MANADO - YLBHI-LBHManado berhasil memenangkan sengketa Informasi Publik terkait permintaan informasi Izin Lingkungan Reklamasi Teluk Manado, terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Sulawesi Utara (Sulut).

Dalam pembacaan putusan sengketa dengan nomor register 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024, Rabu (4/9), majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulut, mengabulkan permohonan YLBHI-LBH Manado untuk sebagian yaitu Informasi terkait Izin Lingkungan yang diberikan kepada PT Manado Utara Perkasa (MUP) pada pelaksanaan lahan reklamasi di Boulevard Dua, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada pemohon.

Majelis juga memerintahkan kepada Termohon yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Sulawesi Utara, untuk memberikan Izin Lingkungan tersebut kepada pemohon selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan diterima oleh pemohon.

Perwakilan YLBHI-LBH Manado, Henly Rahman dan Pascal Wilmar, dalam rilisnya, mengaku sangat berterima kasih atas putusan KI Provinsi Sulut tersebut, yang dinilai benar-benar berpihak pada aturan yang benar.

Henly dan Pascal mengatakan jika pihak YLBHI-LBH Manado, juga telah bersiap untuk menempuh proses hukum pidana terhadap termohon, jika nantinya putusan tersebut tak dijalankan.

"Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan atau tidak menerbitkan Informasi Publik dikenakan pidana," ujar LBH Manado dalam keterangan persnya.

Adapun sengketa ini berawal dari permohonan informasi publik yang diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Sulut terkait izin lingkungan PT MUP untuk reklamasi di Boulevard Dua, Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

Akan tetapi, termohon tidak memberikan informasi publik yang dimohonkan, dengan alasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atas hal itu, pihak YLBHI-LBH Manado kemudian mengajukan keberatan kepada termohon sebelum masuk dalam sengketa informasi publik.

Dijelaskan, izin lingkungan yang dimintakan tersebut merupakan suatu kebijakan publik yang dibentuk melalui partisipasi masyarakat merupakan informasi yang bersifat terbuka.

Bahkan, dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 39 menyatakan Gubernur dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.

Selain itu, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa izin lingkungan tidak termasuk sebagai informasi yang dikecualikan, serta Pasal 9 ayat (1) UU KIP menyatakan setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, salah satunya informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik.

"Adapun tujuan dari permohonan informasi publik ini menjadi penting sebagai bahan informasi bagi masyarakat, dan advokasi terhadap permasalahan perencanaan dan pelaksanaan reklamasi di Pantai Manado Utara yang sangat minim partisipasi publik, serta sangat berdampak pada perusakan lingkungan, dan perampasan ruang hidup nelayan dan masyarakat pesisir," tulis keterangan pers YLBHI-LBH Manado.

Puluhan massa aksi Jateng Bergerak diamankan oleh aparat kepolisian. Mereka diamankan, usai demo di depan Balai Kota Semarang itu berujung ricuh.

Kuasa hukum peserta aksi dari LBH Semarang Tuti Wijaya mengatakan, ada sekitar 21 pelajar STM dan 6 mahasiswa yang diamankan. Mereka saat ini diperiksa di Polrestabes Semarang.

"Sampai saat ini informasi yang kami himpun baru sekitar 21 orang pelajar dan ada 6 yang berasal dari mahasiswa. Itupun masih data sementara," ujar Tuti kepada wartawan, Senin (26/8) malam.

Tuti mengaku belum bisa menemui atau mendampingi demonstran yang sedang diperiksa oleh para penyidik.

"Sejak tadi mereka diangkut ke Polrestabes Semarang mereka belum sama sekali bisa kita temui. Hingga saat ini kami belum bisa masuk untuk melihat proses pemeriksaan tersebut," jelas dia.

Pihaknya menyayangkan pemeriksaan yang digelar hingga malam hari. Sebab ada aturan bahwa anak di bawa umur tak boleh diperiksa pada malam hari, dan harus didampingi.

