JAKARTA, KOMPAS.com – Kejadian seorang polisi bernama Bambang Surya Wiharga yang memukul sopir taksi online, RF (37), di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024) menarik perhatian publik.

Kasus ini bukan hanya menarik karena melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga karena aksi tersebut mencerminkan emosi yang tidak terkontrol dalam situasi yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik.

Peristiwa ini bermula dari perdebatan antara Kompol Bambang, yang merupakan Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Maluku, dengan RF mengenai perubahan rute perjalanan.

Kini, Bambang harus menanggung akibat perbuatannya. Ia telah dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke bagian Pelayanan Markas (Yanma) Polri oleh Kapolda Maluku.

"Dijadikan pamen Yanma," ujar Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aries Aminullah, kepada Kompas.com via telepon, Senin (4/11/2024) sore.

Menambah daftar kasus kekerasan

Peristiwa ini menambah panjang daftar kekerasan yang melibatkan anggota Polri terhadap masyarakat, dalam hal ini seorang sopir taksi online.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pada 1 Juli 2024, tercatat 645 kasus kekerasan yang melibatkan anggota Polri sejak Juli 2023 hingga Juni 2024.

Dari jumlah tersebut, 460 peristiwa terkait penembakan, 52 kasus penganiayaan, 37 kasus penyiksaan, 49 penangkapan sewenang-wenang, 37 peristiwa pembubaran, dan 33 intimidasi.

KontraS menyebut, kekerasan yang melibatkan anggota Polri itu menyebabkan 754 korban luka dan 38 korban tewas.

Dengan demikian, kasus Kompol Bambang yang memukul RF ini menyoroti pentingnya kontrol diri dan profesionalisme di tubuh Polri.

Jangan emosi

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, menyayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi berinisial Kompol Bambang terhadap sopir taksi online.

Menurut Poengky, apapun masalah yang muncul, seharusnya diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik, tanpa perlu emosi bahkan terjadi kekerasan.

"Seharusnya masalah apapun bisa diselesaikan dengan komunikasi. Jangan sampai emosi menguasai, menunjukkan kekuatan, lalu memukul orang yang dianggap lemah," ujar Poengky dalam keterangannya kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

Kompolnas juga mengapresiasi langkah tegas Kapolda Maluku yang langsung mencopot Kompol Bambang dari jabatannya.

Menurut Poengky, langkah tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

Namun, Poengky menekankan pentingnya agar Kompol Bambang diperiksa lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran kode etik.

"Semestinya Kompol BSW bisa diproses secara pidana, namun karena perdamaian telah tercapai dan laporan dicabut, proses pidana dihentikan. Namun, langkah etik tetap harus diambil untuk memberikan efek jera," tambah Poengky.

Harus profesional

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, juga memberikan pandangannya terkait insiden tersebut.

Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Kompol Bambang terhadap warga dianggap tidak dibenarkan, terutama jika dilakukan tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum.

Polisi, sebagai penegak hukum, seharusnya mengedepankan profesionalisme dan menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang melanggar hukum.

"Apapun yang terjadi, jika seorang polisi melakukan penganiayaan, itu adalah pelanggaran hukum. Polisi adalah pengayom dan pelindung masyarakat, jadi tindakan kekerasan seperti itu tidak boleh terjadi," tegas Edi.

Meskipun ada kemungkinan penyelesaian melalui jalur mediasi atau perdamaian antara korban dan pelaku, hal tersebut tidak seharusnya mengesampingkan proses hukum yang ada.

Menurut Edi, penting bagi Polri untuk menunjukkan bahwa tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian tidak akan dibiarkan begitu saja.

"Kami minta kepada Polda Maluku agar diproses secara hukum karena bagaimanapun juga itu adalah masyarakat," ujar Edi.

Insiden ini menjadi pelajaran penting bagi Polri bahwa emosi tidak boleh menguasai tindakan, apalagi jika melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan.

Proses hukum yang adil dan tegas, baik secara pidana maupun etik, diperlukan untuk memastikan bahwa peristiwa seperti ini tidak terulang lagi.

