Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Okupansi atau tingkat keterisian pusat perbelanjaan (mal) menurut para pengusaha ritel dan penyewa pusat perbelanjaan padakuartal III-2024disokong oleh ekspansi sektor makanan-minumanFood and Beverage (FnB) dan kebutuhan gaya hidup ataulifestyle.
"Memang sekarang 80%tenant-tenantyang dari dalam (negeri) maupun luar negeri yang mau bergabung ke Hippindo, rata-rata minta mau buka toko itu di sektorfast food, cafe kopi ya artinya yang F&B terus naik," ungkap KetuaHimpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardo Iduansjah saat dihubungi Kontan, Jumat (01/11).
Selain sektor makanan-minuman, ekspansi sektorlifestyle juga membantu dalam pemenuhan okupansi menjelang tutup tahun ini.
"Lifestyle juga sejenisMiniso itu. Jadi memang gak bisa hanya lifestyle jenis toko baju, tapi ada kebutuhan lifestyle-nya juga. Kebutuhan funword-nya juga," tambahnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Penyewa dan Pengusaha Ritel Indonesia (Hippindo) menyatakan bahwa dualisme dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tidak memberikan dampak signifikan terhadap industri ritel.

Pernyataan ini disampaikan setelah terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang baru melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9) lalu.

Menurut Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, sebagai asosiasi yang berdiri sendiri dan tidak terafiliasi langsung dengan Kadin, tetap fokus pada tugasnya mengurus sektor ritel dan ekosistemnya.

“Hippindo berdikari dan tidak terikat langsung dengan Kadin. Kami mendukung siapa saja yang didukung oleh pemerintah, karena Kadin berfungsi sebagai partner pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang,” kata dia kepada Kontan.co.id, Senin (16/9).

Iduansjah menegaskan bahwa meskipun terdapat dualisme di Kadin, operasional dan fungsi utama Hippindo dalam mengelola industri ritel tetap berjalan dengan baik.

“Dualisme Kadin ini sebenarnya tidak berdampak signifikan pada industri ritel. Kami tetap melaksanakan tugas dan program kami dengan baik. Jika ada acara atau kegiatan yang melibatkan Kadin, kami tetap mengirimkan surat ke alamat Kadin yang berlaku saat ini,” tambahnya.

Dia juga mencatat bahwa permasalahan yang mungkin timbul dari dualisme Kadin lebih berhubungan dengan koordinasi dan komunikasi, terutama dalam hal menghadiri acara atau mengundang diskusi.

“Kendala utama hanya dalam hal koordinasi, karena kami perlu menentukan dengan siapa kami harus berkoordinasi. Namun, hal ini tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan program kami,” pungkasnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja penjualan eceran pada Agustus tahun ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, para pelaku industri merasakan penjualan ritel khususnya barang fesyen, sepatu dan tas rata-rata belum meningkat sejak pandemi Covid-19.

Mengacu survei penjualan eceran Bank Indonesia (BI) yang dirilis kemarin, penjualan eceran yang tecermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Agustus 2024 tercatat 215,9.

Angka tersebut tumbuh 5,8% secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Asisten Gubernur Bank Indonesia Bidang Komunikasi Erwin Haryono menyebutkan, peningkatan penjualan eceran didorong kelompok barang budaya dan rekreasi yang naik 2,8% yoy, setelah bulan sebelumnya turun 6,2%.

Kemudian diikuti bahan bakar kendaraan bermotor dan sub-kelompok sandang yang masing-masing naik 4,4% dan 5,9% yoy.

"Secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan naik 1,6% month to month (mtm), setelah bulan sebelumnya kontraksi 7,2% mtm," tuturnya, Selasa (10/9).

Berdasarkan kelompok, peningkatan kinerja penjualan eceran terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,5% mtm, peralatan informasi dan komunikasi 0,1% mtm, serta perlengkapan rumah tangga lainnya 6,7% mtm.

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengemukakan, sebenarnya kinerja penjualan ritel, terutama barang fashion, sepatu dan tas rata-rata belum naik sejak pandemi Covid-19 terjadi.

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, mengatakan belum pulihnya penjualan lantaran para peritel belum beradaptasi dengan penjualan online. Mereka kalah bersaing dengan produk impor ilegal yang dijual sangat murah.

