Turki melaporkan Israel atas tuduhan genosida ke Mahkamah Internasional (ICJ). Langkah ini mengikuti Afrika Selatan yang telah melaporkan Israel ke IJC beberapa bulan lalu.

Delegasi Turki, termasuk Duta Besar untuk Den Haag Selcuk Unal resmi mengajukan permohonan pada Rabu (7/8). Kementerian Luar Negeri Tukri juga menjelaskan alasan mereka melaporkan Israel.

"Keputusan Turki campur tangan mencerminkan pentingnya negara kami dalam menyelesaikan masalah Palestina dalam kerangka hukum dan keadilan," demikian penjelasan Kemenlu Turki seperti dikutip dari Al Jazeera pada Kamis (8/8).

Langkah Turki itu direspons positif oleh Hamas. Mereka menyatakan keputusan Turki merupakan konfirmasi dukungan terhadap perjuangan Palestina.

Hamas lalu berharap semua negara bergabung untuk melaporkan Israel ke Mahkamah Internasional. Mereka juga ingin semua pihak bekerja sama untuk mengakhiri pendudukan di wilayah Palestina.

Sebelumnya, Afrika Selatan telah melaporkan Israel ke ICJ. Mereka mengutip banyak pernyataan pejabat Israel yang menyerukan hukuman terhadap warga sipil Palestina.

Serangan Israel di Gaza telah menewaskan hampir 40.000 warga Palestina dan mengakibatkan lebih dari dua juta penduduk berada di ambang kelaparan.

Sedangkan, Konvensi Genosida PBB mendefinisikan genosida sebagai:

"Tindakan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama'

Jakarta: Israel diminta patuh terhadap putusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) terkait pendudukan di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal. Israel diminta angkat kaki dari Palestina.

"Israel harus segera angkat kaki dari wilayah Palestina sesegera mungkin karena menurut ICJ keberadaannya melanggar hukum internasional," kata Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 Juli 2024.

Fadli menilai keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional itu merupakan hal bersejarah dan berani. Ia mendorong PBB menggelar Sidang Umum PBB (SIUM PBB) untuk merespons putusan ICJ.
"Kami mendorong sidang umum PBB dapat segera digelar, mengingat hasil ICJ ini merupakan tindak lanjut dari permintaan SIUM PBB sebelumnya yang meminta advisory opinion dari ICJ terkait pendudukan Israel di Palestina,” ujar Fadli.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mendesak komunitas internasional untuk memaksa Israel agar segera keluar dari wilayah-wilayah Palestina. Fadli juga mendorong komunitas internasional bekerja sama memulihkan wilayah Palestina sesuai perbatasan tahun 1967.

“Penjajahan Israel di Palestina jelas penjajahan paling brutal di abad ini dan dunia melihatnya dengan standar ganda. Terobosan ICJ ini membawa pesan besar bagi dunia yang harus didukung penuh oleh semua negara,” ucap Fadli.

(LDS)

Bisnis.com, JAKARTA — Fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ) dinilai dapat menjadi referensi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara lain untuk menentukan sikap kepada Israel.

Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI L. Amrih Jinangkung. Menurutnya, fatwa hukum ICJ memang tidak mengikat, tetapi bisa menjadi rujukan bagi PBB dan berbagai negara dalam bersikap, termasuk kepada Israel.

Dia menjelaskan bahwa Fatwa Hukum yang ICJ keluarkan mengenai kependudukan ilegal Israel di Palestina itu, merupakanadvisory opinionatau nasihat hukum atas permintaan Majelis Umum PBB.

"Sebenarnya nasihat hukum ini diminta oleh Majelis Umum kepada Mahkamah, kemudian Mahkamah mengabulkan permintaan nasihat hukum itu dengan memberikanadvisory opinionkepada Majelis Umum PBB," katanya, saat ditanyai awak media, di Kemlu RI, pada Senin (22/7/2024).

Lantaran fatwa hukum ICJ itu tidak mengikat, jelas Amrih, maka proses selanjutnya akan diserahkan kepada Majelis Umum PBB.

Menurutnya,advisory opiniondari ICJ tersebut akan menjadi prinsip pengarah atauguiding principlesbagi Majelis Umum PBB untuk membahas dan mendiskusikan isu Palestina.

