BEBERAPA bulan terakhir, ramai polemik terkait mahalnya tiket pesawat dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia.

Rute penerbangan di daerah-daerah terluar dan terjauh sangat mahal dan sulit dijangkau masyarakat kelas menengah ke bawah.

Sektor pariwisata pun terkena dampak karena mengandalkan mobilitas manusia.

Banyak pihak menuduh bahwa mahalnya harga avtur yang dijual Pertamina Patra Niaga menjadi biang kenaikan tiket pesawat.

CEO AirAsia, Tony Fernandes mengatakan, biaya bahan bakar pesawat di Indonesia memiliki tarif sekitar 28 persen lebih mahal dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Menurut dia, harga avtur tinggi yang membuat tiket pesawat mahal.

Masih banyak lagi pelaku usaha, pengamat, kalangan kampus dan masyarakat luas yang beranggapan bahwa biang kerok di balik mahalnya tiket pesawat adalah tingginya harga avtur yang dijual Pertamina. Pertanyaannya, apakah benar demikian?

Tidak sepenuhnya benar

Mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, sebelumnya mengatakan, harga avtur mahal tak sepenuhnya benar.

Budi mengatakan, bila dibandingkan dengan pemasok avtur di beberapa negara tetangga, harga BBM untuk pesawat jet yang dijual Pertamina Patragiaga memang lebih mahal, tapi bukan berarti yang paling mahal di kawasan regional ASEAN.

Dari sisi Pertamina Patraniaga, sudah berusaha keras menurunkan harga avtur sampai 16 persen di bandara 3 wilayah prioritas destinasi pariwisata super prioritas, seperti Pariwisata Toba, Pariwisata Super premium Labuan Bajo, dan Pariwisata Mandalika.

Penurunan itu diikuti tren kenaikan volume penjualan pada periode penyusuain harga di seluruh bandara tertuju pada tiga destinasi super prioritas tersebut.

Hal itu juga menunjukan semua maskapai menyerap avtur hasil penurunan Pertamina Patraniaga.

Meskipun Pertamina sudah menurunkan harga, tapi harga tiket pesawat pada tiga destinasi super prioritas tersebut hanya turun sebesar 2 persen.

Pertanyaan yang muncul setelah itu adalah, mengapa penurunan harga avtur oleh Pertamina Patraniaga tak serta-merta menurunkan harga tiket pesawat? Tentu ada faktor lain yang perlu digeledah.

Mantan Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno pernah mengatakan, ada faktor lain penyebab harga tiket mahal, yaitu beban pajak kepada maskapai yang begitu tinggi dan biaya operasional.

Terkait pajak, misalnya, pemerintah terlalu memberikan beban terlalu berat kepada maskapai penerbangan, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen, iuran wajib asuransi Jasa Raharja sampai pada retribusi bandara atau PJP2U.

Belum lagi jika pesawatnya menggunakan pangkalan udara militer, seperti Halim Perdanakusuma atau Juanda. Maskapai akan dikenakan biaya tambahan dan membuat biaya penerbangan menjadi sangat besar dan berefek pada kenaikan harga tiket pesawat.

Sementara, terkait biaya operasional, mencakup avtur harus mengikuti harga minyak dunia. Fluktuasi harga minyak dunia sangat berpengaruh pada beban operasional pesawat.

Selain itu, faktor kompetisi dalam bisnis penerbangan juga belum terlalu merata. Untuk rute besar, seperti perjalanan antarprovinsi, tingkat kompetisi sangat tinggi, sehingga maskapai harus mencari jalan untuk menurunkan harga tiket.

Namun, di daerah-daerah terjauh, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) ataupun Papua, tingkat kompetisi sangat rendah.

Pesawat yang rutin melayani rute Kupang-Labuan Bajo, Kupang-Soa (Ngada Flores), Kupang Ende, Ende-Labuan Bajo, Soa-Labuan Bajo, misalnya, hanya Wings Air atau Lion Air yang beroperasi.

Sementara, maskapai-maskapai lain tak masuk. Ini juga membuat harga tiket menjadi sangat mahal.

Saya memiliki pengalaman pribadi melakukan penerbangan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan pesawat.

