JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) dengan pemerintah China melalui Administrasi Keselamatan Maritim tentang Keselamatan Maritim.

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dan Direktur Jenderal Eksekutif Administrasi Keselamatan Maritim China Xu Wei ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan maritim yang meliputi beberapa bidang.

Di antaranya pengawasan keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, fasilitasi transportasi maritim, keselamatan navigasi dan pelayanan, kepelautan, urusan internasional, dan bidang lain yang disepakati bersama.

Antoni menjelaskan latar belakang diinisiasinya perjanjian kerja sama ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk mengurangi kapal-kapal yang tidak memenuhi standard sehingga menimbulkan risiko keselamatan jiwa dan juga pencemaran lingkungan laut.

Antoni mengungkapkan selama periode 2023-2024, Administrasi Keselamatan Maritim China telah melakukan detensi terhadap 14 kapal berbendera Indonesia, sementara jumlah kunjungan kapal berbendera Indonesia ke China cukup banyak.

“Hal ini disebabkan karena sertifikat yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) belum diakui secara menyeluruh di Tiongkok, terkait belum adanya izin bagi BKI untuk berkegiatan di Tiongkok dan belum masuknya BKI dalam keanggotaan IACS,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (8/11/2024).

Status detensi ini, menurut Antoni, sangat merugikan posisi Flag State atau negara bendera kapal.

Apalagi saat ini Indonesia berada pada posisi cluster white-list, yang harus tetap dipertahankan dengan cara membangun komunikasi-komunikasi yang dapat mempererat hubungan bilateral antara negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO), khususnya yang tergabung dalam Tokyo Memorendum of Understanding on Port State Control (Tokyo MoU).

“Inilah salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih intensif antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok, khususnya di bidang Port State Control (PSC) dan Flag State Control (FSC), sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang relevan, untuk meningkatkan kualitas kapal-kapal dari masing-masing negara, sehingga risiko yang mengancam keselamatan pelayaran dapat diturunkan,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) dengan pemerintah China melalui Administrasi Keselamatan Maritim tentang Keselamatan Maritim.

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dan Direktur Jenderal Eksekutif Administrasi Keselamatan Maritim China Xu Wei ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan maritim yang meliputi beberapa bidang.

Di antaranya pengawasan keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, fasilitasi transportasi maritim, keselamatan navigasi dan pelayanan, kepelautan, urusan internasional, dan bidang lain yang disepakati bersama.

Antoni menjelaskan latar belakang diinisiasinya perjanjian kerja sama ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk mengurangi kapal-kapal yang tidak memenuhi standard sehingga menimbulkan risiko keselamatan jiwa dan juga pencemaran lingkungan laut.

Antoni mengungkapkan selama periode 2023-2024, Administrasi Keselamatan Maritim China telah melakukan detensi terhadap 14 kapal berbendera Indonesia, sementara jumlah kunjungan kapal berbendera Indonesia ke China cukup banyak.

“Hal ini disebabkan karena sertifikat yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) belum diakui secara menyeluruh di Tiongkok, terkait belum adanya izin bagi BKI untuk berkegiatan di Tiongkok dan belum masuknya BKI dalam keanggotaan IACS,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (8/11/2024).

Status detensi ini, menurut Antoni, sangat merugikan posisi Flag State atau negara bendera kapal.

Apalagi saat ini Indonesia berada pada posisi cluster white-list, yang harus tetap dipertahankan dengan cara membangun komunikasi-komunikasi yang dapat mempererat hubungan bilateral antara negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO), khususnya yang tergabung dalam Tokyo Memorendum of Understanding on Port State Control (Tokyo MoU).

“Inilah salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih intensif antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok, khususnya di bidang Port State Control (PSC) dan Flag State Control (FSC), sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang relevan, untuk meningkatkan kualitas kapal-kapal dari masing-masing negara, sehingga risiko yang mengancam keselamatan pelayaran dapat diturunkan,” jelasnya.

Perjanjian kerja sama ini, lanjut Antoni, berlaku untuk jangka waktu awal 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu awal melalui saluran diplomatik.

