REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kewenangan dan kesempatan bagi ormas keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). Sejumlah ormas keagamaan juga telah menyatakan siap menerima IUP.

Lantas bagaimana pendapat ulama terdahulu terkait masalah lingkungan dan pertambangan? Berikut ini pendapat beberapa ulama klasik terkait dengan eksplorasi sumber daya alam.

Di antaranya Imam al-Mawardi dalam al-Ahkam al- Suthaniyyah, pendapat Imam al-Shan’ani dalam Subul al-Salam, pendapat Imam Ibn Hajar al-Haitami dalam Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al- Minhaj, pendapat Imam Zakaria al-Anshari dalam Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin, dan pendapat Imam Ibn Qudamah dalam al-Mughni.

Pendapat Imam al-Mawardi:

"Barang siapa membuka lahan baru maka ia berhak memilikinya, baik dengan atau tanpa izin penguasa."

"Namun, menurut Imam Abu Hanifah harus seizin penguasa, karena sabda Nabi Muhammad SAW: Tidak ada hak bagi seseorang kecuali yang diizinkan oleh imam."

"Menurut Imam Malik, orang terdekat lebih berhak untuk membuka lahan (dan mengeksplorasinya) dari pada orang yang jauh (asing). Sementara, tata cara pembukaan lahan (yang memiliki konsekwensi hak kepemilikan dan pemanfaatan) didasarkan pada ‘urf karena Rasulullah SAW menyebutkannya secara mutlak, tidak memberi penjelasan rinci tentang tata caranya, berarti didasarkan pada kebiasaan yang telah disepakati masyarakat."

Imam al-Mawardi merujuk kepada pendapat Imam Malik menjelaskan bahwa orang terdekat lebih berhak untuk membuka lahan (dan mengeksplorasinya) dari pada orang yang jauh (asing).

Pendapat Imam al-Shan’ani:

"Al-Mawat yaitu tanah (sumber daya alam) yang belum dimakmurkan (diolah dan dieksplorasi). Proses pemakmuran diserupakan dengan kehidupan dan pembiarannya diserupakan dengan tidak adanya kehidupan."

"Menghidupkan bumi dengan cara mengolahkan. Ketahuilah, ketentuan mengenai “ihya’” (pengolahan dan eksplorasi) dari syari’ bersifat mutlak. Dengan demikian, implementasinya harus kembali pada ‘urf (kebiasaan) masyarakat mengenai tata caranya."

"Dalam hal lain, syari’ terkadang memberikan penjelasan tentang suatu masalah secara mutlak, sebagaimana ketentuan ”al-qabdlu” (menerima) dalam harta untuk jual beli serta ketentuan ”al-hirzu” (tempat penyimpanan) dalam masalah pencurian yang implementasinya didasarkan pada ’urf."

"Menurut ’urf (setidaknya) ada lima hal yang bisa dikategorikan sebagai ”ihya’”, yaitu memutihkan tanah dan membersihkannya untuk kemudian ditanami, membangun pagar, menggali parit, sehingga orang yang lewat tidak memungkinkan untuk melihatnya. Ini pendapat Imam Yahya."

Pendapat Imam...

Sa’id berkata diceritakan dari Sufyan dari Ibn Abi Nujaih dari ’Amr ibn Syu’aib bahwa Rasulullah SAW memberikan kuasa sebidang tanah kepada seseorang dari Juhainah atau Muzainah, akan tetapi mereka membiarkannya (tanpa pemanfaatan) lantas datang seseorang dan menggarapnya. Kemudian orang yang diberi kewenangan Nabi tersebut datang mengadukan hal ini kepada Khalifah Umar bin Khattab."

"Umar bin Khattab berkata, "Seandainya pemberian tersebut dari saya dari Abu Bakar aku pasti tidak akan mengembalikannya. Akan tetapi ini penetapan pemberian dari Rasulullah SAW maka aku putuskan untuk mengembalikannya."

