JAKARTA, KOMPAS.com – MG Motor Indonesia akan membawa mobil hibrida, MG 3 Hybrid, di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) yang akan digelar pada 22 November-1 Desember 2024 mendatang.

MG 3 Hybrid sebelumnya sudah diperkenalkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 pada Juli lalu. Namun, mobil hatchback lima penumpang ini baru sebatas diperkenalkan dan belum tersedia untuk dijual.

Mengenai mobil hybrid, He Guowei (Alec), CEO MG Motor Indonesia, mengatakan bahwa mobil dengan penggerak dua mesin seharusnya juga mendapatkan insentif dari pemerintah.

Ilham Karim/Kompas.com MG 3 di GIIAS 2024.

"Alasannya, selama ini subsidi BBM untuk mobil berbahan bakar konvensional (ICE) diberikan, padahal mobil hybrid justru lebih efisien dan bisa menekan konsumsi bahan bakar," ujar Alec saat ditemui di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (5/11/2024).

Alec menambahkan, alasan lain untuk mendukung mobil hybrid adalah dampaknya terhadap kesehatan.

Semakin banyak mobil hybrid yang digunakan, berarti semakin sedikit polusi yang dihasilkan, meskipun kadar polusinya tidak sebersih mobil listrik.

"Terkait dengan penyakit. Pembakaran bahan bakar menyebabkan polusi, dan dengan mengurangi polusi dari pembakaran, berarti kita juga mengurangi dampak buruk terhadap kesehatan," ujar Alec.

GIIAS 2024 MG 4 EV di GIIAS 2024.

Selanjutnya, Alec menjelaskan bahwa sistem hybrid sangat efisien. Teknologi hybrid terbaru dari MG Motor memungkinkan konsumsi bahan bakar hingga 23 km per liter.

Catatan tersebut bahkan lebih efisien dibandingkan mobil Low Cost Green Car (LCGC) dan hampir dua kali lipat lebih irit dibandingkan mobil biasa yang umumnya memiliki konsumsi bahan bakar sekitar 10 km per liter.

Pertimbangan lain, menurut Alec, adalah kepraktisan mobil hybrid yang berkaitan pada perilaku konsumen di Indonesia.

Konsumen tidak perlu mengisi daya di fasilitas pengisian listrik, sehingga produsen dan pemerintah tidak perlu memikirkan pembangunan infrastruktur pengisian daya yang kompleks.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam mengatakan kendaraan elektrifikasi jenis hybrid yang penjualannya tembus 40 ribu unit sepanjang tahun ini tetap perlu diberi insentif seperti mobil listrik full baterai (BEV).

Menurut Bob, insentif untuk mobil hybrid agar mobil dua jantung penggerak itu bisa juga dinikmati oleh banyak masyarakat, bukan kalangan tertentu.

"Jadi hybrid itu satu industri itu butuh volume sekitar 100 ribuan supaya ada investment. Kita belum sampai. Kita juga masih segmen yang middle-up, seperti Zenix itu kan. Kita belum sampai ke yang middle to low. Jadi melihat seperti itu sih kita merasa bahwa memang masih dibutuhkan (insentif) supaya masuk ke economic scale-nya," kata Bob di Depok, Jawa Barat, Rabu (30/10).

Berdasarkan data Gaikindo Januari hingga September 2024, mobil hybrid laris 40.702 unit. Ia mengamini jika mobil hybrid laku keras di pasar otomotif Indonesia. Namun larisnya mobil hybrid saat ini belum berada pada titik ekonomis dari sebuah produk kendaraan.

Bob menegaskan bahwa mobil hybrid dianggap mencapai level ekonomis apabila produksinya sudah mencapai 100 ribu unit per tahun.

Untuk mencapai angka tersebut, perlu adanya insentif dari pemerintah dan industri otomotif Indonesia. Perusahaan otomotif juga didorong harus membuat mobil hybrid yang harganya lebih terjangkau untuk segmen menengah ke bawah.