“Adapun bidang kerja sama yang ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sarana termasuk pertemuan berkala, seminar, penelitian bersama, pelatihan, pertukaran informasi dan personil atau mekanisme lain yang disetujui oleh Para Pihak,” terangnya.

Antoni juga mengatakan, penandatanganan ini merupakan salah satu capaian penting yang dihasilkan dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jimping akhir pekan ini.

“Saya yakin seluruh pihak yang terlibat telah mengupayakan yang terbaik dalam menyusun perjanjian kerja sama ini. Saya ucapkan banyak terima kasih pada semua yang terlibat dalam diskusi, baik dari pihak Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) dengan pemerintah China melalui Administrasi Keselamatan Maritim tentang Keselamatan Maritim.

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dan Direktur Jenderal Eksekutif Administrasi Keselamatan Maritim China Xu Wei ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan maritim yang meliputi beberapa bidang.

Di antaranya pengawasan keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, fasilitasi transportasi maritim, keselamatan navigasi dan pelayanan, kepelautan, urusan internasional, dan bidang lain yang disepakati bersama.

Antoni menjelaskan latar belakang diinisiasinya perjanjian kerja sama ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk mengurangi kapal-kapal yang tidak memenuhi standard sehingga menimbulkan risiko keselamatan jiwa dan juga pencemaran lingkungan laut.

Antoni mengungkapkan selama periode 2023-2024, Administrasi Keselamatan Maritim China telah melakukan detensi terhadap 14 kapal berbendera Indonesia, sementara jumlah kunjungan kapal berbendera Indonesia ke China cukup banyak.

“Hal ini disebabkan karena sertifikat yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) belum diakui secara menyeluruh di Tiongkok, terkait belum adanya izin bagi BKI untuk berkegiatan di Tiongkok dan belum masuknya BKI dalam keanggotaan IACS,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (8/11/2024).

Status detensi ini, menurut Antoni, sangat merugikan posisi Flag State atau negara bendera kapal.

Apalagi saat ini Indonesia berada pada posisi cluster white-list, yang harus tetap dipertahankan dengan cara membangun komunikasi-komunikasi yang dapat mempererat hubungan bilateral antara negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO), khususnya yang tergabung dalam Tokyo Memorendum of Understanding on Port State Control (Tokyo MoU).

“Inilah salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih intensif antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok, khususnya di bidang Port State Control (PSC) dan Flag State Control (FSC), sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang relevan, untuk meningkatkan kualitas kapal-kapal dari masing-masing negara, sehingga risiko yang mengancam keselamatan pelayaran dapat diturunkan,” jelasnya.

Perjanjian kerja sama ini, lanjut Antoni, berlaku untuk jangka waktu awal 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu awal melalui saluran diplomatik.

“Adapun bidang kerja sama yang ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sarana termasuk pertemuan berkala, seminar, penelitian bersama, pelatihan, pertukaran informasi dan personil atau mekanisme lain yang disetujui oleh Para Pihak,” terangnya.

Antoni juga mengatakan, penandatanganan ini merupakan salah satu capaian penting yang dihasilkan dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jimping akhir pekan ini.

“Saya yakin seluruh pihak yang terlibat telah mengupayakan yang terbaik dalam menyusun perjanjian kerja sama ini. Saya ucapkan banyak terima kasih pada semua yang terlibat dalam diskusi, baik dari pihak Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok,” pungkasnya.

Jakarta -

Indonesia dan China meneken kerja sama baru soal keselamatan transportasi kemaritiman. Memorandum of Cooperation (MoC) diteken Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Administrasi Keselamatan Maritim China.

Perjanjian kerja sama itu bertujuan untuk meningkatkan keselamatan maritim yang meliputi beberapa bidang. Mulai dari pengawasan keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, fasilitasi transportasi maritim, keselamatan navigasi dan pelayanan, kepelautan, urusan internasional, dan bidang lain yang disepakati bersama.

Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi mengungkapkan latar belakang diinisiasinya perjanjian kerja sama ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk mengurangi kapal-kapal yang tidak memenuhi standar berlayar sehingga menimbulkan risiko keselamatan jiwa dan juga pencemaran lingkungan laut.