"Penyidik harus memastikan bahwa anak di bawah umur harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Misalnya anak di bawah umur tidak boleh diperiksa malam hari dan harus didampingi oleh wakilnya atau kuasa hukumnya. Ini yang kita sayangkan," imbuh Nasrul dari LBH Semarang.

Untuk diketahui, aksi demo "Jateng Bergerak" di depan Balai Kota Semarang berakhir ricuh. Polisi akhirnya menembakkan gas air mata dan memukul mundur para massa aksi di sepanjang Jalan Pemuda.

Para demonstran yang terdiri dari pelajar STM, dan melempari halaman balai kota menggunakan kayu, batu hingga potongan pot. Mereka juga merusak dan mencopot kamera pengawas

Selain berhasil merobohkan pagar, masa juga mencorat-coret tembok Balai Kota, hingga merusak pot bunga yang ada di sekitaran Balai Kota.

MANADO - Sartika Sasmi Ticoalu SH.MH, resmi menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBHPers) Manado periode 2024-2027. Pengukuhan sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) dilakukan oleh Ketua AJI Manado, Fransiskus Marcelino Talokon, Sabtu (24/8) kemarin.

Pada kesempatan itu, Fransiskus mengatakan jika pekerjaan jurnalis sangat rentan, sehingga memerlukan perlindungan dari berbagai sisi, termasuk perlindungan secara hukum.

Menurut Fransiskus, LBH Pers tak hanya memberikan bantuan hukum untuk jurnalis dan media dalam menghadapi tuntutan pidana maupun gugatan perdata, tapi juga punya peran penting dalam memberikan pendidikan dan pelatihan hukum pers.

"Tentunya kami berterima kasih kepada Direktur LBH Pers Manado yang baru, karena mau memberi diri untuk bekerja dalam perlindungan untuk pers," kata Fransiskus.

Fransiskus juga menceritakan tentang kekerasan yang masih sering terjadi terhadap jurnalis. Salah satu contoh menurut Fransiskus adalah kasus tabrak lari jurnalis Tribun Manado, Riyo M Noor, saat hendak menuju ke lokasi peliputan.

"Ini juga menjadi PR tentang keselamatan jurnalis itu sendiri. Apalagi sampai sekarang pelaku tabrak lari tak kunjung berhasil ditemukan," ujar Fransiskus kembali.

Sementara, Sartika Sasmi Ticoalu SH MH, mengatakan jika dirinya berharap ada sinergi yang baik ke depannya. Dia juga meminta agar jurnalis harus bisa mengikuti aturan-aturan yang ada, terlebih penting terkait kode etik jurnalis.

Menurutnya, bantuan hukum akan menjadi mubazir jika kemudian jurnalis sendiri yang melakukan pelanggaran kode etik. Untuk itu, dirinya berpesan agar para jurnalis berada di rel yang benar dengan mematuhi kode etik.

"Saya berharap ke depan sinergi yang tercipta akan menjadikan pers benar-benar profesional," kata Sartika kembali.

Sebelum penyerahan SK LBH Pers Manado, AJI Manado menggelar pelatihan Keselamatan Jurnalis dengan menghadirkan pemateri, Miftah Faridl dari Bidang Advokasi AJI Indonesia, Chikita Edrini Marpaung dari LBH Pers, dan Rhendi Umar serta Indri Panigoro, peserta pelatihan Keselamatan Jurnalis AJI Indo.

manadobacirita

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menyebut ada dua orang demonstran yang ditangkap oleh polisi saat berdemonstrasi di depan Kantor DPRD Jawa Timur, pada Jumat (23/8).

"Info teman-teman ada dua orang. Satu anak SMK, satu mahasiswa," ujar Pengacara Publik LBH Surabaya, Jauhar Kurniawan, saat dikonfirmasi, Jumat (23/8).

Jauhar menyampaikan, untuk anak SMK dilakukan pendataan oleh polisi. Sedangkan, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Surabaya.

