Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sampai September 2024 ini telah membayarkan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp35,64 triliun kepada 2.361.912 peserta.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memaparkan manfaat yang diterima peserta tersebut adalah sejumlah iuran yang telah dibayar pekerja dan pemberi kerja ditambah dengan hasil pengembangan.

"Ini yang dalam beberapa waktu lalu ingin diluruskan kembali agar JHT kembali ke fungsinya dicairkan saat hari tua, jangan dicairkan saat setelah kena PHK," kata Anggoro saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX RPR RI, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, klaim Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp1,42 triliun kepada 123.665 peserta. Anggoro menjelaskan manfaat layanan tambahan (MLT) hunian dari program JHT dan JP juga telah diberikan sebesar Rp64 miliar kepada 165 unit rumah.

Sementara itu, klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mencapai Rp2,46 triliun kepada 318.696 peserta. Kemudian klaim program Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp2,84 triliun kepada 188.847 peserta.

Klaim manfaat beasiswa juga telah dibayarkan sebesar Rp347 miliar kepada 89.621 anak peserta. Anggoro menjelaskan, manfaat ini berupa manfaat pendidikan bagi dua orang anak peserta program JKK dan JKM sebesar maksimal Rp174 juta yang diberikan secara berkala setiap tahun sesuai tingkat pendidikan.

Terakhir, klaim dari program Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP) telah dibayarkan sebesar Rp292 miliar kepada 37.233 tenaga kerja.

"Ini adalah manfaat-manfaat yang sudah diterima pekerja selama tahun ini yang dapat kita sampaikan," pungkas Anggoro.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo memaparkan kinerja perusahaan ke Komisi IX DPR RI. Salah satu yang dibahas adalah pencairan sejumlah program seperti Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Berdasarkan data tahun ini hingga bulan September, tercatat 37.223 pekerja mengajukan klaim JKP kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nominal yang dicairkan mencapai Rp 292 miliar.

"Jaminan Kehilangan Pekerjaan, ini program yang paling baru 37.223 tenaga kerja sebesar Rp 292 miliar. Ini adalah manfaat-manfaat yang sudah diterima oleh para pekerja selama tahun ini yang dapat kita sampaikan," ujar Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Kemudian jumlah klaim untuk JHT mencapai 2,3 juta atau setara Rp 35 triliun. Sementara klaim manfaat beasiswa sebanyak 89.621 anak pekerja atau Rp 347 miliar.

"Untuk Jaminan Hari Tua (JHT), ada 2,3 juta klaim atau Rp 35 triliun, para pekerja yang sudah mencairkan jaminan hari tuanya. Ini yang dalam beberapa waktu yang lalu, ingin diluluskan kembali agar JHT ini kembali ke fungsinya dicairkan saat hari tua, jangan setiap saat setelah PHK," bebernya.

Sementara itu klaim terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tembus 318.696 kasus atau Rp 2,4 triliun. Menurut Anggro manfaat JKK dibayarkan jika ada kecelakaan kerja, yang perlindungannya diberikan sejak keluar rumah, berangkat ke tempat kerja, di tempat kerja, dan kembali ke rumah, itu dilindungi oleh program jaminan sosial kerjaan.

Lalu, klaim Jaminan Kematian ada 188.847 kasus dengan nilai Rp 2,8 triliun. Klaimnya diberikan kepada ahli waris pekerja sebesar Rp 42 juta.

"Lalu jaminan pensiun ada 123.665 kasus atau yang menerima pensiun dengan manfaat pensiun Rp 1,4 triliun," tutupnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama atau Uya Kuya mempertanyakan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi potensi PHK massal di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Saat ini raksasa tekstil itu berstatus pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Sebagai informasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

"Ada potensi 30 ribu karyawan kehilangan pekerjaan secara terpaksa, walaupun Sritex belum melakukan PHK massal karena mereka masih mengajukan kasasi. Apa siasat dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK massal," tanya Uya Kuya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Jawaban Bos BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo memastikan ketahanan dana perusahaan sudah cukup untuk meng-cover jika terjadi PHK massal di Sritex. Menurutnya ketahanan dana JKP BPJS Ketenagakerjaan saat ini mencapai Rp 13 triliun.

"Apakah dananya cukup? Saat ini untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dana kita adalah 99% hampir 100%. Jadi kalau semuanya klaim, semua bisa terbayarkan. Untuk JKP saat ini ketahanan dana Rp 13 triliun," jelas Anggoro.

Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan akan memastikan para buruh harus terdaftar pada layanan mereka. Tujuannya adalah agar peserta bisa mendapatkan haknya berupa JHT dan JKP.

BPJS Ketenagakerjaan juga sudah berkoordinasi dengan Sritex melalui kantor cabangnya di Solo. Anggoro juga memastikan pihaknya siap melakukan pendampingan.

