Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman memastikan tidak akan ada program transmigrasi ke Pulau Papua untuk menyuplai tenaga kerja penggarap program food estate di Merauke, Papua Selatan.

Iftiah menjelaskan kebutuhan tenaga kerja food estate Merauke akan dipenuhi dengan memobilisasi tenaga kerja yang telah tersedia di Pulau Papua.

"Kami sampaikan bahwa dari sisi kami kementerian transmigrasi itu nanti akan mensupport food estate itu dengan memanfaatkan transmigrasi lokal," kata Iftitah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11).

Iftitah pun menegaskan Ia tidak akan ingkar dari pernyataan yang telah disampaikannya tersebut.

Kendati demikian, ia mengaku tidak dapat memastikan apakah kementerian lain akan mengambil kebijakan yang serupa dengan kementerian transmigrasi.

"Kalau dari kementerian transmigrasi pasti (food estate digarap warga lokal). Karena definisi transmigrasi lokal itu kan tidak mendatangkan penduduk dari luar ke wilayah Papua," tutur dia.

"Kalau dari sisi kami, kalau dari sisi kementerian lain itu silakan ditanyakan ke kementerian lain," sambungnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR Iftitah juga menegaskan peraturan undang-undang hingga peraturan daerah yang berlaku saat ini membuat program transmigrasi dari luar Pulau Papua ke Pulau Papua sudah tidak mungkin untuk dilakukan.

Iftitah pun mengklaim program transmigrasi dari luar Pulau Papua ke Pulau Papua juga sudah tidak dilakukan sejak 2004.

"Penempatan kepala keluarga transmigran dari luar Papua ke Papua saat ini sudah tidak memungkinkan lagi," kata Iftitah dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11).

Dilansir dari Antara, Iftitah sebelumnya mengaku ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur terutama Papua.

Ia mengklaim program itu untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

"Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam konteks persatuan nasionalnya, dalam konteks lebih besar," kata Iftitah, Senin (21/10).

Sebelumnya, dihimpun dari pemberitaan sejumlah media, terdapat penolakan dari mahasiswa di Kota Jayapura, Papua yang menolak program transmigrasi.

Jakarta -

Kementerian Perindustrian telah menyusun program quick wins guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami bersama kementerian lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah melakukan rapat terbatas. Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Agus menyebutkan, program prioritas yang akan dilaksanakan adalah pemindahan pelabuhan impor atau entry point untuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur demi melindungi industri manufaktur dalam negeri.

Hal ini sesuai dengan usulan Agus untuk memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia. Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional.

"Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal. Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang," imbuhnya.

Di sisi lain, Agus menambahkan, pihaknya juga menginisiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Regulasi ini diharapkan dapat segera disahkan karena dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

"Di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Jadi, kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT)," ungkapnya.

Menurut Agus, RPP tersebut akan menjadi game changer dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Bahkan, melalui beleid ini juga tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan HGBT sebagaimana saat ini diterapkan untuk industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.

"Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind," tegasnya.

Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pemerintah juga melakukan terobosan baru bagi sektor industri dalam bentuk Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya.

"Kredit ini bertujuan mendorong pembiayaan perbankan bagi sektor usaha padat karya yang mendukung penciptaan lapangan kerja," jelas Agus.

Selain itu, kredit juga diberikan untuk meningkatkan produktivitas melalui pembaruan mesin produksi dan penerapan teknologi.

Untuk diketahui, dalam rakortas tersebut, Agus memaparkan beberapa quick wins di sektor industri, antara lain pengembangan standardisasi industri, industri hijau, dan jasa industri. Selain itu, program prioritas penyiapan SDM industri serta upaya pengembangan seluruh sektor industri yang menjadi binaan Kemenperin, yaitu industri agro, industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT), serta industri kecil dan menengah (IKM). Kemenperin juga menjalankan program prioritas ketahanan industri, perwilayahan industri, dan akses industri internasional (KPAII).

(ega/ega)

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali mendorong rencana pemindahan pelabuhan impor atau entry point untuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur demi melindungi industri manufaktur dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita menyampaikan, pemindahan pelabuhan impor untuk sejumlah komoditas ke Indonesia Timur telah menjadi agenda prioritas Kemenperin dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Rencana ini pun sebenarnya juga telah diusulkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan ini antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional. Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal.

“Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang,” kata Agus saat jumpa media, Selasa (22/10).

Agus juga menyebut, komoditas-komoditas yang hendak dipindahkan pelabuhan impornya ke Indonesia Timur belum bersifat final. Kemenperin masih menerima masukan dari para pelaku usaha atau asosiasi industri lain yang butuh perlindungan, sehingga ikut dalam program tersebut.

Sebagaimana diketahui, beberapa pelaku usaha sektor manufaktur kerap kali mengeluhkan banjir impor yang membuat utilisasi produksi dan kinerja mereka menurun signifikan. Misalnya, TPT, keramik, dan elektronik.

