JAKARTA, KOMPAS.com -Atap bocor merupakan salah satu masalah yang bisa dialami oleh pemilik rumah ketika musim hujan tiba.

Ketika hujan masih terus turun, Anda tentu tidak bisa langsung melakukan pergantian atap yang bocor tersebut.

Untuk meminimalkan efek buruk dari kebocoran atap di rumah Anda, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan.

1. Tampung air yang bocor

Jika Anda melihat air menetes dari atap, sebaiknya letakkan wadah besar di bawah kebocoran untuk menampung air.

Agar air tidak mengenai dinding di sekitar wadah, letakkan beberapa potong kain atau pakain bekas di dalam wadah.

2. Buat jalan air

Jika yang Anda melihat ada plafon rumah menggelembung, maka buatlah lubang kecil di area plafon tersebut.

Langkah ini akan memungkinkan air mengalir. Jika air dibiarkan terus tertampung di plafon, maka plafon tersebut bisa saja runtuh.

3. Tutup atap dengan terpal

Jika Anda tahu dari mana asal kebocorannya, Anda bisa memasang terpal di atas atap rumah. Bila Anda tidak yakin dapat melakukannya dengan aman, Anda harus menghubungi tukang profesional.

Namun, ingatlah penutupan dengan terpal hanya bersifat sementara hingga cuaca kembali cerah dan bisa dilakukan penggantian atap.

4. Periksa loteng rumah

Jika rumah Anda memiliki loteng, periksa kasau dan selubung atap apakah ada bekas air atau tanda-tanda muncul jamur.

Ada kemungkinan air dari atap yang bocor menggenang di lantai loteng. Jadi berhati-hatilah saat melakukan inspeksi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi di sektor hilirisasi yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya berkeadilan.

Bahlil mengatakan setiap investasi yang terkait eksploitasi sumber daya alam (SDA) akan berdampak terhadap masyarakat setempat khususnya pembebasan lahan.

"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata Bahlil saat memberikan Kuliah Umum di IPDN, Jawa Barat yang disiarkan Youtube BKPM, Kamis (11/7/2024).

Bahlil mencontohkan investasi di sektor hilirisasi nikel. Investor akan membeli lahan untuk mengeksploitasi SDA. Hal ini, kata dia, akan berdampak pada lahan atau kebun di kawasan tersebut sehingga berdampak terhadap hasil alam masyarakat sempat.

Di sisi lain, ia mengatakan, masyarakat tidak dapat mengambil peluang bisnis dari kehadiran hilirisasi tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut tidak terjadi.

"Uang yang diberikan itu di-compare dengan dia (masyarakat) membangun bisnis baru sebagai modal. Seperti rumah kos. Inilah tempat untuk pengganti daripada hasil kebunnya menjadi bisnis baru. Yang keliru itu adalah ketika uang diambil, tidak dipakai untuk membangun usaha baru. Ini yang kasihan kita punya orang tua-tua di sana," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Bahlil mengatakan, pemerintah membuat aturan terkait perizinan usaha agar setiap investasi yang masuk wajib untuk memerhatikan lingkungan dan ikut memberdayakan masyarakat.

Ia mengatakan, hal tersebut sangat penting lantaran investasi yang masuk akan membuka banyak lapangan kerja.

"Karena investasi masuk, itu harus melahirkan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Dan di daerah-daerah penghasil tambang sekarang, ketimpangannya itu sudah mulai berkurang," ucap dia.

KOMPAS.com - Penyerang asal Brasil, Alexandre Pato, dikaitkan bakal menjadi pemain asing terakhir Persib Bandung di Liga 1 2024-2025.

Namun, sayangnya, hal tersebut masih menjadi rumor. Isu kencang beredar setelah Pato mem-follow instagram Persib Bandung.

Persib memang sedang memburu satu pemain asing terakhir berposisi menyerang. Hal itu setelah slot tujuh pemain asing dipastikan terisi.

Pemain asing itu mulai dari penjaga gawang Kevin Ray Mendoza, Nick Kuipers, David da Silva, Ciro Alves, Tyronne del Pino, Mateo Kocijan, dan Gustavo de Franca.

