TEMPO.CO, Jakarta - Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, mengatakan pada Haji 2024 terdapat 553 kloter penerbangan, baik untuk keberangkatan maupun kepulangan. Dari total keseluruhan, setidaknya ada 157 kloter penerbangan haji yang mengalami keterlambatan atau delay.

Lukman merinci, On Time Performance (OTP) pada penerbangan haji tahun ini sebesar 86,98 persen dengan jumlah kloter yang delay sebanyak 72 kloter pada fase 1 atau keberangkatan. Sementara pada fase dua atau kepulangan, OTP sebesar 84,63 persen dengan jumlah keterlambatan sebanyak 85 kloter.

"Secara keseluruhan dapat kami sampaikan bahwa On Time Performance haji tahun 2024 ini pada kedua fase pemulangan sebesar 85,80 persen," ujar Lukman dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia membeberkan penyebab keterlambatan penerbangan haji pada tahun ini. Di antaranya adalah permasalahan teknis pesawat udara seperti engine terbakar, kebocoran fuel di pesawat, penggantian roda pesawat, Aircraft Auxiliary Power Unit yang bermasalah, hingga Air Conditioner (AC) pesawat yang bermasalah.

"Sehingga menyebabkan efek domino pada jadwal penerbangan selanjutnya, serta terdapat permasalahan operasional, yaitu keterlambatan yang menyebabkan perubahan slot time pada penerbangan selanjutnya," kata dia.

Ia juga menyebut bahwa selain masalah teknis, kendala operasional turut menjadi faktor penyebab keterlambatan penerbangan haji pada tahun 2024. "Rotasi pesawat, sistem makarov, gate limitation, proses keimigrasian, masalah cuaca, masalah kru, ATC clearance, jemaah sakit, seremonial, reroute dan sebagainya," tuturnya.

Karena masih terdapat 157 kloter yang mengalami keterlambatan penerbangan haji, Lukman menyampaikan beberapa evaluasi yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan. Ia berujar akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan operator penerbangan, Kementerian Agama, dan juga Kerajaan Arab Saudi guna meningkatkan pelayanan haji di tahun berikutnya.

"Besar harapan kami atas masukan serta dukungan dari Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi VIII DPR RI demi peningkatan pelaksanaan pelayanan angkutan haji Indonesia di tahun-tahun mendatang," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket Haji 2024 memberikan lima rekomendasi terkait penyelenggaraan Ibadah Haji. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna terakhir DPR RI periode 2019-2024.

Ketua Pansus Hak Angket Haji 2024, Nusron Wahid, mengatakan hal pertama yang direkomendasikan yakni perlunya revisi Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

“...dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi,” kata Nusron saat membacakan laporan Pansus Haji pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senin (30/9/2024).

Pihaknya juga menilai perlunya sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus, termasuk pengalokasian kuota tambahan. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.

Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan agar peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus lebih diperkuat dan dioptimalkan.

Pansus Haji juga mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji.

Terakhir, Pansus Haji mengharapkan agar pemerintah mendatang menempatkan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengisi posisi Menteri Agama (Menag).

“Pansus mengharapkan Pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji,” pungkasnya.

Berikut rekomendasi lengkap Pansus Haji 2024:

1. Dibutuhkan revisi terhadap UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaanibadah haji di Arab Saudi.

2. Diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.

3. Dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan hendaknya dalam pelaksanaan mendatang peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.

4. Panitia Angket mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah (seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP) agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji. Manakala membutuhkan tindak lanjut, dapat melibatkan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK).

5. Pansus mengharapkan Pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRMuhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan pandangannya terkait kesimpulan dan rekomendasi Pansus Haji yang dianggap melunak.

Cak Imin menuturkan, masyarakat perlu mengawal hasil dari Pansus Haji tersebut agar ke depannya terdapat perbaikan terkait dengan penyelenggaraan haji.

“Makanya masyarakat harus mengawasi supaya hasilnya tidak melunak. Anggota Pansus harus menghormati nama baik DPR,” ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2024).

