Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan bersinergi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Langkah itu bertujuan sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pelaku UMKM di Tanah Air.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan PMN sebagai entitas usaha yang fokus pada pemberdayaan masyarakat paling bawah menjadi contoh baik bagi pemerintah dalam upaya menumbuhkembangkan kualitas hidup UMKM.

Untuk itu, agar memasifkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dari akar rumput, Kementerian UMKM siap menjalin kerja sama yang erat dengan PNM. Hal itu diungkapkan olehnya saat Silaturahmi dengan Insan dan Nasabah PNM di Jakarta, hari ini.

"Saya pastikan keberadaan Kementerian UMKM ini adalah untuk bersama-sama menyukseskan keorganisasiaan PNM ke depan," kata Maman dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Maman mengapresiasi langkah-langkah PNM dalam pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menggaet nasabah hingga 15 juta. Menurutnya, kontribusi PNM terhadap perekonomian rakyat sangat dirasakan manfaatnya dan sudah sepatutnya untuk terus ditingkatkan.

"Ini membuktikan, PNM Mekar ini harus kita jaga, karena ini bukan hanya aset biasa tapi aset bangsa yang paling penting dan bersentuhan langsung sama masyarakat paling bawah," jelasnya.

Maman menegaskan kesiapan untuk menyukseskan program besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat ekonomi rakyat dengan berbagai kebijakan yang proaktif.

Menurutnya, UMKM menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang sudah terbukti mampu menahan krisis seperti saat pandemi COVID-19 sehingga ekonomi Indonesia tidak terlalu terpuruk.

"Ada satu narasi besar yang selalu di angkat Presiden Prabowo, yakni ekonomi kerakyatan. Presiden ingin setiap kebijakan harus melihat aspek kepentingan rakyat. Jadi langkah kebijakan politik pemerintah, beliau ingin ada afirmasi action yang konkret untuk pelaku UMKM," jelas Maman.

Untuk itu ke depan, Kementerian UMKM siap menjalin kemitraan yang lebih erat dengan PNM dalam mewujudkan misi besar pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Bersama PNM, Maman yakin akselerasi peningkatan kelas UMKM dapat terwujud dengan lebih mudah.

Sebagai upaya untuk memudahkan dalam pengembangan UMKM agar naik kelas, akan dilakukan klasterisasi sesuai dengan bidang usahanya. Untuk itu Kementerian UMKM akan membuat satu supper apps yang diharapkan mampu mengonsolidasi seluruh platform di sektor UMKM.

"Sekarang ini saya yakin ada satu klaster dari 15 juta (nasabah) ini. Nanti kita coba integrasikan dengan SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal). Kita lakukan diagnosis lalu kita treatment masalah dan kendala dari UMKM itu apa dan di mana," kata Maman.

Maman berharap ada masukan dari PNM atau dari stakeholder lainnya dalam rangka memperbaiki ekosistem UMKM di Indonesia. Dia berharap dengan sinergi dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak upaya pengembangan UMKM sebagai kekuatan ekonomi Indonesia bisa dilakukan bersama-sama.

"Insyaallah temen-teman nanti kita ada dialog, kalau ada saran-saran silakan (disampaikan). Bagi saya kita semua ini sama, kita setara," ungkap Maman.

Ditempat yang sama, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan siap mendukung pendataan pada berbagai jenis usaha yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM.

"Kami saat ini telah memiliki data aktif 15,2 juta usaha ultra mikro dan jika diakumulasi jumlah nasabah yang telah kami layani sebanyak 21,2 juta nasabah. Kami berharap data ini akan semakin melengkapi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh Kementerian UMKM" kata Arief Mulyadi.

Dia menambahkan kedatangan Menteri UMKM ke PNM semakin menguatkan semangat Insan PNM dalam memberdayakan UMKM melalui pembiayaan dan pendampingan berkelanjutan.

"Perlu digaris bawahi bahwa PNM dalam memberikan modal selalu beriringan dengan program pendampingan yang kami sebut sebagai program pengembangan kapasitas usaha," tutup Arief Mulyadi.

