Jakarta, Investor.id- Pengembang rumah subsidi berharap pencairan kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terealisasi pekan ini.

"Semoga bisa cair minggu ini karena kita Apersi sudah menunggu-nunggu kuota tambahan FLPP ini," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah dalam siaran pers dikutip Rabu (9/10/2024).

Dia menambahkan, dengan cairnya tambahan dana kuota FLPP ini akan memberikan manfaat besar dan mendorong perekonomian karena sektor properti memberikan dampak ikutan yang besar.

Isyarat pencairan tambahan kuota FLPP termuat di dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024 tentang Perubahan atas KMK Nomor 338 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 tertanggal 3 Oktober 2024.

Berdasarkan KMK tersebut, alokasi anggaran investasi pemerintah untuk FLPP dinaikkan menjadi Rp17,02 triliun dari sebelumnya Rp13,72 triliun.

Dengan tambahan anggaran ini, target kuota program FLPP bertambah sebanyak 34.000 unit rumah, sehingga total kuota untuk tahun 2024 meningkat dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit rumah.

"Apersi mengucapakan terimakasih kepada pemerintah yang telah melakukan penambahan kuota FLPP ini,” kata Junaidi.

Dia menegaskan, tambahan kuota ini membantu konsumen atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah.

“Selain itu, juga membantu pelaku industri perumahan yang tergabung dalam Apersi," tutur Junaidi.

Dia menerangkan, total unit ready stock rumah subsidi yang dikembangkan anggota Apersi saat ini mencapai 25 ribu unit.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut baik penambahan dana kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 34 ribu unit atau senilai Rp4,3 triliun. Diharapkan bisa segera cair paling lambat akhir pekan ini.

Ketua Umum Apersi Junaidi Abdilah mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait hal tersebut sudah ditandatangai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada pekan lalu.

"Semoga bisa cair di minggu ini karena kita Apersi sudah menunggu-nunggu kuota tambahan FLPP ini," kata Junaidi kepada awak media di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dengan telah cairnya tambahan dana kuota FLPP ini, jelas dia, akan memberikan manfaat besar dan mendorong perekonomian dalam negeri. Sebab, sektor properti memberikan dampak ikutan yang besar.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi bersama Dewan Perwakilan Daerah DPD) Apersi pada akhir September 2024 lalu melakukan audiensi ke perwakilan Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di kantor BP Tapera di kawasan SCBD, Jakarta.

"Alhamdulillah, perjuangan Apersi yang melakukan audiensi dan lainnya akhirnya berujung dengan ditandatanganinya Keputusan Menteri keuangan (KMK) nomor 380 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 3 Oktober 2024," ujar Junaidi.

Junaidi menambahkan, info yang diterima Apersi per hari ini terkait revisi DIPA kuota FLPP sudah selesai di Kemenkeu, selanjutnya proses penetapan dan dilanjutkan proses di Tapera untuk diedarkan kepada bank penyalur.

"Estimasi saya pada Jum'at mendatang sudah bisa realisasi akad KPR FLPP," katanya.

Berdasarkan KMK tersebut, alokasi anggaran investasi pemerintah untuk FLPP dinaikkan menjadi Rp17,02 triliun dari sebelumnya Rp13,72 triliun.

Dengan tambahan anggaran ini, target kuota program FLPP bertambah sebanyak 34 ribu unit rumah. Sehingga, total kuota untuk tahun 2024 meningkat dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit rumah.

"Apersi mengucapakan terima kasih kepada pemerintah yang telah melakukan penambahan kuota FLPP ini. Dengan tambahan ini tak hanya membantu konsumen atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah. Selain itu juga membantu pelaku industri perumahan yang ergabung dalam Apersi," kata Junaidi.

(Dhera Arizona)

Jakarta, Investor.id- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meyakini bahwa pencairan kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) segera cair.

Keyakinan itu mencuat dalam audiensi antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apersi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) serta dihadiri wakil Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

"Percepatan (pencairan) penambahan kuota tahun 2024 sebanyak 34 ribu rumah segera dilakukan. Jawaban dari perwakilan Kemenkeu dalam pertemuan hari ini menyebutkan bahwa pencairan kuota tambahan FLPP dilakukan pada minggu depan," jelas Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdilah kepada awak media seusai audiensi.

