JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD Jakarta Simon Lamakadu meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) melakukan pengecekan izin pendirian tower telekomunikasi di Jakarta.

Permintaan itu dilayangkan usai adanya aduan dari warga Kelapa Gading terkait tower ilegal yang dibangun di lantai dua Masjid Al Ihsan, Pegangsaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Vendor-vendor ini kan perusahaan telekomunikasi yang kerjanya bangun tower. PTSP tolong cek mereka punya izin untuk mendirikan tower itu ada atau tidak IMB-nya. Supaya ke depan lebih tertib lagi," ujar Simon dikutip dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024).

Anggota DPRD Fraksi PSI itu meminta pembongkaran tower apabila perusahaan terbukti tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB-M) yang dikeluarkan Dinas PMPTSP.

Menurut dia, tower ilegal yang berdiri bebas di Jakarta hanya merugikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Jangan sampai, kata Simon, Pemprov justru menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan pembongkaran tower ilegal.

"Jangan biarkan vendor-vendor membangun tower-tower ini, kemudian yang terjadi berikutnya Pemprov menanggung beban biaya untuk menurunkan (membongkar) tower," ujar dia.

Simon berujar, para vendor yang membangun tower secara ilegal, biasanya keberatan untuk membongkar karena biayanya yang besar.

"Makanya, mereka biasanya mengulur-ulur waktu (pembongkaran)," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga setempat datang ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengadukan persoalan tower yang dibangun di lantai dua Masjid Al Ihsan di Jalan Al Ihsan RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

Ketua RT 003 Wisnu Broto (70) mengatakan, pihak pengelola tidak memberikan informasi apapun berkait pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

Bahkan, pihak pengelola juga tidak menemui warga secara langsung untuk meminta tanda tangan persetujuan. Justru, pengurus masjid yang membantu perizinan itu.

Sadar sewaktu-waktu bisa roboh dan menimpa rumahnya, warga ingin tower tersebut dirobohkan atau dipindahkan agar tidak lagi berada di atas masjid.

Warga tak mau lagi melakukan mediasi dengan pemilik tower ilegal. Mereka meminta tower tersebut segera dibongkar.

"Oh, enggak (mau mediasi) sudah cukup," ucap Krist Ibnu T, salah seorang warga RT 004, RW 10, Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, saat diwawancarai Kompas.com di Masjid Al Ihsan, Rabu (10/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com -Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed Al Tayeb bertemu dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri di tengah rangkaian lawatannya di Indonesia, Kamis (11/7/2024).

Dikutip dari keterangan pers PDI-P, Al Tayeb berterima kasih atas sikap teguh Indonesia, khususnya Megawati, yang dianggap selalu membela hak asasi kemerdekaan Palestina.

"Saya mengapresiasi sikap Ibu Megawati selama ini yang kokoh mendukung kemerdekaan Palestina. PBB harus terus beri perhatian terhadap Palestina meski PBB tidak bisa lepas dari tekanan negara negara tertentu," kata Al Tayeb, Kamis.

Al Tayeb juga menyambut baik ajakan Megawati untuk menggalang tokoh-tokoh dunia bertemu dan membahas isu perdamaian dunia serta persaudaraan umat manusia.

Dalam pertemuan tersebut, Megawati dan Al Tayeb membahas beragam topik, mulai dari isu Palestina, perdamaian dunia, hingga pemanasan global.

"Untuk menyelamatkan dunia dari kerusakan moral dan lingkungan maka manusia sendiri yang harus berubah," kata Megawati.

Megawati menerangkan, peran manusia tetap amat dibutuhkan meski kini kemajuan teknologi begitu mendominasi bahkan sejumlah pekerjaan telah digantikan oleh robot.

Ketua amum PDI-P ini mencontohkan jika robot yang rusak tidak bisa membetulkan dirinya sendiri karena tetap butuh manusia.

"Apapun juga manusia makhluk yang paling prima karena diberi akal dan nurani oleh Sang Maha Pencipta," kata Megawati.

"Percepatan teknologi menyebabkan rasa kehidupan manusia berubah drastis. Anak-anak sekarang tidak bermain dan akrab dengan alam dan bertanya bagaimana misalnya tumbuh-timbuhan diciptakan atau dari mana asalnya," ujar dia.