"Jadi meskipun iniadvisory, tetapi ada makna, adamagnitudedari keputusanadvisoryini yang tentunya akan menjadi referensi, menjadi bahan tidak hanya bagi Majelis Umum tapi juga bagi semua negara," tambahnya.

Sementara itu, dia menegaskan bahwa Indonesia akan berkoordinasi dengan PBB dan negara-negara yang sehaluan untuk memastikan fatwa hukum ICJ tersebut bisa terealisasikan.

"Indonesia akan mengajak masyarakat internasional untuk secara bersama-sama memikirkan bagaimana tidak lanjut dari fatwa hukum ini," ucapnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Internasional (ICJ) telah menetapkanadvisory opinionatau fatwa hukum mengenai pendudukan Israel di Palestina adalah ilegal, pada 19 Juli 2024 lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pihak Israel memperkirakan bahwa pendapat nasihat yang dikeluarkan Mahkamah Internasional (ICJ), yang meminta Israel untuk mengakhiri pendudukan ilegalnya di wilayah Palestina, dapat mendorong para hakim Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Haaretz pada hari Ahad (21/7/2024), dilansir dari Middle Eas Monitor, mencatat kekhawatiran di antara para pejabat di Kementerian Luar Negeri dan Kehakiman Israel bahwa pendapat penasihat ICJ akan “memberikan lebih banyak legitimasi” pada kemungkinan keputusan oleh ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan yang diminta oleh Jaksa Penuntut Karim Khan.

Penilaian di negara pendudukan menunjukkan kemungkinan dampak politik yang dihasilkan dari pendapat ICJ, tambah surat kabar tersebut.

Pengajuan permintaan mendadak oleh Khan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel dengan tuduhan melakukan kejahatan perang di Gaza merupakan upaya pertama ICC untuk menangkap pemimpin negara yang didukung oleh Barat ketika masih menjabat.

Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa aktivitas permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina melanggar hukum internasional, kata Presiden ICJ Nawaf Salam pada Jumat (19/7/2024).

Seperti yang disampaikan hakim ketua pada awal persidangan, pengadilan PBB itu menyimpulkan bahwa pihaknya mempunyai yurisdiksi untuk mengeluarkan opini nasihat mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Selain itu, pengadilan tersebut memiliki informasi yang cukup mengenai isu itu.

Kebijakan pemukiman Israel tidak sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, kata Salam selama persidangan.

Dia menyebutkan bahwa aktivitas pemukiman Israel yang melanggar hukum internasional terus meluas.

Pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah aneksasi de facto yang melanggar hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, katanya menambahkan.

ICJ, yang berbasis di Den Haag, menggelar sidang tentang konsekuensi hukum pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, pada 19-26 Februari.

Selama persidangan, lebih dari 50 negara dan tiga organisasi internasional, Liga Negara-negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), dan Uni Afrika, membahas isu tersebut.

Delegasi Palestina meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Palestina sebagai tindakan ilegal sebab penetapan pengadilan tersebut dapat menjadi harapan terakhir bagi solusi dua-negara-negara.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menilai putusan Mahkamah International atau ICJ telah tegas membantah argumentasi Israel yang selama ini mengaku mempunyai hak atas wilayah Palestina.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Abdul Kadir Jailani menjelaskan, selama ini Israel berdalih memiliki hak atas wilayah Palestina berdasarkan catatan sejarah yang mereka miliki.

“Kita semua mengetahui bahwa selama ini Israel selalu berdalih bahwa negaranya memiliki hak atas Tepi Barat, dan Gaza. Itu argumentasinya mereka mengatakan bahwa atas dasar hak-hak sejarah, mereka memiliki,” kata Abdul di Kantor Kemenlu, Senin (22/7/2024).

“Kita juga tahu bahwa Israel selalu mengajukan berbagai argumentasi hukum internasional yang cukup kuat, tapi keputusan ini justru sebaliknya, justru mematahkan semua argumentasi Israel,” ujar dia.

Menurut Abdul, ICJ sama sekali tidak mempertimbangkan klaim tersebut. Sebab, argumentasi yang selama ini dinyatakan Israel dan beberapa negara afiliasinya dianggap tak cukup atau kurang memadai.

