Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja pegawai hingga Oktober 2024 mencapai Rp 242,2 triliun atau 84,8% dari pagu APBN 2024.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi ini meningkat 13,4% yoy jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya Rp 213,6 triliun.

Suahasil menjelaskan, kenaikan ini dipengaruhi antara lain oleh pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan Gaji 13 ASN/TNI/Polri serta kenaikan gaji ASN/TNI/Polri.

Secara rinci, belanja pegawai K/L ini terdiri dari realisasi pembayaran reguler (Gaji dan Tunkin) sebesar Rp 210,8 triliun atau tumbuh 10,9% yoy hingga Oktober 2024.

Kemudian, realisasi pembayaran THR dan Gaji 13 telah mencapai Rp 31,4 triliun atau tumbuh 33,6% yoy.

"Tinggi karena di Januari yang lalu ada kenaikan gaji. Jadi kenaikan gaji angkanya terus berlangsung sehingga secara yoy (tahunan) tiap bulan dibandingkan Oktober tahun lalu ada peningkatan," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Badai bencana kembali menyerang industri otomotif dunia. Kali ini, raksasa mobil asal Jepang, Nissan mengumumkan akan melakukan pemutusan kerja besar-besaran dan memangkas upah petinggi perusahaan.

Disitat dari Reuters dan NY Times, Jumat (8/11), Nissan akan melakukan PHK terhadap 9 ribu karyawannya. Angka tersebut mencapai 6,7 persen dari total pegawai mereka di seluruh dunia (133.580 orang).

Bukan hanya itu, Nissan juga mengurangi 20 persen kapasitas produksinya di pabrik dan memangkas separuh penghasilan Makoto Uchida selaku chief executive officer (CEO) perusahaan!

Presiden dan Chief Executive Officer Nissan Makoto Uchida Foto: Nissan

Menurut laporan terbaru yang diumumkan Kamis (7/11), kondisi tersebut dipicu penjualan global yang menurun drastis, utamanya di Amerika Utara, China dan Jepang. Bahkan, keuntungan mereka turun 90 persen selama periode April hingga September 2024.

Seperti pabrikan lain, termasuk Ford Motor di Amerika Serikat dan Volkswagen di Jerman, Nissan telah berjuang untuk mengimbangi preferensi konsumen yang berubah dengan cepat di beberapa pasar mobil di dunia.

Di China, kemunculan jenama seperti BYD menggantikan banyak produsen mobil tradisional seperti Volkswagen dan Ford yang sudah lama mendominasi kawasan setempat. Karuan saja, BYD mampu menghadirkan mobil murah dengan teknologi canggih.

"Kami tidak dapat menyangkal bahwa rencana penjualan kami terlalu berlebihan mengingat perubahan pasar yang begitu cepat. Ini menunjukkan ketidakmampuan kami memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu," kata Uchida.

Pabrik Nissan. Foto: Doc. Nissan.

Kondisi tersebut tentu menjadi beban berat untuk Uchida dan timnya. Dia menegaskan, sejumlah petinggi perusahaan juga akan mendapat potongan gaji sukarela selama Oktober 2024.

Nissan untuk sementara waktu akan memanfaatkan kemitraan untuk menjalankan roda bisnisnya, termasuk dengan Honda dan sejumlah nama lainnya.

Rencana Tesla PHK 400 Karyawan di Jerman

Rencana Tesla PHK 400 Karyawan di Jerman

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000 di 2025. Adapun alokasi yang sudah ditetapkan untuk Kementerian Koperasi tahun depan sebesar Rp 274,45 miliar.

Budi Arie mengatakan tambahan anggaran itu untuk memperkuat program koperasi di 2025. Alokasi anggaran Rp 274,5 miliar itu merupakan pembagian dengan Kementerian UKM.

"Untuk memperkuat program perkembangan koperasi pada 2025, Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000," kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, tambahan anggaran itu diperuntukkan bagi program teknis sebesar Rp 1.758.886.375.000 yang terdiri untuk Direktur Jenderal (Dirjen) Kelembagaan, Digitalisasi dan Inovasi, Dirjen Ekosistem dan Pengembangan Usaha, Dirjen Pengembangan Talenta dan Daya Saing, Dirjen Mitigasi Risiko dan Pengawasan, LPDB Koperasi Dekopin.

