Di sela-sela manyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke China, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bergerak menggali potensi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di China.

Hal itu mencakup dua hal, pertama,yaitu potensi kerja sama untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun yang digaungkan Prabowo.

Kedua, menggali potensi kerja sama dengan perusahaan perikanan di China untuk memperjuangkan peningkatan nilai ekspor hasil produksi nelayan Indonesia.

"Kami melihat potensi-potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong program-program yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan juga (mencapai) target perekonomian yang tumbuh (bertahap) 8 persen," ujar Anindya dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Sehubungan dengan program pemerintah pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun, Anindya bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd), sebuah perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China, pada Kamis (7/11).

"Dari kunjungan tersebut, kami menjajaki bagaimana memikirkan, baik itu financing (pembiayaan) maupun engineering (alat produksi) sampai kepada skema kerja sama untuk mempercepat atau akselerasi upaya untuk (ketersediaan) tiga juta rumah per tahun," jelas Anindya.

Anindya menilai, program ini merupakan program pemerintah yang sangat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membuat swasembada papan (tempat tinggal).

"Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) benar-benar suatu terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas," kata Anindya.

Di kesempatan terpisah, Anindya bersama dengan Hashim, yang juga merupakan adik kandung dari Presiden Prabowo, menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan, Jumat (8/11).

Hal itu didasari pada telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

"Dalam rangka Pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dalam melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China," tuturnya.

"Bersamaan dengan itu bagaimana juga kita bisa membawa begitu banyak kemampuan teknologi aset daripada vessel-vessel atau kapal-kapal penangkap ikan China guna meningkatkan hasil produksi nelayan kita," sambung Anindya.

Anindya berharap akan ada skema yang tepat sehingga dapat membantu nelayan untuk menggunakan kapal-kapal penangkap ikan berteknologi modern itu. Ia mencontohkan, dengan menggunakan kapal-kapal tersebut, maka para nelayan bisa membayarnya dengan cara mengekspor produk-produk perikanan seperti ikan, udang, cumi dan juga rumput laut agar bisa memberi kompensasi kepada mitra kerja di China.

"Beli kapal di China dibayar pakai ikan," ujar Anindya.

Ia melihat dengan adanya kerja sama tersebut maka otomatis galangan-galangan kapal atau tempat pembuatan dan perbaikan kapal di Indonesia akan bertumbuh. Jadi walaupun di awal-awal menggunakan produk-produk China, akan tetapi ke depannya diharapkan Tingkat Kandungan (Komponen) Dalam Negeri (TKDN) juga dapat maju.

"Jadi mudah-mudahan itu semua akan bisa menjadi suatu hal yang membawa manfaat sebelum melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat sampai ke Peru, Brasil, dan Inggris," tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto bakal membuat gebrakan baru di sektor ekonomi. Orang nomor satu di Indonesia itu akan membentuk lembaga pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Lembaga ini digadang-gadang bakal menjadi superholding macam Temasek dari Singapura. Kabarnya, Danantara akan menggabungkan dan mengelola tujuh BUMN besar bersama Indonesia Investment Authority (INA).

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin pun mendukung penuh pembentukan Danantara. Baginya ini merupakan langkah besar untuk restrukturisasi BUMN di Indonesia. Menurutnya, dengan Danantara BUMN bakal lebih lincah tanpa terpatok banyak urusan birokrasi.

"Kehadiran Danantara akan membuat ekosistem BUMN lebih kondusif dan agile, dengan keputusan yang lebih cepat dan lincah baik di dalam maupun luar negeri, tanpa harus terhambat oleh proses birokrasi dan kepentingan politis," jelas Wijayanto dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Wijayanto juga menekankan proses investasi memang berisiko, banyak pihak yang khawatir akan kerugian negara lewat proses ini. Namun dia meyakini bila mengusung investasi dengan sebuah inovasi dan cara-cara baru macam Danantara keuntungan besar bisa saja didapatkan Indonesia.