"Yang anak SMK cuma pendataan saja. Terus dilepas. Yang satu ini anak mahasiswa UINSA. Kabarnya dia sekarang diperiksa di Polrestabes (Surabaya) didampingi sama kakaknya," terangnya.

Ia mengungkapkan, untuk mahasiswa UINSA yang diamankan polisi itu karena diduga melakukan pelemparan dan mengenai salah satu polisi yaitu Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Arif Fazlurrahman.

"Karena dia lempar botol. Dan botol kena mulutnya Kasatlantas Polrestabes. Dia melemparnya itu pas polisi jeda. Saat lempar lemparan, berhenti. Pas berhenti itu dia lempar tiga. Ketahuan lah. Dan apesnya, sialnya, kena mulut Kasatlantas dan berdarah," ungkap dia.

Pihaknya telah berusaha menawarkan pendampingan hukum terhadap mahasiswa UINSA tersebut, namun ditolak.

"Kita sudah menawarkan. Pihak kakaknya tidak bersedia. Karena ingin menyelesaikannnya sendiri," ujarnya.

Sejauh ini, LBH Surabaya belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah ada pihak lain yang ditangkap polisi. "Sementara ini belum ada. Baru dua ini," ucapnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Haryoko Widhi, masih mengecek informasi penangkapan tersebut. "Masih saya cek dulu kebenarannya," kata Haryoko.

Adapun demonstrasi di depan Kantor DPRD Jatim ini di antaranya dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Airlangga (Unair), UIN Sunan Ampel Surabaya (Uinsa), Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan kampus lainnya.

Poin-poin tuntutan aksi yakni:

Mereka juga terlihat membawa sejumlah poster yang bertuliskan '270 juta rakyat jangan kalah sama keluarga tukang kayu', 'jangan ragu, jangan bimbang, rezim Jokowi harus tumbang', 'DPR udah paling bener tidur malah disuruh kerja', 'kawal putusan MK' dan lain-lain.

Para pedagang kaki lima (PKL) Borobudur yang tergabung dalam Paguyuban Sentra Kerajinan Makanan Borobudur (SKMB) mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH Yogya) di Kotagede, Kota Yogyakarta, Selasa (6/8).

Para pedagang ke LBH Yogya lantaran tak mendapat lapak relokasi dari PT Taman Wisata Candi (TWC).

Terkait hal itu, Corporate Secretary PT TWC Ryan Sakti mengatakan pihaknya membangun Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon sebagai pusat pengembangan dan ruang ekspresi budaya lokal, ekonomi kreatif dan UMKM lokal dengan menjalin komunikasi.

"Pada proses ini kami telah secara aktif melibatkan berbagai elemen stakeholders, termasuk Forkompinda Kabupaten Magelang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat serta perwakilan pelaku usaha di wilayah Borobudur," kata Ryan dalam keterangan tertulisnya.

"Kami berharap terus memperoleh dukungan dari berbagai pihak hingga nantinya seluruh ekosistem Kampung Seni Borobudur terbentuk dengan saling memberikan manfaat," jelasnya.

Sebelumnya, PKL Borobudur yang berjualan di zona II Candi Borobudur mengadu ke LBH Yogya. Mereka mengaku belum mendapatkan tempat relokasi dari PT Taman Wisata Candi.

Para pedagang yang terdiri dari tujuh paguyuban harus pindah sesuai arahan UNESCO agar zona II Candi Borobudur bebas dari aktivitas komersil apa pun. Singkat cerita tujuh paguyuban itu bergabung dalam satu forum.

"Tadinya tujuh itu (paguyuban) bersatu menjadi Forum Pedagang Borobudur Bersatu. Dari situ kita merasa tidak nyaman (di forum), yang kedua kita (SKMB) sudah berdiri sendiri sebagai paguyuban dan mempunyai legalitas yang jelas," kata Sekretaris SKMB Dwias Panghegar ditemui di kantor LBH, Selasa (6/8).

