JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal ini Komisi VI yang merupakan mitra kerja Kementerian Koperasi untuk meningkatkan organisasi Badan Layanan Umum (BLU), yakni Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) untuk menjadi tulang punggung pembiayaan koperasi ke depan.

Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi Budie Arie Setiadi dan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menegaskan bahwa LPDB-KUMKM telah berhasil membuktikan diri sebagai tulang punggung pembiayaan khusus bagi koperasi di Indonesia dan ke depan perlu diperkuat secara organisasi maupun kinerjanya.

"Keberadaan LPDB-KUMKM telah memberikan ruang sosialisasi yang cukup bagi kami terkait pembiayaan koperasi. Kami bangga atas adanya LPDB-KUMKM dan ke depan harus terus diperkuat sebagai lembaga pembiayaan bagi masyarakat yang berbasis koperasi," ujar Herman.

Senada dengan Herman, Muhammad Husein Fadlulloh juga mendukung penuh penyaluran dana bergulir dari LPDB-KUMKM diperuntukkan khusus bagi koperasi-koperasi produktif.

Herman mendorong Kemenkop untuk memperkuat struktur LPDB-KUMKM di seluruh provinsi. Hal ini bertujuan agar daya jangkau penyaluran dana bergulir dapat menjangkau lebih banyak koperasi di daerah, terutama koperasi-koperasi yang memiliki potensi untuk menjadi produktif.

"Kalau sekarang hanya dibeberapa kota satgasnya, ke depan harus lebih banyak, tujuannya agar daerah-daerah lain juga harus merasakan kehadiran koperasi," ucap Herman.

Menanggapi apresiasi dan dukungan dari anggota DPR, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja LPDB-KUMKM dalam melayani koperasi dan mendukung program strategis dari pemerintah maupun Kementerian Koperasi dibawah kepemimpinan Menteri Koperasi Budie Arie Setiadi dan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

"Kami mengapresiasi kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh Komisi VI DPR RI. LPDB-KUMKM siap menjadi mitra kerja yang solid dalam mewujudkan koperasi yang kuat dan berdaya saing. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi koperasi, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kualitas layanan," kata Supomo.

Supomo juga menjelaskan bahwa LPDB telah menjalankan berbagai strategi untuk mendukung program pemerintah, terutama dalam rangka mewujudkan koperasi produktif.

Mulai dari peningkatan kapasitas koperasi, yakni LPDB-KUMKM akan terus memberikan pendampingan dan pelatihan kepada koperasi agar mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Kemudian, Penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem koperasi.

"LPDB-KUMKM terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi koperasi," tutur Supomo.

Selain itu, lanjut Supomo, sejalan dengan perkembangan digital dan juga digitalisasi koperasi, LPDB-KUMKM juga terus mengembangkan sistem informasi yang lebih modern serta efisien untuk mempermudah proses penyaluran dana dan pengawasan.

"Kami yakin dengan dukungan dari semua pihak, LPDB-KUMKM dapat menjadi lembaga pembiayaan yang andal dan berkontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi kerakyatan," ujar Supomo.

Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka atau dikenal 'Oneng' menyoroti adanya pinjaman online (pinjol) ilegal berkedok koperasi. Pelaku menawarkan pinjaman dengan mudah dan cepat namun dengan bunga yang tinggi.

Menurut Rieke, pinjol ilegal tersebut menggunakan website yang seolah-olah legalitasnya telah disetujui oleh Kementerian Koperasi. Ia lalu meminta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tidak kecolongan dan mengingatkan jangan ada oknum yang berasal dari orang dalam (ordal) Kementerian.

"Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah-olah legalitas koperasinya di-approve oleh Kemenkop. Kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal di Kementerian Koperasi," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia mendorong Kemenkop berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kemungkinan ASN di Kemenkop terlibat pinjol ilegal.

"Atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok Koperasi ini apakah ada keterlibatan ordal di dalam meng-approve seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang juga penting pinjol itu servernya 22% di Indonesia, sisanya di luar negeri," tutur Rieke.

