Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas.

Kebijakan efisiensi belanja perjalanan dinas adalah tidak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024.

Surat tertanggal 7 November 2024 tersebut berisi tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024.

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:

a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, danb. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti efek kemenangan calon presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam ajang Pilpres 2024 terhadap harga minyak dunia.

Sri Mulyani menjelaskan, Trump sangat berbeda dengan Presiden Amerika Serikat (AS) petahana Joe Biden. Bagaimanapun, sambungnya, Trump berasal dari Partai Republik sementara Biden dari Partai Demokrat.

Salah satu perbedaan paling mencolok adalah terkait isu perubahan iklim. Sri Mulyani meyakini, komitmen Trump terhadap perubahan iklim jauh lebih rendah dibandingkan Biden.

"Ini akan memberikan dampak terhadap minyak dunia maupun tren ke depan terhadap isu climate change [perubahan iklim]," jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (8/11/2024).

Tak hanya persoalan perubahan iklim, pandangan ekonomi Trump yang cenderung mendorong proteksionisme juga akan memberi ekspektasi tersendiri ke pelaku pasar.

Menurutnya, pelaku pasar akan mengharapkan Trump menurunkan pajak korporasi, semakin melebarkan defisit belanja dan penerimaan, hingga mendorong gencatan senjata terhadap perang di berbagai dunia.

"Beberapa perubahan dalam policy [kebijakan] telah menimbulkan reaksi sesaat atau langsung dari market," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam laporan Citi yang dikutip dari Reuters pada Kamis (7/11/2024), harga minyak mentah jenis Brent berpotensi bergerak di kisaran US$60 per barel karena potensi tarif perdagangan dan peningkatan pasokan minyak terutama usai kemenangan Trump.

Citi mencatat bahwa pengaruh Trump terhadap OPEC+, yang terdiri dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya yang dipimpin oleh Rusia, mungkin mendorong kelompok produsen tersebut untuk mengurangi pengurangan produksi lebih cepat, sekaligus berpotensi mengurangi ketegangan geopolitik dan melepaskan kembali sebagian minyak ke pasar.

Kebijakan Trump dapat menguntungkan industri ini melalui potensi insentif pajak untuk investasi modal dalam eksplorasi dan produksi dan dapat membalikkan kenaikan royalti, biaya penawaran minimum, dan tarif sewa lahan Federal di era Biden.

Lebih lanjut, Citi mencatat kebijakan Trump dapat menimbulkan dampak beragam pada pertumbuhan ekonomi global, khususnya negatif bagi Eropa dan China, yang masih terkena risiko tarif perdagangan.

Hal ini dapat semakin menghambat pertumbuhan permintaan minyak global, sehingga menimbulkan risiko penurunan terhadap ekspektasi pertumbuhan permintaan minyak global Citi, yang saat ini sebesar 0,9 juta barel per hari untuk tahun depan.

“Meski begitu, meski agenda minyak dan gas lebih mendukung, dampak langsungnya terhadap pasar minyak fisik kemungkinan akan terbatas,” tulis Citi dalam laporannya.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, alasan penghapusan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) , sehingga adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Seperti diketahui, Prabowo Subianto resmi merombak susunan organisasi Kemenkeu yang saat ini terdiri atas Sekretaris Jenderal, delapan Direktorat Jenderal (Ditjen), Inspektorat Jenderal, dua Badan dan delapan staf ahli.

Nah, jika dibandingkan dengan susunan organisasi sebelumnya, Prabowo kini menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang saat ini dipimpin oleh Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu. Aturan ini termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang diresmikan oleh Kepala Negara tersebut.

Menkeu Sri Mulyani menuturkan, perubahan Badan Kebijakan Fiskal menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal didasarkan pada aturan organisasi di mana fungsi perumusan kebijakan lebih sesuai dipegang oleh direktorat jenderal daripada badan.