Lebih lanjut, politikus PKB ini menekankan agar DPR bisa menjaga nama baik, semua hal yang menjadi pembahasan dalam rapat harus dijalankan secara konsisten.

“Semuanya kan udah hari-hari transparan ya, semua publik melihat. Saya berharap DPR menjaga nama baik. Apa yang menjadi pembahasan dijalankan secara konsisten,” tegas Cak Imin.

Dia turut menyebut akan ada atensi tersendiri terhadap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas karena telah mangkir tiga kali dari undangan Pansus Haji. Namun, tindaklanjutnya akan diserahkan kepada Pansus.

“Ya tentu, saya sebagai koorbidnya berkirim undangan terus sampai yang ketiga kali. Nanti terserah Pansus kalau menganggap ini harus ditindaklanjuti kayak apa. Saya ya, terserah Pansus,” ujarnya.

Namun demikian, Cak Imin tak menjawab pasti apakah hal ini akan dilanjutkan lagi di periode selanjutnya atau tidak, karena Pansuslah yang memiliki kewenangan tersebut.

“Saya nggak mengikuti ya pembahasan. Itu wewenang anggota Pansus,” tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, anggota Pansus Haji Marwan Djafar mengungkapkan keputusan akhir Pansus Haji saat rapat internal dianggap tidak memuaskan. Dia mengungkapkan temuan-temuan yang ada banyak diabaikan.

“Iya, banyak yang diabaikan. Jadi teman-teman di sini berkali-kali mengundang para saksi dan teman-teman di Saudi, itu substansinya banyak yang hilang,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Marwan menyoroti bahwa internal Pansus Haji dinilai banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak, sehingga terlihat tidak independen.

“Dalam pansus sendiri banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak. Jadi, pansus ini sangat tidak independen, sehingga penyerahan terhadap aparat penegak hukum itu menjadi sangat lunak sekali,” tegas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 telah merampungkan hasil investigasi terkait dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024.

Kesimpulan dan rekomendasi akan disampaikan oleh pansus haji dalam Rapat Paripurna yang digelar pada 26 September 2024.

Dalam rapat internal pada 24 September 2024, Ketua Pansus Haji 2024 Nusron Wahid menyanggah adanya intervensi dalam internal pansus haji saat keputusan akhir investigasi dibuat.

“Intervensi siapa? Tidak ada intervensi apa. Tidak ada intervensi,” ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2024).

Menurut Nusron, perbedaan pandangan saat rapat berlangsung merupakan hal wajar yang terjadi karena setiap anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.

“Kalau beda pandangan kan antar manusia biasa. Masing-masing anggota punya haknya [menyampaikan pandangan] masing-masing. Tapi kalau intervensi tidak ada intervensi,” tegas politikus Golkar tersebut.

Pansus itu terdiri atas 30 orang, lanjut Nusron, masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Saat rapat berlangsung dicarilah titik temu antara 30 orang tersebut dan keputusan diambil dari mayoritas, sedangkan kalau ada perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa.

“Tapi secara umum, secara overall oke. Tidak ada soal [intervensi],” tutur dia.

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan perihal pelibatan Aparat Penegah Hukum (APH) dalam kasus dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024 yang dilakukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Soal pelibatan aparat penegak hukum kan itu hukum. Di DPR ituone thing, aparat penegak hukum ituanother thing. DPR itu institusi politik, APH itu institusi penegak hukum. Jangan campur aduk,” jelasnya.

Aparat hukum, kata dia, memiliki logikanya sendiri, sehingga tanpa ditekan pun aparat hukum akan jalan dengan sendirinya apabila memang sudah ada bukti dan laporan.

Kendati demikian, Nusron enggan menjawab tentang apakah ada atau tidaknya dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024. Dia hanya mengatakan tunggu sidang paripurna pada Kamis mendatang.

“Kita tunggulah besok hari Kamis ya. Nanti akan kita bacakan,” pungkasnya.

