Bisnis.com, JAKARTA – Periode kedua Presiden AS Donald Trump akan menjadi ancaman yang menentukan bagi diplomasi melawan dampak pemanasan global. Pintu untuk menggenjot upaya meredam perubahan iklim lebih lanjut, diramal semakin tertutup.

Kemenangan Trump terjadi beberapa hari sebelum perwakilan dari hampir 200 negara berkumpul di Azerbaijan untuk COP29, pertemuan puncak iklim tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

TEMPO.CO, Jakarta - Hashim Djojohadikusumo ditunjuk menjadi ketua delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) di Baku, Azerbaijan pada November 2024. Terkait dengan hal itu, Hashim akan mengusung beberapa tema diplomasi iklim.

"Saya telah ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai utusan khusus beliau, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia pada Konferensi COP29 ini," ujar Hashim saat ditemui usai rapat persiapan COP29 yang dilaksanakan di Jakarta pada Selasa, 29 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Hashim menjelaskan, para delegasi akan mematangkan diplomasi yang diusung oleh Indonesia untuk memastikan tujuan-tujuan yang ditargetkan nanti akan tercapai. "Saya kira semakin matang, semakin kita bikin masak-masak ya dan saya optimistis tujuan dari Pemerintah Indonesia akan tercapai."

Tak hanya itu, Hashim juga ditetapkan menjadi utusan khusus untuk energi dan lingkungan hidup (Special Envoy for Energy and Environment) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan, Indonesia bakal memaparkan capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam perhelatan yang dimulai pada 11 November 2024 tersebut.

Selain itu, menurut Hanif, Indonesia juga akan memacu penurunan emisi di semua sektor dan juga akan dibahas terkait perdagangan karbon yang dijajaki dalam diplomasi bilateral dengan sejumlah negara.

Dia memastikan dalam kesempatan tersebut Indonesia akan menyampaikan segala capaian yang sudah berhasil dilakukan, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen iklim Nationally Determined Contribution milik Indonesia.

Berdasarkan dokumen Enhanced NDC pengurangan emisi Indonesia sampai 2030 ditargetkan sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan ditingkatkan hingga 43,2 persen apabila mendapatkan dukungan internasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk adiknya, Hashim Djojohadikusumo sebagai Head of Delegation sekaligus Special Envoy for Energy and Environment dalam 29th Conference of the Parties (COP29) di Baku, Azerbaijan pada 11-22 November 2024.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq usai menggelar rapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Hashim Djojohadikusumo di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

“Pada COP 29 ini nanti yang akan menjadi Head of Delegation yaitu Pak Hashim Djojohadikusumo. Beliau juga sekaligus Special Envoy for Energy and Environment yang ditunjuk oleh Bapak Presiden,” kata Hanif, Selasa (29/10/2024).

Hanif menuturkan, fokus diplomasi yang akan di bawa dalam COP29 diantaranya upaya-upaya Indonesia dalam memacu penurunan emisi rumah kaca di semua sektor, hingga melakukan pertemuan bilateral dengan negara potensial untuk membahas mengenai carbon trading.

“Tetapi secara umum tentu Indonesia menyampaikan kepada dunia bahwa apa yang diperjanjikan di dalam NDC kami telah coba turunkan itu di dalam aksi-aksi yang kemudian telah direkognesi oleh UNFCCC,” tuturnya.

Terkait carbon trading, Hashim menuturkan bahwa berdasarkan perhitungan United Nations atau Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 2018-2020, Indonesia memiliki potensi penyimpanan emisi karbon hingga 577 juta ton.

Kemudian untuk periode 2021-2023, Indonesia memiliki setidaknya 600 juta ton yang dapat ditawarkan kepada negara-negara potensial. Menurutnya, hal ini dapat menjadi salah satu sumber tambahan bagi penerimaan negara.

“Ini kontribusi kita dan nilainya lumayan US$10 , minimal US$10 per ton. Ini yang saya sampaikan potensi penerimaan negara tambahan di luar APBN itu kurang lebih Rp190 triliun,” ungkap Hashim.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah seretnya ekonomi sejumlah negara Uni Eropa, muncul sinyal bahwa realisasi pendanaan iklim dari negara maju ke negara maju akan kembali buntu di perundingan KTT Perubahan Iklim PBB alias COP29 bulan depan di Baku, Azerbaijan.