"Kita sudah lama berdiri selama 24 tahun. Dan kita ingin bahwa paguyuban itu diakui dan bersamaan hukum di mata lembaga seperti TWC," tambahnya.

Lanjut Dwias, setelah paguyubannya keluar dari forum tersebut mereka merasa aksesnya ditutup. Termasuk mereka tak mendapat tempat direlokasi sementara maupun relokasi utama di Pasar Seni Kujon.

"Kita inginnya yang satu adalah intinya kita ingin Paguyuban Sentra Kerajinan Makanan Borobudur itu mendapat lapak sementara dan lapak Pasar Seni Kujon yang jadi tempat relokasi zona II itu tanpa di bawah kelompok mana pun. Langsung dari TWC," katanya.

Lanjutnya tuntutan ini sudah disampaikan ke pihak yang terkait. Namun, mereka tetap diminta untuk bergabung ke Forum Pedagang Bersatu dahulu agar bisa mendapatkan lapak. Mereka mengaku sudah audiensi tetapi tak ada jawaban yang memuaskan.

"Belum diakomodir untuk mendapat lapak di Pasar Seni Kujon," katanya.

"Mereka (TWC) beralasan itu yang pertama berhubungan atau berkomunikasi itu dengan paguyuban tersebut (Forum Pedagang Bersatu). Padahal ini tidak tentang siapa yang duluan. Di situ ada hak kami, hak-hak pedagang yang harus sama rata," jelasnya.

Sejak Mei mereka memutuskan berjualan di trotoar karena tak mendapat akomodir di pasar relokasi sementara. Selain itu, banyak pedagang yang memilih banting setir pekerjaan lain untuk menyambung hidup seperti jadi ojek, mengasong, hingga jualan keliling.

Beberapa pedagang yang tergabung di SKMB juga ada yang memutuskan menyeberang karena takut tak mendapatkan lapak.

"Kami ingin berdiri sendiri di bawah TWC kita tetap bersama-sama ada 340-an (pedagang) masih pingin TWC memberikan haknya kepada SKMB," katanya.

Dia menjelaskan produk yang dijual oleh pedagang di Paguyuban SKMB adalah hasil dari warga Borobudur.

"Ada batik, kerajinan, gelang, kalung, sama makanan oleh-oleh seperti itu. Iya lokal dari sekitar," jelasnya.

Lampung Geh, Bandar Lampung - LBH Bandar Lampung mendampingi perwakilan ibu-ibu korban dugaan kredit fiktif di Kelurahan Gunung Sari untuk mengajukan pengaduan tertulis ke Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung pada Kamis (1/8).

Pengaduan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang sebelumnya telah diajukan pada Kamis (18/7) lalu. LBH Bandar Lampung sebagai kuasa hukum dari korban telah melengkapi kronologi dan berkas-berkas yang diperlukan guna memudahkan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung dalam melakukan penyidikan.

Cik Ali, Wakil Direktur LBH Bandar Lampung, mengatakan akan mendorong Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung untuk menyelidiki adanya dugaan kredit fiktif tersebut. LBH Bandar Lampung menilai terdapat indikasi korupsi dalam permasalahan ini.

"Mayoritas korban adalah ibu-ibu yang mengakses KUPRA dan UMI, program pemerintah yang bertujuan membantu usaha rakyat dalam skala kecil," jelasnya.

Dugaan penyalahgunaan uang negara oleh bank-bank penyalur dapat merugikan keuangan negara. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung berwenang melakukan penyelidikan atas kasus ini.

Cik Ali menambahkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun oleh LBH Bandar Lampung, mayoritas korban dugaan kredit fiktif berasal dari program kredit Bank BRI.

"Korban diarahkan oleh orang yang mengaku agen menggunakan program pemerintah berupa KUPRA (Kredit Usaha Pedesaan Rakyat) dan UMI (Pembiayaan Ultra Mikro). Program ini seharusnya digunakan untuk membantu pelaku usaha rakyat dengan skala mikro. Namun, justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari kemudahan yang diberikan pemerintah," lanjutnya.

