Jakarta -

PT PP (Persero) Tbk atau PTPP dipercaya menggarap sejumlah proyek besar di Tanah Air. Proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur transportasi, bendungan, gedung, dan dan beberapa proyek lainnya.

PTPP juga turut berpartisipasi dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebut saja proyek Istana Negara IKN, Istana Garuda IKN, hingga Bandara VVIP IKN yang sukses dibangun BUMN Karya ini.

Berikut beberapa proyek garapan PTPP:

1. Istana Negara IKN

PT PP (Persero) Tbk menjadi perusahaan pelat merah yang ditugaskan untuk membangun infrastruktur di IKN, salah satunya membangun Istana Negara. Dilansir dari website PTPP, proyek tersebut menelan anggaran Rp 2,6 triliun dan mulai dibangun pada 11 November tahun 2022.

Hasil karya PTPP itu menjadi lokasi digelarnya upacara HUT RI ke-79 sekaligus yang pertama kali diselenggarakan di IKN. Bangunan megah itu didesain oleh pematung asal Bali, I Nyoman Nuarta. Tampak pilar-pilar besar menopang bagian depan istana serta lapangan luas yang membentang di depannya. Rencananya pepohonan dan aliran sungai juga akan mengelilingi Istana Negara IKN.

2. Istana Garuda IKN

Istana Garuda berdiri di atas tanah seluas 55,6 hektare (ha) dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana ini memiliki berbagai bangunan lain, mulai dari lapangan upacara, bangunan kantor presiden, bangunan istana, bangunan kantor sekretariat presiden, ruang konferensi pers, kamar tempat istirahat presiden, hingga bangunan kantor staf khusus presiden.

Sementara itu, ikon Burung Garuda Raksasa sendiri dirancang dengan bentang sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Garuda raksasa itu terdiri atas sejumlah 4.650 bilah garuda. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi atau topping off telah dilakukan Kementerian PUPR di Sayap Barat Selubung Garuda pada Minggu (21/7/2024) lalu.

3. Bandara VVIP IKN

PTPP juga mengerjakan proyek Bandara VVIP IKN yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. PTPP dipercaya untuk mengerjakan pembangunan sisi landasan udara yang memiliki panjang hingga 3.000 meter.

Saat ini Bandara Nusantara IKN memiliki landasan pacu berukuran 2.200 x 30 meter. Sederet uji coba terbang dan mendarat sudah dilakukan di Bandara IKN untuk melihat keselamatan dan keamanan penerbangan.

4. Bendungan Lolak Sulawesi Utara

Proyek Bendungan Lolak yang berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu proyek yang dikerjakan PTPP. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 16,23 Juta M3 dan memiliki luas genangan sebesar 101,75 Hektar.

Bendungan Lolak merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah dengan nilai kontrak senilai Rp 2,026 Triliun dan masa pelaksanaan dari 2015 sampai dengan 2023. Bendungan Lolak memiliki manfaat irigasi seluas 2.214 Hektar, Air Baku 500 lt/det, Mereduksi Banjir sampai dengan 29,42%, serta sebagai PLTMH dengan kapasitas 2,43 MW.

Proyek ini sudah diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Februari 2024. Sebelumnya PTPP sudah menyelesaikan beberapa proyek bendungan yang merupakan Proyek Strategis Nasional yaitu Bendungan Leuwikeris, Bendungan Lausimeme, Bendungan Tamblang, dan Bendungan Tiu Suntuk Paket II

5. Bali International Hospital

PTPP juga mendapat penugasan untuk membangun rumah sakit bertaraf internasional pertama di Pulau Dewata, yakni Bali International Hospital (BIH)). Proyek yang berlokasi di KEK Sanur, Bali ini bekerja sama dengan Mayo Clinic USA.

Dalam proyek tersebut scope pekerjaan PTPP adalah perencanaan, persiapan, struktur, arsitektur, MEP, hingga Site Development & Infrastructure. BIH diharapkan dapat menjadikan Bali sebagai destinasi wisata kesehatan dan menghadirkan sarana pendukung kesehatan berkualitas premium di Indonesia.

(ily/kil)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan ke kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Di sana, ia meninjau proyek Tanggul Pantai Muara Baru.

Tanggul Pantai Muara Baru dibangun sejak 2014-2024. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20.000 lebih kepala keluarga, dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata AHY di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, tinggi permukaan air laut sudah melebihi rumah-rumah yang ada di kawasan tersebut. Apabila tidak ada tanggul ini, maka kehidupan masyarakat di kawasan tersebut benar-benar terancam bahaya.

"Kita berharap terus sinergis karena ini urusan bersama.Tidak ada satu entitas yang sanggup menanggulangi atau mencegah terjadinya bencana banjir. Karena ini harus dilakukan bersama-sama," ujarnya.