Institusi Polri, yang memiliki tugas mulia untuk menjaga keamanan dan ketertiban, harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, termasuk dalam hal pengendalian diri dan menyelesaikan masalah secara profesional.

Dengan adanya sanksi tegas terhadap Kompol Bambang, diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi langkah awal dalam memperbaiki citra Polri yang lebih humanis dan berintegritas.

Jakarta -

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan segera diangkat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif baru. Jabatan ini disebut-sebut setara dengan Menteri.

Menurut Hashim, pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Sebelumnya Basuki sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN selama empat bulan, menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita. Ya so lanjut jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Di sisi lain, mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sudah mengonfirmasi dirinya akan menjabat sebagai Kepala Otorita IKN definitif, walaupun hingga saat ini proses pelantikannya masih diurus Kementerian Sekretariat Negara. Jabatan Basuki sebagai Plt OIKN telah selesai.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin kemarin.

Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan. "Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Dalam kesempatan itu Basuki juga memastikan target pembangunan IKN saat ini akan berfokus pada ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

(fdl/fdl)

IDXChannel - Luhut Binsar Pandjaitan akan mengemban dua jabatan di Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Setelah sebelumnya pada Senin (21/10/2024) kemarin, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, kini dia akan dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Agenda pelantikan akan dilaksanakan pukul 10.30 WIB, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, dari informasi yang didapat, Prabowo akan memiliki sebanyak enam penasihat khusus. Di antaranya, Penasihat Khusus Presiden urusan Haji akan diemban oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Kemudian, nama Dudung Abdurachman yang sebelumnya pernah menjabat sebagai KSAD dia dipercaya oleh Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional. Selanjutnya ada nama Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional yakni Terawan Agus Putranto, yang merupakan mantan Menteri Kesehatan era Presiden Jokowi.

Prabowo juga akan memiliki Penasihat Khusus Presiden urusan Energi yang akan dijabat oleh Purnomo Yusgiantoro. Selanjutnya, Penasihat Khusus Presiden urusan Ekonomi yakni Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro yang pernah mengemban sebagai Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Riset, Teknologi, dan Inovasi Nasional era Jokowi.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Luhut Binsar Pandjaitan akan mengemban dua jabatan di Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Setelah sebelumnya pada Senin (21/10/2024) kemarin, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, kini dia akan dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Investasi.

Agenda pelantikan akan dilaksanakan pukul 10.30 WIB, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, dari informasi yang didapat, Prabowo akan memiliki sebanyak enam penasihat khusus. Di antaranya, Penasihat Khusus Presiden urusan Haji akan diemban oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Kemudian, nama Dudung Abdurachman yang sebelumnya pernah menjabat sebagai KSAD dia dipercaya oleh Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional. Selanjutnya ada nama Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional yakni Terawan Agus Putranto, yang merupakan mantan Menteri Kesehatan era Presiden Jokowi.

Prabowo juga akan memiliki Penasihat Khusus Presiden urusan Energi yang akan dijabat oleh Purnomo Yusgiantoro. Selanjutnya, Penasihat Khusus Presiden urusan Ekonomi yakni Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro yang pernah mengemban sebagai Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Riset, Teknologi, dan Inovasi Nasional era Jokowi.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Abdullah Azwar Anas secara resmi menyerahkan jabatannya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada Rini Widyantini. Hal ini ditandai dengan acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian PANRB, Senin (21/10/2024).

Seusai serah terima jabatan, pria yang akrab disapa Anas ini menyampaikan ucapan selamatnya kepada Menteri PANRB baru Rini Widyantini dan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto. Ia berpendapat Rini bersama Purwadi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama dalam menyelesaikan program-program prioritas Kementerian.

"Pertama, Alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada Ibu Rini dan Pak Purwadi. Ibu Rini sebagai Menteri PANRB dan Pak Purwadi menjadi Wakil Menteri PANRB," kata Anas kepada wartawan di kantornya.

"Saya yakin transformasi dan agenda-agenda penting kantor ini sebagaimana arahan Bapak Presiden akan bisa tereksekusi dengan baik. Karena Ibu Rini adalah orang dalam yang semula saya ditanya dan berbagai hal dan saya optimis bisa bekerja," terangnya.

