Jakarta -

Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan pengalihan pengelolaan layanan dan penyelenggaraan BisKita Trans Pakuan kepada pemerintah Kota Bogor.

BisKita Trans Pakuan merupakan layanan bus dengan skema buy the service (BTS) pertama di kawasan Bodebek. Layanan transportasi umum ini diresmikan pada 2 November 2021 lalu.

Pengalihan operasional tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Plt. Direktur Angkutan BPTJ Solihin Purwantara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra pada Kamis (7/11) kemarin di Kemayoran, Jakarta.

"Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dinas Perhubungan Kota Bogor selama lebih dari 3 tahun ini. Tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan tentunya tidak dapat BPTJ hadapi sendiri, peran Walikota dan Dinas Perhubungan Kota Bogor sangat luar biasa," kata Solihin dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Solihin menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan angkutan umum massal di perkotaan akan didorong oleh PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk itu ke depannya BPTJ juga berencana menyusun buku pedoman mengenai tata cara pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan integrasinya, serta perbedaan antara gratis dan berbayar agar pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam menyelenggarakan layanan BTS.

"Kami juga mengapresiasi langkah besar dari Pak Walikota dan Pak Kadishub untuk dapat menyediakan layanan angkutan umum massal di Kota Bogor secara mandiri, sehingga pada hari ini dapat terselenggara penandatanganan adendum PKS ini," lanjut Solihin.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra menyambut baik peralihan operasional ini. Namun menurutnya yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyelesaikan perpindahan atau transisi pengelolaan ini.

Karenanya ia juga sangat menyambut baik rencana penyusunan pedoman yang dapat dijadikan rujukan agar proses transfer dari pemerintah pusat ke daerah dapat berjalan dengan baik, bisa diterima dan dapat diimlementasikan oleh pemerintah daerah.

"Yang menjadi tantangan kami saat ini adalah bagaimana menyediakan pembiayaan untuk subsidi angkutan. Karena saat ini subsidi yang di-state di Permendagri hanya untuk kemiskinan dan pendidikan. Sementara aturan tentang pengelolaan keuangan di APBD harus mengacu pada Permendagri. Sampai dengan saat ini kami masih coba menyesuaikan pos kebutuhan untuk subsidi di angkutan," terang Marse.

"Tidak mungkin Pemerintah pusat secara terus menerus mensubsidi daerah. Oleh karena itu kami akan mencoba konsep swastanisasi ke depannya, tapi skemanya harus diatur sehingga nantinya tidak memberatkan para investor. Harapannya program ini dapat berjalan kedepan, para investor dapat berkolaborasi tanpa ada campur tangan secara finansial dari pemerintah daerah namun rule-nya tetap dipantau," sambungnya lagi.

Sebagai informasi, layanan BisKita Trans Pakuan Bogor memiliki 4 koridor dengan jumlah armada sebanyak 49 unit. Layanan transportasi umum ini resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 sebesar Rp 4.000 untuk umum dan telah diberlakukan tarif khusus bagi pelajar, lansia dan disabilitas sebesar Rp 2.000 sejak 18 September 2023.

Jumlah penumpang setiap koridor sejak berbayar atau September tahun 2023 sampai dengan September 2024 bertumbuh cukup baik. Untuk koridor 1, dari 69.920 menjadi 82.736 atau meningkat 18.33%. Koridor 2, dari 100.326 menjadi 127.590 atau meningkat 27.18. Koridor 5, dari 54.442 menjadi 63.436 atau meningkat 16.52%. Koridor 6, dari 20.068 menjadi 29.750 atau meningkat 48.25%.

Sedangkan untuk load factor (LF) per September 2024 pada semua koridor juga menunjukkan tren yang positif. Koridor 1, LF nya mencapai 65,23%. Sedangkan Koridor 2, melebihi target atau 111,89%. Koridor 5 mencapai 49,67% dan Koridor 6 sebesar 23,65%.

(fdl/fdl)

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan wejangan kepada para kepala daerah untuk menjaga kekayaan aset negara . Khususnya menjaga sumber daya alam yang punya potensi untuk kesejahteraan masyarakat.

Pesan ini disampaikan Prabowo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

?Kita diberikan wejangan bahwa kita di masing-masing daerah ini memiliki potensi memiliki kekuatan yang kita harus jaga, kita harus optimalkan menjadi sebuah potensi yang harus kita olah menjadi asetnya nasional ataupun asetnya daerah bahwa ini bangsa yang besar,? kata Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai usai menerima arahan dari Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo juga mengingatkan agar alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus efektif. Sehingga, anggaran bisa menyentuh langsung untuk kepentingan masyarakat.