Bob menjelaskan ada beberapa komponen mobil elektrifikasi yang sangat penting dibuat di dalam negeri, seperti baterai, VCU (vehicle control unit), motor, dan axle.

"Ini adalah komponen-komponen pentingnya yang kita butuh economic scale untuk investasi baru," jelas Bob.

Bob berharap pemerintah fokus menggerakkan segmen mobil hybrid karena saat ini menjadi pilar kendaraan elektrifikasi.

"Kenapa sih nggak ditolong gitu ya kan? Yang ditolong bukan industrinya, tapi konsumennya. Jadi kalau pemerintah kasih insentif, yang dikasih insentif itu bukanlah industri. Melainkan konsumennya," terang Bob.

Kendati demikian Bob optimis pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo bakal lebih memperhatikan lagi mobil hybrid yang sudah diproduksi di dalam negeri.

PT Toyota Astra Motor (TAM) meminta pemerintah Indonesia belajar dari Thailand soal pemberlakuan insentif mobil hybrid. Menurut mereka, Negeri Gajah Putih sudah berada di jalan yang benar soal kendaraan ramah lingkungan.

Marketing Planning Deputy General Manager PT TAM Resha Kusuma Atmaja mengatakan, keputusan pemerintah Thailand memberikan insentif mobil hybrid berdasarkan emisi sudah tepat. Sebab, bagaimana pun juga, output kendaraan ramah lingkungan adalah pengurangan emisi.

"Negara tetangga sudah ada planning menerapkan pajak berbasis carbon emission seperti di Thailand. Mereka sudah mulai canangkan, jadi yang dilihat emisi karbonnya berapa dan berapa pajak yang harus dibayar," ujar Resha saat ditemui di bilangan Jakarta Pusat.

"Itu menstimulus atau menunjang pemerintah untuk menuju net zero carbon menurut kami di Toyota," tambahnya.

Mobil hybrid. Foto: Istimewa

Resha secara tak langsung berharap, pemerintah bisa meniru langkah Thailand dalam penerapan insentif kendaraan ramah lingkungan. Jadi, selain penjualan, mereka juga bisa melihat seberapa 'bersih' suatu kendaraan dalam menghasilkan emisi gas buang.

"Kita harapkan adalah begini, melihat ke belakang bahwa kita ingin mengurangi emisi karbon dengan banyak cara. Karena itu, kita berharap pemerintah juga bisa mendukung net zero carbon ini," tuturnya.

"Ini juga bagaimana apresiasi bagi para pelaku bisnis untuk mengurangi karbon. Ketika itu dilakukan artinya kita punya usaha bersama, akselerasi diperlukan salah satunya lewat insentif kendaraan," lanjutnya.

Diberitakan detikOto sebelumnya, pemerintah Thailand akan memberikan tambahan insentif untuk pembelian mobil hybrid. Jika sebelumnya pajak yang dikenakan 11 persen, mulai 2028 hingga 2035 diturunkan menjadi 6-9 persen, tergantung seberapa besar emisi yang dihasilkan.

"Dalam lima hingga 10 tahun ke depan, volume penjualan sebagian besar akan berasal dari mobil hybrid dan listrik. Langkah-langkah untuk mendukung mobil hybrid diperlukan untuk mendorong investasi berkelanjutan di dalam negeri," kata Narit Therdsteerasukdi selaku Sekjend Dewan Investasi Thailand.

Bendera Thailand di mobil. Foto: Adobe Stock.

Meski demikian, insentif tersebut tak bisa dinikmati seluruh produk dan pabrikan. Sebab, sama seperti di Indonesia, ada sejumlah syarat yang harus dipatuhi. Berikut rangkumannya:

1. Aturan berlaku mulai 2028 hingga 2035

2. Insentif hanya berlaku untuk produsen yang investasi minimal 3 miliar baht atau Rp 1,3 triliunan selama empat tahun berturut-turut mulai 2024.