“Hal ini tercermin dalam keputusan tersebut. Oleh karenanya, arti penting keputusan ICJ adalah bangsa Palestina memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan ini dengan teritori Tepi Barat (West Banks), Sungai Jordan, dan Gaza,” kata Abdul.

Selain itu, Indonesia juga setuju dengan pandangan ICJ bahwa tindakan Israel menduduki wilayah Palestina adalah bentuk occupying power.

Oleh sebab itu, Abdul menegaskan bahwa Israel tidak pernah memiliki wilayah Palestina dan tidak punya hak atas wilayah tersebut.

Atas dasar itu, Indonesia mendesak Israel untuk segera hengkang dari wilayah Palestina yang mereka duduki dan menghentikan pembangunan permukiman.

Diberitakan sebelumnya, ICJ pada Jumat (19/7/2024) memutuskan, pendudukan Israel atas wilayah Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun adalah ilegal dan harus diakhiri sesegera mungkin.

"Pengadilan telah memutuskan kehadiran Israel yang terus berlanjut di Wilayah Palestina adalah ilegal," kata Hakim Ketua Mahkamah Internasional (ICJ) Nawaf Salam, dikutip dari AFP.

ICJ menambahkan, Israel berkewajiban untuk segera menghentikan semua kegiatan permukiman baru dan mengevakuasi semua pemukim dari tanah Palestina yang diduduki.

“Israel harus mengakhiri pendudukan secepat mungkin," tambah Nawaf Salam, membacakan hasil penyelidikan panel yang beranggotakan 15 hakim.

Dia menjelaskan, kebijakan dan praktik Israel termasuk pembangunan permukiman baru dan pemeliharaan tembok pemisah antara kedua wilayah tersebut merupakan wujud pencaplokan sebagian besar wilayah pendudukan.

Namun, dalam kasus ini, pendapatnya tidak mengikat, meskipun sebagian besar pendapat penasihat sebenarnya ditindaklanjuti.

Jakarta: Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan putusan terkait status pendudukan ilegal Israel di Palestina, dan hal ini bisa menjadi momentum baik bagi masyarakat internasional untuk membantu perjuangan Palestina.

"Kita harus melihat keputusan ICJ yang pada esensinya ada dua hal pokok, yaitu meminta masyarakat internasional dan negara lain maupun PBB, dalam hal ini Dewan Keamanan untuk tidak mengakui situasi ilegal," ujar Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Abdul Kadir Jaelani dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Ia mengatakan, sudah jelas, Indonesia akan terus mendukung upaya tersebut. Indonesia mendorong PBB dalam Dewan Keamanan PBB dan majelis umum untuk memikirkan dan mempertimbangkan modalitas.
"Saat ini yang dilakukan Menlu Retno bersama PTRI New York adalah mengkaji secara mendalam dengan berkoordinasi dengan semua negara yang terkait, untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya," sambungnya.

Ada dua hal penting, kata Kadir, yang perlu diperkuat saat ini. Salah satunya dengan mendorong penyelesaian Solusi Dua Negara.

Solusi Dua Negara merupakan opsi untuk permasalahan Palestina. "Dan kedua, mendorong pengakuan terhadap negara Palestina," ujar Kadir.

Sementara itu, saat ditanya apakah Indonesia dapat menjadi mediator, Kadir mengatakan, Indonesia melihat upaya ideal yang dapat dilakukan. "Terutama ini sesuai dengan amanat konstitusi yang ikut serta dalam perdamaian dunia. Jadi kita pasti selalu berkeinginan untuk itu," ucapnya.

Dalam kaitan ini, tutur Kadir, perlu dilihat dinamika setiap konflik. Dimana, ada negara-negara tertentu yang berada dalam posisi yang baik untuk melakukan peran yang lebih penting.

"Bukan berarti Indonesia tidak mau, tapi kita juga memperhatikan dinamika politik yang terjadi. Oleh karenanya kita harus secara realistis dan pragmatis melihat peran kita," pungkasnya.