Kinerja industri manufaktur nasional pun kurang menggembirakan. Pada September 2024, Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di level 49,2 atau di zona kontraksi.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertamina, perusahaan minyak nasional Indonesia, bersama mitra internasionalnya Sinopec dari Tiongkok dan Kufpec dari Kuwait, baru saja menandatangani kontrak bagi hasil (PSC) untuk Blok Melati.

Blok ini terletak di kawasan frontier darat dan lepas pantai Sulawesi, yang diyakini memiliki potensi gas mencapai triliunan kaki kubik.

Potensi Besar Blok Melati

Mengutip upstreamonline.com, Blok Melati, dengan luas 8.453,7 kilometer persegi, dinilai sebagai salah satu area dengan potensi besar untuk cadangan minyak dan gas. Menurut dokumen lelang, Blok Melati diperkirakan memiliki 850 juta barel minyak dan 4,7 triliun kaki kubik gas.

Jika cadangan komersial terbukti, hal ini berpotensi membuka peluang baru di wilayah sekitarnya, menjadikan Sulawesi sebagai pusat minyak dan gas baru di Indonesia.

Seperti yang diungkapkan oleh Chalid Said Salim, Direktur Utama Pertamina Hulu Energi, "Jika cadangan komersial terbukti, ini dapat membuka prospek baru di wilayah sekitar, menempatkan Sulawesi sebagai hotspot minyak dan gas berikutnya."

Skema Cost Recovery dan Kontribusi Para Mitra

Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati akan mengoperasikan blok ini dengan menggunakan skema cost recovery. Skema ini memungkinkan para mitra untuk mendapatkan penggantian biaya dari pemerintah Indonesia setelah tahap eksplorasi berhasil dan produksi komersial dimulai.

Dalam hal ini, Pertamina bersama mitra internasionalnya Sinopec dan Kufpec telah menunjukkan komitmen untuk mengembangkan Blok Melati, dengan investasi awal sebesar US$12,7 juta selama tiga tahun pertama eksplorasi.

Dana tersebut akan digunakan untuk melakukan berbagai studi geologi dan geofisika, serta akuisisi data seismik sepanjang 250 kilometer garis 2D dan 200 kilometer persegi data seismik 3D. Hal ini merupakan langkah awal yang penting dalam mengeksplorasi potensi Blok Melati secara menyeluruh.

Eksplorasi di Indonesia Timur: Harapan Baru Industri Migas Nasional

Muhamad Arifin, Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati, mengungkapkan bahwa eksplorasi di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi, menjadi "harapan baru" bagi industri minyak dan gas nasional.

Dengan potensi yang besar, wilayah ini diharapkan dapat menemukan cadangan minyak dan gas baru yang signifikan, memberikan kontribusi besar bagi ketahanan energi Indonesia di masa depan.

Pertamina dan mitra-mitranya telah siap untuk menjalankan komitmen eksplorasi di Blok Melati, dengan harapan dapat menemukan cadangan baru yang akan meningkatkan produksi minyak dan gas nasional.

Tender Langsung Blok Melati dan Investasi Awal

Blok Melati ditawarkan melalui mekanisme tender langsung pada putaran lisensi pertama Indonesia di tahun 2024. Sebelum penandatanganan kontrak bagi hasil (PSC) ini, para mitra telah membayar bonus tanda tangan sebesar US$200.000.

Blok ini merupakan salah satu area terbesar yang ditawarkan dalam putaran lelang tersebut, dan menandai langkah penting dalam pengembangan sumber daya alam di kawasan Sulawesi.

Penguatan Kerjasama Internasional: Sinopec dan Pertamina

Bagi Sinopec, penandatanganan PSC ini merupakan eksplorasi baru pertama di Indonesia dalam lebih dari satu dekade. Ini juga memperkuat hubungan kerja sama Sinopec dengan Pertamina, di mana kedua perusahaan telah memiliki beberapa perjanjian untuk bekerja sama dalam bidang energi terbarukan, teknologi peningkatan perolehan minyak (EOR), dan pengembangan bisnis hilir.

Selain itu, kerjasama ini mencerminkan komitmen kedua perusahaan dalam meningkatkan produksi minyak dan gas melalui pendekatan teknologi canggih serta pengembangan sumber daya energi yang berkelanjutan.

Peluang dan Tantangan di Masa Depan

Penandatanganan kontrak bagi hasil untuk Blok Melati menandai langkah penting dalam eksplorasi minyak dan gas di Indonesia Timur.

Dengan potensi sumber daya yang besar dan komitmen investasi yang kuat, proyek ini diharapkan dapat menjadi landasan baru bagi pertumbuhan industri minyak dan gas nasional.

Jakarta -

PT Brantas Abipraya (Persero) tengah membangun Rumah Sakit (RS) UPT Vertikal di Papua. Fasilitas kesehatan ini akan menjadi rumah sakit terbesar di kawasan Indonesia Timur.

Dalam pembangunannya, Brantas Abipraya mengadopsi teknologi Building Information Modelling (BIM) dan mengusung desain bertaraf internasional dengan perencanaan yang lebih akurat, efisiensi waktu dan biaya, serta kualitas bangunan yang lebih baik.

