Jakarta (ANTARA) - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor barang pakaian dan aksesori pakaian.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengatakan, penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

"KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska melalui keterangan di Jakarta, Sabtu.

Komoditas yang dimaksud berasal dari Tiongkok, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

KPPI mencatat, impor utama pakaian dan aksesori pakaian berasal dari beberapa negara, di antaranya Tiongkok sebesar 35,27 persen, Bangladesh sebesar 16,11 persen, Singapura sebesar 9,25 persen, Vietnam sebesar 9,08 persen, Turki sebesar 5,82 persen, Kamboja sebesar 5,08 persen, India sebesar 4,79 persen, dan Maroko sebesar 3,31 persen.

Selain delapan negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor 2023.

KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan untuk mendaftarkan diri sebagai interested parties selambat-lambatnya pada 15 November 2024.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Guangzhou, China (ANTARA) - Akademisi dari Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) William Hickey menyebut Indonesia harus meningkatkan kualitas produk ekspor ke Amerika lantaran Donald Trump, yang akan menjadi presiden baru AS setelah mengalahkan Kamala Harris di Pemilu 2024, ketat terkait produk impor.

"Indonesia mesti lebih baik kalau ingin menjaga dan meningkatkan hubungan ekspor impor dengan AS," ujar William di Guangzhou, China, Jumat.

Membawa slogan "America First" selama kampanye, Donald Trump diyakini akan membawa semangat melindungi ekonomi dalam negeri AS dengan mengurangi ketergantungan pada negara lain.

Langkah proteksi tersebut diprediksi dapat mempersulit arus barang masuk ke AS dan itu berarti dapat menghambat gerak ekonomi negara-negara yang selama ini mengekspor produk ke AS seperti Indonesia.

Menurut William, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menaikkan kualitas produk ekspornya yakni meningkatkan inovasi, daya saing dan memperkuat digitalisasi.

"Untuk itu, Indonesia pun mesti harus membuat persyaratan investasi mereka lebih efisien," tutur pria asal AS itu.

Khusus digitalisasi, profesor manajemen di GDUFS itu menyebut, Indonesia sejatinya telah memiliki digital workforce atau pekerja digital dengan kemampuan sangat baik.

Hal itu seiring dengan upaya pemerintah Indonesia untuk memajukan sektor digital dengan program seperti Digital Leadeship Academy (DLA) dan Digital Talent Center (DTC).

Akan tetapi, William mengingatkan angkatan kerja digital tersebut mesti dinaungi dengan regulasi yang membangun agar kemampuan mereka dapat terserap maksimal.

"Indonesia sudah mengarah ke sana (digitalisasi-red). Namun, kembali lagi, harus ada regulasi dan kebijakan yang diterapkan dengan tepat," tutur dia.

Terpilihnya Donald Trump untuk memimpin AS kedua kalinya, setelah yang pertama tahun 2017-2021, dikhawatirkan oleh para pakar akan mempengaruhi ekspor Indonesia ke negara tersebut.

Hal tersebut lantaran Trump diyakini menjalankan kebijakan proteksionisme dari barang-barang impor, salah satunya dengan memberlakukan tarif impor yang tinggi.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai kebijakan Trump akan menghambat kinerja ekspor Indonesia.

Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Kalau kita lihat di komposisi dari pengeluaran atau agregat demand dan dari sisi produksi, untuk konsumsi rumah tangga 4,91 persen ini masih comparable dengan situasi kuartal II 2024...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, daya beli masyarakat yang cukup solid dan kinerja ekspor yang stabil menjadi fondasi utama yang menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024.

Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen (yoy). Menurutnya, struktur ekonomi Indonesia jika dilihat dari sisi pengeluaran atau permintaan agregat dan produksi tetap menunjukkan daya tahan yang kuat.

