Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom memperkirakan ekspor industri makanan dan minuman (mamin) Indonesia hingga akhir 2024 dan 2025 akan tetap tumbuh solid meski di tengah tantangan global.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut industri mamin terus menjadi sektor andalan dalam pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal III/2024, industri ini berkontribusi sebesar 40,2% terhadap PDB industri pengolahan non-migas.

Menurut Josua, penguatan permintaan domestik dan global terhadap produk-produk olahan Indonesia, terutama di sektor mamin memberi dorongan bagi ekspor. Kendati demikian, ada tantangan yang dihadapi industri mamin UMKM dalam menggeber ekspor.

Salah satunya adalah tantangan dari ketidakpastian ekonomi global dan tekanan inflasi yang masih berlanjut dapat mempengaruhi permintaan di pasar ekspor utama seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan beberapa negara Asia.

“Ketidakpastian ini berdampak pada daya beli di negara-negara tujuan ekspor, sehingga dapat membatasi pertumbuhan ekspor Indonesia,” ujar Josua kepadaBisnis, dikutip pada Jumat (8/11/2024).

Di samping itu, Josua mengungkap, kenaikan harga bahan baku, terutama komoditas pangan akibat faktor cuaca seperti El Nino juga dapat meningkatkan biaya produksi yang pada gilirannya memengaruhi harga produk ekspor.

Dia menjelaskan, dengan biaya yang lebih tinggi, maka produk mamin Indonesia berpeluang menghadapi persaingan yang lebih ketat di pasar global.

Tantangan lain yang dihadapi industri ini adalah logistik, termasuk biaya pengiriman yang tinggi dan ketidakseimbangan kapasitas transportasi. Tantangan ini dapat memengaruhi efektivitas rantai pasok.

Bahkan, infrastruktur distribusi yang tidak merata juga dapat menghambat kelancaran ekspor, terutama bagi UMKM di industri mamin.

Di samping itu, Josua juga menyebut bahwa pasar ekspor sering kali memiliki standar yang ketat terkait kualitas, keamanan, dan sertifikasi produk.

Menurutnya, tantangan dalam memenuhi standar yang ketata ini, terutama untuk produk yang diekspor ke negara maju, dapat membatasi potensi ekspor jika perusahaan tidak siap memenuhi persyaratan tersebut.

Untuk itu, dia menilai, perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi sederet permasalahan ekspor produk UMKM, termasuk mamin.

“Dukungan kebijakan dari pemerintah serta peningkatan efisiensi di sektor manufaktur diharapkan dapat mengatasi beberapa tantangan ini dan mendukung pertumbuhan ekspor industri mamin di Indonesia ke depannya,” tandasnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil yang terduga impor ilegal berupa kain gulungan sebanyak 90.000 rol. Dari hasil penindakan tersebut, secara keseluruhan diperkirakan nilai barang sebesar Rp 90 miliar.

Budi Santoso mengatakan total 90 ribu rol kain gulungan itu berasal dari dua gudang. Lebih rinci, sebanyak 60 ribu rol disita di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan sisanya di Gudang Roa Malaka Jakarta Barat.

"Jadi, pada hari ini tim Satgas impor seperti yang sudah dilakukan sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal, kain tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan yg diduga ilegal. Sebenarnya ada di dua lokasi, pertama di gudang ditemukan sebanyak 60 ribu rol senilai Rp 60 miliar di Gudang Kamal Muara dan satunya di Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai 30 miliar, totalnya Rp 90 miliar," kata Budi dalam acara Konferensi Pers, di Gudang Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menjelaskan produk tekstil tersebut diduga impor ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan impor, seperti tidak adanya persetujuan impor (PI), tidak ada Laporan Surveyor (LS) dan registrasi barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Lebih lanjut, kain gulungan tersebut berasal dari China. Informasi ini didapatkan Budi dari keterangan pemilik produk tersebut. Untuk sementara ini, Budi menyebut produk tekstil tersebut akan disita.