"Langkah konkretnya, karena perusahaan tersebut berlokasi di Solo maka Cabang Solo sudah berkoordinasi langsung dengan Sritex, untuk memastikan apa langkah-langkah yang akan dilakukan Sritex terkait dengan pekerja. Sehingga jika memang langkah-langkahnya terkait dengan PHK maka kita sudah melakukan seperti biasanya, kita koordinasi untuk memastikan pendampingan proses klaimnya," bebernya.

Nantinya proses klaim akan dilakukan secara massal sehingga verifikasi lebih cepat, khususnya untuk JHT. Sementara untuk JKP harus melalui portal SIAPkerja Kemnaker yang harus diisi oleh para peserta.

"Untuk JKP karena mereka harus isi di aplikasi di portal SIAPkerja Kemnaker dan Disnaker setempat maka kita harus pastikan bahwa mereka harus mengisi portal SIAPkerja dan didampingi mengisinya dengan benar," tuturnya.

"Poinnya adalah, karena itu adalah hak pekerja maka kita harus pastikan mereka tidak satu persatu prosesnya, sekaligus bersama-sama dengan human capital atau SDM, seberapa pun jumlahnya akan PHK dan ini kota lakukan seperti itu kalau ada informasi perusahaan akan PHK yang jumlahnya besar, kita akan dampingi prosesnya," tutupnya.

Saksikan juga Sosok: Agustinus Wibowo, Menemukan Identitas di Garis Batas

[Gambas:Video 20detik]

Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mengamanatkan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan akan dibagi dalam dua akun, yakni akun utama dan akun tambahan.

Saat ini implementasinya masih menunggu aturan teknis yang masih terus dikonsultasikan oleh Kementerian Keuangan bersama pihak terkait lainnya. Aturan tersebut saat ini tengah diusulkan untuk diselesaikan pada 2025 mendatang.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyambut baik langkah strategis pemerintah dalam mereformasi penyelenggaraan JHT yang telah sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pekerja. Pembagian dua akun ini menjadi sebuah upaya pemerintah untuk memastikan seluruh pekerja memiliki tabungan di hari tua.

Untuk besaran dari masing-masing akun, Timboel meminta pemerintah untuk melibatkan serikat pekerja dalam setiap pembahasannya.

“Putusan pemerintah legislatif dan eksekutif dengan lahirnya Undang-Undang 4 Tahun 2023 ini merupakan bagian dari reformasi jaminan sosial kita untuk bisa mendukung kesejahteraan di masa depan,” ujarnya Timboel.

Timboel berharap, pemerintahan baru juga serius menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut maksimal dua tahun sejak UU P2SK disahkan.

“Kalau (pemerintah) tidak serius, 2045 kita cemas. Siapa yang akan menolong kita ketika tidak punya tabungan,” imbuhnya.

Sejalan dengan itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami transisi demografis. Angka harapan hidup masyarakat yang terus meningkat, berbanding lurus dengan jumlah populasi lanjut usia yang kian bertambah.

Sehingga bonus demografi yang selama ini dinikmati, akan segera berakhir dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun ke depan. Menurutnya, hal ini dapat menimbulkan kecemasan apabila masyarakat tak memiliki kepastian atas pengganti penghasilan saat sudah tidak produktif lagi.

“Saat seseorang beranjak memasuki usia lansia maka akan menjadi kurang produktif yang rentan terhadap risiko dan guncangan khususnya dalam hal ekonomi. Dalam kondisi ini masyarakat membutuhkan kepastian atas pengganti penghasilan.

Pemerintah pun mendesain program ini untuk memastikan perlindungan hari tua. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan salah satu instrumen yang dipersiapkan sebagai jaring pengaman sosial ketika pekerja memasuki usia senja.

Menurut data BPJS Ketenagakerjaan dari seluruh peserta program JHT dan Jaminan Pensiun (JP), hanya 3 persen yang mencapai umur pensiun atau lebih dari 55 tahun. Dengan kata lain, di masa mendatang, akan banyak peserta yang memasuki usia lansia dan berpotensi menjadi beban negara.

“Inilah pentingnya dana JHT terjaga hingga pekerja tersebut memasuki hari tua. Peran kita bersama sangat penting agar para pekerja tersebut bisa Kerja Keras Bebas Cemas,” katanya.

Analis Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Ronald Yusuf mengatakan, terbitnya aturan turunan UU P2SK menjadi kebutuhan yang mendesak terhadap sektor keuangan secara keseluruhan.

Menurutnya, kondisi saat ini belum ideal karena mayoritas dana JHT dicairkan sebelum pekerja memasuki usia pensiun. Sehingga menyebabkan para pekerja tidak memiliki tabungan yang cukup untuk menjalani kehidupan yang layak saat usia senja.

Lebih jauh, Ronald menjelaskan bahwa pembagian akun JHT tersebut terinspirasi dari skema serupa yang sukses diimplementasikan oleh Employees Provident Fund (EPF) Malaysia sejak beberapa tahun lalu.