Lebih lanjut AHY menjelaskan, daerah Muara Baru ini juga termasuk ke dalam daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah. Setiap tahunnya, bisa mengalami turun permukaan tanahnya hingga 10 cm.Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter.

"1 meter itu segini, bisa turun ya tentunya bisa terjadi banjir. Jadi ini dalam konteks kami turun ke lapangan hari ini untuk melihat secara langsung. Karena perlu kita memproyeksikan bagaimana Jakarta dalam 5, 10, 20 tahun ke depan, apa yang menjadi tantangan kita, terutama kita tahu penduduk Jakarta ini besar, padat," ujar AHY.

Paralel dengan pembangunan tanggul ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga berupaya untuk menambah suplai air dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian yang tengah dibangun saat ini. Harapannya, ini bisa mengurangi kebutuhan masyarakat mengambil air tanah.

Berikutnya, lanjut AHY, dilakukan penataan dengan baik saluran rumah-rumah tangga dan air limbah. Dengan demikian, saat curah hujan deras sekali pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan.

"Mohon dukungan dari semua pihak agar kami dapat bekerja untuk melanjutkan program-program penyelamatan pantai utara (pantura) Jakarta maupun lokasi-lokasi lain yang juga terdampak banjir rob selama ini. Tidak hanya di Jakarta tapi tempat-tempat lain, ini semua membutuhkan dukungan dari berbagai pihak," tutup AHY.

(shc/ara)

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadikan proyek-proyek Sumber Daya Air (SDA) sebagai salah satu prioritas di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Upaya ini dilakukan untuk mendukung swasembada pangan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berkomitmen akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur SDA seperti bendungan dan jaringan irigasi guna mendukung program prioritas swasembada pangan.

Keberadaan bendungan akan diikuti dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diharapkan dapat secara langsung mengairi lahan pertanian masyarakat sehingga meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).

"Kita sepakat bahwa infrastruktur sumberdaya udara sangat penting untuk mendukung sasaran swasembada pangan dan, oleh karena itu, terus kita lanjutkan. Kita bisa melihat misalkan dari bendungan, bedung, lalu masuk ke irigasi primer, sekunder, dan tersier hingga langsung ke sawah-sawah," kata Dody saat kunjungan ke Bendung Perjaya, Sumatera Selatan, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Kunjungan Dody ke Bendungan Perjaya ini juga dimaksudkan untuk memastikan bendungan tersebut beserta jaringan irigasi primer, sekunder hingga tersier, dapat berfungsi dengan baik. Kementerian PU berencana melakukan peremajaan Bendung Perjaya beserta saluran irigasinya, mengingat usia bedung sudah sekitar 30 tahun.

"Kita berharap bisa berkelanjutan tidak hanya jangka pendek, namun juga ke depannya. Tentunya mendukung sektor pertanian di Sumatera Selatan dan Lampung," ujarnya.

Di sisi lain, Daerah Irigasi (DI) Komering memiliki potensi untuk mengairi lahan pertanian seluas 124.000 Ha. Sementara saat ini layanan air untuk daerah irigasi baru mencakup 74.600 ribu Ha dan sisanya masih bersifat tadah hujan.

Dody berharap dengan selesainya pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang berada di wilayah hulu DI Komering nantinya akan menambah pasokan air pada jaringan irigasi Komering untuk lahan pertanian seluas 34.800 hektare (Ha). Adapun progres konstruksi Bendungan Tiga Dihaji sebesar 66% dan ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2026.

"Ini upaya untuk meningkatkan Indeks tanam kita, Indeks tanam sekarang 1,78, lalu dengan Bendungan Tiga Dihaji akan meningkat menjadi 2,8 atau 2,9. Tentunya semua untuk men-support pertanian," kata dia.

Bendungan Tiga Dihaji dibangun untuk menjaga kestabilan pasokan air di Daerah Irigasi Komering, khususnya pada musim kemarau yang selama ini hanya mengandalkan Sungai Komering. Dengan kapasitas tampung 140 juta m3 dan luas seluas 577 hektare, bendungan ini akan mensupesi 34,800 Ha pada DI Komering dengan mencakup lahan pertanian seluas 74.500 Ha.

Selain untuk irigasi, Bendungan Tiga Dihaji juga memberikan manfaat untuk konservasi sumber daya udara, pengendalian banjir 39,5% pada debit banjir periode ulang 50 tahun, menyediakan kebutuhan air baku sebesar 1 m3/detik, pembangkit listrik sebesar 4x10 MW, dan pariwisata lokal , serta prasarana olahraga udara.

(shc/ara)

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bertemu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas megaproyek Giant Sea Wall (GSW).