Di daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua, perjalanan menggunakan pesawat dari Kupang ke Labuan Bajo, Kupang-Bajawa, Kupang-Ende, Kupang-Sabu dan Kupang-Rote, tiket pesawat sangatlah mahal dan sulit terjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah.

Di Papua, penerbangan dari Timika-Jayapura, Timika-Nabire ataupun Jayapura ke beberapa kabupaten di pegunungan tengah seperti Tolikara, Intanjaya dan Ndagu, harga tiket pesawat menjulang tinggi dan sangat mahal.

Harga tiket Kupang-Labuan Bajo Rp 1,7 juta, Soa (Ngada)-Labuan Bajo Rp 1 juta, Ende-Labuan Bajo Rp 1 juta. Harga tiket penerbangan yang begitu mahal, membuat masyarakat sulit melakukan perjalanan melalui udara.

Dalam setiap penerbangan, banyak juga yang sepi penumpang. Penerbangan Kupang-Labuan Bajo, misalnya, banyak kursi pesawat kosong. Begitupun Kupang-Soa (Ngada-Flores), Timika-Nabire, atau Jayapura-Pegunungan Tengah.

Menurut hemat saya, ini juga berpengaruh pada mahalnya harga tiket. Maskapai harus menaikan harga tiket jika ingin bertahan.

Dengan fakta tersebut, tidak adil jika kita mengadili maskapai penerbangan dan Pertamina Patra Niaga (Produsen avtur) sebagai biang kerok mahalnya harga tiket pesawat.

Bisnis penerbangan sangat mahal. Sementara, publik menuntut agar harga tiket harus murah.

Wings Air, Lion Air atau AirAsia, misalnya, menjual tiket murah di rute-rute ramai. Namun, di rute-rute tak ramai, harga tiket sangat mahal.

Saya sempat bertanya kepada salah satu pelaku Pasar Modal, Teguh Hidayat, yang sering menulis bisnis penerbangan.

Teguh mengambil contoh kasus harga tiket Air Asia. Hanya dengan Rp 135.000 untuk kelas ekonomi, Anda sudah bisa terbang dari Jakarta ke Singapura.

Jarak Jakarta – Singapura adalah 903 kilometer. Itu berarti Air Asia hanya meminta ongkos Rp 150 per Km.

Bandingkan dengan ongkos bus antarkota Jakarta – Bandung, yang mencapai Rp 26.000 untuk kelas ekonomi. Padahal, jarak Jakarta – Bandung adalah 140 Km, maka perusahaan bus tersebut meminta ongkos Rp 185 per Km.

Jadi siapa bilang naik pesawat lebih mahal daripada naik bus? Mungkin itu dulu, tapi sekarang sudah tidak.

Sebenarnya harga tiket pesawat memang seharusnya lebih mahal dari ongkos naik bus, karena harga pesawat jauh lebih mahal dari harga bus.

Boeing 737 contohnya. Pesawat untuk penerbangan komersial yang paling banyak digunakan di dunia ini harganya paling murah 44 juta dollar AS atau sekitar Rp 400 miliar per unit, dan kapasitasnya paling banyak 189 penumpang.

Berarti modal maskapai pengguna pesawat ini untuk tiap penumpang adalah sekitar Rp 2,1 miliar.

Sementara harga bus paling mahal Rp 1 miliar, dengan kapasitas paling sedikit 27 penumpang. Itu berarti modalnya hanya Rp 37 juta per penumpang, jauh lebih rendah dibanding Rp 2,1 miliar tadi.

Karena itulah, margin keuntungan perusahaan maskapai penerbangan relatif kecil, karena modalnya sangat besar.

Jadi, tidak masuk akal kalau tiket pesawat terbang bisa lebih murah dari tiket bus antarkota. Jika harga tiket pesawat turun terus, banyak maskapai gulung tikar. Tentu kita tak menginginkan ini karena Indonesia yang akan rugi ke depan.

Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan agar harga tiket lebih terjangkau dan bisnis penerbangan tak bangkrut?

Kuncinya ada di pemerintah. Pemerintah harus mencari win-win solution terbaik antara beban pajak dan biaya operasional maskapai penerbangan. Memberi beban pajak tinggi kepada maskapai akan berisiko besar pada bisnis penerbangan.