"Kenapa kok diubah dari badan menjadi dirjen? karena nomenklatur menurut MenPan-RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi Direktorat Jenderal," jelasnya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Selanjutnya, Menkeu juga mengungkapkan alasan dibentuknya Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang mempunyai tujuan strategis untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sehingga menurutnya, peran Kementerian Keuangan menjadi semakin krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan terutama dengan bertambahnya kewenangan kementerian di bidang ini.

"Kita sering menjadi counterpart-nya BI, OJK, LPS, dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kita menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi direktur jenderal yang selama ini dipegang sahli (staf ahli) yang biasanya tidak memiliki struktur," jelasnya.

Bendahara Negara menyampaikan, penambahan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan juga ditujukan untuk memperkuat infrastruktur digital di lingkungan Kementerian Keuangan. Badan ini akan menjadi penggerak utama transformasi digital kementerian dengan berfokus pada pengembangan teknologi digital dan kapasitas intelijen keuangan.

Menurutnya, badan ini penting untuk menghadapi perkembangan digitalisasi global dan dalam meningkatkan kemampuan analitik serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).

"Dimana intelijen keuangan tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras, namun juga software dan terutama untuk intelijen data analitik dan kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya," tutup Menkeu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peluang untuk menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 selalu terbuka.

Sri Mulyani menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan penerbitan APBN-P. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menutup kemungkinan perombakan APBN pada tahun depan terutama akibat dinamika tata pemerintahan belakangan ini.

"Karena adanya kementerian/lembaga yang baru dalam hal ini, maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Kendati demikian, bendahara negara tersebut menegaskan bahwa penerbitan APBN-P harus disetujui oleh DPR. Selain itu, Sri Mulyani mengaku tidak terlalu mau fokus ke persoalan APBN-P.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambungnya, sedang fokus untuk melaksanakan UU APBN 2025 yang sudah disetujui DPR dan pemerintah. Dia mencontohkan, Kemenkeu harus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan UU APBN 2025 pada akhir November ini.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga, dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres, daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," ujar Sri Mulyani.

Kode Penerbitan APBN-P 2025

Sebelumnya, isyarat penerbitan APBN-P 2025 susah sempat disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

"Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan," ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

"Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan," tutup Sarmuji.

DPR Dorong APBN-P 2024

Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

"Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P]," ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024–2025, Jumat (16/8/2024).

Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo.

"Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P," jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Sejalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong agar pemerintah menerbitkan APBN-P 2025. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menjelaskan, banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran lebih.

Oleh sebab itu, dia melihat perlunya reformulasi ulang APBN. Dengan demikian, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa berjalan lancar.

“Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan. Kalau menterinya tetap tentu Bu Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Anis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

JAKARTA - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) hingga akhir Oktober 2024 tercatat sudah mencapai Rp309,2 triliun atau 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, nilai tersebut masih terbilang kecil dari Pagu defisit APBN 2024 .

"Ini masih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani merincikan, pendapatan negara hingga akhir Oktober mencapai Rp2.247 triliun atau 80,2% dari target APBN 2024. Kemudian belanja negara tercatat Rp2.556 triliun atau setara dengan 76,9% dari pagu anggaran di APBN 2024.

"Kalau dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebetulnya dubandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 14,1 persen year on year dan ini berikan dampak perekonomian yang cukup baik," tuturnya.

Sementara, dari sisi keseimbangan primer juga mencatatkan surplus sebesar Rp97,1 triliun. "Dan ini berarti keseimbangan primer positif," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati membagikan momen dirinya di depan pesawat Super Hercules C-130J A-1340 milik TNI Angkatan Udara (AU) yang terparkir di Bandara Halim Perdanakusuma. Bersama para menteri kabinet Merah Putih, Sri Mulyani dan rekan sejawat kompak memakai kemeja putih dan topi biru.

Menkeu bersama para menteri Prabowo tersebut dalam persiapan keberangkatan ke Akademi Militer Magelang via Yogyakarta untuk acara pembekalan para anggota Kabinet Merah Putih 2024-2029, serta untuk menggalang kekompakan dan kebersamaan serta persatuan tim.

"Para Menteri dan Pimpinan Lembaga naik Super Hercules C-130 J - pesawat baru tercanggih yang dimiliki TNI Angkatan Udara dibeli dengan APBN," tulis Sri Mulyani di Instagram resminya, Kamis (24/10/2024).