Sementara itu, Al Tayeb berpendapat semua yang disampaikan Megawati tadi patut untuk direnungkan bersama.

Ia mengatakan, saat ini banyak pemimpin dunia tidak mau tahu akan pentingnya menjaga perdamaian dunia dan kerusakan lingkungan.

KOMPAS.com - Rata-rata umur manusia adalah sekitar 73,4 tahun. Sementara itu, umur hiu Greenland bisa melampaui 500 tahun, sehingga keduanya tampak tidak signifikan jika dibandingkan.

Hiu ini, yang menghuni kedalaman dingin Samudra Atlantik Utara dan Samudra Arktik, dapat hidup lebih lama daripada spesies vertebrata apa pun di Bumi.

Melihat usianya, hiu Greenland tertua masih hidup saat Galileo membuat teleskop pertamanya.

Ternyata hewan ini, selain menjadi sejarah hidup, juga dapat mengungkapkan wawasan yang bermanfaat bagi kesehatan manusia dan konservasi spesies yang rentan dalam menghadapi perubahan iklim.

Dalam acara Society for Experimental Biology Annual Conference di Praha, para peneliti mengungkapkan bahwa aktivitas metabolisme otot hiu Greenland tetap konstan seiring bertambahnya usia.

Penemuan ini sangat berbeda dengan sebagian besar spesies lain, yang laju metabolisme biasanya menurun seiring waktu, sehingga menyebabkan penuaan dan masalah kesehatan terkait.

Metabolisme hiu Greenland

Para ahli ingin memahami adaptasi apa yang hiu Greenland miliki yang memungkinkan mereka hidup begitu lama.

Sebagian besar spesies menunjukkan variasi dalam metabolisme mereka saat menua. Jadi, peneliti juga ingin menentukan apakah hiu Greenland menunjukkan tanda-tanda penuaan ini atau apakah metabolisme mereka tetap tidak berubah seiring berjalannya waktu.

Sebelumnya, para ilmuwan berasumsi bahwa umur panjang hiu Greenland disebabkan oleh lingkungannya yang dingin dan gerakannya yang terbatas. Namun, mekanisme yang menyebabkan umur panjang spesies ini tampaknya jauh lebih rumit.

Tim peneliti menguji sampel otot untuk melihat seberapa aktif enzim tertentu. Mereka mengamati sampel dari hiu Greenland dengan usia dan suhu yang berbeda-beda.

Anehnya, mereka menemukan bahwa aktivitas enzim tetap sama, berapa pun usia hiu tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa metabolisme hiu tidak melambat seiring bertambahnya usia, yang mungkin membantu menjelaskan rentang hidup mereka yang sangat panjang.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa enzim metabolisme hiu Greenland menunjukkan tingkat aktivitas yang lebih tinggi pada suhu yang lebih hangat.

Dengan demikian, metabolisme otot mereka tidak beradaptasi secara khusus untuk lingkungan kutub, yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup mereka karena perubahan iklim menghangatkan habitat alami mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengemudi mobil bernama Andhika Yoga (27) tidak setuju dengan aturan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Menurut dia, aturan tersebut tidak lantas membuat penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran jika pemerintah sampai saat ini belum bisa memilah antara masyarakat berekonomi tidak mampu dengan yang berkecukupan.

“Jadi, menurut saya, ya enggak usah dibatasi. Sudah, jalani yang sekarang ada saja. Kecuali, pemerintah bisa langsung memilah-milah, mana orang kaya mana orang miskin,” ujar Andhika kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2024).

“Buat apa ada pembatasan BBM bersubsidi kalau pemerintah belum bisa memilah orang kaya dan miskin. Mau memilah saja enggak bisa, ini mau membatasi. Yang ada sama saja bohong,” lanjut dia.

Andhika berujar, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa banyak orang kaya yang mempunyai mobil mewah, tapi bukan atas nama dia pribadi.

“Banyak kasus kayak gitu soalnya. Meskipun pengisian BBM sudah pakai sistem pelat nomor dicatat petugas, tetap saja banyak yang akal-akalan kayak gitu, buat pakai BBM bersubsidi,” tutur dia.