"Kami juga berjualan online, tapi kami kalah bersaing dengan produk-produk yang tidak memenuhi aturan atau produk tidak resmi (impor ilegal)," tutur dia, kemarin.

Budihardjo berharap, pemerintah terus memperketat kebijakan terkait barang ilegal. Hal ini agar para pengusaha yang mematuhi aturan, seperti membayar pajak serta mengikuti peraturan label Standar Nasional Indonesia (SNI), bisa lebih sejahtera.

Budihardjo bercerita, ada banyak pelaku usaha yang mencari keuntungan dengan menjual barang tidak resmi. Barang ini rata-rata berasal dari luar negeri.

"Satgas Impor Ilegal harus terus bergerak. Sekarang kan sudah hilang lagi suaranya. Satgas harus konsisten menindak agar barang ilegal hilang," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai rencana pemindahan jalur masuk impor ke Indonesia Timur belum tentu menyelesaikan permasalahan impor ilegal. Rencana itu sebelumnya diusulkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Memindahkan jalur masuk impor juga tdk akan menyelesaikan masalah kalau tetap impor ilegalnya mudah lolos,” kata Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, saat dihubungi Tempo, dikutip Jumat, 6 September 2024.

Haryanto menjelaskan, pemindahan halur impor itu justru akan mempersulit impor untuk jenama global (global brands). Padahal, menurut dia, jenama global bukan menjadi pesaing produk-produk dalam negeri, terlebih usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Biaya logistiknya akan sangat mahal, launching produk baru terlambat padahal untuk fashion harus cepat,” kata dia.

Dengan begitu, Haryanto menyebut harga jenama global akan semakin mahal sehingga masyarakat Indonesia membeli di negeri tetangga. Sementara impor ilegal tetap masuk ke pasar Indonesia. “Bahkan mungkin impor ilegal akan makin kuat karena di Indonesia ini ketika yang legalnya dipersulit, yang ilegalnya subur,” kata dia.

Zulhas sebelumnya mengatakan, pemindahan jalur masuk barang impor ke luar Pulau Jawa bertujuan menghambat peredaran tujuh komoditas impor yang membanjiri Indonesia. Dia menyampaikan saat ini sebagian besar barang impor masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa. Dengan dipindahkannya pelabuhan ke luar Jawa, biaya logistik akan menjadi lebih tinggi dan mempengaruhi harga jual barang impor tersebut ke konsumen.

"Tujuh item kalau memang di sini over kapasitas, (di) Jawa, maka bagusnya tujuh item ini, impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa, kan banyak," ujar Zulhas di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Tujuh komoditas yang mendapat pengawasan ekstra dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Zulhas menyebut usulan pemindahan pelabuhan masuk barang impor telah disampaikan kepada Agus Gumiwang Kartasasmita. Keduanya telah sepakat untuk membahas masalah ini dalam rapat terbatas (ratas).

TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengkritik rencana pemerintah memindahkan jalur masuk tujuh barang impor justru akan memicu kenaikan harga barang. Alih-alih memindahkan jalur masuk impor, asosiasi pengusaha ini menyarankan pemerintah memperbanyak produksi daam negeri.

“Jika perlu, kerja sama dengan pihak luar bisa dilakukan, namun dengan ketentuan bahwa barang yang diproduksi di Indonesia wajib dijual untuk kebutuhan dalam negeri, bukan hanya untuk ekspor," ucap Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 September 2024.

Budihardjo mengatakan, pemerintah harus mengutamakan pemenuhan stok barang, baik pangan maupun non-pangan. Stok barang ini khususnya berfokus pada produk yang belum tersedia atau masih minim di Indonesia. "Kami mendukung upaya pemetaan produk-produk yang belum diproduksi di Indonesia, terutama yang sifatnya mudah untuk diproduksi di dalam negeri,” kata dia.

Karena itu, Budihardjo mengatakan, Hippindo mendorong Kementerian Perindustrian agar memberikan kemudahan bagi produsen untuk memulai produksi itu. Hippindo, kata Budihardjo, siap mendukung dengan memastikan produk-produk ini bisa dibeli oleh anggota asosiasinya. Dengan catatan, produk-produk itu memenuhi standar dan syarat yang berlaku.

Selain itu, Budihardjo menekankan solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal adalah dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan. Dia juga mengatakan pemerintah perlu meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya mengusulkan pemindahan jalur masuk barang impor di luar Pulau Jawa untuk menghambat peredaran tujuh komoditas impor yang membanjiri Indonesia.