"Setelah satu bek (Gustavo Franca) tiba, kami masih memiliki satu slot untuk pemain (asing) menyerang," begitu ungkap pelatih Persib Bojan Hodak.

Jika benar Alexandre Pato eks AC Milan itu merapat ke Liga Indonesia, Persib harus merogoh kocek begitu dalam.

Pato saat ini punya nilai pasar Rp 6,95 miliar—berdasarkan nilai yang ditampilkan di situs Transfermarkt.

Pemain 34 tahun itu terakhir kali bermain pada bulan September 2023 untuk klub Sao Paulo di Liga Brasil.

Sebelumnya, Pato tercatat pernah bermain di Liga China bersama klub Tianjin Tianhai musim 2017-2019.

Dia juga pernah gabung Orlando City di Major League Soccer (MLS) atau Liga Utama Sepak Bola Amerika Serikat.

Hodak tak membocorkan sama sekali siapa pemain menyerang tersebut yang dimaksud.

Namun, kebutuhan pemain menyerang Persib sebagai opsi senjata lain, andai DDS dan Ciro absen.

Apalagi Maung Bandung bakal tampil di dua kompetisi berbeda musim depan, yakni Liga 1 2024-2025 dan AFC Champions League 2.

Persib bukan pertama kali mendatangkan pemain bintang kelas dunia. Pada musim Liga 1 2017 mereka pernah mendaratkan Michael Essien legenda Chelsea dari Premier League.

Tak hanya itu, mantan striker timnas Inggris dan West Ham United, Charlton Cole, juga ikut didaratkan.

Bahkan, musim lalu, eks Juventus Stefano Beltrame juga mampu didatangkan ke Kota Kembang dan berhasil membawa Persib juara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi di sektor hilirisasi yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya berkeadilan.

Bahlil mengatakan, setiap investasi yang terkait eksploitasi sumber daya alam (SDA) akan berdampak terhadap masyarakat setempat, khususnya pembebasan lahan.

"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata Bahlil saat memberikan Kuliah Umum di IPDN, Jawa Barat, yang disiarkan Youtube BKPM, Kamis (11/7/2024).

Bahlil mencontohkan investasi di sektor hilirisasi nikel. Investor akan membeli lahan untuk mengeksploitasi SDA. Hal ini, kata dia, akan berdampak pada lahan atau kebun di kawasan tersebut sehingga berdampak terhadap hasil alam masyarakat sempat.

Di sisi lain, ia mengatakan, masyarakat tidak dapat mengambil peluang bisnis dari kehadiran hilirisasi tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut tidak terjadi.

"Uang yang diberikan itu di-compare dengan dia (masyarakat) membangun bisnis baru sebagai modal. Seperti rumah kos. Inilah tempat untuk pengganti daripada hasil kebunnya menjadi bisnis baru. Yang keliru itu adalah ketika uang diambil, tidak dipakai untuk membangun usaha baru. Ini yang kasihan kita punya orang tua-tua di sana," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Bahlil mengatakan, pemerintah membuat aturan terkait perizinan usaha agar setiap investasi yang masuk wajib untuk memperhatikan lingkungan dan ikut memberdayakan masyarakat.

Ia mengatakan, hal tersebut sangat penting lantaran investasi yang masuk akan membuka banyak lapangan kerja.

"Karena investasi masuk, itu harus melahirkan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Dan di daerah-daerah penghasil tambang sekarang, ketimpangannya itu sudah mulai berkurang," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, membebani eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) membayar uang pengganti sebesar Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS).

"Uang pengganti sejumlah 14.147.144.786 ditambah 30.000 dollar AS paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang dilelang oleh jaksa. Dengan ketentuan apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka dengan pidana penjara selama dua tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Besaran uang pengganti yang dibebankan terhadap SYL tersebut jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa, yakni sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar AS.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut ada sejumlah uang yang diterima SYL dari hasil pengumpulan atau sharing pejabat eselon I Kementerian Pertanian (Kementan), memang termasuk bagian dari tugas SYL selaku Mentan.