Pada kesempatan ini, EPF Malaysia juga hadir berbagi pengalaman dan filosofi transformasi pengelolaan JHT yang sebelumnya hanya satu akun menjadi dua akun dan kemudian per Mei 2024 yang lalu resmi meluncurkan pengelolaan JHT tiga akun.

“Perlindungan hari tua ini menurut kami sudah harus jadi top of mind karena tidak lama lagi populasi kita menua. Kita-kita yang sekarang harus punya perlindungan hari tua yang lebih baik, sehingga tidak sepenuhnya bergantung kepada mereka (generasi muda),” tutup Ronald.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mengamanatkan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan akan dibagi dalam dua akun, yakni akun utama dan akun tambahan.

Saat ini implementasinya masih menunggu aturan teknis yang masih terus dikonsultasikan oleh Kementerian Keuangan bersama pihak terkait lainnya. Aturan tersebut saat ini tengah diusulkan untuk diselesaikan pada 2025 mendatang.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyambut baik langkah strategis pemerintah dalam mereformasi penyelenggaraan JHT yang telah sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pekerja. Pembagian dua akun ini menjadi sebuah upaya pemerintah untuk memastikan seluruh pekerja memiliki tabungan di hari tua.

Untuk besaran dari masing-masing akun, Timboel meminta pemerintah untuk melibatkan serikat pekerja dalam setiap pembahasannya.

“Putusan pemerintah legislatif dan eksekutif dengan lahirnya Undang-Undang 4 Tahun 2023 ini merupakan bagian dari reformasi jaminan sosial kita untuk bisa mendukung kesejahteraan di masa depan,” ujarnya Timboel.

Timboel berharap, pemerintahan baru juga serius menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut maksimal dua tahun sejak UU P2SK disahkan.

“Kalau (pemerintah) tidak serius, 2045 kita cemas. Siapa yang akan menolong kita ketika tidak punya tabungan,” imbuhnya.

Sejalan dengan itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami transisi demografis. Angka harapan hidup masyarakat yang terus meningkat, berbanding lurus dengan jumlah populasi lanjut usia yang kian bertambah.

Sehingga bonus demografi yang selama ini dinikmati, akan segera berakhir dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun ke depan. Menurutnya, hal ini dapat menimbulkan kecemasan apabila masyarakat tak memiliki kepastian atas pengganti penghasilan saat sudah tidak produktif lagi.

“Saat seseorang beranjak memasuki usia lansia maka akan menjadi kurang produktif yang rentan terhadap risiko dan guncangan khususnya dalam hal ekonomi. Dalam kondisi ini masyarakat membutuhkan kepastian atas pengganti penghasilan.

Pemerintah pun mendesain program ini untuk memastikan perlindungan hari tua. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan salah satu instrumen yang dipersiapkan sebagai jaring pengaman sosial ketika pekerja memasuki usia senja.

Menurut data BPJS Ketenagakerjaan dari seluruh peserta program JHT dan Jaminan Pensiun (JP), hanya 3 persen yang mencapai umur pensiun atau lebih dari 55 tahun. Dengan kata lain, di masa mendatang, akan banyak peserta yang memasuki usia lansia dan berpotensi menjadi beban negara.

“Inilah pentingnya dana JHT terjaga hingga pekerja tersebut memasuki hari tua. Peran kita bersama sangat penting agar para pekerja tersebut bisa Kerja Keras Bebas Cemas,” katanya.

Analis Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Ronald Yusuf mengatakan, terbitnya aturan turunan UU P2SK menjadi kebutuhan yang mendesak terhadap sektor keuangan secara keseluruhan.

Menurutnya, kondisi saat ini belum ideal karena mayoritas dana JHT dicairkan sebelum pekerja memasuki usia pensiun. Sehingga menyebabkan para pekerja tidak memiliki tabungan yang cukup untuk menjalani kehidupan yang layak saat usia senja.

Lebih jauh, Ronald menjelaskan bahwa pembagian akun JHT tersebut terinspirasi dari skema serupa yang sukses diimplementasikan oleh Employees Provident Fund (EPF) Malaysia sejak beberapa tahun lalu.

Pada kesempatan ini, EPF Malaysia juga hadir berbagi pengalaman dan filosofi transformasi pengelolaan JHT yang sebelumnya hanya satu akun menjadi dua akun dan kemudian per Mei 2024 yang lalu resmi meluncurkan pengelolaan JHT tiga akun.