Lebih lanjut Anas juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pejabat PANRB yang sudah bekerja bersamanya sejak Januari 2022 lalu. Dalam kurun waktu dua setengah tahun sampai kini purna tugas, ia merasa belum melakukan banyak hal dan percaya pada Menteri baru dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang belum terselesaikan.

"Dua tahun satu bulan seperti tidak terasa seperti baru kemarin, dan masih belum banyak yang bisa saya kerjakan selama dua tahun satu bulan ini. Tentu akan dilanjutkan oleh Menteri berikutnya," terang Anas.

"Saya kira terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Juga banyak sekali agenda yang belum bisa kita selesaikan dengan baik. Terima kasih," pungkasnya.

Di sisi lain, Rini mengaku merasa sangat bangga dan terhormat ditunjuk sebagai Menteri PANRB kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Bersama dengan itu, ia merasa banyak peninggalan Anas yang dapat digunakan sebagai landasan ke depan.

"Saya terlebihnya merasa bangga karena saya diberikan estafet untuk melanjutkan kerja-kerja yang sudah ditanamkan oleh Pak Anas. Banyak yang sudah dilakukan oleh Beliau yang menjadi fondasi terhadap transformasi birokrasi kita termasuk bagaimana membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik," ucapnya.

"Kemudian juga bagaimana mengurangi bisnis proses terhadap layanan-layanan. Kemudian transformasi sumber daya manusia yang tentunya beliau sudah memulai dengan bagaimana berkolaborasi dengan instansi lainnya," tambah Rini.

Pada akhirnya Rini mengaku akan meneruskan dan meningkatkan program-program yang sudah diinisiasi Anas dan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya. Termasuk transformasi birokrasi yang harus berdampak langsung kepada masyarakat.

"Untuk itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Anas karena tentunya teman-teman sekalian sudah bisa melihat apa yang sudah dihasilkan selama beliau 2 tahun menjadi Menteri PANRB," ucap Rini.

"Untuk itu tentunya kita juga masih banyak pekerjaan yang harus kita perbaiki dalam melaksanakan transformasi birokrasi. Sementara demikian, terima kasih atas telaksananya acara ini," pungkasnya.

(das/das)

Jakarta -

Menteri Koperasi dan UKM Periode 2019-2024 Teten Masduki melakukan serah terima jabatan (Sertijab) Menteri UMKM Periode 2024-2029 kepada Maman Abdurrahman hari ini.

Momentum itu berlangsung di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Teten mengenang dirinya memilih menjadi Menteri Koperasi dan UMKM. Dia menyebut ingin membantu pelaku UMKM dalam memperkuat ekonomi.

"Saya pilih disini dengan susah payah. Karena saya ingin sekali waktu ingin membantu temen-temen UMKM untuk memperkuat ekonomi. Jadi disini ibadahnya banyak. Kemana selalu dapat oleh-oleh setiap daerah sampai di rumah dinas itu penuh. Artinya mereka memberi apresiasi kepada kita," kata Teten.

Dia menjelaskan untuk memperkuat ekonomi rakyat memang tidaklah mudah dan penuh tantangan. Namun, dia optimis dengan kepemimpinan Maman yang mempunyai latar belakang bisnis dapat melakukan percepatan di sektor ekonomi.

"Saya yakin Pak Maman punya background bisnis, saya yakin Pak Maman bisa lebih ngebut daripada saya. Saya semua sampaikan ke memori jabatan. Saya sampai sini mengantarkan. Kalau butuh bantuan saya, Insya Allah saya siap membantu," jelas Teten.

Sementara itu, Maman berkomitmen untuk melanjutkan apa yang sudah Teten lakukan selama ini. Dia bilang amanah Pak Prabowo ingin memastikan dan melanjutkan transisi pemerintahan yabg sudah dibangun era pemerintahan Jokowi, khususnya sektor koperasi dan UMKM.

"Pada kesempatan pertama menyampaikan pidato ini satu hal saya harus sampaikan keberadaan saya di sini bukan ingin mengulang ingin menghancurkan bukan ingin menjatuhkan tapi ingin memastikan bahwa apa yang sudah kang teten bangun selama ini pasti akan saya lanjutkan," kata Maman.