Ketidakpuasan Hasil Rapat Pansus Haji

Sementara itu, anggota Pansus Haji Marwan Djafar mengungkapkan keputusan akhir Pansus Haji saat rapat internal dianggap tidak memuaskan. Dia mengungkapkan temuan-temuan yang ada banyak diabaikan.

“Iya, banyak yang diabaikan. Jadi teman-teman di sini berkali-kali mengundang para saksi dan teman-teman di Saudi, itu substansinya banyak yang hilang,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Marwan menyoroti bahwa internal Pansus Haji dinilai banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak, sehingga terlihat tidak independen.

“Dalam pansus sendiri banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak. Jadi, pansus ini sangat tidak independen, sehingga penyerahan terhadap aparat penegak hukum itu menjadi sangat lunak sekali,” tegas dia.

Padahal, lanjut Marwan, dirinya yakin APH sebenarnya sudah paham tujuan Pansus Haji ini dibentuk. Namun, dalam hasil akhir rapat pansus sengaja tidak dibuat secara terang benderang.

“Meskipun disebut ada aparat penegak hukum, tapi tidak disebutkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum yang seharusnya itu disebut secara eksplisit,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dia menyebut peluang dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji oleh Menag Yaqut ini diteruskan kepada APH sangat minim sekali.

“Minim, tipis, tipis sekali. Jadi, ini saya kita perlu diketahui karena banyak intervensi dari kanan-kiri dan banyak kepentingan pribadi yang masuk di sini,” ucapnya.

Namun demikian, kesimpulan akhir dalam rapat internal Pansus Haji tersebut sudah final dan hanya tinggal mengetuk palu saja dalam rapat paripurna nanti.

“Tapi memang sangat tidak memuaskan dari sisi substansi yang selama ini didalami dan dicermati dalam Pansus itu,” tutup Marwan.

Jakarta: Distribusi nilai manfaat kepada jemaah haji yang masih menunggu naik menjadi Rp4,4 triliun pada 2025. Jumlah itu hampir dua kali lipat atau 91,3 persen daripada tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah saat memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025 dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 September 2024.

RKAT tersebut antara lain terdiri atas kenaikan target dana kelolaan BPKH sebesar 11 persen, kenaikan target pendaftar haji sebesar 9,6 persen, kenaikan nilai manfaat sebesar 12 persen, dan kenaikan alokasi distribusi Virtual Account (VA) sebesar 91,3 persen.
"Asumsi imbal hasil yang optimis ini didasari pada rencana strategis yang disusun menggunakan skenario moderat, dengan target yield yang meningkat minimal 5 persen setiap tahunnya,” ujar Fadlul, Jakarta, dilansir pada Selasa, 24 September 2024.

Perolehan nilai manfaat tahun berjalan yang didapatkan dari hasil kelolaan setoran awal jemaah, proporsinya selama ini lebih banyak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan haji tahun berjalan.

Pemberian nilai manfaat untuk jemaah tunggu baru dilakukan setelah BPKH berdiri, dan mulai dibagikan sejak 2018 secara proporsional. Pendistribusian nilai manfaat kepada jemaah tunggu diusulkan untuk terus naik bertahap secara gradual menuju self financing.

“Diharapkan kenaikan alokasi virtual account kepada jemaah tunggu ini akan mendorong peningkatan virtual account jemaah tunggu, sehingga suatu hari nilai manfaat itu bisa dibagi seluruhnya langsung kepada masing-masing akun jemaah, dan saat biaya haji diumumkan jemaah haji tinggal mengecek nilai VA-nya. Secara bertahap setoran lunas akan menjadi lebih kecil setelah dikurangi nominal dalam virtual account," ujar Fadlul Imansyah.

Baca Juga: Ada 3.503 Jemaah Haji 2024 Berangkat Langsung Tanpa Waktu Tunggu, Seharusnya Pada 2031

Selain melakukan efisiensi dalam biaya operasional, BPKH memiliki sejumlah strategi investasi penempatan dengan mekanisme lelang.