Rieke juga menyampaikan perkataan Budi Arie yang menyebut pinjol ilegal dan judi online seperti kakak-beradik. Pasalnya keduanya bisa menimbulkan kriminalitas sehingga tidak bisa didiamkan.

Ia lalu menyoroti sosok Budi Arie yang sedang menjadi sorotan imbas terungkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melindungi judi online. Oleh karena itu, sebut Rieke, penting untuk dilakukan skrining segera di Kemenkop.

"Kita tidak usah basa-basi karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan dengan adanya ordal di Kementerian yang lama. Saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening di Kementerian Bapak termasuk yang terlibat pinjol atau judi online.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie menyebut ada fenomena rentenir berkedok koperasi. Praktik rentenir tersebut pada akhirnya merusak nama baik koperasi.

"Mengenai koperasi berkedok rentenir, kalau menurut Deputi saya bukan koperasi berkedok rentenir, tapi rentenir berkedok koperasi. Jadi rentenir inilah yang merusak nama baik koperasi," ujar dia.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000 di 2025. Adapun alokasi yang sudah ditetapkan untuk Kementerian Koperasi tahun depan sebesar Rp 274,45 miliar.

Budi Arie mengatakan tambahan anggaran itu untuk memperkuat program koperasi di 2025. Alokasi anggaran Rp 274,5 miliar itu merupakan pembagian dengan Kementerian UKM.

"Untuk memperkuat program perkembangan koperasi pada 2025, Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000," kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, tambahan anggaran itu diperuntukkan bagi program teknis sebesar Rp 1.758.886.375.000 yang terdiri untuk Direktur Jenderal (Dirjen) Kelembagaan, Digitalisasi dan Inovasi, Dirjen Ekosistem dan Pengembangan Usaha, Dirjen Pengembangan Talenta dan Daya Saing, Dirjen Mitigasi Risiko dan Pengawasan, LPDB Koperasi Dekopin.

Kemudian tambahan anggaran sebesar Rp 440.500.000.000 untuk program Sekretariat Jenderal (Setjen) yang terdiri untuk Biro Perencanaan dan Bahan Kebijakan Pimpinan, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Biro Hukum dan Kerja Sama Internasional, Inspektur Jenderal, serta Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Secara khusus Biro Umum dan Keuangan memerlukan tambahan anggaran Rp 261.700.000.000 yang di antaranya untuk layanan dukungan operasional, gaji, tunjangan dan lainnya, layanan pengadaan barang dan jasa, protokoler, revitalisasi ruang kerja pegawai, pemeliharaan gedung, hingga revitalisasi Grand Smesco Hills.

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membeberkan program 100 hari kerja usai dilantik menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya ada tiga program yang akan dicapai.

"Dalam 100 hari ke depan Kementerian Koperasi menargetkan 3 program untuk dicapai," kata BudiArie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Target pertama dalam 100 hari kerja yakni memastikan konsistensi produk minyak untuk rakyat. Produk tersebut kemudian akan didistribusikan ke wilayah sekitar produksi dan sisanya dipasarkan melalui marketplace.

"Salah satu produk koperasi binaan Kementerian Koperasi adalah minyak untuk rakyat. Dalam 100 hari ke depan, Kementerian Koperasi akan fokus menjaga kontinuitas produksi untuk kemudian didistribusikan ke wilayah sekitar lokasi produksi. Surplus dari produksi tersebut akan dipasarkan melalui marketplace," beber Budi Arie.

Target kedua yakni melakukan uji coba atau piloting di 10 titik lokasi untuk memastikan koperasi terlibat dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). "Kementerian Koperasi akan melakukan piloting di 10 titik lokasi untuk memastikan koperasi terlibat sebagai supplier penyedia bahan pangan untuk mendukung program MBG," imbuhnya.

Target ketiga yakni menyelesaikan tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) berupa hapus buku dan hapus tagih. Berdasarkan catatannya, terdapat Rp 5,70 triliun tunggakan KUT di perbankan.