Dia menjelaskan Prabowo ingin mempercepat akselerasi kehidupan ekonomi melalui UMKM. Apalagi saat ini jumlah pelaku UMKM menyentuh 60 juta pelaku.

"Saya selaku Menteri yang baru mohon doa dan dukungan dr semua pihak baik internal maupun eksternal untuk memastikan 60 juta pelaku UMKM di luar sana tersentuh pemerintah," jelasnya.

(rrd/rrd)

KONAWE SELATAN, iNews.id - Ahli waris Andi Mappasukki menyegel rumah jabatanBupati Konawe Selatan, Senin (21/10/2024). Aksi penyegelan ini sebagai bentuk protes atas tidak adanya kepastian ganti rugi lahan yang digunakan untuk pembangunan rumah jabatan tersebut.

Salah satu ahli waris Andi Agung mengatakan, lahan yang saat ini ditempati rumah jabatan Bupati Konawe Selatan merupakan tanah milik keluarganya. 

"Kami sudah menguasai lahan ini sejak tahun 2004 dan memiliki sertifikat resmi. Namun tanah ini diambil Pemda Konawe Selatan untuk pembangunan rumah jabatan tanpa ada ganti rugi yang jelas," ujarnya, Senin (21/10/2024).

Dia menambahkan, pihak keluarga telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah untuk menuntut penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan tersebut. Namun hingga kini belum ada realisasi dari pihak terkait.

Menanggapi aksi penyegelan ini, Asisten II Pemda Konawe Selatan Nurlita Jaya mengatakan pihaknya akan menyampaikan tuntutan ahli waris kepada Bupati dan Sekda Konawe Selatan. 

"Kami akan segera menindaklanjuti tuntutan ini agar tidak berlarut-larut dan dapat segera diselesaikan dengan baik," katanya.

Diketahui, tindakan ini dilakukan sebagai upaya terakhir pihak ahli waris setelah tak mendapat kepastian selama bertahun-tahun terkait hak mereka atas lahan tersebut.

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Hari ini Teten Masduki menyerahkan jabatannya sebagai Menteri Koperasi kepada Budi Arie. Hal ini ditandai dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang berlangsung di Gedung Kementerian Koperasi dan UMKM, Senin (21/10/2024).

Teten mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Budi Arie untuk meningkatkan kehidupan masyarakat perubahan sosial. Dia menyebut perjalanan tersebut tidaklah mudah. Untuk itu, dia bilang senang karena Budi Arie yang menggantikannya.

"Walaupun ternyata untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi rakyat ini tidak mudah, oleh karena itu saya senang sekali Budi Arie menggantikan saya, berbagai komunikasi yang sudah dilakukan beberapa masalah saya yakin bisa diselesaikan oleh Budi Arie," kata Teten.

Dia menyebut sudah memberikan catatan kepada Budi Arie terkait masalah koperasi. Dia berharap Budi Arie bisa bekerja dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Budi Arie mengatakan dia akan menghubungkan Kementerian Komunikasi Digital dengan Kementerian Koperasi. Dia bilang langkah ini untuk digitalisasi koperasi.

"Saya sudah sampaikan bahwa Kementerian Koperasi dan Kementerian Komunikasi Digital dikerjasamakan karena saya ingin digitalisasi koperasi," katanya.

Dia menyoroti persoalan koperasi berkaitan dengan tata kelola dan sumber daya manusia dalam 100 hari ke depan. Dia pun berkomitmen akan melanjutkan apa yang telah Teten lakukan di koperasi.

"Kita akan perkuat tata kelola dan sumber daya manusia karena itu 100 hari dan mudah-mudahan mesin di Kementerian Koperasi bisa kuat untuk lari 120 km per jam," jelasnya.

(rrd/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) 2019–2024 Teten Masduki secara resmi menyerahkan jabatannya kepada Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin (21/10/2024).