Pemerintah juga wajib memberikan perhatian untuk harga avtur Pertamina Patraniaga, karena Pertamina adalah entitas bisnis yang harus untung di satu sisi dan melayani masyarakat di sisi lain.

Maka, harus ada jalan tengah bagaimana caranya agar Pertamina dan maskapai penerbangan tetap untung.

Semoga dengan tulisan ini, kita tak mengadili lagi bahwa harga avtur tinggi menjadi penyebab utama kenaikan harga tiket pesawat.

Bisnis.com, JAKARTA – Reli harga kopi belum juga reda sepanjang tahun ini, dengan perkembangan terbaru badai di Vietnam mengancam musim panen tahun ini. Sebelumnya, cuaca kering ekstrem di Brasil telah melonjakkan harga robusta yang biasanya menjadi varietas termurah, ke titik yang lebih tinggi daripada arabika.

Asosiasi kopi Vietnam memperkirakan produksi untuk musim 2024-2025 hanya akan mencapai 27 juta kantong, meleset dari perkiraan Departemen Pertanian AS sebesar 28 juta ton.

Analis komoditas meramalkan bahwa kondisi koreksi harga kopi tampaknya akan memakan waktu sedikit lebih lama. Sejumlah pedagang kopi percaya bahwa 2024-2025 bisa jadi merupakan tahun keempat berturut-turut defisit Robusta di Vietnam, di mana produksinya bisa menjadi yang terendah dalam 13 tahun terakhir.

Harga kopi juga telah melonjak di Brasil karena gagal panen di Vietnam mendorong banyak negara mengandalkannya sebagai sumber impor.

Tahun ini, dari 28 Desember 2023 hingga 14 Oktober 2024, indeks CEPEA/ESALQ untuk kopi arabika tipe 6, yang dikirim ke kota São Paulo, naik 50%.

"Pembeli internasional mencari produk Brasil karena masalah di Vietnam dan mengenai aliran kopi ke Eropa. Selain itu, kesulitan logistik dalam transportasi laut telah memperkuat permintaan untuk kopi Brasil," tulis Margarete Boteon dan Piracicaba, analis Cepea yang berbasis di Brasil.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi akan segera menerima hasil evaluasi dan rekomendasi dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat pada pekan ini.

Dudy Purwaghandhi mengklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta stakeholder terkait untuk menurunkan harga tiket pesawat. Dudy mengatakan akan mengusahakan tiket turun saat momentum natal dan tahun baru (Nataru).

Dudi menyebut perlu kajian yang mendalam untuk menurunkan harga tiket pesawat lebih dari 10%. Pihaknya ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil nanti benar-benar berdasarkan kondisi nyata, tanpa memberikan harapan berlebihan kepada masyarakat.

“Kami upayakan [harga tiket turun], tapi kami juga tidak ingin mendahului, karena kita harus bicara berbagi pihak ya,” kata Dudy usai raker dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan terkait pembebasan barang impor salah satunya pajak (PPN) pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pajak suku cadang pesawat di indonesia disebut membebani maskapai dan penumpang. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga tiket pesawat.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat tidak berubah.

"Dari segi pariwisata, akan terus didorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0 dan salah satu yang sedang dibahas, terkait harga tiket (pesawat) yang kompetitif," ujar Airlangga.

Sebelumnya, satgas penurunan harga tiket pesawat dibentuk pada era pemerintahan presiden Joko Widodo dengan melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenkomarves, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Terkait dengan satgas (penurunan harga tiket pesawat) akan terus berlanjut, terutama mengenai tarif penerbangan domestik," kata Airlangga dalam jumpa pers usai rapat koordinasi menteri bidang ekonomi di Four Seasons Hotel Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

"Tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait dalam satgas, termasuk kementerian perhubungan," sambung dia.

Satgas penurunan harga tiket pesawat pertama kali diumumkan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Juli 2024 lalu.

• Harga Tiket Pesawat Masih Mahal, Jadi PR Menteri Pariwisata Baru
• 8 Cara Mendapatkan Kursi Terbaik Kelas Ekonomi di Pesawat
• Etika Saat Naik Pesawat, Apa yang Harus dan Jangan Dilakukan

Dalam berita Kompas.com, Sandiaga menyebut pembentukan satgas ini menjadi upaya penting demi menciptakan harga tiket pesawat domestik yang lebih efisien.

