Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin proyek gasifikasi batu bara menjadi dymethil ether (DME) sebagai pengganti LPG bakal lanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Proyek tersebut dibesut Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan sempat terhambat karena ditinggal investor.

Bahlil bilang program gasifikasi batu bara tetap akan didorong di era Prabowo. Ini merupakan salah satu bentuk hilirisasi mineral yang mau dikejar pemerintah.

"Itu salah satu program ke depan yang akan kita dorong sebagai bentuk hilirisasi daripada batu bara. Itu diupayakan terus," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Sejauh ini proyek gasifikasi batu bara dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Namun, Bahlil membuka kemungkinan perusahaan swasta lainnya bisa ikut masuk ke proyek tersebut, mulai dari Adaro hingga Kodeco.

Sebab, Bahlil menekankan ada syarat bagi perusahaan itu untuk melakukan hilirisasi batu bara bila ingin kontrak kerjanya diperpanjang.

"Tidak hanya PTBA. Contoh perusahaan-perusahaan yang pemegang PKP2B. Kayak Adaro, Arutmin, KPC, Kodeco. Mereka itu kan syaratnya begitu dilakukan perpanjangan harus melakukan hilirisasi," sebut Bahlil.

Selain itu, hilirisasi batu bara yang harus dilakukan perusahaan-perusahaan tambang bisa dalam bentuk apa saja, namun pihaknya ingin mendorong program gasifikasi batu bara menjadi DME harus diprioritaskan.

"Wajib hilirisasi tapi tidak mesti DME. Tapi salah satu yang akan kita dorong itu adalah menyangkut dengan DME," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.

Jakarta (ANTARA) - PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota dari Holding BUMN Pertambangan MIND ID, mencetak laba bersih sebesar Rp3,23 triliun serta pendapatan sebelum bunga, pajak dan amortisasi (EBITDA) Rp5,65 triliun hingga triwulan III 2024.

Pencapaian tersebut didukung oleh pendapatan Perseroan yang meningkat 11 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp30,66 triliun.

“Total aset perusahaan per 30 September 2024 sebesar Rp40,15 triliun,” kata Corporate Secretary Bukit Asam Niko Chandra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Niko menyampaikan, total penjualan batubara PTBA pada Januari-September tahun ini mencapai 31,28 juta ton, naik 16 persen secara tahunan. Sebagai pembanding, penjualan ekspor pada periode yang sama tahun lalu sebesar 11,25 juta ton.

Sementara itu, realisasi domestic market obligation (DMO) sebesar 16,98 juta ton, tumbuh 8 persen dibandingkan dengan triwulan III 2023 yang sebesar 15,76 juta ton.

Adapun sampai dengan September 2024, produksi batubara PTBA mencapai 32,97 juta ton atau tumbuh 3 persen secara tahunan. Realisasi angkutan dengan kereta api 26,42 juta ton, meningkat 11 persen secara tahunan.

"Kinerja baik dapat dicapai meski terdapat berbagai tantangan, di antaranya koreksi harga batu bara dan fluktuasi pasar,” ujar Niko.

Rata-rata indeks harga batu bara ICI-3 terkoreksi sekitar 14 persen secara tahunan dari 86,32 dolar AS per ton hingga triwulan III 2023, menjadi 74,59 dolar AS per ton pada triwulan III 2024.

Sedangkan rata-rata indeks harga batubara Newcastle terkoreksi 28 persen secara tahunan menjadi 133,89 dolar AS per ton sampai dengan triwulan III 2024, dari 185,45 dolar AS per ton hingga triwulan III 2023.

“Oleh karena itu, PTBA terus berupaya memaksimalkan potensi pasar di dalam negeri serta peluang ekspor untuk mempertahankan kinerja dengan baik. Perseroan juga konsisten mengedepankan cost leadership di setiap kinerja perusahaan , sehingga penerapan efisiensi secara berkelanjutan dapat dilakukan secara optimal,” jelasnya.

Hal ini tercermin dari penurunan cash cost per ton secara tahunan dari Rp853 ribu menjadi Rp835 ribu.

Selain itu, ia menambahkan, Perseroan berharap agar pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) dapat segera terealisasi dan memberikan dampak baik bagi kinerja keuangan PTBA.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Sinergi ini juga berkontribusi pada efisiensi operasional dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) bersinergi meningkatkan kapasitas bongkar batu bara di area Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan.

"KAI berkolaborasi dengan PTBA dan SMBR untuk meningkatkan kapasitas angkut batu bara di Kertapati dengan target penyelesaian pada tahun 2027," kata Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ketiga perusahaan tersebut menyepakati Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait Rencana Peningkatan Kapasitas Bongkar Batu Bara Area Kertapati.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Pengembangan Usaha PTBA.Rafli Yandra, Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan KAI Rudi As Aturridha, dan Direktur Operasi SMBR Muhammad Syafitri di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

"Hal ini dilakukan mengingat pentingnya pengembangan area bongkar muat batu bara dan semen di wilayah Divre III Palembang untuk mendukung kebutuhan energi dan infrastruktur nasional," ujarnya.

Didiek mengungkapkan KAI mencatat kinerja positif pada angkutan barang selama periode Januari hingga September 2024, yang mana KAI mengangkut 50.987.328 ton barang atau meningkat 8 persen dibanding periode yang sama Januari hingga September 2023 sebanyak 47.174.683 ton barang.

Angkutan batu bara mendominasi dengan total 40.828.696 ton atau 80 persen dari keseluruhan angkutan barang KAI. Angkutan barang dengan kereta api memiliki berbagai keunggulan seperti ketepatan waktu, keamanan, kapasitas besar, bebas pungutan liar, dan dikelola oleh SDM yang profesional.

"Kelebihan lainnya yaitu angkutan barang dengan kereta api mampu mengangkut dengan kapasitas yang sangat besar. Satu gerbong bisa mengangkut 50 ton atau seukuran dua truk kontainer," jelasnya.

Bahkan, satu rangkaian KA angkutan batu bara di Sumatera bagian selatan dapat menarik 61 gerbong atau 3.000 ton sekaligus. Jika diangkut truk butuh kurang lebih 120 truk.

“Angkutan barang dengan kereta api tentunya lebih mendukung efisiensi biaya logistik, mengurangi kemacetan dan polusi yang mendukung keberlanjutan lingkungan,” kata Didiek.