"Setelah itu Umar bin Khattab berkata lagi: Barang siapa yang memiliki tanah, yakni menguasai (mengkarantina) tanah dan membiarkannya selama tiga tahun (tanpa pengolahan) lantas datang kelompok orang lain memakmurkannya maka orang tersebut lebih berhak memilikinya."

Dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Manusia sebagai khalifah di bumi (khalifah fi al-ardl) memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya. Sebagai khalifah, manusia diingatkan oleh Sang Pencipta agar tidak berbuat kerusakan di bumi dan tidak merugikan orang lain.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tiga ormas Islam telah menyatakan akan menerima konsesi tambang yang ditawarkan Pemerintah. Ketiga ormas Islam tersebut yaitu Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

c. Firman Allah SWT yang menegaskan hubungan antara keimanan dengan memakmurkan bumi dan seisinya serta dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak memperhatikan kaedah pelestarian lingkungan, antara lain:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya)." (QS Hud [11] :61)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.” (QS Al-Rum [30] : 9)

d. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan, antara lain :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.” (QS Al-A’raf: 56)

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS Al-Baqarah [2]:60)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS Al- Qashash [28]:77)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS al-Syuara’ [26]:183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Al-Rum [30]:41)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ

“… Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan…” (QS al-Baqarah [2] : 195)

e. Firman Allah SWT yang menjelaskan kewajiban taat kepada ulil amri, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS Al-Nisa’ [4]: 59)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini ditandatangani Ketua Komisi Fatwa MUI KH Hasanuddin AF dan Sekertaris Komisi Fatwa MUI KH Asrorun Niam Sholeh.

KH Asrorun Niam Sholeh yang saat ini menjadi Ketua MUI Bidang Fatwa mengingatkan kembali ketentuan hukum terkait Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Kiai Niam mengungkap bagaimana ketentuan hukum dalam fatwa tersebut. Pertama, pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.

"Kedua, pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud (dalam ketentuan hukum pertama) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut," kata Kiai Niam kepada Republika, Senin (29/7/2024).

Kiai Niam menyampaikan, persyaratannya di antaranya harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan. Dia menjelaskan, harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders).

Pelaksanaan tambang pun dinilai harus ramah lingkungan (green mining). Dia menjelaskan, tambang tidak boleh menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (monitoring) berkelanjutan. Melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan.

"Pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD, dan memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial," ujar dia.

Kiai Niam melanjutkan penjelasannya, ketentuan hukum ketiga, pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud (ketentuan hukum pertama) wajib menghindari kerusakan (daf’u al-mafsadah),yang antara lain, menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, dan menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air).

Pengelola juga dinilai wajib menghindari kerusakan seperti menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat.

Ketentuan hukum kelima, kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana (ketentuan hukum kedua dan ketiga) serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram."Keenam, mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib," ujar Kiai Niam.

Tujuh syarat tentang tambang ramah lingkungan..

Berikut ini syarat yang harus dipenuhi agar tambang ramah lingkungan tidak haram sebagaimana ketentuan hukum Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

a. Harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan;

b. Harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders)

c. Pelaksanaannya harus ramah lingkungan (green mining);

d. Tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (monitoring) berkelanjutan;

e. Melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan;

f. Pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan

g. Memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.

Syarat lainnya wajib menghindari kerusakan (daf’u al-mafsadah) antara lain:

a. Menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut;

b. Menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air);

c. Menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya;

d. Menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global;

e. Mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;

f. Mengancam kesehatan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pegiat lingkungan Muhammadiyah Hening Purwati Parlan mengaku sedih dan jengkel terkait dengan sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memutuskan untuk menerima tawaran konsesi lahan tambang dari pemerintah. Meski demikian, kader senior yang aktif dalam berbagai lembaga Muhammadiyah ini menegaskan, kesedihan tersebut tidak boleh berkepanjangan.

Dia menegaskan, Muhammadiyah telah berusia di atas 100 tahun. Untuk itu, dengan menjadi bagian Muhammadiyah yang mencintai negeri ini artinya harus terus bergerak.