"High risk high return, no risk no return. Yang penting adalah semua proses investasi dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur terbaik," ungkapnya.

Dia juga mencontohkan Temasek dari Singapura sebagai model investasi negara yang sukses, meski pernah mengalami keuntungan dan kerugian pada sejumlah portofolio mereka.

Lebih lanjut, dia pun menjelaskan jika kerugian investasi dianggap sebagai kerugian negara, maka BUMN akan cenderung bermain aman dengan hanya menginvestasikan asetnya pada deposito atau obligasi dengan bunga terbatas.

Hal ini dirasa tidak sehat bagi perkembangan BUMN dan akan menghambat potensi bisnis dalam pasar modal nasional, yang sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan. Pengalaman negara-negara maju, menurutnya, menunjukkan bahwa pasar modal yang kuat dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Pasar modal merupakan indikator awal dari kemajuan industri, dan sinergi yang baik antara BUMN dan pasar modal dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan," jelasnya.

Kabar terakhir, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin agar semua proses pembentukan Danantara tidak buru-buru dilakukan. Semua harus hati-hati sehingga hasilnya bisa jadi baik.

Danantara sendiri sedianya mau diluncurkan minggu ini, namun sampai sekarang urung dilakukan. Proses penguatan regulasi masih dilakukan pemerintah.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan prudent supaya nanti hasilnya baik," ungkap Hasan Nasbi usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024) kemarin.

Hasan mengatakan Prabowo juga sudah memamerkan gagasan membentuk Danantara di depan para petinggi daerah. Dia bilang Prabowo ingin membuat sebuah lembaga yang bisa mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad sebelumnya mengatakan pemerintah akan melakukan revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) untuk peluncuran Danantara.

"Persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya akan dilakukan dengan perubahan PP dan Perpres," jelas Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024) kemarin.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11) siang. Pertemuan itu membahas optimalisasi anggaran ketahanan pangan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan, pokok pembahasannya bagaimana agar anggaran yang disediakan betul-betul dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan.

"Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa program-program atau anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul sesuai dengan rencananya, peruntukannya," kata Sudaryono usai pertemuan.

Selain itu, juga dipastikan bahwa anggaran yang digelontorkan tepat sasaran dan sesuai dengan target, misalnya anggaran untuk pupuk 9,55 juta ton, dipastikan kembali alokasi besar tersebut tersalurkan ke calon penerima yang tepat.

Untuk ketahanan pangan, alokasi anggaran akan memprioritaskan sejumlah proyek antara lain cetak sawah, optimalisasi lahan, subsidi pupuk, irigasi, hingga bendungan.

Saat ditanya lebih lanjut apakah akan ada penyesuaian anggaran ketahanan pangan, Sudaryono menampiknya. Namun memang menurutnya, kadang penyesuaian perlu dilakukan dilakukan di saat-saat mendesak.

"Belum ada (rencana penyesuaian). Cuma dalam dinamikanya begini, berbeda-beda tiap kementerian. Kadang-kadang harus ada adjustment, misalnya hal darurat ya, ada hama misalnya. Nah, hama itu dalam adjustment-nya kita minta bagaimana pada saat darurat kita adjustment anggaran nggak lama," ujar dia.

"Karena kalau lama, tikusnya dari 8 jadi 800. Kalau udah 800 udah nggak bisa lagi dibasmi, atau misalnya benih, pupuk, dan seterusnya gimana caranya pas adjustment itu nggak lama. Karena kalau lama hujannya udah lewat," sambungnya.

Dengan demikian, menurutnya kebijakan di Kementerian Pertanian perlu mempertimbangkan banyak aspek dan tidak sembarangan dilakukan, sehingga tepat waktu dan sasaran.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka di zona hijau. IHSG menguat ke level 7.243 jelang akhir pekan.

