JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah memastikan batal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia untuk dipasangkan dengan Unit Usaha Syariah (UUS) atau BTN Syariah.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI, Senin (8/7/2024).

"Kami tidak akan meneruskan aksi akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan pada saat (rapat) tertutup, kami tidak akan meneruskan," ujar Nixon.

Terakhir diketahui kedua entitas perbankan tersebut telah melakukan uji tuntas (due diligence) untuk menentukan valuasi dari perusahaan. Hasil dari uji tuntas yang semula ditargetkan akan rampung April 2024.

Namun, atas alasan keterlambatan pengumpulan data, hasil dari due diligence tidak bisa keluar tepat waktu sampai akhirnya BTN mengumumkan proses akuisisi dengan Bank Muamalat tidak berlanjut.

Ibarat kapal, kisah akuisisi dari BTN terhadap Bank Muamalat ini telah kandas sebelum sempat berlayar.

Gagal berlayar

Pada mulanya, UUS BTN memang sedang dalam rencana untuk melakukan pemisahan atau spin off. Hal tersebut sejalan dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan pemisahan UUS dari induknya.

Nixon pernah berujar, spin off BTN diprediksi akan rampung pada semester II-2024.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, bank umum konvensional (BUK) yang memiliki UUS dengan total nilai aset mencapai 50 persen dari total aset BUK induknya atau minimal Rp 50 triliun wajib melakukan spin off.

Sampai 31 Maret 2024, aset BTN Syariah telah menyentuh Rp 54,8 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 17,9 persen secara tahunan (year-on-year). Dengan modal di atas Rp 50 triliun, unit usaha syariah (UUS) BTN tersebut sudah harus melakukan spin off atau pemisahan diri dari perusahaan induknya.

Pada akhir tahun lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pertama kali mengembuskan kabar soal akuisisi BTN dan Muamalat. Bahkan waktu itu, proses merger keduanya diproyeksikan dapat rampung pada Maret 2024.

Erick berpandangan, penggabungan keduanya akan mampu menciptakan bank syariah yang mampu bersaing dengan industri global. Hasil merger BTN Syariah dan Bank Muamalat diproyeksikan akan menghasilkan bank syariah dengan aset mencapai Rp 114,6 triliun.

Ketika terlaksana, itu akan membuat BTN Syariah menjadi bank syariah terbesar kedua di Indonesia setelah PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI.

Namun demikian, waktu itu, BTN masih melakukan penjajakan dengan beberapa bank syariah lain untuk menjalankan akuisisi tersebut. Dua nama yang santer disebut adalah Bank Muamalat dan Bank Victoria Syariah.

Akhir tahun lalu, BTN diketahui telah mengirimkan dua letter of interest kepada dua perbankan syariah. Pada awal 2024, baru diketahui BTN telah melakukan due diligence atau uji tuntas dengan Bank Muamalat.

Waktu terus bergulir sampai akhirnya BTN mengumumkan proses akuisisi dengan Bank Muamalat tidak dilanjutkan.

Seiring dengan itu, belum ada informasi resmi apakah saat ini BTN sedang melakukan penjajakan dengan Bank Victoria Syariah sebagai opsi kedua.

Tanda tanya

Menanggapi akuisisi yang tidak berlanjut ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menuding ada dugaan fraud atau penggelapan uang di PT Bank Muamalat.

“Kita ingin kejelasan terhadap rencana dari pada BTN untuk melepas unit usaha syariahnya. Sebelumnya, kita ketahui bahwa memang mereka sedang (proses akuisisi) terhadap Bank Muamalat,” ujar Hekal ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Namun dalam perjalanannya kelihatan prosesnya tertunda-tunda, bahkan ada isu bahwa di dalam Bank Muamalat ini ada terjadi fraud. Sehingga kita khawatir kalau BTN diberikan beban untuk menyelamatkan ini,” paparnya.

Ia pun lantas menyinggung kepemilikan saham mayoritas Bank Muamalat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Kenapa sampai BTN tidak mau meneruskan (akuisisi) dan kami juga ada tanda tanya memang kenapa Bank Muamalat dimiliki dan dikelola oleh BPKH,” sebut dia.

Bagi Hekal, hal itu mesti didalami karena selama ini BPKH dianggap tak punya kompetensi untuk mengurus perbankan.