Antoni mengungkapkan selama periode 2023-2024, Administrasi Keselamatan Maritim China telah melakukan detensi terhadap 14 kapal berbendera Indonesia, sementara jumlah kunjungan kapal berbendera Indonesia ke China cukup banyak.

"Hal ini disebabkan karena sertifikat yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) belum diakui secara menyeluruh di Tiongkok, terkait belum adanya izin bagi BKI untuk berkegiatan di Tiongkok dan belum masuknya BKI dalam keanggotaan IACS," jelas Antoni dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Status detensi ini, menurut Antoni, tentunya sangat merugikan posisi Flag State atau negara bendera kapal. Apalagi saat ini Indonesia berada pada posisi cluster white-list, yang harus tetap dipertahankan dengan cara membangun komunikasi-komunikasi yang dapat mempererat hubungan bilateral antara negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO), khususnya yang tergabung dalam Tokyo Memorandum of Understanding on Port State Control (Tokyo MoU).

"Inilah salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih intensif antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok, khususnya di bidang Port State Control (PSC) dan Flag State Control (FSC), sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang relevan," tegas Antoni.

Perjanjian kerja sama ini, jelas Antoni, berlaku untuk jangka waktu awal lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu awal melalui saluran diplomatik.

"Adapun bidang kerja sama yang ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sarana termasuk pertemuan berkala, seminar, penelitian bersama, pelatihan, pertukaran informasi dan personil atau mekanisme lain yang disetujui oleh Para Pihak," terangnya.

(hal/fdl)

PARIGI MOUTONG, iNews.id - Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad HM Ali dan Abdul Karim Aljufri bertekad mengembangkan potensi maritim guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan keduanya di Parigi Moutong, Rabu (6/11/2024).

Ahmad Ali mengatakan, dengan garis pantai sepanjang 6.600 kilometer, wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk mendongkrak pendapatan daerah melalui sektor perikanan dan kelautan. Namun menurut pasangan dengan tagline berAmal ini, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Ahmad Ali menilai, selama ini pemerintah lebih fokus pada sektor pertambangan yang kontribusinya tidak sebanding dengan potensi maritim. 

“Kita punya sumber daya kelautan yang besar, tapi belum tergarap maksimal. Pemerintah masih terlalu condong ke pertambangan, padahal kontribusinya kecil bagi masyarakat,” ujarnya di Parigi Moutong, Rabu (6/11/2024). 

Sebagai bagian dari visi mereka, sektor maritim diharapkan menjadi pilar utama perekonomian daerah. Untuk mewujudkannya, mereka mengusulkan pembangunan sekolah kejuruan kelautan dan sekolah vokasi perikanan. 

Langkah tersebut bertujuan mencetak tenaga kerja terampil yang mampu mengelola potensi laut secara lebih efektif.

“Dengan pengembangan sektor ini secara serius, Sulteng bisa memiliki SDM unggul yang siap bersaing, terutama di bidang perikanan dan kelautan yang potensinya luar biasa,” kata Abdul Karim Aljufri.

Melalui sekolah kejuruan dan vokasi, pasangan ini optimistis Sulteng dapat bertransformasi menjadi provinsi maritim kuat dan mandiri, yang mampu mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sektor tambang.

Editor: Donald Karouw

IDXChannel- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal menggabungkan alias merger PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ke dalam PT Pelindo (Persero). Aksi korporasi ini untuk mendukung industri maritim nasional.

Menteri BUMN Erick Thohir menilai, konsolidasi ketiga perusahaan akan menjadi satu kekuatan besar, terutama di sektor pelabuhan dan kelautan.

“Dan kita rencana Pelindo ini pun kita akan menggabungkan Pelni dan ASDP menjadi suatu kekuatan besar di laut, karena kita ini kan negara maritim,” ujar Erick saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, tanpa konsolidasi hanya akan membuat bisnis perusahaan pelat merah terpisah-pisah saja. Bahkan tidak bisa bersaing di pasaran.

“Kalau kita terpotong-potong (bisnis) antara kebijakan daripada tentu pelabuhan, pengiriman, Pelni, dan ASDP, itu tidak menjadi suatu keuangan, kita akan salah bersaing,” ujar dia.