Hal tersebut ditandai dengan serah terima jabatan dan pisah sambut yang dihadiri oleh Teten dan Budi Arie di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta pada hari ini. Serah terima jabatan tersebut dilakukan secara langsung setelah Kepala Negara secara resmi melantik Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Saya senang sekali Budi Arie menggantikan saya, saya yakin semua yang saya lakukan bisa diteruskan oleh beliau. Saya mengucapkan selamat ke Budi Arie, saya harap bapak bisa bekerja sebaik-baiknya untuk ekonomi rakyat Indonesia," kata Teten dalam sambutannya.

Di sisi lain, Budi Arie mengaku akan melakukan beberapa hal untuk Kementerian Koperasi, termasuk melakukan digitalisasi koperasi hingga rebranding koperasi. Dia juga berharap semakin banyak masyarakat Indonesia yang berkoperasi.

Terlebih saat ini baru sekitar 27 orang yang tergabung dalam koperasi atau kurang dari 10% masyarakat. Padahal di Amerika, sudah sekitar 125 juta warganya berkoperasi. Untuk mencapai hal tersebut dia juga menekakan pentingnya kerja sama antar seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) di Kementerian Koperasi.

Budi juga menyinggung percakapannya dengan Presiden Prabowo sebelumnya akhirnya mengemban tugas sebagai Menteri Koperasi.

"Presiden Prabowo bicara kepada saya, ini [koperasi] warisan kakek saya Margono Djojohadikoesoemo, ayah saya Soemitro Djojohadikoesoemo. Jadi bisa dibayangkan Kementerian Koperasi ini passion harusnya bisa besar. Karena itu enggak akan teori yang penting action termasuk semua relawan semua bikin koperasi karena target saya harus dua kali lipat orang indonesia yang berkoperasi," katanya.

Budi Arie sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia (Menkominfo) sejak 17 Juli 2023. Dia menggantikan Johnny G Plate yang terlibat kasus korupsi.

Dia sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sejak 2019. Budi Arie pernah menjadi pendiri dan Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat pendukung Joko Widodo pada 2014 lalu.

Perbesar

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Sri Mulyani Indrawati menjadi menteri keuangan lagi. Penunjukan itu ia sampaikan saat mengumumkan susunan kabinetnya yang bernama Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu (20/10) malam.

Melalui penunjukan tersebut, Sri Mulyani telah menjadi menteri keuangan di era 3 presiden, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi dan Prabowo. Lantas siapa sebenarnya Sri Mulyani, di era 3 presiden dipercaya menjadi menteri keuangan?

Sri Mulyani lahir di Bandar Lampung, Lampung, pada 26 Agustus 1962. Dia adalah perempuan sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010.

Sebelumnya, Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan, Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika dia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu.

Sri Mulyani juga telah dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Dia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar.

Sejak tahun 2008, dia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Prestasi Sri Mulyani juga tak diragukan lagi, dia bahkan dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Dia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.

Riwayat Pekerjaan:

- Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI)

- Narasumber Sub Tim Perubahan UU Perbankan, Tim Reformasi Hukum ? Departemen Kehakiman RI

- Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1999 ? 2000, Kelompok Kerja Bidang Hukum Bisnis, Menteri Kehakiman Republik Indonesia

- Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI

- Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI-TVRI XXXI, Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Kebudayaan dan Kemanusiaan

- Redaktur Ahli Majalah bulanan Manajemen Usahawan Indonesia

- Anggota Komisi Pembimbing mahasiswa S3 atas nama Sdr. Andrianto Widjaya NRP. 95507 Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor

- Ketua I Bidang Kebijakan Ekonomi Dalam dan Luar Negeri serta Kebijaksanaan Pembangunan, PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)

- Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik-UI

- Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI

- Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan LPEM FEUI

- Research Associate, LPEM FEUI

- Pengajar Program S1 & Program Extension FEUI, S2, S3, Magister Manajemen Universitas Indonesia

- Anggota Kelompak Kerja Mobilitas Penduduk Menteri Negara Kependudukan ? BKKBN

- Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk, Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN

- Staf Ahli Bidang Analisis Kebijaksanaan OTO-BAPPENAS

- Asisten Profesor, University of lllinois at Urbana, Champaign, USA

- Asisten Pengajar Fakultas Ekonomi ? Universitas Indonesia

Riwayat Pendidikan:

- SMP Negeri 2 Bandar Lampung

- SMA Negeri 3 Semarang

- Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia

- Master of Science of Policy Economics di University of lllinois Urbana Champaign, U.S.A

MEDAN, iNews.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, Arief S Trinugroho menegaskan seleksi jabatankepala Dinas Kesehatan Sumut sudah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni, berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan pemerintah. 

