Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan perintah disampaikan saat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadap Prabowo. Pertama, soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kemarin saya menghadap Bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," terang AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Kedua, soal Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Menurut AHY, Prabowo menaruh perhatian lebih pada peristiwa penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak.

AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," jelas AHY.

Ketiga, penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Keempat, AHY juga diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek-proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Simak juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki akan memimpin pembangunan di ibu kota baru.

Pelantikan Basuki baru saja dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin. Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN.

Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di Kabinet Kerja Jokowi pada 2014-2019, Basuki pun sudah menjadi menteri Jokowi. Artinya dua periode dia menjadi Menteri PUPR.

Adapun Basuki pertama kali ditugaskan mengurus pembangunan ibu kota baru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Usai dilantik, Basuki mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto. Dia bercerita Prabowo langsung menyalaminya usai pelantikan saat itu juga Prabowo meminta Basuki segera melaksanakan perintahnya. Basuki pun menjawab siap melakukan perintah.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai Kepala Otorita IKN, Basuki akan menerima gaji ratusan juta.

Basuki dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN. Adapun jabatan tersebut disebut setingkat menteri.

Lalu, berapa besaran gaji yang akan diterima Basuki? Dalam catatan detikcom, gaji Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Perpres tersebut diteken pada 30 Januari 2023 oleh Jokowi.

Pada Pasal 2 Perpres tersebut disebutkan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.

"Hak keuangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita lbu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan," bunyi Pasal 3.

Kemudian, disebutkan pada Pasal 4, komponen dan besaran hak keuangan serta fasilitas lain berupa dana operasional bagi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita lbu Kota Nusantara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tersebut.

"Fasilitas lainnya bagi Kepala Otorita lbu Kota Nusantara diberikan setingkat menteri dan fasilitas lainnya bagi Wakil Kepala Otorita lbu Kota Nusantara diberikan setingkat wakil menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 5.

Dalam Lampiran Perpres ini tertulis, total penghasilan Kepala Otorita IKN sebesar Rp 172.718.840. Hak keuangan itu terdiri dari gaji pokok Rp 5.040.000, tunjangan melekat (tunjangan keluarga dan tunjangan beras) Rp 648.840, tunjangan jabatan Rp 13.608.000, dan tunjangan kinerja Rp 153.422.000.

Sementara, total penghasilan Wakil Kepala Otorita IKN sebesar Rp 155.180.670 yang terdiri dari gaji pokok Rp 4.899.300, tunjangan melekat (tunjangan keluarga dan tunjangan beras) Rp 634.770, tunjangan jabatan Rp 11.566.800, dan tunjangan kinerja Rp 138.079.800.

Selain itu, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN mendapat fasilitas lainnya berupa dana operasional. Untuk Kepala Otorita IKN sebesar Rp 178.000.000 dan Wakil Kepala Otorita IKN Rp 145.000.000.

Sebagai informasi, Basuki merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Basuki ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan produksi mobil Maung untuk kendaraan dinas pribadi para menteri mulai diproduksi. Mobil pabrikan PT Pindad itu sudah dipakai duluan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai mobil kepresidenan.

Para jajaran Kabinet Merah Putih kabarnya mendapatkan arahan langsung dari Prabowo untuk menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini dilakukan untuk mempromosikan Maung sebagai mobil dalam negeri.

"Maungnya sedang diproduksi. Sudah dong, kan sudah dipakai sama Pak Prabowo kemarin. Iya mulai lah, mulai kita produksi," ungkap Prasetyo ditemui usai deklarasi GSN di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal berapa banyak produksi Maung yang mau dilakukan, Prasetyo mengaku tak hapal datanya. Yang jelas dia menekan semangat pemerintah adalah untuk mengenalkan Maung sebagai mobil buatan dalam negeri.

"Saya nggak hafal jumlahnya, yang penting semua semangatnya untuk pakai Maung. Iya, harus memberi contoh," ujar Prasetyo.