“Tugas mereka (BPKH) adalah mengatur haji, tapi di sini kalau mengelola bank apakah mereka punya kompetensi di bidang itu?” imbuh dia.

Sementara itu, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research and Institute Piter Abdullah menduga, manajemen BTN dan pemegang saham pengendali Bank Muamalat yakni Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak mencapai kesepakatan valuasi.

Adapun, kesepakatan harga mungkin tidak tercapai karena posisi BPKH sebagai pengelola dana haji. Sesuai aturan, investasi BPKH tidak boleh menghasilkan return negatif atau rugi.

Di sisi lain, valuasi Bank Muamalat saat ini, mungkin sudah di bawah nilai investasi awal BPKH. Sehingga, apabila Muamalat dijual di harga wajarnya saat ini, dapat menciptakan kerugian bagi BPKH yang bisa menimbulkan persoalan baru yaitu masalah hukum di kemudian hari.

Seiring dengan itu, BTN juga tidak mungkin membeli Muamalat sesuai nilai investasi BPKH, karena dianggap mengabaikan rekomendasi tim appraisal dari hasil due diligence.

Sedikit catatan, saham yang akan dibeli BTN ini adalah milik BPKH yang pengelolaan dananya diatur secara ketat oleh undang undang.

"Ini seperti simalakama, BTN tidak mungkin membeli aset pada harga yang lebih tinggi dari nilai wajarnya. Sementara BPKH tidak mungkin menjual aset atau kepemilikan saham di bawah nilai investasinya,” kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (2/7/2024).

Dengan demikian, ketika prosesnya dilanjutkan justru akan merugikan semua pihak, termasuk BTN dan BPKH.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan sekurang-kurangnya 411 pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen khususnya terkait perilaku petugas penagihan hingga Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan, indikasi pelanggaran terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan fintech.

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," kata dia dalam keterangan resmi, ditulis Jumat (12/7/2024).

Wanita yang karib dipanggil Kiki itu menambahkan, OJK telah melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) termasuk perilaku petugas penagihan dalam melakukan tugasnya.

Dalam beberapa waktu yang lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini.

"(OJK) telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan," kata dia.

Ia menerangkan, walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen atau kredit macet, bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen.

Lebih lanjut, Kiki membeberkan, beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK di antaranya adalah petugas penagihan yang belum memiliki lisensi resmi namun telah melakukan penagihan, dan cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi.

Selain itu ada juga debt collector yang menagih di luar waktu yang ditentukan oleh ketentuan atau lebih dari jam 20.00 malam, dan sikap penagihan yang cenderung agresif disertai dengan ancaman.

Hal ini telah menjadi perhatian dan OJK memberikan tindakan tegas terhadap PUJK yang menggunakan debt collector baik internal maupun eksternal.

Melalui pengenaan sanksi ini, OJK berharap agar hal ini menjadi kesadaran bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk mematuhi ketentuan khususnya POJK 22 Tahun 2023.

Dalam ketentuan tersebut telah diatur secara khusus mengenai perilaku penagihan dan bagi konsumen maupun masyarakat yang merasa ditagih oleh debt collector dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Kami mengharapkan agar konsumen atau masyarakat tidak ragu untuk melaporkan kepada OJK melalui saluran pengaduan yang telah disediakan," ucap dia.

KOMPAS.com - Layanan internetsatelit milik Elon Musk, Starlink, merilis perangkat penerima sinyal satelit (dish) terbaru bernama Starlink Mini.

Seperti namanya, Starlink Mini memiliki ukuran lebih kecil dan bobot lebih ringan dari dish Starlink "reguler", sehingga bisa dibawa bepergian.

Berdasarkan laman spesifikasi Starlink Mini, perangkat ini memiliki ukuran panjang sekitar 430 mm, tinggi 334 mm, dan lebar 79 mm, serta bobot sekitar 1,10 kg. Apabila terpasang dengan dudukan (kickstand) dan kabel 15 meter, bobotnya menjadi sekitar 1,53 kg.

Ukuran ini serupa dengan dimensi sebuah laptop. Artinya, perangkat Starlink Mini ini bisa dibawa menggunakan tas punggung.

Ukuran ini berbeda dengan dish Starlink standar yang memiliki panjang sekitar 513 mm, tinggi 303 mm, dan bobot 2,9 kg (tanpa kabel) atau 3,6 kg (dengan kabel).