“Perlindungan hari tua ini menurut kami sudah harus jadi top of mind karena tidak lama lagi populasi kita menua. Kita-kita yang sekarang harus punya perlindungan hari tua yang lebih baik, sehingga tidak sepenuhnya bergantung kepada mereka (generasi muda),” tutup Ronald.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

JAKARTA, investor.id - Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK mengamanatkan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan akan dibagi dalam dua akun, yakni akun utama dan akun tambahan. Saat ini implementasinya masih menunggu aturan teknis yang masih terus dikonsultasikan oleh Kementerian Keuangan bersama pihak terkait lainnya. Aturan tersebut saat ini tengah diusulkan untuk diselesaikan pada tahun 2025 mendatang.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyambut baik langkah strategis pemerintah dalam mereformasi penyelenggaraan JHT yang telah sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pekerja. Pembagian dua akun ini  menjadi sebuah upaya pemerintah  untuk memastikan seluruh pekerja memiliki tabungan di hari tuanya kelak.

Sementara untuk besaran dari masing-masing akun, Timboel meminta pemerintah untuk melibatkan serikat pekerja dalam setiap pembahasannya.

“Putusan pemerintah legislatif dan eksekutif dengan lahirnya undang-undang 4 tahun 2023 ini merupakan bagian dari reformasi jaminan sosial kita untuk bisa mendukung kesejahteraan di masa depan,” ujarnya dalam forum bertajuk "Dialog in Building a Better Retirement Future" yang merupakan rangkaian dari Social Security Summit.

Timboel berharap pemerintahan baru juga serius menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut maksimal 2 tahun sejak UU P2SK disahkan. 

“Kalau (pemerintah) tidak serius, tahun 2045 kita cemas. Siapa yang akan menolong kita ketika tidak punya tabungan,” imbuhnya. 

Sejalan dengan itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami transisi demografis. Angka harapan hidup masyarakat yang terus meningkat, berbanding lurus dengan jumlah populasi lanjut usia yang kian bertambah. Sehingga tak terasa bonus demografi yang selama ini dinikmati, akan segera berakhir dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun ke depan. Menurutnya hal ini dapat menimbulkan kecemasan apabila masyarakat tak memiliki kepastian atas pengganti penghasilan saat sudah tidak produktif lagi.

“Saat seseorang beranjak memasuki usia lansia maka akan menjadi kurang produktif yang rentan terhadap risiko dan guncangan khususnya dalam hal ekonomi. Dalam kondisi ini masyarakat membutuhkan kepastian atas pengganti penghasilan. Pemerintah telah mendesain program ini sedemikian rupa untuk memastikan perlindungan untuk hari tua. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan salah satu instrumen yang dipersiapkan sebagai jaring pengaman sosial ketika pekerja memasuki usia senja,” ungkap Roswita.

Menurut data BPJS Ketenagakerjaan dari seluruh peserta program JHT dan Jaminan Pensiun (JP), hanya 3 persen yang mencapai umur pensiun atau lebih dari 55 tahun. Dengan kata lain di masa mendatang, akan banyak peserta yang memasuki usia lansia dan berpotensi menjadi beban negara. 

“Inilah pentingnya dana JHT terjaga hingga pekerja tersebut memasuki hari tua. Peran kita bersama sangat penting agar para pekerja tersebut bisa kerja keras bebas cemas,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut Analis Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Ronald Yusuf mengatakan bahwa terbitnya aturan turunan UU P2SK menjadi kebutuhan yang mendesak terhadap sektor keuangan secara keseluruhan. Menurutnya kondisi saat ini belum ideal karena mayoritas dana JHT dicairkan sebelum pekerja memasuki usia pensiun. Sehingga menyebabkan para pekerja tidak memiliki tabungan yang cukup untuk menjalani  kehidupan yang layak saat usia senja. 

Lebih jauh Ronald menjelaskan bahwa pembagian akun JHT tersebut terinspirasi dari skema serupa yang sukses diimplementasikan oleh Employees Provident Fund (EPF) Malaysia sejak beberapa tahun lalu.

Pada kesempatan ini, EPF Malaysia juga hadir berbagi pengalaman dan filosofi transformasi pengelolaan JHT yang sebelumnya hanya satu akun menjadi dua akun dan kemudian per Mei 2024 yang lalu resmi meluncurkan pengelolaan JHT tiga akun.

“Perlindungan hari tua ini menurut kami sudah harus jadi top of mind karena tidak lama lagi populasi kita menua. Kita-kita yang sekarang harus punya perlindungan hari tua yang lebih baik, sehingga tidak sepenuhnya bergantung kepada mereka (generasi muda),” tutup Ronald.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Peserta program Jaminan Hari Tua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa mengetahui jumlah saldo yang telah disetorkan. Cara cek saldo JHT dapat dilakukan secara mudah melalui beberapa kanal pelayanan informasi.

1. Via Situs BPJSTKU

Peserta bisa mengetahui total saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan melalui laman BPJSTKU dengan cara sebagai berikut:

- Pergi ke situs https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.

- Ketik alamat surel (email) dan kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya.

- Ketuk tombol Captcha atau ‘Saya bukan robot’.