Lemahnya sektor kepelabuhanan dan kelautan membuat Indonesia kebanjiran produk impor. Selain itu, terjadi praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual barang dari luar negeri dengan harga yang lebih murah (dumping)

“Akhirnya apa? Tembusnya barang-barang impor dari berbagai negara. Nah ini kita harus mulai punya keberpihakan, bagaimana pelabuhan-pelabuhan kita untuk akses daripada impor,” tutur Erick.

“Karena banyak sekali sekarang impor ini juga dumping impor, sehingga membunuh UMKM kita. Nah ini kita coba konsolidasikan tidak lain kita bukan mau memproteksi, tetapi bagian fairness,” kata dia.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, MAKASSAR — PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM), salah satu subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mencatatkan kinerja yang cukup baik pada kuartal III/2024 dengan pertumbuhan di hampir seluruh bidang pelayanan. Kondisi ini diklaim berkat standardisasi proses bisnis dan digitalisasi yang diterapkan perusahaan.

Sekretaris Perusahaan PT Pelindo Jasa Maritim Tubagus Patrick Tribudi Utama Iskandar merinci, layanan marine mereka tumbuh sangat progresif dengan kinerja layanan pemanduan yang mencapai 463.672 gerakan atau meningkat 77,94% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara untuk layanan penundaan tercatat mencapai 3,83 miliar GT jam atau naik 5,81% dibandingkan kuartal III/2023.

Layanan Port Services pun banyak mengalami kenaikan, termasuk pada pengelolaan alur dan penyediaan energi. Layanan pengelolaan alur SPJM Group mencapai 19,73 juta ton, meningkat 22,08% dibandingkan tahun periode serupa sebelumnya.

Begitu juga dengan layanan energi pada distribusi BBM yang mengalami kenaikan 30,98% dengan capaian 43.302 KL. Sementara distribusi gas tercatat sebesar 9,97 juta MMBTU (millions of british thermal units) atau mengalami kenaikan 7,43%.

Selain itu, pada penyediaan air bersih mengalami kenaikan sangat tinggi 182,2% dengan layanan mencapai 1,84 juta ton. Serta Layanan listrik mencapai 152,66 juta KwH, dimana capaian ini mengalami kenaikan 17,02% secara tahunan.

"Pertumbuhan pelayanan ini tidak lepas dari komitmen kami menjamin service excellence, agar terus berkembang dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Tidak lupa pula kemudahan lain seperti penggunaan aplikasi pelayanan dan juga penyediaan call center untuk penyampaian keluhan dan kebutuhan pelanggan," jelasnya melalui keterangan resmi, Jumat (1/11/2024).

Melalui kinerja yang cukup baik ini, SPJM pun mengklaim pendapatan mereka tumbuh sebesar 33,38% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun beban usaha mengalami kenaikan dikarenakan pelaksanaan beberapa aksi korporasi yang berdampak pada biaya SDM dan biaya penyusutan atas penambahan aset, sehingga menyebabkan laba bersih mengalami penurunan 29,07%.

Di sisi lain, terdapat pertumbuhan aset per 30 September 2024, di mana nilai aset mereka tumbuh 20,05% dan mencapai 125,53% dibandingkan RKAP Triwulan III/2024.

JAKARTA - PT Pertamina Marine Solutions ( PMSol ), anak usaha PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) sekaligus bagian Sub Holding Integrated Marine Logistic (SHIML) Pertamina Group, mengambil peran penting di forum maritim internasional SAFETY4SEA 2024 di Singapura.

Di ajang maritim internasional tersebut, Direktur PMSol Dian Prama Irfani menjadi satu-satunya pembicara dari Indonesia. Dalam pidatonya yang bertemakan "Navigating Maritime Safety, Sustainability, & Innovation," Irfani mengangkat isu-isu terkini dan tantangan yang dihadapi industri maritim, serta memanfaatkan kerangka BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible) untuk mengeksplorasi dampak tantangan tersebut dan peluang yang tersedia bagi para pemimpin di sektor ini.

Irfani menegaskan bahwa tantangan industri maritim, mulai dari tekanan regulasi, kesiapan seafarer, ketahanan rantai pasokan, hingga transformasi digital sangat berkaitan erat dengan visi maritim dan ketahanan energi Indonesia.