Kemudian tambahan anggaran sebesar Rp 440.500.000.000 untuk program Sekretariat Jenderal (Setjen) yang terdiri untuk Biro Perencanaan dan Bahan Kebijakan Pimpinan, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Biro Hukum dan Kerja Sama Internasional, Inspektur Jenderal, serta Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Secara khusus Biro Umum dan Keuangan memerlukan tambahan anggaran Rp 261.700.000.000 yang di antaranya untuk layanan dukungan operasional, gaji, tunjangan dan lainnya, layanan pengadaan barang dan jasa, protokoler, revitalisasi ruang kerja pegawai, pemeliharaan gedung, hingga revitalisasi Grand Smesco Hills.

Amazon berencana mewajibkan para karyawannya untuk bekerja di kantor selama 5 hari penuh per minggu pada 2025.

Kabarnya, karyawan yang menolak kebijakan tersebut akan diminta untuk mengundurkan diri secara sukarela dan tidak dapat menggunakan komputer perusahaan.

Selama ini Amazon cuma mewajibkan karyawan untuk bekerja di kantor selama 3 hari saja setiap minggu. Banyak karyawan mengungkapkan rencana itu lebih ketat daripada perusahaan teknologi lainnya, terlalu banyak bekerja di kantor juga akan menghambat efisiensi karena waktu perjalanan dari rumah ke kantor.

Dilansir dari Reuters, Rabu (6/11/2024), CEO Amazon Andy Jassy mengatakan rencana untuk mewajibkan karyawan berada di kantor lima hari seminggu tidak bertujuan untuk memaksa pengurangan karyawan atau memuaskan para pemimpin kota.

"Sejumlah orang yang saya lihat menyebut bahwa alasan kami menerapkan kebijakan ini adalah, ini adalah PHK terselubung. Saya dapat memberi tahu Anda bahwa kedua hal itu tidak benar," tegas Jassy.

Jassy menyatakan kebijakan kerja di kantor dilakukan untuk mendorong penguatan budaya perusahaan.

Amazon berjanji akan menyediakan tunjangan komuter dan tarif parkir bersubsidi untuk membantu kebijakan karyawan kembali ke kantor.

"Itu adalah penyesuaian. Saya memahami banyak orang, dan kami akan bekerja sama mengatasi adaptasi tersebut," sebut Jassy.

Sebelumnya, Matt Garman, CEO Amazon Web Services menyarankan agar pekerja yang tidak ingin mematuhi persyaratan bekerja di kantor secara penuh dapat pindah ke perusahaan lain. Dia juga mengklaim 9 dari 10 karyawan telah diajak bicara dan mendukung perubahan kebijakan tersebut.

Namun para karyawan menolak kebijakan itu, ada sekitar 500 karyawan Amazon yang memohon Garman untuk merevisi kebijakan tersebut. Mereka menilai Amazon bisa dan mampu beroperasi dengan baik sepenuhnya dari jarak jauh.

Terlalu banyak kerja di kantor juga akan lebih mempengaruhi karyawan yang memiliki keluarga atau memiliki masalah medis.

Tes Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD CPNS) 2024 masih berlangsung saat ini hingga 14 November nanti. Tes SKD CPNS ini sudah dimulai sejak 16 Oktober lalu yang mana peserta mengikuti tiga jenis tes diantaranya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Menilik surat resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024, setelah jadwal tes SKD selesai maka hasilnya akan diolah terlebih dahulu pada 23 Oktober - 19 November 2024. Lalu setelah itu pengumuman hasil lolos atau tidaknya peserta itu pada 17 - 19 November 2024.

Hasil lolos atau tidaknya tes SKD bisa di cek melalui situs instansi yang dipilih atau melalui akun SSCASN peserta untuk mengecek hasilnya. Pengumuman ini merupakan hasil mutlak dan tidak ada masa sanggah untuk peserta.

Bagi peserta yang lolos SKD akan lanjut ke tahapan seleksi selanjutnya yaitu tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Adapun tes SKB bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta terkait bidang jabatan yang dilamar. Sehingga materi tes SKB ini disesuaikan dengan jenis jabatan dan formasi yang dipilih.

Berikut informasi tahapan SKD - Tes SKB CPNS 2024 :

-Pelaksanaan SKD CPNS 16 Oktober - 14 November 2024
-Pengolahan Nilai SKD CPNS 23 Oktober - 16 November 2024
-Pengumuman Hasil SKD CPNS 17 - 19 November 2024
-Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT 20 November - 17 Desember 2024
-Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT 20 - 22 November 2024
-Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi 23 - 25 November 2024
-Penarikan data final SKB CPNS: 26-28 November 2024
-Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT: 29 November-3 Desember 2024
-Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKB CPNS dengan CAT: 4-8 Desember 2024
-Pelaksanaan SKB CPNS: 9-20 Desember 2024

Demikian informasi terkait pengumuman SKD CPNS 2024 dan tahapan selanjutnya, semoga bermanfaat ya detikers!

