Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada hari Senin, Donald Trump dan Kamala Harris mengadakan serangkaian kampanye yang saling bersaing di seluruh Pennsylvania, mengajukan argumen terakhir mereka di negara bagian yang krusial menjelang pemilihan.

Dengan hasil jajak pendapat yang menunjukkan persaingan yang sangat ketat, kedua kandidat memperlihatkan visi yang kontras untuk masa depan Amerika.

Visi Kontras untuk Masa Depan Amerika

Trump, dalam pidato-pidatonya yang sering kali gelap dan distopis, menggambarkan imigran sebagai penjahat berbahaya dan melancarkan serangan pribadi terhadap sejumlah wanita Demokrat yang terkenal.

Di sisi lain, Harris menawarkan argumen penutupan yang lebih positif, mengalihkan fokus dari ancaman yang ditimbulkan oleh mantan presiden tanpa menyebut namanya dalam iklan terakhirnya, dan menekankan bahwa "kita semua memiliki banyak kesamaan daripada perbedaan yang memisahkan kita."

Meskipun tampil dalam beberapa acara, Trump terlihat sering kehilangan semangat dan energi. Ia menjadwalkan empat acara pada hari itu: satu di Raleigh, North Carolina, dua di Pennsylvania, dan acara larut malam di Grand Rapids, Michigan.

Meskipun terus membanggakan ukuran kerumunan yang hadir, laporan menunjukkan bahwa beberapa acara terakhirnya mengalami kekosongan kursi dan penonton yang pergi lebih awal selama pidato-pidatonya yang panjang dan bertele-tele.

Sementara itu, Harris tetap berada di Pennsylvania, melakukan beberapa rapat umum di negara bagian yang dapat menentukan hasil pemilihan.

Acara puncaknya di Museum Seni Philadelphia menampilkan penampilan dari berbagai selebritas seperti Lady Gaga, Oprah Winfrey, dan Ricky Martin, serta dekorasi yang menarik perhatian dengan banner besar bertuliskan “Presiden untuk Semua”.

Serangan Pribadi dan Isu Gender

Kampanye Harris terus berusaha menjangkau pemilih perempuan, sementara Trump menghidupkan kembali penghinaan terhadap wanita-wanita terkenal dengan bahasa yang terkadang keras.

Di North Carolina, ia menyerang mantan ibu negara Michelle Obama, serta menyarankan bahwa kongres wanita Demokrat Nancy Pelosi seharusnya dipenjara karena tindakan merobek salinan pidato Negara Bagian 2020 miliknya.

Trump juga mengulangi pernyataannya bahwa Harris adalah individu dengan “IQ rendah”, disusul dengan pernyataan yang tidak jelas yang seolah menggambarkan dia kesulitan tidur.

Dalam konteks ini, tampak bahwa Trump tetap berusaha memanfaatkan retorika provokatif untuk menarik perhatian.

Ancaman terhadap Meksiko dan Kebijakan Imigrasi

Di Raleigh, Trump juga mengancam presiden baru Meksiko, Claudia Sheinbaum, dengan menyatakan akan mengenakan tarif pada semua barang Meksiko jika mereka tidak menghentikan “serangan para penjahat dan obat terlarang”.

Ini merupakan bagian dari proposal dagangnya yang dinilai ekonom dapat meningkatkan biaya bagi konsumen AS secara signifikan.

Selanjutnya, di Reading, Pennsylvania, Trump menggambarkan situasi di mana para pegulat dapat "menghadapi para imigran dalam sebuah pertarungan".

Ia juga mengulangi stereotip rasis tentang imigran dan menegaskan ancamannya untuk melakukan deportasi massal yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyatakan bahwa hari Selasa akan menjadi "hari pembebasan".

Dia juga mengklaim bahwa Demokrat mendukung “perbatasan terbuka” untuk memungkinkan orang-orang tanpa dokumen memberikan suara secara curang.

Strategi Penutupan Harris

Sementara Trump terus menyebarkan retorika yang memecah belah, Harris menegaskan pentingnya melihat sesama warga Amerika bukan sebagai musuh, tetapi sebagai tetangga.

Dalam rapat umum di Allentown, ia berbicara tentang keinginan untuk masa depan yang lebih baik, di mana pemimpin diukur dari kemampuan mereka untuk mengangkat orang lain, bukan menjatuhkan mereka.