“Kalau kita lihat di komposisi dari pengeluaran atau agregat demand dan dari sisi produksi, untuk konsumsi rumah tangga 4,91 persen ini masih comparable dengan situasi kuartal II 2024. Sedangkan kalau kita lihat investment, pembentukan modal domestik brutonya PMTB, ini tumbuhnya sebetulnya lebih baik dan lebih kuat dibandingkan kuartal sebelumnya yaitu 5,15 persen,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sebesar 4,9 persen didorong oleh aktivitas nonprimer seperti hotel, transportasi, dan komunikasi. Hal ini mencerminkan daya beli masyarakat yang masih resiliens.

Pemerintah sendiri mencatatkan kontribusi yang cukup signifikan melalui belanja pemerintah yang tumbuh sebesar 4,62 persen. Sri Mulyani menilai, belanja pemerintah pusat yang meningkat sebesar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu turut mendorong perekonomian pada kuartal III tahun ini.

Kemudian, sektor ekspor juga menunjukkan performa yang lebih kuat dibandingkan kuartal sebelumnya dengan pertumbuhan 9,09 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan permintaan dari beberapa negara mitra dagang utama seperti China, yang juga mencatatkan pertumbuhan ekspor yang cukup signifikan.

Meskipun demikian, Menkeu memberikan catatan untuk tetap waspada terharap peningkatan impor yang menembus double digit mencapai 11,47 persen pada periode yang sama, yang berpotensi memberi tekanan pada neraca perdagangan.

“Kita juga mewaspadai impor kita tumbuhnya double digit di 11,47 persen. Ini mungkin yang perlu karena kalau ekspor minus impor dalam hal ini importnya adalah 20 persen terhadap GDP kita tapi itu faktor negatif. Tentu kita perlu untuk menjaga terutama nanti untuk trade account kita,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu memaparkan dari sisi produksi, sektor manufaktur mengalami perbaikan dengan pertumbuhan 4,72 persen pada kuartal III 2024, lebih kuat dibandingkan dua kuartal sebelumnya yang masing-masing sebesar 4,89 persen dan 4,64 persen.

Industri logam dasar menjadi kontributor utama pertumbuhan manufaktur yakni sebesar 12,4 persen, diikuti dengan industri elektronik 7,3 persen, dan industri makanan dan minuman (mamin) sebesar 5,8 persen.

Sementara, sektor manufaktur padat karya juga menjadi salah satu motor pertumbuhan yang penting, terutama di tengah tantangan perekonomian global yang semakin intens.

Sri Mulyani mengatakan, sektor manufaktur padat karya dan sektor perdagangan akan terus menjadi perhatian pemerintah, mengingat pentingnya kedua sektor tersebut dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung daya saing Indonesia di pasar global.

Secara keseluruhan, ia menilai bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi tercatat melambat di angka 4,95 persen, namun kinerja fundamental tetap kuat.

Pemerintah akan terus menjaga agar kebijakan fiskal mendukung stabilitas perekonomian, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti persaingan dagang antarnegara dan tekanan pada neraca perdagangan.

"Ini adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian bagi kita semuanya, dalam hal ini bagi Presiden Prabowo yang telah menyampaikan kepada para menteri untuk terus berkoordinasi di dalam melihat perkembangan dari sektor manufaktur maupun dari sisi perkembangan trade antar negara ini," imbuh Menkeu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mengungkap tangkapan barang impor ilegal berupa kain tekstil, barang tekstil dan produk tekstil (TPT) yang berbentuk kain gulungan atau rol. Kemendag sebut total 90 ribu rol kain gulungan tersebut diduga berasal dari Tiongkok dengan nilai total Rp90 Miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso melakukan pengungkapan barang tekstil impor ilegal tersebut di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, pada Jumat (8/11/2024). Budi mengatakan temuan yang diungkap tersebut berasal dari dua tempat.

"Pertama di sini di gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60 ribu rol atau dengan nilai sekitar Rp60 miliar. Kemudian gudang satunya di Kelurahan Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai Rp30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp90 miliar," jelas Budi saat jumpa pers di Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menerangkan asal muasal barang impor kain tekstil tersebut diperoleh, berdasarkan keterangan pemilik barang, datangnya dari China . "Berdasarkan keterangan dari pemilik barang, ini barang dari China," katanya.