Selain itu, mengeksplorasi surat berharga syariah, termasuk SBSN dan surat berharga syariah yang diterbitkan BI, yang diatur OJK untuk memberikan yield yang optimal. Lalu, mendorong investasi emas sebagai upaya melakukan lindung nilai (hedging) yang tetap berprinsip syariah, serta investasi lainnya yang berpotensi memberikan nilai manfaat yang optimal termasuk dalam ekosistem perhajian.

BPKH juga berupaya melakukan strategi inovasi berupa penggunaan platform digital dalam pengelolaan keuangan haji demi kemudahan setoran awal dan pelunasan bertahap biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk jemaah haji.

Dengan rencana dan strategi ini, BPKH berharap dapat meningkatkan nilai manfaat bagi jemaah haji dan memperkuat pengelolaan dana haji di Indonesia. Fadlul menyampaikan upaya ini juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk regulasi dan kebijakan dari pemangku kepentingan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pansus Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI Marwan Jafar mengungkapkan, kecil kemungkinan laporan akhir yang disusun bakal diteruskan pimpinan DPR ke aparat penegak hukum.

Selain itu, dia mengatakan, peluang aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang selama ini didalami oleh Pansus Haji DPR RI juga kecil.

“Minim untuk ditindaklanjuti, tipis sekali. Tipis sekali,” ujar Marwan kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (24/9/2024).

Menurut Marwan, hal tersebut karena laporan akhir dan rekomendasi yang telah disepakati tidak secara eksplisit menyebutkan adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Marwan mengeklaim, banyak poin-poin penting terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaran ibadah haji 2024 yang justru diperhalus ketika dituangkan dalam laporan.

“Jadi, tidak disebutkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum yang seharusnya itu disebut secara eksplisit,” kata Marwan.

“Dengan adanya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum seharusnya bisa mencermati dan menyelidiki kasus ini. Tapi Itu tidak ada, hilang semua,” ujarnya lagi.

Meski begitu, Marwan menegaskan bahwa laporan akhir dan rekomendasi Pansus Haji itu tetap akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 26 September 2024.

Nantinya, laporan dan rekomendasi itu akan disampaikan langsung oleh Ketua Pansus Haji Nusron Wahid kepada pimpinan DPR RI.

“Ya sudah ini sudah diketuk palunya secara paksa. Pemaksaan mengetuk palu. Jadi, ya sudah ini sudah menjadi keputusan. Tapi, kami berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti secara serius apa yang sudah direkomendasikan, meskipun itu tipis-tipis,” katanya.

Sebagai informasi, DPR membentuk Pansus Haji untuk mengusut dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah haji 2024.

Salah satu permasalahan yang disoroti oleh Pansus Haji adalah dugaan penyalahgunaan ribuan kuota haji khusus.

Pansus Haji pun telah memanggil dan meminta keterangan sejumlah pejabat Kemenag dan juga pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Antara lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dalam rapat yang berlangsung pada 2 September 2024.

Kemudian, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Jaja Jaelani pada 9 September 2024, dan Staf Khusus Kemenag pada 10 September 2024.

Di samping itu, Pansus Haji juga sudah melayangkan panggilan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk memberikan keterangan. Namun, Yaqut hingga kini belum pernah memenuhi undangan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI kembali menggelar rapat penyusunan laporan akhir dan rekomendasi, Selasa (24/9/2024).

Anggota Pansus Haji DPR RI Wisnu Wijaya menyampaikan, agenda hari ini kelanjutan dari rapat penyusunan yang digelar pada Senin (23/9/2024).

“Iya hari ini lanjutan dari yang kemarin malam. Semalam rapat sampai jam 23.15 WIB,” ujar Wisnu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/9/2024).

Wisnu belum menjelaskan secara terperinci sudah sejauh mana penyusunan laporan, ataupun rekomendasi terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang akan diserahkan ke Pimpinan DPR RI.