Zulhas menyampaikan saat ini sebagian besar barang impor masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa. Dengan dipindahkannya pelabuhan ke luar Jawa, maka biaya logistik akan menjadi lebih tinggi dan mempengaruhi harga jual barang impor tersebut ke konsumen.

"Tujuh item kalau memang di sini over kapasitas, di Jawa, maka bagusnya tujuh item ini, impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa, kan banyak," ujar Zulhas di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Adapun tujuh komoditas yang mendapat pengawasan ekstra dari Kementerian Perdagangan adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan kosmetik. Zulhas menyebut usulan pemindahan pelabuhan masuk barang impor telah disampaikan kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Keduanya telah sepakat untuk membahas masalah ini dalam rapat terbatas.

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyampaikan solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal adalah dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan Indonesia.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan peningkatan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal sangat dibutuhkan. Hippindo pun mendorong adanya inisiatif pemerintah untuk memperbanyak produksi barang dalam negeri.

"Selain memindahkan impor, kami melihat perlunya memperbanyak pasokan dari pabrik di dalam negeri. Jika perlu, kerja sama dengan pihak luar bisa dilakukan. Namun dengan ketentuan bahwa barang yang diproduksi di Indonesia wajib dijual untuk kebutuhan dalam negeri, bukan hanya untuk ekspor," ujar Budihardjo melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut Budihardjo, yang harus diutamakan adalah pemenuhan stok barang, baik pangan maupun non-pangan, dengan fokus pada produk yang belum tersedia atau masih minim di Indonesia.

Hippindo juga mendukung upaya pemetaan produk-produk yang belum diproduksi di Indonesia, terutama yang sifatnya mudah untuk diproduksi di dalam negeri.

Untuk itu, Ia juga mendorong Kementerian Perindustrian agar memberikan kemudahan bagi produsen untuk memulai produksi tersebut.

"Hippindo siap mendukung dengan memastikan produk-produk ini bisa dibeli oleh anggota kami, selama memenuhi standar dan syarat yang berlaku," katanya.

Budihardjo menyampaikan para peritel meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana untuk memindahkan kegiatan impor tujuh komoditas ke wilayah Indonesia Timur.

Pemindahan lokasi impor ini justru berpotensi memperberat industri dan ritel nasional. Infrastruktur di Indonesia Timur, kata Budihardjo dinilai masih belum memadai jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat, terutama terkait transportasi dan logistik.

"Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar," ucap Budihardjo.

Lebih lanjut, kenaikan harga tersebut akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat program Belanja di Indonesia Aja (BINA), sebuah inisiatif bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Hippindo.

Budihardjo menekankan, Hippindo mendukung upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, kebijakan ini belum tentu menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan impor ilegal.

"Kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek infrastruktur, biaya logistik, dan dampaknya terhadap industri serta konsumen, sehingga tujuan utama meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar tercapai," ujar Budihardjo.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Budihardjo Iduansjah, menyarankan agar pemerintah bisa memberikan insentif kepada masyarakat saat pemberlakuan PPN 12 persen di awal 2025.

Hal itu demi menjaga daya beli masyarakat. Terlebih lagi, jika rencana itu sudah menjadi keputusan UU dan harus dijalankan.

"Kalau rencana itu tidak bisa ditunda, tambahannya kan jadi 12 persen, bisa dikembalikan dengan meningkatkan daya beli," ujar Budi di Swissotel PIK Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Budi mencontohkan, insentif ini bisa berbentuk satu program, seperti program kesehatan. Ke rakyat bawah diberikan stimulus ekonomi dari uang tambahan itu, sehingga uangnya bisa naik ke atas, dan dibelanjakan di Indonesia.

Menurutnya, kenaikan PPN 12 persen ini tidak akan langsung memukul sektor ritel. Namun, kalau tidak ada stimulus yang dikembalikan, secara jangka menengah dapat membuat daya saing Indonesia akan berkurang.

Dia menyebutkan kenaikan 1 persen memang tidak akan membuat sektor ritel langsung menjadi sepi, akan tetapi masih ada dampak jangka menengah dan panjang yang harus dipertimbangkan.