"Berdasarkan pemetaan Kementerian Koperasi dan pihak perbankan, terdapat jumlah tunggakan KUT sebesar Rp 5,699 triliun. Dalam 100 hari kerja kami akan melakukan koordinasi dengan pihak BPKP dan Kejaksaan Agung untuk menentukan solusi kebijakan guna memfasilitasi penyelesaian tunggakan KUT," jelas Budi Arie.

Simak juga video: Budi Arie Tak Ingin Makan Bergizi Gratis Ada Barang Impor

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Budi Arie Setiadi sebagai menteri Koperasi. Posisi menteri Koperasi merupakan pemecahan dari posisi menteri Koperasi dan UMKM, yang sebelumnya dijabat Teten Masduki.

Dalam 100 hari pertama, Menteri Budi Arie akan mendorong gerakan rebrandingkoperasi melalui digitalisasi. Upaya rebranding ini untuk memperkuat posisi koperasi dalam perekonomian.

Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi) Sharmila Yahya mendukung langkah strategis ini sebagai upaya meningkatkan gairah koperasi semakin besar. ?Salah satu yang Inkowapi dorong adalah transformasi koperasi menjadi koperasi genuine melalui digitalisasi yang akan memberikan porsi dan posisi baru dalam perekonomian ke depan,? katanya dalam siaran pers, Selasa (22/10/2024).

Sharmila menjelaskan, spirit koperasi genuine dinilai sangat sejalan dengan upaya rebranding yang akan dijalankan Kementerian Koperasi. Di mana, menjadikan keharusan bagi koperasi untuk memasuki ekosistem digitalisasi dalam mendukung perekonomian nasional, sebagaimana cita-cita besar koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

?Koperasi genuine lingkup rebranding-nya diharapkan memberikan semangat baru. Tidak hanya bagi gerakan koperasi tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama generasi milenium dan generasi z yang semakin mendominasi jumlahnya,? jelas Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia ini.

Di sisi lain demi menyukseskan rebranding, Inkowapi juga mendorong spirit transformasi perkoperasian Indonesia melalui modernisasi, yang merupakan bagian dari strategi keberlanjutan perekonomian nasional. ?Modernisasi koperasi di era digital ini sangat dibutuhkan perannya dalam pembangunan ekonomi secara luas,? terang tokoh perempuan penerima Satya Lencana Pembangunan Bidang Perkoperasian dan UKM tahun 2013 ini.

Sebelumnya, dalam pertemuan para wanita pemimpin koperasi se-Asia Pasifik, Asia Pacific Women CEO?s in Cooperatives Summit pada bulan Juli 2024 yang lalu, Indonesia telah sepakat untuk bersama-sama menghadapi tantangan global bagi seluruh koperasi di dunia. Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa tantangan utama masa depan yang harus dihadapi seluruh negara.

Misalnya volatilitas ekonomi global, perubahan geopolitik dan ekonomi, kebijakan dunia yang terus berubah, persaingan antar negara maju, talent war pada pasar tenaga kerja, digital dan teknologi, perubahan iklim serta akses permodalan dan perluasan akses pasar. ?Ketidakpastian kondisi yang semakin besar ini memiliki tantangan tersendiri bagi koperasi seluruh bangsa untuk tetap dapat secara cepat menyesuaikan diri atas setiap percepatan perubahan,? ungkap CEO Sahabat Usaha Rakyat (SAHARA) ini.

Selain itu, berbagai negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat serta Eropa telah menggunakan koperasi sebagai pondasi dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya sembako bagi masyarakat, agar tidak lagi terjebak dalam status middle income trap. Untuk Indonesia sendiri, dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, Sharmila berharap pemerintah bisa meningkatkan income per kapita sebesar USD 15.000 per tahun melalui peran koperasi.

?Koperasi hadir juga untuk membuka lapangan kerja , mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi secara bersama,? imbuh perempuan yang dinobatkan sebagai Penggerak Satu Juta UKM Naik Kelas Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 ini.