SHUTTERSTOCK/ZINAIDASOPINA Ilustrasi penerbangan, tiket pesawat.

"Itu (satgas) sudah diadakan rapat koordinasinya dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat," kata Sandiaga, Minggu (14/7/2024).

Selain tugas tiap-tiap kementerian, satgas ini juga membentuk tim di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves).

Sayangnya, pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto tak lagi membentuk Kemenkomarves sehingga ada keterlibatan satu kementerian baru dari Kabinet Merah Putih, yakni Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

“Semangatnya bahwa tadi ada Satgas penurunan tiket pesawat itu memang kita juga pastinya akan terus kelola,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dikutip dari Kompas.com.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembahasan mengenai penurunan harga tiket pesawat masih digodok oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pertamina (Persero).

Dia menuturkan pemerintah terus mendorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0. Adapun salah satu poin yang dibahas adalah harga tiket pesawat yang lebih kompetitif.

"Salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Harga tiket pesawat masih menjadi polemik. Pasalnya, harga tiket transportasi tersebut di Indonesia terbilang mahal. Mahalnya tiket pesawat menjadi salah satu tantangan sektor pariwisata Tanah Air dalam 10 tahun terakhir.

Untuk menangani harga tiket pesawat yang mahal, pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat mendirikan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat tetap ada. Artinya, satgas itu tidak dibubarkan meski pimpinan satgas, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Kabinet Merah Putih sudah tidak ada.

"Terkait dengan satgas itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan tarif penerbangan domestik. Tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait," jelas Airlangga.

Diberitakan sebelumnya, mahalnya tiket pesawat berpotensi menyebabkan Indonesia kehilangan miliaran dolar devisa dari pariwisata.

Pakar Strategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi menyampaikan, mahalnya tiket pesawat berdampak langsung terhadap jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus).

“Kenaikan harga tiket pesawat, terutama pada rute internasional dan destinasi wisata domestik yang dekat maupun jauh, hal ini semakin menyulitkan Indonesia dalam menarik wisatawan,” kata Taufan dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

Menurut simulasi yang dilakukan Taufan, potensi kehilangan devisa dari wisman diperkirakan mencapai US$1,8 miliar atau sekitar Rp28,3 triliun. Taufan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total wisman yang datang berkunjung ke Indonesia mencapai 15 juta kunjungan pada 2019.

Setiap wisman rata-rata menghabiskan sekitar US$1.200 per kunjungan di Indonesia, yang mencakup akomodasi, makanan, belanja, dan transportasi lokal. Artinya, total devisa yang diraup mencapai sekitar US$18 miliar per tahun.

Namun, tingginya harga tiket pesawat menyebabkan penurunan minat wisatawan untuk mengunjungi Indonesia. Jika penurunan wisman akibat kenaikan harga tiket diasumsikan sebesar 10%, dia menyebut bahwa Indonesia berpotensi kehilangan sekitar 1,5 juta wisman.

Dengan demikian, jika dikalikan dengan rata-rata pengeluaran wisman sebesar US$1.200 per kunjungan, Indonesia berpotensi kehilangan devisa sebesar US$1,8 miliar per tahun atau sekitar Rp28,3 triliun.

Selain wisman, mahalnya harga tiket pesawat juga berdampak terhadap wisnus. Masih merujuk data BPS, Taufan menuturkan bahwa rata-rata pengeluaran wisnus di destinasi wisata mencapai Rp2 juta per perjalanan.

“Jika mahalnya tiket pesawat menyebabkan penurunan jumlah wisatawan domestik sebesar 5%, potensi kerugian pada ekonomi domestik juga cukup signifikan,” ungkapnya.

Dalam simulasi yang dilakukan Taufan, jika jumlah penurunan wisatawan domestik 5% dari sekitar 100 juta perjalanan, Indonesia bakal kehilangan sekitar 5 juta perjalanan.

Dengan demikian, jika dikalikan dengan rata-rata pengeluaran wisnus yang mencapai Rp2 juta per perjalanan, Indonesia berpotensi kehilangan kontribusi ekonomi sebesar Rp10 triliun per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penurunan harga tiket pesawat masih dibahas Kementerian Perhubungan dan PT Pertamina (Persero).