- Tekan tombol ‘Login’ untuk masuk ke akun.

- Pilih opsi ‘Lihat Saldo JHT’.

- Selanjutnya, layar akan menampilkan saldo terbaru.

2. Via Aplikasi JMO

Memeriksa total saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan juga bisa dilakukan via aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) dengan cara sebagai berikut:

- Install aplikasi JMO dari Google Play Store atau App Store.

- Masuk akun menggunakan alamat email dan kata sandi yang telah didaftarkan.

- Pilih opsi ‘Profil Saya’.

- Tekan menu ‘Cek Saldo’.

- Pilih nomor kartu peserta (KPJ) yang ingin ditampilkan.

- Saldo JHT kemudian akan ditunjukkan secara detail beserta data yang dilaporkan.

3. Melalui SMS

Masyarakat juga dapat mengetahui jumlah saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan dengan mengirim pesan teks SMS. Masyarakat hanya perlu mengirim pesan singkat untuk registrasi awal dengan format DAFTAR(spasi)SALDO#NOMOR e-KTP#NAMA#TANGGAL LAHIR#NOMOR PESERTA, lalu kirim ke nomor 2757, contohnya DAFTAR SALDO#3523418097870002#ADI SUNARYO#01-09-1987#2345678901.

Setelah melakukan registrasi, peserta dapat melakukan pengecekan saldo JHT dengan kembali mengirim pesan teks. Fitur SMS ini hanya berlaku untuk pengguna Telkomsel, Indosat, dan XL dengan tarif pulsa sesuai ketentuan operator masing-masing.

4. WhatsApp

Ketenagakerjaan juga menyediakan layanan pelanggan melalui WhatsApp (WA). Hubungi nomor WA Tanya BP Jamsostek 0813-8007-0175 atau kunjungi link https://wa.me/6281380070175. Kemudian sampaikan tujuan atau minta bantuan sesuai kebutuhan. Ikuti instruksi petugas untuk melihat saldo JHT.

5. ATM

Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pemeriksaan jumlah saldo BPJS Ketenagakerjaan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terdekat. Peserta hanya cukup memasukan kartu debit ke mesin ATM, kemudian masukkan PIN dan pilih menu ‘Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan’.

6. Via Call Center

Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan juga meluncurkan Layanan 175 Tanya BPJSTK. Panggilan telepon Layanan 175 Tanya BPJSTK dapat dihubungi masyarakat mulai pukul 06.00 hingga 22.00. Petugas nantinya bakal membantu menyelesaikan permasalahan terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk melihat saldo JHT.

BPJS KETENAGAKERJAAN | MICHELLE GABRIELA MOMOLE | LAILI IRA

BPJS Ketenagakerjaan memiliki dua jaminan apabila terdapat pekerja yang tengah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Dan Jaminan Hari Tua (JHT). Begini cara mencairkan JKP dan JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua opsi ini menjadi langkah bagi para pekerja untuk mengamankan arus keuangan sebagai solusi dana darurat guna menutup penghasilan bulanan yang hilang setelah PHK.

Berikut Cara Klaim JKP dan JHT BPJS Ketenagakerjaan :

Cara Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Bagi peserta yang ingin mengajukan klaim wajib memiliki akun SIAPKerja dan syaratnya yakni peserta sudah memiliki masa iur sedikitnya 12 bulan dalam 24 bulan serta telah membayar iuran paling sedikit 6 bulan setiap bulan sebelum terkena PHK.

Peserta akan menerima manfaat berupa yang tunai sejumlah (45% x upah x 3 bulan) + ( 25% x upah x 3 bulan). Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp. 5.000.000,00. Adapun, manfaat lainnya berupa pelatihan kerja, informasi pasar kerja dan konseling karier.

Melansir website resmi JKP berikut tahapannya :

1. Tahap Pemberitahuan PHK

Perusahaan wajib menyerahkan perubahan data peserta PHK kepada BPJS Ketenagakerjaan maksimal 7 hari kerja melalui https://wajiblapor.kemnaker.go.id/. Bagi peserta juga dapat mengisi formulir Lapor PHK secara mandiri melalui portal aplikasi SIAPKerja yang dapat diakses pada laman https://siapkerja.kemnaker.go.id/

2. Pengajuan Klaim Manfaat JKP

Peserta yang mengalami PHK dapat mengajukan klaim manfaat JKP melalui portal aplikasi SIAPKerja yang dapat diakses pada laman https://siapkerja.kemnaker.go.id/

3. Verifikasi Data Oleh BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data peserta.

4. Penerimaan Manfaat

Peserta akan menerima manfaat JKP pada bulan pertama dengan mengikuti assessment diri pada akses informasi pasar kerja yang tertera. Uang tunai bulan ke-2 sampai ke-6 harus diajukan maksimal 5 hari setelah tanggal acuan pengajuan manfaat, yakni pada tanggal pengajuan manfaat uang tunai bulan ke-1.