JAKARTA, investor.id -  Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk melanjutkan pemberantasan dan menindak tegas atas judi online di Tanah Air.

Pengawasan juga perlu ditingkatkan agar aparat sipil negara (ASN) bisa terhindar dan menjadi contoh terdepan dalam penindakan aktivitas ilegal yang merugikan secara ekonomi tersebut. Apalagi, sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi telah menjadi tersangka jaringan judi online.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid resmi meneken Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 terkait Upaya Mendukung Penegakan Pemberantasan Judi Online di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Keputusan ini menyusul kabar adanya keterlibatan sejumlah pegawai Kemkomdigi dalam praktik judi online.

Dari laman resmi Kemkomdigi, diketahui instruksi tersebut berlaku mulai Jumat, 1 November 2024. Menurut Meutya, instruksi ini merupakan wujud komitmen kementerian terhadap upaya pemberantasan judi online. “Dimulai dari lingkup internal kementerian,” tutur Meutya Hafid, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi Sabtu, 2 November 2024.

Melalui instruksi tersebut, Meutya Hafid mengarahkan seluruh sivitas Kemkomdigi untuk berkomitmen menaati Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh para pegawai sejak Juli 2024. Adapun, isi Pakta Integritas tersebut berkenaan dengan Pemberantasan Kegiatan Perjudian Daring (online) yang berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian online baik di dalam maupun luar kedinasan.

Tidak hanya itu, Meutya Hafid melalui instruksi tersebut turut menegaskan larangan bagi seluruh pegawai Kemkomdigi untuk berkomunikasi, memengaruhi, dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas dan muatan perjudian online. Ia juga menekankan dibutuhkannya sinergitas dan komitmen kolektif dari para pegawai Kemkomdigi dalam memberantas salah satu permasalahan serius yang dihadapi negeri ini.

Lebih lanjut, Menkomdigi menyatakan keterbukaan ihwal perkembangan pemberantasan judi online yang dapat dipantau langsung dan secara berkala oleh publik melalui laman resmi Kemkomdigi dan kanal publik lainnya. Hal ini, kata Meutya Hafid, guna menjaga transparansi dan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jendral Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi online. Disadur dari Antara, beberapa orang di antaranya merupakan pegawai hingga staf-staf ahli Kemkomdigi.

Pegawai Kemkomdigi, menurut dugaan Trunoyudo, telah menyalahgunaan wewenang dengan menerima imbalan untuk tidak menjalankan tugasnya dalam pengawasan terhadap judi online.“Di sini terkait penyelenggaraan wewenang oleh pegawai pada kementerian yang menerima sesuatu untuk tidak melakukan tugas dan fungsinya,” katanya saat di temui di Bareskrim Polri pada Jumat, 1 November 2024.

Trunoyudo menjelaskan, kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dengan asistensi dari Bareskrim Polri. Hingga hari ini, kasusnya masih didalami oleh polisi.

Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid resmi meneken Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 terkait Upaya Mendukung Penegakan Pemberantasan Judi Online di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Keputusan ini menyusul kabar adanya keterlibatan sejumlah pegawai Kemkomdigi dalam praktik judi online.

Dari laman resmi Kemkomdigi, diketahui instruksi tersebut berlaku mulai Jumat, 1 November 2024. Menurut Meutya, instruksi ini merupakan wujud komitmen kementerian terhadap upaya pemberantasan judi online. “Dimulai dari lingkup internal kementerian,” tutur Meutya Hafid, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi Sabtu, 2 November 2024.

Melalui instruksi tersebut, Meutya Hafid mengarahkan seluruh sivitas Kemkomdigi untuk berkomitmen menaati Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh para pegawai sejak Juli 2024. Adapun, isi Pakta Integritas tersebut berkenaan dengan Pemberantasan Kegiatan Perjudian Daring (online) yang berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian online baik di dalam maupun luar kedinasan.