Ia menegaskan pemerintah akan terus mendorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0. Salah satu poin yang dibahas adalah harga tiket pesawat yang lebih kompetitif.

"Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," tegas Airlangga dalam Konferensi Pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).

Airlangga menekan Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat tetap ada, tidak dibubarkan. Meski pimpinan satgas, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Kabinet Merah Putih, sudah tak ada.

Airlangga menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mereset hasil pembahasan satgas yang dulunya dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menegaskan tetap melanjutkan apa yang sudah ada.

"Satgas itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan tarif penerbangan domestik. Tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait yang masuk dalam satgas, (yakni) Kementerian Perhubungan dan Pertamina. Ini (satgas) tidak dari awal, kita melanjutkan," jelasnya.

"Demikian pula Tourism Fund (Dana Abadi Pariwisata), kita akan terus rapatkan dengan Kementerian Keuangan karena kita bicara mengenai wadah dan juga jumlah," sambung Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga sudah memerintahkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk menyelesaikan masalah tiket pesawat.

AHY menekankan nilai ekonomis transportasi juga penting, selain kemudahan dan kenyamanan. Sayang, Menhub Dudy irit bicara soal kapan harga tiket pesawat turun.

"Karena kalau kita ingin ekonomi lebih maju dan tumbuh di berbagai daerah, transportasinya termasuk biaya seseorang dari dan ke suatu daerah itu harus semakin efisien," ucap AHY dalam Konferensi Pers di Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

"Kalau (harga tiket pesawat) masih terlampau tinggi, ini akan sangat berpengaruh bukan hanya pada pergerakan, tapi juga pada produktivitas. Ini (penurunan harga tiket pesawat) akan kita kawal ke depan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahalnya tiket pesawat menjadi salah satu tantangan sektor pariwisata Tanah Air dalam 10 tahun terakhir. Hal ini berpotensi menyebabkan Indonesia kehilangan miliaran dolar devisa dari pariwisata.

Pakar Strategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi menyampaikan, mahalnya tiket pesawat berdampak langsung terhadap jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus).

“Kenaikan harga tiket pesawat, terutama pada rute internasional dan destinasi wisata domestik yang dekat maupun jauh, hal ini semakin menyulitkan Indonesia dalam menarik wisatawan,” kata Taufan dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

Menurut simulasi yang dilakukan Taufan, potensi kehilangan devisa dari wisman diperkirakan mencapai US$1,8 miliar atau sekitar Rp28,3 triliun. Taufan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total wisman yang datang berkunjung ke Indonesia mencapai 15 juta kunjungan pada 2019.

Setiap wisman rata-rata menghabiskan sekitar US$1.200 per kunjungan di Indonesia, yang mencakup akomodasi, makanan, belanja, dan transportasi lokal. Artinya, total devisa yang diraup mencapai sekitar US$18 miliar per tahun.

Namun, tingginya harga tiket pesawat menyebabkan penurunan minat wisatawan untuk mengunjungi Indonesia. Jika penurunan wisman akibat kenaikan harga tiket diasumsikan sebesar 10%, dia menyebut bahwa Indonesia berpotensi kehilangan sekitar 1,5 juta wisman.

Dengan demikian, jika dikalikan dengan rata-rata pengeluaran wisman sebesar US$1.200 per kunjungan, Indonesia berpotensi kehilangan devisa sebesar US$1,8 miliar per tahun atau sekitar Rp28,3 triliun.

Selain wisman, mahalnya harga tiket pesawat juga berdampak terhadap wisnus. Masih merujuk data BPS, Taufan menuturkan bahwa rata-rata pengeluaran wisnus di destinasi wisata mencapai Rp2 juta per perjalanan.

“Jika mahalnya tiket pesawat menyebabkan penurunan jumlah wisatawan domestik sebesar 5%, potensi kerugian pada ekonomi domestik juga cukup signifikan,” ungkapnya.

Dalam simulasi yang dilakukan Taufan, jika jumlah penurunan wisatawan domestik 5% dari sekitar 100 juta perjalanan, Indonesia bakal kehilangan sekitar 5 juta perjalanan.