Selain lebih kecil, Starlink Mini juga lebih praktis karena sudah terintegrasi dengan Wi-Fi router. Komponen ini sederhananya akan menjadi "jembatan" supaya sinyal internet bisa diterima oleh perangkat smartphone, laptop, dan lain sebagainya.

Di perangkat Starlink standar, Wi-Fi router ini tidak terintegrasi dan tersedia secara terpisah. Sehingga, butuh ruang tambahan untuk meletakkan router ini.

Starlink Ilustrasi Starlink Mini.

Pada aspek daya, Starlink Mini mendukung teknologi daya USB-Power Delivery dengan dukungan daya hingga 100 watt. Meski demikian, perangkat ini hanya mengkonsumsi daya sekitar 25-40 watt ketika beroperasi.

Artinya, pengguna bisa memakai power bank atau adapter alias charger smartphone untuk menyalakan Starlink Mini.

Spesifikasi pendukung Starlink Mini lainnya mencakup bidang pandang penerimaan satelit hingga 110 derajat, ketahanan terhadap temperatur ekstrem -30 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius, dan tingkat ketahanan terhadap air dan debu IP67.

Perangkat ini juga memiliki mendukung teknologi Wi-Fi 5, Dual Band 3x3 MU-MIMO, lampu indikator LED, serta mampu menampung hingga 128 perangkat secara bersamaan dalam radius hingga 112 meter persegi.

Untuk ketersediaan, Starlink Mini saat ini bisa dibeli di pasar Amerika Serikat (AS) dengan harga 599 dolar AS (sekitar Rp 9,6 juta), sebagaimana dirangkum KompasTekno dari TheVerge, Jumat (12/7/2024).

Pengguna bisa memakai perangkat ini untuk berlangganan beberapa layanan internet Starlink yang ada di AS, seperti Regional dan Mini Roam. Belum ada informasi kapan Starlink Mini akan menyambangi pasar Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum menerima surat dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait peleburan 7 BUMN Karya.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, pihaknya belum ada pembahasan mengenai peleburan ini dengan perusahaan terkait maupun Kementerian PUPR.

"Belum ke sini suratnya. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN-an kita. Belum pernah ada yang dibawa ke sini konsepnya, belum ada konsep yang masuk," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

SHUTTERSTOCK/PEOPLEIMAGES.COM - YURI A Ilustrasi konstruksi, pekerja konstruksi.

Sebagai informasi, ketujuh BUMN Karya itu terdiri dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP.

Rencananya, ADHI masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya. Sementara itu, WSKT bakal bergabung ke Hutama Karya dan PTPP bakal bersatu dengan WIKA.

Adapun Kementerian BUMN menargetkan peleburan 7 BUMN Karya ini dapat rampung September 2024.

Sebelumnya, dikutip dari Kontan.co.id, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri PUPR terkait pembentukan Holding BUMN Karya.

“Saya sudah kirim surat ke Menteri PUPR sudah ditinjau lebih dalam Menteri Keuangan,” ucapnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick bilang pihaknya sedang menunggu kelanjutannya dari Kementerian PUPR. Dia pun masih belum bisa memastikan kapan Holding BUMN Karya ini bakal rampung.

Menurut Erick, kebijakan pembentukan Holding BUMN Karya tidak berada di bawah kementerian BUMN. Namun Erick berharap proses peleburan akan tuntas lebih cepat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum menerima surat dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait peleburan 7 BUMN Karya.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, pihaknya belum ada pembahasan mengenai peleburan ini dengan perusahaan terkait maupun Kementerian PUPR.

"Belum ke sini suratnya. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN-an kita. Belum pernah ada yang dibawa ke sini konsepnya, belum ada konsep yang masuk," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

SHUTTERSTOCK/PEOPLEIMAGES.COM - YURI A Ilustrasi konstruksi, pekerja konstruksi.

Sebagai informasi, ketujuh BUMN Karya itu terdiri dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP.

Rencananya, ADHI masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya. Sementara itu, WSKT bakal bergabung ke Hutama Karya dan PTPP bakal bersatu dengan WIKA.

Adapun Kementerian BUMN menargetkan peleburan 7 BUMN Karya ini dapat rampung September 2024.