Pihaknya masih menunggu itikad baik pelaku usaha agar memenuhi dokumen persyaratan impor. Namun, tidak menutup kemungkinan puluhan ribu kain gulungan tersebut akan dimusnahkan apabila tetap tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan impor.

"Berdasarkan keterangan dari pemilih barangnya, ini barang dari China. Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor. Nanti kita akan segera ketemu ya, ini barang harus diapakan. Yang jelas, ini sampai sekarang, secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor," imbuh Budi.

Dia menilai penyelundupan produk tekstil inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan produk impor ilegal.

"Ini salah satunya yang membuat industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang ilegal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan, penyelundupan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen tidak dirugikan," jelas Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan proses investigasi untuk memastikan produk tersebut ilegal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 3 minggu agar pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan impor.

"Dapat info-info ini, terus ada target, kita coba minta teman-teman di lapangan untuk memastikan terkait kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah sampai kita kasih waktu, kalau tidak salah sampai 1 November ya, itu kita belum dapat dokumen secara lengkap, ya udah," kata Rusmin.

Meski begitu, pihaknya masih memberi kelonggaran sampai minggu ini agar pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan impor. Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak kunjung melengkapi, pihaknya akan memusnahkan barang tersebut.

"Nanti tim Satgas bertemu (pihak perusahaan). Tapi secara aturan kan dimusnahkan (barangnya)," imbuh Rusmin.

Proses pendataan UMKM yang masuk dalam kategori penghapusan utang tengah dilakukan berbagai pihak yang berkepentingan. Salah satunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam kesempatan nya, Sakti Wahyu Trenggono yang sebelumnya telah mempelajari mekanisme penghapusan utang ini kini tengah menjangkau beberapa nelayan di sejumlah titik.

Hal ini berkaitan dengan ditekennya Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya. Mengutip detikSumut, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk unit usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, dilansir dari detikSumut, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Maman mengatakan jika kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pelaku UMKM. Meski demikian, tidak semua pelaku UMKM berhak menerima keuntungan dari kebijakan ini. Mereka harus memenuhi beberapa syarat agar hutang mereka dapat diputihkan, syarat pertama adalah masyarakat pelaku usaha yang terkena dampak bencana alam mulai dari gempa bumi hingga Covid.

Kedua, bagi pelaku UMKM yang mempunyai hutang sudah jatuh tempo dan tidak mampu melunasinya. Pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN. Ketiga, UMKM yang dapat dihapuskan hutangnya terdaftar sebagai nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kalangan Legislatif menyambut baik kebijakan ini. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut jika penghapusan ini merupakan kesempatan bagi UMKM untuk reborn. Namun demikian, ada ekses yang diendus beriringan dengan hal ini.

Merangkum detikFinance, ada pergolakan di pasar saham sehari setelah peraturan ini disahkan. Bersumber dari RTI Business pada Rabu (6/11/2024) mayoritas pergerakan saham bank-bank Himbara terpantau melemah. Dalam pantauan detikFinance kala itu, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk(BBRI) turun 1,06% ke level 4.660, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) terkoreksi 3,25% ke level 6.700, PT Bank Negara Indonesia (BBNI) melemah 3,24% menjadi 5.225 dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menguat 0,73% ke level 1.380.

Meski disebut jika faktor eksternal lebih berpengaruh daripada kebijakan ini, namun tetap saja penghapusan utang oleh sejumlah bank plat merah menjadi pertimbangan para pemain saham. Lalu bagaimana dengan hari ini? apakah ada sikap yang diambil oleh pihak perbankan terkait kebijakan ini? seberapa efektif kebijakan ini akan mempengaruhi kinerja UMKM di masa depan? Ikuti diskusinya bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance dan Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dalam Editorial Review.

Indonesia Detik Ini akan mengulas peristiwa yang tengah panas di kawasan Tangerang. Diketahui, sejumlah truk pengangkut tanah dirusak warga menyusul adanya kecelakaan yang membuat kaki seorang anak terluka parah. Terbaru, konflik muncul atas adanya warga yang geram akibat truk melintas di luar jam operasional yang disepakati. Bagaimana kelanjutan peristiwa ini? Ikuti laporan jurnalis detikcom langsung dari lokasi kejadian.