?Alokasi dana ini dalam konteks APBN atau APBD tentu menjadi poin yang harus kita jaga agar penggunaan dana itu lebih efektif, quality, quality spending dari APBN dan APBD itu harus menyentuh dengan rakyat terukur dan lokasi dan pembiayaan yang lebih bersifat realistis dan lebih terfokus,? ujar Velix menirukan apa yang disampaikan Presiden.

Presiden Prabowo, kata Velix, terus menegaskan agar kekayaan aset negara harus dijaga serta pengelolaan APBN-APBD yang berkualitas. ?Jadi bapak Presiden lebih pada menyentuh bagaimana menjaga kekayaan aset negara kita dan juga mengelola APBN yang lebih berkualitas.?

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh Kepala Daerah agar alokasiAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak bocor.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai usai menerima arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Beliau memberikan arahan bahwa alokasi, alokasi dana ini dalam konteks APBN atau APBD ini tentu menjadi poin yang harus kita jaga agar penggunaan dana itu lebih efektif, quality, quality spending dari APBN dan APBD itu harus menyentuh dengan rakyat terukur dan lokasi dan pembiayaan yang lebih bersifat realistis dan lebih terfokus,” kata Velix kepada awak media.

Velix mengatakan Prabowo ingin agar quality spending atau kualitas belanja pemerintah tidak terjadi kebocoran. “Ini berarti tidak ada kebocoran, ketepatan pilihan-pilihan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian kegiatan-kegiatan alokasi dana yang lebih produktif. Sehingga alokasi dana APBN atau APBD itu dapat memberikan kontribusi baik lagi kepada masyarakat,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan agar efisiensi dalam pemilihan program kegiatan. Sehingga, program kegiatan akan efektif sesuai dan menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Kemudian, pilihan-pilihan kegiatan yang lebih bersifat lebih terfokus dan lebih tidak istilahnya tidak kegiatan yang lebih efektif ya tidak bocor kemudian juga tidak yang langsung menyentuh dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan itu yang menjadi kunci yang mungkin beliau sudah mengingatkan kepada kita semua,” ujar Velix.

Prabowo, kata Velix, juga memberikan wejangan bahwa Kepala Daerah memiliki potensi aset yang harus dijaga, khususnya dalam segi sumber daya alam. “Kita harus jaga, kita harus optimalkan menjadi sebuah potensi yang harus kita olah menjadi asetnya nasional ataupun asetnya daerah bahwa ini bangsa yang besar,” tuturnya.

Terakhir, Velix mengatakan Prabowo memberikan arahan kepada Kepala Daerah untuk melakukan langkah terobosan gerakan audit, evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya alam khususnya kelapa sawit di Indonesia.

“Untuk menata melakukan evaluasi tentang kebijakan inti dan plasma yang betul-betul realistis dengan skema kebijakan apa ini pengelolaan kelapa sawit. Itu hanya menjadi salah satu contoh bahwa ada pengelolaan sumber daya alam yang tidak tepat selama ini, hasil aset nasional yang digunakan oleh berbagai pihak yang kurang yang kurang tepat di dalam mengelola sumber daya alam itu. Itu beliau yang paling terakhir,” kata dia.

(Febrina Ratna)

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyelenggaraan pembangunan di darah masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, persoalan ruang fiskal daerah yang masih perlu diperluas.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, penyelenggaraan pembangunan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan utama. Hal itu mengurangi efektivitas atau kebermanfaatan.

"Untuk itu ada hal yang harus menjadi prioritas untuk memastikan berhasilan pembangunan daerah," ungkap Yusuf dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, Kamis (7/11).

Yusuf menyebutkan, perlu adanya prioritas untuk penyelesaian pada tiga area utama. Pertama, perencanaan dan penganggaran.Hal itu karena pembangunan daerah berisiko tidak efektif karena buruknya perencanaan dan penganggaran daerah.

"Saya yakin banyak juga teman-teman daerah sudah sering mendengar ini, karena saya sudah 10 tahun mungkin 20 tahun keliling-keliling pemda menyampaikan ini, bahwa masih ada perencanaan dan penganggaran yang tidak efektif di pemerintah daerah," ujar Yusuf.

Kedua, peningkatan ruang fiskal daerah. Ruang fiskal di daerah perlu diperluas dengan memastikan pengelolaan dan kinerja pendapatan asli daerah (PAD) yang optimal.

Ketiga, penguatan pengendalian kecurangan. Penguatan pengendalian keucarangan diperlukan untuk encegah bocornya fiskal daerah akibat kecurangan.