PNM Terima Penghargaan Sebagai Lembaga Pemberdaya Ekonomi Perempuan Prasejahtera

PNM Terima Penghargaan Sebagai Lembaga Pemberdaya Ekonomi Perempuan Prasejahtera

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai penambahan dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penambahan itu terdiri dari Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Sri Mulyani menerangkan, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal adalah perubahan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang dihapus. Perubahan dari Badan ke Ditjen ini karena tugasnya yang banyak membuat kebijakan (policy).

"Kenapa kok diubah dari Badan menjadi Ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan-RB, kalau Badan itu nggak bikin policy, padahal (BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah jadi Direktorat Jenderal," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani menyebut posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal otomatis akan diisi oleh Febrio Nathan Kacaribu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKF. Nantinya secara resmi akan dilakukan pelantikan.

"Pak Febrio ada dimana karena Badannya sudah hilang? Badannya menjadi Ditjen, jadi tetap aja itu menjadi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal," jelas Sri Mulyani.

Sementara untuk keberadaan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Sri Mulyani menyebut untuk memperkuat peranan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).

"Untuk lebih memperkuat peranan Kemenkeu yang sebagai sekretaris KSSK dari sisi sektor keuangan dan terutama untuk internasional juga," tuturnya.

Penambahan dua Ditjen itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang berlaku sejak diundangkan 5 November 2024. Aturan itu menggantikan aturan sebelumnya yang berada dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Selain itu, ada tambahan satu badan yaitu Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan. Keberadaannya menambah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Dengan begitu, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretariat Jenderal; Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal; Ditjen Anggaran; Ditjen Pajak; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Perbendaharaan; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Kemudian di bawahnya lagi ada Inspektorat Jenderal; Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.Sementara susunan di level Staf Ahli jumlahnya masih tetap sembilan, namun Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dihapus dan digantikan menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melaporkan total dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 610 triliun dalam periode 2015-2024. Namun pengawasannya belum maksimal.

Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Secara keseluruhan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk RI.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Yandri mengatakan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaan dan pengawasannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Lalu langkah kedua, Kemendes PDT juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Alokasi Dana Desa 2025

Sementara itu, pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, Yandri mengatakan, dialokasikan minimal 20% atau sekitar Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," ujarnya.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkomitmen mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk dapat melakukan ekspor. Kemendag pun telah menyiapkan sejumlah program dan fasilitas yang dapat diakses oleh pelaku UMKM dalam negeri.

Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Singgih Sugiyanto mengatakan sebelum melakukan ekspor, produk-produk pelaku UMKM harus mempunyai penguatan daya saing. Hal ini agar produk-produk pelaku lokal tidak kalah saing dengan produk asal negara tujuan ekspor.

"Kementerian Perdagangan ada beberapa kegiatan untuk mendukung hal tersebut. Dengan pegembangan produk ekspor, pengembangan pelaku usaha ekspor dan pengembangan pasar ekspor," kata Singgih dalam acara Talkshow Financehack 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dari sisi pengembangan produk ekspor, Singgih menjelaskan ada beberapa hal yang perlu disiapkan, seperti sertifikasi keamanan pangan, sertifikasi halal, dan hak kekayaan intelektual (HAKI). Singgih menekankan sertifikasi keamanan pangan ini penting untuk memenuhi standar mutu dan kualitas yang biasanya diterapkan negara-negara tujuan ekspor.

"Sertifikasi halal saat ini masih sukarela. Tahun depan sudah wajib untuk usaha besar. Kalau UMKM masih diberi waktu sampai 2026," terang Singgih.

Lebih lanjut, untuk pengembangan bagi pelaku usaha, Kemendag telah menyediakan secara daring dan luring. Ada juga ekspor center yang tersedia di Surabaya dan Makassar.

Selain itu, Kemendag juga melakukan pengembangan pasar ekspor. Di antaranya, Timur Tengah dengan pangsa pasar di atas 2%, Afrika dengan pangsa pasar di atas 2%, Asia Selatan dengan pangsa pasar 11%, dan Amerika Latin di atas 1%.

PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) mempromosikan peluang investasi di Indonesia dengan menjadi narasumber pada Indonesia-Malaysia Investment Forum yang berlangsung di Swiss Avenue Hotel, Malaysia.

