Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -BANDUNG. Investasi di sektor panas bumi mulai bergairah tahun ini, meski pada tahun-tahun sebelumnya masih cukup landai.

Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi PT Geo Dipa Ilen Kardani menyampaikan, sebenarnya ragam insentif fiskal yang diberikan pemerintah sudah cukup menarik bagi investor agar mau berinvestasi bidang panas bumi di Indonesia.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal untuk mendukung pengembangan panas bumi. Diantaranya, insentif pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau tax holiday, pembebasan bea masuk, pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) selama masa eksplorasi.

Ia menyebut, investasi di sektor panas bumi mulai bergairah pada tahun ini. Sehingga ragam insentif fiskal yang disediakan pemerintah perlu segera direalisasikan. Ia mengaku, pemerintah sudah menerima beberapa komitmen investasi di sektor panas bumi.

“Kami pun di proyek Dieng saja, itu proyek yang akan diluncurkan di 5-10 tahun ke depan itu sudah banyak yang menawar sebagai investor, sudah banyak yang mau kerjasama untuk mengembangkan energi geothermal di sana dan kita harus mengatur,” tutur Ilen dalam media briefing, Kamis (7/11).

Ilen menyebut, sudah ada banyak investor yang menawar untuk berinvestasi di beberapa unit proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha Dieng dan Patuha. Bahkan investasi ini diperkirakan terus meningkat dalam satu dekade mendatang.

Hal ini juga didukung karena PLTP di Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar kedua setelah Amerika Serikat, dengan kapasitas yang sudah terpasang yakni sebesar 2,3 Gigawatt (GW) yang juga ada di posisi kedua di dunia.

“Ini kita sudah banyak yang menawar, sudah banyak yang ingin bekerja sama mengembangkan geothermal di sana,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ilen juga menyampaikan, PT Geo Dipa Energi memasang target bauran energi geothermal atau panas bumi sebesar 10% dalam dua tahun ke depan atau menjadi 260 gigawatt (GW).

Dengan target tersebut, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang geothermal ini ingin menggenjot energi listrik yang lebih ramah lingkungan. Geothermal merupakan sumber energi yang berasal dari panas alamiah di dalam bumi.

Adapun saat ini bauran energi PT Geo Dipa Energi hanya mencapai 120 GW, dari 2.300 GW total di Indonesia.

“Dua tahun ke depan kita akan memiliki 260 GW, sehingga status kita naik menuju ke-10% bauran energi untuk geothermal,” ungkapnya.

Ilen membeberkan, peningkatan target tersebut juga sejalan dengan sudah banyaknya investor yang menawarkan pembangunan geothermal. Rata-rata investor tertarik karena mereka juga fokus pada pentingnya pembangunan energi hijau.

“Hampir setiap bulan kita menerima tawaran kerja sama untuk pengembangan geothermal, mengapa? Dunia sekarang didorong sedang ke arah green energy,” ungkapnya.

Ia menambahkan, investor yang dulunya hanya fokus pada energi fosil, saat ini sudah banyak yang beralih ke energi hijau.

Ilen membeberkan saat ini pihaknya sudah mendapatkan komitmen pendanaan untuk pengembangan di Dieng unit III dan IV. Di samping itu, PT Geo Dipa Energi juga akan bekerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan Dieng unit VI dan VII.

“Untungnya kita sudah berada zona green energy, yang lain masih di sini (fosil), kita sudah di green, sehingga kita menjadi tujuan investasi untuk green energy. Karena nanti ke depan, kalau Indonesia memberlakukan carbon tax, itu green energy akan menjadi lebih bergairah sekali,” tambahnya.

Meski begitu, untuk memproses datangnya investor tersebut, masih diperlukan pembangunan infrastruktur dasar yang memadai. Ia juga menekankan, Indonesia tidak kekurangan investor yang berminat untuk berinvestasi di sektor energi ramah lingkungan di Indonesia.

Bisnis.com, BANDUNG - PT Geo Dipa Energi menargetkan bauran energi geothermal atau panas bumi dapat mencapai sebesar 10% dalam dua tahun ke depan atau menjadi 260 gigawatt (GW).

Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi Geo Dipa Energi, Ilen Kardani menyampaikan, saat ini bauran energi panas bumi PT Geo Dipa Energi hanya mencapai 120 GW, kurang dari 1% dari total 2.300 GW di Indonesia.