Sementara itu, di penghujung acara nanti, detikSore akan menghadirkan founder Yayasan Alzheimer Indonesia. detikSore akan mengulas lebih dalam penyakit Alzheimer yang angkanya diperkirakan meningkat dibalik ketidaktahuan masyarakat tentang isu kesehatan ini. Mari belajar bersama tentang bahaya Alzheimer dalam Sunsetalk jelang matahari terbenam nanti.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Bisnis.com, JAKARTA — China hingga Timur Tengah diramal berpeluang menjadi pasar utama ekspor industri makanan dan minuman (mamin) Indonesia, seiring dengan lokasi kedua negara yang relatif dekat dengan RI.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal memacu ekspor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa naik kelas ke kancah internasional, termasuk produk mamin.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan bahwa Asean bisa menjadi salah satu negara yang dapat menjadi target utama ekspor produk mamin Indonesia, lantaran lokasinya yang dekat secara geografis dengan Tanah Air.

“Dan adanya perjanjian perdagangan bebas Asean membuat akses pasar lebih mudah dan mengurangi tarif perdagangan, sehingga mendukung ekspor produk makanan dan minuman,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (8/11/2024).

Selain kawasan Asean, China juga disebut bisa menjadi target utama ekspor produk mamin. Menurut Josua, dengan populasi besar dan meningkatnya minat terhadap produk-produk berkualitas dari Indonesia, China menjadi salah satu pasar ekspor utama.

“Perkembangan kelas menengah di China yang semakin banyak memperhatikan kualitas dan keragaman produk makanan mendorong peluang besar untuk produk-produk makanan olahan dari Indonesia,” tuturnya.

Josua menambahkan bahwa Jepang dan Korea Selatan juga memiliki standar kualitas tinggi. Terlebih, kedua negara ini juga tertarik dengan produk-produk khas dari Indonesia, seperti kopi, teh, dan makanan olahan lainnya.

Jepang dan Korea Selatan, lanjut dia, merupakan pasar yang penting bagi Indonesia karena permintaan akan produk yang inovatif dan berkualitas.

Di samping itu, negara di Timur Tengah juga merupakan pasar yang semakin terbuka bagi produk mamin Indonesia, terutama yang bersertifikasi halal. Pasalnya, Josua mengungkap, permintaan akan produk halal terus meningkat di kawasan Timur Tengah, sehingga memberikan peluang yang besar bagi ekspor dari Indonesia.

Berikutnya, Josua juga menyebut Eropa dan Amerika Serikat (AS) bisa menjadi pasar utama ekspor mamin.

Menurutnya, meski memiliki regulasi ketat terkait standar kesehatan dan keamanan pangan, pasar Eropa dan AS tetap menjadi target penting bagi produk berkualitas tinggi dari Indonesia, terutama produk yang unik dan memenuhi preferensi konsumen akan makanan organik dan natural.

Adapun, Josua memperkirakan ekspor industri mamin Indonesia hingga akhir tahun ini dan 2025 akan tetap tumbuh solid, meski tantangan global memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor.

Tercatat, pada kuartal III/2024, industri mamin terus menjadi sektor andalan dalam pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), dengan kontribusi mencapai 40,2% terhadap PDB industri pengolahan non-migas. Berkaca dari pertumbuhan ini, kinerja ekspor diproyeksikan meningkat di kuartal-kuartal berikutnya.

Josua pun menyebut penguatan permintaan domestik dan global terhadap produk-produk olahan Indonesia, terutama di sektor mamin memberi dorongan bagi ekspor.

Kementerian Perdagangan menemukan tersangka dan barang bukti (tahap II) terkait kasus kecurangan meteran SPBU Nomor 34.413.4 Rest Area KM 42 B Tol Jakarta-Cikampek Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tersangka tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tahapan proses penanganan perkara dari penyidik setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (status P21).