Tidak hanya itu, Meutya Hafid melalui instruksi tersebut turut menegaskan larangan bagi seluruh pegawai Kemkomdigi untuk berkomunikasi, memengaruhi, dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas dan muatan perjudian online. Ia juga menekankan dibutuhkannya sinergitas dan komitmen kolektif dari para pegawai Kemkomdigi dalam memberantas salah satu permasalahan serius yang dihadapi negeri ini.

Lebih lanjut, Menkomdigi menyatakan keterbukaan ihwal perkembangan pemberantasan judi online yang dapat dipantau langsung dan secara berkala oleh publik melalui laman resmi Kemkomdigi dan kanal publik lainnya. Hal ini, kata Meutya Hafid, guna menjaga transparansi dan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jendral Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi online. Disadur dari Antara, beberapa orang di antaranya merupakan pegawai hingga staf-staf ahli Kemkomdigi.

Pegawai Kemkomdigi, menurut dugaan Trunoyudo, telah menyalahgunaan wewenang dengan menerima imbalan untuk tidak menjalankan tugasnya dalam pengawasan terhadap judi online.“Di sini terkait penyelenggaraan wewenang oleh pegawai pada kementerian yang menerima sesuatu untuk tidak melakukan tugas dan fungsinya,” katanya saat di temui di Bareskrim Polri pada Jumat, 1 November 2024.

Trunoyudo menjelaskan, kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dengan asistensi dari Bareskrim Polri. Hingga hari ini, kasusnya masih didalami oleh polisi.

Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus judi online. Kasus ini menjerat pegawai Komdigi karena tak melakukan wewenang pemblokiran situs.

Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid buka-bukaan soal status pegawai yang menjadi tersangka kasus judi online. Dia bilang bila sudah jadi tersangka, pegawai yang terjerat kasus akan dinonaktifkan terlebih dahulu.

Lebih lanjut apabila sudah ada keputusan hukum inkrah menyatakan pegawai-pegawai tadi perlu dipidana, maka kementerian akan mengeluarkan pegawai tersebut dengan status pemberhentian tidak hormat.

"Ya kalau misalnya ini kalau tersangka tentu akan sementara dinonaktifkan, lalu kalau memang sudah inkrah dia akan diberhentikan dengan tidak hormat," sebut Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

"Kita lihat nanti perkembangannya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi awal yang baik bagi Kemkomdigi," tegasnya.

Dalam catatan detikcom, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan oknum Komdigi yang ditangkap itu memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pemblokiran situs terkait judi online. Namun oknum Komdigi tersebut menyalahgunakan kewenangannya.

"Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Iya kan, namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka," kata Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan.

Polisi juga telah menggeledah 'kantor satelit' yang digunakan para tersangka di Bekasi. Tersangka juga mengakui 'membina' 1.000 situs judi online yang seharusnya diblokir.

Para tersangka mendapat Rp 8,5 juta dari setiap situs yang 'dibina'. Maksudnya, adalah menjaga agar situs tadi tidak diblokir.

Melinda French Gates yang merupakan mantan istri Bill Gates yang kini terlihat bahagia dengan pacar barunya. Kabarnya, Melinda sedang dekat dengan pria bernama Philip Vaughn, seorang mantan pegawai Microsoft.

Menilik profil LinkedIn miliknya, Vaughn pernah bekerja untuk Microsoft selama 10 tahun pada 1999-2008. Ia kemudian pindah ke sejumlah perusahaan yang berbeda, termasuk Raveable, Mentor dan Innovation Arts Group.

Melinda bercerai dengan Founder Microsoft Bill Gates pada tahun 2021, mereka dikaruniai tiga orang anak yaitu Jennifer, Phoebe, dan Rory. Lalu berapa harta kekayaan Melinda Gates?

Harta kekayaan Melinda Gates

Melansir Forbes (01/11/2024), Melinda kini memiliki harta kekayaannya sebesar US $ 30 miliar atau setara dengan Rp 471,7 triliun (kurs 15.730). Sekarang dia menempati orang nomer kaya ke 61 dunia dan menjadi filantropis yang berpengaruh di dunia.

Melinda yang kini berusia 60 tahun itu kini menduduki orang terkaya ke-34 di Amerika Serikat dan sampai saat ini tinggal di kota Washington. Melinda mengundurkkan diri sebagai Wakil Ketua Bill and Melinda Gates Foundation pada Juni lalu setelah hampir 24 tahun menjabat posisi tersebut.

Pada tahun 2015, ia mendirikan Pivotal Ventures, sebuah entitas terpisah dari Gates Foundation, yang berfokus pada penghapusan hambatan akses dan peluang bagi kelompok minoritas dan perempuan di Amerika Serikat (AS).