Sebelumnya, dikutip dari Kontan.co.id, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri PUPR terkait pembentukan Holding BUMN Karya.

“Saya sudah kirim surat ke Menteri PUPR sudah ditinjau lebih dalam Menteri Keuangan,” ucapnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick bilang pihaknya sedang menunggu kelanjutannya dari Kementerian PUPR. Dia pun masih belum bisa memastikan kapan Holding BUMN Karya ini bakal rampung.

Menurut Erick, kebijakan pembentukan Holding BUMN Karya tidak berada di bawah kementerian BUMN. Namun Erick berharap proses peleburan akan tuntas lebih cepat.

“Makin cepat semakin baik, seperti juga penutupan perusahaan-perusahaan BUMN. Kalau bisa jangan terlalu lama, kalau sudah sakit harus tutup segera,” tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau pada Jumat (12/7/2024). Demikian juga dengan rupiah yang menguat pada penutupan perdagangan pasar spot.

IHSG ditutup pada level 7.327,58 atau naik 27,12 poin (0,37 persen) dibandingkan penutupan sebelumnya pada level 7.318,32.

Mengutip RTI, sebanyak 329 saham melaju di zona hijau dan 230 saham di zona merah. Sedangkan 239 saham lainnya stagnan. Adapun jumlah transaksi sore ini mencapai Rp 12 triliun dengan volume 15,6 miliar saham.

Top gainers yang mendorong laju IHSG yakni, Bank Tabungan Negara (BBTN) yang melonjak 5 persen ke level Rp 1.360 per saham. Dilanjutkan oleh Pantai Indah Kapuk Dua (PANI) yang bertambah 5,1 persen ke posisi Rp 5.575 per saham. Selanjutnya, Pakuwon Jati (PWON) yang bertambah 5 persen ke level Rp 420 per saham.

Top losers yang menekan IHSG yaitu, Transcoal Pacific (TCPI) yang ambles 7,1 persen ke level Rp 7.800 per saham. Dilanjutkan oleh Map Aktif Adiperkasa (MAPA) yang turun 3,36 persen ke posisi Rp 720 per saham. Dilanjutkan oleh Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (TKIM) yang melemah 3,7 persen ke posisi Rp 8.250 per saham.

Bursa Asia mayoritas menguat dengan kenaikan, Strait Times 0,65 persen (22,7 poin) ke level 3.497,78, Shanghai Komposit naik 0,03 persen (0,9 poin) ke posisi 2.971,29, dan Hang Seng Hong Kong menguat 2,5 persen (461,05 poin) ke posisi 18.293,38. Sementara itu, Nikkei turun 2,45 persen (1.033,3 poin) pada level 41.190,69.

Kurs Rupiah

Mengutip data Bloomberg, rupiah sore ini ditutup menguat. Pada pukul 14.58 WIB, mata uang Garuda ditutup pada level Rp 16.136 per dollar AS atau naik 58 poin atau 0,36 persen dibandingkan dengan sebelumnya pada level Rp 16.078 per saham.

Sementara itu, mengacu kurs tengah Jisdor, nilai tukar rupiah pada Jumat (12/7/2024) pada level Rp 16.154 per dollar AS, atau menguat dibanding Kamis (11/7/2024) pada level Rp 16.200 per dollar AS.

Disclaimer: Artikel ini bukan untuk mengajak membeli atau menjual saham. Segala rekomendasi dan analisa saham berasal dari analis dari sekuritas yang bersangkutan, dan Kompas.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan Investor. Pelajari dengan teliti sebelum membeli/menjual saham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Syahroni Ahmad mengatakan, partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global atau Global Value Chain (GVC) mengalami penurunan selama periode 2000 sampai 2017 atau selama 17 tahun terakhir.

Roni mengatakan, penurunan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global ini terjadi pada dua sektor yaitu forward GVC dan backward GVC.

Forward GVC adalah nilai tambah domestik dengan cara mengekspor produk intermediate ke negara lain sehingga produksi dilakukan di negara tujuan ekspor.

PIXABAY/THANASIS PAPAZACHARIAS Ilustrasi ekspor.

Sementara backward GVC adalah Indonesia melakukan impor bahan baku, bahan antara, dan produk-produk antara kemudian bahan baku tersebut diolah di dalam negeri sehingga menjadi barang jadi, kemudian baru diekspor.

