetahui adanya penyelewengan terhadap nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) yang dilakukan perusahaan batu bara.

Penyelewengan yang dimaksud, seperti penggunaan NTPN yang tidak valid, penggunaan NTPN yang berkali-kali, kemudian jangka waktu penggunaan NTPN yang tidak wajar.

“Dan penghindaran PNBP [penerimaan negara bukan pajak] berupa NTPN lokal yang digunakan untuk ekspor,” kata Arifin dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Dengan diketahuinya modus penyelewangan pada sektor batu bara, Arifin mengharapkan Simbara dapat juga membuka modus serupa pada sektor mineral seiring diluncurkannya Simbara untuk komoditas nikel dan timah.

“Simbara ini juga diharapkan mampu membawa implikasi yang signifikan bagi stakeholder melalui industri pertambangan dalam peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan efisiensi operasional, penguatan transparansi dan akuntabilitas,” ucapnya.

Adapun, pemerintah resmi meluncurkan Simbara untuk komoditas nikel dan timah. Simbara merupakan bentuk sinergi dari kementerian/lembaga untuk tata kelola minerba yang lebih baik. Sebelumnya, Simbara untuk komoditas batu bara telah diluncurkan pada 2022.

Dalam sistem Simbara terdapat ekosistem pengawasan terintegrasi bagi seluruh aplikasi pengelolaan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba.

Simbara mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen roti milik Grup Salim, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (ROTI), membukukan pertumbuhan kinerja keuangan baik dari sisi top line maupun bottom line pada semester I/2024.

Dilansir dari laporan keuangan yang berakhir Juni 2024 pada Senin (22/7/2024), produsen roti merek Sari Roti itu membukukan penjualan Rp1,92 triliun pada semester I/2024. Realisasi itu tumbuh 5,5% dari Rp1,82 triliun periode yang sama tahun lalu.

Dari situ, ROTI membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp144,64 miliar per akhir Juni 2024. Pencapaian tersebut mencerminkan kenaikan 22% dari Rp118,75 miliar periode semester I/2024.

Lewat siaran pers, Manajemen Nippon Indosari menjelaskan penjualan dari wilayah Jawa Tengah mencapai Rp1,01 triliun pada semester I/2024. Area tersebut menjadi kontributor terbesar bagi bisnis perseroan.

“Namun, menarik untuk dicermati penjualan di wilayah Barat dan Timur yang meraih Rp909 miliar dengan berhasil mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu 12,2% secara tahunan,” tulis Manajemen Nippon Indosari.

Lebih lanjut, ROTI menjelaskan bahwa pencapaian itu sejalan dengan strategi ekspansi bisnis yang telah dilakukan oleh perseroan. Produsen roti milik Grup Salim itu membangun pabrik-pabrik di antaranya Batam, Gresik, Balikpapan, dan Banjarmasin.

“Serta didukung oleh perluasan distribusi pada kanal modern dan tradisional, melalui penambahan titik penjualan menjadi lebih dari 93.000 yang tersebar di seluruh Indonesia,” tulis Manajemen Nippon Indosari.

ROTI akan meningkatkan kapasitas produksi dengan menyelesaikan pembangunan pabrik ke-15 di Pekanbaru yang ditargetkan beroperasi pada akhir 2024. Strategi itu untuk memenuhi permintaan produk-produk roti dan kue yang terus bertumbuh.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni, optimistis para Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal betah bila dipindahkan ke IKN dalam waktu dekat.

Salah satu faktornya yakni karena para ASN bakal difasilitasi dengan hunian memadai yang saat ini tengah dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Insya Allah ASN akan betah bekerja di apartemen yang cakep ini, Insya Allah ya teman-teman ASN pada saatnya akan pindah,” kata Raja Juli dikutip dari akun Instagram pribadinya, Senin (22/7/2024).

Raja Juli lantas memperlihatkan fasilitas yang tersedia di rumah susun (rusun) ASN tersebut. Dari visual yang ditampilkan, 1 unit apartemen itu terdiri dari 3 kamar tidur yang rencana jangka pendeknya bakal dihuni secara sharing oleh sejumlah ASN.

Raja Juli juga menerangkan terdapat 2 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruang tamu, 1 ruang makan dan balkon di setiap unitnya. Hanya saja dia tidak merinci secara jelas sejauh apa progres pembangunan rusun ASN tersebut.

Akan tetapi, berdasarkan catatan Bisnis Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa hingga akhir Juni 2024 progres rusun ASN rata-rata telah berada di atas 50%.

"Sekarang 58% untuk BIN Polri, tapi itu ada sebagian yang sebetulnya lebih tinggi progresnya yang 12 tadi. Makannya saya bilang rata-rata ya sekitar di atas 50%," jelas Danis.

Namun demikian, pada Agustus 2024 Rusun ASN itu akan digunakan terlebih dahulu untuk mengakomodasi tempat tinggal para petugas upacara di IKN.

Sementara itu, rusun baru akan digunakan bagi para ASN prioritas yang akan dipindahkan mulai September 2024.

Adapun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas, menyebut dirinya bakal berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mulai memindahkan lebih dari 1.000 ASN ke IKN mulai September 2024.

Anas menjelaskan, hingga November 2024 mendatang terdapat 47 menara hunian ASN yang terdiri 60 unit dengan besaran 98 meter persegi. Menurutnya, melalui koordinasi dengan Kementerian PUPR dari 47 menara tersebut, nantinya 29 menara akan diisi oleh pegawai ASN dan 18 menara oleh TNI—Polri.

Lebih lanjut, Anas merinci, jika 29 menara itu diisi oleh 1 ASN maka bisa menampung 1.740 ASN dan 1.080 aparat TNI—Polri.

Kemudian, dia menjabarkan akan ada 8 menara hunian ASN dengan total 480 unit yang ditargetkan rampung pada Juli 2024. Lalu, pada September akan ada 14 menara hunian atau 840 unit, sedangkan pada November ada 7 menara dengan total 420 unit hunian dibidik rampung.

“Tadi diputuskan apakah 1 tower ini sharing atau sendiri. Nah tadi pak Presiden memutuskan khusus untuk eselon I akan dihuni sendiri terutama mereka yang sudah berkeluarga dan berikutnya bagi mereka yang belum berkeluarga maka 1 unit itu terdiri 3 kamar cukup besar akan diisi oleh 3 ASN,” pungkas Azwar.