Oleh karena itu, Andhika merasa tetap berhak mendapatkan BBM bersubsidi sebelum pemerintah bisa memilah orang kaya dan tidak mampu secara ekonomi.

“Balik lagi, karena enggak ada ketegasan dari pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi. Mungkin sih ada, tapi ya enggak tegas,” ucap dia.

Sementara itu, pengemudi taksi online bernama Ilham (27) mengaku setuju dengan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Kendati demikian, menurut Ilham, pemerintah harus jelas untuk mengategorikannya.

“Setuju saja sih jika pengkategorian atau spesifikasi untuk pembatasannya ketat di lapangan. Karena fakta di lapangan itu banyak banget mobil mewah yang seharusnya enggak pakai BBM bersubsidi, tapi pakai BBM bersubsidi,” ujar Ilham dalam kesempatan yang berbeda.

Ilham berharap pemerintah tetap memperbolehkan para pengemudi taksi online serta pelaku usaha kecil lainnya agar tetap bisa membeli BBM bersubsidi.

Pasalnya, pekerjaannya dia ini sangat bergantung dengan harga BBM yang tersedia di Indonesia.

“Kalau kita pakai bukan yang bersubsidi, pasti ada perbedaan harga yang lumayan bagi kita dan itu akan berpotensi menurunkan daya jual jasa kita kalau ada perbedaan harga BBM,” ujar Ilham.

“Kenapa saya merasa pantas mendapatkan jatah BBM bersubsidi, karena penggunaannya untuk produksi, bukan pemakaian konsumtif. Artinya, ada kegiatan ekonomi di situ yang bisa membantu meningkatkan ekonomi,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah bakal membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya yang membawahi PT Pertamina (Persero) mendukung rencana panjang pemerintah yang melibatkan seluruh kementerian dalam mendorong penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Sebab, sisa dana atau penghematan yang dihasilkan dari pengetatan pembelian BBM subsidi dapat dialihkan ke program pemerintah lainnya. Salah satunya pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Erick bilang, seharusnya pemerintah tidak mendidik masyarakat secara konsumtif, melainkan pemberian asupan gizi yang cukup untuk mendukung kecerdasan generasi mendatang.

Oleh sebab itu, pemanfaatan sisa dana dari penyaluran subsidi yang tepat sasaran bisa dialihkan untuk pemberian asupan gizi yang cukup untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, serta untuk program-program terkait perbaikan pendidikan.

"Artinya apa? Asupan gizi, program-program perbaikan daripada pendidikan, kesehatan ibu dan anak, ini harus menjadi bagian prioritas ke depan kalau bangsa kita tidak mau kalah dengan bangsa lain," ucap Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Instansi yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 Hijriah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi menyatakan, apresiasi ini akan menjadi energi positif serta memacu ASDP untuk terus memberikan yang terbaik dalam melayani pengguna jasa.

"Tidak terbatas hanya saat Angkutan Lebaran atau Natal dan Tahun Baru tiba, tetapi juga di sepanjang beroperasinya layanan ASDP," ujar Ira dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

KOMPAS.com/ANTONIUS ADITYA MAHENDRA Direktur Utama ASDP, Ira Puspadewi memberikan plakat kapal ferry setelah diwawancarai KOMPAS.com dalam program Ngobrol Bos.

ASDP mengusung transformasi digital selama kurun waktu lima tahun terakhir, sehingga kehadiran digitalisasi atau penerapan e-ticketing kapal ferry menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran arus penyeberangan terutama dalam memastikan keakuratan data manifest dan memecah kepadatan di pelabuhan.

Perseroan pun secara aktif dan berkelanjutan dalam mendorong dan meningkatkan penetrasi layanan reservasi tiket online Ferizy yang kini sudah bisa dilakukan sejak 60 hari sebelum hari keberangkatan.

"Dengan melakukan reservasi perjalanan lebih awal maka perjalanan menjadi lebih terjamin, lebih aman, tidak perlu mengantre, dan pastinya lebih nyaman," tutur Ira.