Lebih lanjut, ihwal hasil tangkapan impor ilegal tersebut, Budi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Satgas Impor Ilegal. "Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini barang harus diapakan," tutur Budi.

"Yang jelas, ini sampai sekarang secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor yang saya sebutkan tadi," sambung Budi.

Diketahui sejak dibentuk pada 18 Juli 2024, Satgas telah melakukan kegiatan ekspose hasil temuan pengawasan sebanyak empat kali. Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp41,19 miliar.

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp10 miliar. Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp11,45 miliar.

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2024 mencapai US$ 151,2 miliar. Angka ini memecahkan rekor cadangan devisa tertinggi sepanjang masa. Terakhir, Indonesia mencetak rekor cadangan devisa tertinggi pada akhir Agustus 2023, yakni US$ 150 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan cadangan devisa pada akhir Oktober 2024 ini mengalami peningkatan dibandingkan posisi pada akhir September 2024 sebesar US$ 149,9 miliar dolar AS. Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

"Posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," kata Ramdan dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Pihaknya menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, pihaknya melihat cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal.

Lebih lanjut, prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus, sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

"Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," imbuh Ramdan.

Saksikan juga video: Bahlil Ungkap Devisa RI Rp 450 T Per Tahun untuk Impor Migas

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) transparan dalam kasus yang menjerat Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ( Tom Lembong ). Sahroni meminta Korps Adhyaksa memberikan pencerahan kepada publik terkait kasus tersebut.

"Saya berharap ini menjadi terang benderang dan terlihat di publik bahwa tidak ada indikasi terkait intervensi dan kasihan nanti pemerintah dianggapnya wah ini ada main-main misalnya gitu. Kan kita enggak berharap begitu," kata Sahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sahroni mengaku kasihan dengan pemerintah bila muncul tuduhan dari publik terhadap kasus Tom Lembong. Untuk itu, ia mengajak publik untuk menunggu proses selanjutnya. "Ya kita tunggu nanti proses selanjutnya," katanya.



Bendahara Umum Partai Nasdem ini meminta Kejagung transparan dalam menegakan hukum di kasus Tom Lembong. Ia meminta Kejagung tak menimbulkan persepsi miring masyarakat terhadap citra pemerintah.

"Kita berharap transparansi yang dilakukan oleh penegakan hukum ini adalah menindaklanjuti prosesnya. Kan jangan sampai menduga-duga. Kan kalau nanti orang udah dijadiin tersangka tiba-tiba dugaan yang terjadi enggak ada misalnya. Misalnya kan gitu," kata Sahroni.

"Nah kita berharap ini menjadi penjernihan di ruang publik, dan publik tidak bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Kan nanti kalau dituduh-tuduh nanti disangkanya pihak yang menang misalnya mengintervensi ini, gimana caranya untuk supaya orang diperkarain. Mungkin saja salah saya berpikirnya, tapi kan mudah-mudahan ini objektif," tandas Sahroni.

Diketahui, Tom dijebloskan ke penjara oleh Kejagung setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2016. Pada Pilpres 2024, Tom Lembong bagian dari tim sukses (timses) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Dia menjabat Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Tim Amin).

Jakarta -

Perusahaan ritel kopi Starbucks akan membuka gerai baru di Korea Selatan. Menariknya, gerai tersebut dibuka di perbatasan Korea Selatan sehingga pengunjung bisa melihat pemandangan ke Korea Utara.

Melansir SCMP, Rabu (06/11/2024), cabang yang akan dibuka tersebut berlokasi di observatorium Jogang, Kota Gimpo, Korea Selatan. Lokasi ini hanya berjarak 1,4 km dari garis perbatasan.

Observatorium ini terletak di Aegibong yakni sebuah bukit dengan ketinggian 154 meter di atas permukaan laut. Rencananya, gerai ini akan dibuka pada 27 November mendatang.

Pemerintah Kota Gimpo dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menambah jumlah bus untuk perjalanan menuju wilayah tersebut.

Asal tahu saja, Starbucks membuka gerai pertamanya di Korea Selatan pada tahun 1999. Kini, perusahaan tersebut telah mengoperasikan 1.930 cabang di negara tersebut.