3. Kendaraan harus memenuhi aturan tingkat kandungan lokal atau biasa disebut TKDN di Indonesia

4. Kendaraan harus dibekali teknologi keamanan dan keselamatan sebagai standar produk.

Kebijakan insentif mobil hybrid itu ditargetkan mampu menarik investasi sekira 50 miliar baht atau Rp 22,6 trilunan. Harapannya, langkah yang diambil BOI makin menguatkan posisi Thailand sebagai pasar utama mobil hybrid di Asia.

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Nasib insentif mobil hybrid masih belum jelas hingga sekarang. Sebab, meski tak diresmikan, kebijakan tersebut juga tak sepenuhnya ditolak pemerintah. Lantas, bagaimana kelanjutan insentif mobil hybrid di masa depan?

Pada Agustus silam, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pihaknya tak berencana memberikan insentif mobil hybrid. Namun, pernyataannya tak secara tegas menolak aturan tersebut.

Ketika itu, dia hanya mengatakan, belum ada perubahan terhadap kebijakan mobil hybrid. Menurutnya, pembelian kendaraan tersebut masih mengadopsi skema yang berlaku.

Bagaimana nasib insentif mobil hybrid? Foto: Istimewa

Penasaran dengan kejelasan nasib insentif mobil hybrid, redaksi detikOto dan awak media lain meminta kepastian Menko Airlangga di kawasan Jakarta Pusat. Namun, sekali lagi, jawabannya masih terkesan 'gantung'.

"Selama ini tanpa insentif juga kan penjualannya sudah cukup baik," demikian respons singkat Airlangga Hartarto saat ditemui seusai acara Green Initiative Conference yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Tak puas dengan jawabannya, kami kembali meminta penegasan, apakah insentif tersebut benar-benar tidak akan pernah disahkan? Responsnya lagi-lagi menggantung.

"Pokoknya dipastikan penjualan (mobil hybrid) naik," kata dia.

Bagaimana nasib insentif mobil hybrid di masa depan?. Foto: Ist.

Sebagai catatan, sejumlah produsen otomotif berharap pemerintah memberikan stimulus berupa insentif mobil hybrid untuk mendorong penjualan roda empat yang lesu. Salah satunya Toyota yang punya banyak produk di segmen tersebut.

Sementara Persatuan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo secara tegas menolak insentif mobil hybrid. Sebab, menurut mereka, kebijakan tersebut memperlambat peralihan masyarakat menuju kendaraan listrik.

Golkar soal Alasan Airlangga Mundur dari Ketum: Agar Pilkada Lebih Smooth

Golkar soal Alasan Airlangga Mundur dari Ketum: Agar Pilkada Lebih Smooth

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengungkapkan saat ini pemerintah belum memutuskan keberlanjutan pemberian insentif untuk kendaraan listrik di dalam negeri, termasuk perluasannya ke mobil hybrid.

Pasalnya seluruh kebijakan yang akan habis pada tahun fiskal tahun ini akan dievaluasi dan diputuskan kembali oleh pemerintahan baru yang akan resmi dilantik pada Oktober 2024 mendatang.

Demikian disampaikannya saat ditemui di sela-sela gelaran Green Initiative Conference 2024 di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (26/9/2024).

SHUTTERSTOCK/GUTEKSK7 Ilustrasi kendaraan listrik, mobil listrik.

"Subsidi motor listrik (dan mobil listrik) nanti akan dibahas lagi dalam kebijakan pemerintah mendatang," kata Airlangga.

Namun, khusus mobil hybrid, meskipun terbukti mampu mengurangi emisi dirinya masih memberikan gestur untuk tidak memberi keistimewaan yang sama seperti kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV).

Alasannya, kendaraan ramah lingkungan tersebut sudah mampu berjalan sendiri yang tergambar dari pertumbuhan penjualan.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), selama semester I/2024, terdapat 25.791 unit mobil hybrid baru yang telah didistribusi (wholesales).

Jumlah tersebut meningkat 49 persen bila dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya yang mencapai 17.305 unit. Berkat capaian itu kendaraan hybrid menguasai 68 persen pasar mobil listrik nasional (37.731 unit).