Terhitung pada periode angkutan lebaran 2024, tambahnya, mulai 3 April 2024 atau H-7 hingga 18 April 2024 atau H+7 di 8 lintasan pantauan nasional, jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 159 unit kapal.

Adapun realisasi total penumpang mencapai 4,14 juta orang atau naik 3 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 4.026.267 orang dan total seluruh kendaraan tercatat 1,02 juta unit atau naik 9 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 945.797 unit.

Adapun Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan keberhasilan penyelenggaraan mudik yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 ini merupakan hasil sinergi kolaborasi berbagai pihak.

Menurutnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap mudik terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Jika tahun lalu tingkat kepuasan masyakarat berada di angka 89 persen, tahun ini naik menjadi 90,5 persen. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran arus mudik dan semoga kita bisa terus bersinergi untuk sektor transportasi di dalam negeri,” kata Budi.

KOMPAS.com -Cara klaim JHT atau program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, yang dulu dikenal sebagai BP Jamsostek, bisa dilakukan secara online di aplikasi JMO Mobile.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Peserta program JHT akan menerima manfaat berupa uang tunai dengan besaran akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah hasil pengembangannya.

Lantas, bagaimana cara klaim JHT di JMO Mobile?

Cara klaim JHT via aplikasi JMO Mobile

Dikutip dari informasi resmi, cara klaim JHT online di aplikasi BPJS Ketenagakerjaan (JMO Mobile) sebagai berikut:

• Buka aplikasi JMO, pilih menu “Jaminan Hari Tua”, lalu klik "Klaim JHT"
• Bagi peserta yang memenuhi syarat, akan muncul tiga centang hijau pada persyaratan pengajuan klaim JHT melalui aplikasi JMO, kemudian klik "Selanjutnya"
• Pilih salah satu "Sebab Klaim", kemudian klik "Selanjutnya"
• Lakukan "Pengecekan Data Kepesertaan", dan jika telah benar pilih "Sudah"
• Swafoto dengan klik "Ambil Foto" dengan ketentuan yang tertera
• Setelah itu, isikan "Data NPWP dan Nomor Rekening" yang aktif, kemudian klik "Selanjutnya"
• Pada halaman "Rincian Saldo JHT" akan tampil rincian saldo yang akan dibayarkan, klik "Selanjutnya"
• Lakukan pengecekan ulang keseluruhan data untuk memastikan data sudah benar, lalu klik "Konfirmasi" dan klik "Simpan"
• Anda akan memperoleh jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui e-mail, untuk proses verifikasi via video call.

Setelah proses klaim JHT selesai, manfaat berupa uang tunai sesuai saldo JHT peserta akan ditransfer ke nomor rekening yang diisikan dalam formulir saat pencairan.

Peserta yang mengajukan klaim JHT bisa mengecek prosesnya secara online melalui laman www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking, dengan memasukkan nomor KPJ dan klik informasi status klaim.

Selain itu, proses klaim yang dilakukan juga dapat dilihat juga melalui aplikasi JMO dengan memilih menu Tracking Klaim.

Sebagai tambahan informasi, program JHT bisa diklaim oleh peserta yang sudah tidak bekerja lagi di suatu perusahaan, baik dikarenakan usia pensiun, resign, atau sebab lainnya sesuai kriteria.

Adapun kriteria peserta yang bisa melakukan pengajuan klaim JHT tersebut antara lain:

• Peserta mencapai usia pensiun 56 tahun
• Peserta mengundurkan diri
• Peserta mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)
• Peserta mencapai usia pensiun karena perjanjian kerja bersama (PKB) perusahaan
• Perjanjian kerja paruh waktu tertentu (PKWT)
• Berhenti usaha bukan penerima upah (BPU)
• Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
• Cacat total tetap
• Meninggal dunia
• Klaim sebagian jaminan hari tua (JHT) 10 persen
• Klaim sebagian jaminan hari tua (JHT) 30 persen

Itulah ulasan mengenai cara klaim JHT online di JMO Mobile dan kriteria peserta yang bisa mengajukan pencairan JHT.

KOMPAS.com -Cara klaim JHT atau program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, yang dulu dikenal sebagai BP Jamsostek, bisa dilakukan secara online di aplikasi JMO Mobile.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Peserta program JHT akan menerima manfaat berupa uang tunai dengan besaran akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah hasil pengembangannya.

