Jakarta -

PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaksanakan Penandatanganan Kontrak Kegiatan Perawatan Berkala dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Infrastructure Maintenance and Operation/IMO) dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta. Penandatanganan dilakukan sebagai bagian dari program menjaga keandalan prasarana kereta api.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan penandatanganan kontrak ini merupakan langkah strategis yang penting dalam mendukung pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan, kualitas, dan kelancaran operasional layanan kereta api.

Adapun setiap harinya, di wilayah KAI Daop 1 Jakarta beroperasi 1.636 perjalanan KA yang terdiri dari 128 KA Jarak Jauh, 1.048 Commuter Line, 50 KA Barang, 32 KA Lokal, 82 KA Bandara, 308 KA Dinas Lok / Rangkaian dan 8 KLB Dinas.

"Penandatanganan kontrak ini adalah bagian dari komitmen KAI dalam memastikan bahwa prasarana perkeretaapian di Indonesia khususnya wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta tetap terawat dengan baik dan dapat dioperasikan dengan aman serta efisien. Kami mengapresiasi dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah selama ini, yang turut memperkuat upaya kami dalam menjaga kualitas layanan kereta api sebagai transportasi publik," ujar Anne dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Anne mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk menyediakan prasarana yang andal dengan melibatkan personel yang tersertifikasi sesuai ketentuan guna mendukung kelancaran dan keselamatan perjalanan kereta api.

"Semua petugas yang terlibat dalam perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan melalui sertifikasi yang sesuai, sehingga memastikan bahwa semua proses perawatan dan pengoperasian dapat dilakukan dengan aman dan sesuai prosedur," tambah Anne.

Anne menambahkan, KAI terus berupaya menjalankan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dengan begitu, pengoperasian kereta api dapat berjalan secara optimal dan aman dengan dukungan prasarana andal.

"KAI berkomitmen melakukan pemeriksaan serta melakukan perawatan prasarana perkeretaapian secara berkala guna memastikan seluruh fasilitas yang diperlukan untuk pengoperasian kereta api tetap dalam kondisi yang laik operasi. KAI berharap bahwa dengan dukungan ini, komitmen pemerintah dan KAI dalam meningkatkan kualitas operasional perkeretaapian dapat terus berjalan dengan baik demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia," pungkas Anne.

Sebagai informasi, penandatangan dilakukan di Ruang Rapat Lt. 14 Gedung Karya, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Jumat (8/11). Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal, Direktur Keselamatan DJKA Hengki Angkasawan, Direktur Pengelolaan Prasarana KAI Heru Kuswanto, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Arif Anwar beserta jajaran terkait.

(prf/ega)

Jakarta -

Direktur Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, memaparkan sejumlah peran dan kesiapan perusahaan untuk memperkuat ekosistem industri LNG Global. Terutama di sektor penyimpanan dan penyediaan Bahan Bakar Penunjang Operasional Industri LNG.

Paparan ini disampaikan Riva dalam forum internasional ADIPEC 2024 saat menjadi salah satu panel diskusi yang bertajuk 'Infrastruktur Gas Alam dan LNG: Memenuhi Permintaan dan Tujuan Iklim' pada Rabu (6/11) kemarin.

"Sebagai bagian dari Pertamina Group kami hadir (di ADIPEC 2024) untuk mengukuhkan peran downstream untuk mendukung ekosistem LNG, bersama dengan global energy expert lainnya kami berdiskusi untuk membahas tantangan dalam memenuhi permintaan energi yang terus berkembang, sambil menjaga komitmen terhadap keberlanjutan dan tujuan iklim global," jelas Riva dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan itu Riva berpendapat seiring meningkatnya permintaan gas alam terutama di sektor industri dan pembangkit listrik di Asia, dunia menghadapi tantangan besar dalam memastikan ketersediaan pasokan energi guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Namun di sisi lain penting bagi industri energi saat ini untuk melakukan berbagai upaya pengurangan emisi karbon. Dalam hal inilah Riva menyampaikan kesiapan Pertamina Group dalam menyediakan berbagai layanan mulai dari penyediaan bunker hingga waste management.