“Sudah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan semuanya, jadi tidak ada pelanggaran apa pun,” kata Arief S dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/10/2024).

Arief yang juga Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga meluruskan isu mengenai syarat latar belakang pendidikan yang mesti dimiliki calon kepala dinas. 

Menurut dia, pegawai yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai pengumuman, bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. “Kepala dinas ini  sesuai dengan Undang - Undang nomor 20 tahun 2023 Tentang ASN Pasal 14 bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama termasuk jenis jabatan manajerial. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur latar Pendidikan tertentu. Kecuali memang hal tersebut diatur dalam peraturan,” paparnya.

Prosedur seleksi terbuka Kepala Dinas Kesehatan diawali dengan mengajukan usul rekomendasi pelaksanaan seleksi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sesuai surat Nomor B-2180/JP.00.00/07/2024 tanggal 9 Juli 20224 Hal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut. Menteri Dalam Negeri pun menyetujui secara tertulis sesuai surat Nomor 100.2.2.6/5211/OTDA tanggal 11 Juli 2024 Hal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Sumut.

Setelah itu, membentuk susunan panitia seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diisi oleh sosok yang mumpuni, sangat berkompeten dan bersifat independent. 

Pansel berjumlah 5 orang, diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera. Anggotanya adalah Prof Irmawati (Guru Besar Psikologi USU), Dr. Halilul Khairi (Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN), Dr. Edy Ikhsan (Wakil Rektor USU bIdang Akademik, Kemahasiswaan dan Kealumnian, dan Aprilla Siregar (Kepala Badan Kepagawaian Sumatera Utara).

Tahapan seleksi dimulai dengan pengumuman pendaftaran. Dilanjutkan penerimaan berkas, uji administrasi, penulisan makalah, wawancara dan rekam jejak, serta assessment test. Peserta akan maju ke tahapan berikutnya jika hasil penilaian oleh Pansel memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan.

Mengingat bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama termasuk jenis jabatan manajerial, maka penekanan dan bobot terbesar penilaian selain pada aspek manajerial adalah pengalaman kerja, kepemimpinan, kerja sama, koordinasi, gagasan program yang diajukan, aspek sosial kultural, dan sebagainya. Kesemuanya ternilai dari rekam jejak, penulisan makalah, pendalaman pada waktu wawancara dan assessment test.

Hasil akhir penilaian seleksi menghasilkan 3 (tiga) nama peserta yang meraih nilai tertinggi dan akan dipilih oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam hal ini Pj. Gubernur Sumatera Utara untuk menduduki jabatan yang dilelang, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Ketiga nama tersebut adalah Muhammad Faisal Hasrimy, Ridesman, dan Laura Ance Sinaga.

Muhammad Faisal Hasrimy meraih nilai paling tinggi, selain dari assessment test yang meliputi kemampuan dasar, juga kepemimpinan, koordinasi, kerja sama, juga nilai rekam jejak tertinggi karena berpengalaman sebagai sekretaris daerah kabupaten dan penjabat bupati. Pengalaman Faisal Hasrimy ini memberikan penguasaan manajerial, kepemimpinan dan koordinasi yang melebihi peserta seleksi lainnya. 

Selain itu program yang diajukan jika terpilih sebagai kepala dinas Kesehatan sangat baik pada tataran kebijakan, implementatif, comprehensive (menyeluruh) dan integrated (terpadu).

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta -

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki buka-bukaan tentang rencananya setelah selesai masa jabatan 20 Oktober nanti. Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo ini, Teten mengaku telah berkemas dari Widya Chandra (Widchan), kawasan rumah dinas menteri.

Teten sendiri mengaku lega telah melewati masa jabatannya sebagai menteri selama 5 tahun. Adapun sebelum menjadi MenKop UKM, ia menempati posisi sebagai Kepala Staf Presiden 2015-2018.