Cik Ali juga menambahkan bahwa LBH Bandar Lampung mendorong Pemerintah Pusat bersama dengan DPR-RI untuk mengevaluasi program tersebut melalui bank penyalur, agar kejadian serupa tidak terulang.

"Dengan demikian, praktik-praktik seperti ini tidak akan terulang dan program yang seharusnya baik ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya. (Put/Dwk)

TEMPO.CO, Jakarta - Potensi energi fosil di Indonesia –yang sering digembar-gemborkan pemerintah dalam wacana hilirisasi untuk meningkatkan perekonomian, sejauh ini menuai banyak pro dan kontra. Apalagi semakin meningkatnya konflik antara oligarki dan masyarakat yang terdampak industri pertambangan nikel semakin memunculkan berbagai penolakan.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Surabaya menggelar nonton bareng (Nobar) sekaligus diskusi film dokumenter Kutukan Nikel pada Senin, 29 Juli 2024, tepatnya di kantor LBH Surabaya. Acara tersebut dipandu dua perwakilan dari LBH, Ika Putri Rahayu dan Taufiqurochim sebagai moderator serta pemantik.

Dalam pembukaannya, Ika mengungkapkan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi dengan mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil dan beralih ke kendaraan yang berbahan bakar listrik.

"Caranya dengan menggenjot produksi mobil listrik. Kita tahu pemerintah akan memberikan insentif untuk membeli mobil listrik, pajak nya direndahkan, dan kemudian harganya juga tidak ada penambahan-penambahan yang signifikan seperti kita beli mobil-mobil yang masih pakai bahan bakar fosil.” kata Ika.

Ika menjelaskan jika transisi energi dengan beralih menggunakan kendaraan listrik bukanlah solusi. Tren saat ini, para pengusaha yang dulunya memulai bisnis tambang batu bara mulai beralih untuk membuka bisnis baru di tambang nikel. Para pengusaha ini memulai ekspansinya ke wilayah yang menjadi sumber nikel, seperti yang banyak ditemui di Indonesia bagian Timur.

Padahal para pengusaha batu bara ini sebelumnya telah menyebabkan banyak kerusakan lingkungan dan konflik dengan masyarakat adat ketika mereka menginvasi wilayah Kalimantan yang sebagian besar menjadi produsen batu bara terbesar. Akibatnya, banyak hutan yang akhirnya mengalami deforestasi dan berdampak kepada krisis iklim.

Berbagai kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas tambang membuat semakin mempertanyakan siapa sebenarnya yang diuntungkan di sini.

“Apakah itu sebenarnya lebih untuk kepentingan bisnis atau menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mencapai target mereka menggunakan energi yang lebih bersih dalam artian transisi energi?” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) ini.

Tufiq sebagai pemantik dalam diskusi ini menjelaskan untuk siapa sebenarnya program hilirisasi nikel ini dilakukan.

“Sebenarnya kita berada dalam posisi dilematis, bagi yang pro akan mengatakan soal pembangunan, keberlanjutan dan seterusnya. Seolah-olah ada yang dikontradiksikan antara pembangunan dan menjaga keberlangsungan alam,” ujar pengacara LBH Surabaya.

Bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan kepentingan akan mengatakan jika hilirisasi nikel ini akan memiliki manfaat seperti meningkatkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, untuk membantu transisi energi dan sebagainya. Namun, itu semua tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan apalagi bagi masyarakat di sekitar area tambang.

Nyatanya memang hilirisasi ini hanya menguntungkan para pemodal dan pemilik perusahaan. Masyarakat yang akhirnya harus tergusur dan hutan yang mereka jaga selama ini hilang oleh aktivitas tambang.

“Nikel itu ya hanya untuk pebisnis saja, kalau simpelnya begitu. Faktanya tadi (dalam film) sudah terungkap kok banyak masyarakat yang menolak dan banyak masyarakat yang tergusur karena perusahaan tambang itu,” katanya.