Menurut Sri Mulyani, pesawat tersebut juga pernah dipakai untuk mengirimkan bantuan ke Palestina. "Pesawat ini juga digunakan mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina. Bravo," kata Sri Mulyani.

Mengutip situs resmi Kementerian Pertahanan atau Kemhan, pesawat C-130 J-30 Super Hercules ini dapat digunakan dalam operasi bantuan militer, sipil, dan kemanusiaan dengan desain Advanced Medium STOL Transport.

Pesawat ini memiliki panjang badan 34,6 meter, dapat mengangkut lima kru (dua pilot, navigator, mekanik penerbangan, dan loadmaster), 92 penumpang atau 64 pasukan terjun payung atau 74 alat pengangkut pasien dengan dua tenaga kesehatan, dengan berat maksimum sebesar 20 ton. Selain itu, Pesawat C-130 J-30 Super Hercules bermesin empat kali Allison T56-A-15 Turboprops berdaya 4.700 hp.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi pujian kepada Presiden Prabowo Subianto atas pidato arahannya kepada para menteri dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih pada Rabu (24/10/2024).

Pujian tersebut disampaikan Sri Mulyani lewat akun Instagramnya, @smindrawati, pada Kamis (25/10/2024). Dia mengunggah potongan video arahan Prabowo dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih.

"Presiden @prabowo sangat tegas memberikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna perdana kemarin (24/10) agar para Menteri dan seluruh pejabat publik memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tulis Sri Mulyani dalam keterangan unggahannya.

Bendahara negara tersebut menegaskan tak ada lagi ruang untuk orang-orang yang tidak ingin mengabdi sepenuhnya kepada bangsa, negara, dan rakyat. Dia mengaku akan menegaskan itu ke para bawahannya.

Sri Mulyani ingin Kementerian Keuangan berkomitmen untuk selalu terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat dan pemegang kepentingan lainnya.

"Saya minta seluruh jajaran @kemenkeuri juga melaksanakan tugas dan fungsi sesuai instruksi Bapak Presiden," ujarnya.

Dalam potongan pidato arahan yang diunggah Sri Mulyani, Prabowo sendiri menyinggung soal birokrasi di Indonesia yang sudah terkenal ribet. Dia melihat, banyak masyarakat yang menganggap birokrasi malah semakin menyusahkan mereka bukan sebaliknya.

Oleh sebab itu, Prabowo ingin para pembantunya di kabinet segera menyelesaikan permasalah tersebut. Bahkan, sambungnya, jika perlu maka pecat pejabat yang malah menyusahkan masyarakat.

"Tidak ada orang di sini yang kebal. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa, negara, dan rakyat, saudara saya beri wewenang copot segera, suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita," kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengawali era pemerintahan baru dengan melakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025.

Sri Mulyani menuturkan hal tersebut dilakukan sejalan dengan adanya perubahan dan munculnya Kementerian/Lembaga (K/L) baru pada Kabinet Merat Putih yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat. Kita berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik,” ungkapnya dalam unggahan Instagram @smindrawati, Rabu (23/10/2024).

Oleh karena itu, dirinya meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan dengan kementerian terkait, yakni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Bendahara Negara menegaskan bahwa Kementerian Keuangan bersama Bappenas dan Kemenpan-RB akan terus bersinergi sehingga restrukturisasi dari Kementerian/Lembaga dapat dilaksanakan dengan baik.

“Terima kasih kepada seluruh perwakilan K/L yang telah hadir. Mari kita mulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran yang terbuka. Mengabdi untuk membangun Indonesia secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat,” tuturnya.

Adapun, kegiatan ini menjadi penting dilakukan dalam rangka menyelaraskan program-program baru dengan visi kepemimpinan nasional. Dalam kegiatan itu pula, turut menjadi pembahasan yakni penataan Barang Milik Negara K/L.