Didiek menambahkan kerja sama itu juga untuk memaksimalkan potensi masing-masing perusahaan, dengan prinsip saling menguntungkan dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PTBA Rafli Yandra mengatakan bahwa sinergi itu merupakan bagian dari upaya PTBA dalam meningkatkan kapasitas angkutan batu bara.

"Kerja sama ini adalah langkah strategis bagi kami untuk memperkuat pilar logistik dan infrastruktur. Melalui peningkatan kapasitas logistik, kami dapat berkontribusi lebih besar dalam menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri," kata Rafli.

Dengan cadangan batu bara sebesar 2,98 miliar ton dan sumber daya 5,81 miliar ton, PTBA merupakan salah satu pengelola kekayaan batu bara terbesar di Indonesia.

Rafli mengatakan peningkatan kapasitas logistik merupakan langkah penting dalam rangka mempercepat monetisasi cadangan batu bara dan menjaga ketahanan energi nasional.

Sedangkan, Direktur Utama SMBR Suherman Yahya menyampaikan bahwa kerja sama itu merupakan langkah strategis sinergi antar-BUMN.

Suherman mengaku bahwa Semen Baturaja sangat mendukung kolaborasi itu guna memperkuat keberlanjutan pasokan bahan baku energi.

"Sinergi ini juga berkontribusi pada efisiensi operasional dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah serta pembangunan infrastruktur nasional," kata Suherman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Budiman Sudjatmiko buka-bukaan soal nasib proyek Bukit Algoritma yang pernah dibesutnya di tengah penunjukkannya sebagai Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan. Budiman sebelumnya menjadi salah satu insiator pembangunan Bukit Algoritma di Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat yang digadang-gadang bakal jadi sillicon valley-nya Indonesia.

Di tahun 2021 proyek itu sempat melakukan groundbreaking, Budiman kala itu menjadi Ketua Pelaksana Kiniku Bintang Raya KSO selaku pemilik proyek.

Kini setelah resmi dilantik sebagai Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, Budiman bilang proyek itu akan tetap berjalan meskipun tak ada dirinya. Dia bilang proyek tersebut digarap perusahaan swasta, dirinya juga selama ini tidak setiap saat mengurus proyek tersebut.

"Kalau soal itu kan perusahaan swasta, kebetulan nanti saya tidak akan ada di situ setiap hari, paling mengurusi yayasannya saja ya," ungkap Budiman singkat ketika ditanya soal nasib Bukit Algoritma di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Budiman selanjutnya justru malah mengalihkan pembicaraan soal tiga hal yang membuat kemiskinan terjadi, yaitu kurang pendapatan, kurang akses, dan kurang aset. Menurutnya, proyek Bukit Algoritma ada kaitannya dengan pengentasan kemiskinan.

"Tapi bagian itu betul ada berkaitan kemiskinan yang kita maksud itu sebenarnya tiga, kurang pendapatan, kurang akses, dan kurang aset," lanjut Budiman.

Dia memaparkan kurang pendapatan bisa terjadi karena tidak kejelasan pendapatan seseorang. Kemudian kurang aset terjadi karena pendapatan tidak mampu untuk dibelikan aset. Lalu, kurang akses terjadi karena kurangnya pendapatan, baik dari kurang akses pendidikan, kesehatan, maupun yang lainnya.

Dia menekankan pengentasan kemiskinan bukan hanya sekedar memberikan solusi jangka pendek berbentuk bantuan sosial. Namun harus ditanggulangi dan dientaskan dengan memberdayakan orang-orang yang berada di garis kemiskinan.

"Jadi pengentasan kemiskinan bukan sekedar menyembuhkan symptom atau gejalanya, bukan menanggulangi, tapi mengentaskan," sebut Budiman.

Hi!Sanggau - Gabungan komunitas pencinta alam melakukan aksi nyata Sapu Bersih Bukit Telogah (Saber Telogah) di Kabupaten Sanggau, Kalbar. Kegiatan yang diikuti pencinta alam dari berbagai daerah di Kalbar itu dilaksanakan pada 12-13 Oktober 2024.

Salah seorang perwakilan peserta, Andi, mengatakan sampah di Bukit Telogah sangat banyak dan kondisinya sangat memprihatinkan. "Sangat kotor sekali. Dari mulai pendakian sampai ke puncak itu saja sudah ada beberapa karung sampah yang kita pungut. Totalnya ada sekitar 12 karung sampah yang berhasil kawan-kawan kumpulkan," ungkapnya, Senin, 14 Oktober 2024.

"Sampahnya kebanyakan sampah plastik, kemudian ada juga botol minuman, kaleng makanan hingga puntung rokok," tambah Andi.

Melalui aksi nyata ini, diharapkan kebersihan dan keindahan Bukit Telogah tetap terjaga. Kemudian yang juga sangat penting adalah para pendaki jangan lagi meninggalkan sampah di Bukit Telogah.

"Harapannya kepada kawan-kawan pecinta alam atau penikmat alam selalu jaga sampah (jangan dibuang sembarangan) dan bawa sampahnya turun. Tetap suarakan, sampah yang sesungguhnya adalah pendaki atau penggiat alam yang tidak peduli dengan sampahnya ," kata Andi.

Tidak hanya sekadar aksi sapu bersih, kegiatan ini juga diisi dengan camping bersama serta acara malam keakraban (Makrab). Kemudian aksi nyata sapu bersih ini tidak hanya dilaksanakan Bukit Telogah tetapi juga akan terus berlanjut di tempat-tempat wisata lainnya.

Hutan penghasil minyak atsiri akan menghijaukan salah satu area di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan oleh Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Safitri.

Myrna mengatakan rencananya area yang akan dibangun hutan penghasil minyak atsiri ini terletak di Bukit Tengkorak. Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk mewujudkan IKN sebagai kota berkelanjutan.

"Ketika membangun IKN sebenarnya kita itu ada mimpi yang ingin kita capai. Pertama, kita ingin mencoba bisa nggak kita membangun kota yang disebut kota berkelanjutan. Prinsip yang penting pada pertemuan kali ini adalah bahwa IKN hanya dibangun dengan prinsip yang Harmoni dengan alam," kata Myrna dikutip dari akun Instagram @nusantaraforestcity, Sabtu (12/10/2024).