Uni Eropa mengungkap sikap negosiasinya untuk perundingan iklim COP29 bulan depan, sambil tetap tidak menjawab pertanyaan utama tentang bagaimana blok ekonomi itu akan meningkatkan pendanaan bagi negara-negara miskin dalam perjuangan mereka melawan pemanasan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebutuhan investasi energi terbarukan secara global melonjak hingga US$1 triliun per tahun untuk mencapai target kapasitas energi hijau pada 2030.

Nilai investasi tahunan secara global itu setara dengan Rp15.691 triliun (kurs Rp15.691 per dollar Amerika Serikat) demi mewujudkan target yang ditetapkan dalam pertemuan puncak KTT Perubahan IklimPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2023 alias COP28 pada tahun lalu di Dubai.

Bisnis.com, JAKARTA — Nasib pendanaan iklim untuk memperluas sebaran energi baru terbarukan (EBT) dan menepis energi fosilbatu bara, kembali diundi dan dirundingkan para pemimpin dunia, meski secara rekam jejak, janji-janji di meja perundingan lebih banyak meleset daripada terealisasi.

Jelang pertemuan puncak KTT Perubahan Iklim PBB 2024 alias COP29 di Azerbaijan, November mendatang, para pemimpin dunia akan terlebih dahulu mengumumkan strategi baru untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan global pada 2030 di KTT Energi Terbarukan Global di Plaza Hotel, New York.
Tenggat 2030 sebelumnya disepakati pada pertemuan puncak KTT iklim PBB tahun lalu, alias COP28, di Dubai. Presiden pertemuan puncak tahun ini di Azerbaijan, Mukhtar Babayev, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen termasuk di antara para pemimpin yang diharapkan memberikan perincian tentang pekerjaan dan biaya untuk mencapai sasaran tersebut dalam pidato mereka di Plaza Hotel, New York, Selasa (24/9/2024).

JAKARTA, investor.id – Pemerintah Indonesia dan Jerman memperkuat kerja sama dan komitmen dalam menghadapi perubahan iklim melalui 48 proyek yang difasilitasi oleh International Climate Initiative (IKI) Indonesia, menjelang pertemuan global, COP16 tentang keanekaragaman hayati di Kolombia dan COP29 tentang perubahan iklim di Azerbaijan.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Vivi Yulaswati mengatakan bahwa program-program serupa juga disiapkan untuk pemerintahan Prabowo Subianto.

“Program-program IKI juga sejalan bukan hanya untuk program pemerintah Indonesia saat ini. Namun juga program pemerintah Indonesia lima tahun ke depan yang menekankan pada membangun lingkungan yang berkelanjutan. Juga meningkatkan ketahanan terhadap bencana, iklim, serta guncangan besar apa pun di masa mendatang dan ketahanan iklim,” kata Vivi dalam keterangannya, pada Minggu (22/9/2024).

Sementara itu, Wakil Duta Besar Jerman untuk Indonesia Thomas Graf mengapresiasi peluncuran IBSAP (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan), Aksi Iklim, dan penyelesaian Second Nationally Determined Contribution, sebagai keseriusan Indonesia dalam menangani perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.

“Mengatasi dampak perubahan iklim memerlukan upaya yang matang untuk mengambil dan memulihkan keanekaragaman hayati sementara transisi energi harus selaras dengan tujuan percakapan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan,” kata Graf.

Graf mengatakan upaya kerja sama kedua negara harus dilakukan terus menerus untuk bisa menciptakan harmoni pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan di kedua negara.

“Kolaborasi yang sudah dilakukan mencakup berbagai sektor, mulai dari transisi energi berkeadilan dan kemitraannya. Dan ini untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dan menjaga keanekaragaman hayati. Kerja sama kedua negara juga telah meningkatkan peralihan energi terbarukan menurunkan emisi gas rumah kaca, dan menerapkan praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan. Hal ini juga meningkatkan kemampuan adaptif baik secara alamiah maupun buatan dalam menghadapi perubahan iklim,” kata Graf.

Sementara itu, Kepala Divisi IKI dari Kementerian Federal Jerman untuk Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim (BMWK) Philipp Behrens, mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif menyuarakan perubahan iklim.

“Kerja sama dengan pemerintah Indonesia mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara paling aktif, terutama di perjanjian-perjanjian iklim,” kata Behrens.