"Sebagai pemimpin energi terkemuka di Indonesia, kami membuka peluang kerja sama penyediaan bunker, bahan bakar, waste management hingga risk management solution, kami memiliki komitmen kuat untuk memastikan pasokan energi yang aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, selaras dengan tujuan iklim global," tambah Riva.

Ia menyebut ADIPEC 2024 menjadi platform penting bagi para pemimpin industri, pembuat kebijakan, dan praktisi energi untuk membahas langkah-langkah strategis yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan besar ini.

"Sebagai bagian dari diskusi global ini, paparan kami diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana sektor energi dapat bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," tutup Riva.

Sebagai informasi, dalam forum bergengsi tersebut Riva bersama Direktur Keuangan ADNOC Gas, Peter Van Driel berbagi pandangan tentang pentingnya kebutuhan LNG, ekonomi hijau, waste management dan pemanfaatan teknologi AI untuk menyeimbangkan antara kebutuhan energi global dan climate goals.

Hadir sebagai moderator Philip Vorobyov, Consulting Director for Gas & LNG S& P Global, forum tersebut menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dimana ADNOC Gas sebagai anak perusahaan dari ADNOC perusahaan minyak nasional milik Abu Dhabi yang bergerak pada sektor produksi hingga distribusi, Riva menjelaskan beberapa potensi kolaborasi yang dapat dilakukan bersama Pertamina Patra Niaga.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Pembangunan proyek objek vital nasional ( obvitnas ) di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk pembangunan terminal LPG Tuban di Jawa Timur, perlu didukung semua pihak. Infrastruktur energi seperti terminal LPG sangat strategis dan berperan besar dalam mendukung ketahanan energi nasional.

"Infrastruktur energi sangat penting, apalagi, kebutuhan LPG di Indonesia terus meningkat," ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Berdasar data, kata dia, kebutuhan LPG nasional telah mencapai 7 juta metrik ton per tahun. Sebagian besar kebutuhan tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Kehadiran terminal LPG menjadi sangat penting dalam rantai ketahanan energi nasional.

"Karena itu pembangunan terminal LPG Tuban yang sedang dilakukan oleh anak usaha Pertamina itu harus kita dukung, jangan dirongrong sehingga prosesnya terganggu," tegas dia.

Sofyano menambahkan, pembangunan terminal LPG juga berbeda dengan objek vital nasional lain. Pasalnya, LPG merupakan gas yang butuh penanganan khusus guna memastikan keamanan dan keselamatan. "Karena itu, selain aspek TKDN, aspek asset integrity harus menjadi prioritas. Ini tidak bisa sembarangan, mengingat pentingnya kehadiran terminal LPG dalam rantai ketahanan energi nasional," jelasnya.

Terminal LPG di Tuban, Jawa Timur, tengah dibangun oleh PT Pertamina Energi Terminal (PET). Pembangunan terminal tersebut sudah memenuhi aspek TKDN sebesar 33,23% atau lebih tinggi dari aturan pemerintah sebesar 30%.

Terminal LPG Tuban akan berperan sebagai hub terminal utama untuk distribusi LPG ke wilayah timur Indonesia. Terminal tersebut diproyeksikan bisa melayani hingga 40% kebutuhan LPG nasional, menjamin ketersediaan energi dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bertemu sejumlah perwakilan nelayan Pantura usai ditekennya Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya, Selasa (5/11) malam.

Trenggono menyebut, terbitnya kebijakan penghapusan utang sebagai bentuk pembelaan pemerintah kepada masyarakat kecil, termasuk para nelayan. Pihaknya akan segera mengkaji lebih detail mengenai PP itu dan akan melakukan tindak lanjut.

"Langkah Presiden Prabowo jelas sekali, pembelaan kepada masyarakat kecil. Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya," ungkap Trenggono dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Trenggono menjelaskan, syarat dan mekanisme penghapusan utang para nelayan bisa saja dibuatkan dalam regulasi Peraturan Menteri. Terpenting, penghapusan utang memberikan kesempatan kepada nelayan untuk bisa kembali bahkan lebih produktif.