Dia mengatakan tahap pertama, pemerintah akan memenuhi kebutuhan mobil Maung untuk para menteri dan wakil menteri. Bila produksi mampu dilakukan dan dilanjutkan maka semua jajaran pejabat pemerintah akan diminta bisa menggunakan Maung juga, bahkan sampai ke level pemimpin daerah.

"Tahap pertama pasti menteri, wakil menteri baru setelah itu kalau sudah ada produksi lagi kita lanjutkan, untuk semua lah. Sampai bupati, gubernur, harapannya begitu," beber Prasetyo.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto pernah mengatakan PT Pindad menargetkan ada 5.000 unit mobil yang bisa diproduksi dalam 100 hari kerja. Dia juga bilang mobil Maung memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 70%.

"Untuk 30% itu dari Korea, Mercy, SsangYong ya lantai dasar, mesin, sama kerangka. Bagus mobil itu, luar biasa, sampeyan harus punya ya," ujar Putranto usai rapat bersama Komisi XIII DPR di gedung DPR RI Senayan, Rabu (30/10/2024).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 15/2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga. Hal ini sebagai upaya mendukung proses transisi usai perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, percepatan penyelesaian dalam pengisian jabatan ASN di masa transisi menjadi salah satu aspek penting. Paralel dengan itu, pihaknya juga tengah menyelesaikan aspek penetapan kelembagaannya.

"Kita membahas pemahaman yang sama, untuk membuat roadmap pasca kabinet baru, jadi di kabinet baru ini ada kementerian/lembaga yang fungsinya nambah, ada yang baru, berubah, dan sebagainya. Hari ini kita diskusi terkait percepatan pengisian ASN," kata Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Sementara itu, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan, organisasi harus difasilitasi sehingga ada kepastian untuk sistem karier bagi ASN yang terdampak dari kebijakan pemerintah. Ada tiga kelompok dari kementerian dan lembaga (K/L) yang terdampak, yakni K/L yang berubah, K/L yang baru, dan K/L yang tetap.

"KL yang tetap ini ada kemungkinan apabila ada yang kosong kemudian diisi atau dari yang tetap juga bisa mengisi ke tempat yang lain, makanya ini akan dilakukannya lintas instansi," kata Aba.

Alur tindak lanjut percepatan pengisian jabatan ASN ini terdiri dari penetapan SOTK, pemetaan kebutuhan pengisian jabatan, dan pengisian jabatan. Hal yang perlu di perhatikan, ada tiga pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa transisi, diantaranya yakni unsur pembantu pemimpin, unsur pelaksana, dan unsur pengawas.

Lihat juga Video 'Kemendikbudristek Pastikan Dosen ASNnya Dapat Tunjangan Kinerja di 2025':

[Gambas:Video 20detik]

Pengisian Jabatan Tak Akan Rugikan ASN

Dalam keterangan berbeda, Aba menjelaskan bahwa pengisian jabatan ASN di masa transisi harus mengutamakan pejabat instansi induk untuk menempati jabatan yang setara baik manajerial atau pun nonmanajerial.

"Kita pastikan dalam pengisian jabatan ini tidak akan ada yang dirugikan karena dalam pengisiannya diutamakan bagi PNS yang sudah eksisting saat ini," ujar Aba.

Terdapat dua ruang lingkup pengisian jabatan ASN pada masa transisi Kabinet Merah Putih di lingkungan KL, yaitu untuk Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial. Mekanisme pengisian jabatan dilakukan setelah organisasi dan tata kerja yang baru ditetapkan.

Pengisian ini diutamakan dari PNS yang telah dan sedang melaksanakan tugas dan berasal dari KL yang mengalami perubahan nomenklatur sebagai dampak dari pemisahan dan/atau penggabungan urusan pemerintahan, atau sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Metode pengisian jabatan manajerial dan nonmanajerial dapat dilakukan melalui pengukuhan dan pelantikan, uji kompetensi, penugasan sebagai pelaksana tugas, atau penyetaraan jabatan," paparnya.