(Febrina Ratna)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyampaikan penolakannya perihal rencana presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka soal menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Hal itu Budi sampaikan di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Akhir kata, Hippindo akan tetap bermitra dengan pemerintah, aktif menaikkan penjualan di dalam negeri mebantu menaikkan pajak dengan omsetnya yang harus kami naikkan, bukan PPN-nya,” kata dia dalam acara Indonesia Retail Summit (IRS) 2024 di Swissotel Hotel PIK, Jakarta pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Ia mengatakan, jika PPN naik 12 persen, memang tak secara langsung memukul indsutri ritel, namun pengaruhnya secara jangka menengah hingga panjang. “Daya saing kami juga akan berkurang. Jadi kalau dikembalikan ke bawah bisa beli barang. Enggak langsung naik itu, ada jangka panjang menengahnya yang harus dipikirkan,” katanya.

Budi mengklaim, pertumbuhan ritel selalu lebih besar dari industri lain, hingga dia membuat kampanye Belanja di Indonesia Saja. “Daripada menaikkan PPN mending naikin omset. Omsetnya lebih gede,” katanya.

Menanggapi itu, Airlangga akan mempertimbangkan usulan pelaku usaha ritel. Tapi, Airlangga enggan menjawab detail perrtimbangannya. “Tunggu saja, ya, terima kasih,” katanya sembari meninggalkan lokasi acara.

Selanjutnya: PPN akan naik menjadi 12 persen tahun depan....

<!--more-->

PPN akan naik menjadi 12 persen tahun depan, dari sebelumnya 11 persen. Kenaikan tarif telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

Pada pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN 12 persen disebut berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan pemberlakuan tarif pajak baru sebagai bentuk menjalankan fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara.

"Kenaikan tarif PPN sebesar 1 persen akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan tidak kurang dari Rp 80 triliun pada 2025,” kata dia lewat pernyataan resmi dikutip Selasa, 13 Agustus 2024.

Hal ini berdasarkan hitungan simulasi pendapatan dari PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada 2023 yang sebesar Rp 764,3 triliun. Juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada 2024 dan tahun depan yang masing-masing sebesar 5 persen dan 2,5 persen.

ILONA ESTHERINA

TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai kinerja Satgas pengawasan impor ilegal belum efektif. Asosiasi ini meminta Satgas memfokuskan sasaran pengawasan ke barang-barang impor berharga miring di paaran.

“Kami mengapresiasi pemerintah yang telah membentuk Satgas ini, tapi memang dampaknya belum terlalu dirasakan karena kita masih melihat banyak sekali produk-produk yang masuknya lewat jalur ilegal,” kata Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara saat dihubungi Tempo, Selasa, 27 Agustus 2024.

Sejak dibentuk pada Kamis, 18 Juli 2024, Satgas telah tiga kali mengadakan ekspose temuan barang-barang impor ilegal, yakni Cengkareng, Jakarta Utara; Tempat Penimbunan Pabean Cikarang, Kabupaten Bekasi; dan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag). Namun, menurut Haryanto, sampai saat ini barang-barang impor ilegal itu masih dengan mudah dijual di pasar, baik daring maupun luring.

Untuk mengatasi masalah ini, Haryanto mengusulkan Satgas memisahkan jenis-jenis produk impor yang menjadi sasaran pengawasan karena dinilai menganggu industri dalam negeri. Menurut dia, barang-barang impor yang seharusnya diawasi satgas adalah barang-barang murah yang harga ritelnya untuk pakaian dan alas kaki di bawah Rp 200 ribu.

Sedangkan jenama global (global brands) dengan harga di atas Rp 300 ribu, menurut Haryanto, tak boleh terkena dampaknya karena bukan merupakan pesaing produk-produk dalam negeri. Dia mengatakan, jenama global justru harus didukung pemerintah agar harganya bersaing dengan merek yang sama di negara-negara tetangga, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia.

“Sehingga masyarakat Indonesia belanja di Indonesia saja, termasuk turis. Sayang kalau mereka belanjanya malah di luar negeri,” kata dia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya mengumpamakan impor ilegal yang masuk dalam underground economy atau ekonomi bawah tanah seperti kuman. Musababnya, setelah Satgas Impor Ilegal memberantasnya, ekonomi bawah tanah itu justru menjadi semakin kuat.