“Seperti pesan KH Ahmad Dahlan bahwa kita berorganisasi di persyarikatan harus terus menjadi penolong kesengsaraan umat. Ada EcoBhinnaka, ada 1000Cahaya, ada LLH PB Aisyiyah, ada MLH PP Muhammadiyah dan ada GreenFaith yang bersinggungan erat dengan kerja-kerja lingkungan dan lintas agama. Biarlah hal-hal kecil ini akan menjadi mewarnai Muhammadiyah dalam transisi energi dan lingkungan yang bukan hanya tambang,”ujar Hening lewat keterangan tertulis kepada Republika.

Secara khusus, Hening mengungkapkan pesannya untuk kader Muhammadiyah yang menolak konsesi tambang dan mendukungnya.

"Buat kawan-kawan Muhammadiyah yang berjuang menolak, sungguh sebuah apresiasi dan hormat dimana kita ada dalam satu visi. Kita mungkin sering dibilang naif, namun hidup memang memilih. Dan menggunakan pertimbangan hati nurani dan keperpihakan adalah sesuatu yang membuat kita bahagia,"ujar dia.

Bagi mereka yang mendukung agar Muhammadiyah mengelola tambang atau yang memilih tidak bersikap, Hening tak mempermasalahkannya. "Semua hak pribadi dan silahkan, nitip pesan bahwa yang kita lakukan saat ini adalah membangun hidup bermartabat dan keberlangsungan generasi kita masa yang akan datang,"kata dia.

PP Muhammadiyah memutuskan siap mengelola tambang dengan menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Meski begitu, Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan pihaknya tidak mengejar keuntungan dari pengelolaan tambang tersebut nantinya.

“Kami tidak mengejar keuntungan. Karena kalau mikir diri sendiri, kami Muhammadiyah insya Allah sudah cukup,” kata Haedar dalam konferensi pers yang digelar usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Kampus Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

Muhammadiyah memutuskan menerima pemberian izin tambang ini berdasarkan keputusan dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) PP Muhammadiyah yang digelar 27-28 Juli 2024 di Kampus Unisa Yogyakarta. Haedar menyebut, pihaknya masuk ke dunia pertambangan ini sudah dengan berbagai kajian dan masukan yang sudah dihimpun dan didiskusikan dalam konsolnas tersebut.

“Kami tidak ingin menolak maupun menerima tanpa proses kajian mendalam, bahkan dialektika berdiskusi dengan wilayah-wilayah yang kebetulan ada area tambang di dalamnya. Di sinilah letak spirit dari hasil keputusan ini,” ucap Haedar.

Lebih lanjut, dikatakan pihaknya ingin memiliki role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik serta disparitas sosial. Bahkan, pihaknya ingin mengelola tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan

Haedar juga menyebut, dari konsolnas yang sudah dilakukan dengan turut menghadirkan 35 pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, semuanya mengemukakan pendapat setuju untuk Muhammadiyah bisa mengelola tambang dari pemerintah.

Meski begitu, banyak masukan agar tambang yang dikelola nantinya tidak menimbulkan persoalan baru. Utamanya persoalan-persoalan terkait lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di sekitar area tambang.

“(usaha tambang) Ini jangan dibayangkan yang serba positif, apalagi serba duit, insya Allah kami jauh dari itu. Sebaliknya juga jangan menganggap dan meletakkannya sebagai sesuatu yang serba pahit, penuh dengan ancaman seakan-akan kiamat kalau kita masuk ke dunia itu,” ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya akan menerima izin usaha pertambangan (IUP) untuk batu bara.

“Memang (informasinya batu bara) itu sementara yang kami terima dari menteri, dari Peraturan Pemerintah (Nomor 25 Tahun 2024) juga menyebut (batu bara) itu (yang akan dikelola),” kata Mu’ti usai Konsolidasi Nasional (konsolnas) PP Muhammadiyah yang digelar di Kampus Unisa Yogyakarta, Ahad (28/7/2024).