"Hal ini menunjukkan komitmen Brantas Abipraya dalam menghadirkan fasilitas kesehatan yang modern dan berstandar tinggi. Kami sangat bangga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat Papua melalui pembangunan RS UPT Vertikal ini," ujar Direktur Operasi II Brantas Abipraya, Purnomo dalam keterangan resminya, Kamis (17/10/2024).

Konstruksi bangunan RS Vertikal ini terbagi dalam tiga gedung utama, yaitu Gedung A yang berlantai empat, akan difungsikan sebagai ruang rawat jalan, IGD, Ruang Operasi darurat, dan poliklinik. Gedung B yang berlantai delapan, akan menjadi pusat pelayanan Instalasi Rawat inap, ruang MRI, City Scan, Xray, Fluoroscopy, Mamografi, Dental, Xray, Digital Panorami, ICU, PICU, HCU, ICPICU, NICU, Perinatal dan ruang Operasi.

Kemudian, Gedung C yang berlantai dua, terletak di bagian belakang dan akan digunakan sebagai ruang rawat Inap isolasi infeksius.

Selain ketiga gedung utama tersebut, Brantas Abipraya juga membangun bangunan penunjang, utilitas MEP, infrastruktur, dan lanskap dengan total luas lahan 6,4 Ha. Fasilitas penunjang lainnya seperti Gedung parkir, gas medis, boiler, power house, pompa air, dan akses keluar masuk kendaraan juga turut dibangun untuk menunjang operasional rumah sakit.

Pembangunan RS UPT Vertikal di Papua. Foto: dok. Brantas Abipraya

Sebagian besar pekerja konstruksi yang terlibat dalam proyek ini berasal dari Papua. Selain itu rumah sakit ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Papua dan sekitarnya. Pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal di Papua juga diharapkan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat. Dengan adanya fasilitas kesehatan modern dan lengkap, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas akan meningkat pesat.

Adanya rumah sakit ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada penurunan angka kematian, terutama untuk penyakit-penyakit yang membutuhkan penanganan medis segera. Selain itu, rumah sakit ini juga akan berperan sebagai pusat pelatihan bagi tenaga medis, pusat penelitian, dan menjadi rujukan bagi fasilitas kesehatan lainnya di daerah sekitarnya.

"Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan RS UPT Vertikal Papua. Brantas Abipraya berkomitmen untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat," tutup Purnomo.

(prf/ega)

Jakarta: Pembangunan Papua dan wilayah Indonesia Timur mendapat perhatian besar dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi, wilayah tersebut mengalami perkembangan signifikan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator perkembangan yang terjadi di Papua dan juga wilayah Indonesia Timur. Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun terakhir sukses membawa pertumbuhan ekonomi melaju signifikan.

Pembangunan Jalan Trans Papua Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan tersebut tak lepas dari ide pemerintah menggalakkan pembangunan infrastruktur. Misalnya, Jalan Trans Papua. Dalam 10 tahun terakhir, jalan tersebut sudah terbangun sekitar 3.462 kilometer, dengan sepanjang 1.733 kilometer telah teraspal dan 1.712 kilometer sisanya belum teraspal.

Jalan Trans Papua membentang dari wilayah kepala burung di Wilayah Adat Domberai, Sorong, Papua Barat, hingga Bumi Anim Ha di Merauke, Papua.

Kepala BPJN Papua Barat Mauluddin Said Latar menjelaskan hadirnya Jalan Trans Papua dapat memangkas jarak waktu tempuh. Selain itu, juga menekan biaya transportasi untuk mengangkut kebutuhan pokok di Negeri Cendrawasih.

"Sebagai salah satu contoh sebelum ada jalur jalan nasional, dibutuhkan waktu 20 hari untuk mengangkut kebutuhan pokok dari Pulau Jawa menuju Teluk Bintuni menggunakan kapal laut. Kini dengan adanya jalan nasional di Manokwari menuju ke Pulau Bintuni dapat mempersingkat jalur logistik dan membuat harga kebutuhan pokok jauh lebih murah," kata Udin dalam Podcast Bincang Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga seperti dilihat Medcom.id, Minggu 6 Oktober 2024.

Ia juga menambahkan dampak positif pembangunan sangat dirasakan oleh masyarakat, antara lain adanya berbagai aktivitas ekonomi baru seperti pemukiman, perkebunan, pertanian dan lain sebagainya, sehingga dapat meratakan ekonomi karena terbukanya akses-akses menuju seluruh wilayah.

Baca juga: Mengintip Pertumbuhan Ekonomi Desa dan Wilayah 3T setelah 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Ucapan Udin memang terbukti benar. Banyak masyarakat merasakan dampak dan manfaat dari pembangunan Jalan Trans Papua ini. Salah satunya, warga Papua bernama Ricky.

"Jalan ini berbeda dengan jalan Trans Papua yang lama. Dulu jalan ini masih berbatu-batu dan berlubang. Dengan adanya Jalan Trans Papua, tranportasi makin gampang dan harga transportasi lebih murah," ujar Ricky dalam kanal YouTube Kementerian Keuangan, 7 Februari 2024.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan warga Papua lainnya, Yadi. Ia mengatakan kehadiran Jalan Trans Papua ini memberikan kemudahan akses jalan dan transportasi bagi masyarakat.