AHY mengatakan, megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tanggul laut raksasa atau GSW menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto.

"Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur, khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa," kata AHY dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

AHY menjelaskan, semangat pembangunan giant sea wall berangkat dari kondisi permukaan tanah yang kian menurun di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta.

"Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik. Panjangnya diproyeksikan mencapai 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Untuk penyediaan air bersih, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan SPAM Regional Jatilihur I yang bisa mensuplai air bersih 4.000 liter/detik untuk Jakarta, Bekasi (Kabupaten dan Kota) dan Kabupaten Karawang. Saat ini tengah disiapkan konstruksi SPAM Regional Karian Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik dan SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II rencana KPBU berkapasitas 2.054 liter/detik.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, di sisi sanitasi saat ini tengah dibangun Jakarta Sewerage System Zona 1. "Zona 1 terletak di Pluit dengan kapasitas 240.000 m3/hari. Progres sekitar 20% dan masa pelaksanaan sampai 2027," kata Diana.

Lalu untuk pengendalian banjir, terus dilakukan dari hulu ke hilir. Di hulu Kementerian PU membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Keduanya merupakan bendungan kering yang dibangun sebagai pengendali banjir. Di bagian tengah dilakukan normalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sudetan Sungai Ciliwung selesai 2023.

Sedangkan di sisi hilir, dilakukan pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong selesai pada 2023. Kemudian pembangunan tanggul pantai dan muara sungai tahap A, yang terintegrasi dengan sistem polder, pompa, saluran kolektor, pintu air serta penataan kawasan (2014-2024).

Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp 600 triliun.

Lihat juga Video 'Jokowi Cek Tanggul Laut di Semarang, Rampung Bulan Agustus':

[Gambas:Video 20detik]

(shc/ara)

Jakarta -

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhyono (AHY) bercerita soal kedekatan dirinya dengan eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dia sering diajak Basuki turun ke proyek saat masih menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

Cerita ini dibagikan AHY lewat Instagram pribadinya, @agusyudhyono, Kamis (31/10/2024). Meski cuma jadi menteri selama 8 bulan di Kabinet Indonesia Maju, kala itu AHY bilang sangat sering sekali diajak Basuki turun ke lapangan.

"Meskipun hanya delapan bulan sebagai Menteri pada periode sebelumnya, saya cukup sering diajak Pak Bas terjun ke lapangan," cerita AHY.

Dia memaparkan dirinya sudah diajak Basuki untuk melakukan peresmian bendungan Lolak, peresmian berbagai jalan Inpres, ruas tol Pekanbaru-Padang, camping di IKN, meninjau embung MBH, juga berbagai rapat bersama anggota kabinet lainnya.

Seperti diketahui, AHY baru saja bertemu dengan Basuki kemarin. Dalam unggahannya itu, AHY juga memanjatkan doa agar Basuki bisa sukses dan sehat dalam mengabdi di jabatan berikutnya.

"Terima kasih Pak Bas atas waktu dan ceritanya! Sehat dan sukses selalu dalam pengabdian berikutnya," sebut AHY.

(hal/kil)

Jakarta -

Raksasa pertambangan BHP dan Vale menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Brasil untuk membayar hampir US$ 30 miliar atau Rp 468 triliun sebagai kompensasi runtuhnya bendungan Mariana. Insiden yang terjadi pada 2015 itu menyebabkan bencana lingkungan terburuk di Brasil.

Runtuhnya bendungan melepaskan limbah beracun dan lumpur yang membanjiri kota-kota di sekitarnya, sungai dan hutan. Bencana ini menewaskan 19 orang, menyebabkan ratusan lainnya kehilangan tempat tinggal, dan mencemari sungai.

"Saya harap perusahaan pertambangan dapat mengambil pelajaran, hal ini akan mengurangi biaya yang harus mereka keluarkan untuk mencegah bencana ini," kata Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dikutip dari BBC, Sabtu (26/10/2024).

Sebagai informasi, bendungan itu dimiliki oleh Samarco, perusahaan patungan antara Vale dan BHP. Sejak bencana terjadi, perusahaan telah mendirikan yayasan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat. Kota baru juga dibangun untuk menggantikan salah satu kota yang hancur.

Namun, masyarakat menilai mereka belum menerima keadilan yang cukup untuk membangun kembali kehidupan mereka sembilan tahun kemudian. Selain proses hukum di Brasil, lebih dari 620.000 orang telah mengajukan BHP ke pengadilan di Inggris, tempat BHP berkantor pusat pada saat itu.

Mereka menuntut ganti rugi sekitar US$ 47 miliar dalam persidangan perdata. Tahap pertama akan menentukan apakah BHP sebagai perusahaan induk bertanggung jawab. Sekitar 70.000 pengadu juga membawa Vale ke pengadilan di Belanda.