Meski Muhammadiyah menerima konsesi pertambangan ini, namun banyak masukan yang dihimpun dari konsolnas tersebut. Mu’ti mengatakan, masukan-masukan yang ada dihimpun dan dijadikan dasar bagi Muhammadiyah untuk menerima konsesi maupun menjalankan usaha pertambangan nantinya.“Ada masukan dari warga Muhammadiyah, ‘Mas Mu’ti pastikan yang diberikan itu batu bara, jangan sampai batu neraka',” ucap Mu’ti sembari tertawa.

Mu’ti menyebut, dia belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pemerintah terkait area pertambangan yang akan diberikan izinnya untuk dikelola Muhammadiyah. Pihaknya masih harus berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah terkait hal ini.

“(Area tambang) Itu yang belum (diputuskan) karena itu juga termasuk nanti yang kami akan bicarakan dengan pemerintah. Terutama dengan Pak Presiden Jokowi, dan Pak Menteri Investasi Bahlil, dan Menteri ESDM (terkait) lokasi mana yang diperuntukkan buat Muhammadiyah,” jelasnya.

Meski menerima izin pertambangan ini, Mu’ti menegaskan Muhammadiyah tidak berorientasi pada keuntungan atau profit. Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah, katanya, diusahakan dapat menjadi model usaha ‘not for profit), dimana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah, serta untuk masyarakat luas.“Kami tidak berorientasi profit,” ucap Mu’ti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pimpinan pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi telah mengumumkan untuk menerima konsesi lahan tambang dari pemerintah dalam konferensi pers di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

"Muhammdiyah siap menerima (izin) pengelolan tambang itu karena pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Banyak hal yang menjadi pertimbangan ormas Islam tertua di Indonesia tersebut meski keputusan ini menimbulkan polemik terutama dengan para pegiat lingkungan. Berikut risalah pleno PP Muhammadiyah yang memuat lengkap tentang keputusan tersebut.

RISALAH PLENO PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENGELOLAAN TAMBANG YANG RAMAH LINGKUNGAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kewenangan dan kesempatan bagi organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan ijin usaha pertambangan (IUP). Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menawarkan kepada Pimpinan Pusat untuk dapat menerima IUP.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, Majelis/Lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya. Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah dengan pertimbangan sebagai berikut.

Pertama, kekayaan alam merupakan anugerah Allah yang manusia diberikan wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup material dan spiritual dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan (9 Juli 2024) antara lain menyatakan bahwa "Pertambangan (at-ta’dīn) sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi (istikhrāj al-ma’ādin min baṭn al-arḍ) masuk dalam kategori muamalah atau al-umūr al-dunyā (perkara-perkara duniawi), yang hukum asalnya adalah boleh (al-ibāḥah) sampai ada dalil, keterangan, atau bukti yang menunjukkan bahwa ia dilarang atau haram (al-aṣl fi al-mu’āmalah al-ibāḥah ḥatta yadulla ad-dalīl ‘alā taḥrīmih)”.

Kedua, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa sesuai kewenangannya, pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah, antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara, untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang dakwah lainnya. Pada tahun 2017, Muhammadiyah telah menerbitkan Pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya.

Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga Persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam. Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki Program Studi Pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik.

Kelima, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan Persyarikatan melaui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan mengembangkan sumber-sumber energi yang terbarukan serta budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah. Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha "not for profit" dimana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.

Kedelapan, menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, M.AP. (Ketua), Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D. (Sekretaris), dengan anggota Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag., Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D., Dr. H. Agung Danarto, M.Ag., Drs. H. Ahmad Dahlan Rais, M.Hum., Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si., dan Dr. Arif Budimanta.

Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam Surat Keputusan PP. Muhammadiyah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang digelar di Unisa Yogyakarta sejak hari ini membahas antara lain konsesi tambang. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 beberapa waktu lalu telah membuka peluang organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan batu bara.