Myrna menjelaskan pihaknya telah menggandeng para ahli di bidangnya dari perguruan tinggi untuk meriset area tersebut. Alhasil, muncullah rekomendasi agar dibangun hutan penghasil minyak atsiri di Bukit Tengkorak IKN.

"Area Timur 1 itu berbatasan dengan area yang bawahnya disebut sebagai kawasan pemukiman orang namanya serem (Bukit Tengkorak). Nah tahun lalu dengan bantuan teman-teman dari IPB University. Saya juga sudah kembali mendesain awal dari acara tersebut dan salah satu dari desain itu merekomendasikan untuk membangun semacam hutan atsiri di wilayah tersebut," jelas Myrna.

Lebih lanjut, bukit itu bersebelahan dengan lokasi pusat kebugaran di IKN. Dia pun menekankan pentingnya menggandeng institusi pendidikan, baik dari dalam maupun luar negeri untuk pengembangan riset dan inovasi di IKN.

"Poin yang ingin saya sampaikan adalah lokasi Bukit tengkorak tersebut bersebelahan dengan lokasi pusat kebugaran yang ada di IKN. Poin yang penting adalah fase di mana kami ingin mendorong keterlibatan dari institusi pendidikan untuk pengembangan riset inovasi. Oleh karena itu, kami mengundang banyak universitas dari dalam negeri untuk terlibat bersama-sama dalam pengembangan riset salah satunya juga dengan pengembangan hutan pendidikan disandingkan dengan teknologi," terangnya.

Simak: Video: Jokowi Groundbreaking Teras Hutan Ibu Kota Nusantara

[Gambas:Video 20detik]

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berencana membangun hutan penghasil minyak atsiri di IKN. Hal ini disampaikan oleh Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Safitri.

Myrna mengatakan hutan penghasil minyak atsiri rencananya akan dibangun di Bukit Tengkorak. Rencana tersebut diambil sebagai langkah untuk mewujudkan IKN sebagai kota berkelanjutan.

"Ketika membangun IKN sebenarnya kita itu ada mimpi yang ingin kita capai. Pertama, kita ingin mencoba bisa nggak kita membangun kota yang disebut kota berkelanjutan. Prinsip yang penting pada pertemuan kali ini adalah bahwa IKN hanya dibangun dengan prinsip yang Harmoni dengan alam," kata Myrna dikutip dari akun Instagram @nusantaraforestcity, Sabtu (12/10/2024).

Myrna menjelaskan pihaknya telah menggandeng para ahli di bidangnya dari perguruan tinggi untuk meriset area tersebut. Alhasil, muncullah rekomendasi agar dibangun hutan penghasil minyak atsiri di Bukit Tengkorak IKN.

"Area Timur 1 itu berbatasan dengan area yang bawahnya disebut sebagai kawasan pemukiman orang namanya serem (Bukit Tengkorak). Nah tahun lalu dengan bantuan teman-teman dari IPB University. Saya juga sudah kembali mendesain awal dari acara tersebut dan salah satu dari desain itu merekomendasikan untuk membangun semacam hutan atsiri di wilayah tersebut," jelas Myrna.

Lebih lanjut, bukit itu bersebelahan dengan lokasi pusat kebugaran di IKN. Dia pun menekankan pentingnya menggandeng institusi pendidikan, baik dari dalam maupun luar negeri untuk pengembangan riset dan inovasi di IKN.

"Poin yang ingin saya sampaikan adalah lokasi Bukit tengkorak tersebut bersebelahan dengan lokasi pusat kebugaran yang ada di IKN. Poin yang penting adalah fase di mana kami ingin mendorong keterlibatan dari institusi pendidikan untuk pengembangan riset inovasi. Oleh karena itu, kami mengundang banyak universitas dari dalam negeri untuk terlibat bersama-sama dalam pengembangan riset salah satunya juga dengan pengembangan hutan pendidikan disandingkan dengan teknologi," terangnya.

Jumlahnya (kredit) dapat kami laporkan sebesar 1,27 miliar dolar AS

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Emas hitam, itulah julukan batu bara. Terbentuk dari endapan sisa tumbuhan purba yang mengalami tekanan dan pemanasan selama jutaan tahun, batu bara memiliki beragam manfaat, terutama sebagai sumber energi yang membangun peradaban.

Hari Pertambangan dan Energi ke-79 yang diperingati pada 28 September 2024, menjadi momen yang tepat untuk melihat peran penting batu bara bagi ketahanan energi nasional Indonesia.

Meski pemerintah tengah mengejar target emisi karbon netral (NZE), tidak bisa dipungkiri batu bara masih menjadi sumber energi andalan di Indonesia, dengan kontribusi paling besar dibandingkan energi lain. Data Dewan Energi Nasional (DEN) pada tahun 2023 menunjukkan persentase bauran energi nasional masih didominasi oleh batu bara, yakni sebesar 40,5%.

Alasan batu bara menjadi 'primadona' lantaran ketersediaannya yang melimpah, sehingga mudah didapatkan. Selain itu harganya pun terjangkau, yang membuat banyak negara, termasuk Indonesia mengandalkan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat.

Seperti diketahui, Indonesia menggunakan berbagai macam bahan bakar untuk menghasilkan pasokan energi listrik. Dari seluruh sumber energi, penggunaan batu bara disebut yang paling efisien dari segi biayanya.

Berdasarkan data statistik PLN tahun 2020, biaya pembangkitan rata-rata Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara hanya Rp 636,55 per kWh. Jauh lebih hemat dari biaya produksi listrik Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan kisaran harga Rp 4.746,32 per kWh.

Bahkan, bila dibandingkan dengan biaya pembangkitan rata-rata Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang sebesar Rp 1.611,79 per kWh, batu bara masih lebih ekonomis.

Di negara lain, seperti Italia yang bergantung pada impor minyak dan gas sebagai sumber kelistrikan negaranya. Dengan pajak yang tinggi, warga negara Italia harus merogoh kocek Rp 12.012 atau sekitar US$ 0,789 per kWh.

Negara lainnya seperti Austria yang menerapkan energi air, angin, dan surya sebagai sumber listrik memiliki tarif Rp 10.627 per kWh. Sementara Belgia yang menggunakan nuklir sebagai sumber daya utama mematok tarif Rp 9.926 per kWh.