"Jalan Trans Papua yang ada sekarang memberi akses yang baik untuk transportasi dan masyarakat yang ada menggunakan jalan Trans Papua," kata Yadi.

"Keuntungannya Trans Papua ini membuat lebih baik perekonomian di Papua. Kemudian, bisa menjangkau daerah-daerah terpencil dan meningkatkan potensi wisata," kata warga lainnya, Dince.

Sejumlah pembangunan lainnya yang juga gencar dilaksanakan pemerintah telah memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Misalnya, peningkatan kondisi jalan melalui pemadatan tanah, pengaspalan, dan pembangunan jembatan di jalur Wamena-Elelim dan jalur Manokwari-Sausapor (Tambrauw); pengaspalan di koridor Wamena-Napua-Habema; pelebaran dan perbaikan jalan aspal di jalur Jayapura-Waris, Manokwari-Ransiki, Sorong-Batu Payung. Pembangunan ini telah memperbaiki konektivitas di koridor tersebut.

Bagi warga kampung Elelim di Kabupaten Yalimo, peningkatan jalur Abenaho-Elelim mempersingkat waktu tempuh Wamena-Elelim maksimal 20 jam di tahun 2010 menjadi 3-4 jam saja mulai 2016. Jalur ini memunculkan angkutan 'Hilux'dengan ongkos Rp200 ribu (di bak terbuka) atau Rp300 ribu (di dalam kabin).

Demikian pula dengan warga di Distrik (Kecamatan) Neney, Kabupaten Manokwari Selatan. Setelah tahun 2014, warga bisa membawa karung-karung hasil lebih berladang ke Pasar Ransiki menggunakan angkutan 'Hilux' dengan mengeluarkan biaya Rp50 ribu. Bahkan di Sorong, pemerintah telah menyediakan bus Damri antara Sorong dan Maybrat bagi warga di sepanjang jalur Sorong-Ayamaru dengan biaya Rp10 ribu hingga Rp50 ribu.

Investasi Tingkatkan Derajat Kehidupan Masyarakat

Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, kawasan Indonesia Timur yang selama ini sulit disentuh investasi justru menjadi semakin dilirik.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), struktur perekonomian Indonesia di bagian timur terus menanjak. Data triwulan I-2014 atau sebelum Jokowi menjabat, Kalimantan berkontribusi 8,45 persen, Sulawesi 4,72 persen, Bali, dan Nusa Tenggara 2,48 persen. Kontribusi terkecil berasal dari kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua, yakni sebesar 1,95 persen.

Menjelang akhir pemerintahan Jokowi, pada triwulan I-2024 kontribusi wilayah Indonesia tengah dan timur meningkat, dengan Sulawesi mencatatkan kontribusi sebesar 6,89 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,75 persen, serta Maluku dan Papua 2,62 persen.

Peningkatan kontribusi wilayah luar Jawa ini sejalan dengan data investasi yang masuk. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi yang masuk ke luar Jawa bahkan melampaui investasi di Jawa.

Pada triwulan I-2024, sebaran investasi ke luar Jawa mencapai Rp201 triliun (50,1 persen dari total investasi), sedangkan investasi di Jawa senilai Rp200,5 triliun (49,9 persen). Sulawesi Tengah, salah satu provinsi penghasil nikel terbesar, bahkan mencatatkan investasi terbesar sebesar Rp27 triliun.

Gencarnya investasi di Indonesia bagian timur selama 10 tahun pemerintahan Jokowi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Pembangunan smelter dan hilirisasi di Sulawesi, Maluku, dan Papua telah mendorong perekonomian, khususnya di daerah penghasil komoditas pertambangan.

Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, yang merupakan penghasil nikel terbesar, mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2023, masing-masing sebesar 20,49 persen dan 11,91 persen.

Maluku Utara dan Sulawesi Tengah saat ini menjadi magnet bagi investor karena dua provinsi tersebut merupakan penghasil nikel terbesar di Indonesia. Kontribusi sektor pertambangan nikel terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari besarnya aliran investasi asing langsung (FDI) yang masuk.

Baca juga: Kualitas Hidup Masyarakat Desa dan Daerah 3T Meningkat Drastis 10 Tahun Terakhir

Pada 2023, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah menjadi tujuan utama investasi asing, terutama di sektor pertambangan. Indonesia menerima sekitar USD50 miliar FDI pada 2023. Adapun dua provinsi Indonesia dengan penerima FDI terbesar yaitu Sulawesi Tengah dengan USD7,2 miliar, dan Maluku Utara sebesar USD5 miliar.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Timur

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan.

Selama pemerintahan Jokowi, data menunjukkan IPM di Indonesia terus membaik tak terkecuali di kawasan timur. BPS mencatat, IPM di Indonesia sebesar 74,39 poin pada 2023. Skor tersebut meningkat 0,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 73,77 poin.