Mengutip data RTI, Jumat (8/11/2024), IHSG pada pukul 09.18 berada di level 7.301, atau menguat 58 poin (0,81%). IHSG berada di level tertingginya pada 7.322 dan terendahnya 7.265. Sebanyak 255 saham menguat, 154 melemah, dan 191 stagnan.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih dalam risetnya memperkirakan IHSG rebound dalam kisaran 7.200-7.300. Sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, IHSG kembali terkoreksi dalam.

Jika diakumulasi secara wtd penurunan IHSG mencapai -3,48%. Pelaku pasar wait and see terhadap keputusan suku bunga The Fed. Hasil penurunan suku bunga 25 bps dalam FOMC dini hari berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah, di mana rupiah spot terapresiasi ke level Rp 15.551 per dolar AS (8/11).

"Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) melaporkan Cadangan Devisa (Cadev) pada Oktober 2024 sebesar 151,2. Perolehan tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Posisi Cadev pada Oktober 2024 ditopang oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penerbitan utang luar negeri pemerintah," tulisnya.

Dari mancanegara, indeks utama Wall Street mengalami kenaikan setelah The Fed kembali memangkas suku bunga pada November 2024 sebesar 25 bps menjadi 4,5%-4,75%, sebelumnya pada pertemuan September pemangkasan dilakukan sebesar 50 bps. Senada dengan The Fed, Bank Sentral Inggris (BoE) juga kembali memangkas suku bunga sebesar 25 bps menjadi 4,75% pada November 2024. Pemangkasan suku bunga tersebut menjadi yang kedua dalam 4 tahun terakhir.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyebut akan ada 600 ribu petani hingga pengusaha kecil yang utangnya dibebaskan. Pembebasan utang macet pengusaha kecil menjadi gebrakan pertama Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya.

Hasan menerangkan menurut perhitungan Kementerian Keuangan, hampir 600 ribu utang macet petani hingga pengusaha kecil yang bakal dihapuskan oleh pemerintah.

"Jadi kalau menurut perhitungan kementerian keuangan, hampir 600 ribu orang yang bisa di-cover oleh program ini. Artinya ada 600 ribu masyarakat kecil, ada 600 ribu keluarga, yang akan terbebas dari, kalau dari sisi banknya piutang ya, tapi kalau dari sisi pemerintah sendiri itu disebut dengan utang kira-kira begitu," beber Hasan Nasbi usai usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia melanjutkan Prabowo ingin agar para petani, nelayan, pekebun, hingga pengusaha kecil dan mikro bisa yang terlilit utang bisa terbebas dari belenggu kredit macet. Dengan begitu produktivitas mereka bisa kembali berjalan dengan baik, dan pada ujungnya ekonomi rakyat pun berputar lagi.

Bila para petani hingga pengusaha kecil terbebas dari catatan utang, Hasan bilang mereka bisa mengajukan kredit produktif lagi untuk berusaha tanpa takut ditolak karena catatan kredit yang buruk.

"Jadi kalau misalnya dihapuskan ini, rakyat kecil, pelaku UMKM, para petani, para nelayan yang kemarin itu kena BI Checking, kena blacklist BI Checking sekarang bisa terbebas dari itu, dan mereka bisa memulai usaha lagi, untuk membuka peluang hidup yang lebih baik," beber Hasan.

Di sisi lain, Hasan sempat menyinggung yang kreditnya akan dihapuskan merupakan para pengusaha kecil yang selama ini tidak mampu membayar utang lebih dari 10 tahun, kemudian sudah ditagih secara optimal oleh perbankan, bahkan restrukturisasi utangnya sudah dilakukan tapi tetap tidak bisa membayar.

Orang-orang ini, kata Hasan, sebetulnya juga sudah dihapus bukukan utang-utangnya, namun masih ada hak tagih yang membuat rapor merah pada saat mengajukan utang kembali untuk berusaha.