Pada tahun 2016, kedua perusahaan sepakat untuk membayar kompensasi sebesar US$ 3,5 miliar. Namun negosiasi dibuka kembali pada tahun 2021 karena lambatnya kemajuan sistem peradilan Brasil dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Perjanjian hari Jumat ini mencakup kewajiban mereka di masa lalu dan masa depan untuk membantu masyarakat, komunitas, dan ekosistem yang terkena dampak bencana.

Perusahaan-perusahaan tersebut setuju untuk membayar 100 miliar reais atau US$ 17,5 miliar kepada pemerintah daerah selama 20 tahun. Lalu 32 miliar reais untuk memberikan kompensasi dan pemukiman kembali para korban, serta memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Sisanya sebesar 38 miliar reais adalah jumlah yang menurut perusahaan telah mereka bayarkan sebagai kompensasi.

(ily/hns)

Jakarta -

Raksasa pertambangan BHP dan Vale menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Brasil untuk membayar hampir US$ 30 miliar atau Rp 468 triliun sebagai kompensasi runtuhnya bendungan Mariana. Insiden yang terjadi pada 2015 itu menyebabkan bencana lingkungan terburuk di Brasil.

Runtuhnya bendungan melepaskan limbah beracun dan lumpur yang membanjiri kota-kota di sekitarnya, sungai dan hutan. Bencana ini menewaskan 19 orang, menyebabkan ratusan lainnya kehilangan tempat tinggal, dan mencemari sungai.

"Saya harap perusahaan pertambangan dapat mengambil pelajaran, hal ini akan mengurangi biaya yang harus mereka keluarkan untuk mencegah bencana ini," kata Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dikutip dari BBC, Sabtu (26/10/2024).

Sebagai informasi, bendungan itu dimiliki oleh Samarco, perusahaan patungan antara Vale dan BHP. Sejak bencana terjadi, perusahaan telah mendirikan yayasan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat. Kota baru juga dibangun untuk menggantikan salah satu kota yang hancur.

Namun, masyarakat menilai mereka belum menerima keadilan yang cukup untuk membangun kembali kehidupan mereka sembilan tahun kemudian. Selain proses hukum di Brasil, lebih dari 620.000 orang telah mengajukan BHP ke pengadilan di Inggris, tempat BHP berkantor pusat pada saat itu.

Mereka menuntut ganti rugi sekitar US$ 47 miliar dalam persidangan perdata. Tahap pertama akan menentukan apakah BHP sebagai perusahaan induk bertanggung jawab. Sekitar 70.000 pengadu juga membawa Vale ke pengadilan di Belanda.

Pada tahun 2016, kedua perusahaan sepakat untuk membayar kompensasi sebesar US$ 3,5 miliar. Namun negosiasi dibuka kembali pada tahun 2021 karena lambatnya kemajuan sistem peradilan Brasil dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Perjanjian hari Jumat ini mencakup kewajiban mereka di masa lalu dan masa depan untuk membantu masyarakat, komunitas, dan ekosistem yang terkena dampak bencana.

Perusahaan-perusahaan tersebut setuju untuk membayar 100 miliar reais atau US$ 17,5 miliar kepada pemerintah daerah selama 20 tahun. Lalu 32 miliar reais untuk memberikan kompensasi dan pemukiman kembali para korban, serta memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Sisanya sebesar 38 miliar reais adalah jumlah yang menurut perusahaan telah mereka bayarkan sebagai kompensasi.

(ily/hns)

Jakarta -

PT Brantas Abipraya (Persero) menjadi satu-satunya perusahaan BUMN yang meraih penghargaan di Asian Water Awards 2024. Pada ajang ini, Brantas Abipraya meraih penghargaan Water Company Excellence in Asia atas komitmen dalam mengelola sumber daya air (SDA) dengan inovasi terbaik.

"Selama hamper 44 tahun berdiri, Brantas Abipraya membangun infrastruktur nasional, pencapaian sebagai Water Company Excellence in Asia ini merupakan wujud komitmen kami dalam membangun infrastruktur SDA, hingga saat ini sudah berhasil menyelesaikan pembangunan lebih dari 40 bendungan di Indonesia," ujar Direktur Utama Brantas Abipraya Sugeng Rochadi dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Selain bendungan, Brantas Abipraya juga membangun infrastruktur air lainnya seperti irigasi, instalasi pengolahan air, sistem penyediaan air minum (SPAM), tanggul pengaman pantai hingga embung.

Selain menyabet penghargaan Water Company Excellence in Asia, Brantas Abipraya juga mengantongi penghargaan Sustainable Water Infrastructure Project - Ciawi Dry Dam in Asia di ajang tersebut.