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Prof Amien Rais menilai, tawaran izin usaha pertambangan (IUP) yang dibuka PP Nomor 25/2024 adalah "beracun" dan "berbisa." Ia mengaku terkejut saat mendengar isu bahwa PP Muhammadiyah sudah menyatakan bersedia menerima izin usaha pertambangan (IUP), Kamis (25/7/2024).

Mantan ketua MPR-RI ini mewanti-wanti, pertambangan bukanlah habitat gerakan dakwah Islam yang didirikan KH Ahmad Dahlan.

"Semula tawaran memperoleh izin pengelolaan tambang batu bara itu dijauhi oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak mau karena sangat sensitif itu dan tahu akibatnya. Namun, karena kepincut dengan keduniaan, akhirnya 'kail' berbahaya itu ditelan oleh Muhammadiyah," kata Amien Rais dalam video di akun YouTube Amien Rais Official, yang dilihat Republika hari ini, Sabtu (27/7/2024).

Guru besar UGM Yogyakarta ini menampik argumen bahwa Muhammadiyah akan berusaha menjadi pemain tambang yang "tidak merusak lingkungan." Menurut dia, klaim itu menghina akal sehat. Sebab, di manapun pertambangan batu bara pasti menghancurkan lingkungan, sampai ke tahap yang mustahil bisa dipulihkan kembali.

"Apalagi, dunia pertambangan itu dunia yang ganas. Sebagian besar pemainnya adalah bandit-bandit tanpa moral dan pertimbangan akal sehat. Karena, tujuannya hanya satu, mengeruk batu bara tanpa ampun demi dolar atau rupiah sebanyak-banyaknya," tegas Amien.

"Kini, 'kail itu' sudah ada di rongga mulut Muhammadiyah, tetapi insya Allah belum melewati kerongkongan. Kalau Muhammadiyah mau, 'kail beracun' yang pasti akan merusak Muhammadiyah itu masih bisa dimuntahkan kembali," sambung dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga kini, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah masih menggelar Konsolidasi Nasional di kampus Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DIY. Salah satu agenda yang dibahas adalah, apakah Persyarikatan menerima atau menolak tawaran konsesi tambang batu bara, yang dimungkinkan lantaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

Menanggapi itu, ketua umum PP Muhammadiyah periode 1995-1998 Prof Amien Rais mengatakan, sebaiknya sidang tanwir segera digelar, bukan hanya konsolidasi nasional. Seperti ditegaskan dalam Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah, tanwir merupakan permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat. Anggota tanwir terdiri atas anggota Pimpinan Pusat, ketua pimpinan Wilayah, wakil Wilayah, dan wakil pimpinan organisasi otonom tingkat pusat.

"Saya kira, kalau dibawa ke sidang tanwir, maka keputusannya bisa mencabut kembali penerimaan Muhammadiyah terhadap izin pertambangan batu bara. Karena Muktamar terlalu berat dan waktu tidak bisa pendek, sedangkan kita perlu waktu pendek," kata Amien Rais dalam video di akun YouTube Amien Rais Official, yang dilihat Republika hari ini, Sabtu (27/7/2024).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat ini mengaku terkejut saat mendengar isu pada Kamis (25/7/2024) bahwa PP Muhammadiyah sudah menyatakan bersedia menerima izin usaha pertambangan (IUP). Ia mewanti-wanti, pertambangan bukanlah habitat gerakan Islam yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini.

"Saya khawatir, begitu Muhammadiyah masuk ke dunia pertambangan, yang memang bukan habitatnya, perlahan namun pasti akan muncul pertikaian internal mengguncang stabilitas Muhammadiyah," ucap Amien Rais.

Mantan ketua MPR-RI ini menampik argumen bahwa Muhammadiyah akan berusaha menjadi pemain tambang yang "tidak merusak lingkungan." Menurut dia, klaim itu menghina akal sehat. Sebab, di manapun pertambangan batu bara pasti menghancurkan lingkungan, sampai ke tahap yang tidak mungkin bisa dipulihkan kembali.