Wanita jebolan Duke University itu telah berkomitmen untuk mendukung hak-hak perempuan dan Anak. Tercatat pada Mei 2024 kemarin, dirinya menyumbangkan Rp 15,7 triliun untuk tujuan tersebut.

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini buka-bukaan terkait nasib tunjangan kinerja (tukin) para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah kementerian. Adapun pemindahan kementerian ini seiring dengan perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rini memastikan, tukin yang diterima ASN masih akan tetap mengacu pada kementerian tempat ia bekerja sebelum dipindahkan sehingga tidak akan ada penurunan tukin. Hal ini sembari menunggu rampungnya Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

"Kalau misalnya di kementerian yang berbeda-beda (penempatannya), maka tetap dia akan menggunakan (tukin) yang lama sambil kita sedang menyesuaikan juga PermenPAN-RB untuk penyesuaian," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ia pun mencontohkan dengan tukin Kementerian Imigrasi. Adapun di pemerintahan sebelumnya, persoalan imigrasi masuk ke dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, Kementerian Imigrasi nantinya akan mengikuti besaran tukin yang lama.

Tukin pegawai ASN sendiri berbeda-beda menyesuaikan jabatan dan asal kementerian. Ada kementerian yang tukinnya 80% dan ada juga yang sudah mencapai 100%. Rini menekankan kembali, untuk tahap awalnya ini tukin pegawai ASN yang pindah kementerian masih akan tetap mengacu pada tukin di kementerian lama.

"Ada yang dipindahkan ke mana, ada (kementerian) yang masih 80%, dia sudah 100 dan sebagainya, dia masih mengikuti yang lama dulu, sesuai dengan organisasi asal. Pokonya tidak merugikan ASN," ujarnya.

Rini mengatakan, proses transisi ini akan berlangsung hingga bulan Desember 2024. Proses tersebut pun telah berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Seiring dengan itu, ke depan juga akan terbit aturan turunan lainnya.

"Transisi ini kan sampai bulan Desember harus kita selesaikan, mudah-mudahan nanti Januari sudah mulai ada peraturan. Jadi KemenPAN-RB lagi ngebut nih, banyak yang harus diselesaikan hari ini," kata dia.

Selaras dengan kebijakan menyangkut tukin ini, Rini juga memastikan kebijakan serupa terhadap gaji ASN yang pindah kementerian. Ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujar Rini, dalam Raker.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres No. 139 tahun 2024 atau Perpres Transisi. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," katanya.

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) buka-bukaan tentang nasib 453 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Kemenko Marves sendiri dihilangkan dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih. Adapun 453 di antaranya merupakan pegawai eks kementerian yang dulunya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan, para ASN ini dipindahkan ke kementerian lain disesuaikan dengan fungsinya. Salah satunya ada yang dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPK).

Meski begitu, tidak serta-merta seluruh eks pegawai Kemenko Marves dialihkan ke Kemenko IPK yang kini menempati eks kantor Luhut tersebut. Rini mengatakan, sebagian pegawai juga dialihkan ke kementerian lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

"Disesuaikan dengan fungsinya tadi. Ada yang ikut juga ke (Kemenko) Pangan, kan di sana ada juga yang mengikuti pangan. Ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain. Jadi kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menambahkan, para ASN ini ditempati di sektor yang sama dengan pekerjaan mereka saat sebelum pindah.

"Kita sudah memetakan. Assisting itu sudah kita petakan, kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak itu kita sudah punya semua. Tinggal nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi sendiri yang akan ditempatkan," terang Haryomo, dalam kesempatan yang sama.

Saat ini sebagian ASN terkait sudah mulai bekerja di kementerian baru. Informasi menyangkut pengalihan sumber daya aparatur ini juga telah disampaikan oleh Kementerian PAN-RB dan BKN kepada para Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari kementerian terkait.

Transisi ini berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Karena itulah, saat ini masih ada beberapa kementerian yang belum mendapatkan kantor dan ada juga ASN yang belum benar-benar pindah ke kementerian baru.

"Kan SK-nya juga masih SK yang lama. Belum ada Perpres organisasi juga belum turun. Jadi memang ini Perpres organisasi kami harapkan sebenarnya bisa segera ditandatangan di Presiden (Prabowo) supaya nanti pergerakannya bisa lebih cepat," imbuh Rini.