Dalam suasana ini, penggemar Harris di Pennsylvania bersorak atas kehadiran berbagai tokoh terkenal, dan Harris sendiri terlihat terlibat langsung dalam kampanye, berkunjung ke restoran Puerto Riko dan terlibat dalam aksi door-knocking di lingkungan sekitar Reading.

Ancaman Terhadap Proses Pemilihan

Kampanye Harris juga mempersiapkan diri untuk kemungkinan tantangan hukum yang mungkin diajukan oleh Trump setelah pemilihan.

Dalam panggilan dengan para wartawan, penasihat senior kampanye, Dana Remus, menegaskan bahwa mereka memiliki ratusan pengacara di seluruh negeri yang siap melindungi hasil pemilihan dari tantangan apa pun yang mungkin timbul.

Sementara itu, kekhawatiran akan peningkatan kekerasan politik pada hari pemilihan dan seterusnya semakin meningkat, dengan banyaknya informasi salah dan teori konspirasi yang diharapkan akan menyebar selama proses penghitungan suara.

Pejabat pemilihan di salah satu kabupaten Nevada bahkan melaporkan telah memasang “tombol panik” di tempat pemungutan suara untuk memanggil 911 secara otomatis dalam keadaan darurat.

KOMPAS.com - Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) menilai negara abai dalam pengungkapan kasus tragedi Kanjuruhan.

Selasa, 1 Oktober 2024, merupakan hari peringatan dua tahun tragedi Kanjuruhan, peristiwa kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia.

Tragedi Kanjuruhan terjadi pada 1 Oktober 2022 usai laga Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan. Sebanyak 135 suporter Arema FC meninggal dunia karena tragedi tersebut.

Situasi tak terkendali setelah petugas keamanan menggunakan gas air mata untuk menangkal suporter yang memasuki lapangan usai pertandingan Arema FC vs Persebaya yang tuntas dengan skor 2-3 buat kemenangan tim tamu.

Kepanikan pun terjadi di tribune sehingga banyak penonton yang terinjak-injak saat menuju pintu keluar Stadion Kanjuruhan.

"Tragedi yang mengerikan ini juga tidak dapat dilepaskan oleh beberapa faktor yang menggambarkan bagaimana tidak profesionalnya penyelenggaraan sepakbola di Indonesia," demikian rilis dari Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) pada 1 Oktober 2024.

"Mulai dari infrastruktur yang sebetulnya tidak memadai/layak digunakan untuk menghelat pertandingan besar, pihak manajemen pertandingan yang kurang siap dan juga ketat dalam pengawasan terhadap suporter yang hadir, hingga pada akhirnya menyebabkan overload capacity pada stadion."

"Dan faktor yang menjadi perhatian banyak publik yaitu bagaimana mekanisme pengamanan yang tidak proporsional dan malprosedural yang pada akhirnya justru membuat keadaan semakin tidak kondusif."

Kontras menilai setelah dua tahun tragedi Kanjuruhan berlalu, negara masih belum dapat mengusut tuntas kejadian memilukan ini.

"Ketidakseriusan dan keengganan untuk mengusut tuntas membuat negara gagal untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban," tulis Kontras.

"Tidak ada perkembangan yang signifikan untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban. Padahal Presiden Joko Widodo telah berjanji untuk mengusut tuntas peristiwa ini secara transparan serta memberikan hukuman yang sepadan bagi para pelaku tindak pidana."

"Nampaknya pernyataan itu hanyalah formalitas semata untuk meredam kesedihan keluarga, tanpa adanya komitmen untuk memenuhi janji tersebut."

Upaya usut tuntas tragedi Kanjuruhan dinilai Kontras terhambat oleh penolakan pihak kepolisian terhadap laporan para korban, serta upaya penghilangan barang bukti melalui renovasi Stadion Kanjuruhan.

Selain penolakan laporan, Kontras juga menyorot penghentian laporan model B milik Devi Athok Yulfitri dan Rizal Pratama Putra.

Polisi menilai setelah proses gelar perkara, tidak terpenuhi pasal yang dilaporkan, terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana.

Sementara itu, salah satu tindakan yang dinilai merupakan bentuk penghilangan barang bukti mencakup pembongkaran pintu 13 yang menjadi lokasi kejadian pada 21 Juli 2024.

Di tengah sorotan publik terhadap kinerja kepolisian, masih terjadi penggunaan gas air mata dalam pengamanan massa.