"Apalagi, dunia pertambangan itu dunia yang ganas. Sebagian besar pemainnya adalah bandit-bandit tanpa moral dan pertimbangan akal sehat. Karena, tujuannya hanya satu, mengeruk batu bara tanpa ampun demi dolar atau rupiah sebanyak-banyaknya," tegas Amien.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Amien Rais menanggapi desas-desus yang beredar tentang konsesi tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Menurut dia, saat ini seluruh jajaran Persyarikatan perlu berhati-hati dan merenung, terutama sebelum mengambil keputusan.

"Beristigfarlah sebanyak mungkin. Insya Allah, dengan istigfhar itu Allah menunjukkan jalan yang lebih terang, lebih cerah, dan lebih jelas sehingga bisa membedakan, mana yang haq dan mana batil; mana yang penuh manfaat dan mana yang mudarat," kata Amien Rais dalam video di akun YouTubeAmien Rais Official, yang dilihat Republika hari ini, Sabtu (27/7/2024).

Ia mengaku terkejut saat mendengar isu pada Kamis (25/7/2024) bahwa PP Muhammadiyah sudah menyatakan bersedia menerima izin usaha pertambangan (IUP). Sebagai informasi, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 memang telah membuka peluang ormas keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan batu bara.

Ketua umum PP Muhammadiyah periode 1995-1998 itu mengingatkan, pertambangan bukanlah habitat Muhammadiyah. Di samping itu, dirinya mengaku khawatir bila masa depan Persyarikatan dipertaruhkan akibat menerima IUP dari pemerintah.

Sebagai gambaran, lanjut Amien, beberapa majelis di PP Muhammadiyah yang mengurus tabligh, dakwah, atau tarjih umumnya adem-ayem. Sebaliknya, majelis-majelis yang mengelola soal dana, semisal Majelis Pembina Kesehatan Umum dan Majelis Diktilitbang Muhammadiyah, tak jarang mengalami riak-riak kecil. Sebab, masing-masing menangani keuangan, yakni yang berasal dari puluhan atau ratusan unit rumah sakit dan universitas Muhammadiyah.

"Saya khawatir, begitu Muhammadiyah masuk ke dunia pertambangan, yang memang bukan habitatnya, perlahan namun pasti akan muncul pertikaian internal mengguncang stabilitas Muhammadiyah," ujar Ketua Umum Partai Ummat ini.

Terpisah, PP Muhammadiyah menggelar Konsolidasi Nasional (Konsolnas) di kampus Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Forum tersebut digelar secara tertutup selama dua hari, sejak hari Sabtu (27/7/2024) ini hingga Ahad (28/7/2024).

“Iya, (Konsolnas) tertutup,” kata Humas Unisa Yogyakarta, Sinta Maharani, kepada Republika, Sabtu (27/7/2024).

Salah satu yang menjadi perhatian publik terkait Konsolnas PP Muhammadiyah ini adalah pembahasan terkait konsesi tambang. Hingga berita ini ditulis, belum dipastikan, apakah PP Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima atau menolak konsesi tambang dari pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Konsolidasi Nasional (Konsolnas) di kampus Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Forum tersebut digelar secara tertutup selama dua hari, sejak hari Sabtu (27/7/2024) ini hingga Ahad (28/7/2024).

“Iya, (Konsolnas) tertutup,” kata Humas Unisa Yogyakarta, Sinta Maharani, kepada Republika, Sabtu (27/7/2024).

Salah satu yang menjadi perhatian publik terkait Konsolnas PP Muhammadiyah ini adalah pembahasan terkait konsesi tambang. Sebagai informasi, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 memang telah membuka peluang organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan batu bara.

Hingga berita ini ditulis, belum dipastikan, apakah PP Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima atau menolak konsesi tambang dari pemerintah.