Oleh karenanya, hakim menilai, dari total uang yang berhasil dikumpulkan terdakwa SYL sejak tahun 2020-2023 sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar AS, hanya Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa beserta keluarga dan kolega lain yang tidak ada anggarannya di Kementan.

“Pembayaran yang tidak dapat dikategorikan untuk kepentingan kedinasan atas penggunaan uang sharing atau patungan tersebut adalah uang untuk pembayaran untuk keperluan istri terdakwa, keperluan keluarga terdakwa, pribadi terdakwa, kado undangan, keperluan kolega terdakwa, dan partai politik,” kata hakim Fahzal Hendri dalam sidang, Kamis.

Selain itu, uang untuk keperluan haji dan umrah keluarga dan kolega terdakwa, serta operasional menteri. Lalu, pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kategori yang ada yang sudah ditentukan dalam anggaran Kementan.

Namun, hakim Fahzal tidak menyebut nominal dari penggunaan uang dikategorikan sebagai pengeluaran pribadi SYL untuk keluarga, dirinya sendiri, dan koleganya.

Fahzal hanya menyebut bahwa jumlahnya sebesar Rp 14 miliar dari total Rp 44,2 miliar yang berhasil dikumpulkan dari pejabat eselon I Kementan dengan memaksa dan menyalahgunakan wewenang.

Sementara itu, penggunaan uang untuk kepentingan sewa pesawat, disebut hakim termasuk bagian dari kepentingan SYL melaksanakan tugas sebagai Mentan.

Kemudian, pemberian sembako dan pemberian hewan kurban dinilai hakim sebagai bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan Kementan. Meskipun, perolehannya berasal dari pengumpulan uang para eselon I di Kementan.

“Terkait bantuan bencana alam maapun pemberian sembako demi kemanusiaan, yang memang terbukti pemberian dilakukan adalah dalam rangka membantu masyarakat yang benar-benar terkena bencana alam dan faktanya sudah diterima dan dinikmati masyarakat yang membutuhkan meskipun melalui proses yang tidak semestinya,” ujar hakim Fahzal.

“Sehingga sepatunya pembayaran tersebut menjadi bagian dari biaya Kementan dalam pelaksaanaan kegiatan sosial kemasyarakatan,” katanya melanjutkan.

Berikut rincian kepentingan pribadi dan keluarga serta kolega terdakwa di luar kedinasan yang jelas-jelas dinikmati terdakwa, keluarga, dan kolega yang tidak terkait dengan kedinasan sebagaimana dibacakan hakim Fahzal:

1. Keperluan istri terdakwa berupa uang bulanan, perwatan kecantikan, pembelian perhiasan
2. Keperluan pribadi terdakwa untuk pembelian barang-barang seperti pakaian, sepatu, parfum, perhiasan, jam tangan, perawatan kecantikan, makan-makan di restoran, acara pesta keluarga, pembelian mobil, dan sewa kendaraan dan lain-lain yang dinikmati keluarga dan pribadi terdakwa
3. Keperluan pribadi terdakwa berupa pembelian barang-barang seperti pakaian, sepatu, parfum, perhiasan untuk pibadi yang tidak termasuk anggaran rumah tangga menteri
4. Kado undangan kepentingan terdakwa berupa pemberian kado berupa perhiasan atau barang lain, pemberian atas nama pribadi terdakwa
5. Pemberian ke Nasdem berupa bantuan dalam rangka kegiatan Partai Nasdem antara lain dalam acara pendaftaran bacaleg ke KPU dalam Pemilu 2024
6. Keperluan lainnya yang tidak diuraikan.

Tuntutan jaksa

Sebelumnya, dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalilkan bahwa semua uang yang berhasil diperoleh SYL dari memeras pejabat eselon I dibebankan sebagai uang pengganti karena dinilai tidak termasuk dari anggaran Kementan.