Dia hanya mengatakan bahwa rapat penyusunan laporan akhir dan rekomendasi Pansus Haji DPR RI hari ini digelar tertutup.

“Rapat tertutup,” ucap Wisnu.

Sebelumnya, Pansus Angket Penyelenggaraan Haji 2024 mulai menyusun laporan akhir dan rekomendasi yang akan diserahkan kepada Pimpinan DPR RI, Senin (23/9/2024).

Nantinya, laporan tersebut akan disampaikan oleh Ketua Pansus Haji Nusron Wahid kepada pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis (26/9/2024).

“Kami malam ini pimpinan pansus mengirim surat kepada Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan hari kamis untuk (penyampaian) laporan terakhir pansus,” ujar Anggota Pansus Haji DPR RI Marwan Jafar kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (23/9/2024).

Marwan mengeklaim, salah satu pelanggaran yang kemungkinan akan dilaporkan di antaranya terkait pembagian kuota jemaah haji 2024.

Namun, hal tersebut masih menunggu keputusan bersama dalam rapat penyusunan yang akan digelar Pansus Haji secara terbatas pada malam ini.

“Ya kalau pembagian kuota itu kita sepakati jam 7 malam nanti, ya berarti ada pelanggaran dugaan pelanggaran,” kata Marwan.

Menurut Marwan, pimpinan DPR RI nantinya bisa meneruskan laporan Pansus Haji ke aparat penegak hukum, jika benar ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

“Jadi pimpinan yang nanti merekomendasikan ke aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti. Aparat penegak hukum kan ada KPK, kejaksaan, kepolisian,” ujar dia.

DPR membentuk Pansus Haji untuk mengusut dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah haji 2024.

Salah satu permasalahan yang disoroti oleh Pansus Haji adalah penyalahgunaan kuota haji kepada ribuan haji khusus yang dapat langsung berangkat tanpa waktu tunggu.

Pansus Haji pun telah memanggil dan meminta keterangan sejumlah pejabat Kemenag dan juga pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, di antaranya adalah pemeriksaan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dalam rapat yang berlangsung Senin (2/9/2024).

Pansus juga telah meminta keterangan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Jaja Jaelani pada Senin (9/9/2024) kemarin, dan Staf Khusus Kemenag pada Selasa (10/9/2024).

Di samping itu, Pansus Haji juga sudah melayangkan panggilan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk memberikan keterangan. Namun, Yaqut hingga kini belum pernah memenuhi undangan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI memastikan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan kuota haji tambahan oleh Kementerian Agama (Kemenag) tetap berlanjut.

Hal tersebut disampaikan Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Wisnu Wijaya untuk merespons hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI).

“Penyelidikan pansus tetap berjalan, bahkan hampir tiba pada kesimpulan,” kata Wisnu dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (23/9/2024).

Kendati begitu, Wisnu menghormati hasil survei tersebut. Pasalnya, hasil survei dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

Hasil survei ini, kata Wisnu, juga menunjukkan bahwa pemerintah melalui BPS menaruh perhatian terhadap usaha perbaikan layanan haji ke depan, tidak hanya DPR.

Ke depannya, Wisnu mengharapkan agar Tim Pengawas DPR dapat dilibatkan sebagai responden dalam survei yang dilakukan oleh BPS.

“Akan sangat baik bila Timwas DPR juga dapat dilibatkan sebagai responden dalam survei yang dilakukan oleh BPS tersebut,” ujarnya.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI). Hasil survei menunjukkan indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) tahun 2024 mengalami peningkatan.

IKJHI tahun 2024 mencapai 88,20 atau naik 2,37 poin dari tahun lalu yang mencapai 85,83. Nilai ini menunjukkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 2024 sangat memuaskan. Kendati meningkat, indeks tersebut masih lebih rendah dibanding IKJHI 2022 yang tercatat mencapai 90,45.