"Pengelolaan kecuringan ini kami lihatari asil pengawasan kami pengendaliaan korupsi asih kurang memadai di pemerintah aerah," ucap Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercatat sebesar Rp1.200 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Tito dalam acara agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Sebagai informasi kepada Bapak bahwa APBD yang ada di daerah itu di [angka] Rp1.200 triliun, sebenarnya lebih kurang Rp919 triliun adalah transfer keuangan dari Kementerian Keuangan [dari pusat untuk daerah], dan APBD lebih kurang Rp300 triliun. Jadi Rp1200 triliun,” pungkasnya.

Menurut Tito, keuangan ini perlu diperhatikan oleh pusat lantaran dinamika di daerah bisa menentukan keberhasilan nasional.

Tak hanya menyampaikan hal tersebut, Tito juga menjelaskan pentingnya agenda Rakornas bertajuk “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” hari ini.

Menurutnya, rakornas bertujuan agar terciptanya koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Presiden Prabowo dalam lima tahun ke depan.

“Kami laporkan bahwa peserta Rakornas sebanyak 5.360 orang. Instansi pusat sebanyak 525 orang, di antaranya seluruh kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, serta eselon I juga wakil kementerian dan lembaga,” tuturnya.

Kemudian, lanjut Tito, ada 496 orang dalam jajaran forkopimda untuk tingkat provinsi, 38 gubernur, dan juga KPU, Bawaslu, Kepala Badan Pusat Statistik, serta ada kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

“Ini dinas yang sangat penting, seluruh perizinan di tangan mereka. Kemudian jajaran forkopimda vertikal di kabupaten/kota sebanyak 4.369 orang, 98 wali kota dan 38 gubernur,” jelasnya.

Acara Rakornas ini pun turut dihadiri oleh tujuh menko dan beberapa menteri lainnya di Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercatat sebesar Rp1.200 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Tito dalam acara agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Sebagai informasi kepada Bapak bahwa APBD yang ada di daerah itu di [angka] Rp1.200 triliun, sebenarnya lebih kurang Rp919 triliun adalah transfer keuangan dari Kementerian Keuangan [dari pusat untuk daerah], dan APBD lebih kurang Rp300 triliun. Jadi Rp1200 triliun,” pungkasnya.

Menurut Tito, keuangan ini perlu diperhatikan oleh pusat lantaran dinamika di daerah bisa menentukan keberhasilan nasional.

Tak hanya menyampaikan hal tersebut, Tito juga menjelaskan pentingnya agenda Rakornas bertajuk “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” hari ini.

Menurutnya, rakornas bertujuan agar terciptanya koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Presiden Prabowo dalam lima tahun ke depan.

“Kami laporkan bahwa peserta Rakornas sebanyak 5.360 orang. Instansi pusat sebanyak 525 orang, di antaranya seluruh kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, serta eselon I juga wakil kementerian dan lembaga,” tuturnya.

Kemudian, lanjut Tito, ada 496 orang dalam jajaran forkopimda untuk tingkat provinsi, 38 gubernur, dan juga KPU, Bawaslu, Kepala Badan Pusat Statistik, serta ada kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

“Ini dinas yang sangat penting, seluruh perizinan di tangan mereka. Kemudian jajaran forkopimda vertikal di kabupaten/kota sebanyak 4.369 orang, 98 wali kota dan 38 gubernur,” jelasnya.

Acara Rakornas ini pun turut dihadiri oleh tujuh menko dan beberapa menteri lainnya di Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menurunkan batas maksimal defisit kumulatif dan pembiayaan utang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2024.

Berdasarkan PMK tersebut, batas maksimal defisit APBD tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,20% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan batas tahun 2024 yang mencapai 0,24% dari PDB.

Ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia (Core), Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa penurunan batas defisit tersebut mencerminkan sikap pemerintah yang lebih berhati-hati dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2025.

Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah.

“Risiko resesi di beberapa negara maju, ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, serta fluktuasi harga komoditas menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam menurunkan batas defisit dan pinjaman,” ujar Yusuf, Senin (4/11).

Pemerintah bertujuan menjaga stabilitas fiskal dengan tetap mempertahankan defisit di bawah 3% dari PDB, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Kebijakan ini diharapkan sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat meskipun ketidakpastian global masih berlanjut.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah diimbau untuk berhati-hati dalam mengelola pembiayaan dan tidak terlalu bergantung pada utang. Yusuf menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi belanja sebagai alternatif pembiayaan dengan batas defisit yang lebih rendah.

“Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman sambil tetap menjaga kualitas pembangunan daerah,” tambahnya.

Yusuf juga menilai kebijakan ini realistis, mengingat kapasitas fiskal di sejumlah daerah telah membaik pasca pandemi. Pengalaman dalam mengelola keuangan selama krisis diharapkan menjadi bekal bagi pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran secara lebih hati-hati.

Namun, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam beradaptasi dan mengembangkan inovasi pembiayaan alternatif.

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disebut sebagai strategi yang dapat membantu menjaga kesinambungan pembangunan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.

Perubahan batas defisit dan pinjaman ini diharapkan sejalan dengan kondisi ekonomi pada 2025, serta memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas fiskal yang lebih baik.

IDXChannel - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2025 sebesar Rp91,14 triliun.

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, besaran APBD itu terdiri dari pendapatan daerah Rp81,68 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp9,45 triliun. Serta belanja daerah sebesar Rp82,32 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8,81 triliun.

"Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp91,14 triliun apakah dapat disetujui?” tanya Khoirudin dalam rapat Banggar dikutip Selasa (29/10/2024).

“Setuju” jawab seluruh Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta.

Setelah melalui pembahasan panjang, Khoirudin menyebut tahapan selanjutnya yakni penandatangan kesepahaman (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI terhadap KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025 yang rencananya akan dilaksanakan Jumat (1/11/2024).

"Pelaksanaan penandatangan MOU Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 November 2024," kata Khoirudin.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Berau Sufian Agus menyoroti capaian kinerja yang belum memenuhi ekspektasi dan mendorong percepatan pelaksanaan anggaran menjelang akhir tahun.

Dalam rapat yang dihadiri seluruh Kepala OPD, Kepala Bagian, dan Camat se-Kabupaten Berau, terungkap bahwa realisasi fisik baru mencapai 51,16%, dan realisasi keuangan sebesar Rp2,5 triliun atau 48,62% dari total anggaran Rp7 triliun.

"Memasuki triwulan ke-IV, capaian kinerja belum sesuai harapan. Ini menjadi cambuk bagi kita untuk melakukan akselerasi," ujarnya di Tanjung Redeb, Senin (28/10/2024).

Sufian menjelaskan APBD Kabupaten Berau tahun 2024 awalnya sebesar Rp5,8 triliun, kemudian mendapat tambahan Rp1,9 triliun melalui APBD Perubahan.

"Ini adalah upaya yang kita lakukan untuk akselerasi capaian fisik dan keuangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kami harap capaian fisik kita sudah memenuhi target, tidak pun 100 persen akan tetapi seperti yang disampaikan paling tidak bisa mencapai 90 persen," jelasnya.

Dia menyebutkan, rapat evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

"Kita harus segera mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut agar tidak menghambat percepatan pelaksanaan APBD," tegasnya.

Adapun, Agus menekankan pentingnya koordinasi antar instansi untuk memastikan pembangunan bisa dinikmati secara maksimal oleh masyarakat.

Adapun, Sufian mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah hingga tingkat kecamatan untuk menyampaikan laporan secara berkala.

Jakarta -

Peserta BPJS Kesehatan bisa melakukan pindah faskes (fasilitas kesehatan) sesuai kebutuhan. Hal ini memungkinkan peserta untuk memilih fasilitas kesehatan yang lebih sesuai dengan lokasi, layanan, maupun kebutuhan medis mereka.

Saat ini, pindah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bisa dilakukan secara online maupun langsung ke kantor cabang. Untuk itu, ketahui syarat dan langkah-langkahnya di bawah ini.

Syarat Pindah Faskes BPJS Kesehatan 2024

Dari informasi yang didapat detikFinance melalui akun Facebook BPJS Kesehatan (25/10/2024), selain kepesertaan PBI APBD dan TNI/POLRI aktif, perubahan faskes I bisa melalui aplikasi Mobile JKN, dengan syarat telah terdaftar minimal 3 bulan di Faskes I lamanya.

Adapun syarat dokumen yang perlu dibawa jika melakukan pindah faskes di kantor BPJS secara langsung, perlu melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

Cara Pindah Faskes BPJS Online

Untuk melakukan pindah faskes BPJS secara online, peserta perlu mengunduh aplikasi Mobile JKN di App Store maupun Play Store. Jika sudah, ikuti langkah di bawah ini.

Berikut adalah langkah-langkah pindah faskes BPJS lewat JKN Mobile:

• Buka aplikasi Mobile JKN
• Login
• Pilih menu "Perubahan Data Peserta"
• Pilih data faskes yang terdaftar untuk melanjutkan perubahan faskes.
• Setelah itu, ikuti instruksi selanjutnya yang muncul.