Jaksa mengatakan bahwa uang yang diperoleh SYL selama menjabat mentan dengan cara menggunakan paksaan adalah sebesar total 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Berikut rincian uang yang berhasil dikumpulkan:

1. Unit eselon Setjen selama 2020-2023 sebesar Rp 4.463.683.645 dan 30 ribu AS
2. Ditjen Prasarana dan Sarana selama 2020-2023 sebesar Rp 5.379.634.250
3. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan selama 2020-2023 sebesar Rp 1.865.603.625
4. Ditjen Perkebunan selama 2020-2023 Rp 3.778.565.860
5. Ditjen Holkultura selama 2020-2023 sebesar Rp 6.078.604.300
6. Ditjen Tanaman Pangan selama 2020-2023 sebesar Rp 6.406.007.500
7. Balitbangtan/BSIP selama 2020-2023 Rp 2.552.000.000
8. BPPSDMP selama 2020-2023 sebesar Rp 6.860.530.800
9. Badan Ketahanan Pangan selama 2020-2023 sebesar Rp 282.000.000
10. Badan Karantina Pertanian selama 2020-2023 sebesar Rp 6.603.147.224.

Kemudian, uang yang berhasil dikumpulkan tersebut dipakai SYL untuk keperluan dirinya, keluarga hingga Partai Nasdem. Berikut rinciannya:

1. Keperluan istri terdakwa selama 2020-2023 total Rp 983.940.000
2. Keperluan keluarga selama 2020-2023 total Rp 992.296.746
3. Keperluan pribadi terdakwa selama 2020-2023 total Rp 3.331.134.246
4. Kado undangan terdakwa selama 2020-2023 total Rp 381.612.500
5. Partai Nasdem selama 2020-2023 total Rp 965.123.500
6. Pengeluaran lain-lain sejak 2020-2023 sebesar Rp 974.817.493
7. Acara keagamaan dan operasional yang tidak termasuk kategori di atas selama 2002-2023 total Rp 16.683.448.302
8. Carter pesawat selama 2020-2023 total Rp 3.034.591.120
9. Bantuan bencana alam/sembako selama 2020-2023 total Rp 3.524.812.875
10. Keperluan ke luar negeri sejak 2020-2023 total Rp 6.917.573.550
11. Umrah selama 2020-2023 total Rp 1.871.650.000
12. Kurban selama 2020-2023 Rp 1.654.500.000.

Selain itu, Jaksa mengungkap ada dana sharing eselon I yang diberikan langsung kepada terdakwa. Dengan rincian:

1. Diserahkan melalui Imam Mujahidin Fahmid sebesar Rp 650 juta. Pada Maret 2020 sebesar Rp 250 juta; Mei 2020 Rp 200 juta; Juni 2020 Rp 150 juta; dan Agustus 2020 Rp 75 juta
2. Diserahkan Biro Umum melalui Sugeng Priyono (Ketua Tim Tata Usaha Menteri dan Biro Umum & Pengadaan Setjen Kementan) uang tunai Rp 850 juta untuk kegiatan pembekalan calon legislatif Partai Nasdem tahun 2023, diterima Joice Triatman selaku Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem.
3. Pada 7 Januari 2022, sebesar Rp 50 juta ditransfer Arief Sofian (Koordinator Rumah Tangga Biro Umum Sekertariat Jenderal Kementan) ke bank Mandiri atas nama Fraksi Partai Nasdem.
4. Pada 28 Februari 2022, sebesar Rp 25 juta ditransfer Arief Sofian ke bank Mandiri atas nama Fraksi Partai Nasdem
5. Antara akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 dari Kasdi sebesar 30.000 dollar AS yang diberikan atas permintaan tedawaka saat terdakwa akan ke Amerika.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Noviar Rahmad mengimbau masyarakat atau wisatawan agar tak tertipu dengan ombak yang tenang di pantai selatan DIY.

Noviar menjelaskan pantai selatan DIY memiliki karakteristik yang berbeda jika dibanding dengan pantai utara Jawa. Pantai selatan di DIY memiliki ombak yang tinggi serta palung laut.

“Kawasan Pantai Selatan ini berbeda dengan kawasan Pantai Utara yang gelombangnya tinggi dan di beberapa tempat ada palung pasir. Terutama di Pantai Parangtritis itu ada banyak palung pasir,” kata dia Kamis (11/7/2024).

“Jangan tertipu dengan kondisi yang tenang di Pantai Selatan. Justru kalau gelombangnya tenang justru di bawahnya ada palung. Kita harus bisa berwisata dengan aman, utamanya memperhatikan keselamatan masing-masing," ujar Noviar.