“Secara umum, jemaah haji Indonesia telah menerima semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara sangat memuaskan,” tulis BPS dalam laporannya, dikutip Senin (23/9/2024).

Sebanyak 14.400 jemaah haji dilibatkan dalam survei ini, yang terbagi dalam 7 titik pengamatan yakni Bandara Madinah Kedatangan, Bandara Jeddah Kedatangan, Madinah Gelombang 1, Makkah Pra Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), Armuzna, Makkah Pasca Armuzna, dan Madinah Gelombang 2.

Tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia tertinggi dicapai oleh daerah kerja/satuan operasi Bandara, dengan nilai indeks sebesar 90,83. Kenaikan nilai IKJHI terbesar dibandingkan 2023 adalah operasi Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), naik sebesar 5,23 poin.

Sementara itu, jenis layanan dengan nilai IKJHI tertinggi adalah layanan transportasi bus shalawat dengan nilai indeks mencapai 91,61 poin.

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) tercatat mengalami peningkatan pada 2024 di tengah sengkarut ibadah haji.

Data Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan IKJHI Tahun 2024 mencapai 88,20 atau naik 2,37 poin dari tahun lalu yang mencapai 85,83. Kendati meningkat, indeks tersebut masih lebih rendah dibanding IKJHI 2022 yang tercatat mencapai 90,45.

“Secara umum, jemaah haji Indonesia telah menerima semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara sangat memuaskan,” tulis BPS dalam laporannya, dikutip Senin (23/9/2024).

Indeks tersebut diperoleh dengan metode pengumpulan data pengisian kuesioner secara mandiri di mana jemaah menilai berdasarkan persepsi tentang kualitas berbagai pelayanan yang diterima.

Selain itu, BPS juga melakukan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data kualitatif untuk memperkaya informasi dan mengamati fasilitas dan proses pelayanan yang diterima jemaah.

Sebanyak 14.400 jemaah haji menjadi sampel dalam survei ini yang terbagi dalam 7 titik pengamatan yakni Bandara Madinah Kedatangan, Bandara Jeddah Kedatangan, Madinah Gelombang 1, Makkah Pra Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), Armuzna, Makkah Pasca Armuzna, dan Madinah Gelombang 2.

Jenis pelayanan publik yang dinilai yaitu pelayanan petugas haji, pelayanan ibadah, pelayanan transportasi bus, pelayanan akomodasi (hotel/tenda), pelayanan konsumsi, serta pelayanan lainnya.

Lebih lanjut, menurut daerah kerja atau satuan operasi, IKJHI 2024 masuk dalam kriteria sangat memuaskan di seluruh daerah kerja atau satuan operasi kecuali Armuzna.

Secara terperinci, daerah kerja Madinah mengalami kenaikan indeks sebesar 0,13 poin dibanding tahun lalu, menjadi 88,55 pada 2024, tertinggi pada komponen layanan transportasi bus antarkota.

Kenaikan indeks juga terjadi di Makkah yakni menjadi 89,80 atau naik 1,92 poin dari tahun lalu di seluruh komponen pelayanan, tertinggi pada komponen layanan konsumsi.

Daerah kerja Bandara juga mengalami kenaikan indeks di seluruh komponen pelayanan yang tercatat naik 1,37 poin menjadi 90,83, tertinggi pada komponen layanan ibadah.

Sementara itu, daerah kerja Armuzna tercatat mengalami kenaikan indeks sebesar 5,23 poin dari tahun lalu, menjadi 83,92 di seluruh komponen pelayanan, tertinggi pada komponen layanan konsumsi. Kendati mengalami peningkatan, indeks kerja di Armuzna di bawah 85 alias masuk dalam kategori memuaskan.

Menurut jenis layanannya, BPS melaporkan semua jenis layanan telah mencapai kriteria sangat memuaskan kecuali layanan tenda dan konsumsi Armuzna yang hanya mencapai 84,77 poin atau memuaskan untuk konsumsi, sedangkan tenda hanya 76,10 poin.