Dia berharap rebranding koperasi juga memprioritaskan perbaikan sumber daya manusia, tata kelola pengelolaan koperasi, membuka lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta menumbuhkan produktifitas secara terintegrasi.

Jakarta -

Budi Arie dan Maman Abdurrahman resmi dilantik menjadi Menteri Koperasi dan Menteri UMKM periode 2024-2029. Dalam 100 hari ke depan, keduanya akan berfokus pada beberapa hal yang berkaitan dengan Kementerian masing-masing.

Budi Arie mengatakan akan berfokus kepada tiga hal, yakni rebranding, digitalisasi, dan tata kelola koperasi. Budi menekankan pentingnya rebranding koperasi. Sebab, hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat dan keinginan untuk berkoperasi yang masih rendah.

"Rebranding itu penting karena kesadaran masyarakat dan keinginan untuk berkoperasi itu harus kita tingkatkan. Baru 27 juta orang Indonesia yang berkoperasi," kata Budi Arie saat ditemui usai acara Sertijab, Gedung Kemenkop UKM, Senin (21/10/2024).

Dia pun membandingkan dengan negara Amerika Serikat yang jumlah anggota koperasinya mencapai 125 juta orang. Padahal negeri Paman Sam itu dikenal dengan negara yang indivudualistik.

Selain itu, dia juga menyebut pentingnya membangun kepercayaan di masyarakat. Menurutnya, banyak masyarakat yang sekarang tidak percaya dengan koperasi lantaran dari cerita-cerita masa lalu.

"Juga kepercayaan, karena trust building penting kan di koperasi ini orang nggak percaya berkoperasi karena cerita masa lalu. Untuk itu, tumbuh kepercayaan masyarakat bahwa koperasi itu penting," jelasnya.

Lebih lanjut, digitalisasi koperasi juga tidak kalah penting. Budi menambahkan lebih dari 127 ribu koperasi eksistensi di Indonesia. Untuk itu, dia menilai untuk memperbaiki tata kelola koperasi dengan digitalisasi.

"Tata kelola sumber daya manusia kita ingin membangun koperasi. Koperasi yang bisa dipercaya dan juga bisa membawa manfaat bagi para anggotanya karena pengalaman banyak negara yang koperasinya maju koperasi dikelola secara profesional itu bisa menjadi kebanggaan," terangnya.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan perubahan struktur organisasi dipastikan berjalan dengan lancar. Namun, transisi tersebut tanpa harus mengesampingkan kebutuhan dari pelaku UMKM.

"Pesan yang disampaikan Pak Prabowo, pertama teman-teman harus tahu bahwa ada target optimis peningkatan ekonomi kita sampai 8%. Itu adalah target keuntungan. Nah salah satu pendukung untuk menaikkan ekonomi 8% adalah bagaimana bisa mengamankan sektor UMKM. Yang notabene hari ini kita ketahui dari sektor UMKM itu menyumbang tenaga kerja kurang lebih 90-95%," katanya.

Dia menjelaskan Kementerian UMKM ini berkepentingan untuk menjaga sektor informil yang didominasi oleh pelaku UMKM ini tetap terkendali. Salah satunya, dengan memberikan kepastian-kepastian terkait modal, pinjaman modal, supporting teknologi, dan hal-hal administrasi-administrasi yang lain.

"Maka dari itu kenapa pemerintahan Pak Prabowo ini memisahkan antara koperasi dengan UMKM. Karena di satu sisi tadi selain mendorong jumlah tenaga kerja yang cukup tinggi. Di sisi lain ada kurang lebih 60-an juta pelaku UMKM yang harus dipikirkan secara fokus," jelasnya.

Terkait dengan anggaran, Maman menyebut tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dia akan berkolaborasi dengan beberapa pihak, seperti pihak swasta dan pihak-pihak perusahaan pelat merah.