Pada masa transisi, pejabat pembina kepegawaian (PPK) diimbau untuk memetakan ASN yang telah menduduki jabatan sebelumnya untuk ditempatkan dan wajib diangkat dalam jabatan yang setara pada KL. PPK juga diminta memetakan ASN yang telah memenuhi syarat jabatan untuk dapat diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, PPK memetakan tunjangan kinerja ASN yang diangkat dan dilantik dalam pengisian jabatan ASN diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan instansi asal. "Jadi yang perlu kita ditindaklanjuti adalah memetakan eksisting yang ada, memetakan proyeksi pengisiannya, serta proses memindahkan jabatan eksisting ke jabatan baru," imbuh Aba.

PermenPANRB No. 15/2024 merupakan tindak lanjut atas Perpres No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Terdapat dua instrumen hukum lainnya yang menjadi pedoman, antara lain Keppres No. 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabinet dan Pengangkatan Menteri, serta Perpres No. 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Dalam Perpres 139 diamanatkan bahwa SDM yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian/lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali dengan Peraturan Presiden mengenai kementerian/lembaga masing-masing.

Lihat juga Video 'Kemendikbudristek Pastikan Dosen ASNnya Dapat Tunjangan Kinerja di 2025':

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama kementerian terkait berkoordinasi membahas sinergi infrastruktur dalam mendukung program prioritas swasembada pangan.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menerima pesan langsung dari Presiden Prabowo untuk menyukseskan program pangan nasional.

Adapun Prabowo juga telah menetapkan target Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun mendatang.

"Pangan adalah prioritas utama yang harus dicapai dan setiap kementerian terkait wajib berkoordinasi secara terpadu untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian," ujar AHY dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Hal ini disampaikannya usai memimpin rapat lintas kementerian di Kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, pada Kamis (31/10).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan urusan pangan merupakan program nasional prioritas kabinet Merah Putih yang hukumnya wajib sukses. Oleh karenanya, kementerian/lembaga di bawah kendali Menko terkait penyediaan infrastruktur harus terkendali secara terpadu, agar tidak dijumpai hambatan berarti.

"Meskipun Kementerian Pertanian (Kementan) berada di bawah koordinasi Menko Pangan, namun mengingat swasembada pangan merupakan program nasional Presiden, maka menko terkait, seperti Menko Infrastruktur diharapkan juga turut membantu menyelesaikan hambatan program unggulan presiden tersebut, khususnya dalam mengantisipasi ketersediaan air untuk sektor pertanian," ungkap Amran.

Untuk mencapai swasembada pangan, Kementan telah mencanangkan program cetak sawah sebanyak 3 juta hektare. Pihaknya juga mempersiapkan daerah sentra pertanian yang terhubung dengan irigasi dan bendungan yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Optimalisasi infrastruktur yang ada adalah kunci. Pemanfaatan bendungan dan saluran irigasi yang baru dibangun harus segera diselesaikan untuk menjamin stabilitas suplai air ke lahan pertanian," papar Amran.

Selain keterdukungan infrastruktur, Amran juga menyoroti perlunya koordinasi lintas kementerian untuk menangani perbedaan data. Ia juga mendorong penguatan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pembinaan di tingkat pemerintah daerah lebih optimal.

"Dengan kerja sama terpadu antar kementerian dan dukungan penuh pemerintah, Indonesia optimistis dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat, sejalan dengan visi besar Presiden untuk ketahanan pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan," pungkas Amran.

Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.

Lihat Video: Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

Ragam Potensi Padi Gogo yang Dikembangkan Peneliti Kementan

Ragam Potensi Padi Gogo yang Dikembangkan Peneliti Kementan

Tugas penting didapatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil ditunjuk Prabowo untuk menjadi ketua tim khusus pembahas subsidi.

Kemarin, Prabowo baru saja mengumpulkan jajaran menterinya untuk pertama kali membahas soal kebijakan subsidi. Di rapat itu Bahlil mendapatkan tugas khusus dari Prabowo.

Dalam waktu dekat, dia diminta Prabowo untuk menyusun data-data subsidi sebagai referensi kebijakan Prabowo.

"Selain itu juga kami membahas beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk kemudian jadi materi atau bahan referensi keputusan Presiden," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Ditanya soal apakah ada opsi melakukan subsidi langsung tanpa lewat korporasi, Bahlil bilang itu menjadi salah satu alternatif kebijakan. Keputusannya masih butuh pembahasan berikutnya.