Terkait jumlah UMKM yang berutang, pihaknya masih menghitung. Dia berjanji hitungan dan mekanismenya dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat. "Segera kita hitung dan siapkan aturannya secara detail," ujarnya.

Sejalan dengan keberpihakan yang sudah ditunjukkan oleh Prabowo di sektor kelautan dan perikanan, Trenggono menerapkan model intervensi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan dan pembudidaya sebagai produsen pangan biru.

Intervensi yang dimaksud berupa pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur perikanan modern menggunakan anggaran KKP. Sejauh ini KKP sudah membangun modeling budi daya rumput laut, udang, lobster, dan nila salin di berbagai daerah Indonesia. Program modeling masih akan terus dilanjutkan hingga lima tahun mendatang.

"Kuncinya memang intervensi, pemerintah harus turun tangan. Kalau itu untuk kepentingan ketahanan pangan enggak bisa enggak, pemerintah harus melakukan itu, dan tidak akan pernah rugi karena dampak pertumbuhan yang dihasilkan akan sangat besar," pungkasnya.

Perwakilan Serikat Nelayan Tradisional, Kajidin mengatakan nelayan di wilayahnya menyambut baik kebijakan penghapusan utang yang diteken oleh Presiden Prabowo. Dia mengakui banyak nelayan yang berutang ke perbankan untuk memenuhi biaya operasional melaut.

"Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali," terangnya.

Dia berharap program penghapusan utang ini nantinya berjalan tepat sasaran. Untuk itu dia meminta kementerian dan lembaga (K/L) yang menangani untuk turun langsung ke lapangan memastikan siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan penghapusan utang tersebut.

"Mungkin dari kementerian terkait datang ke lokasi untuk melihat mana-mana saja sih yang memang layak utangnya diselesaikan. Artinya ada nelayan kecil, menengah dan juga modern, dan ini bisa dilihat, jadi programnya tepat sasaran dan memiliki skala prioritas," harapnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disarankan wajib mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi. Hal itu untuk mencapai target swasembada energi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita poin kedua.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal mengatakan upaya itu sekaligus untuk menghindari ancaman terjadinya ironi seperti hasil studi Asean Center for Energy (ACE) yang menyebut Indonesia akan menjadi net importer gas alam pada 2030 dan 2040.

"Mau tidak mau memang pemerintah harus semakin gencar membangun infrastruktur gas bumi. Jika pemerintah gagal mengoptimalkan gas bumi dalam negeri meskipun ada cadangan gas besar, risikonya adalah kita akan impor," kata Moshe dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024).

Moshe menegaskan bahwa kunci dari optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah, pertama, membangun infrastruktur penyalurannya. Sebab kehadiran infrastruktur yang lebih luas akan menciptakan peningkatan demand karena penggunaannya di masyarakat baik untuk konsumen industri, masyarakat, maupun transportasi akan lebih masif.

Ketika hal itu terwujud, kata Moshe, proses eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber baru gas bumi akan semakin bergairah. Apalagi sifat dari produksi gas bumi didorong oleh permintaan atau dikenal dengan istilah demand driven.

"Kenapa tidak cari investor saja? Tidak mudah karena keekonomiannya kecil. Banyak investor yang tidak mau," terangnya.

Sebagai contoh, Moshe menceritakan proyek infrastruktur pipa Cirebon - Semarang (Cisem) sempat mangkrak selama 18 tahun sebelum akhirnya kini berjalan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Moshe berharap pemerintah harus sigap untuk mengambil peran. "Apapun yang tidak menarik bagi investor (padahal bersifat urgent) harus diserap oleh APBN untuk dibangun. Ini penting untuk menyelesaikan masalah secara permanen, bukan hanya jangka pendek melalui subsidi," terusnya.