Forum yang digelar pada hari Selasa, 05 November 2024 mempertemukan berbagai pelaku usaha, investor, dan stakeholders dari Indonesia dan Malaysia, dengan tujuan memperkuat kemitraan ekonomi bilateral dan membuka lebih banyak peluang investasi strategis.

Indri Septa Respati, Direktur Pemasaran dan Pengembangan KITB, menjadi salah satu pembicara utama dalam forum ini. Dalam paparannya yang berjudul "Investment Opportunity in Grand Batang City - Kawasan Industri Terpadu Batang," kata Indri dalam siaran pers, ditulis Kamis (7/11/2024).

Indri mengungkapkan bahwa KITB menawarkan lebih dari sekadar kawasan industri, tetapi juga potensi investasi yang terintegrasi dengan infrastruktur kelas dunia, kebijakan yang pro-bisnis, dan dukungan pemerintah yang kuat. "Grand Batang City atau KITB adalah jawaban bagi investor yang mencari kawasan industri yang siap mendukung ekspansi dan pertumbuhan bisnis dengan fasilitas yang memadai," ujar Indri.

Indri menjelaskan berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh KITB, termasuk aksesibilitas strategis ke jalur distribusi domestik dan internasional serta infrastruktur modern yang ramah lingkungan.

Dukungan fasilitas logistik, listrik, gas, serta akses transportasi yang efisien membuat KITB menjadi tempat ideal bagi sektor manufaktur, teknologi, dan industri lainnya yang ingin berkembang di Asia Tenggara.

Dalam presentasinya, Indri juga menekankan kemudahan berinvestasi di Grand Batang City, yang didukung oleh insentif pemerintah serta kerja sama erat dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia. Dengan visi menjadi kawasan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, Grand Batang City mengedepankan konsep "One-Stop Service" untuk menyederhanakan proses bisnis bagi para investor.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah, infrastruktur yang memadai, dan lokasi yang strategis, KITB bertujuan untuk menjadi kawasan industri terkemuka yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan ini, Indri juga mengajak para investor Malaysia untuk memanfaatkan peluang di Grand Batang City, yang dikembangkan dengan konsep industrial estate yang terintegrasi dan siap mendukung beragam sektor industri. Indonesia-Malaysia Investment Forum menjadi momen strategis bagi KITB untuk memperluas jangkauan pasar internasional dan mempererat hubungan bisnis dengan pelaku industri dari Malaysia.

Dengan promosi ini, KITB berharap dapat menarik lebih banyak investasi asing yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu hub industri utama di kawasan Asia Tenggara. KITB mengajak para investor dan pelaku industri untuk segera memanfaatkan peluang emas ini dan bergabung bersama Grand Batang City sebagai bagian dari masa depan industri yang berkembang pesat

Mobil listrik bukan menjadi satu-satunya solusi untuk menekan emisi karbon atau dekarbonisasi. Upaya dekarbonisasi ternyata juga bisa dilakukan melalui mobil-mobil mesin konvensional (ICE) zaman sekarang yang rendah emisi.

"Secara global saat ini hampir semua sepakat bahwa teknologi otomotif ramah lingkungan tak semata mobil listrik. Ini tergantung dari masing-masing negara. Norwegia yang listriknya dikatakan hampir 100 persen hijau, karena menggunakan pembangkit tenaga air (hydro power), bisa benar-benar ramah lingkungan," ungkap penulis buku 'Multi-pathway for Car Electrification', Cyrillus Harinowo, dalam keterangannya.

Mobil LCGC Toyota Calya Foto: Dok. Toyota Astra Motor

Namun sebaliknya bagi Indonesia, justru kondisi saat ini menyajikan banyak pilihan yang sesuai. "Saya awalnya tidak aware dan dogmatis, pokoknya mobil listrik adalah mobil yang ramah lingkungan. Namun akhirnya menjadi paham bahwa mobil LCGC bisa menjadi ramah lingkungan dibandingkan mobil listrik yang ada. Begitu pula mobil hybrid dan mobil flexy," sambung Cyrillus.