"Dari beberapa peristiwa sebelumnya sudah sangat jelas tergambarkan bagaimana Penggunaan gas air mata dapat memperburuk situasi, menyebabkan kepanikan, dan meningkatkan risiko cedera, yang justru semakin membuat keadaan tidak terkendali," tulis Kontras.

Tepat pada peringatan dua tahun tragedi Kanjuruhan, Kontras merangkum lima poin berisi desakan untuk pemerintah.

Pertama, Kontras menuntut Presiden Republik Indonesia memenuhi janjinya untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan, sekaligus mengungkap dan menuntut pertanggungjawaban para aktor "high level".

Poin kedua berisi desakan agar Kepolisian RI kembali melakukan penyelidikan lanjutan untuk keterlibatan aktor lain secara transparan dan akuntabel.

Desakan ketiga diarahkan kepada Komnas HAM agar dapat melakukan pengkajian dan penyelidikan Pro-Yustisia dugaan pelanggaran HAM berat.

Dalam poin keempat, Kontras menginginkan Komisi Kepolisian Nasional melakukan pengawasan ketat terhadap setiap tugas Kepolisian serta memberikan rekomendasi kepada Presiden agar dapat memberikan perbaikan di tubuh Kepolisian.

Kelima, Menpora, PSSI, dan PT. LIB dituntut segera memperbaiki pengelolaan sepak bola di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andi Muhammad Rezaldy berharap anggota DPR yang baru dilantik bisa memastikan proses pembentukan Undang-Undang (UU) yang lebih transparan.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan publik yang lebih substansial dalam pembuatan undang-undang yang dalam beberapa tahun terakhir, menurutnya, sangat minim terjadi.

"Harapan kami, anggota DPR yang baru dilantik harus berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi publik secara substantif dalam setiap proses pembuatan undang-undang," ujar Andi dalam pesan singkat, Selasa (1/10/2024).

Andi menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak proses legislasi yang berlangsung terburu-buru dan tidak melibatkan publik.

Hal ini dinilai merugikan hak asasi manusia (HAM), terutama terkait undang-undang yang mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi secara keseluruhan.

"Kami telah melihat berbagai proses legislasi yang dipercepat dan tidak memberikan ruang cukup untuk keterlibatan publik. Akibatnya, banyak UU yang berdampak buruk terhadap HAM, khususnya kebebasan sipil," ucapnya.

Selain itu, Kontras juga berharap agar DPR yang baru dilantik dapat belajar dari pengalaman sebelumnya saat kritik dan masukan masyarakat sering diabaikan.

Andi menegaskan, proses legislasi yang transparan bukan hanya sebatas formalitas, tapi kewajiban untuk menghormati prinsip-prinsip negara demokrasi.

"Masyarakat harus diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat mereka. Dan ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga proses yang sungguh-sungguh mempertimbangkan pandangan publik," tambahnya.

"Apabila DPR tidak mengakomodasi partisipasi publik, maka mereka akan menghasilkan UU yang tidak berpihak pada rakyat dan justru merugikan hak-hak dasar warga negara," katanya lagi.

Adapun pelantikan DPR RI dan DPD RI digelar melalui rapat paripurna perdana yang dipimpin oleh ketua DPR RI sementara dari perwakilan anggota yang paling muda dan paling tua.

Bocoran informasi pimpinan DPR juga telah beredar di publik melalui pernyataan Ketua DPP PDI-P Said Abdullah.

Posisi ketua DPR akan disebut kembali diduduki oleh Puan Maharani dari PDI-P sebagai fraksi dengan perolehan kursi terbanyak di DPR.

“Kalau pimpinan DPR RI insya Allah yang pertama ketuanya Mba Puan Maharani,” ujar Said jelang acara pelantikan anggota DPR.

Said menyebutkan, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga akan kembali menduduki posisi wakil ketua DPR dari partai tersebut.

Sementara, posisi wakil ketua DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa akan diisi oleh Faisol Riza yang menjabat sebagai ketua Komisi VI DPR pada periode lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak Kepolisian Republik Indonesia atau Polri untuk membuka dokumen kontrak pembelian gas air mata yang diduga mencapai Rp 188,9 miliar. “Senilai Rp 188,9 miliar yang berasal dari pajak warga,” kata Badan Pekerja ICW Wana Alamsyah dalam keterangan tertulis, Jumat, 23 Agustus 2024.