• Tips Berkunjung di Obelix Sea View Yogyakarta
• Fasilitas dan Spot Foto Estetik di Obelix Sea View Yogyakarta

Oleh sebab itu lanjut dia wisatawan yang berkunjung ke pantai selatan DIY harus mematuhi imbuan dari para petugas yang berjaga di sekitar pantai selatan. Selain itu wisatawan diminta untuk tetap mematuhi rambu-rambu yang sudah dipasang oleh BPBD DIY.

BPBD DIY telah memasang bendera berwarna merah di lokasi-lokasi tertentu terutama yang memiliki palung laut, yang artinya tidak diperbolehkan untuk berenang di area tersebut.

"Selain memasang bendera merah, kami juga memasang papan - papan peringatan atau larangan,” kata dia.

Ia menambahkan petugas sering kewalahan dalam memperingatkan wisatawan yang berkunjung ke pantai selatan di DIY, hal tersebut dikarenakan wisatawan masih banyak beranggapan bahwa pantai selatan DIY memiliki karakteristik yang sama dengan pantai lainnya.

Kompas.com/Muhdany Yusuf Laksono Spot penyeberangan ke batu karang di Pantai Timang, Gunungkidul, DIY.

“Belum lagi, minim petugas yang tidak bisa menempati setiap meter, seperti kejadian kecelakaan laut kemarin yang jaraknya satu kilometer dari pos pantau," ungkap Noviar.

Tak hanya BPBD DIY, Noviar yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY menyatakan melalui Satlinmas Rescue Istimewa DIY senantiasa melakukan penjagaan secara ketat di pos pantau agar para pengunjung untuk tidak terlalu jauh sampai ke tengah pantai.

• Drini Park, Tempat Wisata Terbaru di Gunungkidul Yogyakarta
• 6 Goa di Gunungkidul Yogyakarta, Cocok untuk Pencinta Alam

Pos-pos pantau tersebut ditunggu oleh petugas yang bisa langsung melakukan penyelamatan apabila ada kejadian.

Pihak pun melakukan imbauan kepada para pengunjung melalui media sosial untuk memperhatikan himbauan petugas.

Ditambah saat ini baru musim ubur-ubur biru yang sudah menyengat 300-an korban di Pantai Parangtritis.

Ubur-ubur di Pantai Selatan ini juga agak beda dengan ubur-ubur yang diketahui masyarakat secara umum. Ubur-ubur tersebut berbentuk gel berwarna biru jika ada di pantai jangan dipegang. Jika dipegang panas bisanya sampai ke jantung.

"Dengan berbagai potensi.dan kondisi pantai Selatan yang beda inilah, maka tolong patuhi semua himbauan yang ada. Sangat penting pula bagaimana masing-masing pengunjung itu menjaga keselamatan diri terlebih dahulu dengan memperhatikan himbauan para petugas dan mematuhi rambu-rambu peringatan yang ada," tandas Noviar.

Khusus pantai Parangtritis dan pantai Depok, sebanyak 69 petugas yang siaga 24 jam selama hari libur sedangkan hari biasa dengan sistem shift karena pengunjung tidak terlalu ramai.

Jumlah total pos pantau yaitu 7 pos induk korwil dan 1 kantor operasi dengan 17 pos pantau pembantu. Setiap pos pantau dilengkapi dengan peralatan keselamatan mulai dari jaket pelampung, tali, papan surfing, jet ski, perahu, ambulan serta obat-obatan.

Sesuai SOP yang berlaku setiap pos disiapkan untuk pertolongan pertama sementara tindak lanjut penanganan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Ada pula pengawasan dari Basarnas, TNI Angkatan Laut dan beberapa relawan.

• 7 Taman Gratis di Yogyakarta, Datang Sore Hari Saat Tidak Terik
• Rute Menuju ke Jungwok Blue Ocean Gunungkidul, Yogyakarta

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Kusnadi, membuat laporan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Kuasa hukum Kusnadi, Petrus Selestinus, mendatangi Divisi Propam Polri melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti dan Priyatno terkait dugaan pelanggaran prosedur penyitaan ponsel milik Kusnadi.