“Ketika alam itu rusak 20 tahun lagi, tidak akan pernah ada yang namanya ekonomi atau lebih dari yang kita cita-citakan sekarang ini. Bahwa rezim hari ini atau negara hari ini bergantung pada ekonomi berbasis ekstrak yang sumbernya ada di alam-alam, tetapi kalau umpama alam itu dihabisi 20 tahun kemudian aku yakin Indonesia tidak akan bisa (lagi) bergantung pada pertumbuhan ekonomi melalui alam itu,” ujarnya.

Sejalan dengan polemik pada paparan diskusi ini, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui jika masyarakat di sekitar area tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi. Bahlil menyebut jika hal itu merupakan hasil dari penelitian yang sedang dia kerjakan.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Meskipun begitu, Bahlil menyangkal jika hal tersebut bukan salah pemerintah. Menurutnya, kekurangan hilirisasi tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai. "Empat tahun begitu jalan, kita lihat ada hal yang harus kita perbaiki,” kata dia.

SAVINA RIZKY HAMIDA | HAN REVANDA PUTRA

MANADO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado, memprakarsai pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan upaya mendorong agar Kota Manado menjadi Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM).

FGD yang dihadiri oleh banyak organisasi masyarakat ini, kemudian bersepakat membentuk Koalisi Masyarakat Sipil, sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan bersama yakni mengawal proses agar Kota Manado menjadi Kota Ramah HAM.

Direktur LBH Manado, Satriano Pangkey, menyebutkan jika konsolidasi jaringan yang terorganisir dengan baik, akan menguatkan langkah atau upaya mendorong tujuan utama tersebut.

"Tujuan dari FGD ini adalah melakukan konsolidasi jaringan ke dalam aliansi masyarakat sipil yang terorganisir dengan tujuan mendorong Manado Kota Ramah HAM. Ke depan koalisi ini akan membuat strategi advokasi kebijakan yang telah disepakati," kata Satriano.

Pada FGD ini, juga dilakukan persamaan pandangan terkait konsep Kota HAM, serta substansi kebijakan Manado Kota Ramah HAM, di mana pada intinya adalah mewujudkan Kota Manado yang berpihak pada kelompok masyarakat rentan.

Lebih lanjut, Satriano mengatakan jika dalam FGD itu memunculkan rekomendasi untuk mendorong agar Pemerintah dan DPRD Kota Manado membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan konsep ramah HAM tersebut.

Perda ini dianggap sebagai hal utama yang nantinya akan menentukan bagaimana Kota Ramah HAM bisa berjalan baik, karena merupakan payung hukum, dan bukan hanya sebagai konsep tanpa ada aturan yang menaungi.

"Jadi kenapa hal itu perlu didorong (Kota Ramah HAM), karena persoalan HAM masih sering dan bahkan banyak terjadi di Manado. Korbannya adalah para kelompok rentan dari berbagai latar belakang," ujar Satriano kembali.

manadobacirita

Advokat di Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Meila Nurul Fajriah, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda DIY setelah memberikan pendampingan hukum kepada sejumlah korban dugaan pelecehan seksual di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogya pada 2020 silam.

Sebagai informasi, pihak kampus telah melakukan investigasi terkait masalah ini dan telah mencabut gelar mahasiswa berprestasi yang dimiliki terduga pelaku, IM.

Namun, IM kemudian melaporkan Meila atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan kini, Meila berstatus sebagai tersangka.

Direktur LBH Yogyakarta, Julian Duwi Prasetia, menceritakan bahwa Meila telah bergabung dengan LBH Yogyakarta sejak 2016 silam. Sejak awal, Meila menurut Julian fokus untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

“Mba Meila adalah salah satu pengabdi bantuan hukum LBH Yogyakarta yang kemudian fokus penanganan dan mendekatkan LBH Jogja dengan isu-isu perlindungan hak-hak perempuan,” kata Julian dalam konferensi pers bertajuk ‘Kriminalisasi Pendamping Korban Kekerasan Seksual’, Kamis (25/7).