"Industri maritim memegang peranan penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Lini bisnis Pertamina Grup yang terintegrasi memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung konektivitas antar pulau dan distribusi energi nasional," kata Dian Prama Irfani melalui keterangan pers, Jumat (25/10/2024).

Dalam kesempatan itu, Irfani menegaskan setidaknya para pemimpin di industri ini dapat menjalankan kerangka kerja strategis, khususnya lebih berani berinvestasi, baik dalam meningkatkan kapabilitas para seafarer melalui program pelatihan serta teknologi terbaru seperti SIRE 2.0 dan acuan perubahan kebijakan International Maritime Organization (IMO).

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemimpin industri, regulator, dan pemangku kepentingan dari seluruh dunia, yang berkumpul untuk bertukar pikiran dan wawasan mengenai masa depan industri maritim yang berkelanjutan.

Melalui partisipasinya, Pertamina Marine Solutions menunjukkan komitmen perusahaan untuk memimpin inisiatif positif dalam industri maritim. PMSol juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak di sektor maritim untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan, mendukung transformasi industri menuju masa depan yang lebih baik.

JAKARTA - Anak usaha PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) sekaligus bagian Sub Holding Integrated Marine Logistic (SHIML) Pertamina Group, PT Pertamina Marine Solutions ( PMSol ), berpartisipasi dalam forum internasional SAFETY4SEA 2024. Di forum yang diselenggarakan 23 Oktober 2024 di Singapura tersebut, para pemimpin industri maritim , agensi dan pemilik kapal berkumpul membahas langkah-langkah keselamatan yang penting di sektor maritim.

Dalam forum internasional tersebut, Pertamina Marine Solutions menghadirkan dua pembicara, yaitu Direktur Pertamina Marine Solutions Dian Prama Irfani, dan Manager Crewing Capt. Sofyani Faisol. Pertamina Marine Solutions pada kesempatan tersebut menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan standar keselamatan di sektor maritim.

Direktur PMSoL Dian Prama Irfani sebagai keynote speech membuka diskusi panel yang akan menyoroti tentang pentingnya ketahanan energi nasional dan bagaimana hal tersebut selaras dengan operasional bisnis Pertamina Marine Solutions. Dirinya menjelaskan bagaimana ketahanan energi dan keselamatan saling terkait.

"Pendekatan ini secara langsung terkait dengan tema utama 4th SAFETY4SEA Singapore Forum 2024, yang berfokus pada ketahanan, keberlanjutan, dan masa depan keselamatan maritim," ungkapnya dalam keterangan pers, Jumat (25/10/2024).

Pada sesi panel kelima, Capt. Sofyani Faisol memberikan wawasan terkait beberapa topik penting dalam industri maritim. Dirinya membahas pentingnya pelatihan dan pengembangan bagi kru kapal, memberikan tinjauan umum pasar bisnis pelayaran saat ini, serta menyoroti tantangan utama dalam crew manning. Capt. Faisol juga menguraikan strategi pelatihan yang efektif untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan kru dalam menghadapi berbagai situasi di laut.

Partisipasi PT Pertamina Marine Solutions dalam Forum The 4Th SAFETY4SEA 2024 menegaskan komitmen perusahaan dalam mempromosikan keselamatan, keberlanjutan, dan ketahanan energi di sektor maritim. Melalui kolaborasi dengan para pelaku industri serta berbagi pengetahuan, forum ini menjadi wadah pertukaran gagasan, serta upaya menuju terciptanya lautan yang lebih aman bagi semua.

Jakarta -

Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi salah satu jalur pelayaran yang sangat strategis. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berkomitmen mengemban aspek keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, termasuk di Selat Malaka dan Singapura.

Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Budi Mantoro mengatakan Selat Malaka dan Selat Singapura dilalui oleh sekitar 35% kapal internasional yang mengangkut sepertiga dari komoditas perdagangan global sehingga membuat kedua Selat ini menjadi urat nadi yang menghubungkan perekonomian wilayah tersebut ke seluruh dunia.