"Hari ini, Kementerian Perdagangan menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus SPBU KA4 km 42 Kabupaten Karawang tersebut kepada JPU Kejati Jawa Barat melalui Korwas PPNS Polda Jawa Barat. Hal itu merupakan wujud keseriusan dari Kemendag dalam menindaklanjuti temuan yang telah diekspose Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 23 Maret 2024 lalu," kata dia dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Barang bukti kedua yang diserahkan berupa alat tambahan di SPBU. Diduga pemasangan alat tambahan di SPBU tersebut mempengaruhi hasil penakaran atau jumlah volume cairan bahan bakar minyak (BBM) yang diterima.

"Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian pada masyarakat atau konsumen," jelas Rusmin.

Kewenangan penanganan perkara resmi beralih dari Tim Penyidik Kementerian Perdagangan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jawa Barat melalui Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Polda Jawa Barat.

Turut hadir dalam penyerahan tersangka dan barang bukti yakni Direktur Metrologi Sri Astuti, Plt Kepala Seksi Korwas PPNS Polda Jawa Barat AKP Taufik Hidayat, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum Kejari Kota Bandung Mumuh Ardiyansyah, dan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Barat Cucu Gantina.

Rusmin menambahkan, perkara yang terjadi di SPBU ini merupakan hasil pengawasan Kementerian Perdagangan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan (HBKN) pada Maret lalu. Hal ini kemudian menjadi dasar adanya dugaan tindak pidana metrologi legal. Dari hasil pemeriksaan, terdapat bukti pelanggaran pidana dan patut diduga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Kemudian, dilakukan penyidikan guna membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya Rusmin menerangkan, yang dilanggar yaitu pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang terkait pemasangan alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, akar, atau timbang yang sudah ditera atau ditera ulang. Pelanggarannya dapat dikenakan sanksi pidana penjara satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

"Tahun ini Ditjen PKTN sudah menangani empat perkara terkait metrologi legal. Hasilnya, satu perkara sudah diputuskan pengadilan dengan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), dua perkara sudah berstatus P21, dan satu perkara masih dalam proses penyidikan. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan," lanjut Rusmin.

Pengawasan metrologi legal adalah ujung tombak dalam meningkatkan supremasi hukum bidang metrologi legal di Indonesia. Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengamanatkan Ditjen PKTN sebagai instansi pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengamatan, dan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU tersebut.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat masih menduduki posisi Menteri Perdagangan telah menyegel SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek di Teluk Jambe Barat, Karawang. Zulhas menyegel SPBU tersebut karena ditemukan kecurangan atas penggunaan alat tambahan pada 3 dispenser SPBU tersebut.

Temuan ini berdasarkan hasil pengecekan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga(PKTN) Kemendag. Zulhas mengatakan penggunaan alat curangi meteran pengisian bensin akan merugikan konsumen.

"Ini ditemukan dugaan bidang metrologi ilegal yang terjadi di SPBU wilayah Kabupaten Karawang di sini. Apa itu? Pompa di SPBU ini terpasang alat takar yang ini nggak boleh. Jadi ini bisa mempengaruhi perhitungan misalnya angkanya 20 (liter) tetapi yang keluar hanya 15 liter. Ini karena pakai alat tambahan ini tidak boleh, dilarang," kata Zulhas di SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek, Karawang, Sabtu (23/3/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Industri makanan dan minuman (mamin) dinilai masih cukup menarik bagi investor di tengah ketidakpastian pasar global.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan potensi nilai investasi dari ekspor industri makanan dan minuman (mamin) di Indonesia cukup baik.

Pada kuartal III/2024, Josua mengungkap investasi domestik langsung (domestic direct investment/DDI) di sektor mamin mencapai Rp19,8 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 19,4% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sama halnya dengan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) yang tumbuh solid sebesar 17% yoy pada periode yang sama.

“Pertumbuhan ini menunjukkan ketertarikan investor dalam sektor mamin meskipun ada ketidakpastian pasar global,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (7/11/2024).