Dengan demikian, jika dikalikan dengan rata-rata pengeluaran wisnus yang mencapai Rp2 juta per perjalanan, Indonesia berpotensi kehilangan kontribusi ekonomi sebesar Rp10 triliun per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menilai perubahan kebijakan di industri perlu dilakukan untuk menekan harga tiket pesawat yang melambung.

Tingginya harga tiket pesawat domestik masih menjadi persoalan di Indonesia. Apalagi, ini menjadi salah satu tantangan dalam memajukan industri pariwisata dalam negeri.

Berkaitan dengan hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, perlu adanya penyesuaian regulasi untuk menekan harga tiket pesawat.

“Kompleksitasnya tidak bisa dilihat sesimple itu. Karena kalau kita mau buat perubahan, pasti aturannya, policynya yang selama ini mengikat kita itu yang kita harus lepas,” kata Erick saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa pihaknya telah menemui Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk membahas mengenai persoalan tersebut. Kendati begitu, dia belum bisa membeberkan secara rinci ihwal upaya pemerintah dalam menekan harga tiket pesawat domestik

Sementara itu, Erick bersama dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sepakat membentuk tim Tim Project Management Office (PMO) dalam rangka meningkatkan pariwisata Indonesia. Tiket pesawat menjadi salah satu poin yang bakal dibahas dalam tim tersebut.

“Karena tidak mungkin kita ini bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya.

Adapun, tim PMO diperkirakan bakal terbentuk dalam satu hingga dua minggu ke depan. Dia mengharapkan, adanya tim tersebut dapat membantu dalam mereviu segala kebijakan yang ada, sehingga dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hari ini, Kamis (31/10/2024), Menteri BUMN Erick Thohir menggelar pertemuan dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat membentuk Tim PMO untuk meningkatkan pariwisata Indonesia.

Lebih lanjut, Erick menyampaikan, pembentukan tim ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto, di mana pariwisata merupakan salah satu bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami berdiskusi dan kami bersepakat kita akan membuat tim project management officer bersama untuk memastikan kolaborasi kita,” kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Menurutnya, pariwisata Indonesia sudah terlalu lama tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Untuk itu, pihaknya menilai, penting untuk mendukung Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana guna mensukseskan program Presiden Prabowo.

Di sisi lain, Erick menyebut bahwa Kementerian BUMN terus mengintegrasikan seluruh komponen yang dapat dilakukan oleh kedua kementerian. “Apakah integrasi tadi, transportasi, ataupun infrastruktur untuk mendukung kesuksesan ini. Airport, pesawat, hotel, tujuan wisata, dan lain-lain,” ujarnya.

Harga tiket pesawat yang mahal masih terus jadi sorotan. Persoalan ini ikut jadi tantangan bagi sektor pariwisata.

Bicara mengenai harga tiket pesawat mahal, Menteri BUMN Erick Thohir bilang, ada sejumlah aturan yang juga harus mendukung penyelesaian diskursus ini.

"Kompleksitasnya tidak bisa dilihat se-simple itu. Karena kalau kita mau buat perubahan pasti aturannya, policy-nya yang selama ini mengikat kita itu yang kita harus lepas," kata Erick di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Erick mengatakan, pariwisata menjadi perhatian pemerintah. Dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi belum lama ini, sektor pariwisata juga dibahas.

Terkait dengan pertemuannya dengan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, hari ini, Erick mengatakan, akan membentuk tim bersama yang bertujuan mencari solusi bersama.

"Bahwa kita bersepakat, kemarin makanya saya kunjungan juga ke Pak Menteri Perhubungan, salah satu statement saya juga mengenai pariwisata. Sesuai dengan diskusi yang kita jalankan hari ini. Kita akan membentuk tim bersama untuk memberikan solusi," terangnya.

Erick Thohir mengatakan, solusi yang dimaksud untuk berbagai masalah, termasuk pada harga tiket pesawat yang mahal.

"Kalau dulu bicara satgas atau versi saya PMO itu sama saja tujuannya. Untuk menyelaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah satu keputusan yang bisa memberikan solusi termasuk tadi mengenai harga tiket. Karena tidak mungkin kita ini bekerja sendiri-sendiri," paparnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengkritisi kebijakan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menetapkan sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak memenuhi sertifikasi halal per 18 Oktober 2024.