Sebagai contoh wilayah paling timur Indonesia yakni Papua, mencatatkan IPM tahun 2023 sebesar 62,25 poin yang menempatkannya di kategori sedang. Hal yang sama juga terjadi di Maluku. Selama 2020-2023, IPM Maluku rata-rata meningkat sebesar 0,65 persen per tahun.

Perbaikan IPM juga membaik di seluruh provinsi Sulawesi dengan rata-rata kenaikan 0,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan IPM pada 2023 lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan sepanjang 2020-2023. Pada periode tersebut, rata-rata pertumbuhan IPM per tahun sebesar 0,66 persen.

Selain itu, akses pendidikan masyarakat lokal juga menjadi perhatian pemerintah. Dalam upayanya, pemerintah membangun sekolah dan fasilitasnya seperti laboratorium dan perpustakaan.

"Membangun sekolah baru kemudian pembangunan laboratorium, perpustakaan. Namun yang menjadi prioritas dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas guru," ucap Tenaga Ahli Utama KSP, Theo Litaay dalam kanal YouTube Kominfo Newsroom GPRTV Senin, 7 Oktober 2024.

Ia menyebutkan saat ini yang menjadi masalah adalah ketidakhadiran guru di sekolah. Oleh karena itu pemerintah berupaya menyediakan guru yang berkualitas dengan program pembinaan termasuk Pendidikan Profesi Guru (PPG).

"PPG itu juga dilaksanakan di Papua dalam rangka peningkatan kualitas baik yang existing maupun perekrutan guru-guru baru. Di sini diprioritaskan kepada putra putri asli setempat. Mereka tidak akan jauh dari wilayah, selalu hadir di sekolah, tidak ada guru mengatakan jarang berada di sekolah karena jauh dari rumah. Ini menjadi prioritas," katanya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membantah tudingan adanya kerja paksa di industri nikel Indonesia. Menurutnya hal itu adalah kampanye hitam yang bertujuan merusak reputasi Indonesia.

"Nggak ada kerja paksa. Saya kan setiap bulan waktu saya Menteri Investasi turun. Ini hanya black campaign aja kok, tenang aja," tegasnya ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, ditulis Jumat (11/10/2024).

Menurutnya, banyak negara lain yang merasa lebih hebat dari Indonesia, namun sebenarnya tidak lebih hebat. "Di negara luar itu yang merasa semua paling hebat. Mohon maaf, mereka bukan lebih baik daripada kita," lanjutnya.

Bahlil percaya dengan kekayaan yang dimiliki, Indonesia dapat menjadi negara dengan pendapatan per kapita tinggi. Dengan begitu diharapkan dapat masuk daftar 10 besar negara maju.

"Indonesia ke depan akan menjadi negara dalam pendapatan per kapita tinggi, GDP tinggi dan kita mampu menjadi nomor 10 terbaik dalam GDP," pungkasnya.

Tudingan Kerja Paksa

Mengutip dari Asia Times, Departemen Tenaga Kerja AS memasukkan nikel Indonesia ke daftar produk yang dibuat menggunakan kerja paksa. Laporan tersebut menyebutkan industri nikel di Indonesia tidak memiliki landasan hukum atau peraturan langsung.

Informasi ini didapat oleh AS dari liputan pers dan berbagai laporan oleh LSM tentang kondisi kerja di pabrik peleburan nikel yang terkonsentrasi di Sulawesi dan Maluku, Indonesia timur.

Perusahaan-perusahaan nikel itu dimiliki dengan kemitraan antara China dan Indonesia. Laporan AS menyebut para pekerja dari kedua negara tersebut diduga menghadapi pemotongan upah yang sewenang-wenang, kekerasan, lembur paksa, dan pengawasan terus-menerus.

Pekerja China juga diduga menghadapi penyitaan paspor dan pembatasan pergerakan mereka. Sumber Asia Times yang merupakan pekerja di peleburan nikel itu juga mengonfirmasi kondisi tersebut.

Menurut penelitian Trend Asia, organisasi berbasis di Jakarta yang menangani kecelakaan pada industri Nikel pada 2015 dan 2023 ,sekitar 91 pekerja meninggal dalam kecelakaan fatal di tempat kerja yang terkait dengan industri pemurnian nikel.

Kecelakaan terburuk terjadi pada Desember 2023 ketika ledakan peleburan yang menewaskan 21 pekerja, terdiri dari 13 orang Indonesia dan 8 orang Cina.

Simak Video: Bertemu MBZ, Jokowi Tawarkan Proyek Financial Center IKN-Investasi Nikel

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

Nusa Dua -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan sebanyak 30% wilayah perairan Indonesia dapat dijadikan sebagai kawasan konservasi. MKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan masih ada sebanyak 29,7 juta hektar laut Indonesia yang belum masuk kawasan konservasi.

Pria yang karib disapa Trenggono ini menjelaskan untuk mencapai target tersebut, pihaknya menggandeng International Maritime Organization (IMO). Menurutnya, dengan masuk ke kawasan konservasi laut ini penting lantaran dapat menjaga ekosistem di wilayah laut tersebut. Dia bilang, kawasan konservasi laut ini nantinya tidak bisa dilintasi kapal-kapal dengan bebas.