Laporan itu terdaftar dengan nomor: SPSP2/003111/VII/2024/BAGYANDUAN tertanggal 11 Juli 2024.

"Hari ini melaporkan peristiwa terkait yang diduga peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2024 di Lantai 2 Gedung KPK dan peristiwa yang dialami Kusnadi juga pada tanggal 19 Juni 2024 di Lantai 2 Gedung KPK," kata Petrus di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Lebih lanjut, Petrus berharap pelaporan ke Propam Polri bisa diproses. Terlebih, Rossa adalah anggota Polri yang ditugaskan di KPK.

"Bagaimana pun Rossa Purbo Bekti dan Priyatno ini adalah penyidik Polri yang ada di KPK. Sehingga dengan laporan ke sini, ada beberapa aspek yang bisa kita dapatkan," tutur dia.

Pada peristiwa tanggal 10 Juni 2024, Petrus menyebut kliennya sempat diajak naik ke Lantai 2 Gedung KPK oleh penyidik Rossa Purbo Bekti.

Menurut kliennya, saat itu Rossa meminta Kusnadi menyampaikan ponsel Hasto yang saat itu tengah menjadi saksi terkait kasus dugaan suap Harun Masiku.

Namun, saat tiba di lantai 2, penyidik malah membawanya ke ruangan lain untuk digeledah dan sejumlah barangnya disita.

"Ketika Kusnadi menyerahkan HP Hasto, Rossa meminta agar semua yang ada di dalam ransel dikeluarkan," ungkap Petrus.

"Kusnadi keberatan, 'kok saya digeledah? Dibalas (Rossa), 'diam kamu', dibentak begitu kusnadi mulai ciut nyalinya, dibiarkan digeledah," ucap dia.

Setalahnya, penyidik KPK langsung menggeledah Kusnadi tanpa memperlihatkan surat penggeledahan, penyitaan, serta tak ada penjelasan apapun.

Padahal, kata Petrus, upaya penyidik melakukan penyitaan dan pengeledahan secara mendadak dan paksa itu hanya dilakukan terhadap tersangka.

Peristiwa kedua tanggal 19 Juni ketika Kusnadi dipanggil sebagai saksi oleh KPK. Petrus menyebut di situ, Kusnadi diminta untuk menandatangani surat penerimaan barang bukti.

Menurut Petrus, ada kesalahan seperti perbedaan tanggal dan lokasi penerimaan barang bukti.

"Bisa saja ini kekeliruan administrasi, tetapi cara mengatasinya seperti tidak profesional sekali sehingga pada tanggal 19 Juni penyidik waktu memeriksa Kusnadi sebagai saksi disodorkanlah satu sebagai perbaikan tetapi tidak dibuat berita acara perbaikan," ucap Petrus.

"Sehingga kesannya, kesalahan yang sama pada 10 Juni dilakukan lagi pada tanggal 19 Juni dengan menuliskan berita acara tanda terima barang bukti itu 10 Juni 2024. Padahal itu dibuat 19 Juni 2024," sambung dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mendatangi kantor KPU RI pada Kamis (11/7/2024), berkaitan dengan hasil Pileg DPD RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur tempat ia berlaga.

Agus meminta KPU RI membatalkan keikutsertaan kompetitornya, Kondang Kusumaning Ayu, yang sebelumnya berhasil mendapatkan kursi keempat atau terakhir dari dapil itu.

Sebab, Kondang telah terbukti secara sah tidak memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilu karena masih berstatus sebagai staf administrasi DPD yang digaji dari APBN dan masih menerima gaji bulanan hingga Mei.

Agus mendasarkan argumentasinya pada Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur yang terbit pada 16 Mei lalu, yang pada intinya menyatakan Kondang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu pada pencalonan Pileg DPD RI 2024.

Kondang tercatat sebagai tenaga ahli dari anggota DPD Evi Zaenal Abidin. Menurut Bawaslu, saat mendaftar, Kondang tidak pernah melampirkan surat pengunduran diri.

Hingga saat ini KPU Provinsi Jawa Timur tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu Jawa Timur tersebut.