Di sisi lain, kata Cyrillus, mobil listrik full baterai atau BEV tak sepenuhnya 'ramah lingkungan'. Ini lantaran sumber energi yang digunakan untuk mengisi daya listrik dihasilkan dari sistem pembangkit yang tak ramah lingkungan.

"Kalau kita bicara mengenai penggunaan BEV (mobil listrik) saat ini, mobil listriknya mungkin zero emission. Namun ketika ingin men-charging baterainya, bauran energi dari sumber listriknya 80 persen berasal dari pembangkit listrik yang digerakkan bahan bakar fosil (fossil fuel). Berarti mobil listrik itu sebetulnya masih mengeluarkan emisi karbon 87 persen," jelas Cyrillus lagi.

Toyota Yaris Cross Hybrid Foto: 20detik

Maka dari itu, penerapan paradigma bahwa mobil listrik bukan satu-satunya solusi dekarbonisasi, menurut Cyrillus semakin mendesak, sebab Indonesia dihadapkan dengan target Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030 sebelum beranjak mencapai visi NZE di 2060.

"Kalau kita bicara mengenai NDC 2030, kembali lagi berkaitan dengan pembangkit energinya, itu tinggal lima hingga enam tahun lagi. Jadi dari situ sebetulnya mobil non-listrik yang ramah lingkungan masih menjadi pilihan yang harusnya preferable untuk pencapaian NDC 2030, karena bisa 50 persen carbon free, tetapi gagasan ini seperti melawan arus," sambung Cyrillus yang menulis buku tersebut bersama Ika Maya Sari Khaidir.

"Pada kenyataannya, upaya dekarbonisasi sektor otomotif memang serempak dilakukan secara global. Hanya saja, transisi menuju mobil listrik memang tak mudah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Infrastruktur pengisian baterai masih terbatas, sementara tuntutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca semakin meningkat," kata dia lagi.

Sebagai respons, banyak produsen mobil global, termasuk yang beroperasi di Indonesia, mulai mengembangkan Hybrid Electric Vehicle (HEV) dan juga Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) sebagai langkah awal sebelum beralih sepenuhnya ke mobil listrik, hingga mesin fleksibel. Langkah ini dianggap sebagai solusi dari stagnasi dekarbonisasi jika selalu mengandalkan penetrasi mobil listrik. Terlebih dengan perang dagang sengit antara Barat versus China yang memicu pengembangan multiteknologi.

Review KIA EV9 GT Line: Bukti Bahwa KIA Tak Main-main di Mobil Listrik

Review KIA EV9 GT Line: Bukti Bahwa KIA Tak Main-main di Mobil Listrik

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin sinergi strategis dengan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) dalam upaya memperkuat dukungan bagi pengusaha muda di seluruh Indonesia. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Auditorium BRIlian Center, Jakarta beberapa waktu lalu, bertujuan untuk menyediakan akses permodalan, fasilitas layanan perbankan, serta berbagai kemudahan lain bagi anggota HIPMI.

Kerja sama ini menjadi wujud komitmen BRI sebagai agen pembangunan yang berperan aktif dalam mendukung sektor UMKM, sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional. Terkait dengan hal tersebut, Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto menyampaikan antusiasmenya terhadap sinergi ini. Dia berharap kolaborasi BRI dan HIPMI dapat memperluas akses permodalan dan memperkuat pengembangan bisnis anggota HIPMI di seluruh Indonesia.

"Sebagai agent of development, BRI Group berkomitmen penuh dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hingga Triwulan III 2024, BRI Group telah menyalurkan kredit sebesar Rp 1.353,36 triliun, dengan sekitar 81,70% atau Rp 1.105,70 triliun khusus dialokasikan untuk segmen UMKM," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Amam menambahkan kerja sama ini adalah langkah nyata BRI dalam memperkuat UMKM di seluruh ekosistem perekonomian nasional.

"Dengan berbagai pemberdayaan dan layanan perbankan yang kami berikan, kami berharap dapat mendorong anggota HIPMI naik kelas," katanya.

"Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, BRI bertekad membantu pengusaha muda mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatkan daya saing, hingga memperbesar kontribusi bagi perekonomian nasional. Dukungan BRI didasari kepercayaan bahwa pengusaha muda yang inovatif akan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan," lanjut Amam.