"Jadi kita ada ruang konservasi yang harus diprotek, Alhamdulillah sekarang ini sudah dua titik yang kita jadikan sampel untuk bisa diprotek oleh IMO. Di sidang IMO kita berhasil di sana. Kita targetnya akan mencapai 29,7 juta hektare seluruh wilayah Indonesia yang betul-betul itu akan melindungi masa depan generasi Indonesia dan dunia juga pada umumnya. Kalau ruang konservasi ini bisa terjaga dengan baik, kalau ada kapal yang melintas atau penangkap ikan yang mendekati dan seterusnya itu harus tidak boleh," kata Trenggono dalam acara MSP, di Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10/2024).

Dia menjelaskan saat ini sudah ada dua lokasi perairan yang masuk dalam kawasan konservasi, yakni di Pulau Nusa Penida, Bali, dan Gili Matrak yang terletak di Lombok.

"Itu dijadikan Particularly Sensitive Sea Area (PSSA). Inilah yang penting. Jadi sudah diplot, itu masuk di salah satu radar mereka (IMO). Jadi, kalau kapal lihat langsung berbunyi tet tet. Itu hal yang paling penting. Jika mereka ingin memprotes kami, itu bukan saya, itu IMO. Salah satunya, orang lebih takut pada IMO daripada kita (KKP) sendiri," terangnya.

Dia pun berharap kawasan konservasi nasional di laut itu tidak hanya terjadi di dua lokasi saja, tapi juga di wilayah perairan laut Indonesia lainnya, seperti di Laut Arafura, Laut Natuna, hingga Laut Jawa.

"Itu salah satu hal yang saya harap tidak hanya 2 titik. Karena kita ingin 29,7 juta hektar, ada banyak titik, khsususnya di Indonesia Timur, di Laut Arafura, lalu di Laut Natuma, lalu di Laut Jawa, lalu di Selatan Jawa, juga titik di situ," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut kawasan konservasi laut Indonesia sudah mencapai 28,9 juta hektare, yang terdiri dari 21,5 juta hektare yang ditetapkan dan 7,4 juta hektare yang dicadangkan. Menurutnya di tahun 2045, 30% wilayah laut Indonesia dijadikan kawasan konservasi atau seluas 97,5 juta hektare.

"Marine protection area itu adalah ruang konservasi ini akan kita perluas sampai dengan 30% luas wilayah Indonesia harapannya di 2045 bisa selesai. Saat ini sudah mencapai 28,9 juta hektare," ungkap dia di Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (5/2/2024), dikutip dari CNBC Indonesia.

Simak: Podcast : Menjaga Lautan dan Menyelamatkan Masa Depan

[Gambas:Video 20detik]

(das/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah mengalirkan listrik bersih ke 224 desa yang ada di Indonesia sejak tahun 2011 silam.

EVP Pengembangan Listrik Desa PT PLN Lambas Richard Pasaribu mengungkapkan, listrik bersih itu paling banyak disalurkan ke wilayah Indonesia Timur.

“Kalau dilihat lokasi paling banyak Indonesia Timur seperti Papua, Nusa Tenggara Timur. Lalu ada di Jawa Timur dan Kepualauan Riau, dan Kepualauan Mentawai,” ujarnya dalam diskusi FMB9 yang disiarkan secara virtual, Senin (7/10/2024).

Lambas bilang, listrik bersih itu didapati dengan menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan daya 10 kiloWatt (kW). Namun ada juga yang menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan skala yang lebih kecil lagi.

“Ini khusus untuk melistriki daerah terpencil yang memang kebutuhan listriknya masih permulaan untuk kebutuhan rumah tangga dasar,” jelasnya.

PLN sendiri telah menerapkan beragam terobosan dalam memenuhi kebutuhan listrik Indonesia dan ikut serta dalam mengakselerasi pemenuhan energi hijau menuju Net Zero Emission 2060.

Di antaranya PLN akan menghadirkan PLTA Jatigede dengan kapasitas daya 110 MegaWatt (MW), PLTS terapung di atas Waduk Singkarak 50 MW dan Saguling 60 MW yang menggandeng mitra global tier 1 serta berhasil menghadirkan Green Hydrogen Plant Kamojang.

Itu dibangun untuk menjadi pionir ekosistem hidrogen dari hulu hingga ke hilirnya Hydrogen Refueling Station atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen yang berlokasi di Senayan, Jakarta.

Di sisi lain, hadirnya PLTU Suralaya 9-10 yang mengusung teknologi Ultra Selective Catalyc Production semakin memperkuat komitmen korporasi dalam pengembangan pembangkit rendah karbon.

PLTU Suralaya 9-10 yang juga sebagai Pembangkit Hybrid PERTAMA di Indonesia ini, juga memanfaatkan amonia hijau dan hidrogen hijau sebagai energi primernya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, untuk mendukung upaya transisi energi yang berkelanjutan, PLN Indonesia Power selalu berkomitmen untuk menjalankan program penurunan emisi karbon, peningkatan efisiensi energi, demi mewujudkan masa depan energi yang lebih hijau serta berkelanjutan.