"Kami menanyakan tindak lanjut dari putusan Bawaslu tadi. Surat pertama kita tanggal 26 Juni, kok tidak ada, belum ada respons, makanya ini surat kedua kami antarkan ke sini," kata Agus kepada wartawan di kantor KPU RI.

Agus, yang finis tepat di bawah Kondang setelah meraup suara terbanyak kelima di dapil Jawa Timur, meminta KPU menetapkan dirinya sebagai pengganti Kondang di DPD RI.

Ia menyinggung bahwa Pasal 426 ayat (2) UU Pemilu juncto Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 sudah mengatur mekanisme penggantian calon terpilih anggota DPD.

Pada pokoknya, beleid itu mengatur, bila ada calon anggota DPD yang tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi anggota DPD, maka KPU menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPD.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pileg DPD RI 2024 dapil Jawa Timur, Kondang tercatat memperoleh tiket keempat dengan perolehan 2.542.036 suara.

Tiket ketiga diraih oleh keponakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Lia Istifhama, yang mengantongi 2.739.123 suara.

Tiket kedua diraih Ketua DPD RI La Nyalla Matalitti dengan memperoleh 3.132.076 suara, tiket pertama diraih Ahmad Nawardi yang mengoleksi 3.281.105 suara.

JAKARTA, KOMPAS.com -Bank DKI bersama Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan penyaluran CSR berupa subsidi sebanyak 1.000 paket sembako di Bintaro, Jakarta Selatan.

Ini guna mendukung terwujudnya salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo mengatakan, perseroan berupaya memberikan kontribusi untuk membantu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

SHUTTERSTOCK/METAMORWORKS Ilustrasi Sustainable Development Goals atau SDGs.

Ini terkait upaya mendukung terwujudnya salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) poin 2, yaitu menciptakan kondisi tanpa kelaparan.

“Melalui program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat terutama DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pangan,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Bank DKI memberikan subsidi sebesar Rp 50.000 per paket untuk 1.000 paket sembako senilai Rp 150.000 per paket, yang berisi 5 kg beras premium, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan 1 kg tepung terigu, sehingga dapat ditebus oleh masyarakat sebesar Rp 100.000 per paket.

Dalam kegiatan tersebut, selain melakukan penyaluran CSR berupa subsidi untuk 1.000 paket sembako, Bank DKI juga menyediakan booth khusus untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan yang dimiliki oleh Bank DKI.

Adapun Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menjelaskan, perseroan terus berupaya meningkatkan kontribusi positif kepada masyarakat melalui program-program CSR secara berkelanjutan.

“Program CSR Bank DKI bukan hanya sebagai kewajiban perusahaan tetapi juga bagian dari komitmen Bank DKI untuk menjadi agen perubahan yang memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Jakarta,” tutur Arie.

Bank DKI juga melakukan pembagian 800 butir telur kepada SDN Lagoa 07, Jakarta Utara sebagai upaya mendukung program pemerintah terkait percepatan penurunan stunting serta melaksanakan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank DKI tahun 2024.

Pembagian tersebut dilakukan bersamaan dengan seremonial pendirian Sekolah Laboratorium Pancasila di SDN Lagoa 07, Jakarta Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah berharap tidak ada kepentingan politik di balik pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2024.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan, pansus haji tidak boleh dijadikan alat alat untuk menyudutkan Menteri AgamaYaqut Cholil Qoumas.

"Kalau motifnya itu misalnya ada agenda politik untuk menyudutkan Menteri Agama (Yaqut Cholil Qoumas) atau Kementerian Agama, karena hal-hal yang sifatnya personal, saya kira ini harus kita hindari,” kata Mu'ti di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah tidak dalam posisi mendukung atau menolak pembentukan pansus untuk mengevaluasi penyelenggaran haji.

Ia menyebutkan, pembentukan pansus memang merupakan kewenangan DPR RI.

Namun, Mu'ti menekankan bahwa pansus tersebut harus bekerja untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah haji.

“Kepentingan yang berkaitan dengan pansus itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan ada agenda pribadi yang berkaitan dengan persaingan politik antara Menteri Agama dengan sebagian anggota DPR,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, DPR meresmikan pembentukan Pansus Haji 2024 dalam rapat paripurna pada Selasa (10/7/2024) kemarin.