"Selama ini tanpa insentif juga penjualannya (mobil hybrid) cukup baik," ucap Airlangga.

CUTENK Perjalanan test drive jajaran mobil hybrid dan PHEV Toyota, dari Banyuwangi-Bali, 9-11 Oktober 2019.

Pernyataan itu menegaskan kembali posisi pemerintah atas keberpihakan pada kendaraan nol emisi sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan.

Sebelumnya, Airlangga juga memastikan tidak akan ada perubahan ataupun penambahan kebijakan baru pada sektor otomotif di Indonesia pada tahun ini.

"Maka untuk otomotif, kebijakannya sudah dikeluarkan. Tidak ada perubahan kebijakan dan tambahan lain," ucap Airlangga dalam konferensi Pertumbuhan Ekonomi Q2 2024, Senin (5/8/2024).

"Kalau kita lihat, penjualan dari mobil hybrid hampir dua kali penjualan BEV. Jadi sebenarnya product hub hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang," lanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menyatakan dukungan atas keputusan pemerintah yang tidak memberikan insentif bagi kendaraan hybrid pada tahun ini. Ketua Umum Periklindo, Moeldoko, menegaskan bahwa asosiasi tidak mendukung subsidi untuk kendaraan hybrid.

“Kami tidak mendukung hybrid mendapatkan subsidi ya,” ujar Moeldoko di Jakarta, Rabu (6/9).

Periklindo berpendapat bahwa dukungan penuh harus diarahkan pada kendaraan listrik murni (EV) yang menggunakan energi bersih, sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Menurut Sekretaris Jenderal Periklindo, Tenggono Chuandra Phoa, pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia dalam dua tahun terakhir menunjukkan kinerja positif, dengan jumlah pabrikan EV roda empat yang mencapai sepuluh dalam waktu singkat.

“Jika dibandingkan dengan industri kendaraan berbahan bakar internal (ICE), yang berkembang dalam beberapa dekade dengan hanya 12-13 pabrikan, kami sudah memiliki lebih banyak pabrikan EV dalam waktu dua tahun saja. Ini menunjukkan antusiasme terhadap EV sudah mulai baik di Indonesia,” ujar Tenggono.

Keputusan pemerintah untuk tidak memberikan insentif kepada kendaraan hybrid juga didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang pada awal Agustus menyatakan bahwa tidak ada kebijakan baru terkait insentif otomotif pada tahun ini.

Kendaraan hybrid masih dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 6-12 persen, berbeda dengan Battery Electric Vehicle (BEV) yang mendapat beragam fasilitas, seperti PPnBM 0 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP).

Fasilitas PPN DTP diberikan kepada kendaraan listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen, sehingga PPN yang dikenakan hanya 1 persen. Kebijakan ini berlaku untuk masa pajak dari Januari hingga Desember 2024.

Toyota gencar memasarkan produk elektrifikasi di Indonesia. Tapi Toyota belum bermain di segmen gemuk sekelas Low MPV, Low SUV, dan Compact SUV.

Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi mengungkapkan harga mobil hybrid makin kesini terlihat lebih terjangkau. Tapi untuk meluncurkan mobil hybrid segmen gemuk di bawah Rp 400 juta perlu kehati-hatian.

"Kan dulu hybrid harganya di atas Rp 500 juta, Zenix keluar di sekitar Rp 500 (juta), kemudian Yaris Cross sekitar Rp 400 (juta). Kita pengin ke depannya kalau bisa ada yang kompetitif lagi. Cuma kan ini butuh banyak persiapan, komunikasi, diskusi dengan prinsipal, karena ini segmen yang sangat besar di Indonesia. Jadi kita harus berhati-hati untuk memilih produk yang mana, timing yang tepat, dan lain sebagainya," ujar Anton.