Sebagaimana diketahui, saat ini jumlah kementerian koordinator mengalami perubahan dari sebelumnya empat, kini menjadi tujuh. Sementara secara total, jumlah kementerian kini semakin gemuk dari 34 menjadi 48 kementerian.

Belum lagi, adanya tambahan lembaga dan badan lainnya yang baru ditetapkan pada hari kemarin.

Melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang senilai Rp3.621,3 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp919,87 triliun.

Dalam APBN tersebut, Sri Mulyani baru mengalokasikan anggaran untuk 86 K/L, termasuk yang terbaru Badan Gizi Nasional. Sementara badan lainnya belum mendapatkan jatah anggaran.

Berbeda dengan DPR dan MPR, Sri Mulyani lebih dahulu mengungkapkan telah menyiapkan tambahan anggaran untuk lembaga negara tersebut senilai Rp4,87 triliun.

“Kita memberikan tambahan belanja untuk lembaga-lembaga tinggi negara. Untuk DPR MPR, adanya penambahan anggota dan pimpinan kita antisipasi, jadi kita sudah masukan di situ,” tutur Sri Mulyani di DPR pada September lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama ketiga wakilnya yang resmi dilantik sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih Prabowo, secara perdana hadir di kantor pusat Kementerian Keuangan, pada Senin (21/10/2024) sore.

Sebelum kedatangan Sri Mulyani, tiga orang wamen, yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu, berserta keluarga tiba lebih dahulu pada pukul 16.31 WIB.

Sementara Sri Mulyani beserta keluarga terpantau tiba pukul 16.38 WIB di Gedung Djuanda I, Kemenkeu, Jakarta. Dirinya disambut oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi dengan karangan bunga bertema warna merah muda.

Deretan direktur jenderal (Dirjen) pun juga menyambut kedatangan rombongan tersebut.

Mengenakan kebaya putih yang dirinya pakai untuk pelantikan sebelumnya, Sri Mulyani masuk ke lobby gedung dan disambut hangat oleh ratusan pegawai Kemenkeu dengan gemuruh tepuk tangan.

Bukan hanya disambut oleh ucapan selamat dan tepuk tangan, tim paduan suara Kemenkeu juga mempersiapkan persembahan lagu untuk Bendahara Negara tersebut. Bersama-sama, pegawai melantunkan lagu dari mendiang Chrisye berjudul Cintaku dan Mars Kementerian Keuangan.

Secara umum, tak ada wajah baru pejabat Kemenkeu di era Prabowo. Meski terdapat tambahan wamen, dari dua orang menjadi tiga orang, yakni Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, bukan sepenuhnya orang baru.

Anggito merupakan mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu di zaman Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono atau pada periode 2003—2010.

Sebelumnya, nama Anggito santer bergulir di media usai diisuikan akan menjadi pemimpin dari Badan Penerimaan Negara (BPN), yang memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan.

Usai memenuhi panggilan Prabowo di Kertanegara, Anggito menyampaikan bahwa dirinya bersama dua petahana wamenkeu akan membantu tugas dari Bendahara Negara tersebut.

"Jadi kami 3-in-1, bertugas membantu kelancaran tugas Menkeu, salah satunya optimalisasi penerimaan negara," ujarnya kepada media massa, Selasa (15/10/2024).

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA - Sri Mulyani Indrawati kembali bertugas sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Nantinya, Sri Mulyani akan didampingi oleh tiga wakil menteri dalam menjalankan tugas.

Penugasan tersebut diumumkan oleh Presiden Prabowo pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Merdeka "[Nomor] 16 Dr. Sri Mulyani Indrawati SE, MSc., Menteri Keuangan," ucap Prabowo saat pengumuman menteri periode 2024-2029.

Kemudian, pada pengumuman daftar wakil menteri, Prabowo membacakan tiga wakil menteri keuangan (wamenkeu) yang akan mendampingi Sri Mulyani, yaitu Thomas Djiwandono, Suahasil, dan Anggito Abimanyu.

Sri Mulyani sudah menjabat sebagai menteri keuangan di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2016 hingga 2024. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai menteri keuangan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005—2010.

