Jakarta: Pemerintah Indonesia secara resmi melarang penjualan iPhone 16 di pasar dalam negeri. Larangan ini diberlakukan karena Apple dianggap belum memenuhi komitmen investasi yang telah dijanjikan kepada pemerintah Indonesia.

Langkah ini menjadi sorotan, terutama dengan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menegaskan bahwa Indonesia mendukung kerja sama yang dapat membuka lapangan kerja, terutama dalam sektor produksi dalam negeri.

Baca juga: 5 Cara Pakai ESim di iPhone dengan Mudah

Prioritas pada Investasi yang Menciptakan Lapangan Kerja

Luhut menyatakan Indneesia sangat terbuka dengan kerja sama ekonomi, termasuk dengan Apple. Namun ia menyoroti pentingnya kerja sama yang mendukung sektor industri dan membuka lapangan kerja di dalam negeri.
"Kita semua itu sangat terbuka terhadap apa saja (kerja sama), apalagi kalau itu diproduksi di dalam negeri karena kita ingin menciptakan lapangan kerja," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 5 November 2024.

Menurut Luhut, kerja sama yang dinilai bernilai tinggi bagi Indonesia adalah yang mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat, bukan hanya mengutamakan teknologi tinggi, tetapi juga investasi padat karya.

Sebagai contoh, Luhut menyinggung investor dari China yang akan membuka pabrik garmen di Kertajati, Jawa Barat, dan Sukoharjo, Jawa Tengah, yang mampu menyediakan lapangan kerja baru. Hal ini menjadi referensi bagi pemerintah dalam menentukan prioritas investasi.

Izin Edar iPhone 16 Terkendala Komitmen TKDN

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga berperan dalam melarang penjualan iPhone 16 karena Apple belum memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%, yang menjadi syarat bagi produk teknologi untuk dipasarkan di Indonesia. Salah satu upaya untuk mencapai TKDN ini adalah dengan merealisasikan pembangunan Apple Developer Academy di Bali, yang rencananya akan menjadi akademi keempat setelah Jakarta.

"Apple bikin Apple Academy di Jakarta. Nah terakhir itu mau dibikin di Bali. Yang di Bali ini yang belum realisasi. Nah itu ya. Untuk mendapatkan TKDN 40%. Kalau dapat sertifikat TKDN mereka bisa impor. Kita kasih izin impornya," terang Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, di Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober 2024.

Apple diketahui sudah mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita guna membahas izin edar iPhone 16. Namun, Kemenperin menginginkan agar diskusi ini membawa komitmen konkret dari Apple dalam hal realisasi investasi.

Penegakan Hukum atas Penjualan Ilegal iPhone 16

Kemenperin juga menemukan bahwa sekitar 9.000 unit iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur penumpang selama periode Agustus hingga Oktober 2024. Untuk menekan peredaran ilegal ini, Kemenperin menyatakan akan memproses hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan iPhone 16 melalui marketplace online.

Pihak Kemenperin mempertimbangkan penonaktifan IMEI untuk seri iPhone 16 yang diperjualbelikan secara ilegal, guna mencegah konsumen mengakses layanan jaringan di Indonesia. Langkah tegas ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menjaga kedaulatan industri lokal dan memastikan bahwa investasi asing membawa dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Survei terbaru LSI Denny JA mengungkap dua permasalahan ekonomi yang menjadi tantangan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hasil survei itu menunjukkan sebanyak 65 persen masyarakat merasa semakin sulit mendapatkan pekerjaan.

"Sebanyak 65 persen masyarakat menyatakan pekerjaan atau lapangan pekerjaan semakin sulit didapatkan. Tentu ini jadi satu tantangan utama daripada pemerintahan ke depan bagaimana menciptakan lapangan kerja yang lebih luas," kata Direktur SIGI LSI Denny JA, Ardian Sopa, Selasa (22/10).

Selanjutnya, sebanyak 64 persen responden survei menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin sulit.

"Sebanyak 64 persen masyarakat menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin berat dan sulit," ujarnya.

Survei tersebut juga menunjukkan popularitas Prabowo melonjak usai terpilih menjadi presiden.

Sebagai perbandingan, Ardian menunjukkan tingkat kesukaan terhadap Prabowo pada Juli 2023 menyentuh angka 82,7 persen, lalu 83,5 persen pada Januari 2024. Setelah terpilih menjadi presiden, popularitas Prabowo melesat.