Di Indonesia, besaran tarif rata-rata saat ini untuk pelanggan rumah tangga non subsidi (tariff adjustment) sebesar Rp 1.445 per kWh. Besaran tarif ini jauh lebih murah dibanding tarif listrik rumah tangga di Thailand yang mencapai Rp 1.597 per kWh, Vietnam Rp 1.532 per kWh, Singapura Rp 2.863 per kWh, dan Filipina Rp 2.421 per kWh.

Sementara untuk golongan Bisnis Menengah-TR, tarif listrik di Indonesia ditetapkan sebesar Rp 1.445 per kWh, masih lebih murah dibandingkan di Filipina Rp 1.636/kWh, Malaysia Rp 1.735/kWh, Vietnam Rp 1.943/kWh, dan Singapura Rp 2.110/kWh. Tarif Indonesia untuk golongan ini hanya sedikit di atas Thailand Rp 1.413/kWh

Ketersediaan listrik yang terjangkau ini tentu penting bagi perekonomian nasional. Bayangkan jika tidak ada batu bara, maka pemerintah akan kesulitan menyediakan listrik untuk masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Tidak hanya itu saja, persoalan tarif listrik ini bukan tidak mungkin mengganggu stabilitas sosial politik di Tanah Air.

Bukit Asam (PTBA) Turut Menjaga Ketahanan Energi Nasional

Menurut data Ditjen Minerba Kementerian ESDM, total konsumsi batu batu bara di dalam negeri pada 2023 sebesar 212,9 juta ton. PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Anggota BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID, turut berkontribusi bagi ketahanan energi nasional dengan memprioritaskan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri.

Hal ini terlihat dari peningkatan pasokan batu bara PTBA untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya ketenagalistrikan. RealisasiDomestic Market Obligation(DMO) PTBA tercatat selalu melampaui target yang ditetapkan yaitu 25% dari realisasi produksi batu bara tahun berjalan.

Realisasi DMO batu bara PTBA terus meningkat. Pada 2020, realisasi DMO PTBA sebesar 14,13 juta ton dari total produksi 24,84 juta ton. Kemudian di 2021, realisasi DMO sebesar 16,11 juta ton dari produksi 30,04 juta ton. Di 2022, realisasi DMO sebanyak 19,17 juta ton dari produksi 37,14 juta ton. Realisasi DMO meningkat lagi pada 2023, yaitu 21,4 juta ton dari produksi 41,9 juta ton.

Sementara realisasi DMO per Semester I 2024 sebesar 11,57 juta ton, tumbuh 12 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

"Kementerian BUMN mendorong seluruh BUMN meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan. Untuk itu, PTBA mengambil peran untuk secara konsisten turut memperkuat ketahanan energi nasional," ujarCorporate SecretaryPT Bukit Asam Tbk (PTBA), Niko Chandra.

Dalam upayanya menjaga ketahanan energi nasional, PTBA juga membuat inovasi-inovasi untuk menekan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan. Sejalan dengan visi PTBA menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan, prinsipGood Mining Practicedijalankan secara konsisten. Berikut sejumlah upaya PTBA dalam menjalankan praktik pertambangan terbaik:

Bukit Asam (PTBA) Turut Menjaga Ketahanan Energi Nasional

Menurut data Ditjen Minerba Kementerian ESDM, total konsumsi batu batu bara di dalam negeri pada 2023 sebesar 212,9 juta ton. PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Anggota BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID, turut berkontribusi bagi ketahanan energi nasional dengan memprioritaskan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri.

Hal ini terlihat dari peningkatan pasokan batu bara PTBA untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya ketenagalistrikan. RealisasiDomestic Market Obligation(DMO) PTBA tercatat selalu melampaui target yang ditetapkan yaitu 25% dari realisasi produksi batu bara tahun berjalan.

Realisasi DMO batu bara PTBA terus meningkat. Pada 2020, realisasi DMO PTBA sebesar 14,13 juta ton dari total produksi 24,84 juta ton. Kemudian di 2021, realisasi DMO sebesar 16,11 juta ton dari produksi 30,04 juta ton. Di 2022, realisasi DMO sebanyak 19,17 juta ton dari produksi 37,14 juta ton. Realisasi DMO meningkat lagi pada 2023, yaitu 21,4 juta ton dari produksi 41,9 juta ton.

Sementara realisasi DMO per Semester I 2024 sebesar 11,57 juta ton, tumbuh 12 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

"Kementerian BUMN mendorong seluruh BUMN meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan. Untuk itu, PTBA mengambil peran untuk secara konsisten turut memperkuat ketahanan energi nasional," ujarCorporate SecretaryPT Bukit Asam Tbk (PTBA), Niko Chandra.

Dalam upayanya menjaga ketahanan energi nasional, PTBA juga membuat inovasi-inovasi untuk menekan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan. Sejalan dengan visi PTBA menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan, prinsipGood Mining Practicedijalankan secara konsisten. Berikut sejumlah upaya PTBA dalam menjalankan praktik pertambangan terbaik:

1. Inovasi Lahan Basah Buatan

Foto: Bukit Asam

PTBA juga berinovasi mengembangkan lahan basah buatan (constructed wetland) di tambang batu bara. Tujuannya untuk menghilangkan bahan pencemar seperti logam berat, di sisi lain mendorong upaya pemulihan ekosistem.

Aplikasiconstructed wetlanddi PTBA meliputi dua model, yaitufloating wetland systemdanswampy forest.Floating wetlandmerupakan inovasi PTBA dengan menggunakan pipa paralon sebagai sebagai konstruksi apung di atas kolam yang berisi air asam tambang. Pipa diisi dengan bahan organik berupa bokashi dan pupuk tankos, lalu ditanami tumbuhan untuk menyerap logam berat. Akar tumbuhan akan memanjang hingga ke air asam tambang dan menyerap unsur logam berat. Modelswampy forestmengombinasikan tanaman air dengan jenis tanaman rawa.

Berbagai tanaman yang dimanfaatkan untuk menyerap kandungan logam berat berupa besi (Fe) dan mangan (Mn), yaitu Akar Wangi (Vetiveria Zizanioides), Melati Air (Echinodorus Palaefolius), Lonkida (Nauclea Orientalis), Jelutung Rawa (Dyera Costulata), Balangeran (Shorea Balangeran), Gelam (Melaleuca Leucadendron), Kayu Putih (Melaleuca Cajuputi).