"Sebenarnya oleh bank sudah lama tidak dicatat (utangnya) sama bank, tapi kan hak tagihnya tetap ada. Nah dengan ini, mereka sekarang sudah bisa terbebas dari utang," pungkas Hasan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan produksi beras bakal kurang atau jauh dari kebutuhan (shortage) pada Januari-Februari 2025. Ia mewanti-wanti para kepala daerah terkait hal tersebut.

"Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, para bupati, para gubernur yang menjadi perhatian kita bersama-sama, pada Januari-Februari (2025) nanti pasti kita akan shortage. Hasil panen akan jauh dari kebutuhan (saat) Januari-Februari," kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Zulhas mengingatkan pemerintah daerah dari jauh-jauh hari. Hal itu untuk menghindari gejolak harga pangan di pasar.

"Jadi saya minta betul menjadi perhatian kita pemerintahan baru, jangan sampai Januari-Februari terjadi gejolak harga pangan," ucapnya.

Zulhas ingin pemda ikut memberi masukan terkait tindaklanjut pemerintah pusat soal permasalahan kekurangan beras di awal 2025.

"Kami minta masukan Januari-Februari nanti karena shortage hasil produksi padi, apa yang harus kita lakukan? Apakah bantuan pangan itu kita lanjutkan, atau ada masukan lainnya," ucapnya.

Zulhas berharap tidak ada inflasi atau gejolak harga pangan yang tinggi di awal tahun depan. "Kita berharap nanti Januari-Februari tidak ada inflasi yang sangat tinggi atau gejolak harga bahan pokok. Sekali lagi, kunci sukses swasembada pangan 2028 adalah kerja sama kita semuanya," pungkasnya.

Simak Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Perdagangan menemukan tersangka dan barang bukti (tahap II) terkait kasus kecurangan meteran SPBU Nomor 34.413.4 Rest Area KM 42 B Tol Jakarta-Cikampek Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tersangka tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tahapan proses penanganan perkara dari penyidik setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (status P21).

"Hari ini, Kementerian Perdagangan menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus SPBU KA4 km 42 Kabupaten Karawang tersebut kepada JPU Kejati Jawa Barat melalui Korwas PPNS Polda Jawa Barat. Hal itu merupakan wujud keseriusan dari Kemendag dalam menindaklanjuti temuan yang telah diekspose Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 23 Maret 2024 lalu," kata dia dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Barang bukti kedua yang diserahkan berupa alat tambahan di SPBU. Diduga pemasangan alat tambahan di SPBU tersebut mempengaruhi hasil penakaran atau jumlah volume cairan bahan bakar minyak (BBM) yang diterima.

"Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian pada masyarakat atau konsumen," jelas Rusmin.

Kewenangan penanganan perkara resmi beralih dari Tim Penyidik Kementerian Perdagangan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jawa Barat melalui Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Polda Jawa Barat.

Turut hadir dalam penyerahan tersangka dan barang bukti yakni Direktur Metrologi Sri Astuti, Plt Kepala Seksi Korwas PPNS Polda Jawa Barat AKP Taufik Hidayat, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum Kejari Kota Bandung Mumuh Ardiyansyah, dan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Barat Cucu Gantina.

Rusmin menambahkan, perkara yang terjadi di SPBU ini merupakan hasil pengawasan Kementerian Perdagangan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan (HBKN) pada Maret lalu. Hal ini kemudian menjadi dasar adanya dugaan tindak pidana metrologi legal. Dari hasil pemeriksaan, terdapat bukti pelanggaran pidana dan patut diduga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Kemudian, dilakukan penyidikan guna membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya Rusmin menerangkan, yang dilanggar yaitu pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang terkait pemasangan alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, akar, atau timbang yang sudah ditera atau ditera ulang. Pelanggarannya dapat dikenakan sanksi pidana penjara satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

"Tahun ini Ditjen PKTN sudah menangani empat perkara terkait metrologi legal. Hasilnya, satu perkara sudah diputuskan pengadilan dengan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), dua perkara sudah berstatus P21, dan satu perkara masih dalam proses penyidikan. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan," lanjut Rusmin.