Lantas, bagaimana cara klaim JHT di JMO Mobile?

Cara klaim JHT via aplikasi JMO Mobile

Dikutip dari informasi resmi, cara klaim JHT online di aplikasi BPJS Ketenagakerjaan (JMO Mobile) sebagai berikut:

• Buka aplikasi JMO, pilih menu “Jaminan Hari Tua”, lalu klik "Klaim JHT"
• Bagi peserta yang memenuhi syarat, akan muncul tiga centang hijau pada persyaratan pengajuan klaim JHT melalui aplikasi JMO, kemudian klik "Selanjutnya"
• Pilih salah satu "Sebab Klaim", kemudian klik "Selanjutnya"
• Lakukan "Pengecekan Data Kepesertaan", dan jika telah benar pilih "Sudah"
• Swafoto dengan klik "Ambil Foto" dengan ketentuan yang tertera
• Setelah itu, isikan "Data NPWP dan Nomor Rekening" yang aktif, kemudian klik "Selanjutnya"
• Pada halaman "Rincian Saldo JHT" akan tampil rincian saldo yang akan dibayarkan, klik "Selanjutnya"
• Lakukan pengecekan ulang keseluruhan data untuk memastikan data sudah benar, lalu klik "Konfirmasi" dan klik "Simpan"
• Anda akan memperoleh jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui e-mail, untuk proses verifikasi via video call.

Setelah proses klaim JHT selesai, manfaat berupa uang tunai sesuai saldo JHT peserta akan ditransfer ke nomor rekening yang diisikan dalam formulir saat pencairan.

Peserta yang mengajukan klaim JHT bisa mengecek prosesnya secara online melalui laman www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking, dengan memasukkan nomor KPJ dan klik informasi status klaim.

Selain itu, proses klaim yang dilakukan juga dapat dilihat juga melalui aplikasi JMO dengan memilih menu Tracking Klaim.

Sebagai tambahan informasi, program JHT bisa diklaim oleh peserta yang sudah tidak bekerja lagi di suatu perusahaan, baik dikarenakan usia pensiun, resign, atau sebab lainnya sesuai kriteria.

Adapun kriteria peserta yang bisa melakukan pengajuan klaim JHT tersebut antara lain:

• Peserta mencapai usia pensiun 56 tahun
• Peserta mengundurkan diri
• Peserta mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)
• Peserta mencapai usia pensiun karena perjanjian kerja bersama (PKB) perusahaan
• Perjanjian kerja paruh waktu tertentu (PKWT)
• Berhenti usaha bukan penerima upah (BPU)
• Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
• Cacat total tetap
• Meninggal dunia
• Klaim sebagian jaminan hari tua (JHT) 10 persen
• Klaim sebagian jaminan hari tua (JHT) 30 persen

Itulah ulasan mengenai cara klaim JHT online di JMO Mobile dan kriteria peserta yang bisa mengajukan pencairan JHT.

JAKARTA, KOMPAS.com - Supriyadi (45) tak bisa tidur selama tujuh hari untuk mencari bajaj miliknya yang raib digondol maling, di Jalan Panjang, Kedoya Utara, Jakarta Barat, Jumat (5/7/2024) dini hari.

Ternyata, bajaj yang ia gunakan untuk mencari nafkah sehari-hari menyimpan seribu kenangan mendiang anaknya yang sudah meninggal 100 hari lalu.

"Bajaj itu yang saya pakai untuk mengantar anak saya selama delapan bulan, saat pengobatan ke rumah sakit," kata Supriyadi saat ditemui, Kamis (11/7/2024).

Almarhum anaknya mengidap penyakit tumor. Supriyadi ingat betul anak bungsunya sangat suka naik bajaj.

"Dia bilang suka banget naik bajaj. Jadi ya saya selalu antar ke rumah sakit pakai bajaj," ucap dia.

Ia bertanya-tanya, mengapa pelaku memilih untuk mengambil bajaj daripada kendaraan lain.

"Saya sedih kenapa harus bajaj gitu. Itu kan untuk cari nafkah. Ditambah kenang-kenangan anak saya," ucap dia.