Hal ini telah dibuktikan dengan penerbitan perdana Sertifikat Penurunan Emisi PLTM Gunung Wugul yang diperdagangkan di Bursa Carbon Indonesia (IDX Carbon). Selain itu, korporasi juga menjalankan program Cofiring sebagai green booster transisi energi yang memanfaatkan biomassa sebagai energi primer di PLTU.

“PLTU Sintang sukses menerapkan firing 100 persen biomass dalam 24 jam secara kontinyu, 5 unit lain sudah uji coba 100 persen dan 15 unit lainnya sudah terimplementasi cofiring biomass. Selain itu, PLN Indonesia Power juga telah sukses uji coba cofiring green hidrogen natural gas di PLTDG Persanggaran dan selanjutnya melakukan uji cofiring green amonia di PLTU Labuan. Hal ini dilakukan korporasi untuk mengurangi emisi karbon dan siap mendukung Net Zero Emission 2060,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah mengalirkan listrik bersih ke 224 desa yang ada di Indonesia sejak tahun 2011 silam.

EVP Pengembangan Listrik Desa PT PLN Lambas Richard Pasaribu mengungkapkan, listrik bersih itu paling banyak disalurkan ke wilayah Indonesia Timur.

“Kalau dilihat lokasi paling banyak Indonesia Timur seperti Papua, Nusa Tenggara Timur. Lalu ada di Jawa Timur dan Kepualauan Riau, dan Kepualauan Mentawai,” ujarnya dalam diskusi FMB9 yang disiarkan secara virtual, Senin (7/10/2024).

Lambas bilang, listrik bersih itu didapati dengan menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan daya 10 kiloWatt (kW). Namun ada juga yang menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan skala yang lebih kecil lagi.

“Ini khusus untuk melistriki daerah terpencil yang memang kebutuhan listriknya masih permulaan untuk kebutuhan rumah tangga dasar,” jelasnya.

PLN sendiri telah menerapkan beragam terobosan dalam memenuhi kebutuhan listrik Indonesia dan ikut serta dalam mengakselerasi pemenuhan energi hijau menuju Net Zero Emission 2060.

Di antaranya PLN akan menghadirkan PLTA Jatigede dengan kapasitas daya 110 MegaWatt (MW), PLTS terapung di atas Waduk Singkarak 50 MW dan Saguling 60 MW yang menggandeng mitra global tier 1 serta berhasil menghadirkan Green Hydrogen Plant Kamojang.

Itu dibangun untuk menjadi pionir ekosistem hidrogen dari hulu hingga ke hilirnya Hydrogen Refueling Station atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen yang berlokasi di Senayan, Jakarta.

Di sisi lain, hadirnya PLTU Suralaya 9-10 yang mengusung teknologi Ultra Selective Catalyc Production semakin memperkuat komitmen korporasi dalam pengembangan pembangkit rendah karbon.

PLTU Suralaya 9-10 yang juga sebagai Pembangkit Hybrid PERTAMA di Indonesia ini, juga memanfaatkan amonia hijau dan hidrogen hijau sebagai energi primernya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, untuk mendukung upaya transisi energi yang berkelanjutan, PLN Indonesia Power selalu berkomitmen untuk menjalankan program penurunan emisi karbon, peningkatan efisiensi energi, demi mewujudkan masa depan energi yang lebih hijau serta berkelanjutan.

Hal ini telah dibuktikan dengan penerbitan perdana Sertifikat Penurunan Emisi PLTM Gunung Wugul yang diperdagangkan di Bursa Carbon Indonesia (IDX Carbon). Selain itu, korporasi juga menjalankan program Cofiring sebagai green booster transisi energi yang memanfaatkan biomassa sebagai energi primer di PLTU.

“PLTU Sintang sukses menerapkan firing 100 persen biomass dalam 24 jam secara kontinyu, 5 unit lain sudah uji coba 100 persen dan 15 unit lainnya sudah terimplementasi cofiring biomass. Selain itu, PLN Indonesia Power juga telah sukses uji coba cofiring green hidrogen natural gas di PLTDG Persanggaran dan selanjutnya melakukan uji cofiring green amonia di PLTU Labuan. Hal ini dilakukan korporasi untuk mengurangi emisi karbon dan siap mendukung Net Zero Emission 2060,” jelasnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) membidik peningkatan pemanfaatan gas bumi di kawasan Indonesia Timur. Terbaru, PGN mendorong percepatan pengembangan niaga gas bumi di Sulawesi.

Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko mengatakan, penguasaan pengelolaan gas bumi baik gas pipa, LNG, dan CNG yang terintegrasi menjadi modal utama bagi PGN untuk ekspansi pasar secara secara masif di wilayah tersebut.

“Dalam rangka pengembangan pasar di Sulawesi, PGN agresif dan terbuka untuk menjalin kerja sama dengan mitra strategis terkait penyediaan pasokan maupun infrastruktur gas bumi. Sejauh ini, kami membidik kawasan industri dengan potensial demand yang cukup deras serta agar bisa memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar ketika gas bumi efektif dimanfaatkan,” ujar Arief dalam siaran pers, dikutip Senin (7/10).