Dia menambahkan, kabar bagus tentang pencairan kuota itu segera diinfokan kepada seluruh anggota Apersi yang tidak hadir ke Jakarta.

Selain itu, tambahnya, pencairan kuota tambahan FLPP akan meredakan gejolak-gejolak di lapangan akibat ketidakjelasan yang terjadi belakangan ini.

Ketua Satgas Darurat Kuota FLPP Apersi Bambang Setiadi, menambahkan, info yang diperoleh pihaknya, saat ini tahap administrasi tambahan kuota FLPP dalam proses.

“Kami melihat prosesnya perlu dipercepat mengingat kondisi di lapangan sudah tidak kondusif bagi para pengembang rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tutur dia kepada Investor Daily, di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Menurut Bambang, kondisi ini tidak hanya menghambat gerakan ekonomi di sektor perumahan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat yang sangat tergantung pada program perumahan ini.

“Semestinya, penambahan kuota FLPP sudah cair pada awal September, tapi faktanya meleset. Hal ini memberatkan para pengembang rumah subsidi yang harus bergelut dengan pembayaran bunga kepada perbankan,” tutur Bambang.

Sebelumnya, Menko Ekuin Airlangga Hartato menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menambah kuota FLPP tahun 2024 dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit. Penambahan, kata dia, mulai berlaku pada 1 September 2024.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa pihaknya telah mengawal proses penambahan kuota FLPP.

“Saat ini dalam proses teknis pencairan DIPA oleh Kementerian Keuangan. Kami mengharapkan dukungan dari seluruh mitra kerja BP Tapera khususnya pihak perbankan dan juga asosiasi pengembang untuk terus bersinergi bersama dalam membantu mewujudkan perumahan yang layak huni dan terjangkau untuk masyarakat,” harap Heru.

Data BP Tapera menyebutkan, untuk kuota FLPP 2024, pihaknya telah menyalurkan dana FLPP sebanyak 151.902 unit rumah senilai Rp18,56 triliun.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024 ditambah 34.000 unit.

"(Kuota FLPP) untuk unit rumahnya dari 166.000 unit ditambah 34.000 unit, Rp4,3 triliun tambahannya (anggaran kuota FLPP)," ujar Basuki di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.

Dirinya menambahkan bahwa masyarakat yang meminati bantuan pembiayaan perumahan FLPP untuk tahun ini masih banyak.

"Jadi yang tambahan 34 ribu unit itu karena kuota FLPP 2024 sebanyak 166 ribu unit sudah habis. Jadi memang peminatnya masih banyak. Kenapa ditambah 34 ribu, karena yang 166 ribu habis," kata Basuki.

Sebagai informasi, Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp13,72 triliun untuk 2024 untuk 166.000 unit rumah.

Baca juga: Insentif Diperpanjang, Beli Rumah Gratis PPN hingga Desember 2024

Pemerintah, melalui Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana Rp0,68 triliun untuk 166.000 unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk Pembiayaan Tapera sebesar Rp0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.

Pada 2023, Pemerintah telah menyalurkan Rp26,3 triliun dana FLPP untuk 229.000 unit rumah, Rp895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit SBUM, Rp52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.

FLPP sendiri merupakan salah satu program di sektor perumahan yang memungkinkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah dengan bunga yang lebih ringan, yaitu 5 persen fixed rate selama tenor berjalan.

Terkait dengan kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tidak menyebutkan berapa kuota yang diajukan Kementerian PUPR untuk program tersebut di 2025. Hanya saja, dia mengatakan kuota di tahun berikutnya akan lebih tinggi bila dibandingkan 2024.

(KIE)

Jakarta: Pemerintah berencana melanjutkan pemberian insentif bagi sektor perumahan. Anggaran untuk tambahan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah disiapkan.

“Itu sudah disiapkan dan sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu saat ditemui di Kompleks Parlemen di Jakarta.

Namun, Febrio tidak merinci nilai anggaran untuk tambahan insentif PPN DTP dan kuota FLPP.
Untuk PPN DTP, Pemerintah menambah insentif dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II 2024, menjadi 100 persen sampai bulan Desember 2024. Insentif ini mayoritas diarahkan untuk kelas menengah karena menyasar rumah komersial.