Kedua, lanjut Moshe, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi terhadap industri dan ekosistem serta mata rantai gas bumi. Supaya terwujud praktik yang berkelanjutan dan jangka panjang.

Moshe menyebut tantangan terbesar dalam menciptakan daya tarik ini adalah terkait skema subsidi, terutama pada program gas murah yang dikenal Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebagai salah satu faktor besar yang membuat nilai keekonomiannya semakin kecil. Situasi ini membuat investasi di hulu dan infrastruktur gas bumi menjadi semakin tidak menarik.

Program HGBT mematok harga jual gas bumi sebesar US$ 6 per MMBTU atau jauh di bawah harga rata-rata pasar. Negara menanggung selisih melalui subsidi dengan cara mengurangi jatah keuntungan pemerintah.

Akibatnya, seperti data yang dirilis Kementerian ESDM, tercatat kerugian negara dari program HGBT adalah sebesar Rp 57,65 triliun sampai semester I-2023 terhitung sejak awal program ini dijalankan yaitu tahun 2020.

Moshe menilai akan lebih fundamental jika dana subsidinya digunakan untuk membangun infrastruktur gas bumi. "Memang harus bertahap sedikit demi sedikit, subsidi dikurangi, biar dana tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur," tegasnya.

Pemerintah dinilai harus berpikir jangka panjang agar harga logistik dan penyaluran gas bisa lebih murah. "Dan subsidi tidak permanen. Pemerintah harus menyediakan energi agar industri dapat tumbuh besar dan cepat secara jangka panjang. Bukan hanya memberikan subsidi yang bersifat jangka pendek," imbuhnya.

Senada dengan Moshe, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah langkah strategis di tengah risiko geopolitik dan dinamika keuangan global. Supaya terhindar dari ketergantungan terhadap sumber energi impor.

Hal ini dinilai penting dijalankan supaya aktivitas ekonomi tidak rentan gangguan eksternal. "Tanpa adanya kemandirian energi maka aktivitas ekonomi rentan terganggu, sejalan dengan volatilitas dari berbagai harga energi ke depan dan transmisi dampaknya ke perekonomian," ungkapnya.

Jika dilihat dari potensi pasarnya, kata Josua, investasi di ekosistem gas bumi pada dasarnya bisa sangat menarik. Kuncinya ada pada pembangunan infrastruktur yang akan membuka potensi demand dari energi fosil paling bersih ini.

"Dengan besarnya pemintaan gas bumi dari industri manufaktur dan besarnya potensi permintaan gas pipa untuk penggunaan rumah tangga tentu menciptakan pasar yang menarik bagi swasta. Kami menilai pemerintah dapat memberikan berbagai insentif untuk dapat meningkatkan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi," ungkapnya.

(aid/das)

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk hingga Agustus 2024 telah memberikan kontribusi atas sejumlah proyek strategis nasional dan di sisa tahun 2024 ini Krakatau Steel melalui Krakatau Steel Group terus berupaya meningkatkan penyerapan penggunaan baja di sektor infrastruktur dan konstruksi di Indonesia.

“Salah satu kontribusi nyata Krakatau Steel dapat terlihat dari bangunan kokoh Sayap Garuda Istana Negara di IKN. Hingga Juni 2024 Krakatau Steel telah merampungkan pengiriman bilah baja sebanyak 3.000 ton atau 4.650 bilah garuda dengan bentangan sayap yang mencapai tinggi 77 meter,” jelas Plt. Direktur Utama Krakatau Steel M. Akbar Djohan.

Selain berkontribusi di pembangunan IKN, Krakatau Steel juga saat ini terus mengirimkan kebutuhan pipa baja untuk proyek pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun untuk pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap II (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur).

“Sebanyak 28.000 ton pipa baja kami suplai untuk proyek strategis ini. Pipa baja tersebut akan digunakan untuk pembangunan Proyek Cisem Tahap II sepanjang 245 km. Kami bekerja sama dengan KSO Timas-PPS dan proyek ini ditargetkan dapat selesai di bulan Desember 2025,” lanjut Akbar.