2. Elektrifikasi Kendaraan Tambang

Praktik pertambangan terbaik yang dilakukan PTBA juga tercermin dari program elektrifikasi kendaraan tambang. PTBA mengoperasikan puluhan unit kendaraan dan bus listrik untuk kegiatan tambang demi menghemat penggunaan BBM sekaligus menekan emisi karbon.

Saat ini PTBA telah mengoperasikan 7 unitShovel Listrik(PC3000-6E), 40 unitHybrid Dump Truck(Belaz-75135), dan 6 Pompa Tambang berbasis listrik. Penggunaan alat-alat tambang berbasis listrik ini menghasilkan penghematan bahan bakar minyak (BBM) jenis diesel hingga 7 juta liter per tahun dan mereduksi emisi sebesar 19.777 tCO2e.

Selain itu, PTBA telah mengoperasikan 5 unit bus listrik di Pelabuhan Tarahan dan 10 unit bus listrik di Unit Pertambangan Tanjung Enim. Total telah ada 15 unit bus listrik yang dioperasikan PTBA. Pengurangan emisi karbon diestimasikan mencapai 16 ton CO2/tahun/bus. Selain itu, penggunaan bus listrik mengurangi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) hingga 9.672 liter/tahun/bus.

3. Digitalisasi Pertambangan

Foto: Bukit Asam

Tak hanya penggunaan kendaraan dan alat tambang berbasis listrik, PTBA pun terus menggenjot digitalisasi dalam operasional pertambangan. PTBA memiliki aplikasi CISEA (Corporate Information System and Enterprise Application) yang dapat memantau seluruh kegiatan operasi, mulai dari produksi di pertambangan hingga pelabuhan secarareal timemelalui ponsel.

Diketahui CISEA mengintegrasikan beberapa sistem sekaligus, sehingga memungkinkan melakukansoftware maintenance, troubleshootingdari jarak jauh. Selain itu memudahkan analisa data dengan lebih akurat, karena semua data operasional disimpan secara otomatis.

CISEA pertama kali dikembangkan pada Oktober 2019 dan diluncurkan secara resmi pada Maret 2020. Pada 2021, PTBA berhasil mendapatkan hak merek dan hak cipta untuk CISEA, dan akhirnya tahun 2024 ini mendapatkan hak paten.

Berkat upaya transformasi operasional digital, PTBA pun diganjar sejumlah penghargaan. Tidak berhenti sampai di situ, PTBA juga terus memacu inovasi dan beradaptasi agar dapat menghadirkan energi tanpa henti untuk Indonesia. Kehadiran PTBA di negeri ini menjadi penerang bagi bangsa dan terus menjaga ketahanan energi secara berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mencatatkan penjualan batu bara sebanyak 20,1 juta ton pada semester I- 2024, atau tumbuh 15 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, dan merupakan rekor penjualan tertinggi periode semesteran dalam lima tahun terakhir.

Sebagai pembanding, penjualan batu bara PTBA sebanyak 13,4 juta ton pada semester I-2019, sebanyak 12,6 juta ton pada semester I-2020, sebanyak 12,9 juta ton pada semester I-2021, sebanyak 14,6 juta ton pada semester I 2022, dan sebanyak 17,4 juta ton pada semester- 2023.

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTBA Farida Thamrin dalam Paparan Publik di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa pencapaian rekor ditopang oleh penjualan ekspor batu bara sebanyak 8,5 juta pada semester I- 2024, atau meningkat 20 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Ia melanjutkan, realisasi Domestic Market Obligation (DMO) perseroan sebanyak 11,6 juta ton, atau tumbuh 12 persen (yoy) dibandingkan sebesar 10,3 juta ton pada periode sama tahun sebelumnya.

"Perusahaan menargetkan volume penjualan sebesar 43,1 juta ton pada tahun ini. Untuk itu, kami terus memaksimalkan potensi pasar di dalam negeri serta peluang ekspor ke sejumlah negara yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi, baik pasar eksisting maupun pasar-pasar baru," ujar Farida.

Ia menjelaskan, pasar ekspor perseroan semakin beragam, terdapat beberapa pasar yang berhasil dioptimalkan pada kuartal II-2024, diantaranya adalah Bangladesh dan Filipina.

“Potensi pasar-pasar utama juga dimaksimalkan, misalnya ekspor ke India berhasil meningkat 37 persen menjadi 3 juta ton,” ujar Farida.

Selain itu, lanjutnya, ekspor ke Thailand, Malaysia dan Vietnam juga meningkat signifikan, yang mana penjualan ke Thailand pada semester I-2024 sebesar 933 ribu ton, atau melesat 605 persen (yoy).

Kemudian, ekspor ke Malaysia meningkat 257 persen (yoy) menjadi 488 ribu ton, adapun ekspor ke Vietnam melonjak 164 persen (yoy) dari 461 ribu ton menjadi 1,2 juta ton.

“Peningkatan penjualan batu bara PTBA didukung oleh realisasi produksi sebesar 18,8 juta ton dan angkutan kereta api sebesar 17,3 juta ton per semester I 2024,” ujar Farida.

Farida memastikan perseroan akan terus memperkuat efisiensi di bidang operasi dan produksi dalam rangka mempertahankan kinerja positif.

“Berkat berbagai langkah, di antaranya optimalisasi rasio nisbah kupas (stripping ratio) serta jarak angkut tanah dan batu bara, biaya tunai (cash cost) turun 6 persen (yoy) menjadi Rp 844 ribu per ton,” ujar Farida.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Hamparan tanah hijau meliuk bergelombang sejauh mata memandang. Ditemani semilir angin nan sejuk. Sambutan itu, seakan mempertegas bahwa Kabupaten Sumba Timur memang layak disebut Negeri Seribu Bukit.

Di balik keindahan alamnya, tersimpan potensi masalah bak bom waktu yang bisa meledak kapan saja: korupsi.

Berkaca pada penilaian terhadap survei Monitoring Center for Prevention (MCP) 2023, Pulau Sumba memang menjadi salah satu wilayah yang rawan.