"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada bapak presiden," ungkap Bahlil.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bilang Prabowo memberikan arahan soal subsidi tepat sasaran dalam rapat terbatas pertama soal subsidi. Prabowo meminta agar subsidi bisa dipertajam untuk bisa tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasi.

"Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan presiden supaya dikaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) kemarin.

Semua bentuk subsidi, kata Hasan, dibahas Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam. Hasan menegaskan subsidi akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang," sebut Hasan.

Prabowo juga meminta agar besaran dan juga data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu dua pekan ke depan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi sektor utama dalam sinkronisasi data.

Saksikan Live DetikPagi:

Belakangan ini aplikasi e-commerce asal China menjadi sorotan lantaran dapat membahayakan UMKM. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tidak akan memberi ruang aplikasi tersebut masuk ke Indonesia.

Mulanya, Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakim Bafagih Fraksi mewanti-wanti masuknya aplikasi tersebut ke Indonesia melalui aksi korporasi. Dia menyebut bisa saja aplikasi tersebut masuk dengan menggandeng e-commerce lokal.

Dengan begitu, dia bilang kemungkinan dari segi izin bisa saja menggunakan nama e-commerce lokal yang telah diakuisisi, tapi dari segi model bisnis menggunakan Temu. Untuk itu, dia mempertanyakan peran KPPU agar hal tersebut dapat dicegah.

"Kemarin ada simpang siur mungkin mekanismenya bukan merger tapi kalau wacana ini digulirkan dan memang terealisasi ini akan membahayakan UMKM Indonesia, yaitu aplikasi Temu. Mungkin masuk langsung bisa dibatasi secara perizinan. Dikhawatirkan adalah pemilik aplikasi Temu ini mengakuisisi secara mayoritas bisa di Bukalapak. Kalau nggak salah secara izin Bukalapak, secara model bisnisnya Temu. Ini membahayakan Pak. Mereka dari produsen langsung ke konsumen. Ini bagaimana peran KPPU agar bisa memitigasi hal-hal itu," kata Hakim saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPPU M Fanshurullah Asa mengatakan pembahasan tersebut sudah sepakat agar tidak memberi ruang aplikasi tersebut masuk ke Indonesia. Hal ini telah disepakati oleh Menteri Koperasi dan UKM sebelum pergantian kabinet.

Terkait dengan aksi korporasi, Fanshurullah mengusulkan untuk revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dia menyebut perlu adanya pengaturan post-notifikasi merger menjadi pre-notifikasi merger agar sesuai dengan best practice international.

"Kita mesti lihat bagaimana aplikasi itu masuk, lewat jalur mana sudah ada ini kendala kami mah buat di awal objek KPPU sedangkan kami post merger, perlu segera revisi UU. Secara kajian/rekomendasi yang kami berikan kepada Presiden kepada Kementerian UMKM, Kemendag, tapi kekuatan KPPU hanya sekadar rekomendasi," jelasnya.

Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua KPPU Aru Armando mengatakan ada tiga pelanggaran aksi korporasi menurut KPPU, seperti perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Dia menerangkan sampai saat ini belum ada laporan secara resmi terkait aksi korporasi oleh Temu.

"Jadi apakah mereka (Temu) nanti melakukan perjanjian atau kegiatan untuk posisi dominan kan kita belum mengetahui apa yang mereka lakukan kan. Karena kan aksi korporasinya sendiri kan kita masih belum mendapatkan laporan ya, termasuk juga seperti apa yang mereka lakukan," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto memanggil para jajaran Kabinet Merah Putih siang ini untuk membahas soal kebijakan subsidi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan juga Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

Usai rapat, semua menteri dan pimpinan BUMN bungkam dan tidak memberikan keterangan apapun soal rapat terbatas mengenai subsidi. Keterangan hanya diberikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

Hasan bilang Prabowo memberikan arahan soal subsidi tepat sasaran. Prabowo meminta agar subsidi bisa dipertajam untuk bisa tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasi.

"Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan presiden supaya dikaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Semua bentuk subsidi, kata Hasan, dibahas Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam. Hasan menegaskan subsidi akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang," sebut Hasan.

Prabowo juga meminta agar besaran dan juga data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu dua pekan ke depan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi sektor utama dalam sinkronisasi data.

"Semua masih dikaji, perintahnya dua minggu diselesaikan," tegas Hasan.

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Otorita Ibukota Nusantara (OIKN). Terdapat beberapa agenda dalam rapat ini yakni perkenalan pimpinan dan anggota Komisi II dengan jajaran OIKN, pembicaraan progres pembangunan IKN, dan lain-lain.

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Memulai rapat, Rifqinizamy menyampaikan, DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala OIKN. Sebelumnya, Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian, dia ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak Juni 2024.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10) lalu.

Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita IKN, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Hari itu, kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang.

"Belum, sabar dulu, baru pulang dulu," ujar Prasetyo.

Lihat Video: Mensesneg Ungkap Basuki Hadimuljono Ditunjuk Jadi Kepala OIKN

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan hari ini menghadap Presiden Prabowo Subianto. Dia membahas soal strategi-strategi yang akan dilakukan untuk swasembada pangan.

Usai rapat, Zulhas mendapatkan target dari Prabowo agar swasembada pangan bisa dilakukan pada 2028 ataupun 2029.

"Saya menyampaikan kepada Presiden program-program apa saja yang harus kita selesaikan. Dan insyaallah tugas untuk swasembada pangan pada 2028-2029 bisa kita capai," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Zulhas mengatakan dirinya juga sudah berkoordinasi lintas kementerian, khususnya soal anggaran. Dia sudah melapor ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal anggaran ratusan triliun yang akan dikelola untuk swasembada pangan.

Eks Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju itu mengatakan total anggaran swasembada pangan akan menyentuh Rp 139,4 triliun. Duit sebesar itu tersebar di berbagai pemangku kepentingan.

"Anggaran terkait pangan totalnya tadi saya laporkan Rp 139,4 triliun, tapi kan tersebar, ada di PU, ada di KKP, ada di BUMN di bidang pupuk, ada di dana desa, ada di pemerintah daerah," beber Zulhas.

"Tadi pagi dengan Kementerian Keuangan soal anggaran," lanjutnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayaha Agus Harimurti Yudyhono (AHY) buka-bukaan soal arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan mobil Maung pabrikan Pindad kepada para menteri. AHY mengatakan arahan tersebut memang disampaikan langsung oleh Prabowo dalam Retreat Kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Namun sejauh ini, AHY bilang dari pemerintah memang belum ada aturan resmi soal arahan tersebut. Dia mengatakan arahan Prabowo sebagai semangat Prabowo untuk memajukan industri dalam negeri.

"Memang waktu di Magelang, di Akmil, pak presiden menyampaikan semangat beliau. Saya hanya berani bilang itu semangatnya beliau, karena sekali lagi Kebijakannya belum tahu persis saya akan seperti apa yang akan ditetapkan," ungkap AHY di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

AHY bilang Prabowo meminta Indonesia sebagai negara besar mengupayakan untuk memiliki industri otomotif yang maju dan berkembang.

"Siapa yang mau mulai kalau bukan kita sendiri. Semangatnya begitu," tegas AHY.

Nah Prabowo mengajak agar para menteri menggunakan mobil Maung sebagai langkah mempromosikan mobil dalam negeri. Dari situ, Pindad juga bisa mendapatkan feedback untuk menyempurnakan produk Maung.

"Sebelum kita bisa mempromosikan produk kebanggaan dalam negeri termasuk di aspek otomotif ini, maka beliau mengajak dan berharap kita semua menjadi bagian untuk promosikan itu dengan cara menggunakannya. Kalau kita menggunakan kita bisa berikan feedback dan produknya bisa disempurnakan kualitasnya," ungkap AHY.

"Semangat beliau begitu, Maung di antara ikon kebanggaan kita dan beliau menunjukkan menggunakan produk kebangsaan Indonesia tadi dan harapannya bisa digunakan jajaran pembantunya beliau," tegasnya.