Ia awalnya tidak mau melapor polisi terkait peristiwa ini. Sebab, Supriyadi tidak mempunyai uang.

"Yang saya dengar ada biaya apa-apa kan (saat melapor), saya enggak mampu. Akhirnya saya memilih cari sendiri," ungkap dia.

Sekarang, hatinya sedikit lega karena polisi ikut mencari bajaj kesayangannya.

"Petugas dari Polsek Kebon Jeruk dan Polda Metro jaya sudah datang menemui saya. Mereka bertanya ciri-ciri khusus bajaj saya," ujar Supriyadi.

Supriyadi berharap, kepolisian bisa menemukan bajajnya.

"Semoga bisa cepat ketemu," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Majelis Hakim juga memutuskan merampas sejumlah uang hasil korupsi SYL.

Mayoritas uang yang disita itu berasal dari setoran sejumlah pihak yang merupakan aliran uang korupsi SYL. Di antaranya, ada yang berasal dari Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasdem Ahmad Sahroni, penyanyi dangdut Nayunda Nabila, dan dua anak SYL.

Berikut rincian barang bukti tambahan berupa uang yang disetorkan ke rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diputuskan dirampas untuk negara:

• Rp 820.000.000 dari Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni pada 8 Desember 2023. Uang yang diberikan terdakwa untuk pendaftaran bacaleg ke KPU
• Rp 40.000.000 dari fraksi Partai Nasdem dana kemanusiaan pada 27 maret 2024
• Rp 20.000.000 dari Nayunda Nabila pada Desember 2023
• Rp 20.000.000 dari Nayunda Nabila pada 14 Mei 2024
• Rp 30.000.000 dari Nayunda Nabila pada 21 Mei 2024
• Rp 253.000.000 dari Kemal Redindo pada 25 Juni 2024
• Rp 293.205.900 dari Indira Chunda Thita Syahrul pada 25 juni 2024.

“Seluruh barang bukti tambahan tersebut sepatutnya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa,” kata hakim anggota Fahzal Hendri dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa sejumlah uang tunai dalam mata yang Rupiah dan mata uang asing yang disita KPK dari rumah dinas SYL di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta, dirampas untuk negara.

"Apabila dalam perhitungan ada kelebihan uang atau sisa maka harus dikembalikan kepada terdakwa atau keluarganya," ujar Fahzal.

Diketahui, hakim menyatakan, SYL melakukan tidak pidana korupsi berlanjut bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama, yakni melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan SYL terbukti memerintahkan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di lingkungan Kementan dengan cara menggunakan paksaan.

Selain itu, SYL juga meminta adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI.

Hakim mengatakan, uang yang diperoleh SYL sejak tahun 2020-2023 dengan cara menggunakan paksaan adalah sebesar total 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Namun, hanya Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS yang dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa, keluarga terdakwa, dan keperluan lainnya yang didapat dari arahan terdakwa secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan.

Oleh karena itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat orang karyawan terjebak dalam lift Gedung Citra Tower di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Sekitar pukul 23.36 WIB, empat orang tersebut berhasil dievakuasi oleh petugas (penanggulangan kebakaran dan penyelamatan) Gulkarmat Sektor Kemayoran.

Lift berhenti di antara lantai 18 A dan 19. Hal ini membuat keempat korban terjebak dan harus menunggu bantuan pihak pengelola atau petugas Gulkarmat.

Pihak pengelola gedung, Prangga, menjelaskan bahwa korban yang terjebak telah menghubungi teknisi gedung melalui intercom lift sekitar 20.30 WIB. Penanganan dan proses evakuasi mulai diupayakan.

Namun, pihak teknisi juga segera menghubungi pemadam kebakaran (damkar) untuk membantu proses evakuasi.

Sekitar pukul 22.07 WIB, operasi penyelamatan dimulai. Dan, sekitar pukul 23.36 WIB, semua korban berhasil dievakuasi.

Prangga mengatakan, saat mengevakuasi para krorban dari lift tersebut, ketika itu sudah ada mobil ambulans yang berjaga.

Para korban pun langsung diperiksa kesehatannya dan dipastikan berada dalam kondisi sehat.