"Pada tahun 2000, rasio partisipasi forward GVC Indonesia mencapai 21,5 persen, yang kemudian turun menjadi 12,9 persen di tahun 2017, jadi selama 17 tahun. Selama periode yang sama, rasio partisipasi backward GVC Indonesia juga turun dari 16,9 persen pada tahun 2000 menjadi 10,1 persen tahun 2017," kata Roni di kantor Kemenperin, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Roni menjelaskan, saat ini Indonesia masih banyak berpartisipasi di sektor hulu dalam rantai pasok global sehingga rasio partisipasi forward GVC lebih tinggi dibandingkan backward GVC.

"Hal inilah yang membedakan bagaimana negara maju dan negara berkembang terlibat dalam sebuah rantai pasok global, di mana negara maju lebih banyak berkontribusi pada aspek nilai tambah sentral desain, pemasaran, dan jasa," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Roni mengatakan, upaya meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok global bisa dilakukan dari pemerintah dan pelaku usaha.

Ia menyebut, perusahaan dapat memberikan pendidikan dan pelatihan, efisiensi manajemen, aliansi strategis serta pemenuhan standar internasional.

Sementara pemerintah dapat memberikan pelatihan teknis (khususnya bagi IKM, misal pendampingan ekspor), kebijakan terkait fasilitasi dalam perdagangan internasional, serta market intelligence.

"Melalui partisipasi dalam jaringan rantai suplai/nilai global, Industri Dalam Negeri (IDN) diharapkan akan mengalami peningkatan kualitas SDM serta kualitas produk, mendorong munculnya inovasi-upgrading-spesialisasi produksi, lebih efisien dan berdaya saing, sehingga mampu membuka akses lebih luas ke pasar internasional," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Data pribadi yang bocor ke pihak tidak bertanggung jawab dapat disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa persetujuan pemilik data. Untuk itu, masyarakat perlu selalu berhati-hati untuk membagikan data pribadi seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), hingga swafoto.

Kepala Departemen Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rudy Agus P. Raharjo menjelaskan, konsumen yang mengetahui data pribadinya digunakan oleh pihak lain untuk mengajukan pinjaman atau produk dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang tidak dilakukan oleh yang bersangkutan dapat melakukan beberapa tindakan.

"Pertama, pastikan yang bersangkutan tidak pernah memberikan persetujuan apapun, baik secara daring seperti telemarketing ataupun secara luring seperti penandatanganan berkas pengajuan atas produk atau layanan dari PUJK yang telah terbit atas nama yang bersangkutan tersebut," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

Setelah itu, Rudy menambahkan, korban dapat mengumpulkan bukti-bukti terkait. Bukti tersebut harus dapat menunjukkan, nama yang bersangkutan tercantum sebagai konsumen atau nasabah dari produk dan layanan PUJK yang telah terbit dimaksud.

Sebagai contoh, korban dapat mencetak data riwayat informasi keuangan yang bersangkutan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK ataupun dokumen-dokumen lain yang dapat membuktikan.

Selanjutnya, korban perlu memastikan apakah produk atau layanan keuangan dari PUJK dimaksud diterbitkan dari PUJK yang legal atau berizin, terdaftar, atau diawasi OJK atau PUJK yang ilegal yang tidak terdapat perizinan apapun dari OJK.

Hal ini dapat dilakukan pengecekan ke OJK melalui saluran telepon 157, Whatsapp 081157157157, email konsumen@ojk.go.id, website APPK OJK www.kontak157.ojk.go.id.

"Segera laporkan dan adukan pada PUJK atau pihak dimaksud, nama yang bersangkutan telah digunakan untuk mengakses produk atau layanan PUJK atau pihak tanpa ada persetujuan yang bersangkutan," imbuh Rudy.

Selain itu, ia menuturkan, korban dapat mengambil tindakan pencegahan lanjutan, berupa meningkatkan keamanan data pribadi.

Hal tersebut dapat dilakukan masyarakat dengan mengubah kata sandi, memperbarui pengaturan privasi, atau mengaktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh penyedia layanan yang digunakan.

Apabila pengaduan pada PUJK dimaksud dan tidak mendapatkan respon yang baik dari PUJK, Rudy mengimbau, konsumen dapat dapat melaporkan ke OJK melalui kanal website APPK OJK di alamat www.kontak157.ojk.go.id.