Sesuai dengan marwahnya, baja adalah bahan baku primadona untuk pemenuhan manufaktur, kebutuhan infrastruktur, dan konstruksi di Indonesia. Baja Krakatau Steel yang berkualitas dan memenuhi syarat SNI merupakan pondasi yang kokoh untuk konstruksi yang aman, pengerjaan yang cepat, dan durabilitas yang baik.

“Kami pun memiliki produk rumah modular yang relatif terjangkau, tahan gempa, serta mudah untuk dibangun di berbagai jenis area, bahkan untuk menjangkau kebutuhan perumahan di area yang terpencil. Hal ini sudah kami buktikan dengan pembangunan 100 rumah layak huni di berbagai area di Cilegon pada 2023, dan ke depan kami pun siap untuk mendukung program 3 juta rumah yang digaungkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto,” tegas Akbar.

Akbar juga menyatakan bahwa dengan menggerakkan kembali industri manufaktur melalui pemenuhan kebutuhan proyek strategis nasional, maka Krakatau Steel Group akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Krakatau Steel sebagai BUMN industri baja nasional akan terus menjadi akselerator dalam mewujudkan reindustrialisasi nasional sehingga cita-cita ketahanan dan kemandirian industri baja nasional bisa terwujud dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 8% seperti yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto,” tutup Akbar.

Plt. Direktur Utama Krakatau Steel M. Akbar Djohan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial Krakatau Steel. Akbar yang berlatar belakang pengusaha dan Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memulai karirnya di Krakatau Steel Group sebagai Direktur Utama PT Krakatau Niaga Indonesia pada 2019, selanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Global Trading pada 2020.

Sebelum menjadi Direktur Komersial Krakatau Steel, Akbar menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS) pada 2021-2023 yang berhasil melakukan transformasi korporasi port & logistic sehingga mendapatkan pengakuan internasional dan nasional sebagai smart & green port sekaligus mencapai kinerja keuangan tertinggi sejak PT KBS berdiri 29 tahun lalu. Akbar Saat ini pun aktif di KADIN sebagai Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Presiden Prabowo Subianto menyatakan harapannya agar sidang paripurna DPR/MPR tahun 2028 dapat dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Kehutanan yang juga Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni lewat akun Twitter (X) pribadinya @RajaJuliAntoni. Raja Juli juga bilang kalau Prabowo ingin pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2029 bisa dilaksanakan di IKN.

“Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN,” tulis Raja seperti dikutip kumparan pada Minggu (27/10).

Raja menyebut kalau komitmen Prabowo soal IKN sudah jelas. Ke depan, pembangunan IKN akan dilanjutkan dan diselesaikan oleh Prabowo.

“Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya,” terang Raja.

Selain itu, Raja mengungkap kalau Prabowo akan menyelesaikan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Nantinya, IKN akan menjadi ibu kota politik, maka dari itu beberapa infrastruktur yang mendukung pemerintahan termasuk gedung untuk unsur legislatif dan yudikatif akan segera rampung.

“Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah “Ibukota Politik". Oleh karena itu, selain gedung-gedung Eksekutif (yang sekarang hampir selesai), dalam 4 tahun kedepan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif,” tulis Raja lebih lanjut.

Dalam catatan kumparan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti bilang kalau dilanjutkannya pembangunan IKN merupakan arahan Prabowo dan bahkan menjadi salah satu program prioritas.

Diana juga menegaskan kalau pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program unggulan presiden terdahulu, Joko Widodo (Jokowi).

Otoritas bandara Vietnam akan menghentikan operasional empat bandaranya usai ancaman potensi Badai Trami. Keempat bandara tersebut berada di Vietnam Tengah.

Dikutip dari Bloomberg pada Minggu (27/10), sebelumnya Badai Trami telah membawa dampak kehancuran ladang pertanian, infrastruktur hingga menimbulkan korban jiwa di Filipina. Pusat Hidro-meteorologi Nasional memperkirakan badai ini akan terjadi hingga Senin (28/10) esok.