"Karena pembiayaan-pembiayaan modal ini kan tidak hanya sekedar bisa kita, kita tidak cuma bisa sekedar mengandalkan dari dalam negeri, tapi juga pembiayaan-pembiayaan dari luar negeri dalam konteks venture capital dan lain sebagainya, itu juga bagus untuk kita manfaatkan. Artinya tadi saya bilang, yang saya ingin sampaikan itu jangan kita hanya sekedar mengharapkan APBN," imbuhnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Hari ini Teten Masduki menyerahkan jabatannya sebagai Menteri Koperasi kepada Budi Arie. Hal ini ditandai dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang berlangsung di Gedung Kementerian Koperasi dan UMKM, Senin (21/10/2024).

Teten mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Budi Arie untuk meningkatkan kehidupan masyarakat perubahan sosial. Dia menyebut perjalanan tersebut tidaklah mudah. Untuk itu, dia bilang senang karena Budi Arie yang menggantikannya.

"Walaupun ternyata untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi rakyat ini tidak mudah, oleh karena itu saya senang sekali Budi Arie menggantikan saya, berbagai komunikasi yang sudah dilakukan beberapa masalah saya yakin bisa diselesaikan oleh Budi Arie," kata Teten.

Dia menyebut sudah memberikan catatan kepada Budi Arie terkait masalah koperasi. Dia berharap Budi Arie bisa bekerja dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Budi Arie mengatakan dia akan menghubungkan Kementerian Komunikasi Digital dengan Kementerian Koperasi. Dia bilang langkah ini untuk digitalisasi koperasi.

"Saya sudah sampaikan bahwa Kementerian Koperasi dan Kementerian Komunikasi Digital dikerjasamakan karena saya ingin digitalisasi koperasi," katanya.

Dia menyoroti persoalan koperasi berkaitan dengan tata kelola dan sumber daya manusia dalam 100 hari ke depan. Dia pun berkomitmen akan melanjutkan apa yang telah Teten lakukan di koperasi.

"Kita akan perkuat tata kelola dan sumber daya manusia karena itu 100 hari dan mudah-mudahan mesin di Kementerian Koperasi bisa kuat untuk lari 120 km per jam," jelasnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan era Kabinet Indonesia Maju memamerkan momen melepas Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Pusat. Sri Mulyani menjadi salah satu menteri yang cukup lama membantu Jokowi, total dua periode secara penuh dia menjadi Bendahara Negara.

Sri Mulyani mengunggah 3 foto lewat Instagram resminya @smindrawati. Pertama dia memamerkan swafoto yang berisi dirinya bersama Jokowi dan Iriana Jokowi, Menkominfo Kabinet Indonesia Maju Budi Arie Setiadi, Menlu Kabinet Indonesia Maju Retno Marsudi, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Maju Suharso Monoarfa.

Kemudian foto kedua dan ketiga memperlihatkan momen Jokowi melambaikan tangan dan membungkuk sebelum masuk ke dalam pesawat TNI AU yang akan mengantarkan pulang kampung ke Solo.

"Menghantar Bapak @jokowi dan Ibu Iriana kembali ke Solo setelah menyelesaikan tugas negara sebagai Presiden dan Ibu Negara Republik Indonesia 2014-2024," ungkap Sri Mulyani dikutip Minggu (20/10/2024).

Dia juga menghaturkan terima kasih kepada Jokowi yang selama satu dekade telah mengabdi memimpin Indonesia. Menurutnya, dedikasi Jokowi untuk membangun dan memajukan Indonesia perlu diapresiasi.

"Terimakasih Bapak @jokowi dan Ibu Iriana atas pengabdian dan dedikasinya untuk membangun dan memajukan Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani kemungkinan bakal kembali masuk ke dalam pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja dilantik. Dia menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya untuk diberikan mandat sebagai menteri di kabinet baru.

(hal/kil)

Jakarta -

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pulang kampung ke Solo usai purna tugas. Jokowi bertolak dari Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma dan terbang menggunakan pesawat TNI AU Boeing B737 A7309.