Namun pastikan terlebih dahulu entitas lembaga jasa keuangan yang terkait tersebut berizin, terdaftar, dan diawasi oleh OJK,

Lebih lanjut, masyarakat juga dapat melaporkan ke pihak Satgas Pasti melalui satgaspasti@ojk.go.id dan pihak kepolisian apabila entitas lembaga jasa keuangan yang terkait tersebut tidak berizin, terdaftar, dan diawasi oleh otoritas yang berwenang

"Selain itu, apabila memang terjadi tindak pidana penipuan, penggelapan, atau pemalsuan yang masuk dalam ranah pidana dapat diproses ke kepolisian," tutup dia.

KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan promo “Juleha” atau Juli Lebih Hemat khusus bulan Juli 2024.

Vice President Public Relation KAI, Anne Purba mengatakan, KAI menyediakan hampir 22.000 tiket dengan tarif promo untuk kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi.

Promo ini berlangsung pada 13-16 Juli 2024 untuk pembelian tiket keberangkatan pada 15-31 Juli 2024.

Anne menuturkan, pembelian tiket promo “Juleha” dapat dilakukan penumpang melalui aplikasi Access by KAI.

“Promo ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada momen pasca libur sekolah dengan tarif yang terjangkau. KAI berharap masyarakat memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya karena jumlahnya terbatas,” jelas Anne dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

Daftar KA diskon 20 persen Juli 2024

Berikut ini daftar tiket KA yang mendapatkan tarif promo selama Juli 2024:

• Ambarawa Ekspres relasi Semarang Poncol-Surabaya Pasarturi: kelas ekonomi
• Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasarturi: kelas eksekutif
• Argo Merbabu relasi Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng: kelas eksekutif
• Argo Muria relasi Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng: kelas eksekutif
• Argo Parahyangan relasi Gambir-Bandung pp: kelas eksekutif dan ekonomi
• Argo Sindoro relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Gambir: kelas eksekutif
• Arjuno Ekspres relasi Surabaya Gubeng-Malang: kelas eksekutif
• Banyubiru relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Solo Balapan: kelas eksekutif dan ekonomi)
• Blambangan Ekspres relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Ketapang pp: kelas eksekutif dan ekonomi
• Blora Jaya relasi Semarang Poncol-Cepu: kelas ekonomi
• Joglosemarkerto relasi melingkar Jawa Tengah: kelas eksekutif dan ekonomi
• Kaligung relasi Tegal-Semarang Poncol pp: kelas eksekutif dan ekonomi
• Kamandaka relasi Purwokerto-Semarang Tawang Bank Jateng: kelas eksekutif dan ekonomi)
• Kutojaya Utara relasi Jakarta Kota-Kutoarjo: kelas ekonomi
• Lodaya relasi Bandung-Solo Balapan: kelas eksekutif dan ekonomi
• Menoreh relasi Pasarsenen-Semarang Tawang Bank Jateng: kelas ekonomi
• Pangandaran relasi Gambir-Banjar: kelas eksekutif dan ekonomi
• Papandayan relasi Gambir-Garut: kelas eksekutif dan ekonomi
• Purwojaya relasi Gambir-Cilacap: kelas eksekutif
• Sancaka relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng: kelas eksekutif dan ekonomi
• Sawunggalih relasi Pasarsenen-Kutoarjo: kelas eksekutif dan ekonomi
• Senja Utama Yk relasi Pasarsenen-Yogyakarta: kelas eksekutif dan ekonomi
• Sribilah Utama relasi Medan-Rantauprapat: kelas eksekutif dan bisnis
• Tegal Bahari relasi Pasarsenen-Tegal: kelas eksekutif dan bisnis.

Anne menambahkan, dengan adanya promo Juleha, maka tiket KA yang ada di daftar akan mendapatkan potongan harga sebesar 20 persen.

Sebagai contoh, KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasarturi dapat dibeli dengan hanya Rp 496.000 dari tarif normalnya sebesar Rp 620.000.

Ada juga KA Menoreh relasi Pasarsenen-Semarang Tawang Bank Jateng yang dapat dibeli dengan hanya Rp152.000 dari tarif normalnya sebesar Rp190.000.