“Saya sangat terkesan dengan Indonesia yang sudah menyiapkan target national determined contribution yang terbaru yang sesuai dengan Paris Agreement,” imbuh dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah mengklaim Indonesia International Sustanaibility Forum (ISF) 2024 akan menjadi acara terkait iklim terbesar kedua di Asia Pasifik. Agenda tersebut akan diselenggarakan di Jakarta pada 5-6 September 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, mengatakan

"Dari sisi peserta, ISF akan menjadi acara terkait iklim nomor dua terbesar di Asia Pasifik setelah COP 29 di Azerbaijan," ujar Rachmat dalam konfrensi pers Indonesia International Sustanaibility Forum (ISF) 2024 di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Kamis (29/8).

Rachmat mengatakan, peserta yang telah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti gelaran ISF 2024 telah lebih dari delapan ribu orang saat ini. Perhelatan ISF yang kedua tersebut akan dibagi menjadi beberapa kegiatan mulai dari pertemuan tingkat tinggi antar pimpinan negara di dunia, sesi tematik, dan pameran,.

"Beberapa high level prenary yang kita siapkan ada 10, kemudian 15 sesi tematik, dan ada 7 roundtables event yang mencakup berbagai hal," ujarnya.

Dia mengatakan, perhelatan ISF 2024 dilaksanakan untuk dapat menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan membangun industri hijau di Indonesia. Salah satunya melalui kegiatan hilirisasi, pembangunan listrik hijau, dekarbonisasi dan juga terkait dengan lingkungan.

Menurut Rachmat, setidaknya terdapat 10 perjanjian yang akan disepakati pada perhelatan ISF 2024. Salah satunya adalah perjanjian ekspor listrik ke singapura yang bernilai miliaran dolar AS.

"Ada beberapa yang akan besar, misalnya kerjasama mengenai carbon capture storage dengan pertamina, lagi on going," ucapnya.

Indonesia akan membawa beberapa isu dalam Conference of the Parties atau COP29 di Baku Azerbaijan pada November mendatang. Salah satunya yaitu terkait pendanaan iklim untuk menjaga agar suhu bumi tidak naik lebih dari 1,5 derajat celsius.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dhewanthi, dalam acara Katadata Sustainability Action for The Future Economy atau Katadata SAFE 2024 di Grand Ballroom Kempinsky, Rabu (7/8).

Dia menyebut, pendanaan harus lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar US$ 100 miliar per tahun. "Ini yang harus dituntut bagaiaman harus disepakati, bagaimana metodologinya, bagaimana aksesnya, siapa yang akan jadi donor," ujarnya.

Kemudian mengenai keuangan untuk lost and damage atau dana yang akan diterima negara yang mampu mengurangi emisi dan adaptasi pengurangan emisi tetapi tetap terdampak untuk mendapatkan kompensasi.

"Mekanisme kerjasama di dalamnya kita inginkan adalah apapun nantinya, carbon pricing, carbon trade, itu dilakukan secara berkeadilan, transparan, inklusif dan berintegritas," ujarnya.

Lanjutnya, Indonesia juga memperjuangkan insentif bagi negara berhutang jika berhasil menjaga hutan untuk mendapat insentif. Laksmi menyebut, saat ini indonesia menerima result base payment atau insentif pengurangan emisi gas rumah kaca dari pengurangan deforestasi dan pengurangan degradasi hutan.

Sementara itu, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Priyanto Rohmatullah mengatakan, pendanaan akan menjadi isu yang sangat krusial dalam mencapai Net Zero Emission (NZE).

"Pendanaan untuk NZE sangat besar, kita hitung hampir Rp 800 triliun per tahun," ujar Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Priyanto Rohmatullah di acara yang sama.

Priyanto mengatakan, angka tersebut merupakan nominal yang cukup besar dan perlu dipikirkan bersama semua stakeholder terkait. Dalam perhitungan Bappenas, Indonesia masih kekurangan dana hingga Rp 400 triliun. "Ternyata memang masih ada gap, sampai 2060 gapnya masih cukup besar," kata dia.

Disisi lain, Head of Environment Unit United Nations Development Programme Indonesia, Aretha Aprilia, mengatakan pemerintah Indonesia dan juga beberapa perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) seriusa dalam mencapai target NZE.