Berdasarkan keterangan yang diterima Republika, Konsolnas PP Muhammadiyah pada hari pertama digelar mulai pukul 13.00 WIB. Kegiatan tersebut akan dilanjutkan pada keesokan harinya, tanggal 28 Juli 2024, dan dimulai pukul 08.00 WIB.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa PP Muhammadiyah telah memutuskan untuk menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Desas-desus yang beredar sejak Kamis (25/7/2024) coba Republika konfirmasi pada Buya Anwar Abbas. Namun, Ketua PP Muhammadiyah Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup, itu enggan menjawab.

Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief mengatakan, izin pengelolaan tambang tersebut akan diumumkan saat Konsolnas di DIY akhir Juli ini. Nantinya juga akan diumumkan secara resmi sikap Persyarikatan perihal konsesi tambang itu.

"Nanti saja yang resmi saja, ya. Nanti umumkan. Nanti resminya saja," ucapnya, Kamis (25/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, BATANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi desas-desus bahwa Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah bersedia menerima konsesi untuk mengelola tambang batu bara. Kepala Negara mengatakan, pemerintah hanya menyiapkan regulasi agar organisasi masyarakat (ormas) keagamaan bisa mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).

"Kita ini kan ingin pemerataan ekonomi, keadilan ekonomi," ujar Presiden Jokowi usai peresmian operasional Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (26/7/2024).

Menurut dia, ada banyak keluhan dari sejumlah pihak terkait pemberian konsesi tambang. Jokowi menilai, hal itu merupakan masukan yang baik untuk pemerintah.

"Banyak yang komplain kepada saya, 'Pak, kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan besar, kami pun kalau diberikan konsesi itu, juga sanggup kok,'" ucap Jokowi menirukan keluhan yang didengarnya.

Jokowi mengatakan, komplain itu pernah disampaikan kepadanya saat berkunjung ke sejumlah pondok pesantren. Pihaknya kemudian menindaklanjuti dengan membuat regulasi yang memperbolehkan ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang.

"Waktu saya datang ke ponpes, berdialog di masjid, itulah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas keagamaan diberikan peluang untuk bisa mengelola tambang," sambung Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi menegaskan, pemberian konsesi bukan untuk ormas keagamaan, melainkan badan usaha yang ada dalam ormas keagamaan tersebut. Ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

"Bukan ormasnya, (tapi) badan usaha yang ada di ormas, baik koperasi maupun PT, CV, dan lain-lain. Jadi kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu, ndak, kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada," kata Jokowi.

Sebelumnya, Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti memberikan klarifikasi. Menurut dia, benar bahwa ada penawaran dari pemerintah mengenai IUP. Hal itu disampaikan melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadilla.

Kemudian, tawaran itu disampaikan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah tertanggal 13 Juli 2024. Namun, lanjut Abdul Mu'ti, pihak Kementerian Investasi/BKPM tak menyebut secara resmi, di mana lokasi tambang yang ditawarkan untuk Persyarikatan.

Sejauh ini, pihaknya belum menyatakan keputusan final terhadap tawaran yang dimaksud. "Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang insya Allah dilaksanakan pada 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogjakarta," kata Abdul Mu'ti dalam pesan tertulis yang diterima Republika, Kamis (25/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menawarkan kepada organisasi massa keagamaan termasuk ormas Islam dalam hal ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah konsesi lahan tambang. Ramai diberitakan bila Muhammadiyah menerima konsesi yang menjadi perdebatan hangat di kalangan ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan tersebut.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti lewat akun X nya @Abe_Mukti mengungkap dua pernyataan terkait masalah tersebut.

1. Ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla yang disampaikan dalam rapat Pleno PP. Muhammadiyah 13 Juli 2024. Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah.
2. PP. Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam Pleno 13 Juli 2024. Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP. Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, ormas keagamaan mendapatkan keistimewaan (privilege) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengelola usaha pertambangan batu bara.

Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Beleid itu adalah perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Ormas keagamaan mendapatkan privilege atau mendapatkan keistimewaan oleh Bapak Presiden bahwa ormas keislaman boleh punya tambang,” ucap Menko Airlangga Hartarto saat menyampaikan pidato di Pondok Pesantren Mama Bakry, Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/5/2024), dilansir kantor berita Antara.