"Ke depan, dua tahun ke depan kita akan memiliki 260 GW, sehingga kita naik statusnya menuju ke 10% bauran energi untuk geothermal," ujarnya dalam Media Briefing PLTP Patuha di Soreang, Kabupaten Bandung, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Ilen menjelaskan, peningkatan target tersebut juga sejalan dengan tingginya minat investor terhadap pembangunan geothermal. Dia menyebut, saat ini sudah banyak pemilik modal yang menawarkan pembangunan geothermal.

Menurutnya, rata-rata investor tertarik karena mereka juga fokus pada pentingnya pembangunan energi hijau.

"Hampir setiap bulan kita menerima tawaran kerja sama untuk pengembangan geothermal. Ini karena dunia sekarang didorong sedang ke arah green energy. Geo Dipa menerima banyak sekali tawaran untuk investasi sebetulnya," katanya.

Ilen menyebut, saat ini pihaknya sudah mendapatkan komitmen pendanaan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng unit III dan IV. Selain itu, PT Geo Dipa Energi juga akan bekerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan PLTP Dieng unit VI dan VII.

Kemudian, Ilen juga menyebut telah ada pihak yang membeli carbon credit PLTP Patuha Unit II sebesar US$10 juta. Padahal, dia mengatakan proyek tersebut masih alias belum selesai dibangun.

Meski demikian, Ilen tidak memperinci siapa investor yang telah membeli carbon credit PLTP Patuha Unit II tersebut.

"Indonesia sudah berada zona green energy, yang lain masih di sini (fosil), kita sudah di green, sehingga kita menjadi tujuan investasi untuk green energy. Karena nanti ke depan, kalau Indonesia memberlakukan carbon tax, green energy akan menjadi lebih bergairah sekali," jelasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - PT Geo Dipa Energi menargetkan bauran energi geothermal atau panas bumi dapat mencapai sebesar 10% dalam dua tahun ke depan atau menjadi 260 gigawatt (GW).

Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi Geo Dipa Energi, Ilen Kardani menyampaikan, saat ini bauran energi panas bumi PT Geo Dipa Energi hanya mencapai 120 GW, kurang dari 1% dari total 2.300 GW di Indonesia.

"Ke depan, dua tahun ke depan kita akan memiliki 260 GW, sehingga kita naik statusnya menuju ke 10% bauran energi untuk geothermal," ujarnya dalam Media Briefing PLTP Patuha di Soreang, Kabupaten Bandung, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Ilen menjelaskan, peningkatan target tersebut juga sejalan dengan tingginya minat investor terhadap pembangunan geothermal. Dia menyebut, saat ini sudah banyak pemilik modal yang menawarkan pembangunan geothermal.

Menurutnya, rata-rata investor tertarik karena mereka juga fokus pada pentingnya pembangunan energi hijau.

"Hampir setiap bulan kita menerima tawaran kerja sama untuk pengembangan geothermal. Ini karena dunia sekarang didorong sedang ke arah green energy. Geo Dipa menerima banyak sekali tawaran untuk investasi sebetulnya," katanya.

Ilen menyebut, saat ini pihaknya sudah mendapatkan komitmen pendanaan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng unit III dan IV. Selain itu, PT Geo Dipa Energi juga akan bekerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan PLTP Dieng unit VI dan VII.

Kemudian, Ilen juga menyebut telah ada pihak yang membeli carbon credit PLTP Patuha Unit II sebesar US$10 juta. Padahal, dia mengatakan proyek tersebut masih alias belum selesai dibangun.

Meski demikian, Ilen tidak memperinci siapa investor yang telah membeli carbon credit PLTP Patuha Unit II tersebut.

"Indonesia sudah berada zona green energy, yang lain masih di sini (fosil), kita sudah di green, sehingga kita menjadi tujuan investasi untuk green energy. Karena nanti ke depan, kalau Indonesia memberlakukan carbon tax, green energy akan menjadi lebih bergairah sekali," jelasnya.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2025. Meski, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjadi banyak perubahan nomenklatur Kementerian dan Lembaga (K/L).

Di era Prabowo, jumlah kementerian bertambah menjadi 48, atau naik cukup banyak dibanding kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 34.

"Tidak perlu melakukan APBN Perubahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2025 sudah atas konsultasi Prabowo. Dia menyebut program-program prioritas nasional sudah diakomodasi di dalamnya.

Hanya saja yang ditekankan Prabowo adalah terkait efisiensi dan kebocoran anggaran yang tinggi. Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tinjauan (review) APBN 2025 lebih kepada arahan untuk perbaikan tersebut.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar seluruh kementerian/lembaga betul-betul memperhatikan APBN ini terutama dengan berbagai feedback mengenai efisiensi, itu ditunjukkan dengan ICOR yang tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi. Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu kalau akan dilakukan review terhadap APBN, adalah lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dalam UU APBN 2025 sudah ada klausul yang memungkinkan terjadinya perubahan, termasuk karena adanya K/L baru. Meski begitu, hal-hal perubahan yang harus disampaikan kepada DPR disebut akan tetap dilakukan.