"Di Oktober 2024 itu mencapai angka 90,5 persen. Ini adalah modal yang sangat kuat, sangat baik, baik ini secara modal personal maupun juga ketika nanti mengeksekusi kebijakannya," ucap dia.

Survei LSI ini ini dilakukan pada 26 September hingga 3 Oktober 2024, dengan melibatkan 1.200 orang responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.

Data dikumpulkan dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error survei ini +/-2,9 persen.

Jakarta -

Prosesi serah terima tugas Menteri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diselenggarakan pada Selasa (22/10) turut dihadiri oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani di Gedung Kemnaker.

Shinta menyatakan, pihaknya punya harapan besar terutama perihal ketenagakerjaan di Tanah Air. Menciptakan lapangan pekerjaan juga menjadi tantangan, karena Shinta melihat bahwa lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan di Indonesia berkisar di angka 2-3 juta per tahunnya.

"Sementara, investasi yang masuk penyerapannya juga sudah berpindah dari padat karya. Penciptaan lapangan pekerjaan menjadi isu utama yang harus diperhatikan, dan jelas berhubungan dengan masuknya investasi. Begitupun dari bidang pendidikan, agar bisa diserap oleh industri, maka link and match menjadi kuncinya," ujar Shinta.

Shinta mengaku menyambut gembira bahwa hal ini tidak cuma menyoal perkara hubungan industrial. Menurut Shinta, perlu untuk bisa menitikberatkan pada produktivitas yang masih menjadi tugas yang perlu diselesaikan.

"Mengenai pengangguran angkanya kelihatan meningkat karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk mengatasi hal ini, kita juga harus siap untuk melihat bahwa ada pengalihan jenis pekerjaan. Dengan kondisi ekonomi saat ini, yang arahnya juga menuju ke digitalisasi, tentu saja akan memengaruhi ke PHK," tutur Shinta.

Shinta melihat bahwa fenomena turunnya permintaan pasar tidak semata menjadi alasan pengurangan tenaga kerja. Akan tetapi juga kian maraknya inovasi teknologi yang banyak menggantikan tenaga kerjanya.

"Saya pikir ini satu era baru, dan kami akan terus mendukung program kerja dari Kemnaker. Kami menunggu untuk bagaimana ke depannya kami bisa sama-sama berkolaborasi, seperti yang juga sudah terjalin selama ini. Melalui pihak ketiga, maupun melalui dewan pengupahan ini bisa terus kami jalankan," pungkas Shinta.

Simak Video: Prediksi Pakar Terkait Sektor yang Bakal Terkena Gelombang PHK

[Gambas:Video 20detik]

(eds/eds)

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan saat ini pekerja baru tidak siap masuk ke lapangan pekerjaan informal. Sehingga wajar saat peminat CPNS tahun ini melonjak hingga hampir 4 juta.

Menurut Tauhid, para lulusan baru yang akan memasuki dunia kerja tidak dipersiapkan terjun ke sektor informal. Selama ini, banyak perguruan tinggi hanya fokus mencetak mahasiswa untuk bekerja di sektor formal saja. "Mereka tidak punya bekal, karena lembaga pendidikan baik yang vokasi maupun yang umum, itu memang katakanlah tidak menyiapkan mereka untuk bekerja di sektor informal," ujarnya kepada Tempo pada Senin, 7 Oktober 2024.

Opsi untuk bekerja di perusahaan swasta saat ini pun menurut Tauhid penuh ketidakpastian. Hal tersebut menurutnya, merupakan dampak dari terbitnya UU Ciptaker yang mengatur sistem kerja kontrak yang sangat merugikan bagi karyawan.

Tauhid menambahkan, memburuknya kondisi sektor swasta turut terpengaruh perlambatan atau stagnasi ekonomi nasional. Akibatnya, banyak perusahaan ragu untuk melakukan ekspansi dan merekrut karyawan tetap. "Swasta lain mereka lebih senang outsourcing, lebih senang PKWT dan sebagainya. Sehingga kalau ada tekanan ekonomi, mereka tinggal lepas status pekerja-pekerja itu. Sehingga sulit mereka diangkat menjadi karyawan tetap," tutur dia.