Maka dari itu, beberapa bandara termasuk Bandara Internasional Phu Bai akan ditutup sampai Senin.

“Trami diperkirakan akan melanda Vietnam bagian tengah mulai Sabtu hingga Senin, membawa hujan lebat, angin kencang, dan potensi banjir. Perkembangan badai tersebut cenderung ‘rumit’ dan akan menimbulkan risiko tinggi bagi bandara,” ungkap Otoritas Penerbangan Sipil Vietnam dalam sebuah pernyataan.

Beberapa provinsi di Vietnam Tengah seperti Quang Binh, Quang Ngai, dan Ha Tinh dilaporkan sudah mengalami hujan lebat mulai Sabtu (26/10) malam. Beberapa persiapan untuk terjadinya tanah longsor juga telah disiapkan oleh pihak berwenang setempat.

Sebelumnya, Vietnam juga diguncang Topan Super Yagi yang menghantam beberapa daerah di Vietnam Utara pada September lalu. Bencana tersebut telah menimbulkan kerugian ekonomi mencapai lebih dari USD 3 miliar dolar. Saat ini Vietnam masih ada di tahap pemulihan dari bencana tersebut.

Di Filipina, Badai Trami menewaskan 70 orang. Lebih dari 4,2 juta orang juga terkena dampak. Perhitungan awal menyebut terdapat kerugian pertanian dan infrastruktur senilai USD 5 juta dolar atau sekitar 291 juta Peso.

Investasi di sektor properti dinilai masih menguntungkan, salah satunya bangunan rumah toko (ruko). Ruko bisa dipakai untuk membuka usaha atau kantor. Karena itu, selain ruko konvensional, ada juga ruko yang dikembangkan dengan konsep sesuai target pasarnya.

Konsultan pemasaran properti di Jabodetabek, Ray Pratomo, mengatakan saat pasar properti bergairah seperti 10 tahun lalu (2011-2013), harga ruko di sejumlah lokasi bisa naik di atas 30 persen bahkan 100 persen per tahun.

Ray mencontohkan di Gading Serpong, Tangerang, misalnya, ruko yang dijual indent (masih berupa gambar dengan janji serah terima kemudian) mencapai Rp 2,4 miliar, dan setelah jadi oleh pemiliknya dilepas hampir Rp 4 miliar. Ia mengetahuinya karena ikut membeli ruko di lokasi tersebut yang hingga sekarang dijadikan tempat tinggalnya.

“Naiknya enggak kira-kira. Padahal laku Rp 3,5 miliar saja kita sudah kamsiya (terimakasih) banget,” ujar Ray melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu (26/10).

Direktur Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), Panangian Simanungkalit, menyebut ada sejumlah faktor penting sebelum membeli ruko. Ia menegaskan membeli ruko jangan asal comot. Jika tidak ada perhitungan, bisa-bisa boncos alias merugi karena kawasan rukonya tidak berkembang.

Dia mengatakan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa dijawab terlebih dahulu sebelum membeli ruko. Pertama, tujuan membeli ruko. Ruko adalah bangunan multifungsi, sehingga harus dipastikan penggunaannya untuk personal atau komersial.

"Kedua, seberapa besar ruko yang dicari karena ukuran ruko menentukan harga serta kegunaannya. Kalau mau pakai sendiri, menjualnya, atau menyewakannya, pertimbangkan fakta bahwa ukuran ruko anda akan menentukan jenis klien, harga sewa dan faktor lain,” ungkap Panangian.

Panangian menegaskan lokasi menentukan kualitas dan keuntungan ruko. Membeli ruko di kawasan yang sudah ramai beda dengan membelinya di area yang baru akan berkembang.

Dia mencontohkan lokasi ruko yang dekat jalan besar atau area perumahan dinilai memiliki potensi bagus untuk berbisnis.

“Memilih ruko sebagai bentuk investasi adalah pilihan yang cukup berisiko, tetapi bentuk dan fungsinya semakin banyak dicari. Maka itu, pastikan lokasinya potensial,” jelas Panangian.