"Alhamdulillah, Proyek Bendungan Kering Ciawi yang telah dituntaskan Brantas Abipraya ini diakui atas kontribusinya dalam menciptakan infrastruktur air yang berkelanjutan, serta mendukung Program SDGs," ungkap Sugeng.

Brantas Abipraya turut mendukung program SDGs, di antaranya mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera, air bersih dan sanitasi layak, dan penanganan perubahan iklim melalui pembangunan Bendungan Kering Ciawi. Terletak di Desa Cipayung, Desa Gadog, dan Desa Sukakarya di Kecamatan Megamendung serta Desa Kopo di Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, bendungan ini mampu mengendalikan banjir di 12 kelurahan di Jakarta.

Bendungan Ciawi memiliki kemampuan untuk menampung air dengan volume hingga 6 juta meter kubik. Dengan luas genangan bendungan sekitar 39,40 hektare, bangunan Bendungan Ciawi didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta.

Rampungnya pembangunan Bendungan Ciawi diharapkan akan mereduksi banjir sebesar 111,75 meter kubik per detik. Bendungan ini juga diharapkan mampu menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung.

"Bendungan Ciawi ini merupakan bendungan kering pertama di indonesia, bendungan ini berbeda dari bendungan pada umumnya. Jika biasanya setelah beroperasi bendungan akan menampung air dan membentuk danau di bagian hulu, untuk Bendungan Ciawi nantinya air hanya akan sekedar lewat," kata Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana.

Ketika kondisi biasa atau tidak banjir, lanjut Dian air mengalir seperti biasa. Pada saat tidak banjir, bendungan ini tidak terisi air, kering sehingga dinamakan bendungan kering.

Hadirnya bendungan ini juga menjadikan Brantas Abipraya meraih Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai pelaksana pembangunan bendungan kering pertama di Indonesia, Bendungan Ciawi. Bendungan Ciawi akan difungsikan sebagai penahan laju aliran air saat banjir di Sungai Ciliwung.

Bendungan ini nantinya akan menampung air pada saat musim hujan saja, dan kering ketika musim kemarau tiba. Sehingga, pada periode curah hujan tinggi bendungan ini akan mampu menahan kelebihan air dan mengalirkannya secara terkontrol.

Dian menyampaikan Bendungan Ciawi ditargetkan mampu mengurangi puncak debit banjir di Pintu Air Manggarai sebesar 21%. Pihaknya pun telah menambahkan spot-spot instagramable untuk swafoto di Bendungan Ciawi.

Selain itu, disediakan pula jogging track agar masyarakat sekitar atau wisatawan dapat berolahraga sambil menikmati pemandangan cantik di kawasan bendungan.

"Capaian Penghargaan ini menjadi bukti nyata dedikasi Brantas Abipraya dalam membangun infrastruktur Negeri. Semoga raihan ini dapat terus menginspirasi seluruh Insan Abipraya untuk berinovasi tanpa henti dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia," tutup Dian.

Sebagai informasi, ajang Asian Water Awards 2024 digelar di Singapura pada Selasa (22/10). Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana dan Project Manager Proyek Bendungan Kering Ciawi, Brantas Abipraya Whima Regianto Putra.

(prf/ega)

Jakarta -

PT PP (Persero) Tbk sebagai salah satu BUMN Konstruksi dan Investasi di Indonesia melakukan peresmian Proyek Bendungan Lau Simeme yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bendungan ini turut diresmikan Presiden RI Joko Widodo dengan penandatanganan prasasti sebagai bentuk simbolis.

Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PT PP Yul Ari Pramuraharjo mengatakan bahwa sesuai dengan kualitas dan target, PT PP telah menyelesaikan satu lagi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada pekerjaan bendungan.

"Setelah sebelumnya Presiden RI telah meresmikan proyek bendungan Leuwikeris di Provinsi Jawa Barat dan proyek bendungan Tiu Suntuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat, satu lagi proyek bendungan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Proyek Bendungan Lau Simeme di Provinsi Sumatera Utara yang telah diselesaikan oleh PT PP dan diresmikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo," jelasnya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).

"Penyelesaian ini tentunya menjadi kebanggaan sendiri bagi PT PP yang telah diberikan kepercayaan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional, khususnya proyek infrastruktur seperti bendungan, jalan tol, pelabuhan, dan lain-lain. Ke depannya, tentunya PT PP berharap dapat terus berpartisipasi dan diamanahkan dalam pembangunan nasional, terutama proyek-proyek infrastruktur yang berada di seluruh penjuru Indonesia," imbuh Yul.