Terlebih, industri mamin di Indonesia telah menjadi salah satu penyumbang ekspor terbesar dalam sektor manufaktur.

“Industri mamin Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor, investasi, dan penguatan pasar global,” ujarnya.

Berdasarkan analisis terbaru, Josua menyampaikan bahwa sektor mamin memiliki kontribusi besar terhadap PDB industri pengolahan non-migas, mencapai 40,2% pada kuartal III/2024.

Angka ini, kata dia, menunjukkan subsektor ini merupakan pilar utama dalam industri pengolahan Indonesia. “Menandakan perannya yang vital dalam menopang ekonomi nasional,” imbuhnya.

Josua menambahkan bahwa pertumbuhan industri mamin telah menjadi salah satu penggerak utama dalam sektor manufaktur, terutama karena permintaan domestik yang tinggi dan terus meningkatnya konsumsi produk-produk mamin. Dia mengungkap, sektor ini juga menerima investasi yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir

Di samping itu, industri mamin juga menjadi salah satu sektor utama yang mendukung PDB dari sisi konsumsi rumah tangga.

Konsumsi mamin sendiri adalah komponen utama dalam pertumbuhan PDB konsumsi. Ini artinya, peningkatan daya beli masyarakat secara langsung dapat mendorong pertumbuhan industri ini.

“Dengan adanya tren peningkatan investasi dan konsumsi, industri mamin diproyeksikan untuk terus berkontribusi signifikan terhadap PDB,” terangnya.

Di sisi lain, sektor mamin juga menghadapi tantangan utama berupa kenaikan harga bahan baku dan ketergantungan pada komponen impor, seperti gula dan bahan kimia dasar yang bisa meningkatkan biaya produksi.

Kendati demikian, Josua melihat ada proyeksi penurunan harga komoditas pertanian yang berpotensi meringankan tekanan pada sektor makanan dan minuman.

“Walaupun ada tantangan seperti kenaikan biaya bahan baku akibat harga komoditas yang fluktuatif, proyeksi sektor ini tetap kuat, terutama dengan potensi ekspansi pasar domestik dan internasional,” pungkasnya.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, rata-rata gaji buruh/karyawan/pegawai di Indonesia adalah Rp 3,27 juta. Dari sekian banyaknya pekerjaan, ternyata beberapa profesi ini punya gaji rata-rata tertinggi.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, kaum laki-laki di RI mempunyai besar gaji rata-rata lebih tinggi dari perempuan yakni Rp 3,54 juta. Sementara rata-rata gaji perempuan adalah Rp 2,77 juta.

Adapun pekerjaan dengan gaji rata-rata tertinggi berasal dari bidang pertambangan dan penggalian. Pekerja di bidang ini memiliki rata-rata upah Rp 5,23 juta.

Sementara profesi di bidang aktivitas jasa lainnya menjadi paling rendah dengan rata-rata gaji sebesar Rp 1,99 juta. Lebih lengkapnya, berikut daftar profesi dengan gaji tertinggi menurut survei BPS 2024:

Pekerjaan dengan Rata-rata Gaji Tertinggi di RI Berdasarkan Bidangnya

1. Pertambangan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 5,23 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,22 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 5,36 juta

2. Keuangan dan asuransi

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 5,08 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,20 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,89 juta

3. Informasi dan Komunikasi

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,98 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,38 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,98 juta

4. Pengadaan Listrik dan Gas

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,83 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,79 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 5,23 juta

5. Real Estate

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,30 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,12 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,84 juta

6. Administrasi Pemerintahan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,16 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,36 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,69 juta

7. Aktivitas Profesional dan Perusahaan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,14 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,13 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,19 juta

8. Pengangkutan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,98 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 3,95 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,31 juta

9. Aktivitas Kesehatan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,80 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,09 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,68 juta

10. Konstruksi

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,29 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 3,25 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,85 juta