Sejak 2009, PT TAM telah meluncurkan lebih dari 27 model kendaraan elektrifikasi (xEV) Toyota dan Lexus, baik itu Hybrid EV, Plug-In Hybrid EV, dan Battery EV. Pada tahun 2023, pasar xEV Indonesia menembus angka 71.500 unit secara Wholesales, di mana Hybrid EV menguasai 76%, sedangkan Battery EV menyumbang 24%.

Penjualan mobil hybrid mengalami peningkatan sepanjang semester pertama 2024 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sebagai pembanding, penjualan mobil hybrid tahun lalu hanya sebanyak 17.305 unit. Artinya ada peningkatan sebesar 43,1 persen penjualan mobil hybrid tahun ini dibanding tahun lalu.

Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid menjadi mobil hybrid paling laris di Indonesia pada paruh pertama tahun 2024. MPV berteknologi hybrid itu mencatatkan angka wholesales sebanyak 10.074 unit.

Selanjutnya, Suzuki XL7 Hybrid menjadi mobil hybrid terlaris kedua. XL7 Hybrid terjual sebanyak 4.945 unit.

Kemudian kembarannya, Suzuki Ertiga Hybrid mengisi urutan ketiga mobil hybrid terlaris dengan angka penjualan sebanyak 2.391 unit. Lalu Toyota Yaris Cross Hybrid sebanyak 2.077 unit dan Honda CR-V e:HEV sebanyak 1.639 unit.

Terbukti mobil hybrid di kelas LMPV dan LSUV cukup diminati masyarakat Indonesia. Anton belum bisa mengungkapkan terkait rencana peluncuran mobil hybrid sekelas Avanza-Veloz.

"Sekarang belum ada finalisasi, kita belum bisa share secara detail," kata Anton.

Mungkinkah menanti insentif mobil hybrid? yang hingga saat ini belum menemui titik terang. Meskipun mobil hybrid bisa memangkas emisi karbon dan mengurangi ketergantungan BBM.

"Ya, banyak pertimbangan, insentif pasti menjadi salah satu pertimbangan. Bukan satu-satunya pertimbangan. Hanya salah satu pertimbangan. Bukan berarti ada atau tidaknya insentif membuat kita introduce atau tidak," ucap Anton.

Toyota Prius Hybrid Mejeng di GIIAS 2024, Dibanderol Rp 689 Juta

Toyota Prius Hybrid Mejeng di GIIAS 2024, Dibanderol Rp 689 Juta

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang terus mendorong munculnya kebijakan insentif untuk mobil hybrid meski kementerian lain sudah menyatakan tak akan ada tahun ini.

"Kami inginnya ada insentif walaupun insentifnya enggak bisa sebesar mobil listrik," kata Agus.

Saat ini mobil listrik produksi lokal lebih istimewa dari mobil hybrid karena mendapatkan insentif diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen sehingga bebannya hanya tinggal 1 persen. Selain itu pemerintah juga tak menagih Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil listrik.

Sementara mobil hybrid, mendapatkan insentif berupa harmonisasi PPnBM yang sekarang dihitung berdasarkan emisi gas buang. Namun mobil hybrid tetap dibebani berbagai perpajakan lain seperti mobil konvensional.

Pada awal bulan ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tak akan ada insentif tambahan untuk mobil hybrid.

"Tentu kalau untuk otomotif kebijakan sudah dikeluarkan, jadi tidak ada kebijakan perubahan, atau tambahan lain," ujar Airlangga.

Pindah negara

Agus mengatakan mobil hybrid perlu diguyur insentif agar pabrik yang sudah ada di dalam negeri tak pindah ke negara lain yang memberikan stimulus lebih baik.

"Salah satu pertimbangan kenapa kita perlu mempertimbangkan insentif untuk mobil hybrid, kami tidak mau pabrikan mobil hybrid di Indonesia itu pindah," katanya.

Saat ini produsen mobil hybrid di Indonesia adalah Toyota, Suzuki dan Wuling. Berbagai produsen lain sempat menyatakan ketertarikan produksi mobil hybrid namun sejauh ini belum tercapai seperti Honda, Mitsubishi dan Hyundai.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi sempat mendesak pemerintah bergerak cepat memberikan insentif mobil hybrid karena ada kekhawatiran investasi dan produksi terganggu.