Sementara itu, Ketua Bidang Sinergitas BUMN dan BUMD BPP HIPMI Mufti Anam mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh BRI bagi anggota HIPMI, khususnya dalam hal akses layanan perbankan dan permodalan.

"Dengan adanya MoU ini, berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan dapat dinikmati oleh rekan-rekan kami di BPP HIPMI. Kami sangat berterima kasih atas kemitraan ini, yang memungkinkan akses permodalan lebih mudah bagi anggota kami. Dukungan ini akan membantu rekan-rekan anggota HIPMI di daerah serta menjadi solusi bagi tantangan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing," ungkapnya.

Di sisi lain, Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI Margaret Srijaya menjelaskan program ini bukan sekadar wacana atau MoU, melainkan telah dijalankan dengan langkah nyata, termasuk realisasi program kartu kredit bisnis.

"Hingga kini, sudah ada ratusan pengajuan kartu kredit bisnis dari HIPMI kepada BRI. Selain itu, terdapat pengajuan pinjaman yang sudah terealisasi dengan total mencapai Rp110 miliar," ujarnya.

Pabrik pipa baja tanpa sambungan atau seamless terbesar di Asia Tenggara kini resmi ada di Indonesia. Pembangunan pabrik ini merupakan hasil kerja sama operasional (KSO) PT Artas Energi Petrogas dan Inerco Global International (KSO AEP-IGI).

Presiden Direktur PT Artas Energi Petrogas Jose Antonio E. Reyes menyampaikan nilai investasi pabrik pipa seamless yang berlokasi di Cilegon, Banten, ini sebesar Rp 2,5 triliun. Rencananya, pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi per tahun sebanyak 250.000 ton pipa.

"Terus terang nilai investasinya cukup besar, mungkin pabrik ini senilai Rp 2,5 triliun. Kita pun juga sudah mulai memikirkan untuk bukan hanya hilirisasinya saja, tetapi sampai ke hulunya. Kita punya rencana bersama-sama dengan Inerco, mau membangun pabrik malah sampai bikin billet-nya, di mana ini merupakan bahan baku untuk produk pipa ini," jelas Jose di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Jose mengonfirmasi, pabrik tersebut punya dua line, yaitu hard rolling mill yang berkapasitas 200.000 ton per tahun, dan heat treatment line sebanyak 100.000 ton per tahun. Jose bilang, pipa seamless ini akan paling banyak dimanfaatkan untuk sektor migas. Tidak cuma itu, Jose juga mengonfirmasi bahwa pipa seamless ini juga bisa digunakan untuk sektor industri lainnya.

"Boleh dikatakan mungkin hampir 80-90% di sektor migas. Sekarang sementara waktu sudah yang tertinggi di Indonesia," tambah Jose soal persentase penggunaan pipa seamless.

Sejauh ini, billet yang merupakan bahan baku pipa seamless, masih diimpor sehingga Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pabrik ini masih berkisar di angka 43%.

"Kalau sampai kita bangun ke billet-nya, pabrik billet untuk pembuatan billet-nya sendiri, artinya mungkin ini bisa sampai 90% (TKDN). Jadi, bahan baku kita punya di Indonesia. Mau itu iron ore atau scrap metal, punya. Tinggal investasinya kita di peralatannya sehingga billet ini dapat kita produksi di sini," tutup Jose.

Sementara itu Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan pembangunan pabrik ini adalah capaian penting untuk pengembangan infrastruktur migas dalam negeri. Dia berharap investasi pabrik bisa terus berkembang hingga menjadi yang terbesar di ASEAN.

"Ini akan bermakna penting pada pembangunan infrastruktur minyak dan gas (migas) kita ke depan. Dan kami ingin juga menantang PT Artas Energi Petrogas, pabrik ini bukan yang pertama tapi harus yang terbesar. Kalau ada pabrik-pabrik yang bermunculan di Asia Tenggara, pabrik ini harus menjadi yang terbesar,"kata

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000 di 2025. Adapun alokasi yang sudah ditetapkan untuk Kementerian Koperasi tahun depan sebesar Rp 274,45 miliar.