Budi menyebut volume lalu lintas yang melewati kedua Selat tersebut terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 130.000 kapal per tahun. World Economic Forum bahkan memperkirakan Selat Malaka akan melewati kapasitasnya pada akhir dekade ini karena pesatnya pertumbuhan lalu lintas pelayaran di Selat tersebut.

"Belum lagi banyaknya kemacetan dan kecelakaan yang terjadi di kedua Selat tersebut bisa mengakibatkan gangguan dan hambatan bagi rantai pasokan global," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Rabu (22/10/2024).

Menurut Budi, aktivitas di kedua Selat itu berdampak tidak hanya kepada tiga negara Pantai, tapi juga terhadap perdagangan regional hingga ke perekonomian global. Oleh karena itulah, Cooperative Mechanism dibentuk untuk menjalin dialog, pertukaran informasi dan berbagi perspektif tentang isu-isu penting yang berkaitan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Dia bilang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi perhatian utama dari komunitas maritim internasional, khususnya Negara Pantai. Oleh karenanya, dengan dukungan dari International Maritime Organization (IMO), pada tahun 2007 tiga Negara Pantai membentuk Cooperative Mechanism sebagai wadah untuk mendiskusikan dan bertukar pandangan terkait isu yang menjadi perhatian bersama di kedua Selat.

Sebagai Anggota Dewan IMO, Indonesia memprioritaskan kerja sama dengan seluruh negara anggota IMO untuk memperkuat keselamatan dan keamanan pelayaran internasional. Ia menyatakan pihaknya juga selalu berpegangan pada Konvensi dan Instrumen IMO dalam menentukan kebijakan dan peraturan di perairan Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura.

Dalam rangka komunikasi dan meningkatkan keselamatan pelayaran, Indonesia telah membentuk mekanisme Maritime Safety Information (MSI) untuk memenuhi kebutuhan penyampaian informasi mengenai navigasi dan keselamatan pelayaran, yang berbasis pada mekanisme sistem penyiaran dan optimalisasi e-navigasi melalui sistem aplikasi terpadu yang dikelola oleh Maritime Coordination Centre (MCC).

"Mekanisme ini didukung juga oleh implementasi sistem pelaporan kapal/Ship Reporting System (SRS) di Perairan Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, untuk meningkatkan efisiensi navigasi, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim," jelasnya.

Selain itu, Budi menambahkan, Indonesia juga telah berhasil meningkatkan fungsi dan kapasitas sarana, prasarana, peralatan navigasi seperti GMDSS, AIS, VTS, dan Aids to Navigation serta sistem pengaturan rute kapal yang ditetapkan pada wilayah penting dan kritis di perairan Indonesia guna menjamin keselamatan navigasi, keamanan maritim, dan perlindungan lingkungan laut sebagaimana diatur dalam peraturan IMO.

Budi juga menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam menetapkan Kepulauan Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA), yang telah disetujui pada Sidang Marine Environmental Protection Committee (MEPC) ke-82 pada awal bulan Oktober 2024. PSSA tersebut, jelasnya, terletak di dalam Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Lombok, yang berfungsi sebagai Associated Protective Measures-nya.

"Dengan ditetapkannya Pulau Nusa Penida dan Gili Matra sebagai PSSA, Indonesia menjadi negara ke-19 yang menetapkan PSSA dan negara Asia kedua setelah Filipina yang memiliki PSSA yang ditetapkan oleh IMO. Kita berharap juga hal ini dapat membuka peluang penetapan PSSA di wilayah-wilayah lain di Indonesia yang juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, kondisi ekologi, dan sosial-ekonomi yang sama, serta rentan terhadap dampak kegiatan pelayaran internasional," terangnya.

(kil/kil)

JAKARTA, Investor.id -Samudera Indonesia (Samudera) berkomitmen untuk memperkuat masa depan industri maritim dan logistik lewat digitalisasi dan teknologi. Salah satunya dengan memberikan beasiswa penuh terhadap 10 startup yang berfokus pada sektor Maritime, Logistics, Green & Sustainability, serta Hospitality.

Samudera Indonesia juga melakukan kolaborasi strategis dengan Foundry, sebuah platform ekosistem teknologi di Indonesia, mendukung program akselerasi bootcamp bernama Foundry Academy, yang bertujuan untuk membantu para pendiri startup dalam membangun dan mengembangkan bisnis mereka.