Di sisi lain, para pencari kerja baru sangat menginginkan kepastian terkait lapangan kerja, pendapatan yang stabil, dan jaminan masa depan. Kebutuhan ini menjadi fokus utama bagi mereka yang baru memulai karir dan mencari kestabilan. Menurut Tauhid, menjadi CPNS dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 hampir mencapai empat juta orang. Menurut Anas, tingginya minat ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan generasi muda dan publik untuk menjadi PNS. "Ini sejalan dengan sistem seleksi berbasis computer-assisted test (CAT) yang kami buat lebih transparan," jelas Anas.

Pendaftaran CPNS tahun ini dibuka pada 20 Agustus dan berakhir pada 17 September 2024. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, pada hari terakhir, jumlah pelamar mencapai 3.983.832 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.572.414 orang telah menyelesaikan pendaftaran. Sebanyak 2.855.597 orang dinyatakan memenuhi syarat di instansi yang dilamar, sementara 599.528 orang tidak memenuhi syarat.

Setelah seleksi CPNS, pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibuka dalam dua periode. Periode pertama dimulai pada 1 Oktober 2024, sedangkan periode kedua pada 17 November 2024.

Nabila Azzahra A turut berkontribusi dalam penulisan ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin siang, 7 Oktober 2024 dimulai dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mengumumkan Arsjad Rasjid menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin periode 2024–2029.

Disusul, Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengklaim berdasarkan statistik terdapat 11 juta lapangan pekerjaan baru dalam tiga tahun terakhir.

Selanjutnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah dipersiapkan uji coba pendaratan pesawat besar untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut dan meningkatkan aksesibilitas transportasi udara di kawasan tersebut.

Berikutnya, ada 98 perusahaan financial technology peer to peer lending atau fintech P2P lending yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Jumat, 12 Juli 2024.

Terakhir, pemotongan gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan menjadi perhatian pekerja dan perusahaan di Indonesia, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa pengaturan terkait potongan gaji ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Kubu Anindya Bakrie Umumkan Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin....

<!--more-->

1. Kubu Anindya Bakrie Umumkan Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mengumumkan Arsjad Rasjid menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin periode 2024–2029. Hal ini diumumkan anggota Formatur Kadin, Mulyadi Jayabaya, di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

“Luar biasa Pak Ketum, Pak Anindya Bakrie, luar biasa masih memberi penghargaan kepada Arsjad Rasjid karena Kadin hanya satu yang dipimpin Pak Anindya Bakrie,” ucap Jayabaya.

Dalam pengumuman itu, Jayabaya juga mengumumkan nama-nama lain yang menjabat struktur kepengurusan Kadin hasil Munaslub. Namun, struktur itu baru lengkap 50 persen. Sisanya, kata dia, akan ditambahkan setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Sri Mulyani Klaim Ada 11 Juta Lapangan Kerja Baru Sejak 2021 Saat 52 Ribu Karyawan Di-PHK Setahun Terakhir

Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengklaim berdasarkan statistik terdapat 11 juta lapangan pekerjaan baru dalam tiga tahun terakhir. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani menanggapi persoalan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akhir-akhir ini.

“Menurut statistik 11 juta lebih dalam 3 tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka,” kata Bendahara Negara di kantor Kementerian Keuangan atau Kemenkeu pada Kamis, 4 Oktober 2024.

Meski ramai terjadi pemecatan massal dalam setahun terakhir, Sri Mulyani mengatakan juga masih terdapat pembukaan lapangan kerja baru. Karena itu, kondisi ini kudu dipandang secara keseluruhan. Perekonomian dalam negeri memang sedang bertransformasi karena sejumlah faktor.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Menhub Budi Karya: Bandara IKN Disiapkan untuk Uji Coba Pendaratan Pesawat Besar....

<!--more-->

3. Menhub Budi Karya: Bandara IKN Disiapkan untuk Uji Coba Pendaratan Pesawat Besar

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah dipersiapkan uji coba pendaratan pesawat besar untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut dan meningkatkan aksesibilitas transportasi udara di kawasan tersebut.

"Setelah dilakukan pendaratan Pesawat Kepresidenan RJ85 pada akhir bulan lalu, Bandara Nusantara kini akan kembali melalukan uji coba pendaratan untuk tipe pesawat yang lebih besar," kata Budi Karya saat meninjau progres pembangunan Bandara Nusantara di IKN, Kalimantan Timur, seperti dikutip dari Antara, Minggu, 7 Oktober 2024.