“Selesai Satgas tambah kuat dia, tambah canggih. Bukan hilang. Dimatikan tambah kuat lagi,” kata Zulhas saat membuka Forum Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan Pusat dan Daerah di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Agustus 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha ritel blak-blakan soal biang kerok banyak masyarakat Indonesia lebih memilih berbelanja di luar negeri ketimbang di negaranya sendiri.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengakui bahwa dari segi produk merek global, ritel di Indonesia masih kalah saing dengan yang ada di Malaysia. Menurutnya, banyak produk tekstil merek global di Malaysia tersedia lebih lengkap dengan harga lebih murah daripada di Indonesia.

Sebaliknya, dari segi fasilitas pusat perbelanjaan atau mal, kata dia, Indonesia masih bisa bersaing dengan mal-mal di luar negeri.

"Kita ini agak kesulitan dari segi harga dan kelengkapan produk, lebih lengkap di Malaysia. Kita enggak bisa bersaing itu dari segi tekstil global brand, seperti tas kulit, sepatu, ikat pinggang," kata Budihardjo saat ditemui usai membuka Indonesia Retail Summit 2024 di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Budihardjo membeberkan, alasan produk merek global di Indonesia lebih mahal dan tidak lengkap dibandingkan negara tetangga lainnya.

Menurutnya, adanya peraturan pengetatan impor membuat para ritel kesulitan dalam memenuhi stok produk impor merek global hingga menambah biaya dalam pengadaannya.

Padahal, kata dia, selama ini para pengusaha ritel merek global merupakan importir resmi yang telah memenuhi seluruh persyaratan impor berdasarkan peraturan pemerintah.

Namun, adanya pengetatan impor produk tekstil merek global dianggap juga telah menambah biaya para pengusaha sehingga harga di Indonesia tidak kompetitif.

"Mungkin perlu diarahkan impor produk resmi itu dipermudah," ucapnya.

Dia pun menegaskan bahwa harga yang kompetitif dan kelengkapan produk impor merek global di Indonesia menjadi salah satu kunci menggenjot wisatawan asing untuk berbelanja di Indonesia.

"Terutama turis luar negeri kalau belanja di Indonesia murah, dia balik lagi. Makanya Belanja di Indonesia Aja ini kita inisiasi supaya kita punya daya siang," ujar Budihardjo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengaku mendukung program "Belanja di Indonesia Aja" untuk mengalihkan minat belanja masyarakat Indonesia dari luar negeri ke dalam negeri. Di sisi lain, dia mengeklaim bahwa pemerintah terus mendorong daya beli kelas menengah lewat beragam program bantuan dan fasilitas.

"Kalau kita bisa mendapatkan setengah saja, belanja orang Indonesia yang pergi ke luar negeri itu akan mendongkrak pembelian," kata Airlangga.

Lain halnya dengan Budihardjo, Airlangga justru menilai bahwa seluruh barang yang dijual di luar negeri juga tersedia di Indonesia. Menurutnya, harga barang yang tidak kompetitif bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah.

"Tidak ada barang yang dijual di luar negeri tidak ada di Indonesia. Masalah murah atau mahal itu tergantung bapak-bapak [para pengusaha] mau cuan berapa? Tidak tergantung pemerintah itu," ujarnya.

KOMPAS.com - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meminta Pemerintah untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berkaitan dengan penjualan rokok.

Ketua umum Hippindo Budiharjo Iduansjah mengatakan, pihaknya selalu mendukung setiap keputusan pemerintah.

Namun demikian, salah satu pasal dalam aturan tersebut menyebut adanya larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain.

"Di mal itu kan ada pusat permainan anak-anak, ya enggak enggak mungkin juga ritelnya yang di dalam itu dan anggota kami restoran kadang juga jual rokok ya," ujar Budiharjo dalam konferensi pers Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP Nomor 28 Tahun 2024, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (13/8/2024).

Budi menyebut, penjualan rokok telah menyumbangkan pendapatan sebesar 15 persen di ritel modern. Menurut Budi, pemberlakuan PP ini diproyeksikan dapat menurunkan pendapatan ritel hingga Rp 21 triliun per tahun.

"Tokonya kami itu enggak boleh jual kalau sampai zonasi ini dijalankan, berarti itu akan kehilangan pendapatan Rp 21 triliun," katanya.