Di Sumba Barat Daya misalnya, skor MCP hanya menyentuh angka 17,41 persen. Sedikit lebih baik di Sumba Tengah dengan skor 41,43 persen. Kemudian Sumba Barat dengan skor 56,22 persen. Terakhir, Sumba Timur dengan skor 76,84 persen.

Skor MCP menggunakan skala 0–100. Makin mendekati 100, maka capaian program antikorupsi makin baik.

Delapan indikator untuk penilaian dengan MCP, meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, manajemen aparatur sipil negara, pengawasan, perizinan, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola dana desa.

Masalah korupsi bukan hanya berkutat pada penindakan, seperti operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan oleh KPK. Pencegahan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Di Kabupaten Sumba Timur, ada sejumlah aset yang perlu diselamatkan. Mengoptimalkan pendapatan daerah dari upaya lancung rasuah.

Skor MCP yang masih rendah menjadi salah satu alasan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V datang ke Pulau Sumba pada 22 Juli sampai 3 Agustus 2024. Rombongan terdiri dari Satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan.

Sumba Timur adalah kabupaten terakhir yang ditinjau oleh Korsup KPK. Sebelumnya, tim yang dipimpin oleh Kasatgas Korsup KPK Wilayah V Bidang Pencegahan Dian Patria itu telah mendatangi Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah.

Ada satu misi utama yang dibawa oleh tim Korsup KPK Wilayah V: pencegahan korupsi demi menyelamatkan aset negara. Bagi Korsup KPK, pencegahan adalah aspek prioritas yang dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi, terlebih di daerah.

Korsup KPK menyadari tak bisa berjalan sendirian. Butuh peran aktif dari pemerintah daerah mendukung misi tersebut.

Saat menyambangi Pulau Sumba, berbagai penyelamatan aset pun dilakukan oleh KPK. Kebanyakan kasus yang terjadi di daerah tergolong petty corruption alias korupsi skala kecil oleh pejabat publik yang berinteraksi dengan masyarakat.

Salah satunya saat menemukan lahan milik Pemerintah Daerah Sumba Timur yang justru sebagiannya dikuasai oleh mantan Bupati dan Ketua DPRD aktif.

Tanah seluas 202 m² milik Pemda ternyata di atasnya berdiri sebagian bangunan dari rumah eks Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora. Awalnya, rumah itu didirikan Gidion di atas tanah yang dibelinya dari seseorang bernama Umbu Remu Samapaty.

Saat dilakukan pembangunan, Gidion mengajukan permohonan pengukuran ulang lokasi lahan tersebut sesuai sertifikat atas nama Umbu Remu Samapaty.

Ternyata, ada tanah seluas 202 m² milik Pemda Sumba Timur milik Balai Litbang Pertanian NTT. Dia mengaku tak tahu hal tersebut sampai ditemukan saat dilakukan pengukuran ulang.

Sudah telanjur dibangun rumah, membuat persoalan tersebut semakin kompleks. KPK kemudian hadir menawarkan tiga opsi terhadap Gidion.

Pertama, diberlakukan sewa untuk sebagian aset tanah yang ditempati oleh Gidion, dengan nilai yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi Pemda Sumba Timur.

Opsi kedua, yakni 'tukar guling' dengan tanah milik Gidion seluas 493 m² di Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Opsi ketiga, yakni dengan melakukan proses hibah tanah ke Balai Litbang Pertanian dengan Pemda Sumba Timur diminta untuk menyiapkan naskah hibah tersebut.

Selain di rumah mantan Bupati, hal serupa juga ditemukan Korsup KPK di lahan Pemda yang digunakan oleh Ketua DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq, untuk mendirikan bangunan.

Ali menyebut awalnya tanah itu merupakan milik orang tuanya lalu dihibahkan ke Pemda Sumba Timur. Tanah itu pun rencananya akan dibangun gedung taman kanak-kanak (TK). Namun, ternyata tidak jadi dimanfaatkan.

Dengan tidak dimanfaatkan, tanah itu kemudian dibangun rumah makan oleh Ali. Hak Pemda Sumba Timur atas tanah tersebut adalah seluas 2.103 m².

Namun, dengan berdirinya bangunan rumah makan itu, sisa luas tanah yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh Pemda Sumba Timur hanya kurang lebih seluas 100 m².

Ali Oemar bercerita, bahwa dirinya juga telah membuat surat pernyataan dan mengakui bahwa telah membangun rumah makan pada sebagian di atas tanah milik Pemda Sumba Timur tersebut.

Karena telanjur dibangun, Kasatgas Korsup KPK Wilayah V Bidang Penindakan, Herie Purwanto, memberikan opsi kepada Ali terkait dengan bangunan rumah makan itu, yakni dengan membayar sewa lahan. Hal itu agar ada nilai kebermanfaatan yang diterima Pemda Sumba Timur.

Tak hanya aset pemerintah yang digunakan pihak lain, ternyata ada juga temuan aset yang sudah jadi tetapi malah tidak dimanfaatkan. Hal itu ditemui oleh Korsup KPK saat menyambangi Kabupaten Sumba Barat.

Tepatnya di Kecamatan Lamboya, terdapat pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm). Namanya PLTBm Bondohula.

PLTBm itu merupakan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dihibahkan untuk Pemda Sumba Barat. Diberikan pada tahun 2020 senilai kurang lebih Rp 31 miliar.

Namun, PLTBm yang diharapkan bisa memaksimalkan potensi hutan tanaman energi untuk memasok biomassa justru berakhir tak dimanfaatkan.

Saat peninjauan, dua ekskavator yang terparkir terlihat berkarat. Kemudian, juga tampak dua mesin penghancur kayu yang bernasib serupa. Di sekitarnya, terlihat sejumlah kayu yang tersusun alakadarnya.

Empat mesin produksi yang ada di sisi kiri di dalam bangunan, juga terlihat sudah tidak terurus. Semuanya pun tampak berkarat.

Menurut keterangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumba Barat, Anita Rinie, PLTBm tersebut pernah diuji coba sekali pada awal akan dibukanya operasional pabrik. Namun, setelahnya justru tak difungsikan lagi.

"Sejak dibuat, hanya satu kali uji coba," ucap Anita saat peninjauan di lokasi, Kamis (25/7).