“Di lapangan (korban) langsung dicek tensi, oksigen oleh tim P3K. Juga, standby (disiapkan) kursi roda dan segala macam, sudah siap,” ujar Prangga saat dimintai keterangan di Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Prangga mengatakan, saat korban terjebak, lampu dan pendingin ruangan di dalam lift masih menyala. Keempat korban dinyatakan sehat secara fisik dan tidak ada yang pingsan ketika berhasil dievakuasi.

Dikutip dari akun media sosial Instagram @humasjakfire, lift tersebut diduga macet karena sistem error.

Tapi, investigasi masih terus dilakukan untuk mencari tahu penyebab macetnya lift. Namun, Prangga memastikan peristiwa ini merupakan kali yang pertama. Pasalnya, perawatan fasilitas gedung, termasuk lift rutin dilakukan minimal satu bulan sekali.

Berdasarkan video yang diunggah dalam akun resmi Sudin Gulkarmat DKI Jakarta, keempat korban terlihat harus keluar dari atap lift dan perlu naik tangga untuk keluar dari lorong lift.

Terkait dengan peristiwa ini, Polsek Kemayoran tidak menerima laporan apapun.

BEKASI, KOMPAS.com - Pengemudi taksi online bernama Fadli Ruslizar (27) khawatir pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 berpengaruh pada pendapatnya.

Apabila pembatasan itu diberlakukan, ia khawatir kuota pertalite menurun. Mau tak mau, ia harus beralih ke bensin nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal.

"Harapannya ada penyesuaian tarif jika terjadi pembatasan BBM bersubsidi pertalite," ujar Fadli Ruslizar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/7/2024).

Fadli mengatakan, dengan harga Pertalite Rp 7.650 per liter, ia bisa membawa pulang uang sekitar Rp 400.000 hingga Rp 450.000 dalam sehari.

"Kalau harga BBM (naik jadi) Rp 10.000, hanya membawa pulang uang sekitar Rp 300.000-350.000, terjadi penurunan," kata Fadli.

Fadli pernah menggunakan BBM berjenis pertamax, tetapi hanya selama seminggu. Ia tidak merasakan perbedaan yang signifikan dengan pertalite.

"Untuk sisi konsumsi bensinnya lebih irit pakai pertamax, tetapi harganya lebih mahal per liternya ketika dikonversi total dalam sehari," tambah Fadli.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran serta dapat menghemat anggaran negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Grace Natalie mengeklaim, proyek pembagunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dikerjakan berdasarkan perhitungan yang cermat serta mengikuti prosedur yang berlaku.

Grace membantah anggapan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang menyebut pembangunan IKN sebagai kebijakan yang tergesa-gesa.

"Proses pengerjaan IKN dikerjakan dengan perhitungan yang cermat. Tidak ada upaya pemaksaan sama sekali. Seluruh prosedur dilalui, tidak ada yang dilewati," kata Grace kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Grace lantas menantang Djarot untuk datang sendiri ke IKN agar mengetahui jalannya pembangunan.

"Silakan Pak Djarot datang sendiri ke IKN. Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Bahaya, banyak info menyesatkan. Hati-hati, bisa kepleset," ucap dia.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia ini pun mengeklaim bahwa semua infrastruktur dasar di IKN sudah hampir siap untuk menyambut upacara peringatan kemerdekaan yang akan digelar di IKN.

Grace menyebutkan, infrastruktur dasar yang sudah hampir siap itu meliputi air minum, listrik, dan akses jalan.

"IKN adalah wajah Indonesia. Pasti dibuat sebagus mungkin, sesempurna mungkin. Pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia," kata dia.

Sebelumnya, Djarot menilai belum jelasnya waktu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN menandakan proyek IKN merupakan kebijakan yang dibuat dengan tergesa-gesa.

Djarot mengatakan, belum siapnya beragam kebutuhan dasar di IKN seperti air dan listrik, merupakan akibat dari proyek yang dipaksakan.

"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya," kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

"Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," ujar dia.

Oleh sebab itu, Djarot menyarankan agar pemerintah tidak memaksakan diri untuk memindahkan ibu kota ke IKN.

"Makanya, di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," ujar Djarot.