"Kalau kami lihat negara tetangga memberikan insentif untuk mobil hybrid. Kalau kami tidak berhati-hati, kami khawatir mereka bisa mengalihkan produksinya ke negara-negara tersebut," ucap Nangoi di GIIAS 2024, ICE BSD, Kamis (18/7).

Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menilai wajar produsen mobil hybrid angkat kaki dari Indonesia bila tak ada insentif.

"Ya lihat saja, saksikan saja. Itu sih wajar di mana dia berkembang, di situlah ekosistemnya berkembang," kata Bob Azam, Wakil Presiden TMMIN di ICE BSD, Jumat (26/7).

Agus mengatakan produsen kabur ini sempat terjadi di Indonesia pada 1980-an. Saat itu dikatakan pemerintah mempersulit industri semikonduktor kemudian perusahaan di dalam negeri semua pindah ke Malaysia.

"Kami tidak mau negara-negara lain di Asean yang memberikan insentif cukup menarik bagi pengembangan mobil-mobil hybrid itu nanti pindah ke negara-negara tersebut. Itu yang kita tidak mau," ujar Agus.

Agus saat ditanya soal jenis insentif apa yang diusulkan buat mobil hybrid enggan membocorkannya. Meski begitu kata dia sejauh ini belum ada pembahasan resmi dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

"Jangan tanya soal insentifnya, bagi kami insentif itu perlu untuk hybrid karna kami tidak mau pabriknya pindah, negara lain berikan insentif buat hybrid. Belum bahas, tapi itu jalan pikiran kami Kemenperin," paparnya.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mengusulkan perlunya menerbitkan insentif mobil hybrid. Alasan utamanya supaya produsen mobil hybrid di Indonesia tidak pindah ke negara lain.

Saat ini ada tiga pabrikan yang sudah produksi mobil hybrid di Indonesia, yakni Toyota, Suzuki, dan Wuling.

"Salah satu pertimbangan kenapa kita perlu mempertimbangkan insentif untuk mobil hybrid, kami tidak mau pabrikan mobil hybrid di Indonesia itu pindah," jelas Menteri Perindustrian Agus Gumiwang seperti dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (27/8/2024).

Faktanya insentif mobil hybrid di Indonesia masih kalah kompetitif dari Thailand. Harga mobil hybrid di negeri gajah putih itu lebih murah dari Indonesia.

Ambil contoh model lain mobil hybrid. Toyota Yaris Cross Hybrid yang dijual mulai dari 789 ribu Baht atau setara Rp 352 jutaan. Sementara di Indonesia tembus Rp 440 juta. Ada selisih hampir Rp 100 juta untuk mobil hybrid.

Kemudian Honda CR-V Hybrid, mobil SUV itu dijual Rp 814,4 juta di Indonesia. Sedangkan di Thailand mulai dari 1.589.000 baht atau setara Rp 710 juta.

"Kami tidak mau negara-negara lain di Asean yang memberikan insentif cukup menarik bagi pengembangan mobil-mobil hybrid itu nanti pindah ke negara-negara tersebut. Itu yang kita tidak mau," terangnya.

Pungutan pajak mobil ramah lingkungan lebih kecil Thailand ketimbang Indonesia. Peneliti Senior LPEM FEB UI, Riyanto menjelaskan harga on the road mobil di Indonesia hampir separuhnya merupakan instrumen pajak.

Dia membandingkan bea balik nama kendaraan (BBNKB) yang menjadi sumber pendapatan daerah tidak dipungut saat berada di Thailand. Di Indonesia tarif BBNKB bisa sampai 12,5 persen.

"Jadi Thailand 7 persen PPN, BBNKB tidak ada. Kita 12,5 persen, Ini pajak daerah, hemat saya kalau kita mau kompetitif dengan Thailand, ini harus ada pengorbanan juga, dari sisi penurunan harga nggak mungkin kita bisa bersaing dengan Thailand yang harganya jauh lebih murah," kata dia beberapa waktu yang lalu.