Pekerjaan dengan Rata-rata Gaji Tertinggi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Selain berdasarkan profesi dan bidang, BPS pun telah memetakan besaran gaji pekerja di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikannya. Gaji tertinggi dipegang oleh lulusan D4 ke atas, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Berikut rinciannya:

1. SD ke bawah

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 2,08 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 2,36 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 1,41 juta

2. SMP

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 2,38 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 2,61 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 1,79 juta

3. SMA

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,09 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 3,45 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 2,29 juta

4. SMK

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,09 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 3,36 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 2,44 juta

5. D1, D2, D3

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,25 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,23 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,47 juta

6. D4, S2, S2, S3

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,96 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,94 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,06 juta

Nah, itulah daftar profesi yang mempunyai gaji tertinggi di Indonesia. Kalau detikers tertarik bekerja di bidang apa nih?

Video: Jurusan Kuliah Ini Bakal Dapat Gaji Tinggi dan Minim Pengangguran

Video: Jurusan Kuliah Ini Bakal Dapat Gaji Tinggi dan Minim Pengangguran

Industri tekstil dijamin belum habis napasnya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri tersebut belum berada di ambang senja, meski Sritex diputus pailit. Menurutnya industri tekstil tidak akan mengalami memundurkan selama permintaannya masih ada di tengah masyarakat.

"Tidak ada. Industri itu tidak ada sunset. Karena selama demand-nya masih ada, dia akan terus," beber Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2024).

Dia menegaskan tekstil masuk ke dalam kebutuhan sandang yang masuk dalam 3 kebutuhan pokok. Maka dari itu bisnis tekstil tidak akan mengalami kemunduran.

"Sampai kapanpun yang namanya industri tekstil itu kan merupakan kebutuhan esensi manusia. Semua orang mau berpakaian. Selama orang berpakaian aman," tegas Airlangga.

Seperti diketahui PT Sri Rejeki Isman alias Sritex berada dalam krisis karena terancam dipailitkan. Pemerintah pun berupaya agar perusahaan bisa diselamatkan.

Airlangga mengatakan pemerintah punya keberpihakan kepada industri padat karya yang mempekerjakan banyak masyarakat. Maka dari itu upaya penyelematan dilakukan.

"Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja kita harus lindungi di dalam negeri. Jadi padat karya, kita pemerintah punya keberpihakan," ungkap Airlangga.

Bisnis.com, TANGERANG — Perusahaan makanan dan minuman (mamin), Mayora Group mengekspor 400.000 kontainer ke-15 negara tujuan, termasuk Palestina.

Presiden Direktur Mayora Group Andre Sukendra Atmadja mengatakan bahwa ekspor produk mamin milik Mayora Group ini tetap meluncur ke Palestina di tengah terjadinya konflik Israel—Palestina.

Andre mengaku bahwa konflik yang terjadi di Palestina tidak menghambat jalur perdagangan, termasuk ekspor Indonesia ke Palestina. Dia juga menuturkan perusahaan mampu mengisi produk makanan dan minuman seperti kopi dan biskuit ke Palestina

“Walaupun sekarang keadaan [Palestina] lagi tidak aman, tetapi tetap perdagangan tetap berjalan. Konsumen tetap terkonsumsi, partner kita di Palestina tetap melakukan operasi penjualan dan berhasil mengisi produk-produk makanan,” kata Andre dalam acara Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan Tujuan 15 Negara di Cikupa, Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Adapun, 400.000 kontainer yang berisikan mamin milik Mayora Group ini langsung ditujukan ke Palestina tanpa melalui jalur Israel.

Di tengah konflik Palestina—Israel, Andre menyebut bahwa perusahaan tidak mengalami penurunan ekspor.

“Sementara [eskpor] stabil,” ungkapnya.

Pasalnya, Andre menjelaskan bahwa Palestina merupakan negara tujuan baru yang dibidik perusahaan untuk kegiatan ekspor. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya belum bisa melihat dampak signifikan terhadap ekspor ke Palestina.

“Kita terus mendukung, karena sebetulnya mereka sedang membutuhkan produk,” terangnya.