Budi Karya menuturkan landasan pacu Bandara Nusantara kini telah mencapai panjang 2.200 meter dengan lebar 45 meter. "Saat ini Kementerian PUPR telah melakukan penebalan pada area runway dengan target selesai pada 10 Oktober 2024," ujar Menhub dalam keterangan di Jakarta.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Daftar Pinjol Legal Terbaru 2024 yang Harus Diketahui

Terdapat 98 perusahaan financial technology peer to peer lending atau fintech P2P lending yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Jumat, 12 Juli 2024.

Entitas pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol) tersebut bersifat legal, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Waspada terhadap pinjaman online ilegal yang menggunakan nama menyerupai entitas resmi,” kata OJK melalui unggahan di akun Instagram @ojkindonesia, Selasa, 23 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Pemotongan Gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan....

<!--more-->

5. Pemotongan Gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan, Ketahui Berapa Besarannya

Pemotongan gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan menjadi perhatian pekerja dan perusahaan di Indonesia, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa pengaturan terkait potongan gaji ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

Tempo mencatat bahwa rencana penambahan iuran program pensiun akan menambah pemotongan gaji karyawan di Indonesia. Sebelumnya, terdapat beberapa iuran wajib yang harus dibayarkan oleh karyawan dari penghasilannya, antara lain:

Berdasarkan Pasal 16B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non-PNS diwajibkan membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 5 persen dari gaji bulanan. Dari jumlah tersebut, 4 persen ditanggung oleh perusahaan dan 1 persen oleh peserta.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin siang, 7 Oktober 2024 dimulai dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mengumumkan Arsjad Rasjid menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin periode 2024–2029.

Disusul, Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengklaim berdasarkan statistik terdapat 11 juta lapangan pekerjaan baru dalam tiga tahun terakhir.

Selanjutnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah dipersiapkan uji coba pendaratan pesawat besar untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut dan meningkatkan aksesibilitas transportasi udara di kawasan tersebut.

Berikutnya, ada 98 perusahaan financial technology peer to peer lending atau fintech P2P lending yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Jumat, 12 Juli 2024.

Terakhir, pemotongan gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan menjadi perhatian pekerja dan perusahaan di Indonesia, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa pengaturan terkait potongan gaji ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Kubu Anindya Bakrie Umumkan Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin....

<!--more-->

1. Kubu Anindya Bakrie Umumkan Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mengumumkan Arsjad Rasjid menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin periode 2024–2029. Hal ini diumumkan anggota Formatur Kadin, Mulyadi Jayabaya, di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

“Luar biasa Pak Ketum, Pak Anindya Bakrie, luar biasa masih memberi penghargaan kepada Arsjad Rasjid karena Kadin hanya satu yang dipimpin Pak Anindya Bakrie,” ucap Jayabaya.

Dalam pengumuman itu, Jayabaya juga mengumumkan nama-nama lain yang menjabat struktur kepengurusan Kadin hasil Munaslub. Namun, struktur itu baru lengkap 50 persen. Sisanya, kata dia, akan ditambahkan setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Sri Mulyani Klaim Ada 11 Juta Lapangan Kerja Baru Sejak 2021 Saat 52 Ribu Karyawan Di-PHK Setahun Terakhir

Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengklaim berdasarkan statistik terdapat 11 juta lapangan pekerjaan baru dalam tiga tahun terakhir. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani menanggapi persoalan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akhir-akhir ini.

“Menurut statistik 11 juta lebih dalam 3 tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka,” kata Bendahara Negara di kantor Kementerian Keuangan atau Kemenkeu pada Kamis, 4 Oktober 2024.

Meski ramai terjadi pemecatan massal dalam setahun terakhir, Sri Mulyani mengatakan juga masih terdapat pembukaan lapangan kerja baru. Karena itu, kondisi ini kudu dipandang secara keseluruhan. Perekonomian dalam negeri memang sedang bertransformasi karena sejumlah faktor.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Menhub Budi Karya: Bandara IKN Disiapkan untuk Uji Coba Pendaratan Pesawat Besar....

<!--more-->

3. Menhub Budi Karya: Bandara IKN Disiapkan untuk Uji Coba Pendaratan Pesawat Besar

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah dipersiapkan uji coba pendaratan pesawat besar untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut dan meningkatkan aksesibilitas transportasi udara di kawasan tersebut.