Cara Klaim Jaminan Hari Tua (JHT)

Terdapat 2 cara mudah bagi detikers yang ingin klaim JHT yakni melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan. Agar klaim JHT dapat dicairkan dengan cepat, pastikan Anda telah memenuhi syarat dan mengikuti tata cara berikut.

1. Klaim JHT via Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

Bagi peserta yang memiliki saldo di bawah Rp 10 juta dapat melakukan klaim melalui aplikasi JMO yang dapat diunduh di App Store maupun Playstore. Pertama, peserta wajib melakukan registrasi dan pengkinian data. Selanjutnya, lakukan klaim dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Buka aplikasi JMO di smartphone Anda, kemudian pilih menu Jaminan Hari Tua.

- Pada halaman Jaminan Hari Tua, Pilih menu Klaim JHT.

- Jika memenuhi syarat, muncul 3 centang hijau pada persyaratan pengajuan Klaim JHT melalui aplikasi JMO, kemudian klik Selanjutnya.

- Pilih salah satu Sebab Klaim, kemudian klik Selanjutnya.

- Lakukan Pengecekan Data Kepesertaan. Jika data sudah benar, silakan pilih Sudah.

- Lakukan pengambilan biometrik dengan klik Ambil Foto dengan ketentuan seperti pada layar.

- Lengkapi Data NPWP dan Rekening yang aktif, kemudian klik Selanjutnya.

- Pada halaman Rincian Saldo JHT ditampilkan rincian saldo yang akan dibayarkan, kemudian klik Selanjutnya.

- Lakukan pengecekan ulang keseluruhan data untuk memastikan data sudah benar sebelum data tersimpan, Jika data sudah benar, silakan klik Konfirmasi.

- Selamat pengajuan klaim JHT anda diproses. Untuk melihat proses klaim dapat membuka menu Tracking Klaim.

2. Kantor Cabang

Peserta maupun ahli waris dapat melakukan klaim manfaat JKM dan JHT ke kantor cabang terdekat untuk mendapatkan layanan langsung dari petugas. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- Pastikan Anda membawa dokumen asli

- Mengisi data formulir pengajuan klaim JHT

- Ambil nomor antrian

- Wawancara dengan petugas

- Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, Anda akan menerima tanda terima

- Berikan penilaian kepuasan layanan melalui e-survey

- Saldo JHT akan ditransfer ke rekening

Mengutip dari kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta diimbau untuk menjaga privasi data pribadinya dengan tidak menggunakan jasa calo. BPJS Ketenagakerjaan menjamin bahwa seluruh proses klaim tersebut tidak dipungut biaya.

Demikian cara lengkap untuk mencairkan JKP dan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Semoga berhasil.

Pada tahun 2023 Agen perisai BPJS Ketenagakerjaan Serang Raya mampu mengakuisisi 95 ribu tenaga kerja sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU). Sementara pada tahun 2024 agen perisai turut berkontribusi dalam hal peningkatan kepesertaan aktif BPU di wilayah tersebut sebesar 70 persen.

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi agen perisai yang digelar tanggal 25 – 26 juli lalu, Kepala Kantor Cabang Serang Achmad Fatoni memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian positif tersebut.

“Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh agen perisai di wilayah Serang Raya. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengakuisisi para pekerja di sekitarnya. Pasalnya segmen BPU memegang peranan penting dalam terwujudnya Universal Coverage jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkap Fatoni

Secara nasional, saat ini BPJS Ketenagakerjaan baru melindungi lebih dari 8 juta pekerja BPU. Masih terdapat potensi yang sangat luas pada sektor pekerja BPU yakni sejumlah 46 juta pekerja.

Fatoni menambahkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut juga bertujuan untuk memastikan seluruh agen perisai di wilayah Serang menerapkan prinsip good governance dalam melakukan akuisisi kepesertaan dan menjaga sustainabilitas iuran sehingga dapat meminimalisasi terjadinya fraud.

Hal tersebut sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh agen perisai agar manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan secara maksimal oleh para pekerja yang berhak.

“Pelatihan dan pembinaan para agen perisai sangat penting agar mereka mampu melakukan tugas dengan baik, masif, dan mempunyai tata kelola yang baik,”imbuhnya.

Sebagai badan hukum publik BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan amanah dari perintah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja BPU melalui 3 program yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sementara itu dari sisi manfaat, hingga agustus 2024 BPJS Ketenagakerjaan Serang telah membayarkan sebanyak 23.023 klaim dengan total nominal mencapai Rp 304.256.414.524,88

Menutup keterangannya, Fatoni turut mengajak seluruh pekerja untuk peduli terhadap pentingnya jaminan sosial bagi diri sendiri dan orang-orang terdekat agar seluruhnya bisa Kerja Keras Bebas Cemas. Pihaknya juga berkomitmen bahwa BPJS Ketenagakerjaan selalu siap untuk memberikan pelayanan prima dan setulus hati bagi seluruh peserta.