Tak hanya menteri keuangan, di pemerintahan Sri Mulyani juga sempat menjabat sebagai menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala Bappenas (2004—2005) dan Plt. menteri koordinator bidang perekonomian (2009—2009).

Dia bahkan sempat berkarier di World Bank alias Bank Dunia pada 2010—2016. Tak tanggung-tanggung, jabatannya saat itu adalah direktur pelaksana Bank Dunia.

Sri Mulyani sendiri memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986) dan melanjutkan sekolahnya di University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat.

Dirinya mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics pada 1990. Setelah itu dia mendapatkan gelar Ph.D. in Economics pada 1992.

Sebelum terjun ke pemerintahan, Sri Mulyani merupakan spesialis penelitian keuangan publik, kebijakan fiskal, dan ekonomi tenaga kerja. Dirinya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998.

Mulai 2002, Sri Mulyani terpilih menjadi Executive Director pada International Monetary Fund (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group).

Dia sempat menyabet sejumlah penghargaan bergengsi dalam hal perbendaharaan negara, sebut saja gelar menteri keuangan terbaik Asia 2006 yang diberikan Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF-World Bank Group Annual Meetings di Singapura.

Sri Mulyani juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes pada 2008. Lalu, penghargaan menteri terbaik sedunia diraih Sri Mulyani pada 2018 versi World Government Summit.

Dia juga kembali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan FinanceAsia pada 2019. Penghargaan ini diperoleh tiga tahun berturut-turut setelah sebelumnya diperoleh pada 2017 dan 2018.

Pada Oktober 2020, Global Markets memilihnya menjadi "Finance Minister of the Year - East Asia Pacific, merupakan penghargaan atas upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Terbaru, dalam laporan Forbes pada 11 Januari 2023, nama Sri Mulyani masuk dalam daftar Forbes tersebut karena pencapaiannya di masa jabatan pertama pada periode 2005-2010. Kala itu, devisa Indonesia mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar US$50 miliar, mengurangi utang publik hingga 30 persen dari PDB.

Dengan bergabungnya kembali Sri Mulyani ke kabinet Prabowo-Gibran, dia berpotensi menjadi orang yang paling lama menjabat sebagai Menteri Keuangan di Indonesia.

Hingga saat ini, Ali Wardhana tercatat sebagai sosok yang menjadi Menteri Keuangan terlama di Tanah Air. Profesor yang juga Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) itu menjadi salah satu orang kepercayaan Presiden Soeharto.

Ali menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Pembangunan I pada Juni 1968—Maret 1973. Dia kembali dipercaya sebagai Menkeu di Kabinet Pembangunan II pada Maret 1973—Maret 1978, dan berlanjut ke Kabinet Pembangunan III pada Maret 1978—Maret 1983. Secara total, Ali menjadi Menkeu selama 15 tahun 9 bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan alias KSSK melaporkan kondisi fiskal, moneter, perkembangan jasa keuangan, juga penjaminan simpanan per kuartal III/2024 alias babak terakhir sistem keuangan era Presiden Joko Widodo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang juga Koordinator KSSK menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan pada kuartal III/2024 tetap terjaga, seiring meredanya tekanan di pasar keuangan global serta pelonggaran kebijakan moneter di berbagai negara utama, seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Adapun, memasuki kuartal IV/2024, dinamika perekonomian dan pasar keuangan harus terus diantisipasi, di antaranya karena terdampak eskalasi gejolak geopolitik, seperti serangan Israel ke Palestina dan Lebanon.

"[KSSK] akan terus meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga, serta memperkuat kewaspadaan di tengah berbagai faktor risiko eksternal dan potensi dampak rambatannya terhadap perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK pada Jumat (18/10/2024).

Sri Mulyani juga menyebut bahwa ketidakpastian pasar keuangan global telah mereda karena pelonggaran kebijakan moneter beberapa negara utama yang telah merespons perlambatan tekanan inflasi. Misalnya, Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunganya menjadi 4,75%—5,00% pada September 2024, dengan sinyal pelonggaran lanjutan pada akhir tahun ini.