Diskon tersebut tidak dapat digabungkan dengan diskon lainnya, seperti tarif reduksi (kecuali reduksi infant) dan tarif khusus.

Tiket dengan tarif diskon “Juleha” dapat dibatalkan atau diubah jadwal sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut terkait promo tersebut, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di stasiun.

Selain itu, masyarakat juga bisa menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai. id, atau media sosial KAI121.

“Diharapkan melalui promo ini, mampu meningkatkan animo masyarakat dalam melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi massal kereta api yang aman, nyaman, dan selamat,” tutup Anne.

GUNUNG KIDUL, KOMPAS.com - Pada sistem pendingin mesin mobil dilengkapi berbagai komponen penunjang, selain radiator seperti thermostat, yakni sejenis katup yang membuka dan menutup sesuai kebutuhan.

Sebagian orang beranggapan thermostat hanya berperan ketika proses pemanasan di awal menghidupkan mesin, khususnya di negara yang memiliki musim dingin. Sisanya, komponen ini hanya menghambat sirkulasi dan memicu overheating.

Sehingga, banyak konsumen memilih untuk membobol atau melepas thermostat dengan harapan sistem pendingin bekerja lebih baik. Padahal langkah tersebut memicu terjadinya overheating.

Elin Estanto, Pemilik GK Auto Service Gunung Kidul mengatakan overheat justru bisa terjadi akibat thermostat membuka terus menerus atau macet.

“Thermostat ini berperan mengatur sirkulasi coolant dengan cara membuka dan menutup berdasarkan suhu, ketika suhu masih di bawah ambang batasnya maka komponen ini akan tetap menutup dan membuka saat suhu naik mencapai titik bukanya,” ucap Elin kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2024).

Elin mengatakan proses buka tutup thermostat bakal mempercepat tercapainya suhu kerja ideal mesin sekaligus mengoptimalkan pendinginan. Sehingga, komponen ini bisa dikatakan sebagai penstabil suhu coolant.

Samarins.com Ilustrasi sistem pendingin mesin

“Saat mesin masih dingin thermostat akan menutup sehingga sirkulasi coolant lebih kecil yakni area water jacket di sekitar blok mesin saja, sehingga pemanasan bisa terjadi lebih singkat,” ucap Elin.

Saat mesin sudah panas, Elin mengatakan thermostat akan menjadi pengatur laju proses pendinginan coolant di area radiator sehingga pendinginan lebih optimal.

“Posisi thermostat ada setelah radiator sehingga akan menjadi komponen pertama yang bersinggungan dengan coolant setelah didinginkan, maka dari itu ketika coolant sudah dingin akan menutup,” ucap Elin.

Dampaknya, menurut Elin, suhu coolant tetap stabil ketika mobil dipakai menanjak, beban berat atau kecepatan tinggi karena punya cadangan coolant dingin di area radiator. Berbeda dengan mobil tanpa thermostat yang keseluruhan coolant cenderung bersuhu sama.

Kompas.com/Aditya Maulana Ilustrasi perawatan radiator mobil

“Sehingga ketika tiba-tiba mobil menanjak atau beban berat temperaturnya akan mudah naik karena coolant lebih cepat bersirkulasi, artinya waktu proses pendinginan di area radiator tidak cukup lama,” ucap Elin.

Jadi, menurut Elin membobol thermostat bukan keputusan bijak karena justru dapat memicu terjadinya kenaikan suhu atau overheating.

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau perkebunan kopi di Desa Kambahang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk terus memperkuat komoditas kopi Indonesia sebagai kopi terbaik dan terbesar di dunia.

"Kita tahu, harga kopi sekarang ini terus naik, meskipun kadang turun, tapi secara tahunan naik terus,” kata Jokowi dalam siaran pers, Jumat (12/7/2024).

Dia mengatakan, kenaikan harga itu juga seiring dengan volume untuk permintaan ekspor yang terus meningkat.

“Inilah yang tadi saya sampaikan ke Pak Mentan agar memberi perhatian pada komoditas kopi," ujarnya.

Saat ini, harga komoditas kopi mencapai Rp 70.000 rupiah per kilogram (kg) dalam bentuk kering atau green bean, sedangkan rata-rata produktivitas kopi petani mencapai 3-4 ton per hektar (ha).

Terkait hal itu, Jokowi ingin petani terus meningkat produksinya hingga menyentuh 8 ton per ha agar kesejahteraannya meningkat.