PGN telah meresmikan reaktivasi area Kawasan Timur Indonesia (KTI) pada Jumat (4/10) sebagai wujud komitmen PGN dalam mengembangkan pasar gas bumi di wilayah tengah dan timur Indonesia.

Arief berharap, reaktivasi ini dapat mendorong percepatan ekspansi pasar dan menindaklanjuti peluang-peluang yang didapatkan secara lebih efektif.

Arief memastikan, PGN senantiasa menjalin koordinasi dengan pemerintah. PGN pun siap mendukung roadmap jangka pendek Kemenperin terkait pengembangan infrastruktur gas bumi di Kawasan Industri (KI). Terdapat 14 KI (dari 50 KI) yang menjadi prioritas pengembangan infrastruktur gas bumi, beberapa diantaranya berada di Sulawesi.

PGN turut mendorong peran Anak Usaha dalam upaya ekspansi pasar di Sulawesi. Selain menjaga keberlangsungan pasokan gas bumi serta infrastruktur pendukungnya, terdapat potensi kerja sama lainnya yang dapat dilakukan seperti jasa EPC, properti, telekomunikasi, serta kegiatan bisnis lainnya.

Menilik portofolio yang dimiliki, Arief menegaskan, PGN berkompetensi sebagai salah satu penyedia energi di Sulawesi. Secara historis, pGN telah menyalurkan LNG untuk smelter yang berlokasi di Sulawesi Tenggara. LNG didatangkan dari Kalimantan Utara menggunakan 25 unit Isotank berukuran 40 ft. Penyaluran LNG ke Sulawesi membuktikan bahwa skema beyond pipeline oleh PGN sudah dapat direalisasikan dan dikomersialisasikan.

“Reaktivasi kegiatan usaha gas bumi di Sulawesi menjadi bagian dari komitmen PGN untuk memperkuat keberadaan dalam meningkatkan penggunaan energi domestik dan menyediakan energi yang ramah lingkungan di Indonesia terutama kawasan tengah dan timur,” tutup Arief.

MAKASSAR - PT PGN Tbk semakin serius dalam upaya percepatan pengembangan niaga gas bumi di Sulawesi. Penguasaan pengelolaan gas bumi baik gas pipa, LNG, dan CNG yang terintegrasi menjadi modal utama bagi PGN untuk ekspansi pasar secara secara massif di wilayah tersebut.

?Dalam rangka pengembangan pasar di Sulawesi, PGN agresif dan terbuka untuk menjalin kerja sama dengan mitra strategis terkait penyediaan pasokan maupun infrastruktur gas bumi. Sejauh ini, kami membidik kawasan industri dengan potensial demand yang cukup beras serta agar bisa memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar ketika gas bumi efektif dimanfaatkan,? ujar Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko.

Pada Jumat, (4/10/2024), PGN meresmikan reaktivasi area Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai wujud komitmen PGN dalam mengembangkan pasar gas bumi di wilayah tengah dan timur Indonesia. Arief berharap, reaktivasi ini dapat mendorong percepatan ekspansi market dan menindaklanjuti peluang-peluang yang didapatkan secara lebih efektif.

Koordinasi dengan pemerintah juga terus dijalin oleh PGN mengingat langkah PGN dalam pengembangan usaha gas bumi tidak lepas dari dukungan pemerintah. Dengan Kementerian Perindustrian, PGN berkomitmen mendukung roadmap jangka pendek Kemenperin terkait pengembangan infrastruktur gas bumi di Kawasan Industri (KI). Terdapat 14 KI (dari 50 KI) yang menjadi prioritas pengembangan infrastruktur gas bumi, beberapa diantaranya berada di Sulawesi.

Peran Anak Usaha pun penting bagi PGN dalam upaya ekspansi market di Sulawesi. Selain menjaga keberlangsungan pasokan gas bumi serta infrastruktur pendukungnya, terdapat potensi kerja sama lainnya yang dapat dilakukan seperti jasa EPC, properti, telekomunikasi, serta kegiatan bisnis lainnya.

Menilik portofolio yang dimiliki, PGN berkompetensi sebagai salah satu penyedia energi di Sulawesi. Secara historis, pGN telah menyalurkan LNG untuk smelter yang berlokasi di Sulawesi Tenggara. LNG didatangkan dari Kalimantan Utara menggunakan 25 unit Isotank berukuran 40 ft. Penyaluran LNG ke Sulawesi membuktikan bahwa skema beyond pipeline oleh PGN sudah dapat direalisasikan dan dikomersialisasikan.

?Terus bertahap ke depannya, PGN terpacu untuk melakukan monetisasi gas bumi dengan berbagai moda transportasi. Reaktivasi kegiatan usaha gas bumi di Sulawesi menjadi bagian dari komitmen PGN untuk memperkuat keberadaan dalam meningkatkan penggunaan energi domestik dan menyediakan energi yang ramah lingkungan di Indonesia terutama kawasan tengah dan timur,? tutur Arief menutup keterangan.