Pengawasan metrologi legal adalah ujung tombak dalam meningkatkan supremasi hukum bidang metrologi legal di Indonesia. Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengamanatkan Ditjen PKTN sebagai instansi pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengamatan, dan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU tersebut.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat masih menduduki posisi Menteri Perdagangan telah menyegel SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek di Teluk Jambe Barat, Karawang. Zulhas menyegel SPBU tersebut karena ditemukan kecurangan atas penggunaan alat tambahan pada 3 dispenser SPBU tersebut.

Temuan ini berdasarkan hasil pengecekan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga(PKTN) Kemendag. Zulhas mengatakan penggunaan alat curangi meteran pengisian bensin akan merugikan konsumen.

"Ini ditemukan dugaan bidang metrologi ilegal yang terjadi di SPBU wilayah Kabupaten Karawang di sini. Apa itu? Pompa di SPBU ini terpasang alat takar yang ini nggak boleh. Jadi ini bisa mempengaruhi perhitungan misalnya angkanya 20 (liter) tetapi yang keluar hanya 15 liter. Ini karena pakai alat tambahan ini tidak boleh, dilarang," kata Zulhas di SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek, Karawang, Sabtu (23/3/2024).

Tadi beliau menyampaikan soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden meminta peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) ditempuh melalui proses yang hati-hati.

Presiden Prabowo sempat menyinggung soal gagasan pemerintah dalam mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan negara melalui BPI Danantara saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

"Tadi beliau menyampaikan soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara," kata Hasan Nasbi dalam keterangan pers di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa dalam arahannya, Presiden meminta agar pembentukan BPI Danantara untuk mengkonsolidasikan kekayaan negara tersebut tidak boleh terburu-buru.

Menurut Presiden, katanya, Danantara yang menjadi embrio superholding perusahaan negara ini, harus melalui proses yang hati-hati dan pruden.

Atas arahan Presiden tersebut, peluncuran Danantara yang semula dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024 ini pun harus diundur, sampai Presiden Prabowo kembali dari perjalanan luar negeri selama dua pekan.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi enggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan pruden supaya nanti hasilnya baik," katanya.

Hasan menambahkan bahwa pembentukan Danantara ini akan menjadi seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, pembentukan Danantara tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Belum genap satu bulan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berjalan, polemik terkait regulasi telah muncul ke permukaan. Hal ini bersumber dari wacana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memaksakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

Rencana kebijakan ini menimbulkan kegaduhan karena dipandang berbagai pihak mengabaikan kontribusi signifikan sektor industri hasil tembakau (IHT) terhadap perekonomian selama ini. Kajian yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut, apabila ketentuan dalam PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp308 triliun pada perekonomian nasional.

Terlebih, rencana kebijakan ini ditengarai merupakan upaya Kemenkes mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Menyikapi ini, dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru" yang dilaksanakan pada Selasa (5/11), Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana melayangkan kritik keras kepada Kemenkes.

"Harus dipahami, penjajahan saat ini tidak hanya berbentuk kolonialisasi. Melainkan juga melalui penyelundupan kebijakan-kebijakan sarat kepentingan lembaga asing ke dalam regulasi nasional," seru Hikmahanto.

Ia juga menggarisbawahi bahwa Indonesia sampai saat ini tidak meratifikasi FCTC sehingga tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan di dalamnya. "Hal ini akan berlawanan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menegakkan kedaulatan Indonesia," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS, turut menyampaikan kekhawatirannya. Ia mengatakan bahwa IHT merupakan sektor padat karya yang membutuhkan dukungan dari pemerintah, bukan tekanan dari regulasi yang eksesif. Sudarto juga menyebut bahwa pihaknya telah mencoba melalui berbagai cara untuk dapat memberikan masukan kepada Kemenkes.

"Kami coba terus berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan tersebut, tapi tidak didengar. Setelah ribuan anggota kami turun ke jalan barulah Kementerian Kesehatan mau berdialog," katanya.