Wana merujuk aksi #PeringatanDarurat pada 22 Agustus 2024 di sejumlah wilayah menyisakan sejumlah persoalan, salah satunya terkait penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh Kepolisian. Ia juga meminta agar Polri segera berhenti menembakkan gas air mata ke massa aksi dan kelompok warga.

Karena itu ICW meminta Kepolisian segera membuka laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan gas air mata sejak tahun 2019 hingga 2024. “Serta berhenti membeli gas air mata hingga seluruh dokumen kontrak dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada publik,” kata Wana.

Ia pun meminta Komisi Informasi Pusat terlibat untuk menindaklanjuti pengajuan sengketa informasi keterbukaan pengadaan gas air mata Polri. Sebab, kata dia, berdasarkan hasil penelusuran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (lpse.polri.go.id) milik Polri, ICW mendapati lima kali belanja yang dalam rentang Desember 2023 hingga Februari 2024.

“Total pajak warga yang digunakan oleh Polri untuk membelanjakan gas air mata senilai Rp 188,9 miliar dan tersebar di dua satuan kerja, yakni Korbrimob Polri dan Korsabhara Baharkam Polri,” katanya.

Wana menuturkan, Polri harus membuka informasi pengadaan, terutama kontrak pengadaan. Sejak Agustus 2023 lalu, ICW bersama KontraS dan Trend Asia menuntut Polri membuka kontrak pembelian gas air mata dengan mengajukan permohonan informasi. Namun, Polri menolak membuka informasi tersebut.

ICW pada Desember 2023 lalu telah mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Hingga hari ini, KIP tidak kunjung memberi kejelasan penyelesaian sengketa informasi yang kami ajukan.

“Berdasarkan penelusuran ICW, satu dari lima paket pengadaan yang dikerjakan, Polri memberikan informasi mengenai jumlah amunisi yang dibeli, yaitu sebanyak 38.216 peluru. Sedangkan pada empat paket pengadaan lainnya tak tersedia informasi secara mendetail jumlah peluru yang dibeli oleh Polri,” katanya.

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mengaku menerima laporan terkait adanya sejumlah pengunjuk rasa yang ditangkap polisi.

"Per pukul 20.00 WIB teridentifikasi sebanyak 11 orang yang ditangkap di lapangan dan 9 orang yang ditangkap kemudian disampaikan melalui hotline TAUD," kata Kepala Divisi Hukum KontraS, Andrie Yunus, kepada wartawan, Kamis (22/8).

Andrie mengatakan, pihaknya mencatat ada tiga orang yang mengalami luka serius akibat insiden demo berujung ricuh ini.

"Kami mencatat ada tiga orang yang mengalami luka-luka serius akibat brutalitas aparat. Satu mengalami patah hidung dan luka memar di wajah. Ada juga yang bocor kepala dan dijahit tujuh karena pentungan polisi," ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mendesak:

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengaku belum menerima informasi terkait ada tidaknya peserta demo yang ditangkap.

"Kami pastikan lagi, kami belum dapat informasi tersebut. Sejauh ini situasi masih terkendali," jelas Ade.

TEMPO.CO, Jakarta - Krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Palestina akibat serangan Israel telah mengundang reaksi keras dari berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina pun secara tegas mengecam dugaan adanya hubungan perdagangan yang masih berlangsung antara Indonesia dan Israel di tengah situasi yang semakin mencekam di Palestina.

Dilansir dari siaran pers Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), koalisi ini sempat mengajukan permohonan informasi publik kepada Kementerian Perdagangan Indonesia, pada Jumat, 19 Juli 2024.

Tujuan dari permohonan ini adalah untuk mengungkap fakta terkait dugaan impor produk Israel ke Indonesia. Namun, hingga kini, kementerian belum memberikan tanggapan, meskipun tenggat waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah berlalu.

Ketiadaan respons ini memicu kekhawatiran bahwa pemerintah Indonesia tidak bersikap serius dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan malah mempertahankan hubungan ekonomi dengan Israel, sebuah negara yang dinilai bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan.

Adapun, krisis kemanusiaan di Palestina semakin meruncing, dengan jumlah korban jiwa terus bertambah. Hingga 12 Agustus 2024, lebih dari 40.000 orang dilaporkan tewas akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Salah satu insiden terbaru yang menimbulkan duka mendalam adalah serangan terhadap sekolah pengungsian Al-Tabin di Gaza pada 10 Agustus 2024 yang menewaskan lebih dari 100 orang, mayoritas dari mereka adalah anak-anak dan perempuan.