“Kami berharap seiring dengan kemudahan layanan yang kami diberikan, maka akan semakin banyak pekerja yang menyadari pentingnya perlindungan jaminan sosial. Sehingga mereka bisa bekerja tanpa rasa cemas dan memiliki hari tua yang sejahtera,” pungkas Fatoni.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

SERANG, investor.id - Pada tahun 2023, agen perisai BPJS Ketenagakerjaan serang raya mampu mengakuisisi 95.000 tenaga kerja sektor informal atau bukan penerima upah (BPU). Sementara pada tahun 2024, agen perisai turut berkontribusi dalam hal peningkatan kepesertaan aktif BPU di wilayah tersebut sebesar 70 persen. 

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi agen perisai yang digelar tanggal 25 – 26 juli lalu, Kepala Kantor Cabang Serang Achmad Fatoni memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian positif tersebut.

“Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh agen perisai di wilayah serang raya. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengakuisisi para pekerja di sekitarnya. Pasalnya segmen BPU memegang peranan penting dalam terwujudnya Universal Coverage jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkap Fatoni 

Secara nasional, saat ini BPJS Ketenagakerjaan baru melindungi lebih dari 8 juta pekerja BPU. Masih terdapat potensi yang sangat luas pada sektor pekerja BPU yakni sejumlah 46 juta pekerja.

Fatoni menambahkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut juga bertujuan untuk memastikan seluruh agen perisai di wilayah Serang menerapkan prinsip good governance dalam melakukan akuisisi kepesertaan dan menjaga sustainabilitas iuran sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud.

Hal tersebut sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh agen perisai agar manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan secara maksimal oleh para pekerja yang berhak.

“Pelatihan dan pembinaan para agen perisai sangat penting agar mereka mampu melakukan tugas dengan baik, masif, dan mempunyai tata kelola yang baik,” imbuhnya.

Sebagai badan hukum publik, BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan amanah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja BPU melalui 3 program yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sementara itu dari sisi manfaat, hingga agustus 2024 BPJS Ketenagakerjaan Serang telah membayarkan sebanyak 23.023 klaim dengan total nominal mencapai Rp 304.256.414.524,88

Menutup keterangannya, Fatoni turut mengajak seluruh pekerja untuk peduli terhadap pentingnya jaminan sosial bagi diri sendiri dan orang-orang terdekat agar seluruhnya bisa Kerja Keras Bebas Cemas. Pihaknya juga berkomitmen bahwa BPJS Ketenagakerjaan selalu siap untuk memberikan pelayanan prima dan setulus hati bagi seluruh peserta.

“Kami berharap seiring dengan kemudahan layanan yang kami diberikan, maka akan semakin banyak pekerja yang menyadari pentingnya perlindungan jaminan sosial. Sehingga mereka bisa bekerja tanpa rasa cemas dan memiliki hari tua yang sejahtera,”pungkas Fatoni.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat memberatkan kondisi keuangan. Namun, di tengah situasi ini, terdapat dukungan yang bisa dimanfaatkan pekerja, salah satunya adalah program Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Program ini memungkinkan para pekerja yang terdampak PHK dapat mencairkan dana yang telah dikumpulkan selama masa kerja. Sehingga, dana ini bisa memberikan bantuan finansial bagi pekerja. Lantas, bagaimana cara mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan pasca PHK?

Cara Mencairkan Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan pasca PHK

Mengutip laman BPJS Ketenagakerjaan, PHK didefinisikan menjadi 3 hal, berhenti kerja melalui penetapan pengaduan hubungan industrial, berhenti kerja karena pemutusan kerja bipartit atau kontrak kerja, serta bekerja karena permasalahan hukum atau tindak pidana. Sebelum dapat mencairkan saldo JHT, ada dokumen-dokumen yang perlu disiapkan.

Dokumen-dokumen yang Diperlukan untuk Mengklaim Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan

Dokumen klaim JHT ini menjadi persyaratan yang wajib dilampirkan saat pengajuan klaim dan manfaat jaminan. Peserta perlu membawa dokumen berupa fotokopi dengan menunjukkan berkas asli.

1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
2. e-KTP
3. Buku Tabungan
4. Kartu Keluarga
5. Surat Keterangan Berhenti Bekerja, Surat Perjanjian Kerja, atau Surat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
6. NPWP (Jika ada)

Langkah-langkah Mengklaim Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan

Ada dua pilihan cara mengklaim saldo JHT pasca PHK, yaitu secara online dan offline. Berikut langkah-langkahnya.