"Kamu lihat aku sedih nggak (nggak lanjut jadi menteri)? Aku malah mau, wah bebas," canda Teten, ditemui di Kantor KemenKop UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

"Sudah, sudah beres (berkemas). Saya pusing, terlalu banyak tanaman, merpati, ikan, tanaman yang banyak. Kata istri saya, kamu tuh orang lain, mobil yang banyak, ini tanaman," sambungnya.

Usai masa jabatannya berakhir, Teten masih punya sederet rencana. Ia sendiri tidak merincikan kegiatan apa yang akan dilakukannya, namun ia memastikan akan melakukan banyak hal.

"Kalau istirahat sih, saya nggak bisa istirahat. Ya banyak lah kan saya masih tetap nanti berinteraksi dengan teman-teman UMKM. Ada peternak, sebelum saya jadi tuh banyak. Ya banyak hobi saya," ujarnya.

Lebih lanjut, Teten pun sedikit bernostalgia masa-masa ia selama menduduki posisi sebagai menteri. Menurutnya, ia baru benar-benar menjadi menteri dalam 2 tahun terakhir, sedangkan 3 tahun pertama ia bertugas sebagai 'perawat'.

"Kita tuh baru jadi menteri kan 2 tahun, pertama kan jadi perawat ya ngurus UMKM yang terdampak kan, sakit, omset turun, ada masalah dengan cicilan. Ya makanya kita usulkan waktu jaman Covid program restrukturisasi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani), subsidi bunga, subsidi listrik dan lain-lain," kata dia.

Namun para UMKM yang belum terjangkau pembiayaan perbankan tidak bisa mendapatkan restrukturisasi, sehingga ia pun mengusulkan hibah untuk usaha mikro. Para pengusaha ini juga didorong untuk bisa masuk ke proyek-proyek pengadaan alat kesehatan seperti masker.

Selain itu, pihaknya juga turut mengembangkan UMKM Center untuk membantua para UMKM ini naik level. Salah satunya melalui pengembangan Pos Bloc yang merupakan buah kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Selama 5 tahun menjalankan perannya ini, ia mengaku senang.

"Cukup menyenangkan ya di sini, saya happy lah ngurusin yang kecil-kecil. Kalau yang gede sebenernya nggak perlu kementerian, nggak usah dibikin regulasi," kata dia.

Untuk pemerintahan selanjutnya, Teten berencana memberikan memori jabatannya kepada para menteri penerus. Adapun di pemerintahan Era Presiden Teprilih Prabowo Subianto, kementeriannya akan dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Melalui memori jabatan itu, akan disampaikan beberapa pembelajaran terkait koperasi dan UMKM selama ia menjabat. Satu catatan penting darinya, UMKM punya peranan besar untuk membantu Indonesia mencapai cita-cita sebagai negara maju pada 2045.

"Untuk jadi negara maju itu ya memang UMKM-nya, kalau kita bicara 30 ribu pendapatan perkapita, ya UMKM-nya harus ditingkatkan produktivitas. Karena di seluruh dunia juga hampir sama UMKM itu antara 96-98% lapangan kerja. Industri nggak akan bisa menggantikan, usaha besar gak akan bisa menggantikan," ujarnya.

Namun masalahnya adalah UMKM di Indonesia sangat kecil sehingga masuk ke dalam sektor informal. Atas hal ini, ia menawarkan dua usulan. Salah satunya investasi harus dibuka dengan baik sehingga masuk manufaktur yang bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Kedua, penguatan dan pemberdayaan UMKM. Menurutnya, UMKM harus menjadi bagian dari rantai pasok industri seperti di negara-negara lain. Sedangkan UMKM Indonesia sendiri justru terpisah dari usaha besar dan malah menjadi pesaing.

"Ketiga hilirisasi. Untuk hilirisasi UMKM memang tidak bisa punya teknologi. Karena itu kita bikin program rumah produksi itu walaupun hanya Rp 10-20 miliar. Tapi kalau bisa mengolah sumber-sumber daya alam yang kita miliki menjadi barang setengah jadi, suplay kepada industri, ini akan membangun industri yang kuat, yang sustain ," ujar Teten.

(shc/hns)