Menurut KontraS, tragedi ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah konkret dalam mendukung Palestina, termasuk dengan memberlakukan embargo total terhadap produk Israel. Namun, langkah ini tampaknya belum diambil oleh pemerintah.

Sebelumnya, pada 19 Juli 2024, Koalisi Masyarakat Sipil telah mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Kementerian Perdagangan melalui Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI). Permohonan tersebut didasarkan pada data yang ditampilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam impor produk Israel ke Indonesia.

Data tersebut mencatat bahwa nilai impor produk Israel pada periode Januari-April 2024 mencapai 29.225.727 USD, atau sekitar 475 miliar Rupiah, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6.731.846 USD, atau sekitar 109 miliar Rupiah. Peningkatan sebesar 334,14 persen ini menimbulkan dugaan kuat bahwa Indonesia masih memiliki hubungan perdagangan yang aktif dengan Israel.

Temuan ini tidak hanya memicu keprihatinan terkait hak asasi manusia, tetapi juga dianggap sebagai penghinaan terhadap solidaritas global dalam upaya memboikot produk-produk yang diduga mendukung kejahatan kemanusiaan oleh Israel.

Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa hubungan perdagangan dengan Israel bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga merupakan bentuk dukungan nyata terhadap rezim yang melakukan penindasan dan kekerasan terhadap rakyat Palestina.

Setiap transaksi ekonomi dengan Israel dianggap sebagai kontribusi langsung terhadap infrastruktur militer dan ekonomi yang digunakan untuk menindas Palestina. Dalam konteks ini, Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Menurut mereka, retorika dukungan yang sering disampaikan di berbagai forum internasional tampak hanya sebagai janji kosong jika Indonesia tetap membiarkan adanya hubungan dagang dengan rezim yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan.

Mereka pun mendesak Kementerian Perdagangan untuk segera membuka informasi terkait impor produk Israel guna memastikan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam transaksi yang mendukung kejahatan tersebut.

Menurutnya, sikap bungkam yang diperlihatkan hanya akan memperkuat kecurigaan publik bahwa pemerintah mungkin terlibat dalam kolusi dengan rezim yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Atas dasar temuan dan perkembangan ini, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pertama, kementerian harus segera merespons permohonan informasi terkait kegiatan impor produk Israel ke Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, pemerintah Indonesia harus segera menghentikan semua bentuk hubungan perdagangan dengan Israel sebagai wujud nyata dari komitmen terhadap solidaritas internasional dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Langkah ini mencakup embargo total terhadap produk-produk Israel yang beredar di pasar Indonesia.

Koalisi juga menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab pemerintah dalam masalah ini. Jika tuntutan ini tidak segera direspons, pemerintah akan dicap sebagai pengkhianat nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Lebih jauh, kegagalan untuk bersikap transparan dapat memicu kemarahan masyarakat, meningkatkan gelombang protes, dan memperluas boikot terhadap produk yang mendukung penjajahan Israel.

MICHELLE GABRIELA I KONTRAS.ORG

PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi ramai dibicarakan. Hal ini dikarenakan salah satu pasalnya mengatur soal penyediaan alat kontrasepsi bagi usia remaja.

Ternyata sudah ada penjelasan bahwa maksud dari penyediaan adalah untuk usia sekolah yang sudah menikah. Selain itu alat kontrasepsi juga hanya diperuntukkan untuk edukasi kesehatan reproduksi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pentingnya mendengarkan masukan dari lembaga keagamaan.

"Saya menyarankan supaya mendengar, berkonsultasi dengan pihak-pihak lembaga keagamaan. Jangan hanya dilihat dari aspek kesehatannya saja tapi juga aspek keagamaannya," kata Ma'ruf di Bantul, Rabu (7/8).

Menurut Ma'ruf, bila tidak ada konsultasi maka akan menimbulkan perbedaan pendapat yang ujung-ujungnya mengarah ke konflik.

"Jadi saya minta itu nanti didalami, dirundingkan dan didengarkan sehingga nanti kemudian bisa bagaimana pelaksanaannya supaya tidak terjadi benturan-benturan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tak bisa mencegah pernikahan dini, tapi bisa mencegah kehamilan muda. Menurutnya, pernikahan dini sudah jadi budaya di Indonesia.