Proyek Bendungan Lau Simeme adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di provinsi Sumatera Utara. Di proyek ini, PT PP sebagai kontraktor utama bertanggungjawab dalam menyelesaikan dua paket pekerjaan, yaitu pekerjaan di paket dua dan paket lanjutan yang memiliki total nilai kontrak dari kedua proyek tersebut sebesar Rp 738 Miliar dengan masa pelaksanaan dari tahun 2017 sampai dengan 2024.

Bendungan Lau Simeme memiliki kapasitas tampung sebesar 21,07 Juta M3 dan memiliki luas genangan sebesar 125,85 hektare. Fungsi dari bendungan, antara lain, sebagai penyediaan air baku 2,85 m3/dt (Kota Medan 1,307 m3/dt dan Deli Serdang 1,543 m3/dt), dapat mereduksi banjir di kota Medan dan sekitarnya sebesar 289 m3/detik (dengan early release gate), serta sebagai sumber penyediaan energi listrik sebesar 1 MW.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Bendungan Lau Simeme ini adalah Bendungan ke-47 yang telah diresmikan dalam periode sepuluh tahun kepemimpinan. Pembangunan Bendungan memakan waktu yang tidak singkat dan termasuk bendungan yang besar di Indonesia.

"Bendungan ini sangat besar, nanti kalau airnya sudah naik akan terlihat betapa Bendungan Lau Simeme ini secara luas dan volume sangat besar. Saya berharap ini akan bermanfaat untuk Provinsi Sumatera Utama," ucap Jokowi.

Turut hadir dalam acara peresmian tersebut, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, Pj Bupati Deli Serdang Wiriya Alrahman, Ditjen SDA Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia, dan Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PT PP Yul Ari Pramuraharjo.

(prf/ega)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal habis masa jabatannya di akhir minggu ini. Per Minggu 20 Oktober 2024 mendatang, Prabowo Subianto akan dilantik menjadi presiden berikutnya dengan masa jabatan 2024-2029.

Di akhir-akhir masa jabatannya Jokowi masih menyempatkan diri untuk berkunjung ke daerah-daerah. Dalam seminggu terakhir masa jabatannya ini saja, sejak kemarin dan hari ini, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

Lalu apakah Jokowi akan melakukan kunjungan kerja lagi setelah ini? Menjawab pertanyaan itu, Jokowi tak menyatakan tegas apakah akan melakukan kunjungan kerja ke daerah lagi atau tidak.

"Nggak tahu (ada kunjungan kerja lagi atau tidak)," ujar Jokowi pada sela kunjungan kerjanya di Sumut, Rabu (16/10/2024).

Justru Jokowi malah mengungkapkan dirinya bisa saja melakukan kunjungan kerja ke daerah lagi di hari-hari terakhirnya sebagai presiden. Apabila ada proyek pemerintah di daerah yang harus dia resmikan, dia akan mendatanginya.

"Kalau memang masih ada yang mau diresmikan, ya saya resmikan. Saya kan masih punya 2 hari," sebut Jokowi.

Di Aceh dan Sumut, sejak kemarin Jokowi meresmikan beberapa infrastruktur. Mulai dari Inpres Jalan Daerah, gedung Creative Hub, stadion, jalan tol, hingga bendungan.

Simak: Video: Ini Survei Denny JA soal Kepuasan Rakyat atas Kinerja 10 Tahun Jokowi

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap pembangunan proyek infrastruktur tetap berlanjut pada pemerintahan yang akan datang.

Basuki terutama berharap proyek yang berhubungan dengan konektivitas, bisa tetap digarap pada era Prabowo-Gibran nanti.

"Pertama kalau menurut saya konektivitas, ada yang pertama mungkin air, pertama adalah ketahanan air yang menuju untuk ketahanan pangan dan energi," ujar Basuki di Universitas Gadjah Mada pada Sabtu (12/10).

Pembangunan air ini, berkaitan dengan proyek bendungan yang pada masa Jokowi dibangun sebanyak 61 bendungan. Dari total tersebut, sampai saat ini telah diresmikan sebanyak 53 bendungan. Dia berharap pembangunan sisanya bisa selesai tahun depan.

"Ini harus terus dilakukan, walaupun sudah membangun 61 kelihatannya banyak itu kita masih perlu banyak lagi. Air, jadi orang kalau mau hidup baik itu harus kecukupan air," tuturnya.

Infrastruktur lain yang menurut Basuki penting diteruskan yakni pembangunan jalan. Baik itu jalan tol maupun jalan nasional.

"Kalau mau hidup sejahtera itu harus konektivitas. Jadi tambahan konektivitas, makanya Jalan Tol Sumatera diharapkan bisa selesai lima tahun ke depan. Jalan Tol Trans Jawa juga Banyuwangi juga harus kita selesaikan," tuturnya.