“Kita lihat kelas menengah terus membutuhkan topangan, khususnya perumahan,” tambah dia.
Sementara untuk program FLPP, Pemerintah menambah target dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024.

“Jadi, kita memberikan dukungan sektor perumahan, yaitu PPN DTP untuk melanjutkan dan memperkuat, kemudian FLPP,” jelas dia.

Baca juga: Kuota FLPP Tahun Depan Disesuaikan dengan Program Presiden Terpilih

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Pemerintah sepakat untuk menambah insentif PPN DTP properti dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II-2024, menjadi 100 persen sampai Desember 2024. Kemudian, target kuota FLPP juga ditambah dari 166 ribu unit, menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024.

"Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September (2024), diharapkan ini juga mendorong kemampuan kelas menengah untuk mendorong sektor konsumsi. Kita tahu sektor konsumsi dan perumahan itu multiplier effect-nya tinggi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan kedua program tersebut ditujukan untuk memperkuat kelas menengah yang dinilai sebagai motor penggerak perekonomian. Ia mendefinisikan masyarakat kelas menengah sebagai masyarakat dengan pola konsumsi di mana pengeluaran terbesar biasanya dari segi sektor untuk makanan minuman, diikuti dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa.

Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi penting.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Realestat Indonesia (REI) mengapresiasi langkah pemerintah menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024 menjadi 220.000 unit.

Ketua Umum REI, Joko Suranto menjelaskan bahwa komitmen pemerintah menambah kuota FLPP ini dipercaya bakal mendorong daya beli masyarakat untuk memiliki hunian.

“Kita pasti mensyukuri dan terima kasih atas apa yang tadi diputuskan [soal penambahan kuota FLPP]. Ini, otomatis akan ada percepatan,” tuturnya saat dihubungi, Selasa (27/8/2024).

Meskipun demikian, penambahan kuota FLPP yang direalisasikan pemerintah ini masih berada di bawah usulan yang diajukan oleh REI agar dapat mencapai 225.000 unit.

Dengan demikian, REI memproyeksi tambahan kuota yang disediakan akan terserap sepenuhnya pada November 2024.

Pasalnya, Joko merinci, rata-rata serapan FLPP per bulan mencapai 16.000 unit. Mengacu pada asumsi tersebut, tambahan kuota FLPP sebanyak 34.000 yang diguyurkan pemerintah ini akan habis dalam 2 bulan saja.

“Jadi setidaknya di 34.000 itu bisa bertahan sampai di November. Karena kan buat Januari kan sudah ada anggaran baru, semoga itu tidak terlalu lama. Kalau misalkan, di akhir November [tambahan FLPP habis] berarti kan hanya satu bulan itu kosongnya,” tegasnya.

Asal tahu saja, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah resmi menambah kuota FLPP sebesar 34.000 unit pada tahun ini. Dengan demikian, total kuota FLPP yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 yakni sebanyak 200.000 unit.

Airlangga menuturkan, Keputusan mengerek kuota rumah subsidi itu dilakukan lantaran pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor perumahan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan dua insentif tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelas menengah.

Tak hanya itu, Airlangga juga memastikan bahwa pemerintah akan memperpanjang periode implementasi PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga Desember 2024.

"Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September, diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," pungkas Airlangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan ditambah lagi pada September tahun 2024. Dia mengatakan bahwa kuota FLPP yang sekarang sudah habis, dan Kementerian PUPR ingin menambah lagi kuotanya.

"September ini, iya akan ditambah (FLPP)," ujar Basuki usai menghadiri acara Proptech di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Sebagai informasi, Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 13,72 triliun untuk 2024 untuk 166.000 unit rumah. Pemerintah, melalui Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana Rp 0,68 triliun untuk 166.000 unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk Pembiayaan Tapera sebesar Rp0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.

Pada 2023, Pemerintah telah menyalurkan Rp 26,3 triliun dana FLPP untuk 229.000 unit rumah, Rp 895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit SBUM, Rp 52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp 1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto.

Basuki tidak menyebutkan berapa kuota yang diajukan Kementerian PUPR untuk program tersebut di 2025. Hanya saja, dia mengatakan kuota di tahun berikutnya akan lebih tinggi bila dibandingkan 2024.