Welcoming & sharing session ini diadakan pada Sabtu (19/10/2024)  bertempat di kantor Samudera di Slipi. Diskusi ini juga membuka program bootcamp yang akan dijalani oleh para peserta selama 12 minggu intensif, diskusi panel oleh Listiyo Prihantoro selaku perwakilan dari Samudera Indonesia, Richie Wirjan selaku Co-Founder dan CEO dari Foundry, dan Arsifa Deliyana, top alumni Foundry Academy gelombang 1, serta ditutup dengan sesi tanya jawab.

Listiyo mengatakan, kolaborasi ini merupakan inisiatif baru bagi Samudera dan dengan dukungan penuh dari ekosistem maritim dan logistik Samudera serta ekosistem inovasi Foundry. “Para peserta juga berkesempatan mendapatkan investasi, sesi mentoring, serta diskusi langsung dengan para ahli dan praktisi di bidangnya,” ucap dia melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Richie menambahkan, sangat penting untuk para startup bukan hanya bertumbuh secara organik, tetapi kalau mau bertumbuh pesat, sudah seharusnya para founder mengeksplor berbagai kesempatan untuk bekerja sama dengan banyak ekosistem, salah satunya dengan Samudera Indonesia.

Samudera dan Foundry berharap bahwa kolaborasi strategis ini menjadi wadah awal bagi para pendiri startup untuk bertukar ide dan membangun kolaborasi yang dapat memberikan dampak positif bagi ekosistem teknologi di Indonesia, khususnya sektor maritim dan logistik.

Samudera dan Foundry percaya bahwa kerja sama ini akan menghasilkan inovasi dan keberlanjutan yang merupakan adalah kunci dalam menghadapi tantangan global dan lokal di sektor-sektor strategis tersebut.

Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id -Samudera Indonesia (Samudera) berkomitmen untuk memperkuat masa depan industri maritim dan logistik lewat digitalisasi dan teknologi. Salah satunya dengan memberikan beasiswa penuh terhadap 10 startup yang berfokus pada sektor Maritime, Logistics, Green & Sustainability, serta Hospitality.

Samudera Indonesia juga melakukan kolaborasi strategis dengan Foundry, sebuah platform ekosistem teknologi di Indonesia, mendukung program akselerasi bootcamp bernama Foundry Academy, yang bertujuan untuk membantu para pendiri startup dalam membangun dan mengembangkan bisnis mereka.

Welcoming & sharing session ini diadakan pada Sabtu (19/10/2024)  bertempat di kantor Samudera di Slipi. Diskusi ini juga membuka program bootcamp yang akan dijalani oleh para peserta selama 12 minggu intensif, diskusi panel oleh Listiyo Prihantoro selaku perwakilan dari Samudera Indonesia, Richie Wirjan selaku Co-Founder dan CEO dari Foundry, dan Arsifa Deliyana, top alumni Foundry Academy gelombang 1, serta ditutup dengan sesi tanya jawab.

Listiyo mengatakan, kolaborasi ini merupakan inisiatif baru bagi Samudera dan dengan dukungan penuh dari ekosistem maritim dan logistik Samudera serta ekosistem inovasi Foundry. “Para peserta juga berkesempatan mendapatkan investasi, sesi mentoring, serta diskusi langsung dengan para ahli dan praktisi di bidangnya,” ucap dia melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Richie menambahkan, sangat penting untuk para startup bukan hanya bertumbuh secara organik, tetapi kalau mau bertumbuh pesat, sudah seharusnya para founder mengeksplor berbagai kesempatan untuk bekerja sama dengan banyak ekosistem, salah satunya dengan Samudera Indonesia.

Samudera dan Foundry berharap bahwa kolaborasi strategis ini menjadi wadah awal bagi para pendiri startup untuk bertukar ide dan membangun kolaborasi yang dapat memberikan dampak positif bagi ekosistem teknologi di Indonesia, khususnya sektor maritim dan logistik.

Samudera dan Foundry percaya bahwa kerja sama ini akan menghasilkan inovasi dan keberlanjutan yang merupakan adalah kunci dalam menghadapi tantangan global dan lokal di sektor-sektor strategis tersebut.

Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News