Adapun, per hari ini, Mayora Group melepas 15 kontainer dengan nilai ekspor mencapai US$1 juta atau Rp15,7 miliar.

Selain Palestina, ekspor Mayora Group untuk 400.000 kontainer ini juga ditujukan untuk Arab Saudi, Bahrain, UAE, Kuwait, Mesir, Madagaskar, Afrika Selatan, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Bangladesh, Armenia, dan Australia.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa jalur perdagangan ekspor ke Palestina tetap berjalan mulus di tengah konflik yang terjadi antara Palestina—Israel. Namun, Budi tak memungkiri konflik yang masih memanas itu sedikit mengganggu perdagangan ekspor Indonesia ke Palestina.

“Sebenernya nggak ada masalah, ekspor kita berjalan. Walaupun mungkin sekarang, mungkin juga agak sedikit mengganggu. Kalau misalnya tidak ada perang, saya pikir akan lebih banyak lagi ekspornya,” tutur Budi.

Meski begitu, Budi mengaku bangga Indonesia masih bisa melakukan ekspor produk mamin ke Palestina. “Jadi luar biasa ya, kita bisa masuk ke negara yang lagi tidak aman pun kita bisa masuk, apalagi ke negara-negara yang aman, pasti kita akan lebih mudah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi juga menyebut produk makanan besutan Mayora Group telah merajai di sejumlah negara, mulai dari Malaysia, Filipina, hingga Thailand.

“Jadi luar biasa, terima kasih Pak Andre [Presiden Direktur Mayora Group] sudah memberikan kontribusi yang besar buat bangsa negara dan mudah-mudahan ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain, termasuk UMKM,” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru saja melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (4/11), di mana terdapat nama Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama (Komut) dan Simon Aloysius Mantiri yang duduk di kursi Direktur Utama (Dirut).

Keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina..

Dalam keterangan resminya, Senin, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyatakan pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses yang normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada.

Kepemimpinan baru ini pun diyakini akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan, sedangkan kepemimpinan direksi sebelumnya menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan, serta kemandirian energi nasional.

Menempati penugasan baru sebagai Komisaris Utama Pertama, nama Mochamad Iriawan atau yang dikenal dengan panggilan Iwan Bule ini, merupakan purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia ini.

Pria kelahiran 31 Maret 1962 ini, mengawali kariernya sebagai Kapolres Tegal Polda Jateng 2001. Kinerjanya melesat dengan diangkat sebagai Dir Reskrimum Polda Metro Jaya pada 2008.

Dari sana, ia mendapat berbagai tugas hingga akhirnya dipercaya sebagai Kapolda Metro Jaya pada 2016. Selanjutnya, ia duduk sebagai Asops Kapolri pada 2017 dan menjadi Komisaris Jenderal Polisi di 2018.

Selama berkarier di kepolisian, Iwan lebih banyak mendapat tugas di bidang reserse kriminal. Kasus yang pernah ditanganinya antara lain pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen oleh mantan Ketua KPK Antashari Azhar.

Tak hanya berkarier di kepolisian, Iwan juga terjun ke dunia politik melalui Partai Gerindra sejak 2023. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI menggantikan Iwan Budianto pada November 2019.

Iwan juga pernah dilantik sebagai Pj Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan dengan masa jabatan 18 Juni 2018 - 5 September 2018.

Sementara itu, nama lain yang menjadi sorotan baru pada pergantian direksi Pertamina adalah Simon Aloysius Mantiri, yang menggantikan Nicke Widhyawati sebagai Direktur Utama.

Nama Simon sebenarnya sudah tidak asing di jajaran komisaris Pertamina. Ia diangkat menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen pada Februari 2024, menggantikan Basuki Tjahaja Purmana atau Ahok yang mengundurkan diri.

Pria asal Tomohon, Sulawesi Utara ini, tercatat pernah menduduki posisi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Simon merupakan anggota Dewan Pembina periode 2020-2025. Ia merupakan lulusan School of Business and Management di Institut Teknologi Bandung.