Sebelum kasus dugaan pelecehan seksual di UII ramai hingga ia ditetapkan tersangka oleh kepolisian saat ini, Meila menurutnya sudah sering melakukan advokasi kasus serupa.

“Advokasi kami terhadap isu perlindungan perempuan banyak ditangani Saudara Meila. Sebelum kasus ini masuk, Meila sudah konsisten melakukan pendampingan,” ujar Julian.

Diberitakan sebelumnya, Meila ditetapkan tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Ia dilaporkan oleh IM, yang dalam hal ini merupakan terduga pelaku kekerasan seksual di UII, ke Polda DIY pada 2021 silam.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membuka posko pengaduan bagi para guru honorer yang kena 'cleansing' atau pemberhentian secara sepihak. Posko pengaduan dibuka mulai hari ini, Rabu (17/7).

"Betul, per hari ini kami sudah buka pos pengaduan," kata Kepala Advokat LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, saat dihubungi.

Fadhil menjelaskan, sebelum dibentuknya posko sejak Senin (15/7) kemarin, LBH Jakarta sudah menerima pengaduan dari 107 guru honorer terdampak.

Ia menduga, masih ada guru-guru honorer lain yang masih jadi korban. Ini menjadi salah satu alasan dibentuknya posko pengaduan.

"Tujuannya agar polemik ini dapat kami sistematisir guna menentukan pelanggaran hukum, HAM, maupun kerugian yang ditimbulkan," ungkap Fadhil.

"Hal tersebut penting untuk langkah advokasi ke depan, mengingat dari berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dapat kita lihat bahwa ia terkesan sangat resisten dan enggan memulihkan kondisi dan kerugian para guru honorer yang terdampak," paparnya.

Fadhil berharap ada langkah korektif yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengatasi masalah ini. Termasuk mengembalikan pekerjaan dari para guru honorer terdampak.

"Hal tersebut harus juga dibarengi dengan penyusunan mekanisme penataan pegawai non-ASN yang berkeadilan dan menjamin kesempatan yang setara dalam pengembangan karier," tambahnya.

Apabila tak ada tindak lanjut dari Pemprov DKI, Fadhil menegaskan, LBH Jakarta akan menempuh upaya hukum.

"Apabila tidak ada langkah korektif, pemulihan bagi korban terdampak, maupun mekanisme penataan pegawai non-asn yang berkeadilan, maka kami akan lakukan upaya hukum yang diperlukan guna membela hak-hak para guru honorer tersebut," pungkasnya.

Bagi para guru honorer terdampak, pengaduan dapat disampaikan ke posko secara daring melalui laman: https://bit.ly/FormulirPengaduanCleansingGuruHonorer

Disdik DKI Jakarta mengakui melakukan cleansing atau penataan guru honorer di Jakarta. Mereka yang ditertibkan adalah yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan dibiayai dengan dana BOS. Namun, guru honorer itu tidak memenuhi empat kriteria untuk bisa dibiayai dengan dana BOS.

"Pertama, mereka bukan ASN, kedua mereka terdata di dalam Dapodik, ketiga mereka mempunyai NUPTK, dan keempat tidak ada tunjangan gurunya. Nah, dari keempat tersebut ada dua yang tidak dimiliki kan, yaitu mereka tidak terdata dalam data Dapodik dan mereka tidak mempunyai NUPTK," kata Plt Kadisdik DKI Jakarta Budi Awaluddin.

Hasilnya, akumulasi dari tahun 2016, kini ada 4 ribu guru honorer yang akan diberhentikan berdasarkan aturan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 Pasal 40 Ayat 4. Mereka akan—dalam bahasa Disdik DKI—dilakukan cleansing atau penataan.