PLTBm yang bisa menghasilkan energi setara 1 megawatt ini butuh bahan baku Kayu Kaliandra 30 ton per harinya. Bahan baku dalam jumlah besar ini yang menjadi kendala, berujung operasional pabrik tak berjalan.

"Kita sempat memprediksikan bahwa untuk Kaliandra 30 ton per hari, itu berat," keluhnya.

Anita juga menyayangkan hibah PLTBm tersebut dilakukan tanpa studi kelayakan yang betul-betul optimal. Bahkan, pembukaan lahan tanaman kayu Kaliandra pun baru-baru ini saja dilakukan.

"Dimanfaatkan memang tidak salah. Kalau mau pemeliharaan, pasti biaya pemeliharaannya tinggi. Untuk ini beroperasi juga kemungkinannya kecil," imbuhnya.

Melihat kondisi itu, Kasatgas Korsup KPK Wilayah V Dian Patria menegaskan keberadaan proyek tersebut jangan sampai tidak memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Sumba Barat. Sebab, nilai aset yang digelontorkan untuk membangun pabrik itu tak sedikit.

Dian Patria berharap pembangunan pabrik yang berujung terbengkalai ini tak terulang lagi. Baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

"Kuncinya juga ya kita harus pastikan karena kita di pencegahan juga, jangan sampai diulangi lagi. Ke depan jangan ini dijadikan, mungkin merasa enggak ada yang kontrol, di sini jauh, siapa yang lihat," ujar Dian kepada kumparan, di Sumba Barat, NTT, Kamis (25/7).

Tak hanya Pulau Sumba, Korsup KPK juga mendatangi lokasi wisata yang populer di NTT, yakni Labuan Bajo. Rasanya ironi jika melihat Labuan Bajo yang populer di kalangan wisatawan, justru tak didukung oleh pelaku usaha di sana.

Saat pemerintah ingin mengoptimalkan pendapatan daerah lewat pajak, terhalang dengan pelaku usaha yang tak patuh dengan kewajibannya.

Misi itu juga menjadi tujuan KPK dalam upaya pencegahan agar tak terjadi maladministrasi yang berujung pada potensi korupsi.

Dua hotel di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, menjadi target KPK untuk inspeksi. Saat inspeksi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Manggarai Barat dan Wakil Bupati Manggarai Barat, dua hotel di sana ditemukan menunggak pajak hingga kurang bayar.

Kondisi ini dinilai miris. Padahal, merujuk data Kementerian Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manggarai Barat tahun 2023 menyentuh angka Rp1,576 triliun, dengan 14,29% berasal dari Pajak Daerah dan 4,94% lainnya hasil Retribusi Daerah.

Sementara dalam 3 tahun terakhir (2021-2023), data Bapenda menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah Manggarai Barat naik hingga 50%.

Akan tetapi, masalah pembayaran pajak justru ditemukan dari dua hotel yang disidak oleh KPK bersama Pemda Manggarai Barat. Dua hotel itu adalah hotel mewah dan berada tak jauh dari Bandara Komodo, tempat yang menjadi salah satu persinggahan bagi wisatawan menuju lokasi wisata di Labuan Bajo.

Hotel pertama yakni Hotel Loccal Collection, yang hanya berjarak sekitar 2,6 kilometer dari Bandara Komodo, Labuan Bajo. Untuk Loccal Collection, ditemukan tunggakan pajak sejak Maret hingga Juni 2024.

Kemudian, ada Hotel La Cecile, yang hanya terpaut sekitar 3,3 kilometer dari Loccal Collection. Untuk La Cecile, terungkap bahwa temuan BPK yang menyebut ada kekurangan bayar sebesar Rp 239 juta.

Langkah pendekatan yang humanis pun dilakukan oleh Bapenda Manggarai Barat. Kedua pihak hotel diajak berdiskusi untuk menjelaskan duduk perkaranya. Pihak hotel akhirnya sepakat untuk segera melunasi pembayaran pajak daerahnya ke Bapenda.

Usai sidak itu, Pemda juga memasang plang tanda peringatan bahwa pihak hotel belum melunasi kewajibannya membayar pajak daerah.

Dian menekankan bahwa pendampingan oleh KPK dilakukan untuk memastikan proses penagihan pajak oleh pemerintah daerah berjalan akuntabel.

"Jangan sampai ada fraud dalam penagihan. Jangan sampai ada korupsi dalam penagihan. Jangan sampai ada konspirasi antara wajib pajak dan petugas pajak," kata Dian saat ditemui usai sidak, Sabtu (3/8).

Jika pihak hotel masih tak mengindahkan teguran tersebut, KPK akan mendorong Pemda Manggarai Barat untuk mengambil langkah berikutnya. Misalnya, melakukan sita atau izin usahanya dibekukan.

Tak hanya hotel, rombongan KPK bersama Pemda Manggarai Barat juga menyisir perairan di Labuan Bajo. Dua kapal yang mengangkut rombongan, termasuk awak media menjadi saksi untuk melihat sejumlah kapal wisata yang 'terparkir' di tengah perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Di atas kapal wisata itu, seolah rumah dan tempat bermukim bagi para pelancong yang berkunjung ke Labuan Bajo. Kapal itu menyediakan segala kebutuhan wisatawan layaknya penginapan.

Saat menyisir perairan Labuan Bajo itu, air laut tampak jernih sekali. Pemandangan bukit di sisi kanan dan kiri menghiasi. Sayangnya, bak ternodai saat ditemukannya kapal wisata yang ternyata bermasalah dalam pembayaran pajak.

Dalam tinjauan itu, ada dua kapal yang terjaring dari total 10 data kapal yang dipegang oleh Bapenda. Modus yang ditemukan bahwa pemilik kapal yang tidak jujur dalam melaporkan jumlah trip dan jumlah penumpangnya.

Kepala Bapenda Manggarai Barat, Maria Yuliana Rotok, menyebut bahwa ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan ke Bapenda setelah melakukan pencocokan data trip dan jumlah penumpang setiap kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 3 Labuan Bajo.

Padahal, setiap kali kapal wisata berlayar wajib clearance out dan mendapat surat persetujuan berlayar (SPB) dari KSOP.