"Setelah dilakukan pendaratan Pesawat Kepresidenan RJ85 pada akhir bulan lalu, Bandara Nusantara kini akan kembali melalukan uji coba pendaratan untuk tipe pesawat yang lebih besar," kata Budi Karya saat meninjau progres pembangunan Bandara Nusantara di IKN, Kalimantan Timur, seperti dikutip dari Antara, Minggu, 7 Oktober 2024.

Budi Karya menuturkan landasan pacu Bandara Nusantara kini telah mencapai panjang 2.200 meter dengan lebar 45 meter. "Saat ini Kementerian PUPR telah melakukan penebalan pada area runway dengan target selesai pada 10 Oktober 2024," ujar Menhub dalam keterangan di Jakarta.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Daftar Pinjol Legal Terbaru 2024 yang Harus Diketahui

Terdapat 98 perusahaan financial technology peer to peer lending atau fintech P2P lending yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Jumat, 12 Juli 2024.

Entitas pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol) tersebut bersifat legal, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Waspada terhadap pinjaman online ilegal yang menggunakan nama menyerupai entitas resmi,” kata OJK melalui unggahan di akun Instagram @ojkindonesia, Selasa, 23 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Pemotongan Gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan....

<!--more-->

5. Pemotongan Gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan, Ketahui Berapa Besarannya

Pemotongan gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan menjadi perhatian pekerja dan perusahaan di Indonesia, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa pengaturan terkait potongan gaji ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

Tempo mencatat bahwa rencana penambahan iuran program pensiun akan menambah pemotongan gaji karyawan di Indonesia. Sebelumnya, terdapat beberapa iuran wajib yang harus dibayarkan oleh karyawan dari penghasilannya, antara lain:

Berdasarkan Pasal 16B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non-PNS diwajibkan membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 5 persen dari gaji bulanan. Dari jumlah tersebut, 4 persen ditanggung oleh perusahaan dan 1 persen oleh peserta.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan bahwa green jobs dapat menjadi solusi bagi terbukanya lapangan pekerjaan baru. Anwar menyebut, pembangunan ekonomi hijau dapat meningkatkan serapan tenaga kerja secara signifikan. Dalam kurun waktu 10 tahun, ia memprediksi akan ada ratusan ribu lapangan kerja baru yang dibuka.

“Sektor-sektor utama yang akan menyerap tenaga kerja adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang diprediksi mampu menciptakan hingga puluhan juta pekerjaan baru,” kata Anwar seperti dikutip dari rilis resmi pada Jumat, 04 Oktober 2024.

Anwar menambahkan transisi menuju ekonomi hijau sendiri merupakan bagian dari transformasi ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai puncaknya tahun 2045. Indonesia, kata dia, bercita-cita untuk dapat memiliki struktur ekonomi yang kuat serta berkelanjutan, termasuk salah satunya lewat green jobs tadi.

Ia juga berpandangan lahan pertambangan yang dialihfungsikan untuk membantu berjalannya ekonomi hijau terbukti membawa dampak positif kepada masyarakat. Salah satunya adalah perhutanan sosial dan koperasi pemanfaatan hasil hutan, begitu juga dengan aktivitas tambang di daerah pesisir yang diganti dengan usaha perikanan berkelanjutan.

“Kita berharap Indonesia mampu menjadi negara yang memiliki pendapatan ekonomi yang tinggi dan struktur ekonominya lebih kuat serta berkelanjutan,” ujar dia.

Sebelumnya, Kemnaker mencatat sebanyak 52.993 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per 1 Oktober 2024. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan sektor manufaktur menjadi sektor dengan jumlah PHK terbesar tahun ini dengan total 24.013 tenaga kerja di-PHK.

Melemahnya sektor manufaktur Indonesia telah menjadi sorotan selama beberapa bulan terakhir. Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada September tercatat anjlok ke zona kontraksi yakni 49,2. Hal ini membuat kontraksi telah terjadi tiga bulan berturut-turut sejak Juli 2024. Untuk diketahui, ambang batas pertumbuhan PMI manufaktur adalah 50, di bawah itu tergolong level kontraksi.

Oyuk Ivani S berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Bakal Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, berencana menggelar job fair di setiap kecamatan di Jakarta setiap tiga bulan sekali.

Hal ini disampaikan Pramono saat meninjau Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat, pada Senin (30/9/2024). Menurutnya, isu lapangan kerja adalah salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat.