"Ketika itu, seorang direktur Kemenkes mengatakan bahwa pengaturan kemasan rokok tanpa identitas merek masih jauh. Dia juga sepakat akan melibatkan RTMM dalam perumusan aturan. Namun sampai sekarang hal ini tidak terjadi," lanjutnya.

Sikap Kemenkes yang tidak transparan dan konsisten ini semakin memperbesar polemik terkait rencana penyeragaman kemasan tanpa identitas merek. Dengan sumbangsih besar IHT bagi perekonomian negara melalui kontribusi cukai dan penyediaan lapangan kerja, tentu diperlukan keterbukaan dalam perumusan kebijakan yang terkait.

Banyak pihak juga berharap agar kebijakan penyeragaman kemasan tanpa identitas merek ini dapat ditinjau kembali. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya efektif dalam mencapai target kesehatan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sektor tembakau dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.

Badan Pangan Nasional telah mengusulkan agar bantuan beras dilanjutkan pada 2025. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerima.

Arief mengatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga. Sementara sebelumnya mencapai 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

"Harusnya sudah bisa ter-cover dengan beberapa kegiatan lainnya juga. Jadi ini intervensi pemerintah dan stabilisasi untuk 16 juta KPM," ungkapnya.

Sementara ini, Bapanas mengusulkan utamanya penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Arief meminta dukungan agar anggaran Badan Pangan Nasional ditambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons positif usai Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan menghapus utang petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Zulhas mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tersebut bagus sekali.

“Itu memperlihatkan kesungguhan Pak Presiden, keseriusan berpihak kepada UMKM, khususnya pertanian dan perikanan,” kata Zulhas dalam acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih” di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran mengucapkan terima kasih ke Prabowo karena memberikan keringanan pada rakyat kecil.

“Ini (utang-utang) diputihkan dengan syarat-syarat tertentu. Ini luar biasa perhatian Bapak Presiden pada rakyat Indonesia, khususnya petani Indonesia,” kata Amran.

Amran juga mengimbau kepada para petani agar tidak meminjam dana ke rentenir.

“Jangan meminjam ke rentenir yang bunganya lebih tinggi. Jadi ini sudah bisa berkelanjutan wirausaha UMKM di sektor pertanian,” tutur Amran.

Diketahui, Presiden Prabowo menerbitkan aturan untuk menghapus utang petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Hal itu setelah Prabowo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya, Selasa (5/11/2024).

Beleid tersebut mengatur kebijakan penghapusan tagihan utang macet kepada UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Rencananya, penghapusan utang akan diberikan kepada 1 juta pelaku UMKM yang berutang dan menjadi nasabah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan, penghapusan utang tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tantangan tak henti dihadapi oleh Industri Hasil Tembakau (IHT) dalam negeri. Kini, industri yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional ini harus menghadapi ancaman dari Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) yang mendorong penyeragaman kemasan rokok dengan menghilangkan identitas merek. Di tengah upaya Pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, polemik ini menjadi topik tersendiri yang menarik untuk dibahas.

Berangkat dari fakta tersebut, detikcom menghadirkan acara detikcom Leaders Forum yang bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru". Acara ini digelar dalam rangka membahas tantangan dan peluang yang dihadapi industri tembakau sebagai salah satu pilar penting perekonomian nasional dalam mendukung upaya Pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di tengah tantangan kebijakan yang ada.

Melalui serangkaian sesi panel dan diskusi interaktif, acara ini mendalami berbagai kontribusi dan signifikansi IHT, serta potensi dampak regulasi terbaru terhadap industri ini dari hulu hingga hilirnya.

detikcom Leaders Forum dibuka oleh CEO detiknetwork Abdul Aziz. Dalam sambutannya, ia mengatakan industri tembakau adalah sektor padat karya yang mempekerjakan lebih dari 6 juta orang di Indonesia. Mulai dari petani tembakau dan cengkih, pekerja, hingga pedagang yang tersebar di seluruh daerah.