Kapal pertama yang disidak bernama 'Hari Ini'. Jumlah trip yang dilaporkan ke Bapenda pada Juni 2024 itu hanya tiga. Sementara, data di KSOP menunjukkan lima kali trip.

Begitu juga dengan jumlah tamu, disampaikan hanya ada tujuh orang. Padahal, data di KSOP mengungkapkan kapal tersebut menerima 25 tamu.

Kapal kedua yang disidak adalah Dirga Kabila 19801. Di kapal ini, manipulasi jumlah penumpang justru lebih besar.

Dalam laporan yang diterima Bapenda Manggarai Barat, kapal Dirga Kabila hanya melaporkan lima trip, berbanding 11 dengan data yang disampaikan ke KSOP. Bahkan, untuk jumlah tamu, data yang diterima Bapenda hanya 11 tamu. Padahal, data di KSOP menunjukkan kapal tersebut menerima 117 tamu selama bulan Juni 2024.

"Jadi, 106 ini tidak dilapor. Yang jujur-jujur saja dalam melaporkan. Nanti malah ada tindakan, bisa-bisa dilarang berlayar," ucap Maria ke kru kapal saat sidak.

Lebih lanjut, pihak Pemda Manggarai Barat pun mengaku tidak bisa bekerja sendiri. Maria menyebut, butuh kerja sama antar pemangku kepentingan dalam optimalisasi pajak daerah.

Sementara itu, Dian Patria meminta pemilik kapal wisata untuk jujur melaporkan jumlah perjalanan wisata dan tamu yang dilayani setiap bulan untuk memudahkan pemerintah daerah memungut pajak.

"Wajib pajak kalau masih juga tidak patuh tentunya kita akan dorong, kan ada aturan sita pajak, Manggarai Barat sudah ada satu orang juru sita pajak, kerja sama dengan Kantor Pajak Pratama," ucap Dian.

Apa yang dilakukan oleh Korsup KPK tampaknya memang harus dilestarikan. Banyaknya peluang korupsi, mulai dari penguasaan aset, akal-akalan pajak, dan kecurangan operasional pariwisata, hanya segelintir dari masalah yang bisa menimbulkan kerugian negara.

Di luar itu, potensi rasuah masih sangat banyak, di berbagai level lapisan masyarakat.

Menurut aktivitas antikorupsi yang juga mengajar di Fakultas Hukum di Universitas Andalas, Feri Amsari, KPK memang perlu untuk melakukan pencegahan korupsi di daerah.

"KPK kan ditugaskan tidak hanya mengembangkan Jakarta kan, tapi juga memastikan pemberantasan korupsi berlangsung dengan berbagai konsep baik penindakan maupun pencegahan, dan itu membantu daerah berkembang menjadi lebih baik," kata Feri saat ditemui kumparan di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (13/8).

Menurut Feri, KPK harus punya target, semacam pilot project, memastikan betul-betul ada kebermanfaatan segera yang diterima daerah dengan program pencegahan korupsi tersebut.

Sejauh ini, kata dia, KPK tidak punya pilot project yang jelas. "Daerah mana yang kemudian bisa isu pencegahan, yang bisa menjadi contoh aset dan segala macam (untuk daerah lain)," ucapnya.

Feri mencontohkan masalah yang kerap terjadi di daerah. Misalnya, ada aset yang dipinjam pakai dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah harus membayar hingga miliaran rupiah per bulan, sehingga tidak efektif.

"Negara berutang kepada negara kan. Bayangkan kalau kemudian pemerintah diberikan aset, pemerintah daerah akan memanfaatkan, uang yang dulunya dipinjam bisa untuk produktivitas yang lain," kata dia.

"Jadi kalau kajian itu benar dan kemudian dikerjakan, saya pikir pasti efektif," sambungnya.

Berkaca dari hal tersebut, Feri berharap KPK bisa punya target, ada fokus yang hendak dicapai, dan memastikan dapat memetakan masalah. Dari pemetaan tersebut bisa menghasilkan kebijakan yang memberikan solusi.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika menyebut target lembaga antirasuah bergerak di sektor pencegahan yakni untuk perbaikan sistem. Untuk petty corruption, pencegahannya dilakukan juga dengan pendidikan di masyarakat, agar korupsi tak terulang.

Tessa menyebut, petty corruption di daerah juga kerap ditemukan oleh KPK.

"Ada, dan itu kan didata, di bidang koordinasi supervisi, semua didata, dianalisa, kita dilakukan pencegahannya, proses tindak lanjutnya seperti apa itu, kita concern juga dengan hal petty corruption itu," kata Tessa.

Dia menyebut, potensi korupsi di daerah juga sudah dipetakan. Pada umumnya, korupsi masih dilakukan secara konvensional alias kolot.

"Jadi di proses pengadaan yang bermain di situ, selanjutnya ada penunjukan vendor yang ada kaitannya dengan penyelenggara negara, yang di pemda atau pemkab atau pemprov di situ, jadi sebenarnya banyak," kata dia.

Menurut Tessa, adanya potensi korupsi di daerah ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara penindakan dan pencegahan. Hal itu harus dilakukan beriringan. KPK menyadari itu dan melakukannya.

"Ya itu pencegahan, terutama pencegahan. Kenapa? Karena kalau kita hanya menindak saja dan tidak melakukan perbaikan sistem, tidak mendidik, itu tidak akan selesai. Jadi fokus di pencegahan itu tetap berjalan," pungkasnya.

Tiga gempa berturut-turut mengguncang 3 wilayah berbeda di Indonesia, Jumat (9/8) hingga Sabtu (10/8) dini hari. Kekuatannya kisaran 3 magnitudo.

Berikut daftarnya:

Gempa Bukit Tinggi, Sumatera Barat, terjadi pukul 23.37 WIB. Pusat gempa berada di 9 km timur laut Bukittinggi. Kedalaman 5 km.

Berikutnya gempa 3,0 magnitudo terjadi di Donggala, Sabtu (10/8), pukul 00.18 WIB.

Pusat gempa berada di 64 km timur laut Donggala. Kedalaman 41 km.

Gempa terjadi juga di wilayah timur Indonesia tepatnya di Mamberamo Tengah, Papua. Getaran terjadi pukul 00.22 WIB atau 02.22 WIT.

Pusat gempa berada di 52 km barat laut Mamberamo Tengah.

Kedalaman 52 km.