Dominasi Starbucks di negara ini cukup kuat. Perusahaan mampu bersaing dengan pesaing lokal yang harganya relatif murah. Perusahaan juga sudah terbiasa menerapkan strategi pemasaran untuk menarik perhatian.

Gerai baru Starbucks yang akan buka di observatorium Jogang merupakan kawasan militer. Nantinya, setiap pengunjung yang ingin datang akan diperiksa terlebih dahulu demi keamanan.

(acd/acd)

Jakarta -

Kementerian Pertanian mencatat 55 perusahaan yang sanggup untuk mengimpor sapi perah 1,3 juta ekor. Impor sapi perah ini dilakukan untuk menggenjot produksi susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Artinya, importasi sapi perah itu tidak dilakukan oleh pemerintah atau menggunakan anggaran negara. Dalam paparan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, impor 1,3 juta ton itu bertahap dilakukan mulai 2025 sampai 2029.

"Sumber (impor sapi perah) Australia, Brasil, New Zealand, Amerika Serikat (AS) dan Meksiko," tulis paparan Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Lahan yang disiapkan untuk menampung sapi perah tersebut 500 ribu hektare (ha). Dengan impor sapi perah itu, diharapkan produksi susu akan meningkat.

Saat ini produksi susu dalam negeri hanya mampu 1,55 juta ton, padahal kebutuhan susu nasional mencapai 4,9 juta ton. Kemudian kebutuhan susu untuk MBG akan mencapai 3,6 juta ton susu.

Tahapan impor sapi dilakukan mulai dari 2025 sebanyak 200 ribu ekor, 2026 300 ribu ekor, 2027 400 ribu ekor, 2028 1 juta ekor. Dengan begitu, produksi susu akan terus meningkat sampai 2029 sebesar 8,17 juta ton.

(ada/ara)

Jakarta -

Perum Bulog menyampaikan realisasi impor beras hingga Oktober 2024 mencapai 2.928.326 ton. Jumlah impor tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI hari ini.

Wahyu mengatakan realisasi impor itu diambil dari berbagai negara dengan melalui proses tender. Sementara itu, penugasan impor beras Perum Bulog untuk tahun 2024 totalnya mencapai 3,6 juta ton.

"Impor beras realisasinya 2.928.326 ton. Kami ambil dari berbagai negara dan melalui proses tender," terang Wahyu dalam rapat dengan Komisi IV DPR, di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Wahyu menjelaskan impor beras tersebut berasal dari berbagai negara, seperti Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

Rincian besaran realisasi impor beras berdasarkan negara asalnya, yakni Myanmar sebesar 451 ribu ton, Pakistan sebesar 388 ribu ton, Thailand sebesar 1,04 juta ton, dan Vietnam mencapai 1,02 juta ton.

Sementara itu, sampai dengan tanggal 1 November 2024, Bulog telah menyerap gabah dalam negeri sebesar 1.128.730 ton setara beras. Penyerapan ini dilakukan oleh unit bisnis masing-masing sebesar 58 ribu ton gabah dan 54 ribu untuk beras.

"Penyerapan gabah kering panen oleh spp yg dilaksanakan oleh unit bisnis industri masing-masing sebesar 58 ribu ton untuk gavah dan 54.968 ribu ton untuk beras. Ada beras asalan yang kita olah kembali untuk menjadi beras yang lebih baik," jelas dia.

(hns/hns)

JAKARTA - Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) menyediakan dukungan khusus bagi para importir Indonesia yang mengimpor produk pangan Korea , meliputi konsultasi kepabeanan, lokalisasi pelabelan, subsidi biaya registrasi produk makanan ke BPOM Indonesia, dan praregistrasi sertifikasi halal Korea.

Program ini ditujukan untuk para importir luar negeri yang mengimpor produk pangan Korea dan memberikan dukungan komprehensif untuk memperlancar proses lokalisasi serta kepabeanan di berbagai negara.