Cara Klaim JHT Online

1. Kunjungi laman Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan
2. Isi Data seperti NIK, Nama Lengkap, dan Nomor Kepesertaan
3. Sistem akan melakukan verifikasi data otomatis
4. Peserta akan diarahkan untuk melengkapi data sesuai instruksi
5. Unggah dokumen persyaratan
6. Peserta akan menerima notifikasi yang berisi informasi Jadwal & Kantor Cabang
7. Peserta akan dihubungi melalui proses wawancara sesuai jadwal pada notifikasi
8. Proses selesai, manfaat akan dicairkan melalui rekening yang dilampirkan

Cara Klaim JHT di Kantor Cabang

1. Pastikan membawa dokumen asli dan mengisi data formulir pengajuan klaim JHT
2. Ambil nomor antrean
3. Peserta akan dipanggil oleh petugas melalui mesin antrean
4. Peserta akan dilayani oleh petugas
5. Peserta mendapat tanda terima pengajuan klaim JHT
6. Saldo JHT masuk ke rekening peserta
7. Isi e-survey yang dikirim melalui email.
8. Saldo JHT akan masuk ke rekeningmu.

Berapa Lama Waktu Pencairan Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan?

Setelah melakukan pengajuan, lama waktu pencairan dilakukan berdasarkan saldo JHT. Saldo JHT yang kurang dari Rp 10 juta bisa cair maksimal satu hari kerja. Sementara itu, saldo JHT lebih dari 10 juta membutuhkan waktu maksimal lima hari kerja.

Itulah sejumlah cara mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan pasca terkena PHK. Jangan lupa menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan ya detikers.

Keuangan Buruk, Intel Bakal PHK 15 Ribu Karyawan

Keuangan Buruk, Intel Bakal PHK 15 Ribu Karyawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemotongan gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan menjadi perhatian pekerja dan perusahaan di Indonesia, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa pengaturan terkait potongan gaji ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

Tempo mencatat bahwa rencana penambahan iuran program pensiun akan menambah pemotongan gaji karyawan di Indonesia. Sebelumnya, terdapat beberapa iuran wajib yang harus dibayarkan oleh karyawan dari penghasilannya, antara lain:

Berdasarkan Pasal 16B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non-PNS diwajibkan membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 5 persen dari gaji bulanan. Dari jumlah tersebut, 4 persen ditanggung oleh perusahaan dan 1 persen oleh peserta.

Iuran BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari beberapa program, termasuk Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). JKM memberikan manfaat uang kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, sedangkan JKK memberikan uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja.

Besaran iuran untuk Jaminan Kecelakaan Kerja berkisar antara 0,24 persen hingga 1,74 persen dari upah, tergantung pada risiko pekerjaan, dan ditanggung oleh perusahaan. Iuran Jaminan Kematian sebesar 0,3 persen dari upah juga ditanggung oleh perusahaan.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan perlindungan jangka panjang yang diberikan saat peserta pensiun, mengalami kecelakaan, atau meninggal dunia. Besar iuran JHT untuk pekerja penerima upah adalah 5,7 persen dari upah, terdiri dari 2 persen dibayarkan oleh pekerja dan 3,7 persen oleh pemberi kerja. Untuk pekerja bukan penerima upah, iuran JHT sebesar 2 persen dari upah yang dilaporkan setiap bulan.

BPJS Jaminan Pensiun (JP) adalah program perlindungan untuk menjaga derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan penghasilan akibat pensiun atau cacat total tetap. Bagi pekerja di perusahaan swasta, iuran JP ditetapkan sebesar 3 persen, di mana 2 persen dibayarkan oleh perusahaan dan 1 persen oleh peserta.

Selain ragam potongan gaji itu, Pajak Penghasilan (PPh 21) dikenakan pada penghasilan tahunan di atas Rp 60 juta dengan tarif progresif antara 5 persen hingga 35 persen, dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memotong 3 persen dari gaji bulanan, dengan 0,5 persen ditanggung pemberi kerja dan 2,5 persen oleh pekerja, yang mulai berlaku paling lambat pada tahun 2027.

OJK, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Ogi Prastomiyono, hanya berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan keselarasan program pensiun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Isu terkait ketentuan batas pendapatan berapa yang kena wajib program pensiun tambahan itu belum ada, karena PP belum diterbitkan. OJK dalam kapasitas pengawas,” katanya dalam konferensi pers Dewan Komisioner yang dipantau secara daring pada Jumat, 7 September 2024.

Program pensiun tambahan ini merupakan amanat dari UU P2SK, yang menyatakan bahwa pemerintah dapat melaksanakan program pensiun wajib di luar program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun yang sudah ada melalui BPJS, Taspen, dan sistem jaminan sosial nasional. Menurut Ogi, ketentuan lebih lanjut mengenai program ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

“Program pensiun Pensiun wajib dengan kriteria tertentu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Diamanatkan dalam UU P2SK ini itu ketentuannya itu harus mendapatkan persetujuan DPR,” kata Ogi.

MYESHA FATINA RACHMAN I RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR I ELLYA SYAFRIANI