Sri Mulyani menyebut target penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan dilakukan pada awal Desember 2024 dan untuk perpresnya akan dilakukan akhir November 2024.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen, perpres, rincian daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," jelas Sri Mulyani.

Saksikan juga video: Belajar dari Covid-19, Menkes Dorong Industri Kesehatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pihaknya belum berencana untuk membawa PT Geo Dipa Energi (Persero) melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Sebagai informasi, PT Geo Dipa Energi merupakan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu yang bertugas mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik dari energi panas bumi.

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Meirijal Nur, mengatakan IPO merupakan salah satu cara untuk mendapatkan tambahan modal bagi sebuah perusahaan.

Namun, Meirijal menyebut sejauh ini belum ada rencana untuk membawa Geo Dipa Energi untuk melantai ke bursa efek. Pasalnya, dia menilai masih cukup banyak alternatif sumber pendanaan lain yang dapat dimanfaatkan perusahaan.

"Dalam jangka pendek ini sepertinya belum ada IPO Geo Dipa, kita melihat sumber modal yang tertarik untuk masuk ke Geo Dipa itu banyak," katanya dalam Media Briefing PLTP Patuha di Soreang, Kabupaten Bandung, dikutip Jumat (8/11/2024).

Dia menuturkan, salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan adalah Penyertaan Modal Negara (PMN). Dia mengatakan, pemerintah terakhir memberikan dukungan kepada PT GDE berupa PMN pada 2015 sebesar Rp607 miliar dan pada 2020 sebesar Rp700 miliar.

Selain itu, Geo Dipa Energi juga dapat memanfaatkan sumber-sumber dana lain seperti investor strategis yang tertarik bermitra dengan Geo Dipa, pinjaman-pinjaman murah serta hibah atau pendanaan filantropis yang dapat menjadi tambahan modal bagi pengembangan perusahaan.

"Itu untuk menggambarkan betapa dunia ini sadar pentingnya ramah lingkungan sehingga mendukung pengembangan Geo Dipa dalam pengembangan energi panas bumi ini," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban menyatakan bahwa dalam bebepa tahun terakhir ini PT GDE sudah memberikan kontribusi dividen kepada pemerintah.

Rio mengatakan, PT GDE merupakan 'bayi' dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menuturkan, GDE diadopsi oleh Kemenkeu ketika adanya konflik sengketa.

Dia mengatakan, komitmen pemerintah terkait dengan transisi energi merupakan sesuatu yang mutlak. Sehingga, pemerintah memberikan dukungan ke PT GDE, baik berupa PMN maupun bantuan lainnya.

"Kami berharap pembangkit listrik geotermal di Indonesia terus berkembang. Meskipun tarif listrik yang dijual oleh GDE bisa dianggap concessional, perusahaan tetap berhasil menghasilkan listrik dengan tarif yang efisien," ujar Rionald.

Bisnis.com, BANDUNG - PT Geo Dipa Energi (GDE) menyebut program pengembangan energi hijau melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) turut berkontribusi ke penerimaan negara.

Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi PT Geo Dipa Energi (GDE), Ilen Kardani menuturkan, sejak 2014, Geo Dipa mencatatkan keuntungan atau profit rata-rata sekitar Rp200 miliar per tahun yang disalurkan untuk negara.

"Untuk gambaran, tahun ini kami memberikan setoran ke negara sekitar Rp200 miliar. Itu berfluktuasi, tapi kurang lebih seperti itu karena aktivitas jumlah produksi per tahun berfluktuasi. Untuk tahun ini kurang lebih sekitar Rp200 miliar setoran ke pemerintah," kata Ilen dalam Media Briefing di Soreang, Kabupaten Bandung, dikutip Jumat (8/11/2024).

Ilen melanjutkan, pihaknya juga memberikan setoran ke kas daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dia mengatakan, pendapatan daerah untuk panas bumi dari Geo Dipa di Kabupaten Bandung adalah sekitar Rp2 miliar.

Dia melanjutkan, PLTP yang dioperasikan oleh Geo Dipa Energi juga berkontribusi besar bagi masyarakat. Dia mencontohkan, PLTP di Patuha, Kabupaten Bandung, menyediakan lapangan kerja, pelatihan, kesempatan berusaha hingga beasiswa.