Baca juga: Arti Penting Putusan ICJ Perihal Pendudukan Israel di Palestina

(WIL)

JAKARTA, investor.id – Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) telah mematahkan argumentasi Israel atas pendudukannya di Palestina. Direktur Jenderal (Dirjen) Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Abdul Kadir Jailani mengonfirmasi fatwa hukum ICJ tersebut.

Selama ini, kata Kadir, Israel selalu membenarkan tindakannya dengan berdalih mereka memiliki hak sejarah atas Tepi Barat dan Jalur Gaza. Israel terus mengklaim mereka berhak menguasai wilayah Palestina itu, bahkan membangun permukiman bagi warganya.

“Kita tahu Israel selalu menyampaikan argumentasi hukum internasional yang cukup kuat. Tetapi keputusan (ICJ) ini justru mematahkan semua argumentasi Israel selama ini,” papar Kadir, Senin (22/7/2024).

Ia mengatakan, fatwa hukum (advisory opinion) ICJ juga penting karena memiliki karakter persuasif atau persuasive character dan kewenangan substantif atau substantive authority yang menegaskan situasi normatif yang terjadi di Palestina.

Dengan demikian, putusan ICJ menetapkan status Israel di Tepi Barat dan Gaza sebagai kekuatan pendudukan (occupying power) sehingga Israel tidak pernah memiliki dan berhak atas wilayah tersebut.

“Jadi, asumsi seolah-olah Israel punya hak atas Tepi Barat dan Gaza telah dinyatakan ilegal oleh pengadilan,” tegasnya.

Adapun ICJ telah mengumumkan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel karena mencaplok tanah bangsa Palestina dengan menggunakan kekerasan dan diskriminasi.

Putusan ini berarti keberadaan Israel di sebelah barat Sungai Yordan dan Gaza harus segera diakhiri, sambung Kadir.

“Arti penting dari keputusan terbaru ICJ ini adalah bangsa Palestina memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan teritori yang mencakup Tepi Barat, Sungai Yordan, dan Gaza,” imbuhnya.

Sidang ICJ digelar di Den Haag, Belanda pada Jumat (19/7/2024) memutuskan aktivitas permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina melanggar hukum internasional.

Hakim ketua ICJ Nawaf Salam mengatakan berdasarkan permintaan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mahkamah tersebut mempunyai yurisdiksi untuk mengeluarkan advisory opinion mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Kebijakan pemukiman Israel tidak sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, papar Salam selama persidangan tersebut. Ia menyebutkan, aktivitas pemukiman Israel yang melanggar hukum internasional telah meluas.

Salam menambahkan, pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah aneksasi de facto yang melanggar hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Badan internasional yang berbasis di Den Haag itu menggelar sidang tentang konsekuensi hukum pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, pada 19-26 Februari 2024.

Lebih dari 50 negara dan tiga organisasi internasional yaitu Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Uni Afrika, membahas isu tersebut dalam persidangan.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan putusan terkait status ilegal pendudukan Israel di tanah-tanah Palestina, termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat. Putusan ini disambut positif komunitas global, termasuk Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jaelani, terdapat dua arti penting yang dilihat Indonesia dari keputusan ICJ tersebut.

"Mereka (Israel) mengatakan atas dasar hak sejarah mereka memiliki tanah (Palestina) itu. Argumentasi itu yang dipakai Israel untuk menjadikan mereka berhak atas tanah Palestina," kata Kadir, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.
Namun, dengan keputusan terbaru ICJ, Indonesia melihat argumentasi Israel dapat dipatahkan. Menurut Kadir, keputusan tersebut secara tegas mempertimbangkan keraguan mereka atas argumentasi Israel.

Ia pun membeberkan arti penting dari keputusan tersebut.

"Pertama, Bangsa Palestina punya hak untuk menentukan nasib sendiri dan dengan keputusan ini, teritori Tepi Barat, Sungai Yordan dan Gaza. Dan saat ini, status Israel sebagai occupating power," kata Kadir.

Ia menegaskan, Israel tidak pernah punya hak atas apapun di Palestina.

Pendudukan Israel di Tanah Palestina

Arti kedua, kata Kadir, ICJ berpandangan Israel melakukan aneksasi dengan menggunakan kekerasan. "Israel dianggap melakukan diskriminasi dan dianggap bertentangan dengan hukum internasional," tegasnya.