Awalnya Jokowi direncanakan akan pulang menumpang pesawat komersial. Namun, Menkominfo Kabinet Indonesia Maju, Budi Arie menyebut rencana itu batal karena status Jokowi yang merupakan mantan Presiden.

Pada kesempatan itu, Budi Arie mengenang karier Jokowi hingga akhirnya lengser sebagai Presiden. Ia lantas mengucapkan selamat bekerja kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Padahal waktu itu 2012 baru jadi Gubernur. Ternyata nggak terasa ya. Makasih Pak Jokowi, selamat bekerja Prabowo Gibran semoga Indonesia ke depan semakin maju," katanya di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Minggu (20/10/2024).

Ia lalu menyebut pengumuman menteri dan wakil menteri oleh Prabowo akan dilakukan pada Minggu malam ini, sementara pelantikan pada Senin esok. Ia meminta masyarakat untuk menunggu.

"Nanti rencananya nanti malam (pengumuman menteri dan wakil menteri), hari Seninnya pelantikan," tuturnya.

Sebelumnya, Budi Arie menyebut Jokowi akan langsung pulang ke Solo setelah Prabowo Subianto dilantik. Jokowi disebut akan terbang menggunakan pesawat Citilink. "Citilink ya," kata Budi Arie, Senin (14/10/2024).

(ily/das)

Jakarta -

Sebanyak dua calon menteri Presiden Terpilih Prabowo Subianto yakni Budi Arie Setiadi dan Maman Abdurrahman berkunjung ke Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM). Keduanya bertemu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Pertemuan itu berlangsung sekitar 1,5 jam. Agenda tersebut berlangsung di tengah kabar keduanya sebagai calon menteri Prabowo dan rencana pemisahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Menkominfo Budi Arie dikabarkan akan menjadi Menteri Koperasi. Sedangkan Maman yang merupakan Politisi Golkar itu akan menduduki Menteri UKM.

Ditemui usai pertemuan itu, baik Budi Arie maupun Maman enggan membeberkan secara rinci pembahasannya. Budi Arie hanya meminta untuk menunggu pengumuman resmi dari Prabowo.

"Tunggu pengumuman resmi dari Presiden Terpilih (Prabowo)," kata Budi Arie, kepada awak media, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Meski demikian, ia menjamin proses transisi pemerintahan berjalan baik dan mulus. Hal ini termasuk juga dengan proses pemisahan KemenKop UKM. "Ya bagus lah (proses transisi), nih langsung lari pokoknya gigi lima," ujarnya.

Budi Arie menilai, transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan Prabowo menjadi transisi terbaik sepanjang sejarah.

"Pokoknya ini bagus (pemecahan kementerian), bagian dari transisi pemerintah. Kan selalu dibilang transisi presiden tahun ini adalah transisi terbaik sepanjang Republik Indonesia ini berdiri," kata dia.

Alasan KemenKop UKM Dipecah

Tidak jauh berbeda, Maman juga enggan membeberkan secara rinci pembicaraannya dengan Teten dan Budi Arie. Namun ia menekankan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto punya harapan besar untuk pengembangan UMKM.

"Tunggu saja dulu 2-3 hari ke depan, baru nanti kita sampaikan (hasil pembahasan). Yang pasti ada harapan besar dari Pak Prabowo terkait optimalisasi, peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM," ujar Maman.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan utama pemisahan persoalan Koperasi dan UMKM ke dalam dua kementerian berbeda. Dengan demikian, pekerjaannya bisa lebih fokus.

"Makanya ada kebijakan dipisahkan antara koperasi dan UMKM-nya, agar koperasi bisa fokus mengurusi koperasi dan UMKM fokus mengurus sektor UMKM yang kurang lebih ada 60 jutaan UMKM di seluruh Indonesia," katanya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa Prabowo memintanya untuk meneruskan apa yang sudah dibangun dan dijalankan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perintah dari Pak Prabowo, kita meneruskan apa yang sudah dibangun, dijalankan, dalam pemerintahan sebelumnya di bawah Pak Teten (MenKop UKM). Prinsipnya begitu," ujar dia.