"Maka saya sudah menyampaikan untuk ada yang disebut dengan job fair di setiap kecamatan setiap 3 bulan sekali," terang Pramono, Senin (30/9).

Selain job fair, Pramono juga mengusulkan agar setiap kecamatan memiliki balai latihan kerja guna meningkatkan keterampilan warga.

Menurutnya, balai ini akan membantu warga memperoleh keterampilan yang bisa langsung disalurkan ke lapangan kerja.

"Supaya orang ada kepastian untuk belajar bekerja dan kemudian ada penyalurannya," ujarnya.

Di sisi lain, Pramono juga menyoroti generasi muda, khususnya Gen Z, yang menurutnya rentan mengalami stres akibat penggunaan gawai yang berlebihan. Ia menekankan pentingnya penanganan khusus terhadap masalah ini.

"Dan mereka lebih banyak gampang stres dibandingkan dengan ibu-ibu sekalian, wajah ibu-ibu lebih glowing dibandingkan dengan mereka. Maka untuk itu, untuk anak-anak kita harus secara khusus menangani ini," terangnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Joko Widodo mengingatkan, 85 juta lapangan pekerjaan kemungkinan hilang pada tahun 2025 imbas kehadiran kecerdasan buatan (artificial intelligence) atau otomasi di berbagai sektor.

Hal ini selaras dengan prediksi Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) tahun 2020 dalam laporan Survei Pekerjaan Masa Depan.

"Kalau kita baca, 2025 pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta. Pekerjaan akan hilang 85 juta. Sebuah jumlah yang tidak kecil," kata Jokowi dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Surakarta, Jawa Tengah, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/9/2024).

Kepala Negara mengungkapkan, awalnya, hanya ada otomasi mekanik yang merambah ke berbagai sektor kerja, sehingga tenaga manusia masih diperlukan. Lalu, saat ini, muncul otomasi analytics yang sudah digunakan.

Tidak menutup kemungkinan, otomasi lainnya bakal diadopsi perusahaan.

Dia mengatakan, hal ini menjadi salah satu tantangan ketika dunia dihadapkan pada minimnya lapangan pekerjaan.

Pengembangan pasar kerja bisa terbentur dengan tantangan ini, selain karena pelemahan ekonomi global.

"Kita dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan. Justru di 2025, 85 juta pekerjaan akan hilang karena tadi, adanya peningkatan otomasi di berbagai sektor," ucap Jokowi.

Tantangan lainnya yakni perlambatan ekonomi global yang tengah menghantui banyak negara. Seturut prediksi Bank Dunia (World Bank) pertumbuhan ekonomi tahun 2024 hanya mencapai 2,6 persen, dan tahun 2025 hanya 2,7 persen.

Angka ini masih jauh dari yang diharapkan banyak negara. Belum lagi, pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral di sejumlah negara demi menekan tingkat inflasi.

Kemudian, hadirnya gigs economy yang membuat perusahaan lebih memilih tenaga kerja serabutan maupun freelancer dibanding pekerja tetap.

"Artinya apa kalau moneter direm? Artinya industri pasti akan turun produksinya, otomatis perdagangan global juga akan turun kapasitasnya," ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Ingatkan 85 Juta Pekerjaan Hilang Tahun Depan Imbas AI", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/19/16360181/jokowi-ingatkan-85-juta-pekerjaan-hilang-tahun-depan-imbas-ai.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI) diprediksi menggerus hingga 85 juta jenis pekerjaan pada 2025 mendatang.

Hal itu selaras dengan Laporan Survei Pekerjaan Masa Depan dari Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2020.

"Awal kita hanya otomasi mekanik, kemudian sekarang muncul AI, muncul otomasi analytic. Setiap hari muncul hal-hal baru," kata Jokowi saat membuka Kongres ISEI dan Seminar Nasional 2024 yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/9).

"Kalau kita baca, 2025 pekerjaan yang hilang itu ada 85 juta. Pekerja akan hilang 85 juta, sebuah jumlah yang tidak kecil," imbuhnya.

Jokowi menyebut otomasi itu menjadi salah satu faktor semakin menipisnya lapangan kerja baik di Indonesia maupun global di masa depan. Ia kemudian merinci dua tantangan lainnya.