Secara umum, kata Panangian, keuntungan investasi properti baik ruko maupun rumah bisa diperoleh dari surplus kenaikan harga atau capital gain, hasil sewa (yield) atau yang paling bagus dari keduanya.

“Capital gain harus di atas laju inflasi. Sedangkan yield sangat bergantung jenis propertinya. Kalau rumah yield 3-5 persen per tahun sudah bagus, sedangkan ruko di kisaran 8-10 persen per tahun,” tutur Panangian.

Jakarta -

Pekerjaan penambahan lajur ke-3 di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) ditargetkan selesai Desember 2024. Proyek ini tepatnya dilakukan di KM 87-110 Kabupaten Subang.

Dikutip dari unggahan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) lewat akun Instagramnya @pupr_bpjt, Jumat (25/10/2024), proyek yang digarap oleh PT Astra Tol Cipali ini berjalan sesuai dengan perencanaan.

Proyek peningkatan kualitas jalan dan penambahan kapasitas yang berlangsung sejak Juli 2024 ini merupakan kelanjutan dari penambahan lajur ke-3 di KM 72 - KM 87 serta di depan Rest Area KM 101 KM 102 serta KM 130 yang telah dirampungkan pada tahun 2023 lalu.

Pada minggu ke-19 pekerjaan, penambahan lajur ke-3 di ruas Tol Cipali telah melampaui target realisasi minggu ke-1 9 dengan capaian realisasi 52% di zona KM 87 hingga KM 98, dan 46% di zona KM 98 hingga KM 110 sehingga ditargetkan dapat selesai sesuai
rencana di Desember 2024.

"Dalam prosesnya, keamanan dan keselamatan menjadi prioritas Astra Tol Cipali dalam proyek penambahan lajur ke-3 ini. Oleh karena itu, dilaksanakan toolbox meeting harian sebagai bentuk pengendalian potensi bahaya serta edukasi pencegahannya," bunyi keterangan pada unggahan tersebut.

Selain kesiapan sumber daya manusia, turut dilakukan pemeriksaan kesiapan rutin pada alat berat yang digunakan. Adapun inspeksi rutin juga dilakukan setiap minggunya untuk memastikan kualitas pekerjaan yang sesuai standar.

(shc/ara)

PT Garuda Indonesia (Persero) memberi penjelasan mengenai biaya tambahan untuk penumpang yang memilih kursi penerbangan.

Pihak Garuda Indonesia menjelaskan program ini merupakan promosional khusus untuk penumpang yang ingin merencanakan perjalanan lebih awal dengan memilih kursi penerbangan. Hal ini juga menjadi salah satu cara Garuda Indonesia untuk memenuhi preferensi masyarakat akan pilihan kursi penerbangan.

“Oleh karenanya, dengan preferensi yang semakin beragam dalam merencanakan pengalaman penerbangan, kami terus menghadirkan berbagai nilai tambah layanan penerbangan bagi Anda dalam merencanakan perjalanan bersama Garuda Indonesia. Nilai tambah tersebut yang kami hadirkan melalui fleksibilitas pilihan kursi penerbangan favorit penumpang yang dapat dipilih jauh jauh hari sebelum proses check-in dilakukan,” jelas Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10).

Rencananya, program ini akan mulai diimplementasikan pada 26 Oktober 2024. Dengan program ini, para penumpang khususnya pemegang tiket Eco Promo dan Eco Affordable berkesempatan untuk memilih kursi penerbangan yang lebih luas di bagian baris depan pesawat dan baris kursi darurat.

Walau begitu, pemegang tiket Eco Promo juga dapat memilih kursi reguler dengan biaya tambahan mulai dari Rp 85 ribu sampai Rp 199 ribu. Irfan bilang, kesempatan untuk memilih kursi penerbangan tanpa dikenakan biaya masih dapat dilakukan sebelum check-in.

“Dapat kami pastikan dengan diperkenalkan program ini, kesempatan untuk melakukan pemilihan kursi penerbangan tanpa dikenakan biaya masih tetap dapat diakses ketika waktu proses check-in berlangsung, yang dalam hal ini 48 jam sebelum jadwal keberangkatan penerbangan,” lanjut Irfan.