Pembentukan pansus ini dilakukan karena DPR melihat adanya sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Antara lain, pelayanan yang buruh kepada jemaah haji saat berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina serta dugaan penyalahgunaan kuota tambahan untuk jemaah haji.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyampaikan permohonan maaf atas kerusuhan pendukungnya usai pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) siang.

Adapun awal mula kerusuhan ini terjadi saat awak media hendak doorstop atau wawancara dengan SYL.

Namun, wartawan dihalang-halangi oleh pendukung eks Mentan itu sehingga dorong-dorongan di lobby pengadilan pun terjadi.

"Saya minta maaf kepada teman-teman pers kalau tadi ada seperti itu, tidak ada niat seperti itu," kata SYL.

Juru kamera Kompas TV, Bodhiya Vimala, mengungkapkan, dirinya menjadi korban aksi kekerasan kubu pro SYL.

Namun, ia sempat lari dari masa pendukung eks Mentan itu sehingga tidak kena tendang.

“Gue bertahan, mereka rame. Sudah ditendang, tapi enggak kena,” kata Bodhiya Vimala kepada Kompas.com di lokasi.

Sementara itu, juru kamera TV One Firdaus mendapatkan kekerasan dari polisi. Ia disikut oleh polisi yang mengamankan jalannya sidang.

Kerusuhan ini terjadi setelah sidang ditutup dan SYL beranjak dari kursi terdakwa keluar ruangan.

Wartawan tampak berdesak-desakan untuk mengabadikan momen eks Mentan itu keluar dari ruangan.

SYL sempat tertahan akibat banyaknya awak media yang ingin mengambil gambar. Dorong-dorongan pun tak terhindari.

Di sisi lain, keluarga dan simpatisan SYL juga ingin bertemu politikus Partai Nasdem itu.

Tak sedikit wartawan yang didorong oleh aparat keamanan. SYL pun kembali ke ruang sidang. Adapun kisruh terjadi antara wartawan dan pendukung SYL.

Akibat kerusuhan ini, kamera Kompas TV dan TV One rusak. Tak sedikit alat-alat peliputan wartawan yang terinjak-injak, misalnya tripod iNews TV yang ikut rusak.

Usai menyampaikan pernyataan kepada wartawan, SYL pun meminta maaf atas kerusuhan yang terjadi. “Maafkan saya sudah membuat kekacauan,” tutur SYL.

Dalam perkara ini, SYL dijatuhi 10 tahun penjara setelah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

SYL dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 Marwan Dasopang mengatakan pihaknya berencana memanggil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Hal itu dilakukan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dibalik carut marutnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

“Tentu nanti kita akan panggil Menteri Agama. Menteri Agama mungkin saja akan mengikutsertakan aparaturnya,” ujar Marwan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

“Kemudian terkait kuota (haji tambahan) kita akan panggil juga BPKH. Kemudian, akan kita perdalam juga, kuota ini akan dikasih ke siapa?” sambung dia.

Ia mengungkapkan, jika Yaqut tak bisa menjawab soal pengalihan kuota tambahan ke program haji plus, Pansus Angket Haji bakal langsung bertanya ke Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, yang menjadi pertanyaan adalah kuota tambahan yang mestinya digunakan untuk program haji reguler, justru separuhnya dialihkan ke program haji plus.

“Kalau umpamanya mengenai pengalihan kuota itu tidak mendapatkan jawaban, mari kita tanya presiden, karena kepresnya dari dia, kenapa menterinya berani melawan kepres kan begitu,” tutur dia.

Terakhir, ia menyebutkan Pansus Angket Haji memang punya keinginan untuk mulai melakukan rapat pada masa reses DPR RI.

Tapi, sampai saat ini hal itu belum diputuskan karena mesti meminta izin ke pimpinan DPR RI.

“Kita belum mengajukan (izin). Kalau besok mungkin saja, kesekjenan bisa membuat surat, baru diperbolehkan masa reses ini untuk dipakai sidang-sidang pansus,” imbuh dia.