Pemerintah memberi karpet merah untuk produsen mobil listrik berbasis battery electric. Misalnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021, mobil listrik dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Sedangkan mobil hybrid dikenakan PPnBM sebesar 15 persen dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu besarannya bervariasi mulai dari 40 persen hingga 80 persen dari harga jual. Tergantung dari tingkat kapasitas mesin, konsumsi BBM, dan emisi yang dikeluarkan. Prinsipnya makin irit dan ramah lingkungan maka dikenakan PPnBM paling rendah.

Tidak hanya PPnBM yang berubah, tahun lalu pemerintah juga sudah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan untuk mobil baru di Indonesia adalah sebesar 11% dari harga jual. Tarif PPN ini biasanya sudah termasuk dalam harga on the road (OTR). Tapi pemerintah memberikan relaksasi bagi mobil listrik dengan hanya dikenakan tarif PPN satu persen.

Saat ini belum ada pembahasan dengan resmi dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan terkait insentif mobil hybrid.

"Jangan tanya soal insentifnya, bagi kami insentif itu perlu untuk hybrid karna kami tidak mau pabriknya pindah, negara lain berikan insentif buat hybrid. Belum bahas, tapi itu jalan pikiran kami Kemenperin," pungkasnya.

Beberapa waktu yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah tidak akan mengubah atau menambah kebijakan insentif untuk otomotif. Artinya, tidak ada tambahan aturan insentif untuk kendaraan hybrid.

Upaya Kemenperin Kejar Target 'Making Indonesia 4.0' di 2030

Upaya Kemenperin Kejar Target 'Making Indonesia 4.0' di 2030

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, mobil hybrid membutuhkan insentif dari pemerintah. Insentif untuk mobil hybrid diperlukan agar industrinya tetap berada.

"Kami inginnya ada insentif walaupun insentifnya enggak bisa sebesar mobil listrik. Salah satu pertimbangan kenapa? Kami perlu mempertimbangkan insentif untuk mobil hybrid karena kami tidak mau pabrikan mobil hybrid di Indonesia pindah," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Agus menyebut kasus industri semikonduktor menjadi pelajaran bagi pemerintah agar tidak membiarkan industri potensial pindah ke negara lain.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menargetkan besaran jumlah insentif yang akan diberikan, namun insentif tersebut mestinya diberikan untuk mobil hybrid.

"Jangan tanya soal insentifnya, bagi kami insentif itu perlu untuk mobil hybrid karena kami tidak mau pabriknya pindah, negara lain berikan insentif buat hybrid," tambahnya.

Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan tren kendaraan listrik di Tanah Air. Pemerintah memberikan berbagai insentif untuk memacu masyarakat beralih ke mobil listrik.

Saat ini, insentif yang diberikan kepada mobil listrik berupa pembebasan PPnBM 0 persen, PPN 11 persen dikurangi 10 persen, bebas bea impor masuk, hingga kebijakan lain seperti pembebasan pemakaian di jalur ganjil-genap.

Di sisi lain, mobil hybrid dan plug-in hybrid (PHEV) tidak mendapatkan keistimewaan yang sama. Mobil berjantung hibrida hanya mendapat keringanan PPnBM menjadi 7-8 persen.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, industri mobil hybrid membutuhkan insentif. Meski, insentifnya tidak sebesar industri mobil listrik.

Dia mengatakan, insentif itu diperlukan agar pabrik-pabrik mobil hybrid tidak hengkang dari Indonesia. Hal ini berkaca dari pengalaman masa lalu di mana industri semikonduktor dipersulit hingga akhirnya pabrik-pabrik itu hengkang.

"Kami inginnya ada insentif, walaupun insentifnya nggak bisa sebesar mobil listrik. Karena begini, salah satu pertimbangan kenapa kita perlu mempertimbangkan insentif untuk mobil hybrid kami tidak mau pabrikan mobil hybrid yang sudah ada di Indonesia itu pindah. Ini kasusnya sama ketika tahun 80-an, kita mempersulit tumbuhnya industri semikonduktor dan mereka semua pindah ke Malaysia," paparnya di DPR Jakarta, Senin (26/8/2024).