"Yang paling penting adalah produktivitas per ha harus naik. Yang masih 1 ha, 1 ton, 2 ton, harusnya bisa masuk ke 8 ton atau 9 ton,” ungakapnya.

Namun, dia mengingatkan, hal tersebut menjadi tugas semua pihak untuk membuat produktivitas per ha meningkat drastis.

Jokowi mengatakan, pemerintah telah menyiapkan alokasi pupuk subsidi yang kini naik dua kali lipat dari 4,5 juta menjadi 9,5 juta.

Kenaikan tersebut diharapkan menjadi pemicu produksi agar mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun mancanegara.

"Itu bisa terjadi kalau ada perawatan yang baik, ada pupuk yang baik, ada jarak tanam yang mungkin lebih rapat sehingga produktivitas perhatiannya bisa naik,” katanya.

Jokowi mengingatkan, Indonesia memiliki 1,2 juta ha kopi, baik robusta maupun arabica.

Kendati begitu, dia ingin produksi kopi yang dilakukan masuk pada tahap industri atau hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah atau pendapatan petani kopi itu sendiri.

Dia mengatakan, hilirisasi yang dilakukan tidak hanya dilakukan pada kopi, tetapi juga komoditas coklat, kakao, sawit dan komoditas perkebunan lainnya.

"Ya, harus seperti itu. Harusnya semuanya tidak dalam bentuk mentahan, bahkan tidak hanya kopi, tetapi coklat, sawit dan semua komoditas perkebunan lainya," katanya.

DOK. Humas Kementan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau perkebunan kopi di Desa Kambahang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, Jumat (12/7/2024).

Mentan Andi menambahkan, luas areal kopi nasional pada 2023 mencapai 1.268.905 ha dengan rata-rata produksinya mencapai 756.097 ton atau terbesar keempat dunia dan menyumbang 6 persen kopi dunia.

Andi mengatakan, Indonesia memproduksi 91 persen kopi robusta dan 9 persen kopi arabika.

Nilai ekspor kopi tersebut mengalami kenaikan sebesar 326.451 dollar Amerika Serikat (AS) atau 40 persen pada 2020-2022, dari sebelumnya 821.932 dollar AS menjadi 1.148.383 dollar AS.

Sementara itu, volume ekspor naik sebesar 58.201 ton atau 15 persen dari 379.354 ton menjadi 437.555 ton.

Andi menambahkan, Lampung sekarang menempati posisi kedua terbesar produksi kopi nasional dengan luas perkebunan mencapai 155.165 ha atau 108.069 ton dengan dominasi kopi robusta.

"Yang menarik adalah petani kopi Lampung Barat sebagian besar menerapkan teknologi sambung pucuk pada budi daya kopi robusta dan menghasilkan produktivitas 1,1 ton per ha atau di atas produktivitas rata-rata nasional 0,813 ton per hektar," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan asal Vietnam, Tan Long Group merespons soal keterlibatannya dalam dugaan mark up impor beras Perum Bulog.

Ketua Tan Long Group, Truong Sy Ba mengatakan, pihaknya tidak terlibat sama sekali dalam impor beras yang dilakukan oleh Perum Bulog pada tahun 2023 yang lalu.

Dia juga memastikan sejak 2023 sampai saat ini, perusahaannya tidak memenangkan tender apapun dengan Perum Bulog.

iStockphoto/Oat_Phawat Ilustrasi beras.

“Sepanjang sejarah pembukaan penawaran beras Bulog, dan sejak tahun 2023 hingga sekarang kami hanya menang satu batch beras sebanyak 30.000 ton dikirimkan melalui Posco (Korea), dan tidak secara langsung memenangkan kiriman Bulog," ujarnya dikutip dari CAFEF, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut dia memaparkan, berdasarkan data yang dimilikinya, pada penawaran Mei, ada anggota usahanya Loc Troi yang memenangkan tender 100.000 ton beras.

Namun, Tan Long menawarkan harga yang lebih tinggi yaitu 15 dollar AS per ton.

Penawaran oleh Tan Long ini disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang pada saat itu tengah berkunjung ke Vietnam. Namun, lantaran penawaran harga Tan Long lebih tinggi, maka pemerintah Indonesia tidak diambil.