European Central Bank (ECB) kembali menurunkan suku bunga acuan pada September 2024 menyusul pelonggaran kebijakan moneter pada Juni 2024. Lalu, di Asia, inflasi yang rendah mendorong penurunan suku bunga acuan People’s Bank of China (PBoC).

"Berbagai perkembangan tersebut meredakan ketidakpastian pasar keuangan global dan meningkatkan aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia," kata Sri Mulyani.

KSSK terdiri dari Menteri Keuangan sebagai otoritas fiskal, Gubernur Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawal sektor jasa keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Rapor Ekonomi Era Jokowi

Hingga kuartal III/2024, KSSK dan pemerintah masih meyakini bahwa tren pertumbuhan ekonomi 5% masih akan terjaga. Sri Mulyani menyebut bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi masih akan menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024.

Namun demikian, Sri Mulyani menyebut bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga utamanya ada di segmen kelas menengah atas.

Sri Mulyani memang tidak menjabarkan lebih lanjut soal konsumsi tersebut dalam paparannya. Namun, seperti diketahui, konsumsi masyarakat secara umum cukup tertekan, bahkan jumlah kelas menengah pun berkurang jutaan orang selama era pemerintahan Presiden Jokowi.

Laju pertumbuhan ekonomi terbilang stagnan di kisaran 5% dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi tahunan tertinggi tercatat pada 2022 sebesar 5,31%, yang masih dipengaruhi efek basis rendah (low based effect) kinerja 2021 yang tertekan pandemi Covid-19.

Setelah pandemi, kebijakan pemerintah terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga, dan berbagai program perlindungan sosial (perlinsos), sebagai penopang utama aktivitas ekonomi.

Adapun, pada 2024 atau akhir pemerintahan Presiden Jokowi, KSSK memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,1% (year on year/YoY). Awalnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2024 bisa mencapai 5,2%.

"Untuk tahun 2025, perekonomian diprakirakan tumbuh 5,2% [YoY], didorong permintaan domestik dan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang tinggi," kata Sri Mulyani.

Perkembangan Kondisi Moneter

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah melanjutkan tren penguatan berkat konsistensi bauran kebijakan moneter dan terus meningkatnya aliran masuk modal asing.

Pada akhir September 2024, nilai tukar rupiah menguat menjadi Rp15.140 per dolar AS atau 2,08% (month to month/MtM). Penguatan itu tercatat lebih tinggi dari apresiasi mata uang regional seperti Won Korea (2,02%), Peso Filipina (0,17%), dan Rupee India (0,10%).

"Kinerja Rupiah yang membaik tersebut ditopang oleh komitmen BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik, serta fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, sehingga aliran masuk modal asing berlanjut," ujar Perry dalam konferensi pers.

Posisi cadangan devisa pada akhir September 2024 tercatat sebesar US$149,9 miliar, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka itu berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk modal asing dan mendukung penguatan nilai tukar Rupiah," ujar Perry.

Inflasi juga tetap terjaga di kisaran 2,5%±1%, dengan indeks harga konsumen (IHK) per September 2024 ada di 1,84% (YoY). Belakangan, diketahui bahwa Indonesia mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut sejak Mei 2024.

Sektor Jasa Keuangan dan Penjaminannya Terjaga

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah pelonggaran kebijakan moneter. Hal itu turut didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang terkendali, serta kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh positif.

Menurutnya, kinerja industri perbankan terjaga stabil, seperti tercermin dari tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan per Agustus 2024 sebesar 26,78%. Kinerja intermediasi per Agustus 2024 juga tercatat tumbuh 11,40% (YoY) menjadi Rp7.508 triliun.

Lalu, kinerja pasar saham turut terimbas sentimen positif dari tren pelonggaran kebijakan moneter bank sentral utama di dunia. Hingga kuartal III/2024, investor nonresiden yang membukukan net buy di pasar saham mencapai Rp49,64 triliun, lalu nilai kapitalisasi pasar juga tumbuh 7,52% (year to date/YtD).