Dia juga optimistis bahwa Kementerian Keuangan ke depan akan tetap menyalurkan anggaran untuk program tersebut.

FLPP adalah salah satu program di sektor perumahan yang memungkinkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah dengan bunga yang lebih ringan, yaitu 5 persen fixed rate selama tenor berjalan.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata enggan menjawab mengenai kelanjutan nasib kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 yang diusulkan naik menjadi 220.000 unit.

Saat dikonfirmasi, Isa tidak memberikan keterangan pasti. Dia mengaku bahwa saat ini dirinya tengah fokus melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Ini kan [Nota Keuangan] ngomongin RAPBN 2025, ya [fokus] 2025 ini,” kata Isa saat ditanyai mengenai nasib usulan kenaikan kuota FLPP 2024, di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima jawaban usulan penambahan kuota FLPP dari Kementerian Keuangan.

Akan tetapi, dia mengaku maklum, karena realisasi penambahan kuota FLPP pada tahun ini perlu mempertimbangkan ruang fiskal yang ada.

"Ya kita lihat penerimaan negara juga ruang fiskal yang memungkinkan," kata Zainal.

Adapun, Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan bahwa posisi kuota FLPP rumah subsidi diperkirakan bakal habis pada September 2024. Pasalnya, hingga Juni 2024 , serapan kuota FLPP telah mencapai lebih dari 79.000 atau mencapai 48% dari total kuota tersedia sebanyak 166.000.

Sejalan dengan hal itu Joko menegaskan, kejelasan pemberian penambahan KPR FLPP seakan menjadi pertaruhan akhir di ujung pemerintahan Jokowi. Di mana, pemerintah perlu membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas para penyelenggara negara.

“Bayangkan kalau untuk sekarang, dengan 200.000 atau 165.000 [unit kuota FLPP] atau berkurang dari tahun lalu, berarti itu message [pesan] yang kurang bagus terhadap kepastian kebijakan, lebih-lebih berarti tidak ada keberpihakan,” imbuhnya.

Apabila penambahan kuota FLPP itu tak direalisasikan pemerintah, Joko menyebut hal itu bakal menimbulkan ketidakpastian di pasar properti dalam negeri.

JAKARTA, investor.id – Direktur utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN Nixon Napitupulu menargetkan kurang lebih 84% dari market share KPR subsidi. Angka itu yang diakadkan kepada 430 ribu orang debitur dari berbagai segmen.

“Segmen tersebut diantaranya prajurit TNI dan Polri, Pegawai Negeri Sipil, dan Pekerja sektor industri lainnya,” ungkap Nixon dalam keterangan pers, Sabtu (3/8/2024).  

Hal itu diungkapkan Nixon saat BTN menggelar akad massal yang diselenggarakan pada 31 Juli 2024 di perumahan Pesona Kahuripan 9. Acara ini dihadiri berbagai lapisan masyarakat dan didukung oleh Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, BP Tapera, dan Gubernur Jawa Barat. Acara ini mengusung tema ‘Akad Massal KPR dan KUR BTN Untuk Pejuang Keluarga Indonesia.

Nixon menyampaikan acara tersebut dihadiri oleh 200 calon debitur baik KPR ataupun debitur KUR BTN. Para debitur tersebut terbagi kedalam 3 sektor, sebanyak 140 orang mengambil KPR Konvensional baik subsidi maupun non-subsidi, sebanyak 40 orang KPR Syariah subsidi dan nonsubsidi, dan KUR BTN sebanyak 20 orang.

Menariknya program kepemilikan rumah KPR saat ini diminati oleh kaum milenial. Tercatat sejak awal program diluncurkan higga Juni 2024 kaum milenial mendominasi akad transaksi kepemilikan KPR.

Khusus tahun 2020-2023 kaum milenial menyerap KPR subsidi sebanyak 425 ribu unit dengan akumulasi nilai 62 triliun Rupiah. “Kabar baik ini tentunya menjadi angin segar pemerintah sebagai penyanggah kabar bahwasannya milenial enggan untuk memiliki rumah di tahun yang akan datang,” tambahnya.