Pertama, perlambatan ekonomi global. Ia menyebut Bank Dunia mencatatkan pertumbuhan global hanya berada di 2,7 persen dan diprediksi pada 2024 turun menjadi 2,6 persen.

Kedua, gig economy atau ekonomi serabutan yang menurutnya perlu diwaspadai. Pasalnya, di masa depan, perusahaan menurutnya bisa saja lebih menyenangi freelancer ketimbang merekrut pekerja tetap.

"Sehingga sekali lagi, kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang," kata dia.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan Indonesia akan mengalami bonus demografi pada sekitar 2030 mendatang. Kondisi itu menurutnya bisa menjadi kekuatan atau malah menjadi beban bagi Indonesia.

Oleh karenanya, Jokowi berharap bonus demografi dapat menjadi momentum agar Indonesia membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

"Inilah tantangan paling besar yang akan melompatkan kita menjadi negara maju atau tidak," ujar Jokowi.

JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja melalui operasi bisnis. Hal ini sekaligus meningkatkan semangat bisnis dan komunitas lokal yang menjadi mitra.

Komitmen ini terlihat di salah satu lini bisnisnya yakni Aryaduta Hotel Group. Mereka berupaya mendukung bisnis lokal dan membangkitkan semangat masyarakat melalui kampanye penampilan kekayaan warisan Indonesia bertajuk Asta Karya.

Selain itu, dengan berfokus pada praktik berkelanjutan, Aryaduta Hotels juga menekankan pada pengadaan makanan dan kebutuhan sehari-hari secara lokal. Sekaligus memperkuat hubungan dengan masyarakat sekitar.

Termasuk, terlibat aktif dalam mempromosikan UMKM dengan menyediakan pasar bagi produk UMKM dan memasukkan penawaran UMKM. Misalnya, makanan ringan dan makanan khas daerah ke dalam menu restoran.

Aryaduta Hotels juga berkolaborasi dengan komunitas penyandang disabilitas, menyelenggarakan pameran seni inklusif sebagai bagian dari inisiatif yang lebih luas di bawah kerangka Lippo untuk Indonesia PASTI. ?Kami meyakini keberlanjutan adalah strategi yang sangat penting yang dapat menggerakkan penciptaan nilai dan pertumbuhan jangka panjang bagi organisasi,? kata Group CEO LPKR John Riady dalam siaran pers, Jumat (6/9/2024).

Oleh karena itu, LPKR menekankan integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis utama, pekerjaan, dan manajemen risiko. Tujuannya memastikan organisasi menerapkan pendekatan menyeluruh yang menyertakan berbagai aspek ESG dari bisnis, sekaligus memaksimalkan potensi dari peningkatan efisiensi dan peluang-peluang baru.

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) membuka rekrutmen untuk 139 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024.

Hal ini tertuang dalam Pengumuman Nomor: 3/SM/KP.01.00/VIII/2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024.

Dalam pengumuman tersebut, Kemenkop UKM memberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi CPNS yang nantinya akan ditugaskan di lingkungan Kementerian.

Adapun 139 formasi yang ditawarkan adalah sebagai berikut, sebagaimana dihimpun dari laman resmi Kemenkop UKM pada Selasa (27/8/2024):
- Analis Anggaran Ahli Pertama (6)
- Analis Hukum Ahli Pertama (3)
- Analisis Kebijakan Ahli Pertama (12)
- Aanlis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (7)
- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (6)
- Apoteker Ahli Pertama (1)
- Arsiparis Ahli Pertama (2)
- Arsiparis Terampil (7)
- Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (2)
- Auditor Ahli Pertama (2)
- Penata Keprotokolan (4)
- Penata Laksana Barang Terampil (2)
- Penerjemah Ahli Pertama Bahasa Inggris (2)
- Pengawas Koperasi Ahli Pertama (9)
- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama (4)
- Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama (35)
- Penyuluh Hukum Ahli Pertama (3)
- Perancangan Peraturan Perundang Undangan Ahli Pertama (4)
- Perencana Ahli Pertama (8)
- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (6)
- Pranata Komputer Ahli Pertama (6)
- Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (3)
- Statistisi Ahli Pertama (5).

Bagi yang ingin mendaftar, pendaftaran dimulai 20 Agustus dan berakhir 6 September. Ada tiga tahapan seleksi yakni administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang. Bagaimana, berminat mengikuti rekrutmen CPNS Kemenkop UKM 2024?