Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara menepis isu angsuran atau biaya yang harus dibayar masyarakat untuk program 3 juta rumah bakal diambil dari pemotongan subsidi BBM.

"Saya belum dengar ada (pembahasan) itu," tepis Ara usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/11).

"Cuma, memang (yang) kita bicarakan itu, yang saya ingat saya bicara bagaimana data. Karena data itu problem besar di kita," jelasnya.

Ara menegaskan dirinya masih harus mengumpulkan data siapa saja yang berhak memiliki rumah dari program Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, ada tumpang tindih data dari sejumlah kementerian/lembaga (K/L).

Ia menegaskan banyaknya versi data itu membuat kerja pemerintah tidak efisien. Namun, Ara mengklaim Presiden Prabowo sudah mengambil keputusan.

"Saya rasa keputusan Presiden Prabowo sudah sangat bagus, itu yang melakukan (menyiapkan data) BPS. Sehingga datanya itu terpusat. Masalahnya, sebelum data dari BPS itu jadi, bagaimana kita melakukannya?" jelas Ara.

"Kita bangun (perumahan gratis) di Tangerang, gotong royong. Delapan bulan kalau jadi, empat bulan, kan kita bisa pakai data itu. Kita doakan data itu bisa segera jadi sehingga kementerian/lembaga bisa pakai data itu untuk bansos kah, bantuan pendidikan, kesehatan. Sehingga ada satu data yang dipakai oleh semuanya," harapnya.

Isu pengalihan subsidi energi untuk program 3 juta rumah berembus dari para pengembang properti. Para pengusaha mendengar subsidi energi bakal diganti menjadi bantuan langsung kepada masyarakat untuk membayar angsuran kepemilikan rumah.

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga membantah isu tersebut. Ia menegaskan tak ada pembahasan pemotongan subsidi pertalite Cs demi angsuran program 3 juta rumah.

"Enggak, enggak benar itu (subsidi energi dipangkas demi program 3 juta rumah). Enggak, enggak," bantah Bahlil usai Konferensi Pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).

"Kita lagi meng-exercise kok (subsidi energi tepat sasaran). Belum ada ide itu, belum ada (dialihkan untuk program 3 juta rumah)," tegasnya.

Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan akan membangun 250 unit rumah gratis di Tangerang, Banten. Pembangunan ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Aguan mengatakan anggaran pembangunan 250 unit itu sebesar Rp60 miliar yang diambil dari dana kewajiban tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan Aguan lainnya, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

"Semua dananya sekitar Rp60 miliar, memang perusahaan kita tiap tahun ada siapkan dari CSR. Perusahaannya dari PIK 2," katanya saat groundbreaking pembangunan 250 unit rumah tersebut di Tangerang, Banten, Jumat (1/11).

Aguan menargetkan 250 unit rumah tersebut rampung terbangun Oktober 2025. Rumah yang dibangun tipe 36 di lahan 2,5 hektare milik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar mengatakan target penerima rumah gratis itu adalah TNI dan ASN berpenghasilan rendah, kemudian juga masyarakat umum terutama milenial.

Namun, ia belum bisa memastikan bagaimana mekanisme agar masyarakat bisa mendapatkan rumah tersebut. Soal penerima ini akan dibahas seiring dengan pembangunan rumah.

"Sambil jalan kita persiapkan dengan baik. Kalau kita nunggu dulu kriteria, data penerima, waduh habis berapa bulan. Terus terang kami belum punya kriteria dan aturan (penerima) yang pasti," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Ara itu menambahkan penerima rumah gratis akan mendapatkan sertifikat. Namun ia masih akan menyusun aturan pasti soal status kepemilikan rumah. Ara pun mengingatkan agar penerima tidak menjual rumah yang diterima.

"Misalnya berapa tahun tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan. Itu yang harus kita pikirkan. Tapi kan kalau itu dipikirkan baru jalan, mau jalannya kapan. " katanya.

"Yang pasti ini tidak disewakan, tidak dijual. Gratis dan harus dikasih ke yang tepat," imbuhnya.

Adapun berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com pada denah rumah, hunian yang akan dibangun adalah rumah tapak atau landed house. Fasilitas di dalamnya yakni dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang keluarga, dapur, dan parkir mobil.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait buka-bukaan soal nasib pungutan potong gaji Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan ini baru akan berjalan di tahun 2027 mendatang.

Namun, sejauh ini kebijakan Tapera banyak memancing pro kontra di tengah masyarakat. Banyak penolakan yang terjadi pada program tersebut.

Maruarar sendiri belum mau menyatakan tegas apakah dirinya akan melanjutkan program tersebut atau tidak. Dia mengaku akan mempelajari kebijakan ini terlebih dahulu dan juga tak lupa untuk mendengarkan masukan dari semua pihak soal kebijakan ini.