Tak hanya itu, lanjut Aziz, IHT juga telah berkontribusi besar bagi Pemerintah Indonesia, terutama dari penerimaan cukai hasil tembakau dan pajak-pajak lainnya. Dengan banyaknya rakyat kecil yang terlibat di dalamnya, industri ini adalah wajah nyata dari ekonomi kerakyatan yang mencakup berbagai lapisan masyarakat.

"Hari ini kami akan memberi ruang untuk diskusi yang berimbang. Kita akan mendengarkan perspektif dari berbagai pihak, mulai dari petani tembakau, pekerja, pedagang, industri, kemudian pengamat ekonomi, hingga pakar hukum. Kami berharap diskusi ini akan menghasilkan pandangan yang lengkap tentang tantangan yang dihadapi oleh industri tembakau beserta dampaknya", ujarnya dalam diskusi detikcom Leaders Forum di Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Membuka sesi diskusi panel, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi menegaskan bahwa tembakau merupakan komoditas strategis nasional yang punya peran penting dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

"Karena tembakau ini, selain memiliki nilai ekonomi, juga memberikan dampak sosial di sektor tenaga kerja, termasuk bagi petani tembakau. Dari nilai ekonomi dan sosial itulah kenapa tembakau harus tetap dipertahankan", tuturnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto AS. Ia mengatakan bahwa IHT merupakan sektor padat karya yang membutuhkan dukungan dari pemerintah, bukan tekanan dari regulasi yang eksesif, seperti adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024), yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023), serta aturan turunannya melalui Rancangan Permenkes.

"Kami coba terus berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan tersebut, tapi tidak didengar. Setelah ribuan anggota kami turun ke jalan barulah Kementerian Kesehatan mau berdialog," kata Sudarto.

"Ketika itu, seorang direktur Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa pengaturan kemasan polos masih jauh. Dia juga sepakat akan melibatkan RTMM dalam perumusan aturan. Namun sampai sekarang hal ini tidak terjadi," imbuhnya.

Dari sisi industri, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto turut memberikan pandangannya. Menurutnya, penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan berdampak negatif pada ekonomi dan sosial di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Ia pun memberi masukan kepada Pemerintah.

"Jika mau membuat regulasi harus lewati kajian atau riset, jangan tiba-tiba muncul. IHT ini industri strategis, jadi kalau mau ada regulasi harus betul-betul dengan kajian, riset yang dilakukan bersama dengan stakeholder. Tapi kita tak pernah dilibatkan dalam perumusan regulasi," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman mengatakan regulasi terkait dengan pengaturan distribusi atau penjualan rokok itu juga ada baiknya selama itu diatur dengan tepat. "Jika tidak, kita khawatir nanti akan ada produk-produk yang ilegal yang tentu akan berdampak kepada para pedagang," ungkapnya.

Dampak ini juga ditekankan oleh Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho. Andry mengatakan, apabila ketentuan dalam PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp308 triliun pada perekonomian nasional.

"Dari sisi penerimaan saja akan ada Rp160,6 triliun yang kemungkinan hilang. Itu setara dengan 7% dari penerimaan perpajakan. Dari sisi tenaga kerja yang kemungkinan akan terdampak itu ada 2,29 juta tenaga kerja," ujar Andry.

Meninjau dari perspektif hukum, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa sikap Kementerian Kesehatan yang berupaya mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ke dalam regulasi nasional merupakan bentuk penjajahan.

"Hal ini berlawanan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan kedaulatan Indonesia," tegasnya.

Sebagai informasi, detikcom Leaders Forum adalah platform unik yang mempertemukan para pemimpin dari berbagai bidang untuk mendiskusikan topik-topik relevan. Acara ini tak hanya sekadar forum, tapi juga panggung pertukaran ide, pembelajaran, dan expanding the networking untuk mendapatkan peluang yang merupakan tujuan dari acara ini.