“Masalah alat kontrasepsi ini sebenarnya, konsepnya kesehatan remaja atau anak sekolah putri. Kenapa? Karena budaya di indonesia ini kawin muda masih banyak,” kata Budi kepada wartawan di The Westin, Jakarta, Selasa (6/8).

Menurutnya, kehamilan di bawah umur sangat berisiko terhadap kesehatan. Bahkan, risiko terburuknya bisa sampai meninggal dunia.

“Kalau usia menikah usia muda dan dia hamil, ini dari sisi kesehatan ya, itu di bawah 20 itu risiko tinggi. Untuk ibunya bisa meninggal, risiko untuk bayinya bisa meninggal, kalau lahir pun kemungkinan stuntingnya tinggi sekali,” kata Budi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk memerhatikan batas usia pada pernikahan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi kasus kematian ibu hamil di bawah usia 20 tahun.

“Yuk, kalau menikah jangan terlalu dini. Kemudian yang kedua, kalau ingin kematian ibunya rendah, kematian bayinya rendah, kalau hamil usahakan di atas 20. Itu sebabnya kita berikan kontrasepsi,” ujar Budi Gunadi Sadikin di Puskesmas Tebet Barat, Jakarta Selatan, Selasa (6/8)

Budi menegaskan bahwa bukan berarti dia melarang seseorang untuk menikah. Hal ini terkait dengan PP No 28/2024 yang merupakan turunan dari UU Kesehatan yang baru.

“Kontrasepsi ini diberikan untuk remaja yang menikah dini kan kita enggak bisa melarang (orang nikah),” kata Budi

“Kontrasepsi ini penting untuk menurunkan kematian balita dan ini penting untuk menurunkan stunting,” lanjut Budi

Terkait implementasi, Budi katakan, akan bekerja sama dengan kepala daerah untuk memastikan tidak ada yang salah sasaran.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan. Salah satunya memuat upaya pemerintah meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit.

Layanan tersebut termasuk memastikan kesehatan reproduksi untuk remaja di mana pemerintah akan menggalakkan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Program tersebut antara lain mengedukasi tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi; menjaga kesehatan reproduksi; perilaku seksual berisiko dan akibatnya; keluarga berencana; serta melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual.

Aturan soal ini awalnya termaktub dalam Pasal 103 Ayat 1. Berikut bunyinya;

Pasal 103

Ayat 1

1. Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi.

Diatur kemudian soal pelayanan tersebut termasuk alat kontrasepsi. Hal itu tertera dalam Ayat 4. Berikut bunyinya:

4. Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi:

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi.

PP ini turut mengatur edukasi soal kesehatan reproduksi bagi remaja. Namun, ada aturan menuai pro dan kontra yakni soal penyediaan alat kontrasepsi yang termaktub dalam Pasal 103 Ayat 1.

Budi mengatakan, pemerintah tak bisa mencegah pernikahan dini, tapi bisa mencegah kehamilan muda. Menurutnya, pernikahan dini sudah jadi budaya di Indonesia.

“Masalah alat kontrasepsi ini sebenarnya, konsepnya kesehatan remaja atau anak sekolah putri. Kenapa? Karena budaya di indonesia ini kawin muda masih banyak,” kata Budi kepada wartawan di The Westin, Jakarta, Selasa (6/8).

Menurutnya, kehamilan di bawah umur sangat berisiko terhadap kesehatan. Terburuknya, bisa sampai meninggal dunia.

“Kalau usia menikah usia muda dan dia hamil, ini dari sisi kesehatan ya, itu di bawah 20 itu risiko tinggi. Untuk ibunya bisa meninggal, risiko untuk bayinya bisa meninggal, kalau lahir pun kemungkinan stuntingnya tinggi sekali,” kata Budi.

Kemenkes tidak bisa memaksa anak muda agar tidak menikah dini. Kemenkes mengimbau para remaja untuk menunda kehamilan.

“Kita nggak bisa memaksa bahwa nggak boleh menikah karena budaya kita kan belum sampai ke sana. Yang kita mintakan adalah yuk untuk remaja usia sekolah yang sudah menikah dini, tolong kalau bisa kehamilannya ditunda sampai usia 20 tahun ke atas,” ujarnya.

“Jadi ini memang difokuskan kepada remaja-remaja usia sekolah yang menikah dini. Kita kasih alat kontrasepsi,” tutupnya.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan. Salah satunya memuat upaya pemerintah meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit.