"Belum sampai ke situ, tapi saya sudah sampaikan apa konsep kami seperti itu. Tentu bentuknya seperti apa kita akan bicara lebih lanjut. Kita juga akan mendengarkan masukan dari semua pihak," ungkap Maruarar usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Dia juga mengaku akan mendengarkan masukan dari akademisi, para pengamat, para pelaku bisnis, dan juga calon konsumen soal kebijakan ini.

"Kita juga perlu mendengar secara sistematis sehingga apa yang kita lakukan itu comprehensive. Tapi kita bisa dengan berbagai kesempatan ini, Pak Prabowo menyampaikan ini adalah strategis yang sangat penting," ujar Maruarar.

Iuran Tapera yang nantinya akan memotong gaji sebesar 3% akan diterapkan setelah ada peraturan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Paling lambat kebijakan ini akan berjalan di 2027.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Maruarar Sirait menjadi menteri perumahan dan kawasan permukiman (menpera) dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan berlangsung pada Senin (21/10) setelah diumumkan sehari sebelumnya.

Lantas siapa dan bagaimana kiprah Maruarar Sirait?

Ara, begitu ia akrab disapa, sebetulnya bukan wajah baru di dunia politik Indonesia. Pria kelahiran Medan, 23 Desember 1969 itu merupakan mantan politikus PDI Perjuangan yang bergabung sejak 1999 silam.

Ayahnya, Sabam, adalah politikus pentolan dari PDI hasil fusi partai 1973 silam dan PDIP. Sabam sebelumnya adalah Ketua Partai Kristen Indonesia (Parkindo) pada periode 1967-1973.

Usai 'dipaksa' melebur oleh kebijakan Orba, Sabam, ayah Ara, menjadi Sekretaris Jenderal pertama PDI pada 1976.

Ara mengenyam pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan, Bandung di medio 1990-an. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif sebagai aktivis di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Serupa mendiang ayahnya, Ara kemudian tercatat sempat menduduki posisi penting di internal PDIP di antaranya sebagai Ketua DPP Bidang Pemuda, Mahasiswa dan Olahraga PDI Perjuangan di tahun 2005-2010.

Ara turut mendirikan Taruna Merah Putih (TMP) yang menjadi organisasi sayap PDIP di bidang kepemudaan pada tahun 2005 silam.

Dalam karier politiknya, Ara pernah menjabat sebagai anggota DPR selama tiga periode jabatan, yakni periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019. Ia juga pernah menjadi anggota Komisi XI DPR.

Selain aktif sebagai politikus, Ara juga memiliki pengalaman yang cukup di dunia olahraga.

Pada periode pertama kepresidenan Jokowi di 2014 lalu, nama Ara sempat mencuat menjadi salah satu calon kuat untuk jadi Menpora. Namun, Jokowi lebih memilih Sekjen PKB saat itu, Imam Nahrawi untuk jadi menpora.

Meski gagal sebagai menpora, Ara tetap terlihat aktif dalam beberapa cabang olahraga. Salah satu keikutsertaannya yang paling 'mentereng' adalah dalam Piala Presiden. Di turnamen sepak bola tersebut, Ara menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah pada 2015 lalu.

Ara terbilang sukses menjalankan tugasnya, terutama di Piala Presiden 2015. Ketika itu laga final antara Persib Bandung melawan Sriwijaya FC di Jakarta berjalan lancar meski berada di bayang-bayang kerusuhan antara Bobotoh dengan pendukung Persija Jakarta, The Jakmania.

Dia pernah mengaku Piala Presiden 2015 adalah pengalaman pertamanya terlibat dalam sebuah turnamen sepak bola. Kariernya bersama Piala Presiden itu pun berlanjut pada gelaran 2017 dan 2018.

Kini, Ara tercatat sebagai salah satu anggota dewan penasihat Pengurus Pusat PBSI 2020-2024. Namanya bersanding dengan Wiranto, Bambang Soesatyo hingga Sufmi Dasco Ahmad pada kepengurusan tersebut.

Pada September 2023 lalu, nama Ara mencuat lantaran menjadi salah satu anggota Satgas Anti Mafia Bola bentukan PSSI.

Selain Ara, terdapat nama lain seperti Najwa Shihab, Akmal Marhali, dan Ardan Adiperdana. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan penunjukan nama-nama familiar itu merupakan saran dari Presiden ke-7 Jokowi kepadanya.

Selain terjun di dunia politik, Ara juga menggeluti dunia bisnis. Saat ini, ia menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Potenza Sinergi.