Pemilihan kursi penerbangan untuk member GarudaMiles Platinum, SkyTeam Elite Plus dan penumpang dengan tiket Eco Comfort tidak dikenai biaya apapun.

“Adapun bagi para pengguna jasa kelas ekonomi yang tergabung ke dalam keanggotaan GarudaMiles Platinum, SkyTeam Elite Plus, maupun pemegang tiket kelas Eco Comfort dapat memilih kursi pilihan tanpa tambahan biaya apapun,” jelas Irfan.

Jakarta -

Masih banyaknya kendaraan truk over load over dimension (ODOL) masih menjadi permasalah di jalan raya. Akibatnya jalan rusak dan marak terjadi kecelakaan.

"Kalau selama ini, penyelesaian ODOL ini kan ada trade off-nya. Di mana, yang lebih diutamakan itu adalah sisi keselamatannya, sementara sisi ekonominya tidak dipedulikan sama sekali," ujar Ade Surya, Pakar Transportasi yang juga Kepala Lembaga Pengembangan Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Jumat (25/10/2024).

Menurutnya, hal itulah yang menyebabkan permasalahan ODOL ini belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Karenanya, harus ada titik tengah yang harus diambil dalam menyelesaikannya.

Dia mengatakan kalau dilihat dari struktur kelembagaannya, masalah ODOL ini terkait dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menurutnya, koordinatornya saja sudah berbeda. Kalau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih melihat sisi ekonominya, sedang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi lebih mementingkan bagaimana memanage dan mengatur agar tidak terjadinya kecelakaan dan kerusakan jalan yang disebabkan truk-truk ODOL.

"Jadi, yang bisa mempersatukan dua sisi yang berbeda koordinatornya di kementerian ini adalah Presiden atau lembaga formal yang ditunjuk untuk logistik," katanya.

Dia mengutarakan penyelesaian masalah ODOL ini sangat penting untuk menunjang logistik. Sebab, lanjutnya, kalau logistiknya baik, cost logistik atau harga di tingkat konsumen juga rendah.

"Jadi, pemberlakuan Zero ODOL itu nantinya juga harus memikirkan agar tidak menyebabkan beban bagi masyarakat konsumen dengan terjadinya kenaikan harga barang-barang akibat biaya logostik yang naik," tukasnya.

Karena, lanjutnya, dengan diberlakukannya Zero ODOL, mau tidak mau pasti akan ada penambahan biaya bagi pemilik barang karena jumlah truk yang digunakan juga pasti bertambah. Itu berarti akan ada penambahan biaya ongkos logistik yang pasti dibebankannya kepada konsumen.

"Sebab, bagi pemilik truk dan pemilik barang sebetulnya tidak masalah jika harus menggunakan truk ODOL atau Zero ODOL. Yang berdampak itu konsumen yang harus menanggung kenaikan biaya logistiknya," tukasnya.

Karenanya, untuk menghindari adanya kenaikan logistik akibat penerapan Zero ODOL itu, dia menyarankan agar pemerintah memberikan beberapa insentif.

"Itu perlu dipikirkan pemerintah bagaimana mendorong cost logistik tetap rendah agar tidak ada keributan-keributan yang terjadi saat memberlakukan Zero ODOL ini," ucapnya.

Dia juga mendorong pemerintah agar lebih mengoptimalkan moda transportasi kereta api dan tol laut. Menurutnya, trucking itu tidak cocok untuk jarak jauh, dan sewajarnya hanya sampai jarak 100 kilometer saja. Kalau lebih dari itu, barang-barang di truk itu harus pindah ke moda lain yang lebih efisien.

"Karenanya, pemerintah perlu memikirkan infrastruktur jalannya dan moda transportasinya bagaimana handlingnya agar itu bisa dilakukan dan terintegrasi dengan baik tanpa menambah biaya logistik," tuturnya.

(rrd/rir)