Ia tak mau negara-negara lain memberikan insentif dan kemudian menarik pabrik-pabrik yang ada di Indonesia.

"Kami juga tidak mau kemudian negara-negara lain di ASEAN, yang memberikan insentif yang cukup menarik bagi pengembangan mobil-mobil hybrid itu nanti pindah ke negara-negara tersebut. Itu yang kita tidak mau," ungkapnya.

Agus mengaku belum tahu insentif apa yang akan diberikan. Dia juga mengatakan, insentif untuk industri mobil hybrid belum ada pembahasan.

"Belum bahas, tapi itu kira-kira jalan pikiran dari Kemenperin seperti itu," jelasnya.

Pemerintah memastikan tidak memberikan insentif untuk mobil hybrid. Wuling sebagai salah satu pemain segmen mobil hybrid menganggap mobil listrik atau EV saat ini sedang naik daun.

Public Relations Manager Wuling Motors Brian Gomgom mengatakan, pihaknya menerima dan menjalankan apa pun kebijakan pemerintah. Apalagi, Wuling saat ini menawarkan berbagai teknologi kendaraan dari mobil bahan bakar konvensional atau internal combustion engine (ICE), mobil hybrid dengan model Wuling Almaz Hybrid, dan tiga mobil listrik andalannya.

"Sebenarnya kalau kebijakan pemerintah mau langkah apa yang diambil kami pasti akan mengikutinya. Intinya bagi Wuling itu bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas konsumen. Makanya dari kami, kami hadirkan ada tiga model ada ICE, EV dan hybrid jadi konsumen mau butuh apa itu kami siap menyediakan," kata Gomgom dalam acara media test drive Wuling Cloud EV di Bogor, Selasa (13/8/2024).

Secara volume penjualan, mobil hybrid Wuling Almaz HEV memang tidak sebanyak mobil listrik Wuling. Pada Januari sampai Juli 2024, berdasarkan data Gaikindo, penjualan wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) Wuling Almaz Hybrid hanya sebanyak 331 unit. Hal itu berbanding terbalik dengan penjualan mobil listrik Wuling seperti Air ev, Binguo EV dan Cloud EV yang tembus ribuan unit.

"Kami memang karena cuma satu model untuk hybridnya, dan memang sebenarnya hybrid ini kami siapkan untuk konsumen yang mau pindah ke EV tapi ingin mencoba ke hybrid terlebih dahulu. Sebenarnya yang ingin kami sampaikan adalah ini membuktikan bahwa Wuling punya pabrik di Indonesia itu bisa bikin hybrid, bisa bikin ICE, bisa bikin EV. Jadi tiga model teknologi tadi itu kami punya. Kondisi marketnya seperti itu. Tapi Wuling melihat segmen EV ini pelan-pelan bertumbuh," ucap Gomgom.

Tetap Jualan Hybrid

Meski tanpa insentif dan penjualannya tidak sebanyak mobil listrik, Wuling tetap menawarkan mobil hybrid dengan model Almaz Hybrid. Menurut Gomgom, hadirnya Almaz Hybrid juga membuktikan bahwa pabrik Wuling di Indonesia bisa memproduksi berbagai macam teknologi kendaraan.

"Kami masih tetap memasarkan hybrid ya karena kami di Cikarang punya fasilitas produksi EV, hybrid dan ICE. Jadi memang kalau kita lihat pasarnya hybrid kan sudah ada dan berkembang. Jadi kami tetap akan bermain di hybrid juga dengan Almaz Hybrid. Jadi benar-benar karena konsumen benar ada demand untuk hybrid," kata Gomgom.

Tes Lengkap Wuling BinguoEV: Enak dan Lucu Buat Harian!

Tes Lengkap Wuling BinguoEV: Enak dan Lucu Buat Harian!