Ia memiliki bisnis tambang dan pernah menjabat sebagai Direktur di PT Nusantara Energy Indonesia (NEI).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan memberikan insentif restrukturisasi mesin bagi industri makanan dan minuman yang telah berlangsung tahun ini dengan alokasi Rp13 miliar dan tahun depan senilai Rp35 miliar.

Adapun, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 40/2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Yulia Astuti mengatakan restrukturisasi mesin menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan untuk memacu pengembangan industri mamin.

"Terkait restrukturisasi mesin industri makanan dan minuman di 2024 Rp13 miliar jadi ada beberapa ketentuan kriteria untuk siapa yang mengikuti program, tahun depan sudah dialokasikan anggaran lebih besar Rp35 miliar," kata Yulia di Kantor Kemenperin, Kamis (31/10/2024).

Adapun, program ini akan memberikan pembiayaan maksimal Rp1 miliar bagi industri yang telah memenuhi kriteria dan syarat ketentuan. Bagi industri yang lolos maka dapat diberikan penggantian sebagian biaya untuk pembelian mesin/alat bernilai minimal Rp300 juta.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika mengatakan ketentuan mengenai besaran penggantian tersebut, yaitu sebesar 35% untuk mesin dan peralatan yang diproduksi di dalam negeri serta dilengkapi dengan tanda sah capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25%.

Selain itu, penggantian sebesar 25% juga untuk produk yang diproduksi di dalam negeri, dan penggantian sebesar 15%untuk mesin dan peralatan yang tidak diproduksi di dalam negeri.

Dia menerangkan bahwa beberapa kriteria penting untuk mesin dan peralatan mencakup penggunaannya dalam proses produksi dan periode pengadaan yang ditentukan.

"Selain itu, penerima program diwajibkan memiliki akun SIINas dan laporan data industri setidaknya selama satu tahun terakhir guna memastikan bahwa hanya industri yang siap beradaptasi dengan inovasi yang mendapatkan fasilitas ini," jelasnya.

Program restrukturisasi mesin/alat industri mamin ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam berbasis agro, antara lain industri pengolahan rumput laut, sagu, kelapa, kakao, dan pengolahan susu.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin keinginan Indonesia bergabung ke organisasi ekonomi global BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan) tidak akan mengganggu proses aksesi di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Airlangga mengatakan seluruh anggota OECD telah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara netral atau non blok.

"Tidak, kan kita negara non blok dan itu sudah dipahami oleh seluruh anggota OECD," kata Airlangga saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2024).

Terkait kelanjutan OECD, Airlangga menjelaskan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann berencana menemui Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan dokumen initial memorandum pada November 2024 mendatang. Dokumen tersebut berisi penilaian mandiri atas kesesuaian regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia terhadap standar yang ditetapkan OECD.

"Terkait hal ini, Kesekretariatan Jenderal OECD bahkan telah bersurat ke Istana Negara untuk memohon waktu untuk bertemu dengan Prabowo," terangnya.

Sebelumnya, keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS sudah dituangkan dalam surat resmi. Surat itu dibawa oleh Menlu RI Sugiono di KTT BRICS+ di Kazan beberapa hari lalu. Indonesia ingin bekerja sama dengan negara-negara BRICS dan negara Global South lainnya.

Melalui Instagramnya @smindrawati, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menghadiri peluncuran Portal Aksesi OECD. Portal ini merupakan platform digital untuk melakukan monitoring dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.

"Dalam proses aksesi menjadi anggota penuh OECD ini membutuhkan reformasi serta perbaikan struktural 242 instrumen OECD yang menyangkut seluruh Kementerian dan Lembaga," tulis Sri Mulyani di Instagram, Kamis (3/10/2024).

Sejalan dengan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sri Mulyani mengatakan, dalam proses aksesi ini pemerintah harus melakukan diplomasi total football. Dia bilang, seluruh kementerian dan lembaga harus bersatu padu dalam memberikan kontribusinya.