Kondisi tersebut terlihat dari upaya pemeritah yang mendorong percepatann penggunaan biodiesel. Sedangkan PLN sudah mulai mengurangi batubara dalam pembangkitnya.

"Kami melihat semmua mekanisme ini sudah disiapkan pemerintah, sudah cukup solid hanya tinggal implementasi dan enforcement-nya saja kita tinggal disini akan memberikan dukungan kepada pemerintah," ujarnya.

COP29 Azerbaijan

Azerbaujan, tuan rumah KTT Iklim PBB COP29 tahun ini, akan meningkatkan target pengurangan emisi nasionalnya menjelang konferensi tersebut di November.

Semua negara menghadapi tenggat waktu PBB tahun depan untuk meningkatkan target iklim nasional mereka sebagai bagian dari sebuah sistem yang dirancang untuk mencoba menarik dunia keluar dari jalur perubahan iklim yang lebih parah.

Namun, hanya sedikit pemerintah yang diperkirakan akan melakukannya tahun ini. Dengan bergerak lebih awal, Azerbaijan ingin mengajak negara lain untuk bertindak.

"Kami berencana untuk mengumumkan setidaknya beberapa bagian dari hal tersebut, dan mudah-mudahan semuanya, sebelum COP. Dan kami mengirimkan sinyal kepada semua orang untuk mengikutinya," kata CEO KTT Iklim PBB COP29 dan Wakil Menteri Energi Azerbaijan, Elnur Soltanov, dikutip dari Reuters, Selasa (2/7).

Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyebutkan bahwa tema KTT Perubahan Iklim PBB COP29 tahun ini yang dicanangkan Azerbaijan adalah "In a Solidarity for a Green World."

Tema tersebut berfokus pada kebutuhan untuk berinvestasi hari ini demi menyelamatkan masa depan, dengan perencanaan yang didasarkan pada dua pilar, yaitu “meningkatkan ambisi” dan "memungkinkan tindakan.”

Pilar pertama berfokus pada penggabungan elemen-elemen kunci untuk memastikan semua pihak berkomitmen pada rencana nasional yang ambisius dan transparansi. Sedangkan pilar kedua mencerminkan peran penting finance / pendanaan sebagai alat utama untuk mengubah ambisi menjadi tindakan dan mengurangi emisi, beradaptasi, dan mengatasi kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim.

"Hal ini guna memastikan hasil yang inklusif berdasarkan solusi bersama," ujar Menteri Siti dalam pertemuan Kick-off Persiapan Delegasi Indonesia menuju COP29 di Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024.

Dari penekanan Presidensi COP29 pada isu-isu negosiasi tersebut, Menteri Siti mengharapkan kiranya para negosiator Indonesia dapat memperoleh gambaran lansekap utama negosiasi di COP29 dan sekaligus dapat mencermati lebih mendalam terhadap perkembangan yang terjadi selama periode inter-sessional menjelang COP29, serta mencari celah dan peluang untuk menempatkan Indonesia pada posisi yang terbaik berdasarkan kepentingan nasional Indonesia

Ia mencontohkan bahwa untuk penetapan New Collective Quantified Goal (NCQG) atau target pendanaan iklim baru periode 2025 onwards untuk negara berkembang yang dimandatkan untuk diputuskan pada COP29. Indonesia menyerukan agar Para Pihak bercermin pada pengalaman dan tidak mengulang kesalahan yang sama dalam mewujudkan aliran pendanaan kepada negara berkembang sebesar 100 milyar USD/tahun yang seharusnya telah terwujud sejak tahun 2020.

"Mengapa ini sangat ditekankan Indonesia. Karena kita mendukung hal yang sama dengan Azerbaijan dalam terwujudnya peningkatan aliran pendanaan yang mendukung transisi yang adil dan merata menuju pembangunan rendah emisi GRK dan tangguh iklim," jelas Menteri Siti.