Dia menyebut, multiplier effect yang diberikan dari kehadiran PLTP milik Geo Dipa Energi di Patuha dan juga Dieng juga cukup besar. Dia menyebut, sekitar 20% dari masyarakat di sekitar dua kawasan PLTP tersebut dipekerjakan oleh Geo Dipa Energi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban menyatakan bahwa dalam bebepa tahun terakhir ini PT GDE sudah memberikan kontribusi dividen kepada pemerintah.

Rio mengatakan, PT GDE merupakan 'bayi' dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menuturkan, GDE diadopsi oleh Kemenkeu ketika adanya konflik sengketa.

Dia mengatakan, komitmen pemerintah terkait dengan transisi energi merupakan sesuatu yang mutlak. Sehingga, pemerintah memberikan dukungan ke PT GDE, baik berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun bantuan lainnya.

Berdasarkan data Kemenkeu, pemerintah terakhir memberikan dukungan kepada PT GDE berupa PMN pada 2015 sebesar Rp607 miliar dan pada 2020 sebesar Rp700 miliar.

"Kami berharap pembangkit listrik geotermal di Indonesia terus berkembang. Meskipun tarif listrik yang dijual oleh GDE bisa dianggap concessional, perusahaan tetap berhasil menghasilkan listrik dengan tarif yang efisien," ujar Rionald.

Sebagai informasi, PT Geo Dipa Energi merupakan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu yang bertugas mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik dari energi panas bumi.

Pada 2023, Geo Dipa mencatatkan capaian produksi sebesar 825 GWh yang berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan sebesar Rp1.049 miliar dan laba bersih sebesar Rp219 miliar.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan pada 2 Januari 2025. Target penerimanya adalah ibu hamil sampai pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta.

"Jadi (mulai dilakukan 2 Januari 2025)," kata dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

"(Penerima) Ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan seluruh anak sekolah mulai paud sampai SMA negeri dan swasta," tambahnya.

Dadan mengatakan saat ini susunan organisasi Badan Gizi Nasional telah selesai disusun dengan memiliki empat kedeputian.

"Sudah selesai. Kami sudah dipastikan mengisi semua yang dibutuhkan untuk agar DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) diterima bulan Desember. Ada 4 (deputi)," terangnya.

Penerapan program ini akan dilakukan serentak pada penerimaan di seluruh Indonesia.

"Seluruh Indonesia," lanjutnya.

(ada/ara)

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menterinya untuk menelusuri kembali APBN dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) agar pelaksanaan anggaran efisien.

Prabowo mengakui jumlah 48 kementerian di masa pemerintahannya terbilang besar. Namun, Ia tak mempermasalahkan hal tersebut selama para menteri bekerja dengan efisien.

Sebab itu, Ia meminta menteri keuangan, menteri koordinator, dan semua menteri untuk mempelajari DIPA di masing-masing kementeriannya.

"Saya minta detail, kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi," ujar Prabowo saat membuka sidang perdana kabinet, Rabu (23/10).

Menurutnya, pemerintah harus memberi contoh. Ia bilang fokus pemerintah adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam.

"Jangan mengada-ada. Studi banding, belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien," tegas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan, di masa pemerintahannya membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program dan semua proyek yang akan dilancarkan.

Prabowo juga membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan ini akan mempelajari, mengikuti semua program-program perlindungan sosial, dan program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan.

"Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu, dimana ada bottleneck, di mana ada kesulitan segera kita atasi," jelas Prabowo.

Prabowo menyinggung soal birokrasi pemerintah yang terbilang ribet dan terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat bahwa birokrasi pemerintah sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat.

Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah.

"Ini saya minta kepada menteri-menteri sekarang, mari lebih berani, lebih tidak ragu memberi pelayanan terbaik kepada rakyat," ucap Prabowo.

Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi merespons kabar dirinya akan menduduki kursi Menteri Koperasi di kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya keterangan bahwa Budi Arie akan menjadi Menteri Koperasi diungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Budi Arie meminta untuk menunggu pengumuman resmi dari Prabowo. Dirinya tidak membenarkan atau membantah informasi yang diungkap Teten.

"Tunggu aja, tunggu aja pengumuman resmi dari pak Presiden Terpilih tanggal 20 Oktober. Tanya yang spill lah," kata Budi Arie ditemui di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Budi Arie masuk calon menteri Prabowo. Dia juga telah ikut pembekalan di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Budi menyebut waktu pembekalan itu cukup panjang dari pagi sampai malam.