“Pemerintah sebaiknya tidak menerapkan sanksi dengan banyaknya permasalahan dalam mendapatkan sertifikasi halal,” tutur Hariyadi kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Senin, 29 Oktober 2024. Ia menyatakan industri hotel dan restoran tidak siap dalam menjalankan kewajiban sertifikasi halal pada tanggal 17 Oktober 2024

Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan kemampuan pelaku usaha terkait biaya sertifikasi yang terbilang mahal. “Bagaimanapun sertifikasi berbiaya mahal seharusnya tidak dapat dipaksakan untuk dijalankan oleh dunia usaha mengingat kondisi usaha tidak semua mampu,” tuturnya.

Dilansir dari laman kemenag.go.id, tertulis komponen biaya permohonan sertifikat halal untuk barang dan jasa yang dikategorikan menurut jenis usahanya. Untuk usaha mikro dan kecil harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 300 ribu, sebesar Rp 5 juta untuk usaha jenis usaha menengah, dan Rp12,5 juta untuk usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri.

Sedangkan, biaya untuk permohonan perpanjangannya dibedakan. Untuk usaha mikro dan kecil harus mengeluarkan biaya sebesar Rp200 ribu, sebesar Rp2,4 juta untuk usaha jenis usaha menengah, dan Rp 5 juta untuk usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri.

Selain itu, kriteria usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, kata dia, juga cukup rumit untuk dipenuhi. “Sehingga harus banyak penyesuaian yang tidak mudah dilakukan,” kata dia.

Ia memberikan contoh penjualan minuman alkohol yang juga masih dilakukan hotel. Selain itu, ada pula restoran yang menggunakan bahan baku dari luar negeri melalui jalur impor.

Selanjutnya baca: Pembatasan menu dan bahan dinilai menghambat inovasi bisnis kuliner

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengkritisi kebijakan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menetapkan sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak memenuhi sertifikasi halal per 18 Oktober 2024.

“Pemerintah sebaiknya tidak menerapkan sanksi dengan banyaknya permasalahan dalam mendapatkan sertifikasi halal,” tutur Hariyadi kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Senin, 29 Oktober 2024. Ia menyatakan industri hotel dan restoran tidak siap dalam menjalankan kewajiban sertifikasi halal pada tanggal 17 Oktober 2024

Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan kemampuan pelaku usaha terkait biaya sertifikasi yang terbilang mahal. “Bagaimanapun sertifikasi berbiaya mahal seharusnya tidak dapat dipaksakan untuk dijalankan oleh dunia usaha mengingat kondisi usaha tidak semua mampu,” tuturnya.

Dilansir dari laman kemenag.go.id, tertulis komponen biaya permohonan sertifikat halal untuk barang dan jasa yang dikategorikan menurut jenis usahanya. Untuk usaha mikro dan kecil harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 300 ribu, sebesar Rp 5 juta untuk usaha jenis usaha menengah, dan Rp12,5 juta untuk usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri.

Sedangkan, biaya untuk permohonan perpanjangannya dibedakan. Untuk usaha mikro dan kecil harus mengeluarkan biaya sebesar Rp200 ribu, sebesar Rp2,4 juta untuk usaha jenis usaha menengah, dan Rp 5 juta untuk usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri.

Selain itu, kriteria usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, kata dia, juga cukup rumit untuk dipenuhi. “Sehingga harus banyak penyesuaian yang tidak mudah dilakukan,” kata dia.

Ia memberikan contoh penjualan minuman alkohol yang juga masih dilakukan hotel. Selain itu, ada pula restoran yang menggunakan bahan baku dari luar negeri melalui jalur impor.

Selanjutnya baca: Pembatasan menu dan bahan dinilai menghambat inovasi bisnis kuliner

• 1
• 2
• Selanjutnya

Bisnis.com, JAKARTA — Harga kopi kemungkinan akan tetap makin pahit untuk beberapa waktu ke depan dengan cuaca ekstrem saat musim panen di Vietnam, penghasil robusta terbesar dunia.

Badai Tropis Trami telah mengakibatkan hujan lebat di beberapa bagian wilayah penghasil kopi utama di Vietnam, tepat saat produsen kopi robusta terbesar di dunia itu mulai memanen biji kopi.