Ara juga memiliki pengalaman sebagai manajer Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa (KKBM) Universitas Parahyangan, Bandung, yang menambah daftar panjang perjalanan kariernya di luar dunia politik.

Ia juga memutuskan untuk bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dan mengakui dirinya resmi menjadi kader Partai Gerindra.

Ara memiliki harta kekayaan sebesar Rp85,8 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya pada Desember 2019 silam.

Dari total hartanya itu, Ara memiliki 31 bidang tanah dan bangunan dengan total Rp74,4 miliar. Ia juga memiliki tiga kendaraan mobil dengan total nilai Rp1,1 miliar.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, membocorkan nama-nama yang akan memimpin Kementerian Perumahan.

Hashim mengatakan, yang akan menduduki posisi sebagai Menteri Perumahan Ialah politikus Partai Gerindra Maruar Sirait.

"(Menteri Perumahan) Pak Maruarar Sirait," kata Hashim, ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Sedangkan yang akan menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Perumahan ialah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Baik Maruar maupu Fahri telah dipanggil ke kediaman Prabowo pada Selasa (15/10/2024) lalu.

"(Fahri Hamzah) Perumahan, Wakil Menteri Perumahan," ujarnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah telah dipanggil Prabowo Subianto ke kediaman di Kertanegara, Jakarta Selatan. Maruarar, yang biasa disapa Ara, dipanggil Prabowo pada Senin 14 Oktober.

Usai bertemu Prabowo, Maruarar pun menyampaikan pesan Prabowo kepadanya.

"Pesannya harus kerja keras sekali ya, harus kerja keras sekali, ya semoga bisa bermanfaat bagi rakyat," kata Ara di Jl Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sementara Fahri Hamzah dipanggil Prabowo sehari kemudian, Selasa (15/10/2024).

"Ketemu Pak Prabowo, dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan yang akan, mesti kita selesaikan pekerjaannya, dan ini terutama tentu kerama fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup insentif mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat. Khususnya yang paling bawah ya, ini yang akan diselesaikan lebih cepat," katanya kepada wartawan di lokasi, Selasa (15/10/2024).

Simak: Video Para Calon Menteri Berkemeja Putih Saat Pembekalan di Hambalang

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) semakin menyeruak. Padahal selama ini kinerja Kementerian yang digawangi Basuki Hadimuljono itu sudah berjalan baik. Rencana pemisahan ini dinilai tidak efektif.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan, selama ini Kementerian PUPR sudah berjalan baik terbukti dari target-target yang mampu dicapai oleh Basuki. Menurut dia, pemisahan ini lebih condong pada kepentingan politik

“Nggak efektif, pemisahan itu lebih cenderung ke bagi-bagi kue,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (15/10).

Trubus menyatakan bahwa Kementerian PUPR ini merupakan kementerian yang basah alias banyak menggarap proyek-proyek dengan anggaran besar. Sehingga, banyak yang menginginkan untuk menduduki kementerian tersebut.

“Kalau PU ini termasuk kementerian basah makanya diperebutkan, kementerian yang banyak proyeknya,” kata Trubus.

Trubus menuturkan, pada zaman orde baru kementerian ini sudah sempat dipisah dan hasilnya tidak memuaskan. Dia mencontohkan, dahulu ada kementerian perumahan rakyat, namun banyak pembangunan yang mangkrak dan menghilangkan tanah subur.

“Begitu banyak tanah subur, tanah pertanian yang dijadikan perumahan, makanya dulu Perumahan Rakyat ini kementeriannya dihapus,” tuturnya.

Di sisi lain, Trubus mengungkapkan, kehadiran Kementerian Pekerjaan Umum nantinya bakal memfokuskan proyek sesuai dengan visi misi presiden terpilih Prabowo Subianto di kepemimpinannya.

Di antaranya membangun 2.300 kilometer (Km) jalan tol, lalu melanjutkan proyek bendungan yang belum rampung, membangun jembatan, akses jalan desa hingga pelabuhan.

“Persoalannya sangat tergantung pada anggaran, anggarannya kan kalau kemarin bisa ngebut karena utang, kalau sekarang mau ngebut tergantung APBN, kecuali nanti Pak Prabowo bisa mendatangkan tuan dari negara lain (investor),” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rencana pemisahan ini untuk mengembalikan kiprah pekerjaan umum kepada inti fungsinya, yakni berfokus pada pembina jasa konstruksi seperti Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air (SDA).

"Enggak apa-apa, kan memang PU sebagai pembina jasa konstruksi, jadi semua aturan konstruksi itu ada di PUPR, secara undang-undang, yang lainnya mengikuti, yang lainnya enggak masalah," jelasnya beberapa waktu lalu.