"Konsekuensinya, keberadaan Israel di Tepi Barat, Sungai Jordan, dan Gaza harus segera diakhiri," ujar Kadir.

Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa kebijakan pemukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina melanggar hukum internasional. Putusan ICJ dinilai dapat membuat Israel makin ‘terpojok’.

Nawaf Salam, presiden ICJ di Den Haag, mulai membacakan pendapat penasehat yang tidak mengikat mengenai pendudukan Israel di wilayah Palestina pada Jumat, 19 Juli 2024.

“Israel melanggar paragraf keenam Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat,” kata Salam dalam sidang putusan, dilansir dari Al Jazeera.

Pasal tersebut menyatakan bahwa negara pendudukan tidak boleh mendeportasi atau memindahkan sebagian penduduk sipilnya ke wilayah yang didudukinya.

Dia menambahkan, kebijakan dan praktik Israel di wilayah Palestina setara dengan aneksasi sebagian besar wilayah tersebut dan pengadilan menyatakan bahwa Israel secara sistematis melakukan diskriminasi terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan.

Baca juga: Apresiasi Fatwa ICJ, Indonesia Desak Israel Kembalikan Tanah Palestina

(WIL)

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Pemerintan Republik Indonesia mendukung keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menetapkan bahwa pendudukan Israel di Palestina adalah tindakan yang ilegal.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan bahwa keputusan ICJ menunjukkan bahwa hukum internasional benar-benar berpihak pada perjuangan bangsa Palestina.

Menlu Retno menambahkan, ICJ telah menegakkan rules-based international order dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina.

"Indonesia mendukung pandangan Mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel," ungkap Menlu Retno seperti disampaikan akun X Kementerian Luar Negeri RI hari Sabtu (20/7).

Indonesia Mendesak Israel Angkat Kaki dari Palestina

Indonesia mendukung penuh keputusan ICJ dan mendesak Israel untuk segera angkat kaki dari wilayah Palestina yang dikuasai secara ilegal.

Indonesia juga mendesak Israel untuk mengakhiri pembangunan permukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya.

Tidak hanya itu, Israel juga diharapkan segera melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali.

"Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina," kata Menlu Retno.

Hingga saat ini Israel masih menjadi Occupying Power di Wilayah Pendudukan Palestina. Atas dasar itu, Indonesia menyerukan agar Israel tetap memiliki kewajiban sebagai Occupying Power untuk memenuhi hak-hak dasar warga Palestina.

Pada kenyataannya, pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan oleh Mahkamah masih terus berlangsung. Bangsa Palestina, khususnya di Gaza, masih menjadi target serangan militer Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Norwegia menyatakan pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai pendudukan Israel di Palestina sangat jelas dan bahwa pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Tel Aviv harus diakhiri.

"Kebijakan dan praktik Israel harus dianggap sebagai aneksasi sebagian besar Wilayah Pendudukan Palestina. Ini melanggar hukum internasional dan harus diakhiri," tulis Kementerian Luar Negeri Norwegia di platform X, Sabtu (20/7/2024).

BACA JUGA: Adidas Coret Bella Hadid dari Iklan Sepatu Usai Dikritik Israel, Netizen Serukan Boikot

"Keputusan ICJ adalah sebuah pesan tegas kepada Israel, yang kami harap mereka segera patuhi," kata Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide dalam pesan terpisah di platform X.

Dalam sebuah langkah bersejarah, pengadilan PBB itu telah memerintahkan Israel untuk mengakhiri pendudukan mereka di wilayah Palestina secepat mungkin dan juga menyerukan Tel Aviv melakukan reparasi penuh atas tindakan yang salah secara internasional.

Pengadilan itu menemukan beberapa pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel termasuk aktivitas yang mirip dengan apartheid (diskriminasi ras). Presiden ICJ Nawaf Salam membacakan pendapat pengadilan tersebut pada Jumat (19/7/2024).

"Pengadilan menganggap pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap larangan perolehan wilayah dengan kekerasan dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri mempunyai dampak langsung terhadap legalitas kelanjutan kehadiran Israel, sebagai kekuatan pendudukan, di wilayah pendudukan Palestina," kata Nawaf Salam.