Net Zero Emission

Bukan tanpa alasan, Indonesia telah menunjukan leading by example dalam ambisi menurunkan emisi karbon dan telah diakui dunia internasional sebagai negara super power dalam pengendalian perubahan iklim. Sehingga pada perundingan COP 29 yang akan diselenggarakan di Baku, Azerbaijan pada 11 hingga 22 November 2024, Delegasi Indonesia harus bisa melakukan negosiasi untuk memastikan semua negara menunaikan kewajibannya mengendalikan perubahan iklim sejalan dengan pengutamaan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam upaya pengendalian perubahan iklim Indonesia telah sangat maju dalam menghimpun serangkaian modalitas dan perkembangan yang telah dilaksanakan Indonesia, yaitu: Pertama, peningkatan target reduksi emisi GRK dari 29% menjadi 31,89% melalui pendanaan nasional, dan hingga 41% menjadi 43,20% melalui dukungan internasional yang disampaikan ke UNFCCC pada tahun 2022 (sumber: dokumen First NDC, KLHK 2016; dokumen Updated NDC, KLHK 2021; dokumen Enhanced NDC, KLHK, 2022).

Kedua, Indonesia telah memiliki kebijakan perencanaan meliputi FOLU Net-sink 2030, Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 dan visi Net Zero Emission 2060 or sooner.

Ketiga Indonesia juga telah memiliki regulasi atau dasar hukum dan kelembagaan penyelenggaraan NDC dan implementasi Article 6 of the Paris Agreement berupa Peraturan Presiden Nomor 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Keempat, Indonesia juga telah memiliki beberapa infrastruktur untuk implementasi kerangka transparansi meliputi Sistem Inventarisasi GRK Nasional SIGN-SMART, Sistem Registri Nasional dan MRV, dan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang baru-baru ini memenangkan penghargaan United Nations Public Service Award - 2024 untuk Special Category Tackling Climate Change pada Bulan Juni yang lalu di Korea Selatan.

Selain itu Indonesia juga telah memiliki Bursa Karbon, Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon, dan FOLU Operation and Collaboration Center (FOLU COLL) yang menjadi pusat kendali operasional FOLU Net Sink.

"Ini tidak main-main, kita kerja keras betul, Jadi Indonesia sangat serius dalam upaya pengendalian perubahan iklim," tegas Menteri Siti.

Dalam rangka merespon Decision 1/CP.21 paragraf 24 dimana Para Pihak diminta untuk meninjau kembali dan memperkuat target 2030 NDC-nya sebagaimana diperlukan untuk menyelaraskan dengan tujuan suhu global sesuai Persetujuan Paris pada akhir tahun 2024, Indonesia akan menerbitkan dokumen Second NDC yang direncanakan disampaikan ke UNFCCC sebelum akhir tahun 2024 ini.

Di dalam dokumen Second NDC akan dilakukan penyelarasan pada skenario 1,5°C untuk mencapai net zero emission tahun 2060, juga akan diselaraskan dengan target LTS-LCCR 2050 dengan cakupan jenis Gas Rumah Kaca akan meliputi CO2, CH4, N2O, HFC.

Tingkat emisi pun akan menggunakan Reference Year 2019 yang akan mencakup target Indonesia FOLU Net-Sink 2030 sebesar -140 juta ton CO2e. Sektor lain juga akan dicakup meliputi sektor/sub-sub sektor baru yaitu kelautan dan hulu migas, dimana sektor energi akan disesuaikan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).

Indonesia Emas 2045

Indonesia juga akan menetapkan Peaking rata-rata tahun 2030, memberikan detail Just transition mencakup implementasi Result-Based Payment REDD+, NEK, SRN, MRV, dan pada alemen Adaptasi akan mencakup komitmen penguatan sistem (termasuk early warning system) dan aksi adaptasi, serta update pelaporan Adaptation Communication.

"Jadi di sektor FOLU sendiri kita akan mempertajam disektor below ground biomass setelah sebelumnya kita banyak mengeksplirasi di above ground biomass," jelas Menteri Siti.

Dengan kondisi kesiapan Indonesia dalam memperkuat target 2030 NDC-nya tersebut, Menteri Siti optimis Indonesia dapat meningkatkan target reduksi emisinya lebih ambisius lagi di dokumen Second NDC-nya, hal ini mengingat keterlibatan para pihak yang semakin baik dari unsur masyarakat dan dunia usaha, seperti pada sektor pengelolaan persampahan, pertanian rendah emisi, dan kerja sama dengan filantropis dunia.

"Kita semua mengetahui bahwa salah satu sasaran Visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, adalah dengan melalui menurunnya intensitas emisi GRK menuju Net Zero Emission yang ditargetkan sebesar 93,5%," tutur Menteri Siti.