"Konektivitas bukan hanya jalan tol, jadi sekarang pun dari 6.000 kilometer jalan nasional sudah kita bangun. Yang selama ini itu masih terus akan butuh konektivitas ini air, konektivitas itu syarat untuk bisa kemakmuran," sambung Basuki.

JAKARTA - Sepanjang 10 tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah meresmikan sebanyak 45 bendungan untuk mengantisipasi kekeringan. Bendungan-bendungan ini sebagai upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan air nasional.

Umumnya, bendungan yang dibangun memiliki banyak fungsi, antara lain, sebagai sumber air irigasi, penyedia air baku, pembangkit energi listrik terbarukan, pengendalian banjir, konservasi air, dan pengembangan pariwisata. Bendungan teranyar yang diresmikan ialah Bendungan Leuwikeris di Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Kita harapkan Bendungan manfaatnya betul-betul multifungsi, baik untuk air baku, air irigasi, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik. Sudah dihitung ini dapat mengairi daerah irigasi, besar sekali manfaatnya bagi petani," kata Presiden Jokowi. dilansir dari laman Kementerian PUPR, Senin (23/9/2024).

Presiden Jokowi mengatakan air adalah sumber kehidupan, air juga merupakan simbol keseimbangan dan keharmonisan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan bencana. Tanpa air tidak ada kehidupan dan makanan. Oleh karena itu, air harus dikelola dengan baik dan salah satunya melalui pembangunan Bendungan.

Menurut Presiden Jokowi, air sangat penting bagi kehidupan dan memiliki banyak manfaat. Oleh sebab itu, manajemen pengelolaan sumber daya air di seluruh provinsi di Indonesia akan menjadi fokus pemerintah.

"(Manfaat) yang pertama sebagai air baku untuk kehidupan kita, kedua irigasi bagi sawah-sawah yang kita miliki, dan ketiga untuk mereduksi banjir kalau memang di daerah itu masih ada banjir," tambah Presiden Jokowi.

Pembangunan infrastruktur sektor Sumber Daya Air (SDA) terus digencarkan Presiden Jokowi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan bendungan bertujuan untuk peningkatan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terus terjaga, penyediaan air baku dan pengendalian banjir.

Saat ini Presiden Jokowi telah meresmikan 45 bendungan dari 61 bendungan yang dibangun selama periode 2015-2024. Ketika masa pandemi Covid-19, proyek pembangunan infrastruktur disulap menjadi program padat karya yang memberdayakan masyarakat akibat kehilangan pekerjaan. Cara ini efektif menjaga perekonomian lokal dan memberdayakan mereka yang kehilangan pekerjaan.

Ini adalah cerminan nyata dari kepedulian dan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap pembangunan tidak hanya berupa struktur fisik, tetapi juga sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan harapan bagi rakyat.

Berikut Bendungan yang Sudah Diresmikan Jokowi selama 1 dekade:
1. Bendungan Semantok di Nganjuk, Jawa Timur
2. Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur
3. Bendungan Tugu di Trenggalek, Jawa Timur
4. Bendungan Bendo di Ponorogo, Jawa Timur
5. Bendungan Gongseng di Bojonegoro, Jawa Timur
6. Bendungan Nipah di Sampang, Madura
7. Bendungan Bajulmati di Banyuwangi, Jawa Timur
8. Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan
9. Bendungan Napun Gete di Sikka, NTT
10. Bendungan Sindang Heula di Serang, Banten
11. Bendungan Kuningan di Kuningan, Jawa Barat
12. Bendungan Way Sekampung di Pringsewu, Lampung
13. Bendungan Paselloreng di Sulawesi Selatan
14. Bendungan Karalloe di Sulawesi Selatan
15. Bendungan Ladongi di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara
16. Bendungan Pidekso di Wonogiri, Jawa Tengah
17. Bendungan Ciawi di Bogor, Jawa Barat
18. Bendungan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat
19. Bendungan Margatiga di Lampung
20. Bendungan Sadawarna di Subang, Jawa Barat
21. Bendungan Kuwil Kawangkoan di Sulawesi Utara
22. Bendungan Danu Kerthi di Bali
23. Bendungan Tamblang di Buleleng, Bali
24. Bendungan Beringin Sila di Sumbawa, NTB
25. Bendungan Bintang Bano di Sumbawa, NTB
26. Bendungan Rajui di Aceh
27. Bendungan Payaseunara di Aceh
28. Bendungan Jatigede di Jawa Barat
29. Bendungan Teritip di Kalimantan Timur
30. Bendungan Raknamo di NTT
31. Bendungan Rotiklot di NTT
32. Bendungan Tanju di NTB
33. Bendungan Mila di NTB
34. Bendungan Sei Gong di Kepulauan Riau
35. Bendungan Logung di Jawa Tengah
36. Bendungan Gondang di Jawa Tengah
37. Bendungan Pamukkulu, Sulawesi Selatan
38. Bendungan Lolak di Sulawesi Utara
39. Bendungan Ameroro di Sulawesi Tenggara
40. Bendungan Karian di Banten
41. Bendungan Tiu Suntuk di NTB
42. Bendungan Sepaku Semoi di Kalimantan Timur
43. Bendungan Cipanas di Jawa Barat
44. Bendungan Margatiga di Lampung Timur
45. Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis mengatakan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan indeks infrastruktur yang menjadi landasan bagi peningkatan perekonomian. Tidak hanya infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR, tetapi juga infrastruktur energi, transportasi, pertanian, permukiman serta teknologi informasi dan komunikasi.

?Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah banyak selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya pembangunan 61 bendungan selama 2014-2024, di mana 43 bendungan telah selesai untuk menjamin ketersediaan air dan ketahanan pangan nasional. Tahun ini ada 13 bendungan lagi selesai sisa 5 bendungan selesai awal 2025,? kata Abdul Muis.

Dengan tambahan bendungan selesai telah menambah daerah irigasi premium sebesar 396 ribu hektare (ha), tambahan air baku 52.000 liter/detik dan potensi PLTA sebesar 255 MW. Khusus untuk daerah irigasi, telah dilaksanakan pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru seluas 1.18 juta ha, serta dilaksanakan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi eksisting seluas 4.38 juta ha (dari total 7.5 juta ha sawah) pada 2014 hingga 2024.

?Sehingga dengan tambahan pasokan air dari bendungan baru, pembangunan irigasi baru serta rehab irigasi eksisting, indeks pertanaman meningkat dari sekitar 1,4 (2014) menjadi 2,5 (2024),? kata Abdul Muis.

Pembangunan bendungan tidak akan berhenti pada akhir jabatan Presiden Jokowi. Pasalnya, Kementerian PUPR dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp116,23 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2025, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk meningkatkan Dukungan Ketahanan Pangan dan Energi, Renovasi Prasarana Sarana Sekolah, dan keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga total pagu menjadi sebesar Rp116,23 triliun dari sebelumnya Rp75,63 triliun.

Total Pagu Alokasi Anggaran Kementerian PUPR TA 2025 sebesar Rp116,23 triliun tersebut secara rinci akan dialokasikan per Unit Organisasi sebagai berikut, yakni di Sekretariat Jenderal sebesar Rp528,44 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp98,91 miliar, Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 38,43 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp37,41 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp33,82 triliun, Ditjen Perumahan sebesar Rp4,78 triliun, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp558,36 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp148,96 miliar, BPIW sebesar Rp92,79 miliar, dan BPSDM sebesar Rp347,32 miliar.

Anggaran PUPR tahun 2025 khususnya pada sektor Sumber Daya Air (SDA) difokuskan pada pemanfaatan bendungan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

"Program TA 2025 dengan Pagu Anggaran Ditjen SDA sementara sebesar Rp26,53 triliun difokuskan pada pembangunan bendungan-bendungan yang sudah dalam tahapan konstruksi (on-going) sebanyak 17 unit bendungan, 2.000 ha Pembangunan/Peningkatan Daerah Irigasi, dan 15.000 ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi," kata Bob.

Dikatakan Bob, 17 bendungan tersebut yakni Bendungan Rukoh (Aceh), Tigadihaji (Sumsel), Cibeet (Jabar), Cijurey (Jabar), Cabean (Jateng), Karangnongko (Jateng), Bener (Jateng), Jragung (Jateng), Bagong (Jatim), Riam Kiwa (Kalsel), Bulango Ulu (Gorontalo), Budong-Budong (Sulbar), Jenelata (Sulsel), Pelosika (Sultra), Mbay (NTT), Manikin (NTT), dan Way Apu (Maluku).

"Program TA 2025 juga difokuskan pada penanganan pasca bencana dan lokasi rawan bencana di kawasan perkotaan, kawasan strategis, kawasan perbatasan, dan lain-lain melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir, lahar gunung berapi, dan pengaman pantai dengan total panjang rencana penanganan sepanjang 32,5 km," kata Bob.

Selain itu menurut Bob, pada tahun 2025 Ditjen SDA Kementerian PUPR juga akan berfokus pada penyediaan air baku di kawasan strategis untuk mendukung swasembada air melalui pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan intake dan jaringan air baku, pembangunan embung dan sumur air tanah, serta antisipasi kekeringan.

"Program penyediaan air baku tersebut akan dilakukan merata untuk di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," kata Bob.