Adapun, jenis layanan dengan nilai IKJHI tertinggi adalah layanan transportasi bus shalawat dengan nilai indeks sebesar 91,61, atau naik 1,70 poin dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 89,91 poin.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Pansus Haji DPR, Wisnu Wijaya, menanggapi hasil survei indeks kepuasan haji 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan penilaian sangat memuaskan.

Wisnu menyatakan, pihaknya menghormati hasil survei tersebut dan mengakui itu dapat menjadi referensi penting dalam perbaikan penyelenggaraan haji di masa mendatang.

"Kami mengapresiasi hal ini. Ternyata, perhatian terhadap perbaikan layanan haji bukan hanya datang dari DPR, tetapi juga dari instansi pemerintah lain seperti BPS," ujar Wisnu dalam pernyataan resminya, Sabtu (21/9/2024).

"Ke depan, akan lebih baik jika Timwas DPR juga dapat dilibatkan sebagai responden dalam survei yang dilakukan oleh BPS," tambahnya.

Namun demikian, Wisnu menegaskan Pansus Angket Haji DPR tetap fokus pada investigasi dugaan penyimpangan kuota haji tambahan oleh Kementerian Agama.

"Penyelidikan pansus tetap berjalan dan saat ini hampir tiba pada kesimpulan," tambahnya.

Wisnu juga menjelaskan, Pansus Haji DPR akan mengadakan rapat internal pada 23 September 2024, dengan salah satu agenda penting adalah mempertimbangkan pemanggilan Menteri Agama untuk dimintai klarifikasi lebih lanjut.

"Apakah pansus akan kembali memanggil Menteri Agama akan diputuskan dalam rapat internal," terangnya.

Jubir Pansus Angket Haji DPR dari Fraksi PKS menyatakan bahwa pihaknya menyayangkan sikap Menteri Agama yang belum memberikan respons atas itikad baik pansus untuk meminta klarifikasi terkait dugaan penyimpangan kuota haji tambahan.

"Secara prinsip, pansus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kesempatan yang diberikan oleh pansus seharusnya dimanfaatkan oleh Menteri Agama untuk meluruskan dugaan penyimpangan terkait kuota haji tambahan, bila memang tidak terjadi penyimpangan," ujar Wisnu.

Dia menambahkan, Pansus Angket Haji DPR ingin mengonfirmasi pihak yang bertanggung jawab atas pengalihan kuota tambahan tersebut.

"Kami ingin tahu siapa yang berinisiatif membagi kuota tambahan menjadi 50:50. Apakah ini keputusan pribadi Menteri Agama, atau atas sepengetahuannya namun dilakukan oleh bawahannya, atau terjadi di luar sepengetahuan beliau," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa layanan haji pada 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief pada Rabu (18/9/2024).

Hilman menjelaskan, evaluasi terhadap layanan haji 2023 telah dilakukan secara menyeluruh, dan berbagai perbaikan telah diterapkan untuk memastikan bahwa layanan pada 2024 lebih baik.

"Alhamdulillah kita kemudian mencoba melakukan evaluasi. 2023 seperti apa? 2024 bagaimana? Subyektif kami, 2024 itu jauh lebih bagus dibanding 2023," ungkap Hilman.

Dalam kesempatan yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil survei terkait Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) 2023, yang menunjukkan hasil yang sangat memuaskan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS, indeks kepuasan jemaah haji tahun ini mencapai angka 88,2, meningkat dibandingkan pada 2022 yang berada di level 85,83.

Namun, angka pencapaian ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 90,4.

Direktur Sistem Informasi Statistik BPS, Joko Parmiyanto, menjelaskan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

"Indeks yang kita dapatkan tahun ini adalah 88,2. Dengan metodologi yang kami gunakan, indeks di atas 85 sudah masuk dalam kategori sangat memuaskan," ujar Joko.