"Kemarin digembleng dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. (Pembicaraan) Semuanya, geopolitik, geostrategic, geoekonomi," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki membenarkan bahwa Budi Arie Setiadi yang akan menggantikannya sebagai Menteri Koperasi. Sedangkan Maman Abdurrahman yang akan menjadi Menteri UMKM.

Pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang, kementerian yang membidangi koperasi dan UMKM akan dipisah. Dengan demikian, akan dibentuk Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

"Pak Budi Arie Menkominfo (jadi Menteri Koperasi)," kata Teten, ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Simak juga Video 'Menkominfo Budi Arie Dipanggil Prabowo, Bincang Soal Ekonomi Rakyat':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(ada/ara)

Veronica Tan ikut dipanggil ke kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin (14/10) malam. Meski berada di dalam hanya beberapa menit, namun ia mengaku sudah berbicara dengan Prabowo.

"Saya dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan presiden terpilih, Pak Prabowo ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya, tapi untuk semuanya saya masih menunggu untuk Pak Presiden yang mengumumkan," ujar wanita yang akrab disapa Vero tersebut kepada wartawan.

Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo-Gibran, namun ia mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak.

"Ya beliau maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu-ibu, anak-anak," kata mantan istri Basuki Tjahaja Purnama itu.

Apakah itu artinya Vero menjadi calon kuat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)?

"Menunggu dari Pak Prabowo," singkat Veronica sambil berlalu.

JAKARTA, investor.id - PT Geo Dipa Energi (Persero) berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko (governance risk managemenr/GRC) ,serta compliance, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Komitmen ini untuk mengimplementasikan GRC ini mendapatkan pegakuan dan apresiasi. GeoDipa meraih penghargaan untuk kategori TOP GRC Award 2024 #Stars 4 dan The Most Committed GRC Leader 2024.

Kedua penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Umum GeoDipa, Hanif Osman, bersama Head of QHSSE Division GeoDipa, M. Reza Iqbal, dalam rangkaian acara bertema “Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, and SDG’s” yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (11/09).

Menurut Hanif, penghargaan ini merupakan bukti komitmen GeoDipa dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, serta compliance sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penghargaan tersebut juga membuktikan bahwa GeoDipa dinilai telah berkinerja baik, dengan menerapkan GRC secara efektif dan berkualitas dalam pengelolaan bisnis.

“Kami atas nama manajemen dan seluruh Insan GeoDipa, berterima kasih atas apresiasi yang diberikan. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kami dinilai telah mampu menerapkan prinsip-prinsip GRC dengan baik dalam pengelolaan bisnis perusahaan secara berkelanjutan, dan tentunya sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas tata kelola yang lebih baik lagi ke depan,” ujarnya.

Dalam penilaian yang dilakukan, GeoDipa dinilai telah memiliki kelengkapan Sistem dan Infrastruktur GRC yang baik sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Selain itu, peran dan komitmen leader juga dinilai sebagai kunci keberhasilan GRC yang berkelanjutan agar GRC dapat berjalan dan berkembang secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, TOP Business bekerjasama dengan Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association), ICoPI (Institute Compliance Professional Indonesia), dan PaGi (Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia), serta didukung oleh beberapa perusahaan konsultan Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko, manajemen kepatuhan, serta staf pengajar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Bandung.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan hingga saat ini anggaran makan siang gratis masih sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Rp71 triliun Namun, ia menyebutkan implementasi program itu bersifat fleksibel atau bisa berubah.

"Nanti implementasi kan punya fleksibilitas. (Tapi) dalam RPABN masih sama (Rp15 ribu)," jelasnya ketika ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Sebagai informasi, potensi berubahnya alokasi anggaran makan bergizi gratis atau MBG itu sebelumnya diungkapkan olej Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan, dalam acara Mandiri Market Outlook 2024.

Heriyanto mengklaim pernah diajak diskusi dengan tim ekonom Prabowo-Gibran terkait anggaran MBG itu.

"Menurut saya menarik buat saya adalah setelah dikomunikasikan angka itu Rp71 triliun, kemudian tugasnya presiden elected ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp15.000, mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kah? kira-kira begitu," jelas Heriyanto.

Namun, Heriyanto memastikan bahwa Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih menginginkan program ini dapat maksimal menyentuh setiap anak sekolah di Indonesia.

"Yang saya ambil sebagai hal yang penting adalah pemikiran beliau itu adalah mendorong programnya di dalam keterbatasan itu, keterbatasan di dalam Rp 71 triliun itu," tutup Heriyanto.