"Jadi bukan dipecat. Kami melakukan penataan dan penertiban dalam rangka agar para guru itu benar-benar tertib," sebut Awaluddin.

Jakarta: Tahun ajaran baru 2024/2025 baru saja dimulai. Namun, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melihat adanya bahaya baru yang mengancam terhadap keberadaan guru honorer.

Saat ini beredar sebuah formulir untuk sekolah memberikan daftar nama guru honorer. Di mana nama guru tersebut bakal terkena kebijakan cleansing guru honorer.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika pemberhentian guru itu merupakan pelanggaran. Hal ini menjadi bentuk inkompetensi dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengelola guru honorer.
"Untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta harus kembali mengumpulkan data, memulihkan kembali, mengembalikan kembali guru yang sudah 'dicut' atau 'diberhentikan'," kata Pengacara Publik LBH Jakarta Fadhil Alfathan dalam siaran youtube LBH Jakarta, Rabu 17 Juli 2024.

Ia menambahkan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta harus memberikan keadilan kepada guru honorer. Termasuk memberikan kepastian kerja kepada guru honorer secara berkeadilan.

"Ini semua dalam konteks penataan pegawai non-ASN, termasuk tidak terbatas pada guru-guru yang ada khususnya di Provinsi DKI Jakarta," tambah dia.

Setelah mengembalikan guru honorer ke sekolahnya, pihak dinas pendidikan yang terkait persoalan ini tak boleh lagi menjalankan tugasnya. Tak ada pilihan lain selain mundur dari memgurus pendidikan.

"Ridak ada alasan lagi bagi para dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk bertahan dan menjalankan tugasnya. Tidak ada pilihan selain mundur. Itu statement kami," pungkasnya.

Baca juga: Upaya 'Penghapusan' Guru Honorer, P2G Ingatkan Komitmen Pemerintah

(CEU)

Lampung Geh, Bandar Lampung - LBH Bandar Lampung dampingi korban penipuan pinjaman bank melakukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, pada Kamis (11/7).

Pengaduan ini dilakukan atas dugaan kredit fiktif oleh orang yang mengaku sebagai agen Bank penyalur pinjaman usaha rakyat yang meminta KTP dan KK kemudian diajukan pinjaman usaha rakyat sebesar 5-100 juta.

Pengaduan ini diterima oleh Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Kantor OJK Provinsi Lampung, Aprianus John Risnad.

Sumaindra Jarwadi, selaku Direktur LBH Bandar Lampung, mengatakan LBH akan mendorong OJK untuk menindaklanjuti pengaduan ini agar kejadian ini tidak terulang.

"LBH Bandar Lampung mendorong kepada OJK untuk segera menindak lanjuti pengaduan ini, mengingat jumlah korban yang tidak sedikit dan jumlah pinjaman yang hingga ratusan juta. Selain itu, diduga praktik-praktik seperti ini sudah banyak dilakukan dan telah menjamur di kalangan masyarakat. Sehingga jangan sampai hal ini terulang dan terjadi salah sasaran di mana KUR merupakan program pemerintah yang diperuntukkan untuk membantu UMKM Kecil," katanya.

Sumaindra juga menjelaskan, korban hanya di mintai identitas saja untuk persyaratan selebihnya sudah disiapkan oleh pihak yang mengaku sebagai agen Bank penyalur pinjaman usaha rakyat dan saat pencairan warga menerima uang sebesar Rp 250 ribu sampai dengan 1 juta.

"Perlu diketahui ibu-bu hanya memberikan KTP dan KK saja untuk melakukan pinjaman. Selebihnya data pendukung seperti jaminan, telah disiapkan oleh agen agen tersebut bahkan sampai dengan mempersiapkan tempat usaha yang akan disurvei," jelasnya.

"Ibu-ibu tersebut di arahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan ketika wawancara dan ketika pencairan oleh pihak bank warga menerima 250 ribu sampai dengan 1 juta per-pengajuan KUR tersebut," tutupnya. (Put/Ansa)