(shc/das)

Jakarta -

Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki buka-bukaan tentang pemisahan kementeriannya menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Ia juga telah mengkonfirmasi nama-nama yang akan menduduki posisi sebagai pimpinan kementerian terkait.

Teten membenarkan bahwa Budi Arie Setiadi yang akan menggantikannya sebagai Menteri Koperasi. Sedangkan Maman Abdurrahman yang akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM.

Ia juga telah berkomunikasi dengan para calon menteri, baik Budi Arie maupun Maman Abdurahman menyangkut pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM ini. Komunikasi ini diharapkan dapat memastikan kelancaran transisi sekaligus sinergi ke depannya.

"Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di Menteri Kooperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman dari yang akan di UMKM," kata Teten, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Teten juga menyatakan, akan membantu keduanya selama proses transisi dalam memisahkan sektor koperasi dan UKM. Hal ini termasuk juga dengan membawa keduanya bersinergi, meski sektor terkait kini dipisah.

Sementara itu, menurutnya, langkah perombakan struktur kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo, termasuk pemecahan kementerian. Hal ini menjadi bagian dari persoalan politik di pemerintahan yang akan datang.

"Presiden terpilih itu kan punya hak prerogatif," ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan fokus Prabowo yang disebut-sebut punya cita-cita besar untuk memperbesar koperasi. Hal ini juga berkaitan dengan kakek Prabowo, Margono Djojohadikusumo, yang merupakan pelopor gerakan koperasi di Indonesia.

"Kita tahulah kakeknya beliau itu Pak Margono kan itu dulu ada buku yang ditulis oleh kakeknya. Itu antara perkembangan kooperasi antara tahun 1930 sampai tahun 40, saya sudah baca dan beliau dulu sebagai pengawas kooperasi," ujar Teten.

Selain itu, menurut Teten, koperasi merupakan alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro seperti pertanian. Dengan demikian, koperasi punya potensi besar untuk turut serta menggeber pertumbuhan ekonomi.

"Selama ini kita menggunakan kooperasi itu sebagai alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro, terutama misalnya di sektor pertanian, di agrikultur, di jaringan retail juga. Saya lihat di dunia benar-benar bisa lewat kooperasi. Jadi potensinya itu saya kira meskipun dipecah saya kira akan bisa disinergikan," kata Teten.

(shc/hns)

Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi bakal menjabat Menteri Koperasi di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Informasi tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Selain itu, menurut Teten, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) akan dipisah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Sementara Menteri UKM akan dijabat Maman Abdurrahman, politikus Partai Golkar.

Sinyal Budi Arie dan Maman akan memegang komando kedua Kementerian tersebut makin kuat karena keduanya hari ini, Jumat (18/10/2024) menyambangi Kementerian Koperasi dan UKM menemui Teten Masduki.

Namun saat dikonfirmasi terkait pembahasan dengan Teten, Budi Arie enggan banyak bicara.

"Tunggu pengumuman resmi dari presiden terpilih," kata Budi Arie, ditemui awak media di Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan.

Meski demikian, ia menjamin proses transisi pemerintahan berjalan baik dan mulus. Hal ini termasuk juga dengan proses pemisahan KemenKop UKM.

"Ya bagus lah (proses transisi), nih langsung lari pokoknya gigi lima," ujarnya.

Budi Arie sendiri menilai, transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan Prabowo menjadi transisi terbaik sepanjang sejarah.

"Pokoknya ini bagus (pemecahan kementerian), bagian dari transisi pemerintah. Kan selalu dibilang transisi presiden tahun ini adalah transisi terbaik sepanjang Republik Indonesia ini berdiri," kata dia.

Di sisi lain, ia belum dapat membocorkan hasil pembahasannya bersama Teten dan Maman menyangkut transisi kementerian. Ia meminta agar menunggu pengumuman resmi dari Prabowo.

"Tunggu tanggal 20 pengumuman resmi Pak Prabowo," ujar Budi Arie.

(shc/hns)