Dengan berbagai upaya perbaikan yang dilakukan, Kemenag optimistis bahwa layanan haji 2024 akan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para jemaah.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI mengungkap sejumlah temuan usai melakukan penyelidikan terhadap sejumlah penyelenggara ibadah haji 1445H/2024M.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, setidaknya terdapat tujuh temuan yang berhasil diperoleh Pansus Hak Angket Haji 2024.

Pertama, proposal pembagian rata kuota haji tambahan berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) bukan dari otoritas Arab Saudi.

Kedua, sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat dengan masa tunggu nol tahun. Ketiga, adanya dugaan manipulasi data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang membuat jadwal keberangkatan jemaah tidak sesuai dengan ketentuan.

“Ada yang dimajukan lebih awal dan ada yang diundur sehingga memunculkan kecurigaan adanya transaksi di luar prosedur resmi,” ujar Wisnu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/9/2024).

Temuan berikutnya yaitu adanya tekanan pada sejumlah saksi dari unsur jemaah hingga pejabat sepanjang penyelidikan. Kelima, pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat dan Siskopatuh tidak berjalan real-time, sehingga data keberangkatan sering kali terlambat atau tidak lengkap.

Bahkan kata Wisnu, setelah operasional haji selesai beberapa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) belum melaporkan jumlah jemaah yang berangkat, menyebabkan ketidakpastian jumlah jemaah yang berangkat.

Keenam, yaitu tidak ada regulasi yang jelas terkait pelunasan. Dengan demikian, hanya jemaah yang memiliki akses informasi dan sumber daya dari PIHK tertentu yang lebih diuntungkan dibanding jemaah lain dalam hal percepatan keberangkatan.

Temuan ketujuh, yakni pengawasan Kemenag yang dinilai tidak memadai terhadap PIHK lantaran kerap gagal melaporkan keberangkatan jemaah tepat waktu dan tidak ada sanksi yang tegas untuk ketidakpatuhan ini.

Wisnu mengatakan, investigasi yang dilakukan Pansus Haji bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi penyelenggaraan haji dengan kualitas pelayanan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

Adapun, rekomendasi dalam bentuk laporan yang telah disetujui oleh Rapat Paripurna akan diteruskan ke Presiden lewat Pimpinan DPR.

Seiring dengan adanya temuan-temuan tersebut, Pansus Haji memperingatkan Sekjen Kemenag untuk memprioritaskan panggilan rapat dari DPR RI agar ke depannya tak ada lagi pejabat Kemenag yang mangkir dengan dalih penugasan instansi.

“Kami menyampaikan pesan peringatan kepada Sekjen Kemenag agar memprioritaskan panggilan pansus angket haji DPR,” tegasnya.

Ancam Panggil Paksa Menag

Sebelumnya, Pansus Hak Angket Haji 2024 mengancam akan meminta kepolisian untuk memanggil paksa Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ke DPR RI setelah tiga kali mangkir panggilan.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR Marwan Jafar mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan surat panggilan ketiga minggu ini. Mestinya, pada Senin (9/9/2024), Menag Yaqut diundang untuk menghadiri rapat bersama Pansus Haji. Namun, sang Menag mangkir lagi.

"Mangkir lagi ketiga kalinya, sesuai dengan UU MD3 ya harus dipanggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi secara paksa," kata Marwan dalam konferensi pers di Komisi IV, Selasa (10/9/2024).

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas menepis kabar bahwa dirinya mangkir panggilan rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI.

“Saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Bisa dicek di kesekretariatan kesekjenan DPR kan bisa dicek ya,” kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Rabu (11/9/2024).

Yaqut pun mempertanyakan dasar informasi tersebut lantaran dia mengaku belum pernah mendapat surat panggilan rapat Pansus Hak Angket Haji 2024.

“Makanya saya pengen tahu juga. Apakah benar saya sudah pernah dipanggil dua kali? Karena kok saya belum menerima [surat panggilan] sampai saya datang ke sini nih saya belum pernah menerima nih surat. Apakah surat itu tidak sampai ke saya, salah alamat atau bagaimana saya tidak tahu,” tuturnya.