Peran Strategis

Menurut Nixon, BTN merupakan penyalur tangan pemerintah memiliki peran strategis dalam mewujudkan kebutuhan rumah, sejak 1976 hingga hari ini telah menyalurkan 5,2 juta unit rumah yang tersebar ke seluruh Indonesia. Terhitung dari 2015 hingga saat ini, telah terwujud 1,5 Juta unit KPR subsidi maupun nonsubsidi dengan anggaran Rp 3,5 triliun Rupiah.

BTN juga mengusahakan adanya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang merupakan dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membantu membeli dan memiliki rumah sendiri.

Dikabarkan per-Agustus tahun ini kuota FLPP habis, dan BTN bersama Pemerintah akan mengusahakan ditambah mengingat pertengahan 2023 FLPP ditambah. Namun masih dikaji ulang oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR tergantung besarnya nilai penerimaan Negara tahun ini. 

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banten meminta agar pemerintah menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.

Permintaan penambahan kuota ini karena kuota KPR FLPP pada tahun 2024 sebanyak 166.000 unit.

Angka tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 229.000 unit.

Ketua DPD Apersi Banten Safran Edi Harianto Siregar menyatakan, pemerintah seharusnya bukan mengurangi kuota subsidi tahun ini, melainkan ditambah.

Dalam catatan Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) selaku penyalur FLPP hingga 23 Juli lalu sudah mencapai 98.564 unit.

“Pertanyaannya, kenapa tahun ini kuotanya diturunkan dan diperkirakan hanya untuk 166.000 unit? Turun 30-an persen dari tahun lalu yang realisasinya mencapai 229.000 unit. Seharusnya, pencapaian tahun lalu jadi catatan karena peminatnya banyak,” jelasnya dalam rilis, Kamis (1/8/2024).

Dengan kondisi saat ini yang tidak pasti terkait kuota rumah subsidi, maka konsumen atau masyarakat akan dirugikan.

Apalagi, rumah susbidi ini untuk masyarakat kelas bawah yakni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memang membutuhkan.

Selain angka backlog yang akan bertambah, pengembang yang membangun rumah subsidi juga akan terganggu bisnisnya.

"Industri properti sangat besar dampaknya bagi perekonomian, karena dari sebuah perumahan yang sedang dikembangkan akan menggerakkan sektor lainnya. Mulai dari penyerapan tenaga kerja, produk material, furnitur hingga bisnis ikutan lainnya," tegas Safran.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih belum dapat memastikan kelanjutan rencana penambahan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diproyeksi habis dalam kurun 2 bulan ke depan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima jawaban usulan penambahan kuota FLPP dari Kementerian Keuangan.

Akan tetapi, dia mengaku maklum, karena realisasi penambahan kuota FLPP pada tahun ini perlu mempertimbangkan ruang fiskal yang ada.

"Ya kita lihat penerimaan negara juga ruang fiskal yang memungkinkan," kata Zainal saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan, Rabu (31/7/2024).

Dia menjelaskan, Kementerian PUPR telah telah mengajukan penambahan kuota FLPP dapat mencapai 229.000 unit atau sama seperti tahun sebelumnya.

"Tahun lalu kita sudah mencapai 229.000 unit, nanti kita cek kira-kira masih punya cukup ruang [atau tidak]. Tapi pada dasarnya kita kan ingin bukan hanya sama [dengan kuota tahun lalu] kalau bisa lebih banyak lagi. Nanti kita diskusi lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan bahwa posisi kuota FLPP diperkirakan bakal habis pada September 2024.

Joko menegaskan, kejelasan pemberian penambahan KPR FLPP seakan menjadi pertaruhan akhir di ujung pemerintahan Jokowi. Di mana, pemerintah perlu membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas para penyelenggara negara.

“Bayangkan kalau untuk sekarang, dengan 200.000 atau 165.000 [unit kuota FLPP] atau berkurang dari tahun lalu, berarti itu message [pesan] yang kurang bagus terhadap kepastian kebijakan, lebih-lebih berarti tidak ada keberpihakan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang rumah subsidi tengah cemas menanti keputusan pemerintah terkait dengan usulan penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Pasalnya, sang Bendahara Negara yakni Sri Mulyani Indrawati masih tak bergeming merespons usulan tersebut.

Asal tahu saja, kuota rumah bersubsidi yang dialokasikan pemerintah sepanjang 2024 sebesar 166.000 unit, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 13 Juni 2024 serapannya telah mencapai 80.950 unit.