Program ini mencakup beberapa layanan, yaitu konsultasi tentang kepabeanan, hukum, dan bea masuk, lokalisasi pelabelan dan kemasan, serta dukungan registrasi dan inspeksi impor. Importir dapat menerima konsultasi dan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tingkat subsidi mencapai hingga 80% dengan dukungan tahunan maksimum hingga 200 juta KRW per perusahaan.

Khususnya, program ini memberikan fokus pada peningkatan daya adaptasi produk pangan Korea di pasar lokal, seiring dengan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia, melalui dukungan tambahan subsidi biaya registrasi SIHALAL untuk sertifikasi halal Korea (KMF, KHA).

?Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing global produk pangan Korea dan secara signifikan mengurangi beban lokalisasi bagi para importir luar negeri. Kami mengundang partisipasi dari importir yang berminat," ujar Chief Representative Korea Agro-Trade Center (aT Center) Jakarta, Lee Seung Hoon.

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi terkait kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai menjadi biang kerok industri tekstil terpuruk. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengklaim peraturan tersebut telah melindungi industri tekstil dalam negeri.

Budi pun menegaskan tidak ada revisi untuk aturan tersebut. Namun, pihaknya akan mengkaji ulang setiap saat.

"Revisi apanya? Kalau Permendag 8/2024 itu memang review. Itu setiap saat bisa dilakukan. Ini kan sebenarnya ramai mengenai tekstil kan? Permendag 8/2024 itu justru melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Budi menilai mungkin masih ada yang belum memahami sepenuhnya kebijakan impor tersebut. Karena tak memahami aturan itu, maka timbul tudingan tersebut.

Terkait tuduhan kebijakan impor tersebut sebagai biang kerok industri tekstil dalam negeri, Budi menekankan bahwa mereka tidak memahami dengan aturan yang tertuang di dalamnya. Dia juga menekankan tidak ada masalah terkait aturan tersebut.

"Permendag 8/2024 enggak ada masalah. Ini mungkin beliau belum paham ya aturannya seperti apa. Mungkin karena itu aja, tapi kan sekarang kalau sudah tahu ya sudah," jelas dia.

Lebih lanjut, Permendag 8/2024 telah mengatur impor tekstil dan produk tekstil (TPT) hanya dapat masuk ke Indonesia melalui pertimbangan teknis (Pertek) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Kemudian ada juga Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2004 telah mengatur kuota impor pakaian.

"Jadi kuotanya sudah dibatasi juga. Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi, sebenarnya Kemendag ini sudah membantu semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," jelasnya.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia membuka opsi impor minyak hingga gandum dari negara-negara BRICS . Hal itu diungkapkan Airlangga saat merespons soal keuntungan sebagai mitra dan secara resmi telah menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan BRICS sebagai blok kerja sama ekonomi yang diperkuat China dan Rusia.

Airlangga awalnya mengungkapkan, saat ini Indonesia tengah memfinalisasi perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA atau IEAEU-FTA). Ia pun berharap finalisasi penyusunan perundingan tersebut dapat rampung pada kuartal I-2025 mendatang.

"Kalau itu berarti market terbuka. Jadi bukan hanya itu (minyak) tetapi juga untuk gandum dan untuk yang lain," ujar Airlangga ketika ditemui di kantornya, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana sebelumnya mengungkapkan bahwa Indonesia bisa mendapatkan sejumlah manfaat jika bergabung dalam forum BRICS. "Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD," ujarnya.

Hikmahanto berpendapat, pemerintah Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu masuk ke BRICS yang memiliki kekuatan pasar sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang OECD.

"Belum lagi Indonesia menjadi importir besar BBM yang disuling. Nah, AS kan tidak membolehkan Indonesia untuk membeli minyak dari Rusia karena serangan Rusia ke Ukraina. Padahal Rusia karena di embargo oleh negara-negara OECD maka mereka tidak punya pembeli dan bersedia untuk menjual dengan murah," kata dia.

"Kalau kita di BRICS kendala seperti ini akan tidak ada. Belum lagi dunia saat ini kan punya ketergantungan pada dolar AS. Sementara BRICS akan memperkenalkan mata uang di luar dolar AS," jelasanya.