Penyalahgunaan yang terus-menerus...

"Penyalahgunaan yang terus-menerus oleh Israel terhadap posisinya sebagai kekuatan pendudukan, melalui aneksasi dan penegasan kontrol permanen atas wilayah Palestina yang diduduki dan frustrasi yang terus-menerus terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri," kata Salam.

"Melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan menjadikan Israel tidak bertanggung jawab atas hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Kehadiran Israel di wilayah pendudukan Palestina melanggar hukum," kata Salam.

Sejak Tel Aviv melancarkan serangan brutal pada 7 Oktober 2023, lebih dari 38.900 warga Palestina telah terbunuh di Gaza. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, sementara lebih dari 89.600 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat di Gaza.

Lebih dari sembilan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade yang melumpuhkan makanan, air bersih dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida oleh ICJ. ICJ dalam keputusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di selatan kota Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum kota itu diserbu pada 6 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Kepolisian Jerman pada Sabtu (20/7/2024) menindak keras pengunjuk rasa pro-Palestina dan menahan banyak dari mereka di Berlin.

Selama unjuk rasa yang dimulai dari Neptunbrunnen Square, para demonstran meneriakkan slogan-slogan seperti "Jerman membiayai, Israel mengebom," "Teroris Israel," "Palestina milik kita," dan "Kebebasan untuk Palestina."

Ketegangan meningkat setelah tiga orang yang berpandangan berbeda mengibarkan bendera Israel di Potsdamer Platz, yang menjadi titik akhir unjuk rasa.

Polisi menindak keras orang-orang yang mendukung Palestina dan menahan banyak pengunjuk rasa. Dua demonstran perempuan luka-luka selama penindakan tersebut.

Sejak Tel Aviv meluncurkan serangan brutal pada 7 Oktober, lebih dari 38.900 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah gugur. Lebih dari 89.600 lainnya luka-luka, menurut otoritas kesehatan di Gaza.

Lebih dari sembilan bulan setelah perang tersebut, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade. Blokade Israel melumpuhkan terhadap akses makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional dalam putusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militer di kota selatan Rafah.

Sebanyak lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum mereka diserang pada 6 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Kelompok Hamas mengatakan Israel masih terus melakukan pembantaian terhadap warga sipil di Jalur Gaza pasca diterbitkannya fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ). Fatwa ICJ yang dirilis baru-baru ini menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal.

“(Israel) Terus melakukan pengeboman intensif dan perang pemusnahan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di seluruh Jalur Gaza, yang mengakibatkan puluhan orang menjadi martir selama 24 jam terakhir, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan wanita,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (20/7/2024) dikutip Anadolu Agency.

“Ini merupakan respons praktis terhadap pendapat Mahkamah Internasional, yang mengakui ilegalitas pendudukan dan hak rakyat kami untuk menentukan nasib sendiri,” tambah Hamas dalam pernyataannya.

Hamas mendesak PBB segera bertindak untuk menghentikan serangkaian terorisme dan kriminalitas Israel, yang dilakukan dengan dukungan langsung dari Amerika Serikat (AS). Pada Jumat (19/7/2024), ICJ telah merilis fatwa hukum tentang pendudukan Israel di Palestina. Mereka menyatakan bahwa pendudukan tersebut ilegal. ICJ menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

Dalam fatwa hukumnya, ICJ pun menyerukan Israel mengosongkan permukiman-permukiman ilegal yang dibangun di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur. ICJ menyatakan bahwa wilayah Palestina yang diduduki sebagai “satu unit teritorial” yang harus dilindungi.

Fatwa hukum ICJ disambut berbagai negara, termasuk Indonesia. “Fatwa hukum (ICJ) ini menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan Palestina,” ujar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI pada Ahad (21/7/2024).

Fatwa hukum ICJ muncul saat Israel masih terus melancarkan agresi ke Gaza. Sejauh ini lebih dari 38.800 warga Palestina di Gaza meninggal dunia sejak Israel memulai agresinya pada Oktober 2023. Sementara itu korban luka telah melampaui 89 ribu orang.