Di sektor asuransi, total aset industri tercatat mencapai Rp1.132,49 triliun atau tumbuh 1,32% (YoY), lalu rasio permodalan atau risk based capital (RBC) industri asuransi jiwa ada di 457,02% dan asuransi umum/reasuransi di 323,74%—jauh di atas batas minimal yakni 120%.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa juga menjelaskan bahwa pihaknya terus memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan dan asuransi. LPS juga mendorong kinerja ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan.

Purbaya menjelaskan kebijakan itu seperti monitoring atas cakupan penjaminan simpanan sesuai mandat Undang-Undang LPS di atas 90%, juga evaluasi berkala atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). LPS juga melakukan percepatan proses penyelesaian dan/atau penanganan Bank Dalam Resolusi (BDR) dan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah.

Lalu, dalam rangka menjalankan penjaminan bagi polis-polis asuransi, LPS juga terus mendorong persiapan program tersebut.

"Persiapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis [PPP] yang mencakup antara lain pengaturan, proses bisnis, dan pemenuhan SDM," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku tengah mengkaji atau menghitung-hitung kemampuan keuangan Negara demi anggaran yang sehat dalam mengantisipasi kabinet gemuk Prabowo-Gibran.

“Nanti kita pelajari dulu ya,” ujarnya kepada wartawan usai melaksanakan santap makan siang bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (18/10/2024).

Di sisi lain, Peneliti Celios Galau D. Muhammad mengatakan bahwa pembagian jabatan menteri dan wakil menteri era Prabowo Subianto, berpotensi menciptakan pemborosan APBN yang signifikan.

Bagaimana tidak, semakin ‘gemuk’ kementerian dan menteri maupun wakil menteri, akan berujung pada penambahan anggaran untuk gaji, fasilitas kantor, dan uang pensiun pejabat tersebut.

"Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/10/2024).

Munculnya tanggungan baru tersebut pasalnya semakin memperparah kerentanan fiskal Tanah Air, akibat jatuh tempo utang dan kinerja penerimaan pajak yang tak sesuai target.

Sebut saja utang jatuh tempo pemerintah pusat pada tahun depan senilai Rp800,33 triliun, belum termasuk kewajiban pembayaran bunga utang yang lebih dari Rp500 triliun.

Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat APBN berpotensi bengkak hingga Rp1,95 triliun, belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

"Analisa Celios menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk," tutur Galau.

Mengacu pada estimasi perhitungan yang Celios lakukan, pembengkakan tersebut berasal dari kenaikan anggaran untuk para menteri dan wakil menteri senilai Rp389,4 miliar per tahun.

Celios mengasumsikan besaran gaji dan tunjangan untuk menteri senilai Rp150 juta per bulan, sedangkan untuk wakilnya senilai Rp100 juta/bulan. Sementara asumsi anggaran operasional per orangnya senilai Rp500 juta, termasuk untul perjalanan dinas dan staf.

Bila melihat pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin yang memiliki 34 menteri dan 17 wakil menteri, artinya estimasi biaya yang Bendahara Negara keluarkan untuk gaji pejabat tersebut senilai Rp387,6 miliar per tahun.

Sementara dengan estimasi jumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang mencapai 49 menteri dan 59 wakil menteri, akan menguras APBN setiap tahunnya senilai Rp777 miliar.

Artinya, terdapat peningkatan anggaran senilai Rp389,4 miliar/tahun dari alokasi gaji pada era Jokowi, ke era Prabowo. Untuk 5 tahun ke depan, Rp389,4 miliar x 5 = Rp1.947 miliar atau Rp1,95 triliun yang Bendahara Negara perlu alokasikan.

Celios menegaskan bahwa estimasi ini adalah perhitungan sederhana dengan memperkirakan besaran anggaran jabatan tersebut belum termasuk biaya pembangunan fasilitas gedung baru.

Angka yang lebih presisi dapat dihitung lebih detail setelah terbentuknya Kementerian yang baru, tetapi setidaknya angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang berpotensi memperberat APBN.

Melihat peningkatan tersebut, hampir setara dengan anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) 2025 yang senilai Rp360 miliar.