Cara Pindah Faskes BPJS Offline

perubahan Faskes I secara offline bisa melalui kantor cabang BPJS Kesehatan atau layanan BPJS Kesehatan di mal pelayanan publik.

Berikut adalah cara pindah faskes lewat Kantor Cabang BPJS Kesehatan:

• Kunjungi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
• Memberitahu petugas jika kamu ingin melakukan pindah faskes BPJS Kesehatan.
• Melampirkan KTP dan KK.
• Tunggu hingga permohonan kamu untuk diproses petugas.

Ketentuan dan cara di atas juga berlaku, apabila peserta melakukannya melalui layanan BPJS Kesehatan di mal pelayanan publik.

Berapa Lama BPJS Bisa Digunakan Setelah Pindah Faskes?

Setelah permohonan diproses, peserta akan mendapatkan notifikasi mengenai perubahan faskes yang baru. Jika permohonan pindah faskes BPJS berhasil, maka faskes I terbaru akan berlaku di tanggal 1 pada bulan berikutnya.

Contoh, jika melakukan perubahan FKTP pada bulan berjalan (misal: November), maka FKTP terbaru akan aktif per tanggal 1 pada bulan berikutnya (Desember). Sebelum tanggal 1 tersebut, peserta masih bisa menggunakan FKTP lamanya untuk mendapat pelayanan kesehatan.

(khq/fds)

Bisnis.com, BATAM — Program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis untuk pelajar ternyata akan menggunakan dana APBD yang cukup besar, yakni mencapai Rp65 miliar untuk wilayah Batam.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam Muhammad Mustofa mengatakan program makan berguzi gratis bisa dinikmati para pelajar dari sekolah tingkat PAUD, SD, SMP yang terdata di Dinas Pendidikan (Disdik) Batam.

"Makan siang gratis ini berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri] yang diterima DPRD Batam, di mana setiap daerah wajib memberikan dana pendamping sebesar 10% dari kebutuhan," katanya Jumat (25/10/2024).

Mustofa kemudian menjelaskan kebutuhan makan siang gratis secara di Kepulauan Riau (Kepri) mencapai Rp650 miliar, dan secara aturan setiap daerah diminta dana pendamping sekitar 10%, atau Rp65 miliar.

"Dana ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah [PAD] Batam, bukan potongan dari dinas-dinas. Jika ada kekurangan nanti, maka akan diambil dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus [DAK] atau Dana Alokasi Umum [DAU]," ungkapnya.

Sementara itu Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Batam, Andi Agung mengatakan anggaran program makan siang gratis akan berasal dari dua sumber, yakni APBD dan APBN.

"Untuk petunjuk teknis seperti apa belum ada aturannya," katanya.

Ia menilai dengan adanya program makan siang gratis akan mendongkrak perekonomian. Terutama untuk UMKM. "Yang menyediakan nanti mungkin para UMKM. Tapi memang harus terjamin gizi dan kebersihannya," ujarnya. (K65)

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk manfaat rakyat. Di samping itu, Prabowo juga memberikan arahan agar APBN digunakan untuk fokus memberantas kemiskinan, korupsi, dan inefisiensi birokrasi.

“Presiden Prabowo menekankan teliti dan tepat menggunakan APBN untuk manfaat rakyat,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip dari Antara.

Kerja sama tim dalam kabinet serta penyederhanaan birokrasi dan regulasi juga menjadi arahan penting yang disampaikan Prabowo. Arahan itu diberikan saat Sidang Kabinet Paripurna pertama bagi Kabinet Merah Putih.

Presiden juga memberikan arahan untuk konsisten dengan semangat dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD), yaitu menjaga kemerdekaan dan keutuhan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah, menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.

Terkait kebijakan, Sri Mulyani merinci yang menjadi prioritas utama adalah ketahanan dan swasembada pangan dan energi, pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan anak, hilirisasi 26 komoditas, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta menjaga pertahanan dari ancaman judi online, penyelundupan, narkoba, dan kegiatan ilegal serta kebocoran.

Perencanaan dan penganggaran serta kebijakan dan aturan pun harus dilakukan dengan teliti dan tepat sesuai prioritas dan fokus pembangunan. Dengan begitu, dapat menciptakan ketahanan dan ketangguhan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pertahanan nasional.

“Sebuah bangsa hanya bisa maju apabila bersatu dan selalu mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan sendiri atau kelompok,” tegas Sri Mulyani.