Budi Arie mengatakan tambahan anggaran itu untuk memperkuat program koperasi di 2025. Alokasi anggaran Rp 274,5 miliar itu merupakan pembagian dengan Kementerian UKM.

"Untuk memperkuat program perkembangan koperasi pada 2025, Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000," kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, tambahan anggaran itu diperuntukkan bagi program teknis sebesar Rp 1.758.886.375.000 yang terdiri untuk Direktur Jenderal (Dirjen) Kelembagaan, Digitalisasi dan Inovasi, Dirjen Ekosistem dan Pengembangan Usaha, Dirjen Pengembangan Talenta dan Daya Saing, Dirjen Mitigasi Risiko dan Pengawasan, LPDB Koperasi Dekopin.

Kemudian tambahan anggaran sebesar Rp 440.500.000.000 untuk program Sekretariat Jenderal (Setjen) yang terdiri untuk Biro Perencanaan dan Bahan Kebijakan Pimpinan, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Biro Hukum dan Kerja Sama Internasional, Inspektur Jenderal, serta Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Secara khusus Biro Umum dan Keuangan memerlukan tambahan anggaran Rp 261.700.000.000 yang di antaranya untuk layanan dukungan operasional, gaji, tunjangan dan lainnya, layanan pengadaan barang dan jasa, protokoler, revitalisasi ruang kerja pegawai, pemeliharaan gedung, hingga revitalisasi Grand Smesco Hills.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan potensi hilirisasi rumput laut menjadi bahan bakar untuk pesawat ramah lingkungan, bioavtur. Menurutnya, potensinya sangat besar.

Trenggono mengatakan, produksi rumput laut di Indonesia kedua terbesar di dunia. Jadi, menurutnya cukup jika komoditas itu juga dikelola menjadi bioavtur.

"Sangat mungkin (bioavtur dari rumput laut), karena rumput laut sendiri kan potensinya untuk kepentingan banyak hal. Untuk makanan, untuk pupuk, untuk farmasi, dan lain sebagainya," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Untuk menindaklanjuti inisiasi itu, domainnya berada di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Trenggono mengatakan, KKP bertugas memperkuat sektor hulunya.

"Kalau hulunya kuat, maka hilirnya pasti akan kuat," jelasnya.

Sebelumnya, terkait bioavtur dari rumput laut dikemukakan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. Dia mengatakan, akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melihat potensi pengembangan bioavtur dari rumput laut.

"Karena rumput laut ini memang tersebarnya hampir di seluruh Indonesia. Terutama di kawasan Bali, NTT, dan juga Timur," kata Rosan ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Menurut Rosan, potensi pengembangan sangat besar, apalagi produksi rumput laut Indonesia menjadi yang terbesar. Jadi diyakini pasokan rumput laut dalam negeri cukup untuk dikembangkan menjadi bioavtur.

"Sangat cukup. Kita Untuk rumput laut ini, kita ini nomor 2 penghasil terbesar di dunia. Tetapi untuk rumput laut tropis, kita nomor 1 terbesar di dunia," ujar dia.

Proyek LRT Jakarta Fase 1B genap satu tahun dikerjakan. Sejauh ini, Jakpro telah berhasil menyambungkan jalur stasiun dari Velodrome hingga ke Rawamangun.

Di balik cepatnya pengerjaan proyek yang menelan anggaran Rp 5,5 triliun ini, ada target besar yang diincar untuk mengerek penumpang lebih banyak lagi. Dengan jalur fase 1A yang baru 5,7 km saja, saat ini jumlah penumpang yang diangkut masih sangat kecil, berkisar di angka 3.500 sampai 4.000 penumpang per hari.

"Traffic yang diharapkan itu bisa mencapai sekitar 80.000 penumpang per hari." kata Direktur Teknis dan Pengembangan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro), Dian Takdir.

Bagaimana strategi untuk mencapai target penumpang yang setinggi itu? Lalu apa pula pesan yang disampaikan oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka yang sempat berkunjung ke lokasi proyek LRT Jakarta beberapa waktu lalu?

Dengarkan wawancara eksklusif detikcom bersama Direktur Teknis dan Pengembangan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro), Dian Takdir dalam program Big Cheese. Tonton selengkapnya di sini!

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.