Namun demikian, Hippindo menekankan siap mendukung program pemerintah dalam mengedukasi anak-anak tentang bahaya rokok.

Hippindo juga akan membantu untuk melakukan pembinaan kepada generasi muda terkait dengan bahaya rokok mulai dari pembuatan poster dan lainnya.

"Kita akan bantu programnya, posternya ke seluruh anggota kita yang 80 ribu toko, tapi ya kita minta yang minimarket terutama, maaf ini jangan dijalankan dulu gitu. Kita bisa membantu pembinaan generasi muda," ujar Budiharjo.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) Suhendro mengatakan, langkah pemerintah dalam menerbitkan PP untuk mencegah generasi muda dari bahaya rokok dinilai sudah tepat.

Hanya saja, terdapat beberapa hal yang masih harus dipertimbangkan seperti larangan penjualan rokok eceran dan penjualan dengan radius 200 meter.

"Yang berkaitan dengan umur 18-21 tahun ini penting sekali, kami sepakat, Aparsi mendukung sekali pemerintah. Tapi yang sangat berdampak pada ekonomi kerakyatan seperti rokok eceran, sebaiknya itu yang harus di-review kembali," kata Suhendro.

PP Kesehatan mengatur larangan penjualan produk tembakau (rokok) secara eceran satuan per batang, kecuali cerutu atau rokok elektronik.

Ketentuan itu tertera dalam Pasal 434 ayat (1) poin c, sebagaimana salinan PP yang dikutip dari laman jdih.setneg.go.id.

Dalam Pasal 434 tertulis ayat (1) setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik, jika poin (a) disebutkan menggunakan mesin layan diri, poin (b) kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil, (c) secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Sedangkan poin (d) dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui, (e) dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, dan (f) menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

Sementara pada Pasal 434 ayat (2), ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.

Pengusaha melihat dampak populasi kelas menengah terus menurun sejak 2018. Tren penurunan populasi ini tentu saja berdampak terhadap kinerja ritel di Indonesia. Kelas menengah di Indonesia mencakup sekitar 52 juta jiwa dan mewakili 18,8 persen dari total populasi pada 2023.

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, mencermati kelas menengah yang turun kasta menjadi kelas menengah bawah akan cukup berdampak pada kinerja ritel.

"Yang kita khawatirkan kelas menengah bawah," kata Budihardjo usai konferensi pers Indonesia Ritel Summit (IRS) dan Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jumat (9/8).

Menurut dia, masyarakat kelas menengah justru menahan belanja di dalam negeri dan lebih memilih berbelanja ke luar negeri. Sebab, barang-barang impor di Tanah Air dibanderol dengan harga tinggi.

"Kelas menengah saya lihat mereka belanja ke Malaysia, ke luar negeri, karena barang kita mahal, barang impornya," katanya.

Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI menyebut kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan.

Kelas menengah memegang peran penting bagi penerimaan negara, menyumbang 50,7 persen dari penerimaan pajak. Sementara calon kelas menengah menyumbang 34,5 persen.

Kontribusi ini penting untuk mendanai program pembangunan publik, termasuk investasi infrastruktur dan sumber daya manusia.

“Jika daya beli kelas menengah menurun, hal ini dapat memaksa mereka untuk berpindah ke calon kelas menengah atau rentan, mengurangi peran mereka sebagai kontributor pajak dan meningkatkan ketergantungan mereka pada dukungan fiskal,” tertulis dalam riset LPEM FEB UI Indonesia Economic Outlook 2024 Triwulan III 2024.

Saat ini, lebih dari separuh pekerja kelas menengah berada di sektor jasa bernilai tambah rendah. Walaupun jumlahnya menurun signifikan dalam 10 tahun terakhir, sebagian besar kelas menengah yang keluar dari sektor jasa bernilai tambah rendah justru masuk ke sektor dengan tingkat produktivitas rendah yang lain, yaitu pertanian.

Untuk mencapai tujuan ambisius menjadi negara maju pada tahun 2045, kebijakan harus berfokus membantu calon kelas menengah bertransisi dan mempertahankan daya beli kelas menengah saat ini.

“Jika tidak segera diatasi, calon kelas menengah dan kelas menengah mengalami risiko tinggi mendapatkan penghasilan yang rendah dan buruknya kualitas pekerjaan di masa mendatang,” ungkap LPEM FEB UI dalam laporan tersebut.