Layanan tersebut termasuk memastikan kesehatan reproduksi untuk remaja di mana pemerintah akan menggalakkan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Program tersebut antara lain mengedukasi tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi; menjaga kesehatan reproduksi; perilaku seksual berisiko dan akibatnya; keluarga berencana; serta melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual.

Aturan soal ini awalnya termaktub dalam Pasal 103 Ayat 1. Berikut bunyinya;

Diatur kemudian soal pelayanan tersebut termasuk alat kontrasepsi. Hal itu tertera dalam Ayat 4. Berikut bunyinya:

Pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan. Salah satunya memuat upaya pemerintah meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit.

Layanan tersebut termasuk memastikan kesehatan reproduksi untuk remaja di mana pemerintah akan menggalakkan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Program tersebut antara lain mengedukasi tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi; menjaga kesehatan reproduksi; perilaku seksual berisiko dan akibatnya; keluarga berencana; serta melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Mohammad Syahril Sp. P, MPH menjelaskan edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga penggunaan kontrasepsi.

“Namun penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” kata Syahril di dalam keterangannya, Selasa (6/8).

“Jadi, penyediaan alat kontrasepsi itu hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah untuk dapat menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil,” katanya.

Kata dia, pernikahan dini akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Risiko anak yang dilahirkan akan menjadi stunting juga sangat tinggi.

Sesuai dengan ketentuan dalam PP tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. Dengan demikian, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja.

Syahril menambahkan agar masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut, dan aturan itu akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan dari PP tersebut.

Aturan turunan tersebut juga akan memperjelas mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak.

Aturan soal ini awalnya termaktub dalam Pasal 103 Ayat 1. Berikut bunyinya;

Pasal 103

Ayat 1

(1) Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi.

Diatur kemudian soal pelayanan tersebut termasuk alat kontrasepsi.

Hal itu tertera dalam ayat 4. Berikut bunyinya:

(41 Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. deteksi dini penyakit atau skrining;

b. pengobatan;

c. rehabilitasi;

d. konseling; dan

e. penyediaan alat kontrasepsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri seharusnya mengarahkan kedua lembaga itu semakin profesional dan bukan melemahkan agenda reformasi institusi.

Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya, substansi revisi UU TNI dan revisi UU Polri banyak mengandung masalah.

Persoalan dalam revisi UU itu, kata Dimas, mulai dari peran kedua aparat negara yang semakin intrusif terhadap kehidupan rakyat sipil, sampai pemberian kewenangan yang dianggap terlampau besar buat TNI-Polri.

"Pengaturan yang problematik tersebut tidak hanya dikhawatirkan akan melemahkan dan memundurkan agenda reformasi TNI dan Polri tetapi juga akan berdampak langsung pada terlanggarnya hak-hak warga negara," kata Dimas dalam keterangannya, seperti dikutip pada Rabu (24/7/2024).

Dimas mengatakan, secara etika politik semestinya tidak boleh ada pembahasan kebijakan dan/atau UU baru yang strategis di masa akhir periode pemerintahan dan DPR.

Apalagi masa bakti anggota DPR periode 2019-2024 akan segera berakhir.

Dimas dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, seharusnya pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri yang mempengaruhi kepentingan masyarakat melibatkan publik secara luas.

Pelibatan publik itu sepatutnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

"Pemerintah seyogyanya melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kedua undang-undang ini, apa saja substansi yang dibutuhkan untuk memperkuat profesionalisme kedua instansi ini," papar Dimas.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli 2024.

Saat ini pembahasan kedua beleid itu berada di DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri yang dianggap minim partisipasi publik dinilai memperlihatkan ada potensi hanya dilakukan buat memuluskan kepentingan kelompok tertentu.

"Perancangan revisi Undang-Undang TNI dan revisi Undang-Undang Polri yang sedari awal tidak melibatkan publik sudah mencerminkan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut bukanlah untuk kepentingan publik melainkan kepentingan politik dan segelintir kelompok tertentu," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya dalam keterangannya, seperti dikutip pada Rabu (24/7/2024).

Dimas dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, seharusnya pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri yang mempengaruhi kepentingan masyarakat semestinya melibatkan publik secara luas.

Pelibatan publik itu sepatutnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sebagaimana peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

"Pemerintah seyogyanya melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kedua UU ini, apa saja substansi yang dibutuhkan untuk memperkuat profesionalisme kedua instansi ini," papar Dimas.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli 2024.

Saat ini pembahasan kedua beleid itu berada di DPR.