Ia berharap melalui penguatan kebijakan pengendalian perubahan iklim yang akan tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution nanti, dokumen akan bersifat transformatif, mengarusutamakan aksi iklim ke dalam perencanaan pembangunan yang lebih luas, mengkatalisasi investasi untuk aksi iklim yang efektif, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Kita semua optimis bahwa secara bersama-sama Indonesia akan mampu menghadapi tantangan dan dampak perubahan iklim yang meluas baik di tingkat nasional dan global," pungkas Menteri Siti.

Baca juga: Gaya Hidup Generasi Muda Berperan Hadapi Krisis Iklim

(WIL)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri COP28-G20 Brazil Finance Track yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil, Kamis (25/7). Lewat Instagram pribadinya, Bendahara Negara ini mengajak semua pihak bersama-sama menyelamatkan bumi dari perubahan iklim.

Hal itu dapat dilakukan melalui pendanaan iklim yang berkelanjutan. "Dalam diskusi panel tersebut, saya menggarisbawahi peran penting bauran kebijakan fiskal dan makroekonomi yang tepat untuk menarik pendanaan secara terjangkau untuk membiayai transisi ekonomi dalam climate action," tulis Sri Mulyani dalam unggahannya, Kamis (26/7).

Sebagai Co-Chair Koalisi Menteri-menteri Keuangan untuk aksi iklim, Sri Mulyani mengatakan dalam era tingginya tingkat suku bunga global maka peran kebijakan yang baik dan tepat sangat penting. "Jika Anda memiliki kebijakan yang baik, Anda dapat menarik modal yang baik," ujar Sri Mulyani.

Ia mengapresiasi Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad dan Menteri Lingkungan Hidup Brasil Marina Silva dalam memimpin Presidensi G20 dan COP28. Keduanya terus mendorong pendanaan iklim yang nyata dan inovatif melalui swasta, filantropis maupun MDB (bank pembangunan multilateral), selain pendanaan publik.

"Perubahan iklim tidak hanya sebagai tantangan namun juga memberikan kesempatan. Bersama mari kita wujudkan peluang untuk menyelamatkan bumi dengan pendanaan iklim yang berkelanjutan," kata Sri Mulyani.

Uni Eropa akan menekan negara-negara lain pada KTT iklim COP29 tahun ini untuk menindaklanjuti janji mereka beralih dari bahan bakar fosil. Hal itu tercantum dalam dokumen rancangan posisi negosiasi blok negara-negara eropa tersebut.

Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim atau Conference of Parties (COP) 29 akan berlangsung di Azerbaijan pada November tahun ini. COP 29 dijadwalkan akan berfokus pada keuangan.

Konferensi akan menekan ekonomi besar seperti Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara agar setuju berkomitmen mengeluarkan lebih banyak dana untuk membantu negara-negara miskin mengatasi perubahan iklim.

Dikutip dari Reuters, Senin (15/7), Uni Eropa berharap dapat mencapai kesepakatan di COP29 mengenai target baru global untuk pendanaan iklim.

Selain itu, Uni Eropa juga berharap agar negara-negara yang tergabung dalam COP dapat meningkatkan upayanya dalam mengurangi emisi dengan beralih dari bahan bakar fosil. Hal itu sesuai kesepakatan pada COP 28 di Dubai.

Dalam naskah tersebut menyatakan, semua negara seharusnya dapat mengembangkan komitmen iklim nasional baru agar dapat menyesuaikan target 1,5 derajat Celsius dan tujuan transisi energi yang disepakati pada perhelatan tahun sebelumnya. Hal itu khususnya beralih dari bahan bakar fosil dan dibarengi dengan meningkatkan kapasitas energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi tahunan menjadi dua kali lipat pada 2030.

Uni Eropa juga berharap agar negara-negara yang tergabung dalam COP dapat menyerahkan komitmen iklim nasional yang baru ke PBB sebelum awal 2025.

Menurut International Monetary Fund (IMF), nilai subsidi bahan bakar fosil secara global mencapai US$7 triliun pada 2022.

Nilai itu mencakup subsidi bensin, solar, minyak tanah, dan komoditas minyak bumi lainnya; gas bumi termasuk LPG; batu bara; serta subsidi listrik berbasis energi fosil di 168 negara. Berikut 10 negara dengan subsidi bahan bakar fosil terbesar, seperti tertera dalam grafik.